Kategori
Politik

Masuk Hari Tenang, Menimang Pilihan di TPS

Inilah fase sejarah pemilihan kepala daerah yang begitu banyak drama politiknya.

Babak demi babaknya bisa membuat hidup rakyat berada di dua pilihan, hidup susah atau hidup bahagia kelak paska coblosan pada 9 Desember 2020.

Nasib rakyat ditentukan pada pilihan sadar, ketika mencoblos di Tempat Pemungutan Suara.

Kenapa banyak drama politik? Semua tentu ingat dan paham kondisinya. Ada pandemi, ada wabah yang mematikan sedang hadir dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia.

Opsinya, pilkada ditunda atau terus dilangsungkan dengan beberapa prasyarat, untuk memastikan rakyat selamat. Terbebas dari penyakit menular dan penyelenggaraan pilkada harus dipastikan mematuhi protokol kesehatan.

Pemerintah sudah membuat keputusan berani, bersejarah untuk pertama kalinya pilkada diselenggarakan dalam kondisi situasi pandemi. Jelas keputusan yang menimbulkan reaksi kuat, di satu sisi menolak apapun alasan yang diajukan.

Misalnya, gugatan datang dari Busyro Muqodas dkk. Mereka mengajukan gugatan ke PTUN. Penggugat meminta majelis hakim menyatakan tindakan Mendagri, KPU dan Komisi II DPR sebagai perbuatan melanggar hukum. Tidak ada jaminan pilkada bebas dari potensi hadirkan klaster baru, penyebaran wabah.

Di sisi yang lain, Ajang pilkada oleh Mendagri Tito Karnavian bisa jadi sarana edukasi kesehatan dalam tiap kampanye paslon.

Pemerintah berikan ketegasan, proses pilkada bisa berjalan seiring mengedukasi publik untuk kesadaran pentingnya #cucitangan atau hidup bersih, #pakaimasker saat beraktivitas di luar rumah. Tentu saja #jagajarak jadi cara terbaik menjalankan pencegahan dari paparan COVID-19.

***

Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Pilkada diselenggarakan di 270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Proses kampanye, sosialisasi visi dan misi paslon kini tengah bergulir dan sudah mendekati masa akhir pada 5 Desember 2020 atau hari Sabtu ini.

Di Jawa Timur, dari 19 titik kabupaten dan kotamadya yang selenggarakan pilkada, berdasarkan keterangan Bawaslu Jatim, Aang Kurniafi menjelaskan dari 42 paslon semuanya pilih metode tatap muka. Bahkan Bawaslu Jatim menyoroti ratusan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan. Rasanya kasus sejenis jamak dan mudah ditemui di daerah lain.

Dominasi kegiatan kampanye kegiatan tatap muka. Ada pilihan lain berkampanye daring, namun opsi ini jarang sekali yang gunakan. Alasan teknisnya berkait kendala sinyal misalnya. Semua juga mahfum bahwa tidak seluruh daerah mudah akses internet, masih banyak area blankspot.

Choirul Anam, Ketua KPU Jatim berupaya meyakinkan publik agar bersama-sama mewujudkan pilkada sehat. Sebanyak 37 ribu petugas wajib menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.

Ini secara ketat dijalankan baik saat penyerahan form C-6, penyampaian pemberitahuan undangan. Saat hadir di lokasi, cuci tangan, pakai masker dan secara khusus di tiap TPS disediakan masker medis 150 pcs, cek suhu tubuh dilakukan.

Simulasi coblosan juga sudah dijalankan dengan prosedur ketat penerapan protokol kesehatan.

***

Memasuki masa tenang seiring berakhirnya masa kampanye, menjadi saat yang krusial dan penting. Inilah kesempatan yang baik untuk menimang dan memantabkan pilihan.

Mana paslon yang benar-benar pas untuk dicoblos di TPS. Rakyat punya kuasa penuh, memberikan dukungan untuk paslon yang layak jadi pemimpin atau sebaliknya.

Memutar fakta dan peristiwa drama pilkada, sudah ada paslon peserta pilkada yang positif COVID19. Ada yang berhasil sembuh ada juga yang akhirnya meninggal. Ada kabar duka dari Banggai Laut, calon wakil bupatinya jadi korban kecelakaan laut, tenggelam kala hendak berkampanye. KPK pun ikut mewarnai pilkada di sana dengan melakukan OTT kepada petahana.

Pilkada jalan terus, tinggal selangkah lagi prosesnya yaitu pemilihan langsung di TPS. Ringkas memang istilahnya tapi justru fase inilah muara beragam drama politik pilkada. Kemenangan atau kekalahan dalam politik adalah hal yang biasa.

Hanya, residu dan ekses pilkada yang perlu dikelola agar rakyat Indonesia bisa menikmati hasil pilihan, merasakan pahit dan manisnya coblosan yang dikerjakan di TPS.

Begitu nanti kotak suara mengumpulkan hasil coblosan, saat dibuka dan dibacakan satu-satu pilihan rakyat, berhamburan juga beragam harapan untuk hidup lebih sejahtera, pelayanan publik yang lebih baik, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, terjamin kebutuhan papan sandang pangan hingga hidup bahagia.

Selamat bersiap memilih, gunakan hak pilih, jangan salah pilih karena satu kali mencoblos, lima tahun akan dilayani. Salah mencoblos,  pemilih cuma bisa gigit jari.

Kategori
Society

Saatnya Menjahit Baju (APD) Sendiri

Saat ribut dan gaduh di negeri ini, negeri sebelah dan sebelahnya lagi sudah siap memproduksi aneka produk. Urusan sandang, salah satunya.

Jadi mereka siap memasok kebutuhan negeri ini, berapapun permintaannya, baik itu pangan dan sandang. Soal papan, mereka juga siap mengirimkan aneka kebutuhan untuk membangun infrastruktur.

Sungguh ajaib, memang di era tanpa batas seperti saat ini.

Ingat baik-baik ya, hari ini pertarungan dan persaingan bukan hanya dengan tetangga terdekat. Mereka nun jauh di belahan samudera yang lain sudah siap produktif, siap menghasilkan barang kebutuhan strategis yang diperlukan oleh rakyat Indonesia.

