Kategori
Kapital

Kita adalah Bahan Baku, Buruh, dan Komoditas dalam Ekonomi Digital

Pola produksi dalam ekonomi digital berbeda dengan model ekonomi konvensional. Apa bedanya? Mari kita uraikan terlebih dahulu model ekonomi konvensional yang sudah lama umat manusia jalani.

Ambil contoh di bidang usaha peternakan ayam. Pemilik usaha menyediakan bahan baku (beberapa ekor ayam dan pakan) serta sarana dan prasananya (kandang, alat pembersih, masker, penyemprot, dll). Untuk mengelola bahan baku tersebut, pengusaha butuh pekerja. Mereka membuka lowongan. Manusia yang tidak punya banyak modal dan aset, yakni kelas pekerja, mendaftarkan diri ke peternakan ini agar mendapatkan upah. Manusia ini menjadi buruh.

Ketika daging-daging ayam tersebut sudah berada di pasar, jadilah ia komoditas. Semua orang, termasuk kelas pekerja, membutuhkan komoditas tersebut demi memenuhi kebutuhan gizi.

Dari contoh di atas dapat dilihat, antara bahan baku, buruh, dan komoditas terpisah satu sama lain. Mereka hanya saling terkait di pabrik (buruh dan bahan baku) dan pasar (buruh dan komoditas).

Model ekonomi medsos

Model konvensional tersebut berubah drastis dalam ekonomi digital. Mari kita ambil contoh lagi. Kali ini pola produksi Twitter. Apa bahan baku Twitter? Seluruh twit kita baik yang berupa teks, gambar, dan video, atau campuran di antaranya. Sebagai sebuah perusahaan, ia ingin mempunyai bahan baku yang berlimpah dan berkualitas. Twitter sebetulnya tidak peduli isi twit kita tentang apa. Yang penting bagi dia, jika Anda ingin curhat, marah-marah, memaki, bermesraan, memfitnah, mengancam, dll, jangan limpahkan di manapun kecuali di aplikasi kami. Dalam kondisi apapun, Twitter ingin kita menumpahkannya dalam bentuk twit. Terserah isinya apa. Ia hanya dengan genitnya bertanya, “What’s happening?

Twitter cuma peduli pada isi twit kita sejauh itu berguna bagi peningkatan jumlah twit. Makanya Twitter menilai kualitas twit hanya dan hanya berdasarkan interaksinya (engagement). Semakin banyak akun lain berinteraksi dengan twitmu, maka Twitter semakin menyukaimu. Masa bodoh isinya kutipan ayat kitab suci, hoaks, skandal seks, perselingkuhan, lelucon, atau kalimat bijak. Yang penting banyak orang terpelatuk.

Oleh karena itu, jangan sampai kita terlalu terpukau saat Twitter dan media sosial lainnya mulai membangun citra bahwa mereka peduli dan mendukung pemberantasan hoaks, mengusahakan perlindungan data pribadi secanggih mungkin, peduli lingkungan, mendukung kesetaraan gender, merawat toleransi, dan hal-hal bermoral lainnya. Jika kita terbuai, maka kita telah masuk ke dalam perangkap omong kosong. Karena masalah besarnya bukan itu semua. Media sosial membangun citra tersebut hanya demi menjaga kepercayaan dan rasa aman dari penggunanya. Sehingga konten di aplikasi mereka bisa terus ramai.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Twitter hanya peduli pada isi twit kita sejauh itu berguna bagi peningkatan jumlah twit. Makanya Twitter menilai kualitas twit hanya dan hanya berdasarkan interaksinya (engagement).”[/mks_pullquote]

Kemudian, siapa yang menjadi pekerja dalama konteks ini? Siapa yang mengolah bahan baku? Tentu saja para pengguna Twitter. Kita semua. Kita yang menyusun kata, mengedit gambar, hingga mengunggah video kapanpun dan di manapun. Kita yang menerjemahkan perasaan senang dan sedih atau suatu peristiwa lucu ke dalam sebuah twit di Twitter.

Pernahkah kau merasa capek banget setelah beberapa lama menggunakan Twitter? Atau malah sering? Sebagian besar orang menganggap kelelahan ini diakibatkan oleh isi Twitter yang semakin mengaduk-ngaduk perasaan. Isinya banyak orang bertengkar, saling sindir, dan bahkan saling mencaci maki. Tentu saja ini benar. Namun, ada fakta yang lebih tragis lagi, dan masih banyak orang yang tidak menyadarinya, yakni rasa lelah tersebut muncul karena kita memang sedang bekerja untuk Twitter. Ngetwit yang seakan-akan bagai hiburan sesungguhnya adalah kerja.

Memang ada kabar baiknya. Kita tidak bekerja pada Twitter secara gratis. Kita dibayar, kok. Twitter membayar kita dengan notifikasi retweet, like, reply, dan mention. Sayangnya, upah yang berupa notifikasi ini tidak selalu membuat kita senang. Seringkali notifikasi tersebut, khususnya reply dan mention, membawa kritik, tuduhan, makian, dan ancaman dari akun lain. Dengan fakta ini, entah kita masih bisa menyebutnya dengan kabar baik atau bukan.

Apakah kita, para pengguna Twitter, juga merupakan komoditas? Tentu saja. Twitter menawarkan data perilaku, kepercayaan (agama, politik, ekonomi, dll), dan selera (model sepatu, destinasi wisata impian, minuman favorit) kita kepada para pengiklan. Tema iklan yang muncul di halaman beranda Twitter kita akan beririsan dengan hal-hal yang berada di pikiran kita. Kita menjadi barang dagangan.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa kita adalah bahan baku, buruh, dan komoditas dalam ekonomi digital. Jika dalam proses produksi di peternakan ayam ketiga hal ini terpisah, dalam ekonomi digital seluruhnya berkumpul di satu tempat, yaitu tubuh pekerja. Kandang ayam dan tempat perdagangan daging ayam (pasar) terpisah, tapi dalam ekonomi Twitter semuanya berkumpul dalam satu aplikasi. Pekerja di peternakan ayam tidak perlu mempunyai bahan baku, karena sudah disediakan oleh pemilik modal. Namun di Twitter, para buruh yang menyediakan bahan bakunya.

Jangan berhenti di persoalan privasi

Setelah mengetahui secara jelas proses produksi media sosial melalui penjelasan di atas, sebaiknya kita tidak mentok di urusan privasi. Perbincangan soal privasi atau perlindungan data pribadi memang sedang menjadi kegemaran, terutama bagi kalangan yang kondisi finansialnya lumayan aman dan tinggal di urban. Barangkali ini bisa dihubungkan dengan kondisi sosial masyarakat kota yang semakin individualis. Suatu situasi yang membuat banyak orang berpikir begini: tidak apa-apa dunia luar kacau balau, penuh eksploitasi, yang penting ruang hidupku, privasiku, dan kebebasanku aman terkendali.

Cuma mempersoalkan privasi sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah eksploitasi digital. Malahan mengalihkan perhatian kita. Walaupun Twitter, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya sudah bisa membuktikan bahwa mereka berkomitmen menjaga data-data kita aman, tetap saja fakta bahwa kita dieksploitasi sebagai bahan baku, buruh, dan komoditas tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak pada narasi yang melulu hanya bicara soal privasi. Jika kita terjebak, maka kita bisa secara tidak sadar mewajarkan eksploitasi yang dilakukan oleh media sosial. Karena sudah puas privasi dilindungi.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Cuma mempersoalkan privasi sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah eksploitasi digital.”[/mks_pullquote]

Fokus kita semestinya diarahkan pada dampak yang lebih luar biasa dari ekonomi digital. Apa itu? Pemisahan inovasi, kecerdasan, dan softskill dari tubuh kita. Oke, ini pasti terasa sangat abstrak. Penjelasannya begini. Kita sudah sering mendengar istilah artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, bukan? Untuk membuat teknologi ini, sebuah perusahaan membutuhkan data yang sangat banyak, atau kini sering disebut big data (data raksasa). Perusahaan digital kini berlomba-lomba memburu sebanyak-banyaknya data manusia mulai dari pikirannya, perilakunya, hingga perasaannya. Data ini sangat berharga bagi mereka untuk membuat teknologi yang bisa melakukan berbagai macam pekerjaan yang hingga kini belum bisa otomatis. Misalnya supir taksi. Para pemilik modal besar secara natural sangat berhasrat untuk memiliki teknologi semacam ini agar bisa segera mengganti para pekerja yang bisa malas, berorganisasi, dan berdemo.

Sebagai contoh, bisa dibilang semua pengemudi taksi online menggunakan google map saat bekerja. Selama bekerja itulah mereka menyetor data perjalanan kepada Google. Akibatnya, Google mempunyai data yang luar biasa banyaknya tentang perjalanan kendaraan. Kelak, saat data tersebut sudah cukup untuk membuat AI yang mampu mengendarai kendaraan lebih jago daripada manusia, para supir taksi akan kehilangan pekerjaannya. Lalu apa yang akan dikatakan oleh orang-orang terutama para bigot teknologi? Saya menduga begini: ya gimana, supir-supir taksi itu tidak mau memperbarui keahlian mereka, akibatnya ya tersingkir dari dunia kerja, susah cari kerjaan lain. Pernyataan ini tentu mirip dengan rentetan tudingan kepada para pengojek pangkalan saat Gojek baru muncul.

Kita sudah miskin imajinasi. Sampai-sampai tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya subjek segala inovasi teknologi digital adalah para pekerja. Mobil tanpa supir (self-driving car) bisa diwujudkan karena tersedia data perjalanan para supir yang luar biasa banyaknya. Dalam taraf tertentu, bisa dibilang bahwa teknologi digital adalah milik pekerja. Sehingga, pemanfaatannya harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan kelas pekerja.

Dengan demikian, kita perlu imajinasi baru tentang bagaimana ekonomi digital bekerja. Sebuah sistem yang lebih adil dan bisa diterapkan.

Kategori
Kapital

Konsep Bekerja di Rumah Berbahaya

 


Sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan potensi bahaya dari konsep “bekerja di rumah”. Tapi kebanyakan hanya sampai pada pembahasan tentang waktu kerja yang makin semrawut, tingkat keresahan yang semakin tinggi, dan semakin tipisnya batas antara waktu kerja dan rehat. Permasalahan ini penting juga tentunya. Namun sebetulnya ada masalah yang lebih tragis lagi.

Namun demikian, sebelum bicara soal masalah yang lebih tragis tersebut, saya ingin bercerita sedikit tentang keburukan Gojek. Karena kasusnya mirip.

Masalah terbesar Gojek itu bukan karena ia menyingkirkan bentuk usaha lama (ojek pangkalan, misalnya). Efek buruk terbesar dari model bisnis yang semacam ini ialah pelimpahan atau pengalihan modal bisnis kepada pekerja. Gojek tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengadaan kendaraan bermotor, bahan bakarnya, perawatannya, dan asuransinya. Tidak hanya itu, Gojek juga tidak terbebani oleh biaya kesehatan pekerjanya. Singkatnya, Gojek tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Ia hanya memanen untung dengan mengintervensi sektor finansial (perputaran uang).

Untuk mengamankan posisinya yang lepas dari berbagai tanggung jawab di atas, Gojek menyebut para driver sebagai mitra, bukan karyawan. Dampaknya, masalah yang muncul saat proses pengantaran penumpang sepenuhnya dilimpahkan ke driver. Gojek tidak mau tahu. Apabila masalah tersebut memberi dampak buruk, maka Gojek langsung memutus hubungan dengan driver secara sepihak.

Tentunya hal yang sama dilakukan oleh Grab.

Sahabat liberal yang menjunjung tinggi kebebasan pasar, kemungkinan besar akan mengernyitkan dahi lalu bertanya, apa yang salah dengan cara tersebut? Kan driver sendiri yang mendaftar ke Gojek. Tidak ada paksaan. Dan tentunya setiap pekerjaan punya risiko dong?

Orang-orang semacam ini selalu menyingkirkan persoalan struktural yang membentuk keadaaan tertentu. Mereka melihat masalah sesempit pikiran cebong dan kampret sewaktu pemilu. Padahal, ada kondisi yang membuat banyak orang terpaksa mendaftar ke Gojek untuk melanjutkan hidup. Mencari pekerjaan semakin sulit. Bisnis konvensional skala kecil non-online tergerus. Situasi seperti ini membuat banyak orang mau tidak mau mengambil kesempatan apapun yang menghasilkan isi perut. Termasuk menjadi driver Gojek.

