Kategori
Kapital

Logika Platform dan Para Pekerja yang Semakin Terhempas

Anak muda hari ini, yang termasuk kelas menengah-atas dan berada di kota, sedang senang-senangnya bicara tentang platform. Walaupun arti kata “platform” dalam KBBI cukup luas, tapi yang dimaksud anak-anak muda ini umumnya mengacu pada platform digital, yakni website, aplikasi digital, dan akun media sosial. Sayangnya, sejauh pengamatan saya, obrolan tentang platform terlalu mengekor pada narasi yang dibawa oleh para CEO startup unicorn, pegawai negara yang ingin terlihat update, dan aktivis lawas alias tua yang berusaha keras untuk relevan, seperti Budiman Sudjatmiko. Ada satu pernyataan menggelikan dari Budiman, yang saya rasa mewakili mental keriuhan seputar platform: “Apps apa yang sudah kamu buat? Software apa yang sudah kamu buat untuk menyelesaikan masalah distribusi barang?”. Menurut Budiman, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang perlu ditujukan pada anak muda hari ini. Bukan malah ditanya kenapa nggak sering demo. Sebab, kata Budiman, zaman sudah berubah. Berbagai macam persoalan kini bisa dengan mudah diselesaikan dengan membuat aplikasi, yang didukung teknologi mutakhir seperti blockchain dan artificial intelligence.

Mental berpikir para CEO startup unicorn dan Budiman ini, yang sedikit-sedikit bikin platform digital untuk “menyelesaikan” masalah ekonomi, sosial, dan politik, disebut sebagai solutionism oleh pengkritik teknologi terkemuka Evgeny Morozov. Bukannya membedah masalah mendasar dan struktural yang melanggengkan ketidakadilan, para solutionism hanya mengutak-atik permukaan atau efek di hilir saja. Memang dampaknya langsung kelihatan, mendapatkan banyak pujian, dan karenanya terasa menyejukkan hati. Dipuji sebagai orang-orang yang solutif dan inovatif menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Padahal masalah utamanya tidak terjamah.

Salah satu contoh solutionism yaitu Gojek dan Grab yang membuat layanan Go-Ride dan Grab Bike. Sejak kemunculannya sampai sekarang, layanan ini disebut sebagai inovasi yang luar biasa dalam bidang transportasi dan ekonomi. Di bidang transportasi, mereka membuat perjalanan semakin mudah dan cepat. Orang yang biasanya capek membawa kendaraan di tengah kemacetan atau berdesakan di angkutan umum, kini bisa cepat sampai tujuan dengan menggunakan ojek online. Di bidang ekonomi, dua perusahaan ini dipuji karena membuka banyak lapangan pekerjaan dengan model sharing economy (ekonomi berbagi).

Padahal, masalah mendasar transportasi adalah layanan kendaraan umum belum optimal sehingga tidak menjadi pilihan utama. Sedangkan masalah mendasar ekonomi adalah penguasaan aset yang terpusat di segelintir orang dan ketergantungan pada pertumbuhan terus-menerus, sehingga lama-lama jenuh. Dua perusahaan ini, Gojek dan Grab, muncul sebagai “solusi semu” bagi persoalan tersebut. Beberapa pegawai negara, yang pemalas dan miskin akal, girang bukan main dan berbusa-busa memuji “inovasi” ini. Ujungnya mudah ditebak, kemacetan tidak teratasi (malah semakin buruk, jalanan makin semrawut) dan sharing economy yang dulunya dielu-elukan kini terlihat jelas dijadikan alibi oleh perusahaan aplikasi untuk lepas dari tanggung jawab dan membuat pekerja semakin rentan.

Supaya tidak menjadi seperti orang-orang toxic positivity (racun optimisme) ini, yang terlalu percaya platform digital dan berbagai teknologi 4.0 akan menyelesaikan banyak masalah krusial, kita perlu memahami apa itu platform. Seperti apa alur logikanya, bagaimana ia bekerja, dan siapa saja yang menopang keberadaannya. Hal ini penting bagi pikiran dan imajinasi kita, agar tidak mudah diracuni oleh bacotan CEO startup dan aktivis karatan.

WAJAH PLATFORM

Platform punya beberapa wajah dan fungsi. Berikut saya urai satu per satu.

Semua bisa jadi pengusaha

Mencari kerja semakin sulit. Abaikan ocehan para penjaja industri 4.0 yang bilang penyebabnya adalah teknologi semakin berkembang pesat sehingga mengganti manusia di tempat kerja. Biang kerok utamanya adalah merosotnya sektor industri, sehingga tak lagi mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Padahal, manusia semakin banyak tinggal di kota dan bergantung pada lapangan pekerjaan di sektor ini. Ruang hidupnya di desa sudah hancur oleh perkebunan, pertambangan, pariwisata, atau memang dibiarkan mati perekonomiannya.

Terima kasih platform. Manusia kelas menengah-bawah kini tak lagi harus bergantung pada kerja upahan. Berkat platform, semua orang bisa menjadi pengusaha. Tak lagi butuh banyak modal untuk memulai. Cukup dengan barang dan tenaga yang sudah dimiliki, seperti sepeda motor, kamar kosong, keahlian memijit, atau kegemaran membuat kue. Banyak hal terpangkas, mulai dari modal awal, urusan administrasi, biaya pemasaran, sampai pengelolaan. Hal-hal yang sebelumnya menjadi hambatan bagi kelas menengah-bawah untuk bersaing di pasar transaksi. Yang penting mau bekerja keras. Kini persaingannya lebih setara. Privilege tak lagi menjadi tabir hambatan.

Begitulah kira-kira angan-angan mulia model bisnis platform.

Contohnya begini. Sebelum ada platform, orang yang mau bikin bisnis penginapan setidaknya harus keluar modal dan tenaga yang lumayan. Modal untuk membangun gedung penginapan beberapa kamar, biaya pemasaran, perawatan gedung, gaji pekerja, serta tenaga untuk mengurus berbagai syarat administrasi dan pengelolaan penginapan. Kini, Anda cukup punya kamar atau rumah kosong, lalu daftarkan di Airbnb. Anda pun sudah menjadi pengusaha penginapan yang mampu menjangkau pasar internasional.

Kemampuan platform untuk memberi kesempatan yang sama pada semua orang inilah yang disebut sebagai terobosan. Ia membobol tembok-tembok yang selama ini dibangun oleh para pebisnis kelas kakap atau pemodal besar. Platform memungkinkan ibu rumah tangga bersaing seorang diri dengan hotel di wilayahnya dalam bisnis penginapan. Platform dipandang sebagai sebuah wadah yang egaliter. Tidak hirarkis seperti korporasi lawas.

Namun demikian, kesan kesetaraan dan kebebasan yang ditempelkan pada platform adalah ilusi. Platform sangat hirarkis dan berhasrat untuk memonopoli segala bidang kehidupan. Walaupun kelihatannya antara penjual dan pembeli di Tokopedia berinteraksi secara bebas, cara mereka berinteraksi tetaplah diatur dan dikendalikan oleh Tokopedia. Tokopedia juga bisa sesuka hati mengubah aturan main yang ada. Usaha Tokopedia untuk merekrut sebanyak mungkin orang untuk menjadi pedagang tidak bisa kita pandang sebagai peluang kesetaraan ekonomi, tapi sebagai strategi dominasi di pasar kerja. Ya, semua orang kini bisa menjadi pengusaha. Tapi hanyalah pengusaha-pengusaha kecil yang dijadikan sapi perah.

Mengapa sapi perah? Pemilik platform untung besar dan terus berkembang umumnya karena mengalihkan berbagai biaya atau modal usaha kepada para pekerjanya. RedDoorz, misalnya. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya pembangunan atau sewa bangunan, operasional, dan biaya tidak terduga lainnya. Mereka lepas tangan dari urusan proses produksi dan pelayanan penginapan. Tanggung jawab ini dialihkan pada para pemilik penginapan. RedDoorz hanya membajak proses transaksi. Begitu juga dengan Grab yang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyiapkan moda transportasi dan mengoperasikannya. Para pekerja RedDoorz dan Grab-lah, yang sebutannya diperhalus menjadi “mitra”, yang menyiapkan modal bisnis dan menjalakannya.

Membangun kekuatan politik

Salah satu yang paling menyebalkan dari bisnis ojek online adalah tuntutannya untuk diakui sebagai angkutan umum. Padahal, jelas-jelas dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 sepeda motor tidak diakui atau dilarang menjadi angkutan umum. Hal ini karena sepeda motor tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan dalam transportasi. Pengendara dan penumpangnya rentan mengalami kecelakaan fatal. Berdasarkan data kepolisian, 73 persen kecelakan di jalan melibatkan sepeda motor. Untungnya, baru-baru ini Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menyatakan sebagian besar fraksi menolak permohonan sepeda motor menjadi angkutan umum. Selain karena faktor keselamatan, penolakan ini juga untuk mengingatkan pemerintah bahwa penyediaan layanan transportasi umum yang berkualitas, bisa diandalkan, dan berkeselamatan adalah tanggung jawab mereka.

Sikap dari DPR ini tentu saja mendapatkan respon dari para pengemudi ojek online. Mereka kecewa. Sikap DPR akan membuat ojek online tetap menjadi angkutan umum yang ilegal. Alhasil, lapangan pekerjaan mereka menjadi serba terancam.

Gangguan pada layanan ojek online tentu saja akan memicu respon dari pengguna/konsumen. Mereka menikmati layanan ini. Berbagai urusan menjadi lebih mudah, mulai dari bepergian sampai memesan makanan dan minuman. Keluhan dari konsumen ini akan mudah direspon oleh para pegawai pemerintah, biar terkesan memihak pada rakyat. Saya sendiri susah lupa pada langkah Jokowi membatalkan keputusan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang melarang ojek online di tahun 2015. Menurut Jokowi, ojek online dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari kilas balik peristiwa di atas, kita bisa melihat bahwa perusahaan platform sudah mempunyai kekuatan politik yang mampu menantang kekuatan birokrasi negara. Kekuatan politik yang saya maksud di sini bukan dalam ranah politik elektoral, tapi kemampuan membentuk logika atau pandangan publik tentang suatu masalah. Dalam kasus ojek online, perusahaan aplikasi sudah berhasil membuat rakyat semakin lupa pada haknya dalam transportasi. Orang-orang kini memandang dirinya sebagai konsumen, yang seharusnya diberi kebebasan memilih layanan transportasi. Negara tidak boleh melarang-larang ojek online karena layanan ini sangat memudahkan aktivitas sehari-hari. Mengapa negara anti-kemajuan? Mengapa anti-inovasi? Begitulah pertanyaan yang akan muncul dari pikiran konsumen. Kita semakin lupa bahwa kita adalah warga negara. Kita seharusnya dilayani oleh negara, terutama dalam kebutuhan mendasar seperti transportasi. Kita semakin tak sadar bahwa kita adalah rakyat yang terbentuk atas dasar solidaritas, bukan individualitas yang menjadi ciri konsumen.

Mengontrol pekerja lebih ketat

Sebelum era platform, sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa para pekerja manufaktur, misalnya industri peniti, sistem kerjanya dikontrol oleh mesin. Tiap bagian lini perakitan sudah punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seluruh pekerja harus menyelesaikan pekerjaan di bagiannya agar sistem mesin berjalan dengan baik. Manusia menjadi penopang kinerja mesin dan daftar tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan dan ritme operasional mesin.

Namun demikian, para pekerja manufaktur masih bisa mengelak dari rangkaian aturan lini perakitan. Mereka masih mampu memodifikasi beberapa metode kerja, agar pekerjaan bisa menjadi lebih mudah dan cepat bagi mereka. Kepastian status sebagai karyawan tetap dan lokasi kerja yang memungkinkan interaksi intens antar-pekerja, membuat mereka mampu bersama-sama mempertanyakan berbagai aturan dan kerja dari manajemen.