Iya, jumlah penduduk Indonesia itu pasar terbaik aneka komoditas. Untung 1 rupiah saja, bisa berlipat kali jumlah penduduk sudah untung.

Jadi, yang masih suka ribut, sebetulnya lari dari kenyataan bahwa kita ini punya masalah dasar. Suka sekali ribut, gaduh hanya urusan spanduk. Itupun bahan spanduk impor dari negeri gingseng. Jelaslah sebuah kesia-siaan.

Memang benar adanya, tiap bangsa bisa dengan mudah terpukau oleh prestasi orang lain, bangga dan merasa perlu mencontoh beragam aksi tokoh negara sebelah.

Bahkan nun jauh di seberang benua sana, kita fasih membicarakan aneka keunggulan dan kepiawaiannya.

Lupa menjejak kaki di tanah sendiri, menyelesaikan problem hakiki di daerah sendiri, abai dan tidak mau tahu siapa saja yang bekerja penuh semangat di sekitar. Bisa jadi begitu, ya.

Penjahit kita, mesin jahit milik tetangga sendiri sudah lama menganggur, tak ada pekerjaan datang untuk penjahit di negeri gemah ripah loh jinawi ini.

Bisa jadi, memang kita tak perlu baju baru, untuk tampil lebih gagah, lebih cantik. Itu semua tak ada artinya tatkala keselamatan diri hilang gegara terpapar Coronavirus, COVID-19.

Hari – hari ini, yang dibutuhkan alat pelindung diri (APD) karya sendiri saja. Itupun kalau ada biaya dan pesanannya.

Ini soal jahit menjahit, belum urusan lain yang strategis sifatnya. Mendesak kebutuhannya.

Ada yang koyak, terkoyak-koyak baju kebangsaan kita, berlumuran noda kotor. Entah sampai kapan, ini bisa bersihnya.

#ceritapinggirjalan

Kategori
Society

Cerita Rebahan Di Hari Minggu

Awalnya hanya cerita nun jauh di sebuah negeri, berjarak ribuan kilo jauhnya.  Orang-orang melantunkan ayat-ayat dari kitab suci yang dibaca bergantian, disimak dengan seksama lewat gadget. Itulah kisah dari negeri China. Di saat bersamaan, hadir kabar adanya virus mematikan. Namanya COVID-19.

Ternyata bukan hanya kabar saja yang datang begitu cepat via gadget,  paltform digital. Tak berapa lama, penyebaran virus sampai juga ke Indonesia.

Bahkan, keluarga sendiri ada yang mengalami dan terpapar virus. Semua hal berubah cepat, semua orang belajar cepat, beradaptasi.

Ada yang sampai kini menyangkal, menyatakan tidak perlu takut soal virus ini dengan sandaran keyakinan agama dan Tuhan.

Pengetahuan kedokteran, base evidence ditolak mentah-mentah oleh kelompok orang yang lebih percaya hidup dan mati sudah ada takdirnya.  Tidak perlu takut berlebihan, percayakan semua kepada Maha Pencipta, hidup jadi tenang.

Masalahnya tidak sederhana seperti itu. Ini wabah, pandemi yang membutuhkan respon perilaku agar penularan lebih masif bisa dicegah. Kesehatan tidak mengenal agama, suku, bangsa dan warna kulit.  Pelayanan kesehatan adalah hak dasar bagi setiap orang. Ini urusan kemanusiaan.

Jujur saja, melihat tayangan televisi, liputan media asing dalam membingkai penyebaran penyakit menular dari China secara kasat mata,  bisa dengan mudah kita kenali keberpihakan pemilik media, para pengendali newsroom di tiap institusi penyiaran atau media massa.

Bersyukur saja, di era digital begini, informasi tunggal tidak berlaku dan diistimewakan.

Siapapun bisa menjadi sumber berita secara serta-merta, lewat status medsos, postingan dan tulisan, opini pribadi yang bisa dilipatgandakan pesannya.

Sangat mudah, pesan berpindah dalam aneka platform media sosial. Termasuk soal COVID-19.

Respon tanggap darurat, yang awalnya hanya bisa dilihat di layar kaca,  kini hadir kasat mata. Lalu lalang ambulan pengangkut jenazah dengan pengawalan polisi, jadi penanda bahwa itulah pasien yang meninggal karena terpapar virus.

Angka kematian, angka jumlah yang OTG, angka suspect, angka kesembuhan paska perawatan dan daya tampung rumah sakit/faskes kini di beberapa daerah memasuki tahap krisis. Butuh segera diantisipasi, butuh lebih banyak relawan tenaga kesehatan guna memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap prima. Mereka yang sakit,  bisa terlayani.

*****

Cerita rebahan di hari minggu begini, bisa mengalir ke mana saja. Berseliweran pesan respon aksi tentara menurunkan spanduk bergambar Habib Rizieq lalu berbuih ragam pemberitaan sikap Pangdam Jaya, yang menyatakan bubarkan saja FPI. Lalu. kita heboh oleh hadirnya artis Nikita Mirzani melawan pimpinan FPI yang baru kembali ke tanah air.

Sungguh, ada satu moment peristiwa yang membuat sedih, nggrantes jeru banget. Kala mendengar adanya aksi dari sekelompok orang yang membunuh, menghilangkan nyawa saudara sendiri.

Kabar dari Sigi, Sulawesi Tengah membuat duka dan luka bagi Indonesia. Bagaimana mungkin, saat energi bangsa ini difokuskan untuk membebaskan rakyatnya agar selamat dari terpaparnya penyakit menular,  malah ada aksi pembunuhan keji berlatar kebencian, aksi teror yang jelas berlawanan dengan akal sehat. Menghabisi nyawa orang lain, apapun motifnya adalah bentuk kejahatan.

Menuliskan cerita di hari Minggu sembari rebahan kala hujan deras di luar, mencatat detail dan ingatan soal betapa pentingnya bahasa kemanusiaan harus selalu disuarakan, dimenangkan.

Apapun jalannya, bagaimanapun caranya. Asal kita semua tetap sehat,  waras. Tidak larut dalam selubung jubah palsu. Lawan aksi teror,  apapun bentuk baju dan gerakannya. Termasuk virus intoleran tak boleh punya ruang di negeri ini.