Baiklah, cukup bercerita tentang Gojek. Mari kembali ke topik.

Saya rasa iming-iming kenikmatan bekerja di rumah mirip sekali dengan misi Gojek. Perusahaan tidak ingin ikut campur di urusan produksi. Ini bisa dipahami karena mengatur proses produksi membutuhkan biaya dan tenaga yang sangat banyak. Jika modal dan prosesnya dilimpahkan ke pekerja, perusahaan bisa memperlebar jangkauan promosinya.

Bukankah ini bencana? Di tengah kepemilikan aset yang terkonsentrasi di segelintir orang, perusahaan ingin menggunakan aset pekerja yang tidak seberapa untuk menjalankan bisnis!

Bayangkan kamu adalah pengangguran sejak lulus kuliah 3 bulan yang lalu. Kondisi finansial keluargamu pas-pasan sehingga tidak mampu lagi menopang biaya hidupmu. Yang tersisa padamu hanyalah smartphone, laptop standar, ijazah kuliah, dan sedikit uang di dompet dan ATM. Dalam kondisi terdesak, kamu akhirnya mencari lowongan pekerjaan lepas yang sesuai dengan keahlianmu. Syukur, kamu mendapatkan beberapa. Dan semuanya dikerjakan remote (tidak perlu ke kantor). Kamu mengambil semua pekerjaan tersebut karena bayarannya yang cukup kecil. Jadi kalau diambil semuanya, jumlahnya jadi lumayan. Ya walaupun tenggat waktunya berimpitan.

Kamu mengerjakan semua pekerjaan tersebut secara paralel, ganti-gantian. Kadang di warung kopi,  tapi lebih sering di rumah. Atas usahamu yang sedemikian keras sampai mengorbankan jam tidur, seluruh pekerjaan selesai tepat waktu. Kamu pun tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan upah yang dijanjikan. Kamu puas dengan jumlahnya. Apalagi ditambah dengan kebebasan waktu kerja dan banyak waktu yang bisa kamu habiskan di rumah, warung kopi, dan bertemu teman-teman. Kerja terasa mengasikkan.

Kamu tidak sadar, ada banyak biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan tetapi dilimpahkan kepadamu. Sebut saja biaya tempat kerja, listrik, air, internet, dan secangkir kopi. Kamu dieksploitasi dua kali. Pertama, kamu dieksploitasi melalui kerja upahan. Ada nilai lebih dari kerja/produktivitasmu yang diambil juga oleh perusahaan yang memberimu kerja (tentang ini saya menjelaskan lebih detail di sini). Kedua, modal produksi yang kamu punya (tempat, alat kerja, dan bahan pendukung lainnya) dipakai secara gratis oleh perusahaan. Keuntungan perusahaan pun semakin besar karena biaya bisnisnya sangat murah.

Salah satu kampanye “bekerja di rumah” yang bikin saya sebal yaitu yang dihubung-hubungkan dengan emansipasi perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Katanya, iklim kerja yang memungkinkan pekerja bekerja di rumah sangat membantu ibu rumah tangga yang masih harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Kampanye ini biasanya mengutip studi dari World Economic Forum (WEF) yang menyatakan bahwa kontribusi perempuan Indonesia di bidang ekonomi masih rendah. Indeksnya 0,685 (skala 0-1). Dengan indeks ini, Indonesia menempati urutan ke-68 dari 153 negara. WEF menyarankan pemerintah Indonesia berbuat sesuatu agar lapangan pekerjaan yang ramah bagi ibu rumah tangga lebih banyak. Salah satunya dengan mendorong perusahaan lebih cepat menerapkan teknologi agar pekerja bisa bekerja di rumah.

Kelompok yang merasa sedang memperjuangkan kesetaraan gender kemungkinan besar akan sepakat dengan tawaran WEF ini. Sebab, mereka berpikir hal tersebut akan membuat semakin banyak perempuan punya kesempatan memasuki dunia kerja. Bekerja, bagi sebagian besar orang, adalah sarana aktualisasi diri. Perempuan yang bekerja adalah bukti bahwa ia juga bisa berkontribusi aktif dalam roda ekonomi jika diberi kesempatan.

Namun, bagi saya, justru tawaran dari WEF tersebut adalah pertanda buruk dan bahkan akan mendatangkan bencana. Saya bilang pertanda buruk karena ketika ibu rumah tangga sudah harus bekerja agar rumah tangganya hidup nyaman, berarti penghasilan suaminya sudah tidak mencukupi. Hidup keluarga tersebut semakin sulit dan negara tidak memberikan jaring pengaman ekonomi.

Hasutan WEF juga akan berujung pada bencana jika dipraktikkan karena akan semakin banyak tenaga, pikiran, dan softskill manusia yang diambil alih oleh dunia kerja. Softskill perempuan yang sebelumnya bisa digunakan untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik, tidak eksploitatif, saling toleransi, saling bantu, sadar gender, memperkuat komunitas, dirampas oleh dunia kerja untuk berproduksi demi menambah kekayaan para pemilik modal yang sudah kaya raya.

Cara berpikir yang seperti ini kemungkinan besar susah diterima oleh banyak orang. Ini wajar karena secara umum manusia sudah kehilangan imajinasi tentang dunia tanpa relasi upah. Jika ingin hidup, maka manusia wajib bekerja. Jika ingin mengaktualisasi diri, dianggap sukses, dianggap berguna, maka jalan yang paling baik adalah bekerja. Inilah pikiran umum yang berlaku saat ini.

Sebagai kelas pekerja, yang terpaksa menukar tenaga fisik, pikiran, dan softskill demi mendapatkan uang untuk hidup, kita perlu merebut kembali imajinasi tentang cara dunia bekerja. Segala iming-iming, walaupun di permukaan terlihat menakjubkan, harus kita periksa apakah akan membawa kita keluar dari jurang eksploitasi atau malah semakin membuat kita bergantung sepenuhnya pada dunia kerja. Termasuk tawaran bekerja di rumah.

Kategori
Kapital

Eksploitasi Kerja Bukan Masalah Ikhlas atau Tidak

Pertama-tama saya ingin menyusun daftar pernyataan memuakkan tentang Upah Minimum Regional (UMR) rendah yang pernah saya dengar atau baca:

  1. Kan disesuaikan dengan biaya hidup. Biaya hidupnya murah ya upah minimumnya juga wajar kecil.
  2. Kami tidak bahagia karena uang, tapi karena rasa kekeluargaan.
  3. Kami tidak butuh berlimpah, kami hanya butuh cukup.
  4. Rezeki itu bukan cuma soal uang. Suasana yang aman dan tentram itu lebih nikmat.
  5. Apa gunanya gaji gede kalau nggak bahagia?

Baiklah, saya rasa daftarnya cukup. Saya tidak akan menanggapinya satu per satu. Sekalian semuanya saja.

Hal mendasar yang perlu kita pahami bersama: eksploitasi kerja itu bukan persoalan menderita atau tidak. Mengukurnya bukan dengan menanyai pekerja tentang perasaannya. Seperti, “apakah Anda merasa dieksploitasi di tempat kerja?”. “Oh, tidak. Saya senang dengan pekerjaan saya. Sesuai passion. Perusahaan saya sangat peduli dengan kesehatan pegawainya. Pekerjaan tidak sering menumpuk. Waktu lembur pun dibayar dengan semestinya. Soal gaji, sangat cukup untuk hidup saya dan keluarga.” Apabila kita mengukur eksploitasi seperti ini, maka parameternya menjadi tidak jelas, subjektif. Apalagi saat ini, dengan perkembangan teknologi, mudah sekali memanipulasi perasaan orang. Perasaan tidak bisa dijadikan ukuran.

Eksploitasi kerja semestinya diukur secara objektif. Bagaimana caranya? Mari kita ulas persoalan UMR. Bagaimana sih pemerintah menentukan UMR? Sebagian besar orang sudah tahu, yaitu dengan menghitung biaya hidup di masing-masing daerah. Dengan upah UMR, menurut pemerintah, seseorang sudah bisa hidup layak. Dalam hal ini kita sebaiknya tidak terjebak pada debat tak produktif tentang berapa sebenarnya biaya hidup di daerah tertentu. Apakah masih cukup dengan gaji UMR? Debat ini akan berkepanjangan dan tidak ada ujungnya karena setiap orang punya bayangan sendiri-sendiri tentang apa itu hidup layak. Oleh karena itu, sebaiknya kita beranjak dari perdebatan semacam ini lalu mengajukan pertanyaan kritis: mengapa diukurnya dengan biaya hidup?

Misalnya Anda adalah seorang penjaga toko baju di Kota Jogja. Produktivitas Anda rata-rata 20 juta rupiah sebulan, yang bisa dihitung dari kontribusi pekerjaan Anda terhadap hasil penjualan baju. Taruhlah setengah dari produktivitas Anda, 10 juta, untuk keuntungan perusahaan. Berarti masih ada 10 juta rupiah yang semestinya adalah hak Anda. Akan tetapi, Anda hanya digaji 2,2 juta rupiah, lebih besar sedikit dari UMR Kota Jogja. Berarti 7,8 juta rupiah yang harusnya hak Anda, diambil juga oleh perusahaan. Inilah yang dimaksud eksploitasi. Ada nilai lebih dari produktivitas kita yang diembat oleh pemilik modal.

Saya rasa sebagian besar orang paham ini. Sebagian besar orang juga dulunya pasti tak terima dengan aturan main tersebut. Namun, karena lapangan pekerjaan semakin terbatas, kita tidak punya pilihan selain menerima aturan yang tidak demokratis ini. Kita, kelas pekerja, terpaksa menerima aturan pengupahan berdasarkan biaya hidup. Dan lama-kelamaan, karena semakin banyak orang yang pasrah, akhirnya aturan main ini dianggap wajar. Sedikit sekali yang akan menganggapnya tidak adil.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Ada nilai lebih dari produktivitas kita yang diembat oleh pemilik modal.”[/mks_pullquote]

Pertanyaannya kemudian, bisakah menentukan UMR berdasarkan produktivitas kerja? Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita jawab ini dulu: bisakah produktivitas pekerja dihitung nilai ekonominya? Kalau saya yang ditanya, saya bilang bisa. Contohnya begini. Dalam dunia konstruksi, kontribusi tukang batu, kayu, besi, dan mandor terhadap suatu pekerjaan bisa diukur dengan angka atau koefisien. Misalnya, untuk pekerjaan fondasi, kontribusi tukang batu 0,35, tukang kayu 0,2, tukang besi 0,35, dan mandor 0,1. Nah, angka-angka ini tinggal dikalikan dengan nilai ekonomi pekerjaan fondasi tersebut. Memang, si tukang batu, kayu, besi, dan mandor tidak akan selalu bekerja sesuai dengan prediksi angka-angka itu. Namun, kita bisa menganggap angka tersebut sebagai rata-rata. Kemudian, gaji yang diberikan kepada para pekerja adalah nilai ekonomi produktivitas mereka dikurangi dengan keuntungan perusahaan yang proporsional/adil.

Walaupun terlihat mencerahkan dan realistis, sebetulnya ide pemberian upah berdasarkan produktivitas masih bermasalah. Cara ini masih punya potensi besar untuk membuat dunia kerja tidak demokratis. Para pemberi kerja (pemilik perusahaan) yang akan lebih punya kekuatan untuk mengatur kontrak kerja. Jika memakai contoh sebelumnya, siapa yang menentukan koefisien tukang batu, kayu, besi, dan mandor? Siapa yang menentukan nilai ekonomi dari pekerjaan fondasi? Siapa pula yang mengatur berapa persen keuntungan untuk perusahaan dan berapa persen untuk pekerja?

Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, saat ini kepemilikan aset atau modal produksi masih terpusat di sekelompok kecil orang saja. Lowongan pekerjaan semakin sulit, apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi yang bisa digunakan di dunia kerja. Kelas pekerja, terutama yang keahliannya sudah bisa diganti teknologi, tersingkir ke sektor-sektor pekerjaan yang upahnya murah, jam kerjanya jahanam, dan tidak ada jaminan kontrak. Dalam kondisi yang semacam ini, para pekerja berada di posisi yang sangat lemah ketika berhadapan dengan pemilik modal karena harus segera mendapatkan pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Jika sudah begini, hampir mustahil para pekerja bisa bernegosiasi soal upah sesuai produktivitas dengan pemodal. Digaji sedikit di atas UMR yang dihitung berdasarkan biaya hidup plus tunjangan kesehatan saja sudah lumayan.

