Kategori: Politik

Kategori
Politik

Kesehatan Adalah Hak Dasar

kesehatan hak dasar

Soal (harapan) kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan optimal ke setiap pasien kala terjadi bencana besar, sudah nyata mendesak direalisasikan. Ini pekerjaan rumah yang butuh energi besar bukan hanya soal dana operasionalnya tapi tentu saja sumber daya manusia.

Mari menengok sejenak ke angka statistik terbaru yang dirilis dari hasil sensus penduduk 2020. Angka yang terekam dan diolah tersebut tentu bukan sekedar angka hasil laporan semata.

Semakin detail angka yang dikumpulkan sesuai kategorisasinya, sudah memberikan gambaran soal kebutuhan pelayanan kesehatan. Urusan kesehatan adalah urusan pelayanan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Keberadaan UU Kebencanaan bisa menjadi pedoman apa yang harus dikerjakan dan sanksi apa yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang lalai ataupun gagal dalam menangani bencana. Jadi wajar saja, jika suara keras publik kini diwakilkan oleh media meski sebagian saja.

Apakah perlu merevisi UU Kebencanaan setelah hadirnya pandemi seperti sekarang ini? Merevisi sejumlah hal untuk memastikan pemenuhan hak dasar rakyat terlayani dengan baik?

Pertanyaan yang bisa saja sangat tidak relevan diajukan kala pandemi masih membara, masih penuh masalah terutama urusan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, merawat mereka yang sakit gegara penyakit menular. Pertanyaan yang sebenarnya hanya membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar warga negara.

Tidak ada orang sehat, warga negara yang lebih suka sakit agar mendapat seluruh akses pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. Meski disebutkan seluruh pelayanan gratis untuk warga negara yang sakit.

Simak saja, janji kampanye politisi, calon kepala daerah yang baru saja menyelesaikan pemilihan kepala daerah secara langsung. Calon kepala daerah terpilih, yang sebentar lagi dilantik menjadi pelayan rakyat, menjadi kepala daerah sebagai Bupati, Walikota atau Gubernur. Lihat kembali janji mereka, beri garis tebal untuk satu urusan ini, pelayanan kesehatan.

Kalau ingin diperluas soal urusan tagih janji, lihat dokumen perencanaan urusan pelayanan kesehatan di APBD-nya kepala daerah yang tengah menjabat. Seberapa serius urusan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar diutamakan?

Itulah kira-kira buah hasil perencanaan yang bisa dipahami, adanya beragam masalah yang kini kita hadapi bersama selama masa pandemi. Khusus urusan kesehatan.

Semua tentu mahfum, sampai hari ini setelah hampir setahun terjadi wabah penyakit menular baru, yang bermula di Wuhan China telah membawa aneka ragam dampak sangat besar dalam kehidupan.

Ada budaya baru, budaya adaptif yang penting. Budaya hidup sehat, mendapatkan momen sejarah untuk dijalankan lebih masif, serempak dan bersama-sama dikerjakan. Begitu juga disiplin protokol kesehatan. Semua kalangan wajib menjalankan, sebab resiko langsung, terpapar penyakit menular adalah nyata adanya. Disiplin ini bukan sekedar berlaku untuk diri sendiri semata tapi memiliki dampak besar untuk kehidupan orang lain, agar terhindar terpapar penyakit menular.

Tentu bukan hal yang mudah. Adaptif terhadap perubahan apalagi berkaitan dengan urusan pelayanan publik.

Tak ada orang yang ingin sakit, semua ingin sehat. Kenapa terus dibangun rumah sakit baru, kalau semua orang ingin sehat?

Urusan kesehatan, pelayanan kesehatan publik memang tak fokus soal kuratif semata. Urusan pencegahan penyakit juga jadi bagian pelayanan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, langkah pemenuhan pelayanan kesehatan sudah berjalan lama dengan kehadiran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Bagaimana soal pelayanan prima yang diberikan untuk masyarakat? Apakah fasilitas pelayanan di seluruh wilayah sudah ideal? Baik fasilitas kesehatan maupun tenaga medisnya?

