Kategori
Kapital

Mimpi-mimpi Buruk dalam Omnibus Law Cipta Kerja

Jika berbicara ketenagakerjaan, kita akan dihadapkan pada tiga istilah populer, yaitu buruh, pekerja, dan karyawan. Mungkin sebagian dari kita masih mempertanyakan, apa sih perbedaan dari ketiganya? Kalau memang sama, kenapa harus dibedakan?

Faktanya, sebagian orang memang masih menganggap buruh adalah mereka yang bekerja pada bidang rendahan, kasar, dan utamanya mengandalkan kekuatan otot. Karena dianggap hanya mengandalkan otot, buruh seolah-olah menjadi pekerjaan paling hina dan kerap dipandang sebelah mata. Di sisi lain, pekerja/karyawan adalah mereka yang dianggap bekerja pada sektor lebih ‘tinggi’ seperti perkantoran dan umumnya mengandalkan isi otak. Menjadi karyawan bisa jadi nilai plus karena untuk mencapainya saja butuh gelar pendidikan dan pengalaman.

Perbedaan pemaknaan istilah buruh dan pekerja/karyawan ini menandakan adanya gap yang timpang antarpekerja itu sendiri. Padahal kenyataannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 3, menjelaskan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selama kita bukan pemilik modal, maka kita adalah buruh/pekerja. Selama kita masih menerima upah, maka kita tetap menjadi buruh maupun pekerja.

Saya rasa sudah basi banget deh jika kita terus-terusan merasa bahwa pekerja dan buruh adalah dua hal yang berbeda. Tak peduli bagaimana kau mengindentifikasikan diri, nasibmu dan pekerjaanmu akan bergantung pada omnibus law yang “cilaka” itu.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Selama kita bukan pemilik modal, maka kita adalah buruh/pekerja. Selama kita masih menerima upah, maka kita tetap menjadi buruh maupun pekerja.”[/mks_pullquote]

Menurut kamus Hukum Merriam-Webster, istilah omnibus law sebenarnya berasal dari omnibus bill, yaitu undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata “omnibus” sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti “segalanya”. Nah, tujuan pemerintah mengajukan omnibus kepada DPR adalah untuk mengamendemen beberapa UU sekaligus. Plus, katanya sih, RUU tersebut disiapkan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ekonomi global.

Salah satu polemik yang dihadapi ketika muncul wacana omnibus law adalah persoalan tenaga kerja. Sebagai pekerja, kita pasti ingin dong hak-hak kita dilindungi oleh pemerintah? Namun, adanya pengajuan RUU ini justru menimbulkan kontroversi karena dikhawatirkan akan melanggengkan sistem perbudakan di kalangan buruh/pekerja.

Setidaknya, sepemahaman saya, ada 5 poin utama yang berpotensi menimbulkan kontroversi di kalangan buruh/pekerja, yaitu sebagai berikut.

Dihapusnya upah minimum

Katanya, pemerintah ingin mengatur sistem upah per jam yang artinya akan menghilangkan sistem upah minimum. Jadi, apabila buruh/pekerja mampu bekerja 40 jam setiap minggu, maka ia akan mendapatkan upah seperti biasa. Masalahnya, kalau jam kerja buruh/pekerja kurang dari 40 jam dalam seminggu, upah yang dibayarkan pasti akan di bawah minimum kan?

Padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sudah cukup berpihak pada buruh karena pekerja tidak boleh mendapatkan upah di bawah upah mininum. Artinya, kalau hal tersebut masih dilakukan, sama saja dengan kejahatan dan pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana.

Lhawong sudah ada aturan bagus begini saja, masih banyak pengusaha nakal yang ngasih gaji di bawah UMR. Masih ada juga pengusaha otoriter yang maksa-maksa kerja di atas 40 jam. Lah gimana jadinya kalau aturan ngawur ini ditetapkan? Duh, makin nangis menjadi buruh ūüė¶

Cuti Khusus Ditiadakan

Pada UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberi kerja diharuskan tetap membayarkan upah kepada pekerja yang sakit, hari pertama dan kedua masa haid hingga melahirkan. Namun sayangnya, Omnibus Law hanya menjelaskan bahwa pekerja yang tidak masuk kerja atau tidak melakukan kerja karena berhalangan, maka upahnya tidak dibayarkan. Keputusan dibayar atau tidaknya upah pekerja ketika tidak bekerja ini sepenuhnya adalah kewenangan pengusaha.