Sampai di sini kiranya kita sudah bisa memahami bahwa yang bermasalah bukan seberapa besar upah yang diberikan, tapi pengupahan itulah yang eksploitatif. Jika kita masih hidup di dunia yang mewajarkan pengupahan, berarti sebagian besar aset masih dikuasai segelintir orang. Yang nggak kebagian kue aset harus terlunta-lunta menawarkan tenaga fisiknya, pikirannya, dan softskill-nya untuk ditukar dengan uang.

Oleh karena itu, jika Anda masih menerima upah, berarti Anda sedang dieksploitasi. Anda masih kelas pekerja. Sekali lagi saya tekankan, ini tidak ada hubungannya dengan ikhlas atau tidak, senang atau kecewa, bahagia atau menderita. Ukurannya objektif, bukan melibatkan perasaan. Yang dilihat adalah pencurian nilai kerja/produktivitas, bukan suasana hati si pekerja.

Bisa jadi Anda sekarang berpikir, mungkinkah hidup semua manusia tidak bergantung pada upah? Jika Anda sudah sering menelan mentah-mentah narasi pemerintah dan orang-orang superkaya, bahwa kelas pekerja harus lebih keras bekerja agar posisinya di tempat kerja tidak diganti robot, maka kemungkinan besar Anda tidak akan percaya dunia ini bisa tanpa relasi upah. Bahkan kepikiran saja mungkin tidak. Yang ada di pikiran Anda hanya bagaimana agar keahlian Anda terus relevan dengan dunia kerja, sambil berharap orang-orang super kaya dan pemerintah mengasihani kita dengan menyediakan lapangan pekerjaan baru yang lebih banyak. Hal ini memang penting juga untuk penghidupan kita. Namun sungguh, sudut pandang semacam ini, jika benar-benar menguasai alam pikiran kita, hanya akan membuat kita terus mengais-ngais sisa ekonomi dan bergantung pada relasi upah yang eksploitatif.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Yang dilihat adalah pencurian nilai kerja/produktivitas, bukan suasana hati si pekerja.”[/mks_pullquote]

Berseberangan dengan narasi pemerintah dan orang-orang super kaya yang menggambarkan teknologi sebagai ancaman bagi kelas pekerja, sesungguhnya teknologilah yang bisa kita manfaatkan untuk mengeluarkan diri kita dari dunia pengupahan. Logikanya sederhana sekali. Di mana kelas pekerja dieksploitasi? Di tempat kerja. Ya sudah, berarti yang harus kita lakukan adalah menggunakan teknologi untuk mengeluarkan kita dari tempat kerja. Teknologi atau robot saja yang disuruh bekerja. Saya sudah pernah menulis soal ini di sini.

Pemahaman eksploitasi semacam ini semestinya bisa menyatukan kelas pekerja yang sudah terlalu lama tercerai-berai. Tidak perlu lagi pembedaan pekerja kreatif dan nonkreatif, pegawai tetap dan kontrak, serta buruh pabrik dan pekerja kantoran. Ukurannya cuma satu: jika kau menerima upah, kau kelas pekerja. Dan kau sedang dieksploitasi.

Kategori
Kapital Society

Meneladani Ken Arok untuk Melawan Eksploitasi Digital

Kawan saya, Farizqi Khaldirian, mengajak kita untuk memeriksa ulang makna istilah “technology as salvation“. Menurutnya, pemahaman kita saat ini yang menganggap perkembangan teknologi adalah penyelamat karena memudahkan berbagai hal justru membuat kita, manusia, terancam kehilangan eksistensi. Teknologi, khususnya digital, semakin jauh mengendalikan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Teknologi semakin bisa mendefinisikan siapa kita, menandai kita dengan angka-angka, lalu merekomendasikan/merayu kita agar membaca, menonton, dan mendengar konten yang menurutnya cocok bagi kita. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan krusial: apakah manusia masih punya kendali atas dirinya sendiri, atas hasratnya?

Omong-omong soal kendali, Farizqi juga menyoal kendali teknologi yang masih berada di tangan sekelompok kecil orang yang punya modal besar. Mereka mengendalikan pemanfaatan teknologi dan mendapatkan keuntungan materi yang luar biasa. Sebagian besar manusia yang tidak punya kendali hanya menjadi objek eksperimen dan pemanfaatan teknologi.

Jika fakta di atas diresapi, sebetulnya kita bisa menantang pemahaman kebanyakan orang yang menganggap teknologi canggih terkini, atau biasa disebut teknologi 4.0, muncul akibat pertemuan ide antara para ahli matematika dengan orang-orang imajinatif. Mungkin mereka ingin terlihat romantis dan puitis.

Jika kita memeriksa secara sungguh-sungguh perjalanan sejarah teknologi yang berhasil diproduksi secara luas dan digunakan secara masif di dunia kerja, maka akan terlihat bahwa teknologi muncul karena keinginan pemodal untuk mengefisienkan kinerja perusahaannya. Faktor produksi utama ada 2, bahan baku dan pekerja. Bahan baku bisa diutak-atik kapan saja. Tetapi faktor manusia selalu menjadi masalah sejak revolusi industri pertama bergulir. Manusia bisa malas, bisa berorganisasi lalu protes, dan bisa mogok kerja. Ulah manusia ini tentu saja membuat perusahaan tidak berproduksi maksimal sehingga penumpukan keuntungan pun jadi berkurang.

Para pemodal yang niat utamanya selalu penumpukan kekayaan, terus mencari cara dan inovasi agar manusia bisa cepat diganti oleh teknologi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka, dengan bantuan pekerja teknologi tentunya, memodelkan pekerja manusia. Cara manusia melakukan pekerjaan dipelajari, dimodelkan, lalu dibuat replikanya. Bergulirnya revolusi industri pertama ditandai dengan keberhasilan pemodelan cara manusia memintal benang. Setelah mesin pemintal berhasil dibuat, pekerja manusia ditendang ke luar pabrik. Cerita kemunculan teknologi di hari-hari selanjutnya, sampai hari ini, juga melalui cara yang serupa. Misalnya, chat bot yang digunakan untuk costumer care. Bahasa, logika, dan empati yang dimodelkan untuk chat bot tersebut berasal dari inovasi para pekerja call center yang telah mempraktikkannya selama bertahun-tahun.

Bukankah ini ironis? Metode kerja yang bertahun-tahun dijalankan oleh manusia, sembari disempurnakan selama ia bekerja, kemudian dibekukan ke dalam perangkat teknologi. Inovasi metode kerja yang dikembangkan oleh para pekerja selama ini diekstrak kemudian dijadikan benda mati. Manusia kelas pekerja dipisahkan dari keahlian dan inovasinya sendiri. Setelah keahliannya berhasil dimodelkan, ia disuruh pergi dan tidak mendapat apa-apa. Padahal para pekerjalah yang menjadi subjek inovasi teknologi.

Pemahaman ini sungguh penting untuk memperjelas debat tentang kepemilikan teknologi. Teknologi milik siapa? Jika mengikuti logika pembual, yang menebar cerita bahwa teknologi 4.0 muncul akibat pertemuan romantis ahli matematika dengan manusia imajinatif, maka kita akan menyimpulkan bahwa para inovatorlah yang memiliki teknologi. Sebaliknya, jika kita menginsafi sejarah teknologi yang sudah diuraikan di atas, jelas kita akan lantang bilang: teknologi milik pekerja!

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Manusia kelas pekerja dipisahkan dari keahlian dan inovasinya sendiri. Setelah keahliannya berhasil dimodelkan, ia disuruh pergi dan tidak mendapat apa-apa. Padahal para pekerjalah yang menjadi subjek inovasi teknologi.”[/mks_pullquote]

Tentu saja kita tidak bisa hanya berhenti di klaim tersebut. Apabila kita hanya mendengung-dengungkan fakta kepemilikan teknologi ini di jalanan dan media sosial, tanpa punya strategi yang harus dilakukan hari per hari, lalu hanya berharap mereka yang berada di kekuasaan menuruti kemauan kita, naif sekali. Mana mau mereka yang berada di posisi enak melepas kenyamanannya? Tindakan ini umumnya disebabkan dua hal. Pertama, ia malas berpikir sehingga tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Akibatnya, tidak mampu menyusun strategi. Yang kedua, ia memang muak dengan keadaan, tapi berharap orang lain yang memperbaikinya. Ia tak ingin tangannya kotor dan berdarah-darah.

Agar tidak terjebak dalam mental yang demikian, saya akan mencoba mengurai sedikit hal yang bisa kita lakukan untuk mulai menggembosi kepemilikan teknologi yang semakin sangat sangat timpang ini.

Sebelumnya, izinkan saya sedikit berkisah tentang Ken Arok. Tentu saja berdasarkan versi yang saya percayai. Arok selagi muda menyaksikan eksploitasi yang mengerikan pada orang-orang di sekelilingnya. Penguasa Tumapel merampas hasil pertanian dalam jumlah yang keterlaluan dan ditopang dengan aturan yang dianggap legal. Tentu saja rakyatnya menderita karena hasil kerjanya yang susah payah sebagian besar dijarah.

Tak tahan melihat kondisi tersebut, Arok muda dan kawan-kawannya mencari cara untuk melawan eksploitasi ini. Berteriak-teriak atau membikin keributan di depan istana tentu saja adalah ide yang buruk (kalau bukan misi bunuh diri), karena mereka hanyalah gerombolan pemuda yang kecil jumlahnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk merampok hasil pertanian itu di tengah jalan, ketika diangkut. Dengan bermodal nyali yang tak tanggung-tanggung, mereka lebih sering berhasil melakukan perampokan. Para prajurit yang mengawal bisa dikalahkan. Hasil rampokan tersebut mereka bawa kembali ke tempat asalnya dan mereka nikmati bersama penduduk.

Kisah perampasan hasil pertanian rakyat Tumapel ini mirip dengan eksploitasi digital hari ini. Jika di Tumapel yang dirampas adalah padi, jagung, dan buah-buahan, maka platform digital menambang data pribadi, film kesukaan, makanan dan minuman favorit, preferensi busana, hingga rasa senang dan sedih yang kita produksi setiap hari. Di Tumapel, hasil penjarahan ditumpuk di pusat kota, tak jauh dari lokasi penjarahan. Sedangkan hari ini data perilaku kita bisa terbang jauh sampai ke Amerika, dan nilai ekonominya diolah tanpa kita mendapatkan bagian yang seimbang.

Kondisi kita hari ini juga mirip Arok muda: tidak punya kekuatan untuk melawan secara langsung pusat kekuasaan yang mengendalikan eksploitasi digital. Sehingga, kita pun bisa meniru cara yang ditempuh Arok. Kita bisa menyusun strategi untuk merampok hasil jarahan di tengah jalan. Arok dan teman-temannya menentukan terlebih dahulu di titik mana mereka bisa merampok dengan mudah. Mereka mengamati setiap titik jalan yang dilalui oleh kereta kuda dan para prajurit penguasa. Kita pun perlu juga pemetaan tersebut, yaitu dengan memahami secara detail bagaimana proses eksploitasi digital berlangsung. Setelah itu, kita bisa menentukan di titik mana kita bisa merampok kembali data-data kita yang dirampas. Ini sungguhlah penting agar kita tidak melulu berharap pada penguasa, yang juga terlibat dan menikmati hasil rampasan, memberikan belas kasihan pada diri kita.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Kita pun bisa meniru cara yang ditempuh Arok. Kita bisa menyusun strategi untuk merampok hasil jarahan di tengah jalan.”[/mks_pullquote]

Untuk bisa memetakan, kita harus tahu dulu struktur digital hari ini seperti apa. Benjamin Bratton, dalam The Stack: On Software and Sovereignty, memodelkan struktur digital seperti gambar berikut:

kredit: arachne.cc

Benjamin Bratton memberi nama The Stack untuk struktur di atas. The Stack secara sederhana bisa dipahami sebagai sebuah struktur komputasi berskala planet yang kemunculannya tidak direncanakan. The Stack punya 6 lapisan: earth, cloud, city, address, interface, dan user.