Rasanya pas beragam pertanyaan ini diajukan, kala masa pandemi ini. Pemerintah di semua level baik daerah maupun pusat, penting untuk menjawab dengan detail. Guna memastikan ke depan pelayanan hak dasar masyarakat dalam urusan kesehatan bisa benar benar mewujud nyata.

Rakyat sehat dan selamat, negara kuat.

Salam sehat, waras dan bahagia.

#ceritapinggirjalan
#bersepedaselalu
#isupublik

Kategori
Politik Society

IoT dan Tugas Wajib Menteri Pertahanan dan Keamanan Prabowo Subianto

keamanan digital

Sebagai menteri pertahanan rasanya eman kalau membawa Indonesia sibuk dengan urusan persenjataan dan investasi alat-alat militer saja. Apalagi pilihan politik luar negeri Indonesia adalah berpijak pada many friends no enemy.  Mau perang sama siapa? Kekuatan militer sebuah negara memang penting, sebab terkonsolidasinya kekuatan militer jadi modal guna memperkuat fungsi deterrence alias menggentarkan musuh.

Tapi itu saja belum cukup karena peta global kekuatan militer berubah orientasi juga seiring perkembangan zaman dan teknologi. Pengembangan kekuatan militer harus diikuti kemampuan penguasaan teknologi informasi.

Apa pasalnya? Perang di era informasi global masa depan bukan lagi soal teknologi pembunuh massal tapi perang informasi, perang penguasaan data.

Rasa aman sebuah komunitas di masa depan bahkan bergantung pada informasi dasar. Kesehatan, misalnya.

Boleh saja dibantah pendapat ini.

Namun secara kasatmata sudah mulai fenomena wabah atau pandemi telah mengubah sistem keamanan dan pertahanan nasional di tiap negara atau kawasan.

Pandemi akibat Covid-19 yang bermula di China selama tahun 2019 jelas sekali memberi sinyal berubahnya world of view atau cara pandang warga dunia untuk isu kesehatan sebagai bagian strategis sistem pertahanan dan keamanan. Sejarah pandemi dunia di masa lalu juga telah memberikan pelajaran kalahnya sebuah negara gegara tentaranya terkena influenza, terpapar virus yang mematikan kala itu.

IoT atau internet of thing adalah titik kemajuan teknologi informasi terkini yang bisa dikenali penguasaan dan penggunaan di tiap negara.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan damai menjadi populer dalam beberapa waktu.

Contoh sederhana, penggunaan jam digital untuk memantau kondisi kesehatan. Aplikasinya jelas diproduksi oleh perusahaan produsen jam digital. Harganya murah dan mudah digunakan, sebab produsen menyasar berlimpahnya data yang bisa terkumpul, secara gratis dan sukarela yang diserahkan penggunanya.

Namun, dibalik semua itu secara tidak sadar sebagai pengguna ada beragam identitas dan kondisi kesehatan individu dikumpulkan, diserahkan untuk dikelola menjadi data strategis, berguna bagi beragam hal utamanya hasil analisis data yang terkumpul.

Apa saja?

Whatsapp yang dalam perjalanan sejarah bisnis akhirnya dibeli Facebook misalnya. Whatsapp sudah memberikan peringatan kepada pengguna bahwa dalam waktu dekat akan menggabungkan atau mengintegrasikan sistem pelayanan dengan induk perusahaan. Data pribadi pengguna disimpan dalam server milik Facebook dengan konsekuensi beragam informasi pengguna bisa digunakan oleh perusahaan milik Mark Zuckerberg.

Tak ada lagi data privacy yang selama ini jadi keunggulan Whatsapp dengan kemampuan enkripsi untuk menjaga kerahasian informasi.

Itu satu contoh sederhana perang digital, perang informasi terkini. Belum lagi soal Google yang lebih awal mengumpulkan database informasi dari seluruh dunia dari jutaan pengguna aktif mereka.