#ceritapinggirjalan
#isupublik

Kategori
Society

Setelah Tulisan, Lahirlah Peradaban Film

*Setelah tulisan, lahirlah peradaban film*

Ini bukanlah sekedar hal yang rutin, tapi bentuk ekspresi semangat kebersamaan, produktif di kala situasi sulit menggelayut dalam keseharian.

Jogja NETPACK Asian Film Festifal bagi saya pribadi, sangat menggembirakan mengikuti aneka venue dan aktifitas di dalamnya.

Cinema, kine forum ini sekarang hadir lagi di tengah masa pandemi Covid-19 masih membuat banyak orang khawatir. Lebih banyak #dirumahsaja #jagakarak #pakaimasker adalah hal bijak yang sering disuarakan.

Urusan menonton film, berada di gedung bioskop, di ruang gelap itu, tentu ada kondisi yang mewajibkan kita patuh standar protokol kesehatan.

Saat menonton film itu membuat kita terisolasi atau secara sukarela mengisolasi diri di ruang gelap. Di bioskop, perlu dibatasi, agar tidak menjadi super spreader penyebar wabah penyakit.

Bersyukurlah, tahun ini JAFF juga menyediakan kanal digital untuk penonton, agar bisa akses film seni, film pendek dan film kompetisi yang telah dilakukan kurasi oleh juri.

Tahun lalu, JAFF hadir dengan tema disrupsi, merespon aktivitas digital, zaman serba digital dan sikap manusia atas situasi tersebut. Tahun ini, agaknya JAFF hendak mengingatkan hal dasar dari sinema, KINETIK.

Sebelum jauh membahas sejumlah aktivitas, film apa saja yang pantas jadi terbaik pilihan juri, pilihan komunitas, ada baiknya menengok balik sejarah perjalanan gelaran festifal film yang sudah berlangsung 15 tahun ini.

JAFF pertama kali hadir, di Yogyakarta, setelah ada bencana gempa besar pada 2006. Mengingat masa konsolidasi kepanitiaan penyelenggaraan festival pada tahun itu, rasanya sulit merealisasikan hal sepele, soal tontonan film.

Yogyakarta tengah sibuk merehabilitasi korban bencana gempa bumi, ada banyak agenda pembangunan fisik rumah dan pemulihan usaha perekonomian rakyat. Pendek kisah, rakyat sedang susah, apa sempat menonton film dan apa perlunya itu.

Garin Nugroho, Budi Irawanto, adalah duet sineas dan akademisi yang punya minat pada film alternatif, film pendek dan kesamaan sebagai cinephilia. Mereka ini bertemu dengan anak-anak muda yang punya semangat sama, memiliki ruang bertemu, ruang percakapan dan ruang tontonan bagi karya karya film yang inspiratif, reflektif dan film seni.

Semua bersepakat untuk mewujudkan, menghadirkan festival yang bisa jadi ruang pertemuan banyak komunitas, hobi, kreator film, mahasiswa, seniman, orang biasa, volunteer dll akhirnya benar benar hadirkan festival.

Garin Nugroho memberikan alasan sederhana. Orang susah butuh tontonan juga, tak sekedar yang bisa menghibur tapi sekaligus bisa belajar dari orang lain, komunitas lain, karya seni film dari negara lain. Sekaligus bagaimana mengapresiasi karya seni film pendek, persona yang berkontribusi dan memiliki jasa bagi pengembangan perfilman Indonesia terkini.

Semangat indie, independent dalam berkarya, produksi seni film yang puitis, yang reflektif, alternatif akhirnya hadir di layar perak titik penyelenggaraan festival. Di desa, digelar misbar nonton bareng film, selain itu digelar juga acara nonton film di Gedung Societet Militer. Digelar kelas diskusi bersama maestro seni dan aneka acara yang membahas film, sinema dari beragam perspektif sesuai tema.

Kalau di masa lalu, layar perak digelar untuk rakyat di desa kini layar JAFF ke-15, hadir di 15 kota di Indonesia. Jelas, ada kemajuan besar soal pilihan lokasi pemutaran film festival ini.

Sudah banyak kreator film lulusan JAFF yang kini punya karya film pendek dan feature film moncer, dikenal oleh dunia luas. Mereka ini, generasi perfilman yang akrab dengan digital, mudah adatif terhadap perubahan zaman.

Semakin meluasnya titik layar festival JAFF, bagian dari energi baik untuk menumbuhkan perfilman nasional, mendorong lahirnya kreator industri perfilman baru.

HIDUPKAN LAYAR BIOSKOP DI DAERAH

Apresiasi karya seni penting untuk selalu dihadirkan. Di tengah bising dan riuhnya pemilihan kepala daerah, dengan pro kontranya, rakyat Indonesia butuh oase, butuh hiburan yang bergizi bagi alam pikir warga negara yang sehat.

Menonton film, kini tak lagi harus ke bioskop. Di 15 tahun penyelenggaraannya, festival film ala JAFF, bisa membuka selubung kreatif. JAFF hadir di 15 kota.

Hal yang menggembirakan adalah akan lebih banyak layar bioskop, layar perak di daerah yang bisa segera hidup lagi. Kapan kira-kira bisa mewujud?

Selamat menonton, selamat jadi bagian sejarah penyelenggaraan festival film. Layar perak di bioskop, termasuk gedung bioskop di nusantara ini sudah lama mati. Semoga bisa hidup lagi dan menghadirkan tontonan film berkelas.

Di era digital, semua orang bisa jadi pembuat film. Begitu mudahnya. Asal mau sedikit repot editing, shoot pakai kamera HP, bisa jadi tontonan. Meski untuk hasilkan film seni, tak semudah itu. Nah, forum film model JAFF, adalah ruang tempat belajar. Di titik inilah, patut dicatat betapa berharga dan pentingnya JAFF hadir, jadi sejarah dinamika festival sinema tanah air.