Ruang artikel ini sangat terbatas untuk menjelaskan keenam lapisan tersebut secara rinci. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya dengan singkat saja. Earth adalah segala materi yang ada di bumi yang digunakan untuk membuat perangkat digital. Misalnya, kobalt yang banyak tersedia di Kongo, yang penambangannya melibatkan anak-anak. Kobalt adalah bahan baku pembuatan baterai litium yang digunakan untuk smartphone dan laptop.

Cloud, walaupun sering dibayangkan sebagai awan, sesungguhnya adalah penyimpanan raksasa yang beberapa di simpan di bawah laut. City adalah tempat saling terhubungnya cloud. Address adalah alamat masing-masing perangkat yang kita gunakan untuk mengakses dunia Stack. Contohnya gampangnya ya IP Address. Walaupun mobilitas badan kita tinggi, jika kita tetap mengunakan IP Address yang sama, bagi The Stack kita tidak ke mana-mana.

Lapisan selanjutnya adalah interface. Ini adalah selaput yang memungkinkan user menikmati apa saja yang berada di dalam cloud. Sedangkan user bisa manusia, bisa juga tidak. Lho, user bisa bukan manusia? Cobalah tengok cara kerja robot saham. Ia membaca pergerakan pasar saham, menganalisisnya, lalu memutuskan menjual atau membeli yang mana.

Sebagian besar manusia hanya bisa mengakses Stack sampai interface. Kita tidak tahu apa yang terjadi di lapisan address, city, cloud, dan earth. Dengan demikian, kita baru bisa melakukan perampokan secara realistis di lapisan interface. Strategi yang harus kita susun ialah merampok kembali nilai ekonomi dari data-data yang kita produksi setiap hari di lapisan ini. Mengapa merampok kembali? Sebab, kita belum bisa mencegah nilai data-data tersebut memasuki cloud. Yang baru bisa kita lakukan adalah ikutan mengolahnya untuk menyusun kekuatan sedikit demi sedikit.

Perampokan kembali nilai ekonomi data-data kita ini penting untuk mempertahankan eksistensi manusia, khususnya kita sebagai kelas pekerja. Sebelum eksistensi ini menguap, seperti yang dikeluhkan oleh Farizqi.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Strategi yang harus kita susun ialah merampok kembali nilai ekonomi dari data-data yang kita produksi setiap hari.”[/mks_pullquote]

Model perampokan kembali yang bisa kita contoh adalah koperasi yang bernama Robin Hood Coop. Koperasi ini berbasis di Finlandia. Kegiatan mereka adalah mengumpulkan uang anggota untuk dimasukkan ke bursa saham Wall Street dengan bantuan robot saham. Keuntungan dari program ini sebagian dibagikan ke anggota, sebagian lainnya digunakan untuk menjalankan program-program yang sesuai dengan visi koperasi. Uniknya, karena berbasis koperasi, pengelolaannya berbeda dengan reksadana. Setiap anggota mempunyai suara, one man one vote. Program yang akan dijalankan oleh koperasi diputuskan dalam rapat seluruh anggota.

Agar lebih jelas, saya akan menceritakan 1 contoh lagi. Beberapa peneliti dan akademisi di Amerika dan Eropa membuat sebuah komunitas bernama Global Center of Advance Studies (GCAS). Komunitas ini bercita-cita membuat sebuah model pendidikan tinggi alternatif. Ini tak lepas dari pengaruh kondisi pendidikan tinggi di Amerika. Seperti kita tahu, di Amerika, karena biaya pendidikan tinggi yang semakin melonjak naik, pemerintah membuat kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berutang dulu ke bank. Utang ini nantinya dicicil setelah dia lulus. Akibatnya, banyak sekali mahasiswa yang terlilit utang setelah lulus kuliah. Sebab lapangan pekerjaan semakin sulit, dan jika ada pun, upahnya lebih murah.

GCAS hadir untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Para pemuda yang ingin mengakses pengetahuan di GCAS bisa “membayarnya” dengan berkontribusi di komunitas ini. Bisa dibilang membeli pengetahuan dengan pengetahuan. GCAS memiliki mata uang sendiri, yaitu GCASY yang berupa cryptocurrency. Jadi, strategi yang dipakai memang mengikuti transaksi pendidikan seperti umumnya. Jika kau mampu bayar, kau bisa mengakses pengetahuan yang berkualitas. Bedanya, uang yang dipakai untuk membayar didapatkan dari aktivitas membagi pengetahuan atau berkontribusi memajukan komunitas tersebut.

Yang lebih menarik lagi dari komunitas ini, kontribusi yang dihitung tidak terbatas pada sumbangan ide, desain, mencatat keuangan, atau kerja-kerja organisasi lainnya. Setiap orang bahkan bisa mendapatkan GCASY (mata uang mereka) hanya dengan memberi like, comment, atau share di postingan media sosial GCAS. Ini luar biasa. Mereka berusaha memberikan nilai pada aktivitas kita bermedia sosial.

Mungkin cara yang dilakukan oleh GCAS ini belumlah ideal. Namun, setidaknya mereka sudah berani mencoba model ekonomi digital lain di luar bayangan mainstream yang eksploitatif. Mereka sudah mulai berusaha merampok kembali nilai ekonomi aktivitas digital mereka yang dicuri dan menggunakannya untuk membangun komunitas pendidikan yang lebih adil. Agar tak ada lagi orang yang harus terjerat utang karena ingin belajar.

Hidup semakin berat, melelahkan, dan bikin frustasi. Namun kondisi ini jangan sampai membuat kita terlalu terbuai pada janji-janji dunia ideal yang tidak realistis. Perlawanan pada sistem yang menindas ini tetap perlu cara-cara yang realistis, tapi tak meninggalkan kemampuan berpikir abstrak/imajinasi, seperti 2 contoh di atas tadi. Kelak, jika modal yang kita punya sudah lebih kuat, maka perlawanan yang dijalankan bisa lebih besar. Seperti Arok dewasa yang sudah memiliki pasukan, strategi, dan modal, ia menumbangkan Tunggul Ametung melalui tangan orang lain.

Kategori
Kapital

Kebebasan Tidak Ada Artinya Jika Kau Miskin

Negara dan berbagai sayap kekuasaannya semakin mengekang kebebasan. UU ITE semakin tajam dan siap melumat kata-kata yang diproduksi mulut dan jari-jarimu. Diskriminasi agama terus berlanjut dan negara membiarkannya, mulai dari pelarangan pendirian tempat ibadah, salib dipotong, hingga doa bersama di tepi pantai dihalang-halangi.

Belum lagi masalah privasi di dunia maya yang wajar membuat banyak orang pesimis. Terus saja berlangsung nomer-nomer ga jelas mengirim sms atau menelepon ke nomer kita menawarkan pinjaman, kredit, diskon, atau bahkan layanan seks. Program pemerintah berupa registrasi kartu ponsel nampaknya tidak bekerja. Data pribadi kita bertebaran di mana-mana sehingga mudah sekali digunakan oleh orang lain. Kondisi ini membuat banyak orang merasa diawasi gerak-geriknya. Pemerintah kelihatannya belum punya cara mengatasi ini. Atau bahkan memang tidak ada niatan membenahi.

Belum berhenti sampai di situ. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berisi pasal-pasal yang mengancam kebebasan dan terlalu jauh ingin mengatur hal-hal privat. Sebut saja soal aturan makar, penghinaan presiden, penistaan agama, kumpul kebo, pembatasan penggunaan kondom, dan kriminalisasi perempuan aborsi. Walaupun rancangan kitab ini gagal disahkan karena ada desakan yang kuat dari publik, tetap tidak ada jaminan ia tak muncul lagi dengan hasrat yang lebih kuat. Bukankah pengesahannya hanya ditunda?

Baca Juga: Pengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

Daftar panjang upaya pengekangan kebebasan ini memang mudah sekali bikin kita muntab. Rasanya ingin menggampar orang-orang yang duduk nyaman di kursi kekuasaan. Bisa-bisanya membikin aturan yang sedemikian absurdnya.

Akan tetapi, percayalah saudara-saudara, jika energi kita dicurahkan untuk menghujat, menggugat, menolak, hingga memaki hal-hal semacam ini, hasil akhirnya tidak akan benar-benar bernilai. Energi jadi terbuang percuma. Sebab kita luput menghajar masalah mendasarnya.

Mari kita memutar ingatan sejenak, untuk mengambil contoh. Reformasi 1998 menghasilkan pencapaian yang luar biasa dalam bidang politik. Beberapa tahun setelah peristiwa monumental tersebut, pemilihan langsung berhasil diwujudkan, otonomi daerah menjamur, masa jabatan presiden dibatasi, pers bebas bersuara, dll.

Sayangnya, peristiwa yang kini sering dipakai orang untuk mengejar jabatan ini, hampir sama sekali tidak menata ulang struktur ekonomi. Maksudnya bagaimana? Setelah hingar-bingar reformasi berlalu, kepemilikan aset tetap berada di tangan sekelompok kecil orang. Orang-orang superkaya terus semakin kaya dan kelas menengah-miskin tetap mengais-ngais uang yang masih tersisa.

Buat apa punya hak untuk memilih presiden secara langsung, bebas bikin demo, leluasa mengkritik dan memaki-maki pejabat dan orang kaya melalui tulisan atau cuitan, jika kita tetap miskin? Buat apa?

Kesuraman kondisi semacam ini semakin kentara belakangan ini. Ketika kita sepakat bahwa setiap orang punya hak suara dan pendapat yang paling banyak mendapat dukungan itulah yang benar, demi demokrasi, demi kebebasan yang utuh, maka orang-orang superkaya membangun media dan mesin propaganda media sosial demi mengatur perbincangan publik. Apa yang mereka ingin jadikan omongan banyak orang dan apa yang tidak, diatur sedemikian rupa. Kegiatan ini dijalankan terus-menerus sampai-sampai kita, yang merasa sedang menikmati kebebasan, tanpa sadar berpikir, berpendapat, dan bertindak sesuai dengan narasi penguasa dan orang superkaya.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Setelah hingar-bingar reformasi berlalu, kepemilikan aset tetap berada di tangan sekelompok kecil orang. Orang-orang superkaya terus semakin kaya dan kelas menengah-miskin tetap mengais-ngais uang yang masih tersisa.”[/mks_pullquote]

Jika sudah sadar kondisinya begini, sebaiknya kita berani bilang bahwa reformasi 1998 hanya berhasil merebut kebebasan yang semu. Bebas sih, tapi sesuai dengan koridor yang sudah diatur oleh penguasa.

Baca Juga: Cita-Cita Freelance

Makanya saya sering sebel sama orang yang bilang bahwa ketika tuntutan mahasiswa sudah beralih ke soal kebebasan ngeseks, berpendapat, melakukan aborsi, maka ini adalah tanda masyarakat semakin makmur. Yang dipersoalkan mahasiswa bukan lagi kebutuhan mendasar, tapi sekunder. Begitu katanya. Omongan ini selain sesat, juga melanggengkan ilusi. Sesat karena ia lupa bahwa sebagian besar pemuda tidak bisa menjadi mahasiswa. Sehingga, mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan perubahan pola pikir dan kebutuhan mahasiswa jelas keliru. Pendapat ini juga melanggengkan ilusi tentang dunia kebebasan yang dihasrati oleh kelas menengah, termasuk sebagian besar mahasiswa. Ilusi yang menutupi kenyataan bahwa mereka tetap cuma kebagian seumprit dari kue ekonomi, dan kebebasan yang ia dapatkan hanyalah belas kasihan kelas penguasa agar mereka tidak mengungkit-ngungkit persoalan ketidakadilan ekonomi.

Saking kronisnya keadaan saat ini, saya sampai berpikir, jangan-jangan ini memang strategi kelas penguasa untuk mengarahkan kelas menengah-miskin agar terkuras energinya di soal-soal kebebasan semu. Jika kaum menengah-miskin cuma merengek-rengek minta dilindungi privasinya di internet, pengen ngeseks sesukanya, bebas ngelakuin aborsi, leluasa mengeluarkan kritik dan sumpah serapah di media sosial, biarkan saja. Abaikan. Namun, jika mereka semakin rebel dan sudah merusak atau bikin macet beberapa hal, ya sudah, kasih saja kebebasan yang mereka rindukan. Biar puas. Toh, mereka tetap saja miskin.

