Gegar kabar berita di Minggu dini hari, 6 Desember 2020 benar-benar seperti palugada yang menghantam kepala. Korupsi dana bansos, Menteri Sosial, Juliari P Batubara menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Kronologi atas peristiwa memilukan ini, jelas membawa luapan kegeraman rakyat atas perilaku korup pejabat negara.
Bukan apa-apa, belum lama, kerja operasi tangkap tangan KPK menangkap menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, tersandung benur, di akhir November 2020. Semua sontak mengutuk tindakan korupsi pejabat negara. Apalagi ini sekelas menteri, pembantu presiden RI, betapa dekatnya kuasa pemerintah, lingkaran istana jebol juga terjerat korupsi.
Bola politik liar menerjang jantung pertahanan pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin. Entah sampai kapan, damage dan kerusakan kepercayaan terhadap pemerintah bisa teratasi. Semakin cepat konsolidasi ya, semakin baik agar trust rakyat tak bergeser jadi distrust.
Umur pemerintahan kabinet Joko Widodo memang belum lama berjalan, konsolidasi pemerintah dalam upaya memastikan Nawacita berjalan dengan baik, rasanya masih jauh panggang dari api.
Alih-alih mendapatkan trust, rasa percaya rakyat paska menyusun kabinet “redam konflik” akibat residu Pilpres 2019, pemerintah Joko Widodo bersama Kyai Maruf Amin harus berhadapan dengan kenyataan pahit, praktek korup pembantu di lingkaran istana.
Apa yang bisa dikatakan? Apa yang harus dikerjakan, sejatinya harus seiring sejalan dengan garis kebijakan pemerintah.
Sungguh, ujian berat ini butuh ektra energi, ekstra kekuatan, untuk membangun trust atau rasa percaya rakyat bahwa pemerintahan Joko Widodo benar-benar serius, membawa Indonesia ke depan dengan peta jalan yang benar.
Pemerintahan yang benar-benar bersih dari praktek korup aparatur negara, agar pembangunan yang dijalankan, bisa membawa Indonesia sejahtera. Membawa Indonesia yang adil dan makmur. Bukan hanya dalam slogan besar, tapi dalam praktek nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat, di seluruh wilayah NKRI.
Hasil Pilpres 2019, jelas milik Joko Widodo – Maruf Amin yang mengalahkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Semua juga bersuara keras, janji tak ada lagi korupsi dalam pemerintahan yang hendak dijalankan.
Fokus pembangun Nawacita Joko Widodo episode kedua, sebenarnya sudah sangat jelas yaitu peningkatan sumber daya manusia, bergeser dari infrastruktur yang sudah dikerjakan pada periode pertama Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Sumber daya manusia seperti apa yang dicita-citakan? Indonesia Unggul, Indonesia Maju.
Pembangunan dijalankan untuk menghasilkan sumberdaya yang unggul, memiliki karakter baik, berbudi pekerti luhur dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Prasyarat utama hadirnya SDM yang unggul diharapkan bisa memastikan Indonesia jadi negara yang kuat.
Apakah bangsa Indonesia perlu bersorak dengan kasus korupsi dua menteri ini? Sosok yang sudah melewati beragam jalur fit and proper test, menjadi pembantu Presiden RI? Kok bisa, kenapa bisa? Akankah berlanjut, kasus korupsi lain masih bisa terjadi?
Satu hal, semua sudah sepakat. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Semua harus melawan, agar praktek korupsi tidak mudah dilakukan. Hukum harus ditegakan, mengadili para pelaku korupsi.
Apakah hukum positif sudah tidak membuat gentar dan takut para koruptor dan calon koruptor?
Kita semua, bangsa Indonesia tentu sudah saatnya bukan saja bersuara keras, soal korupsi tapi harus bersama-sama bergandeng tangan, melawan pelaku kejahatan kemanusiaan ini.
Pijak Indonesia 