Jadi, jelas kan kalau aturan ini sangat memberatkan buruh, terutama perempuan? Padahal Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Shinjiro Koizumi saja mau mengambil cuti melahirkan untuk ayah berkenaan dengan kelahiran anaknya. Masa aturan cuti di Indonesia masih pakai sistem rodi gini?

Tidak Ada Pesangon Lagi

Sebagai mantan pekerja yang pernah terkena lay-off alias efisiensi karyawan, saya merasa kebijakan ini nggak jelas dan abu-abu. Dalam Pasal 156 Ayat (1) dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa “ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima‚ÄĚ. Namun, dalam Omnibus Law Cipta Kerja hanya dijelaskan bahwa ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja. Dengan kata lain, perubahan ini menandakan ketiadaan jaminan bagi pekerja untuk mendapatkan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Duh, masih untung di-PHK masih dapet pesangon. Lah kalau pekerja/buruh dipaksa menandatangani surat resign agar perusahaan terhindar dari kewajiban membayar pesangon gimana? Ada jaminan nggak kalau perusahaan tidak akan berbuat seenak udelnya sendiri?

Tidak Ada Kejelasan Status Pekerja dan Maraknya Tenaga Outsourcing

Bicara soal status pekerja, ada dua istilah perjanjian kerja yang perlu diketahui, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Menurut Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV.2004, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Dengan kata lain, PKWT adalah karyawan kontrak dan tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. PKWT dapat berjalan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Nah, perjanjian kerja dengan model PKWT tidak mengenal uang pesangon. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Sementara itu, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja yang pekerjanya memiliki hubungan kerja bersifat tetap. Biasanya pekerja jenis ini boleh melalui proses percobaan (probation) selama maksimal 3 bulan. Selama masa percobaan tersebut pengusaha tidak boleh mengupah pekerja di bawah upah minimum yang berlaku. Selain itu, pekerja yang bekerja dengan model PKWTT ini juga berhak mendapatkan pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Beberapa pekerjaan yang dianggap bisa dilakukan dalam satu waktu pun akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing, sehingga pengusaha atau perusahaan tidak perlu repot-repot membayar uang pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja.”[/mks_pullquote]

Sayangnya, dalam omnibus law, perjanjian kerja diatur melalui fleksibilitas pasar kerja. Alias tidak ada lagi kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Apabila aturan ini ditetapkan, maka buruh/pekerja rentan terkena PHK. Beberapa pekerjaan yang dianggap bisa dilakukan dalam satu waktu pun akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing, sehingga pengusaha atau perusahaan tidak perlu repot-repot membayar uang pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pekerja juga terancam tidak mendapatkan jaminan sosial seperti jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Kesempatan Luas bagi Tenaga Kerja Asing

Kabarnya nih, omnibus law akan membuka ruang yang lebih lebar bagi para tenaga kerja asing (TKA). Padahal UU Ketenagakerjaan sudah mengatur bahwa jabatan yang boleh diduduki oleh TKA adalah yang membutuhkan keterampilan tertentu dan belum dimiliki oleh pekerja lokal. Mengutip dari CNBC Indonesia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa perizinan TKA akan lebih dipermudah tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.

Meskipun begitu, TKA yang dimaksud hanya boleh bekerja selama 2 bulan saja dan apabila diperpanjang masa kerjanya maksimal hanya 1 bulan. Setelah itu, TKA diperbolehkan untuk kembali ke negaranya.

Namun, bukankah dengan dipermudahnya akses hubungan kerja dengan TKA, justru malah membuka peluang ‘nakal’ bagi para ekspatriat? Lhawong nggak ada peraturan seperti ini saja, saya jamin, masih banyak kok TKA yang berseliweran di sana-sini dengan bebas. Seorang teman yang bekerja di sebuah agency di Bali, pernah bercerita kalau kebanyakan TKA tidak memiliki izin khusus untuk bekerja. Bahkan visa yang dimiliki pun hanya menggunakan visa turis, bukan visa kerja. Para TKA ini bebas membuat ‘perusahaan’, merekrut karyawan, dan tentunya mendapatkan hak istimewa berupa gaji yang cukup besar dibandingkan dengan orang Indonesia sendiri. Duh, miris banget nggak sih? Apakah ini yang dinamakan kolonialisme dunia modern?