Di era platform, kontrol pemilik usaha kepada para pekerja lebih kuat lagi. Platform memungkinkan pemberi kerja menerjemahkan aturan kerja yang dikehendaki menjadi urutan perintah di aplikasi. Para pekerja harus mengikuti alur perintah tersebut secara tepat, tanpa modifikasi sedikitpun. Jika si pekerja tidak mengikutinya, pekerjaannya tidak akan selesai. Platform mendikte pekerjaan sampai hal-hal yang detail.

Penjual nasi uduk yang mendaftar di Grab Food harus mengikuti seluruh proses transaksi yang semuanya sudah ditetapkan dan diatur oleh Grab. Mulai dari apa saja informasi yang harus ia berikan, bagaimana barang jualannya ditampilkan, bagaimana ia menerima pesanan, berinteraksi dengan pembeli, memproses pesanan, sampai bagaimana mekanisme pembayaran yang ia dapatkan. Jika ada satu saja proses yang ia tak mau ikuti, transaksinya tidak akan selesai.

Apa yang dilakukan oleh platform sehingga ia bisa punya kontrol yang luar biasa besar pada pekerja?

Pertama, platform mengumpulkan sebanyak mungkin data operasional dan memonopolinya. Ia tidak membagikannya pada pekerja. Akhirnya, pekerja menjadi buta. Pekerja tidak tahu secara pasti kapan permintaan konsumen sedang banyak atau sedikit. Seorang penyedia jasa pijit yang mendaftarkan diri di perusahaan aplikasi tidak tahu kapan dan seberapa banyak pesanan dari konsumen. Ia pun tidak mendapatkan kepastian. Fleksibilitas kerja yang sering ditawarkan oleh bisnis platform sejatinya adalah bentuk ketidakpastian kerja.

Selain itu, pencatatan data seluruh aktivitas pekerja juga memungkinkan platform memasang berbagai target yang harus dipenuhi oleh pekerja. Misalnya, berapa lama pekerja harus menyediakan waktunya, berapa lama ia harus merespon, berapa minimal rating dari konsumen yang harus didapatkan, dan berapa banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mendapatkan tambahan upah yang layak?

Kedua, platform mengelabui pekerja dengan membuat berbagai bentuk gamesreward, notifikasi berisi pesan-pesan manis, dan berbagai cara lainnya agar pekerja selalu menyerahkan badan dan pikirannya pada aplikasi. Biar pekerja senang menggunakan aplikasi kerjanya dan terus berproduksi.

Yang terakhir, platform memungkin para pekerjanya tidak saling mengenal, karena bekerja di tempat yang berbeda-beda. Walaupun beberapa orang berpendapat ini adalah sistem yang bagus karena pekerja tidak perlu ke kantor, tapi ini juga membuat sesama pekerja sulit berserikat untuk menghadapi otoritas manajemen jika kebijakannya merugikan. Alhasil, platform semakin kuat cengkeramannya.

Memang ada fenomena para pengojek online yang solidaritasnya sangat kuat. Mereka mampu mendesak pemerintah membuat atau membatalkan sebuah kebijakan. Namun perlu dilihat juga apakah sistem organisasi mereka mampu melawan atau setidaknya bertahan dari logika sistem platform yang sangat eksploitatif ini.

Platform juga memunculkan metode kontrol baru. Jika perusahaan konvensional mengontrol pekerjanya secara terpusat, dengan melakukan berbagai evaluasi capaian kerja tiap periode, platform mengalihkan tugas evaluasi ini kepada konsumen. Konsumenlah yang diberikan kewenangan untuk menilai layanan dan hasil kerja seorang pekerja. Pekerja mendapatkan bonus atau sanksi berdasarkan penilaian tersebut. Contohnya dengan sistem rating bintang dan komentar. Sudah sering kita mendengar seorang pekerja ojek online diblokir akunnya karena mendapatkan bintang 1 dari konsumen.

Pendelegasian kontrol ini membuat Platform semakin kurang tugasnya sebagai sebuah perusahaan. Ia bisa mengurangi biaya dan tenaga yang seharusnya digunakan untuk menjalankan evaluasi. Namun, jangan salah mengira bahwa kekuatan untuk mengontrol pekerja sudah tidak lagi di tangan platform. Seperti yang dikemukakan oleh Eka Kurniawan di Jawa Pos. Ia bilang, kekuasaan untuk mengontrol tindak-tanduk orang lain kini tidak lagi terpusat di tangan penguasa, tapi terdistribusi ke hampir semua orang. Ia mencontohkan perilaku orang-orang di media sosial, yang hobinya “sekadar mengingatkan” tingkah laku orang lain yang tidak sejalan dengan keyakinannya. Kata Eka:

“[…] yang kita hadapi bukanlah kekuasaan terpusat yang sangat kuat, tapi kekuasaan yang memencar dan terus-menerus mencari perimbangan dalam dirinya. Sebagian merupakan kelompok-kelompok kuat, baik karena jumlah, uang, maupun teknologi. Kelompok-kelompok kecil bukan berarti gampang dihadapi. Sering kali mereka lebih berisik, mengganggu. Mati satu tumbuh seribu.”

Setiap orang yang mempunyai media sosial memang bisa nyolot ke akun lain yang tidak ia sukai. Namun, perilaku orang lain yang seperti apa yang muncul di lini masanya, cara ia nyolot ke orang lain, serta bagaimana omongan nyolot tersebut terdistribusi ke akun-akun lain, semuanya diatur oleh platform. Di sinilah Eka Kurniawan keliru dengan menganggap kuasa untuk mengontrol sudah terdistribusi. Yang terdistribusi adalah aktivitas mengontrolnya, sedangkan kuasa (power) untuk mengatur sistem kontrol semakin terpusat di platform.

PEKERJA PLATFORM

Setelah menjelaskan wajah-wajah platform yang sesunguhnya, berikut ini saya akan menuliskan 5 macam pekerja platform beserta uraian yang saya rasa perlu. Supaya jelas, siapa saja sebenarnya penggerak utama bisnis platform.

“Inovator”

Pekerja platform yang pertama ialah orang-orang yang sering disebut media sebagai “inovator”. Mereka adalah para pendiri start up yang produktif membuat berbagai macam platform. Semakin banyak bidang kehidupan yang kini dicaplok oleh platform, mulai dari keuangan, pertanian, perikanan, transportasi, belanja bahan pokok, investasi, sampai pendidikan. Sayangnya, walaupun lahan bisnisnya berbeda-beda, secara umum bentuk platform yang muncul bisa dibilang serupa. Sebagian besar wajah platform yang hadir mengikuti model yang sudah saya uraikan panjang lebar di atas.

Para “inovator” ini bisa dilihat sebagai orang-orang yang “kreatif”, pekerja keras, yang mau begadang panjang demi menemukan lahan baru yang bisa di-platform-kan. Harapannya, “inovasi” yang mereka temukan mampu menarik lirikan para pemodal besar untuk berinvestasi di platformnya. Jika kita mau jujur, sebetulnya “inovasi” para pendiri start up ini tidak inovatif-inovatif amat. Bentuknya begitu-begitu saja. Mereka hanya terus berusaha memburu berbagai bentuk kehidupan yang belum dimasuki bisnis platform.

Kondisi ini sangat disayangkan. Mereka-mereka ini adalah para pemuda yang beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi yang sangat layak, yang kebanyakan orang tidak mendapatkannya, tapi “inovasi”nya tidak ke mana-mana karena pemahamannya pada platform digital sudah diracuni oleh narasi CEO start up unicorn. Para “inovator” ini tidak lagi punya bayangan tentang model platform yang lain, yang koordinasi sosialnya bukan hanya kompetesi dan pasar bebas, tapi solidaritas.

Yang termasuk kategori “inovator” ini bukan hanya para pendiri start up sebetulnya, tapi juga para pekerja tetap di perusahaan platform. Mereka inilah yang sebetulnya terus melakukan inovasi hari demi hari, selama bekerja. Patut dicatat juga bahwa untuk perusahaan platform yang masih kecil, pendiri dan pekerja sering kali adalah orang yang sama.

Freelancer

Ini adalah para pekerja yang menawarkan berbagai keahlian top hari ini, seperti desain grafis, pemprograman komputer, jurnalisme, content creator, dan analisis data. Berbeda dengan pekerja tetap, kontrak mereka dengan pemberi kerja hanya per proyek. Mereka banyak ditemui di platform seperti Sribulancer dan FastWork. Para freelancer bisa memperoleh pendapatan yang layak jika mendapatkan pekerjaan yang bagus dan mampu menyelesaikan banyak pekerjaan. Walaupun, tentu saja, sering kali waktu kerjanya bisa lebih panjang dan tak menentu. Antara waktu istirahat dan bekerja sering tak ada bedanya.

Bentuk hubungan kerja yang semacam ini sebetulnya sudah ada sebelum era platform. Kita mengenalnya sebagai outsourcing. Sistem outsourcing adalah strategi perusahaan konvensional untuk mengurangi biaya membayar karyawan. Banyak hal terpotong dengan sistem outsourcing, yakni bonus kerja, iuran asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan pesangon. Platform mempercepat dan memperluas penerapan sistem kerja yang seperti ini. Dengan konsep freelance, platform sebetulnya menghilangkan peran perusahaan outsourcing, dengan memanfaatkan teknologi terkini yang memungkinkan pengusaha langsung berhubungan dengan pekerja outsource. Alhasil, lebih banyak lagi biaya yang bisa dihemat.

Pekerja Gig

Biasanya, pekerja gig disamakan dengan freelancer. Namun, sesungguhnya perlu dibedakan. Mereka umumnya adalah pekerja jasa yang meskipun berinteraksi di platform dengan konsumen, tapi juga harus melaksanakan tugas di lapangan. Mereka adalah para pengemudi ojek daring, jasa pijat, jasa bersih-bersih kamar, jasa antar-makanan dan barang, dan pekerjaan lain yang sejenis. Mereka adalah pekerja yang bayarannya minim dan harus terbebani dengan biaya operasional serta risiko. Misalnya risiko kecelakaan bagi para pengemudi ojek daring, atau pelecehan seksual bagi pijat online. Selain itu, pekerja gig juga harus menghadapi komplain dari pelanggan beserta konsekuensinya. Sedangkan si platform lepas tangan.

Pelatih algoritma

Pekerja industri 4.0 sering kali dianggap sebagai orang-orang yang punya skill tinggi. Padahal, para pengisi survei di internet, pengetes berbagai aplikasi dan website baru, dan kerjaan lain yang intinya mengajari algoritma agar semakin pintar adalah pekerja industri 4.0 juga. Mereka adalah pekerja kognitif yang tidak memerlukan keahlian tinggi, cukup tahan saja melakukan berbagai pekerjaan berulang-ulang. Seluruh kegiatan kerja dilakukan secara online.

Pemilik akun media sosial

Semua orang yang beraktivitas di Twitter, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya selama ini tidak dianggap sebagai pekerja. Padahal, mereka memproduksi nilai yang dijadikan profit oleh pemilik platform. Seluruh konten yang mereka hasilkan, baik itu berupa teks, gambar, video, atau gabungan ketiganya adalah produk yang ditampilkan oleh platform kepada pengguna lain.

Para pengguna medsos, kita, adalah produsen sekaligus konsumen. Data aktvitas kita di media sosial, mau itu isinya kisah cinta, sedih, amarah, hinaan, cacian, ekspresi agama, politik, nasihat, maupun dakwah, semuanya dijadikan komoditas oleh platform untuk dijual kepada para pengiklan. Saya sudah pernah membahasnya secara detail di artikel berjudul “Kita adalah Bahan Baku, Buruh, dan Komoditas dalam Ekonomi Digital”. Menyedihkannya lagi, kerja-kerja yang dilakukan kelompok ini tidak dibayar oleh platform. Hanya sebagian kecil saja yang bisa menjadikan kontennya penghasil uang, misalnya dengan menerima endorse. Tapi toh itu bukan dari platform.