Kategori
Kapital

Memperjuangkan Dunia Tanpa Kerja

Impian, peluang, tantangan, dan ancaman di era industri 4.0 yang menjadi obrolan publik didominasi oleh narasi yang dibentuk oleh penguasa, baik itu pemerintah maupun gerombolan orang yang punya modal besar (dua kelompok ini seringkali orang yang sama). Coba cek media online, koran, youtube, dan media sosial. Atau kalau perlu tanyakan pada orang di sekeliling kita. Apa yang ia pikirkan saat mendengar istilah industri 4.0? (Jika istilah ini belum familiar baginya, sebut saja Traveloka, Shopee, Tokopedia, dll).

Jawabannya tentu akan beragam. Namun, kemungkinan besar jawaban ini muncul: banyak pekerjaan yang jadi otomatis, tidak butuh manusia, sehingga akan banyak pula orang yang kehilangan pekerjaannya. Jawaban ini bisa jadi tidak muncul jika orang yang kita tanya beruntung bisa lulus dari perguruan tinggi terkemuka dan menguasai beragam keahlian komputer dan digital. Untuk menghindari bias tersebut, tulisan ini akan berbicara tentang orang kebanyakan, yang tidak punya banyak kesempatan (menurut Kemenristekdikti, per tahun 2018, hanya 32,9 persen pelajar yang bisa lanjut belajar ke perguruan tinggi). Ini tentang para pekerja yang cemas dengan masa depan pekerjaannya, juga para pengusaha kecil yang kelimpungan akibat dunia bisnis yang kini teramat cepat berubah akibat teknologi.

Untuk menghadapi era baru ini, para penguasa sudah menggencarkan dongengnya. Misal: “Kini dunia pekerjaan sudah sangat berubah. Lebih giat lagi kalian belajar. Kalau tidak, kalian akan tersingkir dari dunia kerja dan tidak mendapat upah yang kalian butuhkan untuk hidup.” Masalahnya, seperti yang saya uraikan di atas, sebagian besar orang tidak punya kesempatan yang baik. Si penguasa bicara begitu bagai di hadapannya lulusan perguruan tinggi semua. Orang yang lulus dari kampus saja belum tentu secepat kilat menguasai teknologi terbaru. Apalagi sebagian besar orang yang tidak punya kesempatan kuliah.

Justru dongeng si penguasa tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak paham perkembangan teknologi (atau sebetulnya pura-pura?). Perkembangan teknologi hari ini tidak lagi bergerak seperti siput, tapi sudah berlari bagai macan tutul. Coba renungkan betapa pendek jarak antara komputer dan telepon pintar mulai dipakai secara massal (kira-kira butuh 50 tahun) dibandingkan dengan mesin uap dan tenaga listrik (butuh sampai 2 abad). Dongeng penguasa, yang cuma menyemangati pekerja agar terus belajar teknologi baru, bagai menyuruh orang pincang mengejar macan tutul. Mereka tahu pasti tidak terkejar.

Agar kita, yang orang pincang ini, tidak terus-terusan berharap bisa mengejar macan tutul, ada baiknya kita menyusun agenda juga. Sebuah rencana yang perlu diwujudkan agar surga teknologi tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya modal besar, sementara para pekerja dan pengusaha kecil diperas terus keringatnya atau disingkirkan karena sudah tak lagi bisa dihisap. Teknologi seharusnya bisa membebaskan manusia dari eksploitasi, dan hidup lebih sejahtera.

Beberapa poin agenda yang akan diurai di bawah ini tidak bisa diwujudkan secara terpisah, mesti diusahakan bersama-sama.

Agenda ini bukanlah ide saya. Saya menyusunnya berdasarkan hasil bacaan, amatan, dan pengalaman. Buku yang paling banyak dijadikan referensi di tulisan ini ialah Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work karya Alex Williams dan Nick Srnicek.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”20″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Sebuah rencana yang perlu diwujudkan agar surga teknologi tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya modal besar, sementara para pekerja dan pengusaha kecil diperas terus keringatnya atau disingkirkan karena sudah tak lagi bisa dihisap.”[/mks_pullquote]

Tulisan ini saya rasa masih banyak cacatnya. Oleh karena itu, kritik pada tulisan ini sangat dinanti. Biar rencana ini bisa terus diperbaiki, dan tentunya dilaksanakan. Berikut poin-poinnya:

1. Serahkan sebanyak mungkin pekerjaan pada robot

Sebuah pernyataan ironi yang sering dilontarkan akhir-akhir ini, bahkan oleh pengurus universitas sekalipun: awas, robot akan merebut pekerjaanmu, dan kau terancam jadi pengangguran!

Mengapa ironi? Karena seharusnya kita, para pekerja, berbahagia saat robot semakin cerdas dan menggantikan rutinitas kerja. Kalau biasanya kita sudah harus di tempat kerja pagi-pagi, ini sudah ada robot yang bahkan tak perlu pulang dari kantor atau lokasi kerja. Robot pun bisa bekerja sepanjang hari, tanpa libur, tanpa istirahat. Produktivitas ekonomi akan melonjak.

Sementara robot bekerja untuk kita, maka kita pun bisa mengerjakan hal lain. Misalnya piknik bareng keluarga, main game, bersetubuh, ibadah, memotret gurita, bertapa, dll. Intinya, masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan selain bekerja.

Robot bukanlah musuh pekerja seperti dongeng penguasa. Sebaliknya, robot 4.0 adalah alat yang bisa kita gunakan untuk menghentikan eksploitasi pada diri kita di dunia pekerjaan. Perlu diingat, pasangan abadi kapitalisme adalah eksploitasi. Tidak ada kapitalisme tanpa eksploitasi. Walaupun kelompok yang diuntungkan oleh sistem kapitalisme menyusun program kesejahteraan bagi kelompok yang terpinggirkan, bukan berarti eksploitasi yang terjadi bisa dianggap selesai atau termaafkan. Eksploitasi tetaplah eksploitasi. Nah, solusi yang bisa kita lakukan adalah mengganti yang selama ini dieksploitasi (manusia pekerja) dengan robot.

Baca juga: Algoritma Akan Mengambil Alih Pekerjaan Manusia

Lagipula, bukankah perlu diakui bahwa bekerja adalah kebutuhan, bukan keinginan? Selama beberapa abad, sebagian besar manusia harus bekerja biar bisa hidup. Beberapa orang mungkin beruntung pekerjaannya adalah kegiatan yang memang ia suka (yah… walaupun ini juga menyedihkan karena nilai lebih dari kegiatan yang ia suka harus dirampas orang lain). Namun, lagi-lagi, sebagian besar orang tidak punya kesempatan semacam itu sehingga mau tak mau harus menggemari pekerjaannya agar terus hidup. Belum lagi orang yang harus gonta-ganti pekerjaan (serabutan) karena faktor-faktor di luar kendalinya.

Pertanyaannya, apakah mungkin sebagian besar pekerjaan yang ada saat ini diserahkan pada robot? Jenis pekerjaan bisa dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan fisik, pikiran, dan perasaan. Contoh masing-masing pekerjaan tersebut ialah tukang gali, analis keuangan, dan pengasuh anak. Mudah sekali untuk mengatakan bahwa pekerjaan fisik dan pikiran bisa diserahkan pada robot, karena saat ini kita sudah menyaksikannya. Robot sudah mampu mengantar makanan, memberikan rekomendasi keuangan, bahkan menulis berita.

Perdebatannya masih akan panjang untuk pekerjaan yang membutuhkan perasaan, seperti mengasuh anak. Apakah di masa depan robot bisa punya perasaan? Pertanyaan ini masih sulit dijawab karena manusia pun belum paham betul apa itu perasaan. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Yuval Noah Harari di 21 Lessons for the 21st Century, robot/algoritma tidak perlu punya perasaan untuk menggantikan manusia di bidang pekerjaan ini. Robot hanya perlu sedikit lebih baik daripada sebagian besar manusia. Jika pelayanan perawat robot di rumah sakit sudah lebih minim kesalahan daripada perawat manusia, apalagi kalau pasien lebih puas pada pelayanan si robot, dan walaupun si robot tak punya perasaan, mungkin manusia sepakat menggunakannya.

Namun demikian, walaupun robot sudah lebih minim kesalahan, masih ada hambatan etis. Rasanya masih banyak manusia yang tidak akan rela anaknya diasuh oleh robot. Akan jadi apa anak itu jika sebagian besar waktu di masa pertumbuhannya dihabiskan bersama robot? Bisa jadi pertanyaan ini terus menghantui kita. Tak mengapa. Dan sebetulnya, jika pekerjaan fisik dan pikiran sudah diambil alih oleh robot, kita akan punya lebih banyak waktu bersama anak, pasangan, dan orang tua kita. Ini adalah salah satu keuntungan yang kita dapat saat sebagian besar pekerjaan jadi otomatis. Sebab sudah terlalu lama manusia mesti kehilangan banyak waktu bersama keluarga dan teman karena harus bekerja.

Ada dua hal yang akan menghambat agenda ini. Pertama, upah pekerja yang sangat murah. Buat apa perusahaan negara dan swasta merelakan waktu dan uang untuk mengatur ulang sistem kerja agar bisa mempekerjakan robot saat mereka bisa terus menggunakan tenaga murah manusia? Oleh karena itu, usaha menyerahkan pekerjaan pada robot mesti dibarengi desakan pada pemerintah agar menaikkan upah buruh. Minimal sampai perusahaan berpikir ulang jika mau menggunakan tenaga manusia. Sederhananya, nilai tenaga manusia harus lebih tinggi daripada robot.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”20″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Sebab sudah terlalu lama manusia mesti kehilangan banyak waktu bersama keluarga dan teman karena harus bekerja.”[/mks_pullquote]

Yang kedua, berdasarkan pengalaman, perusahaan butuh waktu yang lama untuk menerapkan terobosan teknologi terbaru. Misalnya, pada tahun 1990-an, saat inovasi di bidang teknologi informasi bergairah, dunia bisnis sangat lamban memanfaatkannya. Kira-kira butuh sampai 15 tahun di negara maju. Ini memang bisa dimaklumi karena perusahaan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Organisasinya perlu diatur ulang, pekerjanya harus belajar keahlian baru, dan proses produksinya mesti disesuaikan agar teknologi yang digunakan efektif. Jika penerapan teknologi informasi di dunia bisnis saja lambat, bagaimana dengan teknologi 4.0 yang lebih kompleks?

Selain hambatan teknis ini, perusahaan kan juga perlu mempertimbangkan perputaran uang. Target jangka pendek dalam bisnis mereka harus tercapai agar bisa terus hidup. Dengan demikian, walaupun penerapan teknologi terbaru akan membuat hidupnya lebih panjang, perusahaan perlu meyakinkan diri dulu, apakah investasi uang dan waktu demi penggunaan teknologi tidak akan membuatnya jatuh ke lubang kebangkrutan?

Oleh karena itu, harapan agar sebanyak mungkin pekerjaan menggunakan tenaga robot sulit terjadi akibat proses ekonomi. Agenda ini harus digerakkan oleh kebijakan politik. Negaralah yang harus melaksanakannya. Apa yang bisa dilakukan oleh negara? Perbanyak investasi di bidang penelitian dan penerapan teknologi demi menggantikan sebanyak mungkin manusia di dunia kerja. Hal ini memang bertentangan dengan langkah pemerintah hari ini yang menempuh berbagai cara agar investasi bisa membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan. Masalahnya, seberapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa disediakan bagi manusia di hari depan? Dan misalnya pun jumlahnya masih lumayan, bisa bertahan berapa lama?

Mari kita ingat kembali si manusia pincang yang disuruh mengejar macan tutul.