#ceritapinggirjalan
#JAFF
#JogjaNETPACK

Kategori
Politik

Panggung Politik, Aktor dan Narasinya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menyoroti soal korupsi kepala daerah, karena kebetulan memang tengah ada pilkada serentak di 270 kota/kabupaten/provinsi. Salah satunya warning kepada calon kepala daerah yang bermasalah, petahana tidak boleh bermain curang memanfaatkan jabatan yang dimiliki, juga seruan agar rakyat tidak salah pilih saat pilkada digelar nanti.

Saya secara pribadi menunggu aksi konkret KPK khusus untuk calon kepala daerah ini. Di putaran pilkada serentak sebelumnya ada aksi KPK menangkap kepala daerah yang bermasalah hukum.

Rakyatlah yang kini memiliki otoritas penuh guna memberikan dukungan atau menghukum seluruh calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum, cacat moral, dan seterusnya.

Nah,  di sinilah akar masalahnya.

Jelang akhir masa kampanye sosialisasi visi dan misi paslon, suatu kondisi ideal bagi rakyat untuk mengetahui, membaca, menyimak, menimbang hingga akhirnya memutuskan calon mana yang pantas dipilih oleh rakyat di TPS, banyak dikaburkan, tertutupi atau tehalangi oleh lapis dan selubung informasi palsu (hoax), ujaran kebencian, fitnah dan tentu saja propaganda yang berlimpah.

Hal yang biasa saja, kala terjadi riuhnya politik, dinamika opini,  grenengan politik, glenak-glenik politik, obrolan, gosip politik, juga aneka info masalah politik berlimpah di masa pilkada. Ada pahlawan politik dan penjahat politik yang berebut tempat untuk tampil di panggung.  Menggoyang panggung politik.

Satu waktu, usai terpilihnya Presiden Joko Widodo, mantan kepala daerah di Solo kala itu tengah jadi perbincangan hangat nasional. Semua terkesima dan terpukau dengan apa saja yang dilakukan oleh mantan Walikota Solo itu.  Sosoknya sederhana, populer dan sering dikenal banyak membuat orang senang, setuju dengan apa saja yang dilakukan.

Ada banyak kisah yang bisa diceritakan sehabis bersinggungan secara langsung dengan Joko Widodo, sebelum naik panggung nasional.  Sekarang pun, masih belum semua kisah tersebut mengisi ruang publik, obrolan rakyat.

Ada banyak hal yang jadi ‘untold stories‘. Apa itu? Kisah-kisah rahasia yang bisa jadi hanya Joko Widodo dan Tuhan saja yang tahu.

Salah satu kisah yang bisa disimak dengan jenaka tentu saja soal pernyataan Pratikno, kala jadi Rektor UGM. Ini hanya humor dan guyonan di antara rektor perguruan tinggi negeri. Institut Teknologi Bandung sudah memberikan lulusan terbaiknya untuk jadi Presiden RI, Soekarno sang proklamator. Rektor dan sivitas akademika boleh berbangga soal ini.  Institut Pertanian Bogor sudah meluluskan doktor, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI.

Nah, Pratikno yang masih menjabat Rektor UGM di hadapan sivitas akademika Fakultas Kehutanan membuka kisah bagaimana Joko Widodo bisa naik panggung politik nasional.

ITB sudah menyumbangkan alumni jadi pemimpin RI, IPB memberikan alumninya jadi Presiden RI. UGM cukup sarjananya sajalah yang jadi Presiden.  Sarjana Kehutanan, bukan sarjana Fisipol yang lebih paham soal politik. Kisah soal ini, bisa disimak di sini.

Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjabat Ketua Alumni Gadjah Mada, KAGAMA memberi panggung kepada seorang kepala daerah, notabene adalah alumni Kagama, Joko Widodo untuk berkisah bagaimana memimpin Solo.

Sri Sultan Hamengku Buwono X berbagi panggung untuk Joko Widodo dalam rangka memberikan solusi bagi masalah kebangsaan di tanah air.

Saat memutar kembali ingatan, rekaman lawas soal polah tingkah dan isi obrolan, Joko Widodo sudah jadi bintang panggung. Jenaka, humoris dan membawa kegembiraan bagi banyak audiens. Joko Widodo benar-benar memanfaatkan panggung yang diberikan kepada dirinya untuk menyampaikan hal-hal baik yang pernah dikerjakan di Solo. Termasuk sikap rakyat Solo, merespon kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu hal, tentu saja memindahkan pedagang pasar dengan pawai. Hal lain, tentu saja dengan gaya orang Jawa, rendah hati, orang biasa saja.  Seloroh, ajudannya sering dikira sebagai Joko Widodo, sang walikotalah yang mengundang derai tawa.

Nah, kini panggung yang sama, panggung politik nasional tengah menghadirkan aktor dan narasi berisikan drama politik kekuasaan yang mirip-mirip situasinya. Tak sepenuhnya sama tentu saja.

Saat Joko Widodo mulai naik panggung, Susilo Bambang Yudhoyono memasuki fase kedua kepemimpinan. Ada ruang kosong yang harus diisi oleh sosok baru.

Apa yang terjadi hari ini?  Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap salah satu menteri Joko Widodo. Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang dilantik oleh Joko Widodo. Aksi penangkapan terjadi di saat sorotan terhadap KPK yang dianggap melemah, juga sikap Joko Widodo terhadap lembaga anti rasuah ini tengah dipertanyakan.

Politik adalah seni (berkuasa), berpolitik terhubung juga dengan momentum. Politik adalah aksi, politik adalah soal negosiasi.

Politik memiliki aktor, drama dan narasi. Inilah masa gelaran aneka drama dan narasi kebangsaan sebenarnya. Masa paling tepat menanamkan sikap dan pitutur untuk edukasi dan pedoman rakyat dalam memilih calon pemimpin, memilih calon kepala daerah yang benar-benar layak dipilih.

Ada banyak aktor baru, dalam masa paruh kedua Joko Widodo memimpin.  Ada drama baru yang tengah hadir, babak demi babaknya. Endingnya?  Mari simak bersama-sama.

Di salah satu group WA, yang saya ikuti, iseng saja saya bagikan pernyataan jenaka. Bukan apa-apa, sekedar mengingatkan pentingnya sarapan pagi. Meski di negeri kita, negeri yang gemah ripah loh jinawi ini sudah berlimpah bahan pangan, masih ada saja yang tidak bisa makan, tidak mampu sarapan. Kenapa sarapan pagi penting? Biar kuat ngadepi kasunyatan, biar kuat berhadapan dengan kenyataan.