Kategori
Beranda

Universal Basic Income Bukan Tujuan Kelas Pekerja

Ide mengenai Universal Basic Income (UBI) sebenarnya sudah lama mengemuka. Namun, di tengah pandemi Covid-19, obrolan tentang UBI semakin riuh. Inti dari program ini ialah negara memberikan gaji/uang tunai dengan nilai tertentu setiap bulan kepada semua warga negaranya. Dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Jumlah yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

Tidak ada syarat apapun untuk mendapatkan UBI. Setiap orang hanya butuh identitas warga negara (KTP). Dengan kata lain, semua orang digaji bukan karena ia bekerja, tapi karena ia warga negara. Ini mirip dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang tidak memerlukan syarat apapun untuk mendapatkannya. Setiap manusia yang lahir otomatis punya HAM. Ini juga barangkali yang membuat terjemahan UBI ke Bahasa Indonesia menjadi Pendapatan Asasi Universal (PAU).

Sejak sebelum pandemi hingga kini di masa-masa penyebaran Covid-19 belum selesai, tumpuan mendasar para pendukung UBI adalah semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Asumsi paling populer yang dipercaya sebagai penyebab hal ini adalah teknologi semakin pesat berkembang sehingga mampu mengambil alih kerja-kerja yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Pendukung UBI percaya, perkembangan teknologi tidak semestinya hanya menguntungkan para pemilik perusahaan yang bisa seenaknya memecat karyawan karena sudah ada robot-robot yang menggantikannya. Mengapa? Karena beragam teknologi yang diterapkan di tempat kerja tidak muncul serta-merta karena inovasi para pemodal. Penyusunan teknologi tersebut juga berutang besar pada para pekerja yang mempraktikkan model kerja selama bertahun-tahun sehingga optimal. Para “inovator” tinggal memodelkan sistem kerja yang ada dengan sentuhan teknologi terkini.

Berangkat dari pemahaman seperti inilah, UBI menawarkan konsep penyelamatan para pekerja. Pekerja yang tidak lagi bisa bekerja, karena diganti robot, harus tetap mendapatkan gaji. Bukan didepak begitu saja dari pabrik lalu disuruh mencari sumber hidup lain secara mandiri.

ASUMSI YANG KELIRU

Namun demikian, asumsi para pendukung UBI ini, yang menganggap pengangguran meningkat karena perkembangan teknologi, perlu dipertanyakan. Logika asumsi ini sederhana: teknologi berkembang pesat, maka produktivitas meningkat, maka pekerja yang dibutuhkan semakin sedikit. Pertanyaannya, apakah benar peningkatan produktivitas, karena pemanfaatan teknologi di tempat kerja, yang membuat serapan tenaga kerja semakin berkurang?

Faktanya, penyebab utama meningkatnya pengangguran bukan perkembangan teknologi, tapi merosotnya industri manufaktur (pabrik tekstil, garmen, otomotif, dan industri sejenis lainnya). Selama beberapa dekade, industri ini menjadi tumpuan serapan tenaga kerja karena memang membutuhkan banyak manusia untuk berproduksi. Sayangnya, lapangan pekerjaan di sektor ini terus menurun sejak empat dekade yang lalu. Ini bisa dilihat dari persentase pekerja manufaktur terhadap keseluruhan pekerja yang menurun secara global, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut (Benanav, 2019).

Persentase pekerja manufaktur yang terus menurun secara global

Secara umum, persentase pekerja manufaktur terus menurun sejak tahun 1980. Korea Selatan adalah pengecualian. Industri manufaktur di negara tersebut baru berkembang belakangan, dan mencapai puncaknya pada tahun 1990. Namun, mengikuti jejak negara-negara lain, industri manufaktur juga merosot setelah melewati masa kejayaannya.

Para bigot “revolusi industri 4.0” akan langsung nyerocos bahwa drastisnya penurunan persentase pekerja di sektor manufaktur disebabkan oleh maraknya penggunaan teknologi di bidang ini (saya juga pernah, sih). Ketika banyak pabrik yang sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi otomatis, tentu mulai banyak pekerja manusia yang dikurangi. Asumsi ini keliru. Lapangan pekerjaan di sektor manufaktur semakin berkurang dan bahkan pabrik-pabrik memecat karyawannya karena output produksi semakin jeblok. Perusahaan-perusahaan manufaktur semakin kesulitan meningkatkan jumlah produksinya karena pasar semakin jenuh. Ini memang konsekuensi sistem ekonomi saat ini yang bergantung pada pertumbuhan terus-menerus.

Ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor industri (ΔL) dapat dihitung dengan mengurangi peningkatan jumlah produk (ΔP) dengan peningkatan produktivitas pekerja (ΔK). Secara matematis dapat ditulis: ΔL = ΔP – ΔK. Semakin tinggi peningkatan jumlah produk, atau dengan kata lain pabrik-pabrik manufaktur semakin banyak memproduksi barang untuk dijual ke konsumen, maka lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia, begitu juga sebaliknya. Di sisi lain, jika produktivitas pekerja semakin meningkat pesat, maka lapangan pekerjaan semakin sedikit, karena tenaga yang dibutuhkan juga berkurang untuk memproduksi jumlah barang tertentu. Dan begitupun sebaliknya. Selama empat dekade terakhir, dua faktor ini sama-sama mengalami penurunan. Namun, tingkat penurunan output produksi jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan sudah terlalu banyak barang yang diproduksi selama ini, sehingga lama-lama oversupply. 

Fakta inilah yang gagal dilihat oleh para penjaja “revolusi industri 4.0”. Bukannya melihat masalah hilangnya banyak pekerjaan sebagai konsekuensi dari perlambatan ekonomi, mereka malah senang berdongeng tentang disrupsi teknologi.

BUKAN TUJUAN PEKERJA

Sampai di sini dapat dilihat bahwa ide tentang UBI sudah keliru sejak tahap identifikasi masalah. Sehingga, jika diterapkan dan apalagi menjadi tujuan, UBI akan berdampak buruk bagi kelas pekerja. Efek terburuknya yaitu proses produksi akan tetap dikuasai oleh para pemilik modal besar (yang kini terkuak borok sistemnya dengan parahnya perlambatan ekonomi), yaitu deretan orang-orang terkaya di Indonesia. Mereka-mereka ini yang akan tetap menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, investasi akan diarahkan ke sektor mana, bagaimana sektor finansial dikelola, dan model distribusi seperti apa yang akan dikembangkan. Sementara pekerja diatur untuk tidak ikut campur. Cukup diam, terima UBI, dan berbahagialah. Maka tak heran, UBI mendapatkan banyak dukungan dari para elit global triliuner dunia, seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, dan Richard Branson, serta politisi seperti Andrew Yang.

Selain itu, apabila diperhatikan perkembangannya, model UBI yang banyak dibahas saat ini lebih mengarah pada privatisasi berbagai sektor publik dan program-program sosial yang dikelola negara. Jadi nanti setelah semua orang diberi UBI, maka dana pendidikan, kesehatan, dan transportasi dikurangi, dengan alasan rakyat sudah punya uang. Juga bantuan-bantuan sosial yang telah diterapkan sejauh ini. Keterlibatan negara dalam mengurusi berbagai kepentingan publik semakin dikurangi. Semangat semacam ini sangat jelas dapat dilihat dalam status Facebook Mark Zuckerberg, yang berbicara tentang Permanent Fund Devidend (PFD) di Alaska. Di situ Mark bilang bahwa PFD bisa menjadi contoh model penerapan UBI, yakni dengan membagi langsung keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat, ketimbang diserahkaan pada negara untuk dikelola.

Dalam melihat hal ini sebaiknya kita tidak terjebak untuk masuk dalam perdebatan apakah uang tersebut lebih baik dikelola negara (yah, dengan pengelolaan negara yang seperti saat ini, kita tentu akan menolak opsi ini) atau langsung diberikan pada rakyat. Inti permasalahannya di sini adalah, Mark sedang menghasut kita untuk menghindari cara-cara pengelolaan kapital/modal secara kolektif. Menurut Mark, biarkan tiap-tiap individu memilih sendiri untuk apa uang tersebut akan digunakan. Kesannya memang seperti sedang ingin memerdekakan banyak orang. Tapi sesungguhnya ia sedang ingin memutus ikatan-ikatan lain selain hubungan transaksi ekonomi, seperti solidaritas, kekeluargaan, dan gotong royong.

[mks_separator style=”blank” height=”10″]

PUSTAKA

Benanav, Aaron. 2019. Automation and The Future of Work. London: New Left Review

Kategori
Society

Salah Kaprah Privasi di Internet

Seiring tumbuh remaja, anak-anak menginginkan ruang yang khusus untuk dirinya sendiri. Misalnya, mereka ingin berkuasa atas kamarnya. Jika seseorang ingin masuk, walaupun itu orang tuanya sendiri, harus mengetuk pintu. Ia mulai sadar bahwa ia punya hak melakukan sesuatu tanpa diketahui oleh orang lain. Ia mulai menyadari bahwa privasi adalah sesuatu yang berharga.

Hasrat manusia untuk mendapatkan privasi ini terus tumbuh dan menguat hingga dewasa. Termasuk ketika berhadapan dengan internet. Manusia tidak ingin seluruh aktivitasnya di internet, terutama data-data pribadinya, bisa diakses bebas atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Privasi di internet kini sudah menjadi sebuah tolok ukur martabat manusia. Manusia tidak ingin ditelanjangi.

Namun sayangnya, persepsi umum tentang bagaimana privasi dilanggar di internet menurut saya salah kaprah. Kebanyakan orang menganggap pengawasan (surveillance) di internet bagai ada mata-mata yang mengintai gerak-gerik setiap manusia, setiap detik. Model pengawasan yang sering dijadikan contoh yaitu novel berjudul “1984” karya George Orwell. Novel ini bercerita tentang sebuah negara yang rakyatnya berada dalam pengawasan penuh. Setiap perilaku dimonitor. Perangkat pengawasan bahkan memasuki ruang-ruang yang sangat privat, yakni tempat tidur. Sosok yang memonitor bernama Big Brother. Cara ia memonitor tersampaikan dengan jelas dalam sebuah poster yang berisi tulisan: Big Brother is watching you. Ya, Big Brother selalu mengawasimu. Maka kamu harus selalu berhati-hati dalam bertindak dan berucap.

Novel Orwell ini adalah sebuah distopia, yaitu suatu dunia yang tidak diinginkan, karena terlalu otoriter, mengatur segala hal dengan menerapkan pengawasan. Karena tidak diinginkan, maka para pembaca novel ini akan terdorong untuk menolak hal-hal yang mengarah pada situasi yang digambarkan di dalam cerita. Selain itu, jika menggunakan cara pandang novel ini, sebuah pengawasan dipahami sebagai aktivitas pemantauan oleh suatu kelompok berkuasa yang membuat manusia yang dipantau merasa tidak bebas, tidak nyaman, dan tidak aman.

Dengan cara pandang yang seperti ini, solusi yang kemudian muncul adalah meminta negara dan perusahaan-perusahaan digital untuk tidak melanggar privasi. Boleh mengeruk banyak data, tapi jangan data pribadi. Boleh memonitor aktivitas-aktivitas yang memang sudah dikeluarkan ke ruang publik secara sadar oleh penggunanya, seperti postingan di media sosial, aktivitas berbelanja, unggahan video di Youtube, tapi jangan sekali-sekali mengawasi obrolan privat di ruang chat dan video call.

Pemahaman semacam ini sudah tidak cocok lagi dengan aktivitas pengawasan hari ini. Mengapa? Karena pemahaman yang demikian mengandaikan pengawasan sebagai sebuah tindakan yang tidak kita sukai. Dan kita yakin bisa menghindar dari aktivitas pengawasan tersebut. Misalnya, dengan menolak piranti-piranti pengawasan masuk ke dalam ruang-ruang privat kita. Padahal, bukan seperti ini yang terjadi. Perangkat pengawasan adalah barang, alat, layanan, dan infrastruktur yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa infrastruktur ini, kita akan sangat kesulitan dalam menjalani hidup saat ini.