2. Kurangi jam kerja

Ada 4 keuntungan bagi para pekerja jika agenda kedua ini terlaksana. Pertama, pelimpahan pekerjaan pada robot (otomatisasi), yang sudah dibahas di poin 1, akan semakin cepat. Seperti upah murah, jam kerja normal saat ini (8 jam 5 hari) juga menghambat otomatisasi. Walaupun para penguasa, pengusaha, dan tentunya pekerja tahu bahwa saat ini banyak sekali pekerjaan yang bisa diselesaikan lebih singkat dengan adanya teknologi, tapi aturan jam kerja yang ada masih dianggap sebagai kewajaran. Sedikit sekali yang mempermasalahkannya. Bahkan, antar-pekerja sendiri, masih saja ada semacam persaingan untuk lama-lamaan bekerja, sambil memandang sinis pekerja yang pulang tepat waktu. Situasi semacam ini sulit mendorong dunia pekerjaan agar secepatnya menerapkan ragam teknologi terbaru. Ngapain juga? Sudahlah upah pekerja murah, jam kerjanya masih panjang sehingga terus bisa diperas maksimal.

Yang kedua, beban lingkungan akan berkurang. Kegiatan manusia dalam bekerja membutuhkan banyak sekali energi yang memproduksi emisi. Mulai dari berangkat kerja hingga pulang ke rumah. Pas berangkat, sebagian besar pekerja memakai kendaraan (yang energinya dari minyak atau listrik, sama saja); sampai kantor, minimal memakai listrik dan air; pas pulang, pakai kendaraan lagi. Jika jam kerja berkurang, energi yang digunakan pun akan berkurang.

Baca jugaCita-Cita Freelance

Keuntungan ketiga ialah kesehatan mental pekerja akan lebih baik. Tingkat kecemasan dan stres yang dialami pekerja akan menurun. Rutinitas pekerja dan deretan tuntutan dari kantor memicu rasa cemas dan stres yang bisa jadi tidak disadari oleh sebagian pekerja karena kedatangannya yang sedikit demi sedikit. Namun, seperti kata pepatah, lama-lama bisa jadi bukit. Untungnya, manusia secara natural mempunyai keluarga dan teman yang bisa menjadi tempat mengikis stres dan rasa cemas.

Akan tetapi sungguh ironis, usaha pekerja dalam menjaga kesehatan mentalnya dan orang-orang yang membantunya, digunakan secara gratis oleh perusahaan. Kok bisa? Mari kita lihat sebuah keluarga yang suaminya bekerja dan istrinya mengurus keperluan rumah (bentuk yang masih dominan di Indonesia, dan mungkin, dunia). Di pagi hari, sang suami cukup mengerahkan tenaga untuk bangun, mandi, berpakaian, dan siap-siap sarapan. Ia tidak perlu memasak, mencuci piring, dan mungkin juga tidak perlu nyapu. Ini bukan berarti ia tidak mau membantu istrinya, tapi pekerjaan tersebut akan membuat ia tergesa-gesa ke kantor, cemas di perjalanan, dan stres saat mendapati dirinya terlambat presensi di kantor. Karena bantuan dari istrinyalah, ia bisa lebih tenang dalam perjalanan dan kadar stresnya tidak naik signifikan. Perusahaan tentu senang jika pekerjanya datang tepat waktu dengan kondisi fisik dan mental yang prima. Tidak hanya senang, perusahaan sangat bergantung pada hal ini. Jika pekerja datang terlambat, apalagi kalau pikirannya mumet, produktivitas perusahaan terganggu. Target bisa meleset. Pemasukan pemilik perusahaan menjadi berkurang.

Sialnya, pekerjaan si istri tadi tidak dibayar oleh perusahaan. Secara umum, saat ini perusahaan hanya membayar hasil kerja (produktivitas) pekerjanya saja. Pekerjaan reproduksi seperti yang dilakukan oleh si istri dianggap bukan urusan perusahaan.

Pengurangan jam kerja, dengan demikian, juga merupakan usaha untuk membayar aktivitas yang selama ini tidak dianggap kerja, yaitu pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan oleh para istri. Misalnya, sang suami cukup bekerja Senin sampai Kamis, tanpa pengurangan gaji. Di hari Jumat, ia bisa menggantikan istrinya menuntaskan pekerjaan rumah atau piknik bersama istrinya sambil dibayar oleh perusahaan.

Baca jugaWisuda Kampus Penyumbang Kerusakan Lingkungan

Yang terakhir, dan sebetulnya paling penting, pengurangan jam kerja akan memperkuat organisasi kelas pekerja. Cita-cita dan konsep semolek apapun baru bisa terealisasi jika didiskusikan lalu diterapkan. Agar penerapannya efektif dan sesuai dengan target yang diharapkan, maka perlu dijalankan oleh organisasi yang profesional.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”20″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Secara umum, saat ini perusahaan hanya membayar hasil kerja (produktivitas) pekerjanya saja. Pekerjaan reproduksi seperti yang dilakukan oleh si istri dianggap bukan urusan perusahaan.”[/mks_pullquote]

Sejauh pengamatan saya, organisasi kelas pekerja kerap kali kehabisan tenaga untuk konsisten memperjuangkan program-programnya. Sebab anggotanya masih perlu menyerahkan tenaga dan pikirannya dari Senin sampai Jumat di tempat kerja. Hanya tersisa 2 hari, Sabtu dan Minggu, yang bisa digunakan secara penuh untuk mengurus organisasi. Para pekerja yang lain memilih untuk tidak aktif dalam organisasi pekerja karena merasa sudah terlalu capek badan dan pikiran bekerja 5 hari penuh.

Pengurangan jam kerja bisa diterapkan dalam dua model: kurangi durasi kerja dalam satu hari atau kurangi hari kerja. Lebih enak yang mana? Tentu ini relatif. Namun, jika mempertimbangkan dampaknya terhadap perkuatan organisasi kelas pekerja, pengurangan hari kerja lebih baik. Akan ada satu hari penuh yang bisa dimanfaatkan para pekerja untuk saling berbagi cerita dan merancang agenda bersama.

3. Terapkan gaji dasar

Apabila agenda pertama dan kedua tercapai, yaitu sebanyak mungkin pekerjaan telah diserahkan ke robot dan jam kerja dikurangi (tapi ingat, tujuan besarnya adalah tidak harus bekerja sama sekali), maka kita akan punya banyak sekali waktu luang dan pilihan untuk melakukan apapun yang kita suka. Namun, ini tidak akan ada artinya jika kita tidak punya penghasilan tetap. Waktu melimpah yang dimiliki seorang pengangguran hari ini, misalnya, bukan waktu luang yang kita idam-idamkan, bukan? Walau sepintas terlihat memiliki banyak sekali waktu luang, tapi karena ia tidak punya uang untuk hidup, maka hari demi hari ia lalui dengan bekerja serabutan demi melanjutkan hidup.

Oleh karena itu, agenda ketiga ini juga sangat penting, yaitu mengatur sistem agar semua orang mendapatkan gaji dasar. Yang dimaksud gaji dasar ialah gaji tetap yang diberikan kepada seseorang tanpa bekerja. Beberapa negara yang sudah mulai mencoba menerapkan model semacam ini menyebutnya dengan istilah universal basic income (UBI). Tentu saja, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan agenda ini benar-benar tercapai.

Pertama, gaji dasar harus diberikan kepada semua orang, tanpa terkecuali. Jadi tidak seperti BLT (bantuan langsung tunai) yang hanya ditargetkan kepada sekelompok orang dengan kriteria tertentu. Mulai dari orang yang paling miskin hingga yang paling kaya, semuanya harus dapat, tanpa syarat. Ini juga termasuk upaya untuk meniadakan penyelewengan dana seperti yang terjadi pada BLT. Sudah jamak kita dengar tentunya bahwa dana BLT seringkali tidak sampai pada penerima yang berhak. Jika semua diputuskan dapat gaji, perdebatan apakah si ini lebih miskin daripada si itu, yang memberi celah penyelewengan, tidak akan terjadi lagi.

Memang, ada semacam ego dari para pejabat yang merasa bisa mengatasi penyelewengan bantuan dengan menggunakan teknologi terkini, misalnya big data analysis (analisis data raksasa) dan artificial intelligence (kecerdasan buatan). Namun, algoritma punya bias. Manusia yang menyusun algoritma mempunyai beragam stereotip, sehingga kode-kode yang ia susun akan ditulari berbagai keyakinan subjektif yang melekat pada dirinya atau pihak yang memesan desain padanya. Centrelink Scandal di Australia yang menyebabkan lebih dari 400.000 orang punya hutang pada Centrelink karena sebagian besar keputusan diserahkan pada algoritma yang disusupi pola pikir diskriminasi, mestinya meredakan ego semacam ini.

Baca jugaPemuda Seperti Apa yang Mengucap Sumpah Oktober?

Yang kedua, gaji dasar harus mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Maksudnya, gaji yang diberikan bukan hanya cukup untuk hidup seadanya. Tapi bagaimana kita mengukur hidup yang layak? Ini memang pertanyaan yang bisa bikin terjerumus. Biar tidak terperosok, lagi-lagi kita perlu membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan keinginan lebih. Bukankah kebutuhan itu juga bisa subjektif? Betul. Namun, kita bisa menggunakan hasil penelitian (sehingga objektif) tentang apa itu hunian layak, makanan bergizi, pakaian layak, dan kebutuhan dasar hidup lain. Perlu ditekankan lagi di sini bahwa ini bukan berarti semua orang dipaksa hidup dalam kondisi yang sama (sebelum dituduh sebagai ajakan untuk mendirikan negara komunis versi propaganda film Hollywood). Setiap usaha tetap dihargai. Jika kamu memilih bekerja dua hari dalam satu minggu – padahal tanpa bekerja pun kamu sudah bisa hidup layak, maka keringatmu selama dua hari itu tetap harus dibayar. Jangan mentang-mentang karena kamu sudah punya gaji dasar, kalau kamu memilih bekerja (karena bosan piknik, misalnya), terus perusahaan/negara nggak mau bayar kamu lagi.

Besarnya gaji dasar tentu akan berbeda-beda sesuai dengan wilayah tinggal. Karena toh, kenyataannya saat ini biaya hidup di masing-masing kota berbeda. Beberapa orang mungkin akan berpikir bahwa hal ini bisa memicu masalah baru, yaitu manusia akan semakin menumpuk di kota-kota besar. Apabila melihat situasi saat ini, ketika kota-kota besar semakin padat saja, sepintas argumen ini ada benarnya. Namun, jika diamati lebih dalam, manusia berbondong ke kota karena uang hanya berputar-putar di kota saja. Walaupun biaya hidup di kampung jauh lebih rendah, tapi tetap saja namanya biaya kan butuh uang. Belum lagi penghancuran lahan hidup di desa yang masif belakangan ini, demi menjaga roda produksi perusahaan-perusahaan raksasa terus berputar. Semakin banyak orang yang tidak punya pilihan lain selain mengais-ngais uang di kota.

Gaji dasar bisa menjadi solusi untuk mengurai kepadatan penduduk.

Yang terakhir, program gaji dasar harus dipisahkan dari subsidi. Ketika mendiskusikan model gaji dasar, beberapa orang mungkin akan berpikir, bagaimana jika berbagai subsidi yang kini dilaksanakan oleh negara (bahan bakar, pendidikan, tiket perjalanan, kesehatan, hingga listrik) digabung saja dengan gaji dasar, sehingga subsidi bentuknya tidak lagi berupa pelayanan, tapi langsung berbentuk uang yang digabung dengan nilai gaji dasar? Lebih simpel. Jadi, uang yang akan diterima oleh rakyat akan tambah besar (gaji dasar + uang subsidi). Ide ini bermasalah. Sebab, mengubah bentuk subsidi menjadi uang tunai yang langsung diberikan kepada rakyat akan membuat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang sebelumnya dikelola oleh negara beralih pada pihak swasta. Bayangkan saja subsidi pendidikan yang bentuknya pelayanan negara diubah menjadi uang tunai lalu diberikan ke setiap kepala. Dampaknya, negara tidak mampu lagi memberikan layanan pendidikan (karena sudah tak punya dana). Layanan pendidikan swasta yang berprinsip pasar bebas (siapa yang bayar lebih banyak, ia yang dapat lebih bagus) akan tumbuh subur dan menjadi pilihan satu-satunya bagi rakyat. Ini bukannya menyelesaikan masalah malah nambah masalah.

Baca jugaPengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

Saya yakin pembaca pasti bertanya-tanya, memangnya duit dari mana buat anggaran gaji dasar? Penjelasannya akan panjang sehingga tidak memungkinkan untuk diurai di artikel ini. Namun saya akan menyederhanakannya, ya… walaupun brutal.