Kenyataan seperti apa? Ada rasa baper, tatkala menyimak tingkah-polah para calon kepala daerah yang hadir.

Saya seperti kebanyakan rakyat calon pemilih di TPS, tengah menimbang dan menimang, mana calon terbaik yang ada untuk saya coblos.

Kotak suara di TPS, kelak akan memberikan isi dan hasil narasi beragam hal kala dibuka, usai kita, para pemilih memanfaatkan hak pilih dengan mencoblos di TPS.

Pilkada tahun 2020, tinggal menghitung hari. Tak bisa lagi klaim dukungan massa besar jadi alat gimmick politik sebab di saat yang sama pandemi hadir.

Jadi, sudahkah menetapkan pilihan?

Apakah soal komitmen anti korupsi paslon, jadi pertimbangan memilih di TPS?

Sembari sarapan, bolehlah simak lagu berbahasa Jawa yang ditembangkan Wadjinah, Kuwi opo Kui.  Siapa tahu bisa bantu, jadi mantapkan pilihan.

#ceritapinggirjalan
#isupublik
#pilkadaserentak

Kategori
Beranda Politik Transportasi

Solusi Masalah Nasional Ada di Daerah

Satu waktu, saya berada di lapangan Blang Padang, Aceh. Saya ikut menyimak bagaimana Muktamar Muhammadiyah berlangsung, bertemu dengan penjual stiker yang (konon) selalu hadir dalam acara-acara besar.

Heran juga, kok hanya jualan stiker bisa keliling Indonesia dengan dagangan yang sepele. Toh, semua orang bisa berjualan stiker.

Saya juga sempat merasakan bagaimana “hidup” di jalanan lintas Sumatra di atas roda bus AKAP lintas pulau. Menikmati pergantian waktu dengan lagu dangdut dari satu kaset saja, sehingga hapal lirik lagu yang mengiringi perubahan waktu di sepanjang perjalanan.

Sungguh, perjalanan memberikan pengalaman yang terekam kuat di memori. Ada beragam bahasa, budaya, rasa kuliner dan tentu saja saujana alias bentang alam yang indah menyajikan hal baru, pemahaman baru dan kesadaran baru. Inilah negeriku, negeri yang memiliki keragaman, perbedaan, keberagaman. Negeri yang memiliki rentang jarak si kaya dan si miskin.

Di lain kesempatan, saya mendapatkan pengalaman bertemu dengan bahasa dan penutur yang berbeda. Membuat rasa perlunya belajar memahami aneka bahasa dan ekspresi dalam berkomunikasi.

Lewat perjalanan singkat dengan berbagai moda angkutan, berangkat dengan naik kapal laut dan menelusuri perjalanan darat di Sumatera, beberapa waktu lalu menyisakan kenangan dan ingatan.

Bangsa ini, melewati masa dan fase penting untuk mengelola keberagaman yang ada. Ada hal yang membuat semua yang berbeda menjadi bersatu.

Urusan beda pilihan menu makanan dan kebersamaan di meja makan atau kenduri untuk memohon dapat keselamatan dunia dan akhirat adalah hal biasa.

Ini baru soal makanan. Di sepanjang jalan lintas Sumatra bisa ditemukan perbedaan atap khas yaitu seng dan di Jawa dengan genteng tanah liat.

Di waktu yang lain Sulawesi Selatan,  menikmati kopi di Wajo,  mendengarkan obrolan warung kopi soal politik dan urusan keliling dapur. Jalur kereta api baru sampai Baru, itu entah apa kabarnya saat ini.

Makanlah olahan ikan yang lezat di Mimika, Timika, Papua. Ada kota modern Kuala Kencana, di sana tak jauh dari lapangan golf. Air bersihnya bisa langsung diminum. Ada juga pasar rakyat tempat mama-mama jualan hasil bumi dengan berjalan kaki.

Jangan bicara soal angkutan umumnya. Ada angkutan umumnya. Namun, terminalnya sepi dari aktivitas. Mobil angkutan umum hingga ke pelosok jauh dari kondisi ideal. Kalau menulis #ceritapinggirjalan bisa menemui mama-mama Papus jalan ke pasar untuk menjual petatas dan hasil bumi sayuran aneka rupa juga buah-buahan di sore hari.

Di masa pandemi, banyak dari kita terpaksa #dirumahsaja #jagajarak #pakaimasker. Namun kita terusik juga oleh minimnya kesadaran perubahan perilaku #hidupsehat.

Ada banyak kisah yang berhamburan di masa pemilihan kepala daerah, termasuk masalah lama yang bermunculan lagi. Mari jalan-jalan sejenak ke pelosok di luar Jakarta, di luar narasi newsroom media mainstream alam pikiran orang pusat. Mari nikmati dunia pelan, dunia milik orang biasa yang bersahaja.

Sampean sudah pernah ke Sumenep, mendengarkan kokok ayam gaoknya? Kalau belum mari sama-sama dolan sebentar ke daerah, bukan sebagai pejabat yang melakukan kunker.

Simak debatnya di pilkada Sumenep, asyik juga. Paslon 02 menawarkan pembangunan bandara, paslon 01 bilang akan menghubungkan pulau yang ada dengan angkutan pesawat. Keren ya?

Ada 270 pilkada, eman rasanya kalau hanya bicara masalah di pusat kuasa. masalah nasional beres kala masalah daerah, hadir solusinya.

Solusi apa yang penting dihadirkan, dijanjikan oleh para calon kepala daerah?

***

Rasanya kembali memastikan hadirnya pemenuhan hak-hak dasar bagi rakyat di daerah masih relevan diajukan. Hak dasar apa saja yang butuh segera diberikan?

Soal ini tentu tiap daerah punya karakter dan kebutuhan solusi kebijakan yang berbeda.

Semoga, momentum gelaran hajatan pilkada serentak benar-benar menghadirkan kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat. Pemimpin yang memudahkan urusan rakyat mengakses dan mendapatkan hak-hak dasarnya.