Agar lebih jelas, saya akan beri contoh. Mari kita selidiki bagaimana hari ini kita mengakses informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sebagian besar manusia zaman sekarang, yang terhubung dengan internet, jika ingin mengetahui sesuatu, mereka membuka Google Search. Mengapa Google Search? Sebab Google Search menyediakan berbagai macam informasi sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Selain itu, Google Search terus meningkatkan layanannya, sehingga kita bisa langsung melihat rangkuman informasi yang kita cari di halaman pertamanya. Perusahaan ini juga secara otomatis memilih beberapa website yang menurut mereka paling relevan dengan kata kunci untuk diangkat ke permukaan.

Selama beraktivitas di Google Search, data perilaku dan persepsi kita disimpan oleh Google. Google selalu mengawasi kita, bahkan sampai hal-hal yang bersifat privat. Pertanyaannya, jika kita sudah tahu bahwa Google selalu memantau aktivitas penggunanya, mengapa kita masih saja menggunakannya? Jawabannya singkat dan jelas: karena tidak ada pilihan lain. Nah! Dari sudut pandang inilah masalah pengawasan semestinya ditinjau. Aktivitas pengawasan bukanlah sesuatu yang kita tidak sukai, bukan sebuah distopia seperti yang digambarkan oleh novel “1984”. Aktivitas pengawasan adalah kegiatan yang kita senangi bahkan kita butuhkan. Karena tanpanya, kehidupan hari ini sulit dijalani.

Google pun tidak dapat memberikan layanan seperti yang ada sekarang (yang sangat kita sukai), tanpa mengawasi setiap aktivitas kita di dalamnya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada media sosial, yang saat ini hampir semua orang memerlukannya untuk berinteraksi dengan orang lain atau melihat aktivitas dunia. Perusahaan media sosial jelas setiap saat mengawasi aktivitas penggunanya. Namun pertanyaannya, apakah kita menjadi tidak suka menggunakan media sosial? Ternyata tidak. Kita menyukainya. Kita menikmati pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan medos tersebut agar layanan yang mereka sediakan semakin menarik.

Dalam kerangka berpikir seperti inilah, menurut saya, kita perlu memahami masalah pengawasan dari sudut pandang infrastruktur. Persoalannya bukan pada niat baik para perusahaan dan negara untuk tidak mengawasi seluruh pengguna internet, tapi karena infrastruktur layanan internet yang banyak digunakan hari ini hanya bisa berjalan dengan sistem pengawasan. Dari awal penyusunan infrastrukturnya memang sudah jahat. Jadi ketimbang meminta negara dan korporasi untuk tidak mengawasi dan mengintip data-data pribadi dan perilaku, kita perlu melawannya dengan menyusun infrastruktur layanan internet yang baru. Sebuah infrastruktur internet yang tidak mengharuskan pengawasan data-data pengguna untuk beroperasi.

Seperti apa model infrastruktur yang semacam itu? Saya juga belum tahu. Ini perlu dipikirkan bersama. Tujuan artikel ini hanya untuk memperjelas apa sebenernya masalahnya. Agar perlawanan yang kita lakukan tidak salah alamat karena keliru mengidentifikasi masalah. Sekian.

Kategori
Society

Kenapa Kita Tidak Mempermasalahkan Youtube?

Indira Kalistha jelas membuat kesalahan ketika bilang bahwa ia tidak perlu memakai masker saat bepergian dan mencuci tangan setelah menerima barang dari orang lain. Walaupun ia tidak menganggap Corona sebagai ancaman yang serius, dan menyerahkan takdir mati-hidup kepada Tuhan, sebagian besar orang tidak berpikir demikian. Virus corona jelas mengancam semua orang terutama yang punya penyakit berbahaya dan para tenaga kesehatan. Apalagi virus corona sangat cepat menular, sehingga ketidakpedulian Indira jelas berisiko bagi orang lain.

Gritte Agatha juga bersalah karena ia yang memberi ruang Indira Kalistha untuk bicara seenaknya. Ia tetap mengunggah video itu ke akun YouTube-nya, meskipun pernyataan Indira sudah melewati batas. Entah ia menyadari pernyataan yang kelewatan tersebut atau tidak.

Selain kedua orang ini, ada lagi pihak yang perlu kita permasalahkan, yaitu YouTube. Platform ini jarang sekali mendapatkan sorotan saat ada video viral yang bermasalah. Kehadirannya sebagai mediator antara para pembuat konten video dengan penonton dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Padahal, dalam kasus Indira Kalistha dan Gritte Agatha, YouTube jelas juga bersalah. Algoritma YouTube mempermudah konten-konten buruk tapi kontroversial seperti itu muncul dan bertahan di permukaan. Konten ini nangkring di jajaran trending dan tampil di linimasa berbagai akun Youtube. Akibatnya, semakin banyak orang yang menonton video tersebut. Semakin banyak pula waktu dan energi kita yang tersedot untuk bereaksi (menghujat, marah-marah, membela, menasihati, dll). Waktu, energi, dan pikiran yang seharusnya bisa dicurahkan untuk hal-hal yang penting dan bermanfaat, tersita begitu saja.

Kenapa banyak orang mengabaikan kesalahan YouTube? Sebab mereka menganggap YouTube netral. Menurut mereka, YouTube hanyalah media, yang hanya menyediakan ruang bagi orang-orang yang ingin berbagi konten video. Isinya ya tergantung kita mau mengunggah video apa. Masalah algoritma trending? Itu juga tergantung pada para penontonnya. Selama para pengguna YouTube lebih suka menonton konten-konten busuk, yang trending pun bakal ikutan busuk.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Algoritma YouTube mempermudah konten-konten buruk tapi kontroversial muncul dan bertahan di permukaan.”[/mks_pullquote]

Cara berpikir yang demikian keliru besar dan berujung fatal. Mereka lupa mempertanyakan, kenapa algoritma trending harus berdasarkan seberapa banyak dan seberapa lama orang-orang menonton sebuah video? Bukankah tidak ada hubungannya kualitas sebuah konten dengan seberapa sering ia ditonton? Mengapa YouTube memilih model algoritma yang demikian? Jawabannya adalah profit. YouTube adalah sebuah perusahaan yang tujuan utamanya adalah pengumpulan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ia hadir bukan untuk memberikan fasilitas menonton dan berbagi video secara cuma-cuma kepada umat manusia. Ia tidak peduli apakah sebuah video berkualitas atau busuk. Ia hanya peduli pada potensi sebuah video mengalirkan banyak keuntungan.

Jika sudah memahami kenyataan ini, maka setiap ada konten busuk beredar di YouTube, kita tidak lagi hanya menyalahkan aktor, pemilik akun, dan orang-orang yang menonton. Kita juga harus mengarahkan telunjuk pada YouTube, sebuah perusahaan yang berada di Amerika.

Logika ini tidak hanya berlaku pada YouTube, tapi juga media sosial yang lain, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Singkatnya, kita perlu lebih skeptis pada perusahaan yang menjadi perantara penyebaran informasi.

Lalu, apakah kemudian solusinya kita tidak usah menggunakan YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram? Untuk saat ini, cara tersebut belum bisa dilakukan. Mereka masih menguasai infrastruktur digital. Untuk menghadapinya diperlukan kekuatan sebuah negara bahkan beberapa negara.

Namun, ada satu hal yang bisa dilakukan oleh kita-kita ini, rakyat biasa, yaitu memulai model penyebaran informasi yang lain, di luar logika media sosial yang ada saat ini. Para pembuat video boleh tetap mengunggah video ke YouTube. Namun, kita tidak menonton video itu melalui beranda, trending, atau tombol  search di YouTube. Kita menonton berdasarkan rekomendasi dari pihak ketiga yang sudah memilih konten-konten yang bagus saja di YouTube. Pihak ketiga ini adalah para kurator, yang memiliki kemampuan untuk menyeleksi mana video yang perlu ditonton, mana yang perlu diabaikan. Sehingga kita tidak perlu lagi terpapar oleh konten-konten busuk seperti yang dibikin oleh Indira Kalistha dan Gritte Agatha, dan para YouTuber murahan lainnya.

Kategori
Society

Salah Memahami Hoax

Banyak orang salah memahami hoax. Mereka pikir hoax bisa merajalela di dunia digital karena banyak sekali pengguna internet yang tidak mampu membedakan mana informasi yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Menurut mereka, banyak sekali netizen yang tidak teredukasi dengan baik, sehingga berselancar secara bebas di internet dan menganggap semua yang ada di situ adalah sebuah kebenaran. Asal lahap saja. Ketika mendapatkan hoax yang tidak sesuai dengan kepercayaannya, ia marah. Sebaliknya, ketika mendapatkan hoax yang sesuai dengan keyakinannya, ia ikut menyebarluaskan.

Pemahaman seperti di atas membuat orang atau sekelompok orang yang merasa hoax perlu diberantas mengupayakan berbagai macam literasi digital. Bentuk literasinya bermacam-macam, mulai dari seminar offline dan online, sampai kampanye melalui tulisan, gambar, dan video. Negara pun turun tangan juga untuk memberantas hoax. Berjenis-jenis program dilaksanakan untuk mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah percaya pada sebuah informasi. Dicek dulu sebelum dibagikan. Saring sebelum sharing. Himbauan semacam ini banyak bertebaran di pinggir jalan dalam bentuk spanduk berlogo polisi.

Tindakan semacam itu bukannya tidak bermanfaat. Tentu saja ada efeknya. Orang jadi tahu apa itu hoax. Selain itu, mulai terbentuk sebuah persepsi di benak masyarakat bahwa hoax itu buruk. Dan menyebarkannya adalah aib. Bahkan, jika seseorang membuat atau menyebarkan hoax yang punya dampak luas atau menjadi sorotan publik, maka ia bisa dikerangkreng.

Namun demikian, edukasi atau literasi digital tidak efektif karena luput menyasar persoalan utama hoax. Jika persoalannya adalah pengguna internet tidak teredukasi dengan baik, bagaimana kita menjelaskan fenomena banyaknya kaum intelektual yang ikut melahap dan menyebarkan hoax? Goenawan Mohamad pernah memposting hoax di twitternya tentang empat pesawat yang sedang melakukan manuver dan asapnya membentuk tulisan “Allah” dalam huruf arab. Ia bilang, aksi itu dilakukan oleh angkatan udara Selandia Baru untuk memberikan “penghormatan kepada minoritas yang jadi korban, muslimin dan muslimat” (terkait kasus penembakan di sebuah masjid di Selandia Baru beberapa hari sebelumnya). Akun resmi TNI AU kemudian membantahnya. Mereka bilang, itu adalah aksi TNI AU, bukan angkatan udara Selandia Baru.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Jika persoalannya adalah pengguna internet tidak teredukasi dengan baik, bagaimana kita menjelaskan fenomena banyaknya kaum intelektual yang ikut melahap dan menyebarkan hoax?”[/mks_pullquote]

Bagaimana kita menjelaskan kejadian ini? Apakah Goenawan Mohamad kurang teredukasi? Apakah ia kurang literasi? Jika dibandingkan dengan kebanyakan orang di Indonesia, tentu saja ia sangat teredukasi. Apalagi latar belakangnya yang merupakan penulis dan pendiri sebuah media, jelas ia sangat terliterasi di bidang informasi. Tapi mengapa ia bisa menyebarkan hoax? Dari sinilah sebaiknya kita insaf, bahwa masalah utama hoax bukan tingkat literasi digital pengguna internet.

Lalu apa?

Yang harus kita permasalahkan, dan tentunya kita perbaiki, adalah model penyebaran informasi. Di era internet, penyeberan informasi sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan teknologi, terutama Google, lalu berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Walaupun seseorang atau kelompok membikin akun/website yang diisi informasi yang jernih, terverifikasi, tidak hoax, tapi jalan yang harus ia tempuh untuk menggapai pembacanya harus melalui perusahaan yang saya sebutkan tadi (termasuk konten-konten Pijak ID yang harus bergantung pada algoritma Google dan media sosial untuk pendistribusiannya). Sialnya, perusahaan tersebut tidak ada urusannya atau tidak peduli dengan informasi yang kita anggap berkualitas. Mereka punya ukuran kualitas sendiri. Menurut mereka, sebuah informasi dibilang berkualitas jika mendapatkan banyak reaksi dari pengguna internet.