Sebetulnya tinggal kita pegang erat-erat pemahaman bahwa setiap ada pekerjaan yang sukses diserahkan pada robot, maka gaji yang selama ini dibayar ke pekerja, harus tetap diberikan padanya. Bukan malah pekerjanya diusir terus dipaksa mencari pekerjaan baru. Nah, bisa dibayangkan kan dari mana uangnya? Ya dari gaji yang selama ini didapatkan oleh pekerja. Lalu bagaimana dengan pengangguran? Patut kita ingat, saat robot yang bekerja, produktivitasnya berkali-kali lipat daripada manusia, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan juga jauh lebih besar. Akan lebih banyak transaksi di Tokopedia daripada di Matahari dengan demand yang sama. Akan lebih banyak kendaraan yang lewat di gerbang tol dengan sensor (atau malah tidak perlu lagi gerbang) daripada dijaga manusia. Akan lebih banyak urusan perizinan yang rampung dengan robot birokrasi daripada manusia birokrasi.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”20″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Sebetulnya tinggal kita pegang erat-erat pemahaman bahwa setiap ada pekerjaan yang sukses diserahkan pada robot, maka gaji yang selama ini dibayar ke pekerja, harus tetap diberikan padanya.”[/mks_pullquote]

Contoh di atas kemungkinan besar bikin sebagian orang bertanya: memangnya teknologi itu punya siapa? Kok enak banget pekerja yang udah nggak relevan skill-nya tetap dikasih uang dengan alasan ada robot yang menggantikannya. Memangnya robot punya dia? Bukankah ini tidak menghargai pemilik perusahaan yang sudah berinovasi sedemikian kerasnya agar kerja-kerja di tempatnya menjadi otomatis?

Pertanyaan tersebut bisa muncul jika kita beranggapan bahwa inovasi teknologi terjadi murni hanya karena peran swasta. Seakan-akan Ruang Guru, Gojek, KoinWorks, Bukalapak, dll bisa muncul dengan sendirinya tanpa ada peran negara. Padahal, infrastruktur dasar yang digunakan oleh perusahaan teknologi hari ini disediakan oleh negara dan, tentunya, dari uang rakyat. Hanya negaralah yang bisa membangun infrastruktur teknologi jangka panjang tanpa tuntutan kesehatan arus keuangan. Hanya negara yang bisa dengan santainya membangun hal-hal yang tidak langsung berguna dalam waktu dekat dan bisa tahan diomeli oleh “investor”nya, yaitu rakyat.

Selain contoh penjelasan sederhana ini, kita juga bisa mempertimbangkan saran dari para peneliti. Mereka, misalnya, menyarankan pembiayaan gaji dasar berasal dari peningkatan nilai pajak bagi konglomerat, pengurangan program pemerintah yang tumpang tindih, pajak produksi karbon, hingga pemotongan anggaran militer.

4. Periksa ulang budaya kerja

Poin 1 sampai dengan 3 berhubungan dengan politik dan ekonomi. Poin 4 ini berhubungan dengan budaya, sehingga saya rasa tantangannya lebih sulit.

Kapitalisme yang berjaya selama beberapa abad di muka bumi ini membikin sebagian besar manusia berpikir bahwa aktivitas kerja mustahil dipisahkan dari hidup. Jika ingin hidup, haruslah bekerja. Sangat jarang orang dengan lantang berseru bahwa semua manusia bisa hidup tanpa harus bekerja.

Berbagai macam pembenaran digunakan oleh manusia untuk mengokohkan asumsi ini. Salah satunya agama.

Agama, secara implisit, mengajarkan pada manusia bahwa tidak apa-apa menderita di muka bumi, nanti di surga kau bisa menuruti segala hasratmu. Bahkan hasrat paling liar sekalipun. Asalkan, ketika masih di bumi, kau singkirkan dulu jauh-jauh hasrat yang tidak sesuai dengan ajaran agamamu. Walaupun suatu saat kau sadar bahwa kau menderita karena telah berkali-kali merepresi hasrat terdalammu, sebab melanggar aturan agama, norma masyarakat, ideologi negara, tetaplah ingat bahwa nanti kau bisa melampiaskan semuanya di surga.

Keyakinan semacam ini (menderita dahulu, bersenang-senang nanti) juga dipakai oleh manusia dalam memandang dunia kerja. Walaupun sudah dieksploitasi habis-habisan, mulai dari tenaga fisiknya (menggali tanah), pikirannya (membuat rencana pemasaran), hingga perasaannya (kisah sedihnya di twitter dijual), sebagian besar manusia tetap memandang ini sebagai keniscayaan. Sampai-sampai tidak terpikirkan untuk menghadirkan surga di bumi.

Apakah kita benar-benar sudah kehilangan imajinasi dunia tanpa kerja? Sebetulnya tidak. Diam-diam kita memimpikan berada di situasi yang sudah tak perlu lagi memikirkan isi dompet. Istilah kerennya, financial freedom. Seperti anak cucu konglomerat yang bisa bebas menentukan “malam minggu”nya jatuh di hari apa. Untuk mencapai situasi ini, ada yang bekerja sekeras mungkin, ada yang karena saking tak sabarnya, ia korupsi. Maksud korupsi di sini bukan hanya tentang aktivitas mengembat duit rakyat, tapi juga mengorupsi hasrat dan mimpi yang ada pada dirinya, mengembosinya pelan-pelan dengan alasan menerima realita, sambil berharap ada nabi yang datang membawa perubahan.

Saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan kalimat berikut: tidak ada ratu adil yang akan datang menolong kita. Perubahan harus kita perjuangkan bersama.

Kritik dan sanggahan sila kirim ke dandyidwal@gmail.com

Kategori
Beranda

Pemuda Seperti Apa yang Mengucap Sumpah Oktober?

Sumpah pemuda memang peristiwa yang luar biasa. Kongres yang dihadiri para pemuda ini menyepakati 3 hal yang kini terus dihafalkan anak-anak sekolah: soal tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan.

Cerita-cerita heroik tentang peristiwa ini sudah banyak. Jadi, mari kita membahas sisi yang lain. Misalnya, apa latar belakang para pemuda ini?

Bisa jadi kebanyakan orang sudah bisa menjawabnya. Para pemuda ini berasal dari daerah dan etnis yang berbeda-beda. Fakta inilah yang membuat Sumpah Pemuda dianggap momen penting, karena pemuda dari latar belakang yang berbeda bisa menyepakati 3 hal yang monumental. Ini betul.

Tapi jangan lupakan fakta bahwa para pemuda ini adalah pelajar yang mendapatkan kesempatan istimewa mengenyam pendidikan Belanda. Kebanyakan dari mereka adalah anak ningrat (orang keraton), sebagian kecil pejabat yang karirnya mujur di kota, dan pedagang yang kaya. Sekolah model Eropa yang paling berkembang waktu itu berada di Jawa. Maka pemuda yang beruntung lahir di 3 kelompok tadi, berbondong-bondong sekolah ke Jawa – zaman sekarang pun masih sama.

Perlu dicatat, pemuda yang punya kesempatan bersekolah Eropa sangat sedikit. Menurut Widjojo Nitisastro, di tahun 1940, jumlah pemuda Jawa (usia 15-19 tahun) sekitar 5 juta jiwa. Dari jumlah ini, kurang dari satu dalam setiap dua ribu pemuda Jawa yang duduk di bangku sekolah Belanda. Apalagi di tahun 1928. Sangat minoritas.

Para pemuda yang menggelar sumpah di tanggal 28 Oktober 1928 kemungkinan besar tidak berinteraksi dengan sebagian besar manusia sebayanya. Terasing.

Baca juga: Wisuda Kampus Penyumbang Kerusakan Lingkungan

Rasa nasionalisme yang tumbuh di kalangan terpelajar ini, menurut Ben Anderson, adalah hasil pengalaman interaksi antar-mereka yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, bukan karena mereka membaca sejarah Eropa. Akibat interaksi itu, mereka yakin bahwa memang ada bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan dengan demikian Bahasa Indonesia perlu dijunjung sebagai bahasa persatuan yang merekatkan. Imajinasi tentang nasionalisme inilah yang membuat hubungan mereka di sekolah tidak terasa sebagai sesuatu yang ganjil.

Karena nasionalisme pemuda ini didapatkan dari pengalaman bersekolah di lembaga pendidikan Belanda, maka pemuda yang lain, yang nasibnya tidak beruntung, yang jumlahnya jauh lebih banyak, tidak ikut merasakan pengalaman itu. Mereka tidak punya bayangan nasionalisme seperti yang dicita-citakan para pengucap Sumpah Pemuda. Aktivitas politik pemuda di tahun-tahun akhir penjajahan Belanda hanya dilakukan oleh sedikit pemuda yang berasal dari kalangan elit. Mereka ngobrolin politik di lingkaran mereka saja.

Kondisi berubah drastis saat Jepang datang menginvasi. Sekolah Belanda ditutup, kecuali beberapa sekolah dokter. Mungkin Jepang berpikir para dokter bisa dimanfaatkan sebagai tenaga medis perang. Namun yang jelas, Jepang tidak berpikir untuk menyebarkan kebudayaan. Mereka hanya ingin wilayah yang dikuasainya bisa terus dipertahankan dari serangan Sekutu.

Baca juga: Cita-Cita Freelance

Para elit pemuda mengalami guncangan hebat di masa Jepang. Mereka tidak bisa lagi menikmati fasilitas khusus berupa pendidikan Belanda. Sebaliknya, mereka harus mengikuti pendidikan militer Jepang, bareng sama pemuda kebanyakan. Jepang yang sadar sama ancaman Sekutu, membuat banyak tentara pelajar seperti PETA, Gyugun, Heiho, Hizbullah, Sabilillah, dan beberapa kesatuan lain. Di tahun-tahun inilah, mayoritas pemuda menjalani pengalaman yang sama, yakni dilatih untuk berjuang mempertahankan tempat tinggal.

Rasa nasionalisme yang didapatkan dari lingkungan sekolah tentu berbeda dengan yang muncul di hutan bersama senapan. Mana yang lebih baik? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, setelah menulis cerita ini, ide-ide baru yang memimpikan kemajuan sulit terwujud jika hanya menjadi kesadaran di lingkaran kecil. Contohnya ide-ide yang hanya dikonsumsi di lingkungan kampus, tanpa pernah keluar menemui realita.

Apakah kamu termasuk orang yang pernah mendengar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kelanjutan dari semangat Sumpah Pemuda? Saya pernah. Nampaknya kita perlu memeriksa lagi klaim ini valid atau tidak.

Dandy IM
PijakID
Kategori
Society

Cita-Cita Freelance

Waktu sekolah dulu, ada iming-iming menarik yang ditawarkan dunia pekerjaan. Namanya freelance. Orang bilang, kalau kita freelance, bekerja jadi menyenangkan. Waktu bisa kita atur sendiri. Kapan bekerja, kapan istirahat, sudah tidak lagi diatur oleh sistem yang kaku. Kita sendiri yang menentukannya. Barangkali karena sedari kecil sampai dewasa kita dihadapkan pada sistem pendidikan yang senang sekali mengatur-ngatur, freelance bagai angin sorga yang lewat di tengkuk kita. Sejuk.

Namun begitu selesai dengan urusan sekolah lalu masuk dunia kerja, kita mendapati ternyata freelance tak seindah taman istana.

Jika kita bicara freelance secara umum dan mengabaikan sedikit jenis freelance yang bayarannya jumbo, nampak sekali freelance adalah tumpuan saat kepepet. Sebagian besar dari kita bekerja freelance karena belum punya pekerjaan tetap atau pemasukan rutinnya tidak cukup untuk hidup. Parahnya lagi, karena satu freelance tak langsung memenuhi kebutuhan dasar, kita jadi mengambil banyak freelance. Jam kerja jadi lebih panjang. Kita makin sering begadang. Bukannya dulu dibilang, jika freelance, kita bebas mau kerja kapan aja, dan istirahat kapan aja? Tapi kok ini malah bekerja setiap saat? Bahkan saat waktunya istirahat?

Belum lagi, kebanyakan freelance tidak ada hitam di atas putih. Tak ada jaminan. Situasinya menjadi tak pasti. Sebetulnya ini bisa diantisipasi jika si pekerja meneliti lebih jauh pekerjaan yang ditawarkan. Tapi kebutuhan hidup seringkali mendesak. Dan itu menuntut kita mengambil pekerjaan dengan cepat.