Kedaulatan Digital

Seperti kita pahami bersama, di masa depan batas-batas geografis antar-negara sudah terkikis fungsinya.

Secara fisik bisa terlihat batasnya, teritorinya. Namun secara virtual, semua hal sudah menerabas batas fisik dan geografis. Adanya beragam aplikasi yang disebutkan memudahkan kehidupan manusia tersedia.

Coba saja cek berapa aplikasi yang terpasang di gadget atau telepon pintar milikmu. Semakin banyak aplikasi yang terinstall semakin banyak pula data yang terekam oleh tiap aplikasi.

Kita sebagai pengguna atau konsumen harus bijak dalam berinteraksi dengan memahami betul perkembangan teknologi informasi.

Rasanya eman-eman kalau ke depan ahli lulusan terbaik dari beragam universitas hanya mau berhenti jadi karyawan, jadi buruh saat pulang kerja. Harus ada revolusi digital yang penting digelorakan. Jangan hanya senang menjadi konsumen produk, jadi sekedar pengguna manfaat tapi lebih jauh menjadi produsen dan pengelola data.

Menghadapi kondisi demikian, apa yang perlu dikerjakan oleh mantan calon Presiden, Prabowo Subianto yang kini jadi bagian Menteri Pertahanan dan Keamanan?

Kedaulatan digital penting dijalankan agar negeri ini tak bergantung pada aplikasi luar semata, yang mengumpulkan data/informasi sedetail mungkin.

Melalui pendidikan, evaluasi ketahanan dan keamanan rasanya lebih pas dikerjakan. Sudah saatnya pula memberikan bekal pengetahuan dasar kepada rakyat Indonesia agar tak mudah silau atau sukarela dalam memberikan data.

Soal bela negara, hal yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara, di masa kini tak harus selalu ikut angkat senjata. Ada banyak peran yang bisa dikerjakan. Cukup dengan jemari dan jempol, kita bisa berkontribusi dalam upaya berjuang membela negara.

Siapa mau?

#ceritapinggirjalan
#isupublik

Kategori
Politik Society

Menebalkan Harapan Agar Pandemi Segera Berlalu

pandemi segera berlalu

Bagi mereka yang berkecimpung di bidang farmasi, urusan obat dan cara raciknya adalah keahlian yang harus dikuasai. Ada ilmunya juga etika profesi yang wajib dipatuhi.

Begitu juga dengan dokter yang membuat resep bagi pasien, profesi inilah yang memiliki mimbar akademik guna memberikan obat yang pas dosisnya untuk pasien. Tidak bisa dokter membuat resep asal-asalan, karena berhubungan dengan urusan nyawa dan kehidupan manusia.

Urusan pelayanan kesehatan tak selesai hanya dikerjakan oleh farmasi dan kedokteran saja.

Ada bidang keperawatan yang memberikan sumbangan besar dalam proses penyembuhan pasien.  Soal sakit, soal kesembuhan ada banyak faktor yang berhubungan antar-profesi pelayanan bidang kesehatan.

Apakah lulusan tiap sekolah atau kuliah bidang kesehatan selalu mengabdikan diri menjadi tenaga kesehatan di faskes? Bagaimana standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para pelayan kesehatan ini?

Menjawab rangkaian pertanyaan ini bisa pendek, bisa panjang. Jawaban pendek, bisa dengan menyajikan beberapa contoh. Publik di tanah air tentu kenal sosok Wahyudi Anggoro Hadi seorang kepala desa Panggungharjo yang fenomenal. Ia lulusan Farmasi UGM. Sosok lain, ada Rommy Fibri yang lulus dokter gigi UGM. Kerja beliau ini sekarang jadi Ketua Badan Sensor Film. Apa relasinya coba? dua bidang keahlian ini. Meski kalau dipaksa memiliki relasi, dokter gigi dan urusan sensor film ya bisa saja dinarasikan begitu rupa.