Sebagai pekerja/buruh aktif, saya jelas menolak keberadaan omnibus law cipta kerja. Sebab, peraturan ngawur dan sok tau ini hanya akan menambah daftar kekerasan negara terhadap rakyat. Sebaliknya, negara malah terang-terangan memberikan kekebalan dan hak istimewa kepada para pengusaha (dan kapitalisme). Kalau begitu, nggak ada artinya dong amanah untuk menyejahterakan rakyat? ūüôā

Kategori
Society

Fenomena Cuddling Membuatku Sadar Bahwa Consent Doang Tuh Nggak Cukup!

Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata cuddling?

Well, secara harfiah, cuddling diartikan sebagai afeksi berupa pelukan. Bedanya dengan pelukan biasa, cuddling umumnya dilakukan ketika kita pengen manja-manjaan secara intim dengan pasangan dan biasanya sih dilakukan di tempat tidur. Tapi, kegiatan yang lebih dikenal dengan ndusel-ndusel ini juga bisa dilakukan di mana aja kok. Misalnya kalau kita lagi duduk berduaan dengan doi di atas sofa atau pas lagi nonton di bioskop. Bagai dunia milik berdua, cuddling adalah ekspresi rasa sayang kita kepada pasangan. Jadi, wajar aja sih kalau sedang bersamanya, kita pengennya nempel mulu kaya amplop dan prangko.

Selain ungkapan rasa cinta, cuddling ternyata punya manfaat buat kesehatan lho! Menurut artikel kesehatan yang dipublikasikan oleh Psychology Today, cuddling akan membawa efek positif, terutama bagi perempuan, sebelum melakukan hubungan intim bersama pasangan. Ketika melakukan cuddling, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin yang akan membuat perasaan jadi lebih bahagia, tenang bahkan lebih mudah mencapai orgasme saat melakukan foreplay.

Nggak hanya itu saja, cuddling juga dipercaya bisa membantu meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga kita jadi lebih kuat menahan penyakit. Plus, hormon yang dikenal dengan hormon cinta ini juga akan membantu tidur kita lebih nyenyak karena adanya perununan tekanan darah yang membuat tingkat stres dan kecemasan pun ikut menurun.

Karena efeknya yang bikin nyaman dan menenangkan, nggak jarang cuddling sering diselipkan dengan deeptalk alias bicara dari hati ke hati. Nah, ketika hati dan pikiran sudah cukup rileks, pasti kita jadi lebih mudah untuk bercerita dan mengungkapkan banyak hal kepada pasangan kan? Hal inilah yang membuat kita terasa lebih dekat dan intim dengan pasangan.

Masalahnya, yang saya utarakan sebelumnya itu hanya dilakukan kepada pasangan saja, yang bisa jadi udah sama-sama paham consent dan sepakat untuk melakukannya. Namun, bagaimana jika cuddling dilakukan dengan orang lain yang cenderung asing bagi kita?

Fenomena cuddling yang kian marak di linimasa sebenarnya membuat saya gemas sekaligus kesal. Gemas karena sesungguhnya konsep cuddling itu adalah tanda kasih sayang kepada pasangannya melalui sebuah pelukan. Namun sayangnya, kini konsep cuddling yang beredar dari akun base ini seringnya diselipkan dengan rangsangan seksual ketika melakukannya. Yang tadinya hanya sekadar berbagi energi positif kepada pasangan, sekarang malah jadi terkesan seperti one night stand alias maknanya udah keterlaluan jauh woy!

Nggak heran dong kalau para korban mulai¬†speak up sana sini karena merasa dilecehkan akibat perbuatan tidak senonoh. Mereka yang tadinya mengira kalau cuddling hanya sekadar ndusel-ndusel di kasur hotel nan empuk, eh kok ujung-ujungnya ada penis masuk ke dalam vagina. Mending kalau bawa kondom, jaga-jaga biar nggak kena ‘semprot’. Lah ini ada oknum lain yang pura-pura nggak sengaja memasukkan cairan semennya ke dalam tanpa persetujuan partner cuddling-nya. Kalau udah kaya gini, apa bedanya sama having sex like literally sex af?