Informasi yang berkualitas, menurut Google dan media sosial, adalah informasi yang viral. Apa yang membuat informasi menjadi viral? Informasi tersebut mengandung unsur-unsur yang akan membuat penerima informasi mudah terpelatuk, bereaksi, marah, mengutuk, gembira, atau bersorak ria. Jadi ukurannya adalah perasaan penerima informasi, bukan benar atau tidaknya sebuah informasi. Google mengukur gejolak perasaan ini dengan seberapa banyak link informasi tersebut diklik dan dibagikan. Sementara media sosial mengukurnya dengan seberapa banyak retweet, like, comment, dan share yang didapatkan sebuah informasi. Kemudian, mereka memberi peringkat tumpukan informasi tersebut. Yang paling banyak dan cepat mendapatkan reaksi berada di puncak, sehingga potensinya untuk dibaca atau dikonsumsi lebih besar. Padahal, belum tentu – dan seringnya tidak – informasi yang berada di urutan paling atas di Google dan media sosial adalah yang paling berkualitas dari segi isinya.

Mengapa yang disenangi Google dan media sosial adalah informasi yang berpotensi viral? Sebab informasi virallah yang membuat para pengiklan tertarik untuk mengucurkan uang ke tempat mereka. Semakin besar kehebohan di internet yang ditimbulkan, maka semakin besar pula nilai iklan pada informasi tersebut. Jadi logikanya adalah penumpukan keuntungan/profit. Perusahaan tersebut hanyalah pedagang informasi. Bahkan jika yang menjadi viral adalah hoax, peduli setan, mereka tetap menjajakannya bahkan mempromosikannya di peringkat atas.

Oleh karena itu, jika seseorang atau kelompok benar-benar serius ingin memerangi hoax, betul-betul peduli pada kualitas informasi di ruang publik, maka sebaiknya merancang sebuah model penyebaran informasi baru di luar infrastruktur Google dan media sosial. Tidak hanya sekedar memproduksi informasi yang berkualitas. Ketika cara ini dilakukan, barulah aksi memerangi hoax tepat tertuju pada jantung permasalahannya.

Proyek yang dilakukan oleh Evgeny Morozov bisa dijadikan contoh. Ia membuat layanan bernama The Syllabus. Setiap minggu layanan ini mengirim kumpulan informasi yang menurut mereka berkualitas dan layak dibaca oleh masyarakat. Bagaimana proses pemilihannya? Mula-mula mereka mengumpulkan berbagai macam informasi yang bertaburan di internet secara otomatis melalui sebuah software yang mereka rancang sendiri. Ke dalam algoritma software tersebut dimasukkan kata kunci di masing-masing topik. Setelah terkumpul, tim kurator mereka akan menyeleksi tumpukan informasi tersebut. Informasi berkualitas yang berdasarkan penilaian para kuartor inilah yang kemudian didistribusikan ke subscriber-nya melalui surel. Orang yang berlangganan Syllabus juga bisa mengatur topik apa yang mereka sukai.

Mungkin kita akan berpikir, bukankah ini sama saja dengan penyensoran? Mengapa kira harus bergantung pada sebuah lembaga untuk membaca sebuah informasi? Bukankah kita menjadi kehilangan kebebasan untuk memilih informasi? Pemikiran seperti ini bisa muncul karena kita masih percaya bahwa layanan Google dan media sosial semakin mendekatkan kita pada kebebasan memilih informasi. Kita merasa, di dalam ruangan Google dan media sosial, kita bebas mau membaca, mendengar, dan menonton apa. Tidak ada penyensoran. Semuanya jadi bebas diakses. Di titik inilah bencana dimulai. Google dan media sosial jelas-jelas melakukan penyensoran. Mereka, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, menyensor informasi dengan pemeringkatan, dengan trending. Kita jadi tidak punya akses pada informasi yang tidak trending, tapi sebetulnya berkualitas. Jika The Syllabus melakukan penyensoran berdasarkan pengetahuan para kuratornya, Google dan media sosial menyensor informasi berdasarkan potensinya mendatangkan uang. Mana yang kita pilih? Yang jelas, model pertama memang akan bergantung pada seberapa bagus pengetahuan dan wawasan para kurator, sedangkan model kedua membawa kita pada belantara informasi yang penuh dengan informasi buruk di permukaannya.

Kategori
Society

Mencintai Pekerjaan yang Berbasis Upah adalah Sebuah Kegilaan

Beberapa orang sangat mencintai pekerjaannya. Saking cintanya, ia merasa aktivitas bekerja adalah hidup itu sendiri. Ia menemukan dirinya saat bekerja. Ia merasakan kepuasan yang amat nikmat ketika bisa menyalurkan segala keahliannya, mulai dari keterampilan fisik, pikiran, hingga emosi, menjadi aktivitas yang berguna bagi dirinya secara ekonomi dan juga masyarakat luas. Lama-lama ia percaya, bekerja adalah salah satu sarana yang efektif untuk aktualisasi diri. Profesi yang ia idam-idamkan sejak kanak-kanak kini menjadi kenyataan.

Perasaan seperti uraian di atas lebih mudah hinggap pada orang yang pekerjaannya berhubungan dengan “kemajuan masyarakat”. Misalnya pekerja konstruksi. Pegawai pemerintah, politisi, media massa, dosen, dan tentunya masyarakat sendiri kerap kali melabeli profesi ini sebagai pekerjaan yang tidak hanya cukup menjanjikan secara finansial, tapi juga berkontribusi pada “pembangunan bangsa”. Mereka, para pekerja konstruksi, membangun bendungan untuk mengairi sawah; membangun jalan untuk meningkatkan keterhubungan; membangun gedung perkantoran berlantai banyak untuk memajukan kegiatan ekonomi; membangun dinding sungai untuk mencegah banjir; dst.

Contoh lainnya yaitu profesi yang bergerak di bidang pelayanan publik, seperti tukang ledeng. Orang-orang yang bekerja di bidang ini mudah terjerumus pada ilusi dengan menganggap pekerjaannya adalah aksi-aksi yang heroik. Apalagi saat melihat sebuah keluarga tersenyum bahagia karena air bersih sudah mengalir lancar ke rumahnya. Perasaan nikmat semacam ini akhirnya mengelabui alam bawah sadar si tukang ledeng. Ia menjadi sangat semangat bekerja. Bahkan ia sukarela mengerjakan tugas di luar tanggung jawabnya. Ia tidak hanya mencurahkan fisik dan pikirannya, tapi juga emosinya untuk membangun kerja sama tim, koordinasi, kekompakan, agar pelayanan air bersih semakin handal. Dengan melakukan ini, ia pikir perusahaan akan semakin baik dalam pelayanan, sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Kini ada kecenderungan kuat para pekerja menyerahkan seluruh potensi yang dimiliknya (fisik, pikiran, softskill) kepada perusahaan/lembaga negara tempat ia bekerja karena merasa nyaman, dihargai, dibayar “pantas”, dimanusiakan, dianggap keluarga, dan dijamin “masa depannya”.”[/mks_pullquote]

Pola pikir semacam ini juga bisa menjangkiti jurnalis yang merasa tulisan-tulisannya sangat berguna bagi kejernihan informasi di ruang publik; dosen yang merasa aktivitas mengajarnya mencerdaskan kehidupan bangsa; dan pegawai start up marketplace (Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dll) yang merasa pekerjaannya membantu kehidupan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Saya bukannya ingin bilang bahwa profesi-profesi di atas sesungguhnya tidak ada gunanya bagi masyarakat, atau negara, atau bangsa. Mungkin memang ada gunanya dan berdampak luas. Saya tidak ingin masuk ke perdebatan itu. Yang saya ingin permasalahkan, kini ada kecenderungan kuat para pekerja menyerahkan seluruh potensi yang dimiliknya (fisik, pikiran, softskill) kepada perusahaan/lembaga negara tempat ia bekerja karena merasa nyaman, betah, bahagia, dihargai, dibayar “pantas”, dimanusiakan, dilibatkan, dipuji, dianggap keluarga, dan dijamin “masa depannya”. Titik paling ekstrim dari sikap mental semacam ini, yaitu seperti yang saya tulis di awal, si pekerja menganggap pekerjaannya adalah bagian dari hidupnya.

Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ada orang begitu yang cinta pada pekerjaannya sampai menyerahkan seluruh jiwanya? Apakah mental pekerja yang seperti ini memang sudah ada sejak munculnya sistem kerja upahan yang eksploitatif di masa revolusi industri pertama?

Untuk membongkar hal ini, kita perlu menyelidiki apakah sistem manajemen sumberdaya manusia di perusahaan masa kini berbeda dengan beberapa era sebelumnya? Jika iya, apakah perubahan sistem manajemen tersebut berpengaruh pada persepsi pekerja terhadap pekerjaannya?

HENRY FORD

Di era sebelumnya, tugas pekerja di pabrik atau perusahaan sangat spesifik dan monoton. Ia melakukan pekerjaan yang itu-itu saja. Karena berulang-ulang, lama kelamaan ia tidak perlu lagi berpikir untuk melakukannya. Tinggal dikerjakan saja. Bisa jadi ia bisa bekerja sambil melamun, saking hafalnya. Pekerja ini tidak perlu memeras emosi, kreatifitas, dan softskill-nya untuk bekerja.

Sistem kerja yang seperti ini, menurut narasi populer, dimulai oleh Henry Ford. Ia bersama koleganya pada tahun 1903 membangun sebuah perusahaan bernama Ford Motor Company yang memproduksi mobil secara masif. Ia banyak menggunakan metode Scientific Management yang ditemukan oleh peneliti bernama Frederick W. Taylor. Sederhananya, metode manajemen seperti ini memecah sebuah pekerjaan besar menjadi beberapa pekerjaan kecil yang lebih spesifik. Beberapa pekerjaan kecil tersebut terkait secara linier. Misalnya, untuk memproduksi mobil Ford, pekerjaan dipecah menjadi produksi ban, mesin, mur-baut, kaca, rangka, dll. Tiap-tiap pekerjaan ini dikerjakan khusus dan terpisah oleh pekerja yang berbeda-beda. Tiap pekerja sudah punya tugas masing-masing. Jadi pekerja ban tidak mengerjakan pekerjaan mesin, dan sebaliknya. Setelah masing-masing bagian ini siap, dibawalah ke sebuah tempat untuk dirakit. Metode semacam ini kemudian digunakan secara luas di dunia industri manufaktur. Kini kita mengenalnya sebagai metode lini perakitan (assembly line).

Dengan menerapkan metode tersebut, Ford berhasil memproduksi mobil secara massal. Ini membuat Ford sukses besar karena perusahaan mobil lain belum bisa melakukannya, sebab masih menggunakan metode produksi yang lama, yaitu semua bahan mobil dikerjakan langsung di suatu tempat tanpa pembagian tugas yang spesifik bagi pekerjanya. Selain itu, hasrat membeli mobil pada zaman tersebut memang sedang bergairah.

Karena diproduksi secara massal, proses produksi memerlukan standar, agar kualitas barang konsisten. Lalu disusunlah standar ban, mesin, rangka, dan bagian-bagian lainnya. Penyusunan standar ini membuat pekerja melakukan pekerjaan yang berulang-ulang, dan seperti yang saya nyatakan sebelumnya, pekerja sampai tidak perlu banyak berpikir. Sudah hafal. Ini membuat pekerja sedikit sekali menggunakan kreatifitasnya untuk bekerja.

