Park & Ride atau Menambah Jaringan Jalan, Mending yang Mana Ya?

Volume kendaraan D.I. Yogyakarta semakin meningkat terutama di Kota Yogyakarta dan Sleman yang menjadi pusat keramaian dengan banyaknya kampus, tempat perdagangan, industri dan perhotelan. Pertambahan volume kendaraan itu menyebabkan jalanan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya semakin padat, bahkan beberapa diantaranya sudah terlampaui kapasitasnya (pada jam tertentu). Dalam acara Seminar Nasional yang diadakan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) dengan tema “Problematika Lalu Lintas di Wilayah Yogyakarta Utara” di Departeman Teknik Sipil dan Lingkungan UGM (14/5/2018), Kementrian PUPR Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional DIY menawarkan beberapa solusi untuk menanggulangi padatnya lalu lintas di daerah utara DIY. Solusi jangka pendek yang akan dilakukan adalah pembangunan simpang tak sebidang di daerah Kentungan dan Gejayan, yakni simpang  Jl. Ring Road Utara-Jl. Kaliurang yang akan dimulai pengerjaannya di akhir tahun 2018 dan Jl. Ring Road Utara-Jl. Gejayan di tahun 2020. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk memprioritaskan jalan arteri ring road utama sehingga dapat bebas hambatan dan menghilangkan antrian kendaraan disepanjang Jl. Kaliurang dan Jl. Gejayan.

Sedangkan solusi jangka panjang yang ditawarkan adalah pembangunan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR)  sepanjang 113,413 Km dengan detail sebagai berikut:

·         Kabupaten Sleman 65,933 Km (Sisi Utara)
           Sentolo – Minggir                             : 16,459 Km
           Minggir – Tempel                             : 14,217 Km
           Tempel – Kalasan                             : 35,257 Km

·         Kabupaten Bantul 47,48 Km (Sisi Selatan)
           Sentolo – Imogiri                              : 22,00 Km
           Imogiri – Piyungan                           : 16,325 Km
           Piyungan – Kalasan                          : 9,155 Km

            Beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya perencanaan dan studi kelayakan JORR antara lain:

a)       Mengurangi kepadatan lalulintas di perkotaan dan memperlancar arus lalulintas antar kota,

b)      Merangsang pertumbuhan pusat-pusat aktivitas baru (Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman),

c)       Jalur cepat bagi transportasi menerus yang tidak berkepentingan dengan Kota Yogyakarta,

d)      Meningkatkan kapasitas jalan, kelas jalan dan perbaikan geometrik jalan.

Tentunya, solusi jangka panjang yang ditawarkan itu menimbulkan beberapa keberatan. Pertama, dengan adanya jalan baru, ditakutkan akan semakin memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi. Kemudahan akses kendaraan pribadi akibat jalan baru tersebut akan semakin menjauhkan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Keadaan ini diperparah dengan tidak adanya trayek angkutan umum yang tersedia di daerah-daerah rencana pembangunan JORR tersebut. Jadi semakin diragukan, apakah pembangunan jalan tersebut akan signifikan menanggulangi kemacetan, atau malah memunculkan titik kemacetan baru di sepanjang jalan JORR.

            Kedua, pembangunan JORR tersebut semakin mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan di sektor transportasi  terlalu condong kepada strategi insentive, dimana biaya kontruksi hanya berasal dari suntikan APBN/APBD tanpa ada pemasukan dari operasional infrastruktur tersebut. Padahal untuk mewujudkan pembangunan transportasi berkelanjutan harus dilakukan langkah strategi disinsentive, yang memungkinkan adanya semacam subsidi silang untuk menjalankan sistem transportasi massal. Diagnosis permasalahan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Pada Paparan Dinas Perhubungan DIY dalam Forum SKPD Musrenbang tanggal 23 Maret 2016 juga dijelaskan beberapa alternatif strategi lain untuk menanggulangi kemacetan DIY, termasuk berbagai rencana yang akan disiapkan sebagai langkah menyambut pembangunan Bandara NYIA. Salah satu strategi yang menarik untuk dibahas adalah rencana pengembangan park and ride. Seperti yang ditunjukan pada gambar di bawah ini.

            Berbagai rencana pengembangan pembangunan transportasi massal dan park & ridetersebut tentunya harus disertai penerapan strategi disinsentive agar tidak terlalu membebani APBN/APBD yang sangat terbatas. Peluang masyarakat untuk menerima strategi disinsentive (pembebanan biaya kepada pemilik kendaraan pribadi) ini akan semakin besar jika fasilitas transportasi massal dapat disediakan. Dan diharapkan sebagian besar masyarakat akan segera beralih menuju transportasi massal jika pembangunannya sudah terselesaikan.

Dari berbagai solusi dan rencana pembangunan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan yang layak dijawab dan dipaparkan untuk khalayak umum. Seperti pertanyaan, solusi mana yang sebaiknya diterapkan untuk mengatasi kemacetan Yogyakarta? Apakah dengan cara menambah jaringan jalan seperti halnya pengembangan JORR, ataukah dengan mengembangkan park and ride disertai pembangunan sistem transportasi massal yang tentunya akan membutuhkan biaya yang mahal. Atau bahkan menjalankan semuanya. Kalau ingin menjalankan keduanya, lalu bagaimana dengan prioritas pembangunan dan skema pembiayaannya? Mengingat dana belanja pemerintah untuk sektor infrastruktur ini sangat terbatas dan tidak hanya Yogyakarta saja yang berhak menikmati.

Berbagai masalah ini akan didiskusikan di acara Ngaji Transportasi yang diselenggarakan oleh Pijak ID dan Pemuda Tata Ruang (Petarung) dan didukung oleh Innovative Academy UGM. Solusi-solusi yang sudah ada juga akan didiskusikan bersama tentang kelayakan dan keefektifannya. Setelah itu, langkah konkret yang bisa dilakukan oleh masing-masing aktor transportasi (pemerintah, swasta, dan masyarakat) juga perlu dirumuskan. Semua demi transportasi kita bersama yang lebih baik dan hidup kita yang lebih bahagia.

Untuk detail acara diskusi ini, dapat dilihat di poster berikut.

PijakID