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Namun sayangnya, kini konsep cuddling yang beredar dari akun base ini seringnya diselipkan dengan rangsangan seksual ketika melakukannya.”[/mks_pullquote]

Yang lebih mengesalkan sekaligus memuakkan, meski sudah banyak korban yang speak up¬†tentang pengalaman buruk ditipu dengan iming-iming cuddling, tapi kok rasanya tren ini makin marak ya? Kalau saya perhatikan, beberapa orang malah sengaja menggunakan tren ini sebagai ajang pembuktian diri demi sebuah titel open minded. Ditambah lagi,¬†oknum penjahat selangkangan juga semakin terang-terangan menawarkan cuddling¬†kepada perempuan-perempuan yang nggak dikenal sekalipun. Saking nggak tau diri dan udah nggak punya urat malu, si oknum sampai bela-belain bikin akun palsu demi ‘berburu’ calon korban cuddling¬†yang berpotensi kena tipu dayanya. Hiiiih serem banget!!11!!1

Saya prihatin sekaligus sedih deh melihat fenomena ini. Apalagi kebanyakan korbannya adalah perempuan dan notabene mereka sebenarnya (mungkin) hanya berharap bisa mendapatkan energi positif karena sedang merasa sedih atau kesepian. Namun pada kenyataannya, harapan tinggal menjadi harapan. Alih-alih mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, mereka malah jadi korban cuddling yang kebablasan.

Sebagai seseorang yang sudah baligh dan berakal, pada dasarnya melakukan cuddling atau having sex adalah hak pribadi masing-masing. Bebas aja kok. Tapi mbok tolong, jangan polos-polos banget. Jangan naif-naif banget. Lhawong melakukan sama pasangan aja tidak akan menjamin bahwa dia akan setia pada consent, apalagi jika dilakukan bersama orang asing?

Bukannya nggak memedulikan perasaan korban atau victim blaming, tapi serius deh, apa sih yang kamu harapkan dari orang yang baru dikenal di medsos? Yakin mau sekamar berdua dengan orang asing? Yakin kalau mereka nggak akan melakukan apa pun selain cuddling? Yakin kamu bakal baik-baik aja setelah melakukannya?

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Tapi¬†mbok¬†tolong, jangan polos-polos banget. Jangan naif-naif banget.¬†Lhawong¬†melakukan sama pasangan aja tidak akan menjamin bahwa dia akan setia pada¬†consent, apalagi jika dilakukan bersama orang asing?”[/mks_pullquote]

Pemikiran-pemikiran demikian seharusnya sudah kita tanamkan bahkan hingga alam bawah sadar sendiri. Bukan apa-apa, hanya sebagai langkah mawas diri aja. Meski setiap orang bebas mau berhubungan dengan orang lain, tapi please jangan mengabaikan keselamatan sendiri. Terlalu berisiko lho jika menggantungkan afeksi dari orang baru lebih-lebih orang asing yang nggak jelas asal-usulnya.

Okelah kalau sama-sama consent, tapi emang segitu percayanya sama orang asing? Saya aja, kadang-kadang masih takut kalau mau COD barang, makanya milih tempat yang ramai dan nggak sendirian. Lah ini berani-beraninya ketemu orang asing, di hotel dan sendirian pula. Apakah demikian namanya jatuh ke dalam lubang buaya?

Saya rasa sudah cukup kita terlalu bebas memaknai consent. Yes, consent is a must and the most important thing, tapi nggak ada salahnya kok kalau kita juga berhati-hati dan mampu berpikir logis. Meskipun tubuhku adalah otoritasku, perlu diingat juga bahwa diri kita sendirilah yang paling bertanggung jawab untuk menjaganya tetap aman dan nyaman. Yuk, sayangi dirimu sendiri‚̧

Kategori
Kapital Society

Pengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

Belum lama ini Pemerintah Provinsi DIY menyepakati kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang akan diberlakukan pada tahun 2020 mendatang. Isi kesepakatan ini adalah adanya kenaikan 8,51% dari UMP DIY tahun 2019, yaitu menjadi Rp1.704.608,25. Sementara untuk UMK tahun 2020 masing-masing adalah Gunung Kidul Rp1.705.000 ; Kulon Progo Rp1.750.500 ; Bantul Rp1.790.500 ; Sleman Rp1.846.000 ; dan Kota Yogyakarta Rp2.004.000.