ERA BARU

Metode produksi yang diterapkan Ford ternyata tidak berjalan mulus dalam jangka panjang. Ia menemui titik jenuh. Barang berstandar yang diproduksi secara massal akhirnya membuat pasar kelebihan suplai. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam menciptakan hasrat-hasrat baru di benak konsumen. Para pembeli akhirnya bosan karena barang yang muncul itu-itu saja. Monoton.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Perusahaan tidak lagi berproduksi/membuat barang berdasarkan kemauan perusahaan sendiri atau standar-standar yang sudah ditentukan. Kini perusahaan membuat barang berdasarkan kemauan konsumen.”[/mks_pullquote]

Keadaan tersebut membuat para pemilik modal jumbo berpikir keras bagaimana mengatasi kesulitan tersebut. Entah kapan dan di mana munculnya, hari ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan metode produksi baru. Bagaimana metodenya? Perusahaan tidak lagi berproduksi/membuat barang berdasarkan kemauan perusahaan sendiri atau standar-standar yang sudah ditentukan. Kini perusahaan membuat barang berdasarkan kemauan konsumen. Ini bisa dilihat dengan maraknya studi konsumen yang dilakukan oleh perusahaan. Mereka ingin tahu apa yang sedang dihasrati oleh para pembeli.

Namun, kita perlu hati-hati dalam hal ini. Apakah benar itu memang kemauan konsumen? Apakah konsumen memang tahu apa yang benar-benar mereka inginkan? Masihkah konsumen mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas jika ditelusuri terus akan membuat kita bergumam, “Tidak, konsumen tidak tahu. Hasrat konsumen untuk membeli barang dan jasa bisa dibentuk.” Amatilah bagaimana produk-produk baru bermunculan lalu digemari. Dari amatan tersebut akan tersingkap, produk tersebut laku keras bukan hanya karena kegunaannya. Bahkan faktor kegunaan semakin kecil pengaruhnya. Yang paling berpengaruh adalah cerita di baliknya. Bagaimana orang-orang menggunakannya? Apakah orang saya kagumi menyukainya? Waw, ada misi kemanusiaan di balik produk tersebut! Luar biasa, saya bisa membantu sesama dengan membeli barang ini! Gila, saya merasa sedang bersama artis Korea dambaan saya ketika menggunakan barang ini!

Perusahaan yang mengetahui fakta ini akan mengatur sedemikian rupa agar iklim kerja di perusahaannya tidak hanya membuat pekerja bekerja seadanya, sesuai tugas masing-masing, seperti pada zaman Henry Ford. Suasana perusahaan harus mendorong para pekerjanya bisa bekerja secara kreatif. Bekerja secara kreatif sangat penting bagi perusahaan yang ingin terus eksis di zaman ini. Mengapa? Karena produk harus terus dibuat spesifik. Produk tidak boleh umum/monoton. Perusahaan harus selalu membuat produk-produk baru yang mempunyai perbedaan dengan produk sebelumnya. Perbedaan ini sangat penting, sebab konsumen hari ini sebetulnya mengkonsumsi perbedaan. Dengan mengkonsumsi produk yang berbeda, konsumen bisa membentuk identitas baru yang berbeda dengan yang sudah ada. Sang konsumen pun bisa berteriak pada dunia, “Ini gue! Gue berbeda!”

Barang dan jasa yang baru, spesifik, berbeda, punya identitas, hanya bisa muncul dari para pekerja yang terus menyerahkan keahlian kreatifnya/softskill-nya pada perusahaan. Perusahaan melakukan apapun untuk mewujudkan hal itu. Ia membuat program jalan-jalan, outbound, dan sarana refreshing lainnya. Ia mendesain tempat kerja agar nyaman bagi pekerjanya, sehingga tidak terasa sedang bekerja, malah seperti di rumah. Ia mengatur agar para manajer dan direktur tidak berjarak secara emosional dengan bawahannya. Harus dekat, akrab, bersahabat. Para manajer dan direktur diatur agar tidak menghalang-halangi ide yang muncul dari bawahannya. Harapannya, dengan iklim yang seperti ini, potensi kreatif dari para pekerja terus bermunculan.

Saya merasa perlu mengutip beberapa manfaat outbond yang ditulis Markaz Organizer:

  1. Meningkatkan kemampuan aktualisasi diri seorang karyawan,
  2. Menumbuhkan jiwa leadership karyawan yang mungkin selama ini belum tampak,
  3. Melatih kerja sama tim,
  4. Menumbuhkan arti penting kebersamaan,
  5. Menjadi sarana refreshing bagi karyawan.

Markaz Organizer menambahkan, dengan beragam jenis permainan outbound yang diselenggarakan, harapannya karyawan semakin bersemangat ketika kembali bekerja dan dapat melahirkan ide-ide serta terobosan yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Ini adalah penjelasan yang sangat jujur di balik penyelenggaraan outbound. Jadi para pekerja jangan sekali-kali berpikir bahwa outbound diselenggarakan karena perusahaan peduli dengan kesehatan mental karyawannya. Apalagi sampai berpikir bahwa perusahaan sudah terasa bagai keluarga. Kita, kelas pekerja, harus terus ingat bahwa perusahaan melakukan hal tersebut (menciptakan iklim kerja yang nyaman, membungkus kerja menjadi aksi-aksi heroik atas nama “pembangunan” atau “pelayanan masyarakat”), karena tanpa kegiatan/iklim perusahaan semacam itu, umur perusahaan tidak akan panjang.

Sialnya, manajemen perusahaan yang berubah ini malah membuat beberapa pekerja menjadi cinta buta pada pekerjaan/profesinya. Motifnya bermacam-macam. Ada yang cinta buta karena merasa dihargai di lingkungan kerja, menemukan dirinya dalam kerja-kerja yang ia lakukan, merasa bermanfaat bagi sesama, merasa ikut mencerdaskan bangsa, merasa ikut menyehatkan sesama, dan bahkan menemukan arti hidup dalam profesinya. Tidak ada kata lain yang pas untuk menyebut fenomena ini selain “kegilaan”. Kita telah menjadi gila karena seluruh jiwa kita dirampas oleh tempat kerja. Jiwa kita hancur.

Kategori
Society

Covid-19: Akhirnya Kita Terbangun dari Ilusi

Saya juga heran kenapa ada keluarga di Sulawesi Tenggara yang membawa pulang jenazah PDP (pasien dalam pemantauan) korona dari rumah sakit menggunakan mobil pribadi. Tidak hanya itu, setelah sampai di rumah, keluarga membuka plastik pembungkus jenazah, lalu memandikannya, kemudian menguburkannya secara biasa (tidak mengikuti prosedur khusus pemakaman manusia terduga/positif korona). Prosesi ini tidak hanya dihadiri keluarga kecil, karena dari video yang beredar terlihat cukup banyak orang yang datang. Walaupun jenazah ini belum diketahui positif korona atau tidak, karena hasil tes belum keluar, semestinya kan tetap mengikuti langkah penanganan yang tepat. Sebab sudah PDP.

Pihak berwenang, berdasarkan penuturannya kepada  Kompas TV , tidak bisa berbuat apa-apa karena pihak keluarga yang menginginkan. Dari sini muncul pertanyaan dilematis, apakah keluarga jenazah memang berhak membuat keputusan? Atau sebaliknya, karena atas nama kepentingan umum, yaitu kesehatan masyarakat, keluarga harus mematuhi prosedur?

Hal ini tak pelak membuat kita masuk ke dalam perdebatan yang telah lama berlangsung: apa yang menjadi urusan publik? Apa yang termasuk urusan privat? Sampai batas mana negara bisa ikut campur? Apakah campur tangan negara dalam suatu bidang kehidupan, misalnya kesehatan, berlaku sepanjang waktu atau waktu tertentu saja?

Telah kita rasakan bersama, sebelum Covid-19 meluas di Indonesia, layanan kesehatan publik sangat mengecewakan. Ini bukan hanya tentang pengelolaan dan layanan BPJS yang menyedihkan, persebaran dokter yang tidak merata, dan pengelolaan puskesmas yang seadanya, tapi juga layanan air bersih, kebersihan lingkungan, pendampingan kesehatan, serta sanitasi yang tidak terurus. Hal-hal yang disebut terakhir ini tentu saja sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat, terutama dalam tahap pencegahan.

Mengapa baru sekarang kita merasa dan sepakat bahwa kesehatan adalah urusan bersama? Mengapa baru sekarang sebagian besar orang sepakat negara harus mengintervensi perilaku rakyatnya mulai dari bagaimana mereka hidup (berdiam diri di rumah) dan bagaimana menguburkan orang mati? Jawabannya tentu saja karena kini semua orang merasa terancam.

Ketika ancaman penyakit sudah begitu dekat pada dirinya, orang-orang mulai bicara soal kebersamaan, solidaritas, berjuang bersama, pemerintah harus hadir, saling bantu, gotong royong, dan semangat-semangat yang sejenis.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Tapi bagaimana jika situasi hari inilah yang normal? Bagaimana jika ketenangan yang kita rasakan sebelum kasus korona muncul di Wuhan China adalah ilusi?”[/mks_pullquote]

Sebagian besar orang bakal bilang bahwa situasi saat ini tidak normal. Sesuatu yang khusus. Krisis, karena sedang ada pandemi. Sehingga, wajar jika orang-orang mendesak pemerintah untuk bertindak lebih jauh dalam mengatur kehidupan warganya. Wajar jika banyak orang menyesalkan keputusan keluarga di Sulawesi Tenggara membuka bungkus jenazah PDP korona. Wajar pula jika banyak orang mempertanyakan keputusan orang-orang Wonogiri yang pulang kampung dari Jakarta. Semuanya ini wajar karena situasinya sedang darurat.

Tapi bagaimana jika situasi hari inilah yang normal? Bagaimana jika ketenangan yang kita rasakan sebelum kasus korona muncul di Wuhan China adalah ilusi?

Bagi saya, kondisi sebelum korona merebak sungguh tidak normal. Kita memaklumi sebagian kecil masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak, air minum berkualitas, udara dan kebersihan lingkungan yang terjaga, layanan kesehatan yang jempolan karena duit banyak, rumah dan toilet selalu bersih karena punya pembantu, gizi anak terjaga karena mampu membeli asupan yang berkualitas, sementara sebagian besar orang harus memeras keringat setiap hari untuk mendapatkan itu semua. Itu pun pada akhirnya tidak tergapai.

Kita juga memaklumi sebagian besar orang yang tidak punya banyak harta dan aset berjuang sendiri untuk mendapatkan penghasilan agar mampu hidup, mengakses pendidikan, dan membeli layanan kesehatan. Tidak ada campur tangan negara untuk membuat bidang ekonomi lebih adil untuk semua, bukan hanya bagi orang-orang superkaya. Sedikit sekali intervensi negara agar masyarakatnya mendapatkan tempat tinggal yang layak demi kesehatan yang terjaga.

Bagi saya, kondisi hari inilah yang normal. Akhirnya kita konsisten mendesak pemerintah membuat langkah nyata dalam mengurusi kesehatan warganya. Akhirnya kita sadar bahwa tanpa para pekerja, dunia sungguh tidak berjalan. Akhirnya kita, para pekerja, sadar bahwa nasib kita benar-benar sudah digenggam pemilik perusahaan. Akhirnya kita tahu bahwa suatu negara membutuhkan lembaga kesehatan publik yang handal. Akhirnya kita terbangun dari ilusi.

Kategori
Kapital

Apa yang Tersisa Bagi Pekerja?

Seingat saya, sejak SMA sudah ada peringatan dari dunia kerja agar para siswa tidak hanya mengasah kemampuan kognitif (menghitung, membaca, menghafal), tapi juga harus mengembangkan softskill (kemampuan berorganisasi, komunikasi, memecahkan masalah kompleks, dll). Peringatan ini semakin kencang saat masa-masa kuliah. Mahasiswa tentu saja lebih memperhatikan peringatan ini, karena sebentar lagi ia akan memasuki dunia kerja.

Peringatan tersebut masuk akal. Semakin banyak pekerjaan kognitif yang bisa diganti oleh teknologi. Tanpa saya memberi contoh pun pembaca tentu akan setuju. Narasi tentang banyaknya profesi yang hilang sudah sangat sering diulang-ulang oleh para pengusaha, pegawai negara, dan guru serta dosen.