Selamat memilih pemimpin daerah, semoga pandemi segera berlalu. Kita semua bisa leluasa lagi beraktivitas. Bangkit dari dampak keterpurukan.

Kategori
Politik

Wani Perih, Berani Memilih

Ada 270 pilkada di Indonesia, sementara di layar televisi kita, yang dominan disajikan adalah ulasan pilpres di negeri adikuasa. Trump dan Biden bisa jadi adalah nama yang lebih akrab bersemayam di alam pikiran.

Ajaib ya?

Bagaimana dengan pengetahuan publik soal pilkada di masing-masing daerah? Sepi dan sunyi dari peliputan masif media elektronik di tanah air.

Cobalah iseng untuk memulai percakapan, apa saja isi visi-misi para kandidat kepala daerah di tempatmu, ajak bicara orang di sekitar soal harapan apa yang dititipkan untuk calon kepala daerah.

Mengenal rekam jejak pemimpin adalah syarat mutlak seseorang menentukan pilihan. Masalahnya di Indonesia, proses demokrasi elektoral berjalan rutin apa adanya ini ternyata tak mendapatkan tempat yang proporsional dalam bingkai media mainstream tanah air.

Ah, ini hanya pernyataan ngawur dan otak atik gathuk saja berkaitan dengan demokrasi elektoral di tanah air. Bisa jadi. Sebab sudah ada segmen khusus berkaitan tayangan pilkada. Ini hanya soal keterbatasan durasi segmen tontonan di media nasional.

Apakah benar demikian? Mari kita cek sama-sama, eh mari mencatat saja apa yang sudah ada di kotak ajaib, kotak televisi. Sebab, kini pengaruh keajaiban kotak televisi bergeser ke kotak layar gadget. Lebih lengkap pilihan kontennya, lebih kecil, lebih akrab, intim dan mudah diakses asal ada sinyalnya.

Ada lompatan budaya demokrasi dan budaya digital yang kini dirasakan rakyat Indonesia. Ada rentang jarak melek literasi yang begitu besar.

Siapa saja kini bisa menjadi komunikator pesan secara serta-merta. Kuasa informasi yang sebelumnya milik ‘newsroom‘ kini beralih ke alam pikiran pemegang gadget pemilik HP pintar. Siapa yang pandai menggali data digital, big data, deep data akan jadi penguasa memainkan alam bawah sadar, persepsi dan kesadaran kita.

Ajaib. Sungguh ajaib.

Sungguh menarik dan mencatat proses demokrasi pemilihan kepala daerah 2020 sebenarnya. Pilkada di masa pandemi telah mengubah perilaku kandidat dalam upaya menyapa para pemilih dengan media baru.

Ada kekhawatiran bahwa pilkada serentak berpotensi menjadi titik klaster baru. Di sisi yang optimis ada keyakinan momen pilkada adalah momen tepat untuk sosialisasi masif kampanye protokol kesehatan, memutus mata rantai penyebaran penyakit menular. Kandidat berkesempatan turut mengkampanyekan hidup sehat, bangkit dari dampak pandemi. Ini idealnya.

Gadget, ponsel, telepon pintar menjadi ruang demokrasi yang bisa menciptakan keajaiban.

Semoga saja hal-hal ajaib tidak sekedar diciptakan oleh tukang sulap demokrasi. Siapa tukang sulap ini, ya itulah, mereka yang bermodal besar dengan nafsu kuasa dan memilih jalan pintas gelontorkan dana dengan berharap merebut kepercayaan publik.

Masih ada waktu menuju hari H, pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020, untuk menentukan pilihan.

Mari sama sama menunggu hasil coblosan. Biarkan di AS rakyatnya bersuka cita dipimpin politisi dan sosok lansia. Trump atau Biden.

Di sini di tanah air, urusan modal menetapkan pilihan, manut suara millenial yang wani perih, ya harus berani memilih.

Tarik Sisss!

#ceritapinggirjalan
#pilkadaserentak
#kotakajaib
#isupublik

Kategori
Politik

Pasir Sakti dan Tata Kelola Sumber Daya Alam

“Butir butir pasir di laut,…” kalimat pendek ini lamat-lamat mengisi ruang memori dan ingatan atas beragam peristiwa. Drama radio serial ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia yang baru saja berulang tahun 11 September lalu.

Pasir, butiran pasir tentu sangat lekat dengan kita semua. Baik untuk urusan nasib buruk maupun baik. Pasir bisa berguna, memberikan penghidupan sekaligus sangat mengganggu kala mata kena debu pasir, kelilipan.

Di pesisir pantai, butiran pasir terhampar menjadi lanskap keindahan di sepanjang pesisir negeri. Jadi bagian obyek wisata alam yang potensial. Jadi tujuan destinasi wisata pantai dengan hamparan pasir putihnya.

Di sungai, pasir adalah bagian ekosistem kawasan daerah aliran sungai yang penting dan kadang diperebutkan pemanfaatannya oleh banyak pihak.

Ada istilah “wedi kengser” untuk menandai wilayah kanan-kiri daerah aliran sungai yang dimanfaatkan oleh mereka yang menjadikan bantaran sungai sebagai tempat bersandar. Hidupnya bergantung di kawasan bantaran sungai. Ada yang dikuasai jadi hunian sampai ada yang mendapatkan penghidupan dengan menambang pasir di alur alur sungai.

Pasir, memberi banyak manfaat saat terkelola baik, jadi bagian ekosistem penting di sebuah kawasan.

Gumuk pasir di pesisir selatan Bantul adalah kawasan geopark yang bisa jadi tempat mempelajari fenomena alam yang unik di pesisir. Tidak semua pesisir pantai memiliki gumuk yang berpindah-pindah puncaknya karena hembusan angin. Ada pelajaran dari butiran pasir di laut yang terbawa angin.

Di pegunungan, lereng gunung Merapi Sleman, pasir menjadi sumber penghidupan juga dengan adanya banyak pihak yang menambang pasirnya. Konon banyak yang hidupnya menjadi sejahtera.

