Ketika yang lewat Trans Jawa sudah disuruh bayar, para pengemudi truk banting stir ke jalan arteri (Pantura). Para pengusaha truk menilai, tarif Trans Jawa terlalu mahal. Akibatnya, jalan tol tidak lagi menjadi pilihan utama sebagai prasarana distribusi logistik, malah “hanya” dinikmati oleh kendaraan pribadi.
Tentu muncul tanda tanya besar ketika kita menengok lagi ke belakang. Pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional ini kan bertujuan memangkas biaya logistik, meningkatkan efisiensi, dan mengurai kemacetan. Namun, kenaikan tarif tol ini bagi angkutan logistik tentu saja kontraproduktif dari tujuan awalnya. Kenaikan tarif justru menjadi beban terhadap biaya logistik.
Pada dasarnya, adanya jalan tol menjadi tambahan pilihan bagi moda angkutan logistik. Jalan tol yang menawarkan perjalanan cepat diharapkan akan menjadi pilihan utama selain jalan arteri sebagai alternatif pilihan. Namun, kondisi hari ini justru berkebalikan, jalan tol justru dilalui lebih banyak oleh kendaraan pribadi yang juga berimplikasi terhadap “seret”-nya aktivitas ekonomi di sepanjang jalan arteri. Selain itu, hal ini tentu berdampak terhadap berkurangnya occupancy ratio jalan tol dengan lalu lintas harian rata-rata yang rendah terutama untuk angkutan barang.
Sebagai proyek strategis nasional, investasi jalan tol tidak kecil. Anggaran belanja negara niscaya tak mampu membiayai penuh pembangunan jalan tol. Pun, jika harus mempertimbangkan subsidi yang membebani sektor lainnya meskipun porsi terbesar pembiayaan jalan tol masih tetap dibebankan pada APBN. Sehingga, perlu adanya public private partnership, yaitu menarik swasta sebagai investor.
Artinya, jalan tol tidak dipandang sebagai sekadar prasarana transportasi umum, tetapi juga sebagai komoditas bisnis dengan nilai ekonomi yang prospek. Operasionalnya tentu tidak hanya bertanggung jawab terhadap efektifitas distribusi logistik tetapi juga harus melindungi kepentingan bisnis swasta dengan return of investment (RoI) yang ditargetkan dalam jangka waktu konsesi tertentu.
Baca juga: Biar Sukses, Tol Probolinggo-Banyuwangi Perlu Dibarengi Pengembangan Pelabuhan
Besaran tarif yang demikian,—meskipun jalan tol menawarkan waktu dan jarak perjalanan yang jauh lebih singkat—masih dirasa tinggi bagi para penggiat logistik. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk mencari nilai tarif equilibrium yang memenuhi target baik occupancy logistik maupun RoI yang stabil.
Penurunan tarif tentu saja akan menurunkan pendapatan. Hal ini memang bisa diakali dengan menambah masa konsesi atau memberi subsidi dari APBN atau meningkatkan beban pajak. Namun, sebelum mengambil tindakan mengurangi tarif tol dengan konsekuensi sebagaimana di atas, perlu dipertegas bahwa besaran tarif yang tinggi tidak lantas berbanding lurus dengan pengembalian yang diharapkan, mengingat volume kendaraan—terutama moda angkutan logistik—yang menurun drastis semenjak pemberlakuan tarif penuh.
Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi, Jalan Tol Membuat Perjalanan Saya Singkat dan Enak
Perlu ada upaya mengoptimumkan tarif terhadap banyaknya kendaraan agar jalan tol kembali menjadi pilihan utama distribusi logistik dibanding jalan arteri. Tentunya dengan harapan pengembalian yang dihasilkan pun konsisten dan stabil sehingga tidak perlu menambah masa konsesi ataupun membebani APBN.
Beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan untuk meletakkan besaran tarif optimum bergantung pada perbandingan Benefit Cost Ratio (BCR) antara penggunaan jalan tol dan jalan arteri. Variabelnya cukup kompleks, besaran tarif, waktu, jarak tempuh, beban emisi, kemacetan, serta hambatan lain sepanjang trip perlu diperhitungkan. Dari pendekatan ini diharapkan adanya perbandingan produktivitas terhadap biaya antara jalan tol dan jalan arteri agar para penggiat logistik beralih ke jalan tol sehingga tercapai dan terpenuhi manfaatnya sebagai infrastruktur prasarana transportasi logistik yang tepat sasaran.
Tapi ingat, jangan kecanduan jalan tol. Walaupun, infrastruktur yang sudah ada perlu dikelola. Sebab tak mungkin ditinggalkan sekadar sebagai monumen, atau tak perlu dibumiratakan. Ini bukan berarti harus terus-terusan membangun tol.
Pijak Indonesia 