Namun demikian, sebaiknya kita tidak bersenang diri dan terlena jika sudah mempunyai softskill yang mumpuni dan laku di pasar tenaga kerja. Orang-orang di sekeliling Anda mungkin akan bilang bahwa dengan mempunyai softskill, Anda akan terus mendapatkan pekerjaan. “Dunia kerja akan terus membutuhkan manusia, selama manusia tersebut meningkatkan softskill yang dimilikinya,” kata orang-orang itu. Mungkin Anda akan senang dan merasa aman mendengarnya. Anda merasa diri Anda kreatif, sehingga tidak akan tergilas oleh teknologi. Kemudian, mungkin Anda bersimpati dengan orang-orang yang bekerja di pabrik, wisudawan baru nihil softskill, dan para pemuda yang tak mampu kuliah, karena bidang pekerjaan mereka tak lama lagi akan musnah.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Namun demikian, sebaiknya kita tidak bersenang diri dan terlena jika sudah mempunyai softskill yang mumpuni dan laku di pasar tenaga kerja.”[/mks_pullquote]

Kesalahan terbesar dari cara berpikir yang demikian ialah membedakan  pekerjaan kreatif dengan nonkreatif. Secara umum, saat ini kita menganggap kerja kreatif adalah aktivitas produksi yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Sebaliknya, kerja nonkreatif sudah bisa atau sebentar lagi akan bisa dikerjakan oleh teknologi secara otomatis. Karena campur tangan pemerintah saja pekerjaan nonkreatif ini tetap ada demi ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini adalah cara pandang yang mengabaikan sejarah perjalanan teknologi di dunia kerja.

Para pemintal benang di Inggris pada awal abad ke-18 adalah orang-orang kreatif. Mereka membuat kain di rumah masing-masing dan mampu menjualnya dengan harga tinggi. Mereka berkuasa atas proses produksi dan pemasaran produk mereka sendiri. Selama proses ini berlangsung, ada orang-orang yang memodelkan cara kerja para pemintal benang tersebut, dengan motivasi mengefisienkan kerja. Sampai akhirnya ditemukanlah model mesin yang sesuai dengan cara kerja para pemintal.

Penemuan mesin tersebut memicu hasrat manusia untuk memproduksi kain dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Impiannya tentu saja peningkatan laba yang signifikan. Namun, untuk mewujudkan hal ini, perlu dibangun sebuah tempat yang dapat menampung mesin dan manusia dalam jumlah banyak, terkoordinasi, serta mudah mendapatkan energi. Dibuatlah bangunan bernama pabrik yang didesain sedemikian rupa agar alur kerja efisien. Karena untuk membangun ini semua membutuhkan modal yang luar biasa banyak, maka yang mampu hanyalah orang superkaya. Para penguasa kapital. Para kapitalis.

Kemampuan pabrik memproduksi kain dalam jumlah banyak dan harga yang murah (karena mencuri nilai lebih dari keringat pekerjanya) membuat para pemintal benang rumahan kalah telak. Mereka terdesak. Penjualan kainnya menurun drastis. Dalam kondisi yang demikian, tidak ada pilihan lain selain masuk ke dalam pabrik kain untuk bekerja. Di titik ini, pekerjaan memintal benang tak lagi disebut kreatif. Para pemintal tak lagi punya kendali atas keahliannya sendiri.

Apabila berkaca dari sejarah revolusi industri pertama di Inggris ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan manusia itu kreatif. Jika hari ini kita memandang pekerjaan tertentu sebagai nonkreatif, pekerjaan kasar, atau istilah lain yang bernada merendahkan, itu karena pekerjaan tersebut sudah berhasil dimodelkan. Teknologi sudah bisa menirunya dan menjalankannya secara otomatis, tanpa manusia.

Dari sejarah itu pula kita bisa memahami, bahwa motivasi untuk memodelkan sebuah pekerjaan agar menjadi otomatis muncul dari para pemilik usaha. Teknologi-teknologi canggih yang kini mendominasi dunia kerja tidak muncul karena keisengan para inovator. Hal ini bisa kita periksa dengan mengajukan pertanyaan: dari jutaan riset di berbagai bidang, mengapa teknologi yang masuk ke dunia kerja selalu menyingkirkan pekerja dan menguntungkan pemilik modal? Jawabannya sederhana: riset-riset yang bermodal jumbo sebagian besar diarahkan untuk mengganti pekerja manusia yang bisa lelah, sakit, berorganisasi, dan memberontak. Agar akumulasi laba bisa semakin pesat.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Dari jutaan riset di berbagai bidang, mengapa teknologi yang masuk ke dunia kerja selalu menyingkirkan pekerja dan menguntungkan pemilik modal?”[/mks_pullquote]

Perkembangan teknologi yang seturut kepentingan pemodal terus belanjut hingga hari ini. Kini keahlian fisik dan pikiran (kognitif) manusia sebagian besar sudah dibekukan ke dalam perangkat teknologi. Lalu, apa yang tersisa? Softskill. Inilah yang belum berhasil dimodelkan menjadi teknologi.

Seluruh perusahaan teknologi raksasa hari ini gencar sekali memburu softskill. Mereka membangun narasi sedemikian rupa agar manusia mengarahkan softskill-nya yang sudah terasah dengan baik hanya dan hanya ke dunia kerja. Mengapa? Alasannya masih sama dengan prasyarat revolusi industri pertama. Untuk memodelkan kerja yang menggunakan softskill, perusahaan tersebut membutuhkan data yang begitu luar biasa banyaknya. Jika dalam kasus pemintalan benang data yang dibutuhkan hanyalah beberapa variasi pemintalan, maka pemodelan softskill membutuhkan data raksasa (big data).

Kita memang belum tahu kapan para pemodal bisa memunculkan teknologi yang menyingkirkan kerja-kerja softskill. Namun, setidaknya kita, kelas pekerja, masih mempunyai waktu. Bersama-sama kita harus mulai memikirkan bagaimana menggunakan softskill yang kita punya untuk mengarahkan perkembangan teknologi sesuai kepentingan kelas pekerja, bukan hanya menjadi mesin pencetak uang orang-orang superkaya.

Kategori
Politik Society

Kerja di Balik Layar yang Dihindari

Saya terbiasa membuka Netflix tanpa tahu mau nonton apa. Suatu ketika saya menemukan film serial berjudul “Trotsky”. Berdasarkan deskripsi singkat, ini film Rusia. Kebetulan saya belum pernah menonton film Rusia, dan sepertinya ini film tentang revolusi gitu. Menarik. Langsung saya mainkan.

Ternyata benar. Ini film biografi Trotsky yang pernah terlibat, bahkan memimpin Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Serial sepanjang 8 episode ini menceritakan kisah Trotsky mulai dari saat ia ditahan, diasingkan, lalu melarikan diri dan bergabung dengan orang-orang Rusia di Eropa yang mempunyai misi yang sama, yaitu revolusi kelas pekerja di kampung halamannya. Sepanjang film, Trotsky digambarkan sebagai orang yang pandai berpidato sehingga mudah mempengaruhi orang di kongres dan rapat akbar bersama massa, punya hasrat dan integritas yang kuat, sangat dominan, berwawasan luas, dan sangat pemberani.

Dengan penggambaran Trotsky yang demikian, orang yang menonton film ini akan berpikir bahwa untuk menjalankan revolusi, maka yang perlu dilakukan adalah membaca buku, berorasi, melakukan propaganda, berdemo, lalu merebut infrastruktur vital. Kegiatan ini terlihat gagah memang, kecuali mungkin saat membaca buku. Rasa kontribusinya juga terasa langsung. Dampaknya akan segera terlihat. Minimal kita semakin terkenal karena mengeluarkan jargon-jargon yang mendebarkan dada.

Namun demikian, ada bagian penting yang dilupakan oleh film ini, yakni kerja-kerja di balik layar yang dilakukan oleh Trotsky dan teman-temannya. Aktivitas harian Trotsky dan teman-temannya dalam mengawal jalannya organisasi mulai dari urusan administrasi, keuangan, program harian, target bulanan dan tahunan, alur kerja, evaluasi, dll bisa dibilang tidak mendapatkan porsi sama sekali dalam film. Padahal aktivitas inilah yang membuat organisasi pekerja yang kelak melakukan revolusi itu bisa terus bernafas. Organisasi tidak kehilangan arah, ada evaluasi target yang tidak tercapai dan solusinya, keuangan organisasi aman, dan efisiensi kerja terus meningkat karena kerja-kerja di balik layar ini.

Mungkin hal-hal semacam itu memang kurang menarik jika dimasukkan ke dalam film. Karena suasananya nanti tidak akan terlihat revolusioner. Namun sungguh, cara berpikir seperti ini sangat naif.

Saya pernah menulis artikel berjudul “Kerja Reproduktif yang Tidak Dihargai”. Artikel tersebut membahas kerja-kerja rumah tangga yang umumnya dilakukan oleh para istri tidak dihargai oleh dunia ekonomi. Perusahaan tempat si suami bekerja jelas mendapatkan keuntungan ekonomi yang luar biasa dari hasil kerja rumahan tersebut seperti memasak, mencuci, menyapu, dan melipat baju. Sang suami yang sudah lelah seharian bekerja tidak perlu mengeluarkan tenaga lagi ketika sampai di rumah. Tinggal mandi, makan, lalu istirahat. Namun sial, perusahaan tersebut tidak membayar kerja-kerja sang istri.

Di tulisan ini saya ingin menunjukkan bahwa logika seperti ini juga menjangkiti orang-orang yang menginginkan perubahan sosial. Entah karena memang tidak serius atau tidak sadar, mereka yang mendambakan perubahan sosial atau yang sering disebut aktivis masih saja terus terjebak pada kegiatan-kegiatan monumental. Mereka baru melakukan sesuatu saat ada kejadian yang sensitif bagi dirinya. Kegiatannya reaktif saja. Salah satu contoh terbaiknya adalah gerakan #ReformasiDikorupsi. Sekitar satu minggu gerakan ini meledak menjadi aksi massa yang lumayan jumlahnya. Berbagai orasi, jargon, dan ungkapan protes melalui nyanyian atau poster mewarnai jalannya aksi ini. Tapi setelah itu apa? Kehidupan kembali seperti biasanya. Sistem yang menginjak-injak kelas menengah-bawah masih bekerja seperti sedia kala.

Mental yang demikian mirip sekali dengan si pembuat film serial Trotsky. Sukanya aktivitas yang terlihat heroik saja. Berteriak di balik toa, menjunjung poster yang berisi kalimat-kalimat protes dan perlawanan, serta bersuara lantang sambil mengepalkan tangan memang lebih terasa heroik daripada mengurus administrasi organisasi. Apalagi mengawal jalannya organisasi harus harian. Dan itu capek. Capek banget. Juga tidak terlihat heroik. Serta tidak memperbanyak follower media sosial secara cepat.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Tapi setelah itu apa? Kehidupan kembali seperti biasanya. Sistem yang menginjak-injak kelas menengah-bawah masih bekerja seperti sedia kala.”[/mks_pullquote]

Alhasil, kerja-kerja di balik layar untuk mengurus organisasi dihindari banyak orang. Nasibnya menjadi mirip dengan pekerjaan rumah tangga yang dianggap tidak produktif.

Semua ini bisa terjadi karena banyak orang sudah lupa apa itu kegiatan politik. Apa saja yang politis dan aktivitas macam apa yang termasuk di dalamnya? Hizkia Yosie Polimpung dalam sebuah diskusi berjudul “Politik dan Psikoanalisis” yang diselenggarakan oleh Deus Institut memaparkan 4 situs politik. Pertama, ideologi atau ide-ide tentang dunia yang ideal. Yang biasanya bergerak di wilayah ini adalah para pencetus ideologi, filsuf, pemikir. Tentu saja semua ideologi termasuk di dalamnya, baik yang kita suka atau tidak, mulai dari Pancasila, Khilafah, Marxisme, Kapitalisme, Cendolisme, dan isme-isme lain.

Situs kedua adalah penamaan. Ya, penamaan selalu politis. Akan sangat berbeda jika seseorang yang rajin ikut pengajian disebut “taat beragama” dan “radikal”. Keduanya menimbulkan dampak yang jauh berbeda. Kelompok yang biasanya bergelut di bidang ini adalah media massa, peneliti, dan akademisi.