Mbah Maridjan pernah berpesan kepada bangsa ini, “Ojo njupuk opo sing dudu dadi hakmu,” kalau diterjemahkan bebas ya jangan mengambil apa saja yang bukan menjadi hak kita. Jangan mengambil berlebihan, karena pasir bisa membawa barokah sekaligus menjadi musibah kalau tidak terkelola dengan baik. Manusia penambang pasir mati akibat tertimbun longsoran, adalah kabar duka yang bisa terjadi kapan saja.

Ada rejeki kalau mau mengelola, karena faktanya banyak pihak yang menjadi sejahtera dengan keberadaan pasir. Baik yang ngapling pasir dengan cara tradisional maupun yang besar-besaran dengan backhoe untuk penambangan.

Soal tata kelola sumber daya alam, butuh kearifan dalam tindakan. Kalau ada yang salah, jelas butuh diingatkan agar tak lagi terulang dan alam bisa lestari.

Di lereng Gunung Kelud kabupaten Blitar, kok ya kebetulan ada juga kabar dari penegak hukum yang memilih mundur sebagai polisi dan mengajukan surat pengunduran diri. Pasir, kok ya masuk bingkai narasi sebagai satu sebab seorang polisi minta diproses pengunduran dirinya.

Ada apakah gerangan, benarkah kisah mundur diri anggota polisi ini gara-gara sebutir pasir yang salah dikelola?

Saya jadi ingat sebuah kawasan, Pasir Sakti nama daerahnya, di Lampung Timur. Pernah jadi berita juga karena kawasan pesisir pantainya pernah rusak akibat dikeruk, ditambang dan dibawa jauh hingga ke negeri lain, memperluas wilayah Singapura katanya. Bawa keuntungan sebagian pihak sekaligus bawa kerugian dan kerusakan alam.

Faida,  petahana Bupati Jember dengan bekal jalur independen memilih berada di belakang rakyat dengan ambil posisi menolak tambang emas di Silo sebab petani lebih yakin dunia pertanian, kebun kopi dan aneka hasil pertanian sudah cukup bawa kesejahteraan.

Butir-butir pasir di laut, membawa kisah aneka rupa perjalanannya.

Di awal Desember ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di  270 tempat. Banyak narasi lain yang berlintasan tentunya, isu publik soal tata kelola, rasanya masih jadi magnet untuk dapat perhatian bersama.

Sumber daya alam (SDA) dan kebijakan tata kelolanya, bisa jadi tema topik utama debatnya agar rakyat bisa dapat manfaatnya.

Saatnya bagi pemilih memberikan dukungan untuk paslon pilkada saat memiliki rekam jejak baik, atau abaikan segala janji kampanye paslon kalau mereka tak becus dan tak memiliki keberpihakan yang jelas soal tata kelola SDA agar sebesar-besar manfaatnya untuk rakyat.

Selamat menimbang pilihan,  selamat memilih pemimpin dengan rekam jejak kepemimpinan yang jelas. Bukan sekedar populer saja.

Kategori
Beranda Politik

Masalah RASA dan SARA

Ada sisi unik, yang sering terlewat dalam perbincangan manusia modern tentang dunia digital. Teknologi telah mampu merebut aneka ragam pengalaman kehidupan lewat gambar, video, juga narasi kisah sedih, pilu, perih, takjub hingga bahagia. Namun, ada satu pengalaman yang belum mampu diwadahi oleh teknologi: rasa.

Misalnya, rasa yang dialami oleh lidah. Menyeruput kopi atau teh, pedasnya sambal, dan manisnya tebu bisa diwakilkan dalam visualisasi. Namun, pengalaman mencicipi rasa tak bisa tergantikan. Contoh lain: menghirup asap, baik asap arang kayu yang terbakar di perapian rumah maupun bau asap rokok yang kemebul dengan mudah terdokumentasikan alat-alat modern serba digital. Semua hal hanya artifisial saat hadir dalam genggaman digital. Berjarak.

Ketika berjabat tangan secara langsung, kita bisa saling mengenali apakah si pemilik tangan (lawan jenis) kita benar benar menyambut erat jabat tangan kita atau hanya sekedarnya. Inilah yang tidak bisa dicapai teknologi digital.

Apa yang kita alami dengan teknologi digital adalah hadirnya tools atau alat-alat yang memudahkan manusia beraktivitas, bercengkerama, berkomunikasi dan saling terhubung.

Masalahnya, seringkali ada noise, gangguan yang hadir dari perkembangan teknologi. Tidak serta merta membantu, tapi seringkali merepotkan banyak pihak. Terkini dan paling update, alih alih mendapatkan manfaat malah bisa jadi mendapatkan cilaka, apes.

Iya, soal rasa inilah yang membawa banyak pihak jadi baper, sewot, marah, benci atau yang parah bisa ngamuk karena ada hal yang tidak sreg, tidak cocok di hati tiap individu.

Rasa dalam alam pikiran manusia modern, berpangkal pada hadirnya aneka hasrat, kemauan, keinginan dan keharusan untuk bisa merasakan, menikmati.

Lebih jauh, bisa ke pembahasan banyak hal tapi bisa juga berhenti sejenak pada pertanyaan dasar, siapakah aku, siapakah kamu? siapakah kita, siapakah mereka? Nah, menguraikan jawaban atas pertanyaan ini bisa menuju persoalan-persoalan identitas, persoalan diri kita.

Setelah tahu diri, aku si manusia, aku yang mengada ini bisa menegaskan identitas masing-masing. Identitas suku, ras, kebangsaan hingga identitas agama. Rasa. SARA.

Di awal pekan ini, sebenarnya saya hanya ingin berbagi rasa soal hal-hal sederhana saja.

Banyak pihak yang kelupaan hal sederhana soal rasa, jatuh dalam kubangan isu-isu SARA yang sensitif. Saat pilkada DKI dan pilpres beberapa waktu lalu bangsa ini sempat terbelah, bergoyang pendulum rasa kebencian, saling curiga dan saling merasa yang paling benar.

Hari-hari ini, di tengah krisis akibat dampak pandemi, berlangsung proses demokrasi pemilihan kepala daerah di 270 tempat. Semoga saja bisa menghadirkan praktek yang baik soal tata kelola kuasa dan bagaimana kontrol kuat dari publik bekerja, meski harus berjarak fisik karena adanya protokol kesehatan. Ada hal-hal kreatif, inspiratif juga solutif — meminjam istilah Bu Tejo, hehehe.