Siapa lagi ya? Apalagi ya?

Saya ingin memberikan perspektif bagaimana pentingnya kerjasama, kerja bersama lintas profesi dalam soal pelayanan publik. Ini penting di era sekarang. Di tengah situasi sulit, ada dampak pandemi yang berkepanjangan dan belum tahu secara pasti sampai kapan selesai dan teratasi semua.

Beberapa contoh profesi dan latar bidang keilmuan seperti farmasi, kedokteran dan keperawatan adalah paket setengah komplit untuk mendeskripsikan kerjasama yang wajib dilakukan untuk pelayanan publik.

Masih ada kebutuhan mengoptimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan, teknologi canggih pelayanan kesehatan. Ilmu fisika dasar, ahli teknik fisika dibutuhkan untuk menghasilkan alat-alat pelayanan canggih, alat test kesehatan.

Ilmu manajemen kesehatan memberikan kepastian guna mengatur bagaimana pelayanan publik yang prima bisa berjalan baik untuk melayani rakyat.

Sangat kompleks, hanya untuk satu urusan yaitu bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar yang harus mudah terakses oleh semua, baik si kaya dan si miskin. Kesehatan adalah hak universal yang harus diwujudkan pemerintah.

Hari-hari ini, warga dunia diliputi rasa khawatir. Soal urusan hak dasar kesehatan ini. Ada pandemi yang belum teratasi, meski sudah tersedia peta jalan untuk pencegahan penularan penyakit menular COVID-19. Hadirnya pelayanan kesehatan yang optimal saja tak cukup kuat, untuk tangani mereka yang terpapar virus.

Awalnya,  berhadapan dengan penyakit menular baru ini respon mitigasi bencana non-alam disosialisasikan. Ada yang abai, ada yang begitu bersemangat melakukan edukasi ke publik. Tak berhenti di sini, banyak elemen warga yang mengorganisasi diri dalam kelompok maupun individu untuk menjalankan advokasi kebijakan agar langkah penanganan penyakit menular bisa dikerjakan secara optimal.

Dampak pandemi ini nyata dan langsung menghantam beragam sektor.  Penyakit menular baru menyebar dengan cepat,  seiring mudahnya mobilisasi penduduk antar-negara dan antar-benua yang lebih mudah, ada akses keterhubungan.

Harus ada cara-cara yang tepat dan efektif.

Repotnya, urusan pelayanan kesehatan belum selesai tuntas, ternyata ada masalah sosial politik hadir. Urusan bekerja sama antar-pihak, terganggu karena adanya masalah politik.

Dilarang berkumpul untuk hindari kluster baru, diacuhkan dengan gegap gempita. Pandemi masih ada, nyata adanya.

Adakah ini benar-benar disadari semua pihak, baik yang mengaku merasa paling benar atau mereka (tokoh politik) yang suka meniti buih opini publik bahwa dirinya punya pengaruh. Rasanya perih, mendapatkan fakta bahwa hingga kini banyak yang abai.

Saya merasakan, yang dibutuhkan hari ini adalah bekerja sama, terhubung sama lain. Rakyat butuh terlayani hak dasarnya, urusan kesehatan mudah dan murah aksesnya.

Tapi apa daya, panggung politik kuasa tampaknya lebih menarik diisi, dimainkan, dinarasikan begitu rupa. Lakon di panggung silih berganti diisi akto- aktor jahat, aktor antagonis dan protagonis saling beradu akting. Babak demi babak drama tersaji dalam layar kaca dan kotak ajaib gadget pintar.

Sampai kapan selesai, urusan melawan pandemi ini? Siapa yang tahu.

Hanya yang jelas, tidak ada salahnya menebalkan harapan, semoga obat-obat dan vitamin, juga vaksin tersedia dan pas dosisnya.

Tahun ini, banyak yang merasakan kehilangan orang tercinta, yang paling disayangi semoga tak hanya sekedar jadi angka semata yang diingat.