Informasi mengenai kenaikan upah seharusnya bisa menjadi kabar bahagia bagi kaum buruh dan pekerja. Lagian, siapa sih yang tak ingin jika gajinya juga ikutan naik? Tapi bagi pekerja kreatif seperti saya, kenaikan ini tetap saja tidak akan menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang merajalela di Jogja. Wis kadung cah.

Di tengah biaya hidup yang kian merangkak naik, pembangunan yang keterlaluan pesatnya, dan kebutuhan hidup yang tiada habisnya, saya merasa standar UMP dan UMK di DIY (mari kita sebut Jogja saja) masih terasa belum layak. Iya sih naik, tapi emangnya cukup memenuhi 3 kebutuhan pokok alias sandang, pangan, dan papan?

Saat saya bekerja di Jakarta, banyak teman saya yang sering bilang, ‚ÄúHidup di Jogja enak ya? Makanannya murah-murah,‚ÄĚ. Sering banget kaya gitu dan biasanya saya timpali saja dengan ‚ÄúEnggak kok, sama aja kaya Jakarta. Harga makanannya juga 11:12 kali. Kecuali kalau tinggalnya di suatu desa pelosok di ujung Bantul, Gunungkidul atau Kulonprogo,‚ÄĚ tentunya dengan nada setengah bercanda. Lantas, teman saya langsung tersenyum kecut sebab angan-angan tentang keromantisan Jogja seketika sirna dari benaknya.

Kadang-kadang saya kesal sekali dengan dengan orang-orang yang meromantisasi Jogja. Katanya, Jogja itu kota yang nyaman untuk ditinggali. Katanya, makanan di Jogja itu enak-enak dan serba murah. Katanya, biaya hidup di Jogja itu enggak setinggi Jakarta. Aduh, mohon maaf ya saudara-saudaraku, saya yang dari mbrojol sampai mengalami quarter life of crisis di Jogja merasakan banget kalau Jogja tuh udah berubah 180 derajat!

Saya ingat banget, dulu belum ada hotel dan apartemen wow di area Jakal Km. 5. Gunung Merapi juga masih kelihatan dari situ. Masih adem lah ngeliatnya. Sekarang, area Jakal sepertinya sudah menjelma sebagai ajang jualan iklan dan baliho. Setiap kali melintasi Jakal, saya merasa iklan-iklan itu seolah saling berdesakkan dan berebutan agar dapat dilihat oleh siapapun yang melintasi jalanan.

Soal harga makanan? Saya sih berani menjamin bahwa harga makanan di Jogja relatif sama kok dengan kota-kota besar lainnya. Coba wis kamu makan ayam geprek atau nasi ayam krispi ala ala pasti bakal dipatok harga minimal Rp 10ribu. Atau makan nasi rames di warung makan prasmanan pun bisa habis Rp 10ribuan. Lantas, apa bedanya dengan makan nasi ayam warteg di ibu kota?

Saya memang tidak menyangkal bahwa masih ada beberapa tempat makan yang mematok harga murah untuk setiap menunya. Ada tapi nggak banyak. Contohnya di dekat kantor saya yang sekarang, ada ibu-ibu yang berjualan nasi rames. Waktu itu, saya membeli seporsi nasi dengan 2 macam sayur dan 3 tempe mendoan. Semuanya hanya dihargai sebesar Rp 5ribu saja.  Rasanya kepingin nangis deh apalagi dengan harga segitu, ibunya nggak segan-segan memberikan porsi nasi yang cukup untuk 2 orang!

Dengan harga yang ya Allah reeeeeek murah banget, seharusnya saya senang ya bisa berhemat. Tapi entah kenapa, saya justru merasa sedih sekaligus kasihan. Masa iya sih jualan semurah itu? Ibunya dapat untung nggak ya? Atau beliau hanya sekadar berjualan untuk mengikuti passion seperti yang sering digadang-gadang oleh kaum milenial? Atau mungkin, ibunya sengaja mematok harga murah supaya dagangannya lebih laku?