Meski sebenarnya hal biasa saja, saat aneka hal dibahas dalam obrolan ringan pagi hari, tanpa teknologi digital perekam, namun jadi masalah kala isi perbincangan hadir di publik dalam beragam kanal teknologi.

Di kotak ajaib yang berada di ruang tengah kehidupan manusia modern, era 4.0 saat ini ada beragam pilihan menu tontonan. Berbasis pilihan bebas soal rasa, memilih terpaku di depan kotak ajaib (televisi atau gadget) atau mengabaikan dan beralih ke aktivitas produktif yang lain, tentu bisa hasilkan rasa yang berbeda beda.

Rasa lelah, jumud, nglimpruk, benci atau sebaliknya rasa suka, cinta, senang, gembira dan bahagia bisa tercipta kapan saja.

Melalui tulisan, cerita, foto, video, musik, lantunan bunyi dll manusia bisa berbagi rasa. Teknologi memberi platformnya lewat aplikasi AdaApa, misalnya secanggih apapun ternyata belum mampu sepenuhnya mewakilkan rasa dalam arti sebenarnya.

Pengalaman RASA. Beda jauh dengan soal SARA

Kategori
Transportasi

Pilihan Transportasi Massal Buy The Service

Pembelian layanan jasa oleh pemerintah untuk urusan publik menjadi pilihan kebijakan yang perlu terus didorong. Bus sebagai transportasi massal adalah satu pilihan rasional karena mengangkut lebih banyak penumpang dalam satu waktu.

Ada banyak pilihan lain, untuk alat transportasi massal di tanah air. Selain bus, ada angkutan pedesaan dengan trayek yang dilayani sesuai kebutuhan mobilitas warga di daerah. Bus menjadi alat transportasi strategis bagi sebuah wilayah dan kawasan.

Pertanyaan publiknya, siapa yang tepat mengurusi dan mengelola pelayanan jasa transportasi massal agar bisa bekerja optimal memberikan layanan ke publik?

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dan pusat kajian serupa di perguruan tinggi di Surabaya beberapa dekade terakhir memberikan rekomendasi berkaitan transportasi massal untuk rakyat. Beberapa kota di tanah air menjadi proyek percontohan bagi hadirnya pelayanan publik berkaitan dengan transportasi massal ini, yakni konsep buy the service atau pemerintah membeli jasa pelayanan.

Hadirnya TransJakarta, Trans Yogyakarta, Trans Bandung, Trans Semarang, Trans Solo dan sejumlah kota lain merupakan hilir kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh masing-masing daerah.

Sejarah transportasi massal di Indonesia cukup berliku dan panjang. Di film dokumenter, Mothers Dao, bisa terlacak bagaimana Belanda datang ke Indonesia sudah membuat perencanaan tata ruang kota modern seperti di Batavia juga di sejumlah kota lain di Indonesia.

Di Batavia dikenal banyak trem yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian, perkantoran, dan titik lain seperti pelabuhan. Semua terhubung dengan lajur transportasi rel. Kemajuan teknologi masa itu, di tahun 1800-1900an memang dominan kereta, baik kereta kencana untuk elit maupun kereta rakyat seperti trem.

Mobil bermesin generasi pertama sudah berkeliaran di nusantara yang dimiliki oleh Keraton Surakarta tak begitu lama setelah mobil dirilis pabriknya di Eropa.

Menyelami kehadiran transportasi publik yang handal sejatinya sudah lama dinikmati oleh rakyat Indonesia bahkan jauh hari sebelum merdeka. Namun, hadirnya kendaraan bermotor tersebut masih sebatas digunakan kaum elit sebagai simbol kesejahteraan, simbol kekayaan. Belum ada kebutuhan pentingnya kendaraan bermotor yang melayani lebih banyak orang.

Fase transportasi massal mendapatkan perhatian oleh pemerintah belum lama. Sayangnya sudah lama urusan transportasi tak dilihat sebagai pijakan dasar kebutuhan publik. Setelah merdeka, hal pertama soal pembangunan infrastruktur ternyata berhadapan dengan moral hazard atau perilaku buruk, koruptif dan korupsi.

Kalau membuka timeline atau urutan peristiwa berkaitan tranaportasi massal menarik juga untuk melihat kembali masa lalu. Saat urusan transportasi dilepas tata kelola layanan dibuka lebar kesempatan bagi siapa saja yang ingin terlibat berbisnis ternyata tak sepenuhnya berhasil memberikan layanan optimal. Ada ongkos biaya operasional yang penting guna menopang pilihan layanan buy the service.

Masalahnya di masa krisis, banyak perusahaan transportasi massal gulung tikar. Tidak bisa membiayai dan meremajakan armada juga perawatan bus jadi persoalan mendasar.

Tingginya komponen impor menjadikan ongkos perawatan transportasi massal seperti bus ini juga tinggi. Indonesia itu penghasil karet, berpeluang jadi produsen, faktualnya nasib petani penghasil karet belum bisa sejahtera sepenuhnya.

Krisis berat, sudah pernah dialami oleh pengusaha jasa layanan angkutan publik transportasi massal. Ada yang bertahan dan lolos jebakan kebangkrutan meski banyak juga yang berhenti karena gagal dan salah kelola.

Siapa yang rugi?

Kala jasa layanan transportasi massal tak bisa dihandalkan. Sementara di jalanan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor begitu massif. Jepang, salah satu negara yang aktif memasarkan produknya di tanah air. Eropa, banyak bus hasil pabrikan yang dibeli dari sana, sejumlah merk dunia bersliweran . Di Indonesia, bermunculan karoseri yang buka peluang kerja dan layani publik.

Hari-hari ini, urusan publik bergantian menyedot perhatian. Nah, di hari-hari ini juga banyak daerah tengah bersiap memilih pemimpin.

Suasana pandemi, kembali memukul sektor transportasi. Apa daya, pengusaha dan usaha jasa transportasi massal harus beradaptasi. Seberapa kuat?

Masa pandemi ini waktu yang tepat untuk menata ulang aneka kebijakan termasuk memastikan model pelayanan publik yang ideal.

Siapa mau?