Yang ketiga adalah mimpi dan imajinasi tentang dunia lain. Para pekerja seni, budayawan, sastrawan, dan profesi-profesi sejenis yang bergerak di wilayah ini. Mereka menguliti realita dan memunculkan wajah lain dari kehidupan yang kebanyakan orang sudah melupakannya. Kata, visual, dan bunyi yang mereka tampilkan biasanya menghentak dan membuat kita berdecak kagum karena menghadirkan sesuatu di luar imajinasi kita. Salah satu contohnya bisa dilihat dari karya-karya Sudjiwotedjo mulai dari twitnya, lukisannya, bukunya, dan wayangannya yang banyak menghadirkan imajinasi baru tentang dunia.

Situs terakhir adalah order/tatanan/power. Ketiga situs di atas (ideologi, penamaan, dan imajinasi) tidak bisa terwujud tanpa punya power. Para ahli ideologi, peneliti, akademisi, dan budayawan tidak akan bisa mewujudkan ide-idenya tanpa punya roda kekuasaan, tanpa organisasi. Banyak orang menggunakan kenyataan ini sebagai alasan untuk masuk ke dalam kekuasaan. Mengubah sistem dari dalam. Tentu saja ini pilihan tepat sepanjang ia mempunyai strategi, target, dan dukungan organisasi yang kuat. Kalau masuk ke dalam sistem seorang diri, itu mah ingin menikmati kelezatan berkuasa saja sambil mengkorupsi cita-citanya sendiri. Sebab ia hanya akan menjadi roda-roda baru bagi sistem yang sudah ada, tanpa bisa mengarahkannya sesuai dengan ideologi dan imajinasi baru yang dulu dibangunnya.

Dengan demikian, mau pilihannya masuk ke dalam sistem atau tetap berada di luar, keduanya tetap membutuhkan organisasi yang kuat, tersusun rapi, dan punya program serta target yang jelas. Sehingga, lagi-lagi seperti yang saya tukaskan di atas, bagi yang memang benar-benar serius menginginkan perubahan sosial, maka ia tidak hanya muncul pada peristiwa monumental seperti #ReformasiDikorupsi saja, tapi juga sehari-harinya membangun organisasi.

Kategori
Kapital

Kerja Reproduktif yang Tidak Dihargai

Perbincangan tentang pembagian tugas dalam rumah tangga semakin digemari oleh banyak orang belakangan ini, terutama muda-mudi yang belum menikah. Mulai banyak yang sadar bahwa memasak, mencuci baju dan piring, menyapu, menyuapi anak, mengganti popok bayi, bukan hanya tanggung jawab istri. Suami pun ikut bertanggung jawab. Pembagian tugas pekerjaan rumah yang juga menyita waktu dan tenaga ini semestinya diobrolin secara terbuka oleh kedua pasangan yang tinggal serumah. Kuncinya adalah komunikasi, keterbukaan, dan kesadaran bahwa pekerjaan tersebut adalah tugas bersama. Begitulah obrolan umum yang sering saya dengar dan baca.

Akan tetapi, sebaiknya kita tidak berhenti di tahap kesadaran tersebut. Hanya sadar bahwa pekerjaan rumah adalah tugas bersama akan membuat sikap kita cuma sebatas ini: “Ya sudah, kalian kan sudah sama-sama sadar. Berdiskusilah. Siapa yang memasak di hari Senin, siapa yang menyapu di hari Selasa, siapa yang mencuci di minggu kedua, siapa yang berbelanja di hari Jumat, harus kalian sepakati bersama, secara terbuka dan saling pengertian. Termasuk jika kalian ingin membayar pembantu saja, karena sama-sama ingin fokus berkarier. Itu terserah kalian. Yang penting kalian sepakat. Tidak ada keterpaksaan.” Jika kita puas sampai tahap ini, maka kita menganggap pekerjaan rumah hanyalah urusan masing-masing keluarga. Padahal, ada masalah sistemis dalam persoalan ini, yang berhubungan dengan pemahaman kita soal kerja.

Kerja reproduktif

Selama ini, kita menganggap yang termasuk kerja itu adalah aktivitas yang produktif atau menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi, baik barang maupun jasa. Kerja yang kita pahami adalah kegiatan yang menghasilkan uang secara langsung. Memperbaiki saluran air yang bocor, menulis berita, memancing, memberi kuliah pada mahasiswa, atau menyiram taman istana. Inilah kerja dalam bayangan kita.

Sederet kegiatan yang saya contohkan di atas memang berdampak langsung pada perputaran roda ekonomi. Namun demikian, aktivitas tersebut akan sangat terhambat bahkan macet tanpa topangan kerja reproduktif. Salah satu kerja reproduktif yang berperan penting dalam hal ini adalah pekerjaan rumah tangga. Si tukang ledeng bisa tenang berangkat pagi ke kantor karena pekerjaan rumah di pagi hari dikerjakan oleh istrinya. Sabun, sampo, dan pasta gigi tidak habis, pakaian sudah rapi tinggal pakai, sarapan pagi telah siap, lalu tinggal berangkat kerja. Selama bekerja, pikirannya tidak terganggu oleh urusan rumah: piring kotor sudah berapa tumpuk? Apakah lantai sudah disapu? Persediaan makanan di kulkas bagaimana? Semua pekerjaan ini sudah ditangani oleh sang istri.

Tugas-tugas rumah sang istri ini disebut kerja reproduktif karena hasil kerjanya membuat suami yang baru saja pulang pada petang siap bekerja lagi esok hari. Seandainya si suami saat sampai rumah ternyata makanan tidak ada, lantai rumah berdebu, anak menangis, kulkas kosong, maka ia perlu mengeluarkan tenaga lagi untuk mengurus ini semua. Tenaganya yang sudah terkuras di tempat kerja untuk berproduksi, masih harus diperas lagi untuk pekerjaan rumah. Untunglah, segala pekerjaan rumah sudah dibereskan sang istri. Si suami hanya perlu mandi, ibadah, makan, bersantai, lalu siap-siap istirahat agar esok badan kembali bugar.

Perusahaan tempat si tukang ledeng bekerja tentu saja mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari kerja rumah tangga yang dilakukan oleh istri si tukang ledeng. Pegawainya, si tukang ledeng, bisa semangat bekerja karena tenaganya sudah pulih tiap pagi. Bahkan waktu yang ia gunakan sangat produktif, banyak sekali pekerjaan yang selesai. Ini bisa terjadi salah satunya karena kondisi fisik dan pikiran si tukang ledeng dalam keadaan prima. Semangatnya stabil. Pikiran dan tenaganya tidak tersita oleh pekerjaan rumah. Alhasil, target pemasukan perusahaan mudah tercapai.

Namun, apakah perusahaan tersebut menghargai kerja reproduktif dari istri si tukang ledeng? Maksud “menghargai” di sini yaitu benar-benar memberi harga, nilai ekonomi, misalnya berupa uang. Apakah perusahaan membayar pekerjaan sang istri? Hampir semua perusahaan tidak melakukannya. Perusahaan tidak menghargai kerja-kerja reproduktif para istri padahal mendapatkan keuntungan ekonomi dari pekerjaan tersebut.

Bahkan untuk kerja produktif yang dilakukan si tukang ledeng saja, perusahaan masih membayar kurang dari nilai ekonominya. Ada nilai lebih dari keringat si tukang ledeng yang diembat juga oleh perusahaan. (Penjelasan lebih lanjut tentang ini silakan baca tulisan saya yang lain, agar lebih jelas. Klik di sini).

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Perusahaan tidak menghargai kerja-kerja reproduktif para istri padahal mendapatkan keuntungan ekonomi dari pekerjaan tersebut.”[/mks_pullquote]

Pencurian nilai ekonomi kerja-kerja reproduktif inilah yang saya maksud di awal tulisan sebagai masalah sistemis. Kita tidak bisa melihat persoalan pekerjaan domestik hanya semata-mata masalah pembagian peran antara suami dan istri. Fakta bahwa banyak orang menghindari pekerjaan tersebut karena membosankan, bikin cepat letih, dan sangat sulit menjadi sarana aktualisasi diri, sesungguhnya adalah bukti yang sangat jelas, dunia kita saat ini sangat tidak menghargai pekerjaan rumah tangga. Keluarga kaya mengatasinya dengan membayar pembantu. Suami di dalam keluarga menengah-miskin berlindung di balik nilai-nilai nenek moyang, bahwa tugas domestik adalah kewajiban sang istri.

Beberapa orang mungkin tidak suka karena contoh yang saya gunakan memperteguh sistem patriarki, yaitu si suami kerja, sedangkan istri mengurus rumah. Namun, jika dibalik pun, istri yang bekerja dan suami yang beres-beres rumah dan mengasuh anak, bukankah sama saja? Perusahaan tempat si istri bekerja juga mencuri atau tidak menghargai kerja-kerja reproduktif yang dikerjakan si suami. Menurut saya ini tetap bermasalah.

Yang bisa kita lakukan

Uraian saya di atas adalah konsep, cita-cita, dan imajinasi lain tentang dunia kerja. Namun, konsep ini tidak akan berguna jika tidak berbuah menjadi aturan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu mewujudkannya dalam strategi konkret yang bisa diterapkan.

Dalam konteks pekerjaan rumah tangga, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengurangi hari kerja. Jika seseorang hanya bekerja dari Senin sampai Kamis, tanpa pengurangan gaji, maka perusahaan membayarnya saat melakukan pekerjaan rumah tangga di hari Jumat. Aktivitasnya di rumah seperti memasak, mencuci baju, nonton film, atau membaca buku pada hari tersebut dibayar oleh perusahaan. Terdengar aneh? Mengapa perusahaan harus membayar urusan pribadi pekerjanya? No. Salah besar. Aktivitas tersebut bukan cuma urusan pribadi. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perusahaan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil kerja rumah tangga dan aktivitas leyeh-leyeh. Pekerjanya menjadi sangat produktif.

Kita bisa mencontoh strategi yang dilakukan oleh Autonomy, sebuah lembaga think tank di Inggris, yang baru-baru ini mendesain sebuah kebijakan dunia kerja di Valencia, Spanyol. Mereka mengajukan sebuah proposal yang berjudul The Future of Work and Employment Policies in the Comunitat Valenciana. Isinya tentang bagaimana kira-kira model dunia kerja yang harus diusahakan agar kemajuan teknologi bisa membawa manfaat bagi banyak orang di Valencia. Salah satu fokus proposal tersebut adalah bagaimana memperpendek hari kerja menjadi hanya 4 hari saja. Mula-mula mereka memetakan jenis pekerjaan apa saja yang dominan di Valencia. Setelah itu, mereka mendesain model kerja, ruang kerja, hubungan kerja, cara produksi, dll. yang memaksimalkan penggunaan teknologi. Saya yakin mereka bisa mengerjakan hal yang luar biasa tersebut karena mereka percaya bahwa ketika teknologi semakin canggih, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai, maka seharusnya waktu kerja menjadi lebih pendek.

Kita juga perlu mempunyai strategi seperti itu. Agar kita tidak terus-terusan hanya mendesak pemerintah untuk berpihak pada pekerja tanpa menawarkan apa-apa. Mestinya kita insyaf, pemerintah secara natural tidak menempatkan rakyatnya sebagai prioritas utama. Yang paling penting baginya adalah kedaulatannya terus eksis. Jadi, ketika ekonomi terancam mandek bahkan krisis belakangan ini, pemerintah mencari tawaran yang bisa tetap mempertahankan kekuasannya dan sudah siap diterapkan. Ini bisa dilihat dari inisiatif pemerintah membikin RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Bila diperhatikan secara seksama, semangat dari rancangan tersebut cocok dengan saran-saran yang selama ini diberikan oleh lembaga keuangan internasional, yakni melonggarkan aturan ketenagakerjaan di Indonesia agar investasi banyak yang masuk sehingga muncul lapangan pekerjaan baru.

Maka merugilah kita, kelas pekerja, yang hanya berakhir membawa spanduk di jalanan, tapi tidak mempunyai strategi apa-apa.