Padahal menurut saya, harga barang pokok relatif sama lho! Coba saja telusuri pasar-pasar, harga cabai dan ayam sama aja kan? Seharusnya harga makanan juga bisa relatif sama dong? Biaya hidup (di luar gaya hidup ya) juga pasti rata-ratanya sama kan? Tapi kenapa hanya Jogja saja yang memiliki UMP terendah se-Indonesia?

Lain pedagang, lain pula pekerja. Sebagai pekerja kreatif, saya merasakan kompetisi kerja di Jogja ini lumayan susah. Selain karena SDMnya yang melimpah, kebutuhan perusahaan kadang-kadang kompleks banget. Apalagi didukung dengan budaya¬†pakewuh alias nggak enakan dari individu yang bersangkutan, siap-siap aja dijadikan sasaran empuk eksploitasi kerja berkedok “minta tolong”.

Dulu sewaktu masih kuliah, saya pernah bekerja part time sebagai tim kreatif di sebuah media lokal di Jogja. Niatnya sih emang mau cari uang jajan lebih sekaligus pengalaman biar nggak kaget-kaget banget sama dunia kerja. Sebulan, dua bulan, tiga bulan saya masih fine-fine aja dengan jobdesc-nya bahkan mulai menyenanginya. Namun, setelah hampir 3 tahun bekerja di sana, kok jadi merasa “dimanfaatin” ya?

Setahu saya, beban dan jam kerja pekerja part time itu seharusnya setengah dari beban dan jam kerja pekerja full time kan? Namun yang saya rasakan, kerjaan saya nggak ada bedanya tuh dengan pekerja full time. Apalagi saya juga sering mengerjakan hal lain di luar jobdesc, waktu libur dan cuti sering diganggu pekerjaan padahal jelas-jelas jam kerja adalah Senin-Jumat, eh gajinya ya gitu-gitu aja. Gaji nggak nyampe UMK Sleman, eh masih aja dipotong gaji tanpa alasan. KZL!

Selain beratnya load kerjaan, saya juga menyayangkan banget sikap atasan yang jarang memberikan apresiasi, terlebih ketika saya berhasil menyelesaikan target kerja dengan baik. Sedih nggak sih kalau hasil kerjamu nggak diapresiasi? Apresiasi nggak melulu soal bonus lho, melainkan juga kesempatan belajar atau sekadar ucapan “terima kasih”. Kalau lingkungannya toxic begini mah, gimana pekerja nggak rentan terkena stres?

Sebalnya, ketika saya mengeluhkan soal gaji maupun apreasiasi, ada beberapa orang yang menganggap saya tidak bersyukur. ‚ÄúMbok ya nrimo, disyukuri, kabeh wong duwe rezekine dhewe-dhewe,‚ÄĚ. Atau yang lebih ekstrem lagi, ‚ÄúNek ora gelem duwe gaji cilik, yo rasah kerja ning Jogja. Lungo wae seko Jogja. Jogja ki dudu kanggo wong sing ora bisa nrimo ing pandum‚ÄĚ. Owalah jnck, jelas-jelas di depan mata ada ketidakadilan, ada kesenjangan, dan ada upaya eksploitasi masa didiamkan dan diterima aja? Lha iki bangsamu dhewe sing njajah lho, dudu londo opo maneh aseng!

Jujur aja, menurut saya meromantisasi Jogja sudah masuk ke tahap keterlaluan bahkan cenderung overdosis. Nggak ada romantis-romantisnya sama sekali jika di depan matamu ada ketidakadilan, kesenjangan bahkan relasi kuasa yang timpang. Lagipula, perhitungan upah dan gaji seharusnya tidak hanya berdasarkan ‚Äúbiaya hidup‚ÄĚ yang katanya murah, melainkan juga harus memperhitungkan aspek-aspek lain seperti performa kerja, nilai jasa, dll. Lagipula, bukankah setiap usaha, tenaga dan pikiran ada imbalan yang jauh lebih pantas dan layak untuk diterima?