Apakah freelance sebagai pembebas kelas pekerja sebetulnya hanyalah mimpi yang mustahil? Sudahkah waktunya kita, kelas pekerja, membuang jauh mimpi itu dan kembali menyerahkan tenaga dan pikiran kita ke pasar kerja yang biasanya?

Sebuah perubahan yang luar biasa mendasar memang akan terlihat mustahil hari ini, tapi belum tentu tak ada harapan di hari esok. Termasuk cita-cita freelance, yang lebih suka saya sebut sebagai pekerja bebas daripada pekerja lepas. Lalu apa yang membuat harapan ini punya peluang untuk menjadi kenyataan?

Jawabannya adalah roda industri 4.0 yang mulai bergulir. Orang sering keliru melihat peluang dari industri jenis ini. Barangkali karena kenyang dengan dongeng pemerintah yang bilang bahwa revolusi industri 4.0 datang membawa banyak ancaman. Persaingan akan semakin ketat. Kelas pekerja dituntut menguasai beragam keahlian baru agar tidak tersingkir dari dunia kerja. “Belajar dan berlatihlah dengan keras. Jangan malas. Jika tidak, kalian (kelas pekerja) akan kehilangan pekerjaan. Dan akan bertahan hidup dengan menjadi freelance (termasuk pekerja kontrak) yang nasibnya tak jelas,” begitu kira-kira kata pemerintah.

Menguraikan tantangan memang perlu. Tapi menjadi tak bijak jika hanya dibuat untuk menakut-nakuti, dan menutupi kesempatan.

Peluang di era industri 4.0 bagi pembebasan pekerja memang perlu diurai dengan panjang dan rinci. Tapi penyederhanaannya kira-kira begini. Kita sama-sama tahu di masa kini, apa-apa jadi serba otomatis. Gerbang tol tinggal tempel kartu. Buka rekening bank tinggal ketuk-ketuk layar hape. Bikin logo tinggal klik. Proses ini tak lagi membutuhkan manusia. Robot yang mengerjakannya. Kalau begitu, ya sudah, biarkan robot-robot ini bekerja. Robot palang pintu tol bekerja untuk penjaga pintu tol. Robot finansial bekerja untuk orang yang bekerja di bank. Robot pembuat logo bekerja untuk para desainer grafis. Kasarnya begitu. Efisiensi semacam ini secara ekonomi cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mantan pekerja dan pengangguran. Kelas pekerja punya penghasilan tetap, tanpa bekerja.

Mungkin ada yang bertanya-tanya, orang kalau dikasih duit tanpa bekerja bukannya malah jadi pemalas? Ow… kita perlu cek asumsi ini. Benarkah memang demikian? Soalnya, menurut penelitian terbaru dari Semeru Institute, orang yang dikasih Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak kemudian menjadi malas. Orang tetap bekerja. Orang tetap melakukan hal-hal yang ia suka. Ya… intinya orang bisa melakukan hal lain selain bekerja.

Jika gaji tetap tanpa bekerja ini benar-benar terwujud, si penjaga palang pintu tol, pekerja bank, dan desainer grafis barulah bisa menjadi freelance yang kita cita-citakan. Dalam arti, bekerja karena pengen. Bukan bekerja biar bisa hidup.

Kategori
Politik

Mahasiswa Teknik Seluruh Indonesia, Berpolitiklah!

Dulu, di tahun kedua aku kuliah, ada kuliah umum salah satu matakuliah yang mendatangkan alumni sebagai pembicara. Seluruh mahasiswa diwajibkan hadir. Jadi aku pun hadir.

Namun, karena malam sebelumnya begadang, aku tidak terlalu memperhatikan omongan si pembicara. Tapi ada satu kalimat yang tiba-tiba menarik perhatianku. “Seorang insinyur jangan alergi politik! Karena setiap keputusan dalam bidang teknik ditentukan oleh kebijakan politik!” Begitu kata si pembicara. (Bagi kawan yang mendengarnya juga, mohon koreksi apabila kalimatnya salah).

Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku hingga hari ini…

Satu semester sebelumnya, aku baru bergabung dengan organisasi di bidang sosial politik. Jadi, sebetulnya aku telah terpapar dengan aktivitas politik. Walaupun aku masih ogah-ogahan waktu itu. Sebab aku masih menganggap politik hanyalah tentang perebutan kekuasaan, politik praktis, saling sikut, saling tikung, dan hal-hal menjijikkan lainnya.

Seminar yang kuceritakan tadi sungguh telah membuka pikiranku. Ternyata penerapan bidang ilmuku juga dipengaruhi politik! Bagaimana aku bisa acuh?

Tahun-tahun berlalu. Kini aku sudah berada di penghujung masa kuliah. Seperti mahasiswa akhir pada umumnya, aku mulai gelisah. Apalagi waktu itu sedang ada isu pembangunan prasaran transportasi di provinsi tempatku menuntut ilmu. Dalam proses pembangunannya, terjadi konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Peristiwa ini semakin membuatku gelisah.

Dari pelajaran di kelas, aku paham bahwa infrastruktur yang memicu konflik lahan ini perlu dibangun karena yang ada sudah tak lagi mampu menampung penumpang yang makin padat. Namun juga aku tahu dari pengalaman dan bacaan, pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan aspek sosial.

Sungguh pusing kami waktu itu mencari trase (jalur) terbaik dalam matakuliah geometri jalan, gara-gara menerobos kuburan dan pemukiman warga. Tapi kenapa pada pembangunan proyek ini bisa sampai terjadi konflik? Bukankah perancangnya adalah insinyur-insinyur terbaik negeri ini?

Jawaban pun kudapat, walau hanya kata seorang teman dan masih kupertanyakan kevalidannya. Prasarana tersebut telah memiliki beberapa opsi lokasi dan yang dipilih itu bukan opsi terbaik berdasarkan aspek sosial. Sasus yang kudengar, masalah keuntungan wilayahlah yang menyebabkan dipilihnya lokasi itu.

Dari informasi tersebut aku semakin sadar. Politik memang tidak memengaruhi tulangan beton yang akan digunakan. Namun lebih besar dari itu, dampak sosial pada masyarakat akibat kerja-kerja insinyur ditentukan olehnya. Keputusan politiklah ujung tombaknya. Oleh karena itu, aku serukan pada para insinyur dan calon insinyur yang sadar akan kemanusiaan: berpolitiklah! Kalau tidak karya-karya yang kau pikir mulia itu hanya dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kuasa untuk mengambil keuntungan.

Kategori
Society

Kaum Muda yang Berpikiran Segar, Mari Bersatu!

Sebelumnya aku tak tahu ia siapa. Pemandu acara PPSMB Teknik UGM memperkenalkannya sebagai pelopor mobil listrik nasional. Ia diundang sebagai pembicara di depan barisan mahasiswa baru teknik, termasuk diriku.

Aku tidak ingat ia bicara apa. Yang kuingat, nampaknya ia tak terlalu bersemangat menjawab pertanyaan dari mahasiswa baru. Sampai kemudian ada yang bertanya begini: kalau kami sudah bekerja keras untuk menemukan inovasi dalam bidang teknik, lalu terbentur dengan persoalan politik, bagaimana?

Begini ia membuka jawabannya, “Nah, pertanyaan ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi.” Kalimat selanjutnya aku lupa persisnya. Tapi kira-kira singkatnya seperti ini, “Tidak usah mikirin politik. Kalian berkaryalah dengan tekun.” (Koreksi kalau aku salah, bagi yang mendengarnya juga).

Sampai beberapa bulan kemudian, aku mengamini perkataannya. Ngapain juga ikut-ikut mengurusi politik. Aku kan kuliah teknik. Setiap orang sudah punya perannya masing-masing. Jika setiap orang menjalankan perannya dengan baik, maka dunia ini akan semakin cepat mencapai cita-cita bersama. Aku ingin mempelajari bidang ilmuku secara sungguh-sungguh. Dan tak perlu ambil pusing dengan bagian orang lain, termasuk politik.

Sejujurnya aku tidak tahu kapan dan di momen apa mulai meragukan omongan si pelopor mobil listrik nasional. Bisa jadi memang tidak ada momen spesial yang mengubah pandanganku. Prosesnya berangsur-angsur.

Kini aku percaya, tanpa politik, penerapan ilmu-ilmu teknik akan sulit berdampak luas. Uji coba inovasi teknik di sebuah desa memang bikin kagum, dan tidak ada salahnya. Namun, jika terus dilakukan oleh komunitas-komunitas kecil, tanpa ada peran aktif negara, maka hanya sebagian kecil (bahkan sangat kecil) kelompok masyarakat saja yang menikmatinya.

Mengapa? Karena yang punya perangkat lengkap itu negara. Dengan dukungan birokrasi negara yang gemuk dan anggaran yang jumbo, negara bisa menerapkan kegiatan yang dampaknya sangat luas.

Pekerjaan rumahnya memang besar. Karena saat ini, citra ilmu teknik cukup buruk apalagi di benak masyarakat terdampak pembangunan. Ilmu teknik kerap dituding menjadi alibi penguasa dalam melaksanakan proyek-proyek yang tidak sensitif pada kemanusiaan. Jalanan macet, kata ilmu teknik via bibir penguasa: bangun jalan tol. Ada potensi gelombang laut tinggi, kata ilmu teknik via mulut penguasa: bangun tembok. Lahan hunian sudah sesak, kata ilmu teknik via lidah penguasa: reklamasi pantai.

Pola penyelesaian masalah seperti di atas merebut banyak ruang hidup rakyat. Belum jelas memang apakah dampak positifnya jauh melampaui efek negatifnya. Tapi perut yang lapar tidak bisa menunggu. Rakyat yang kena efek negatif berjuang untuk hidupnya setiap hari.

Beberapa kalangan menyimpulkan, deretan masalah pembangunan ini karena pengambil keputusan didominasi orang-orang dengan pola pikir teknik, juga ekonomi. Akibatnya, pembangunan nasional tidak menempatkan manusia sebagai pertimbangan utama.

Namun menurutku, justru karena orang-orang yang punya sudut pandang segar dalam ilmu teknik belum menjadi wajah pemerintahan. Mereka ini belum punya kendali dalam pemerintahan, sehingga berbagai keputusan pembangunan terus mengacu pada konsep teknik yang sudah kedaluwarsa.

Zaman sudah maju. Di berbagai belahan dunia, ilmu teknik berkembang pesat. Teori-teori yang sudah basi dan terbukti tak efektif, dibuang ke bak sampah lalu diganti teori yang lebih manjur.

Misalnya di bidang transportasi. Negara-negara macam Amerika dan Korea Selatan pernah keranjingan membangun jalan tol tiap ada sumbatan aliran kendaraan. Mereka dulunya percaya jika jalan macet, berarti jalan tidak cukup lebar untuk menampung kendaraan. Jadi bangunlah terus jalan sampai pertumbuhan jalan baru lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah kendaraan. Salah satu kota di Korea Selatan, Seol, bahkan pernah membuat jalan layang di atas sungai!

Kini mereka mulai insyaf. Beberapa jalan tol di negeri mereka sudah dihancurkan. Sebab mereka sudah meresapi teori baru, yang menyatakan bahwa semakin kau membuat jalan baru, orang akan semakin pengin ke mana-mana membawa kendaraan pribadi, dan selanjutnya akan mendorong orang-orang membeli kendaraan baru.

Patut dicatat, perubahan kebijakan di Amerika dan Korea Selatan itu tidak hanya dipengaruhi oleh setumpuk penelitian orang-orang teknik tentang transportasi yang dipublikasikan di jurnal ilmiah lalu sudah. Perubahan besar-besaran terjadi saat ada keputusan politik. Orang-orang teknik yang punya pemikiran baru ini punya suara di dalam pemerintahan, sehingga bisa mempengaruhi arah pembangunan.

Indonesia kini sudah banyak memiliki cendikia teknik yang pikirannya lebih terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru. Apalagi mereka adalah kaum muda yang di zaman ini melihat dunia dengan cara yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Tinggal kita bersama-sama, di bidang masing-masing, merebut suara kekuasaan agar tidak terus menerus terjebak di kubangan yang sama. Jangan sampai kendali kekuasan jatuh pada orang-orang yang tubuhnya doang muda, tapi isi kepalanya tidak bergerak ke mana-mana.