Kepemimpinan ala mas Wahyudi atau kepiawaian seleksi gambar indah dan memotong visual yang tak elok penting hari ini dikerjakan, seperti tugas yang diemban Rommy Fibri.

Endingnya, rakyat bisa hidup lebih nyaman, sehat jiwa raganya.

#ceritapinggirjalan

Kategori
Politik

Rangkaian Pertanyaan Yang Belum Selesai, Soal Korupsi

korupsi bansos

Gegar kabar berita di Minggu dini hari, 6 Desember 2020 benar-benar seperti palugada yang menghantam kepala. Korupsi dana bansos, Menteri Sosial, Juliari P Batubara menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Kronologi atas peristiwa memilukan ini, jelas membawa luapan kegeraman rakyat atas perilaku korup pejabat negara.

Bukan apa-apa, belum lama, kerja operasi tangkap tangan KPK menangkap menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, tersandung benur, di akhir November 2020. Semua sontak mengutuk tindakan korupsi pejabat negara. Apalagi ini sekelas menteri, pembantu presiden RI, betapa dekatnya kuasa pemerintah, lingkaran istana jebol juga terjerat korupsi.

Bola politik liar menerjang jantung pertahanan pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin. Entah sampai kapan, damage dan kerusakan kepercayaan terhadap pemerintah bisa teratasi. Semakin cepat konsolidasi ya, semakin baik agar trust rakyat tak bergeser jadi distrust.

Umur pemerintahan kabinet Joko Widodo memang belum lama berjalan, konsolidasi pemerintah dalam upaya memastikan Nawacita berjalan dengan baik, rasanya masih jauh panggang dari api.

Alih-alih mendapatkan trust, rasa percaya rakyat paska menyusun kabinet “redam konflik” akibat residu Pilpres 2019, pemerintah Joko Widodo bersama Kyai Maruf Amin harus berhadapan dengan kenyataan pahit, praktek korup pembantu di lingkaran istana.

Apa yang bisa dikatakan? Apa yang harus dikerjakan, sejatinya harus seiring sejalan dengan garis kebijakan pemerintah.

Sungguh, ujian berat ini butuh ektra energi, ekstra kekuatan, untuk membangun trust atau rasa percaya rakyat bahwa pemerintahan Joko Widodo benar-benar serius, membawa Indonesia ke depan dengan peta jalan yang benar.

Pemerintahan yang benar-benar bersih dari praktek korup aparatur negara, agar pembangunan yang dijalankan, bisa membawa Indonesia sejahtera. Membawa Indonesia yang adil dan makmur. Bukan hanya dalam slogan besar, tapi dalam praktek nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat, di seluruh wilayah NKRI.

Hasil Pilpres 2019, jelas milik Joko Widodo – Maruf Amin yang mengalahkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Semua juga bersuara keras, janji tak ada lagi korupsi dalam pemerintahan yang hendak dijalankan.

Fokus pembangun Nawacita Joko Widodo episode kedua, sebenarnya sudah sangat jelas yaitu peningkatan sumber daya manusia, bergeser dari infrastruktur yang sudah dikerjakan pada periode pertama Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Sumber daya manusia seperti apa yang dicita-citakan? Indonesia Unggul, Indonesia Maju.

Pembangunan dijalankan untuk menghasilkan sumberdaya yang unggul, memiliki karakter baik, berbudi pekerti luhur dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Prasyarat utama hadirnya SDM yang unggul diharapkan bisa memastikan Indonesia jadi negara yang kuat.

Apakah bangsa Indonesia perlu bersorak dengan kasus korupsi dua menteri ini? Sosok yang sudah melewati beragam jalur fit and proper test, menjadi pembantu Presiden RI? Kok bisa, kenapa bisa? Akankah berlanjut, kasus korupsi lain masih bisa terjadi?

Satu hal, semua sudah sepakat. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Semua harus melawan, agar praktek korupsi tidak mudah dilakukan. Hukum harus ditegakan, mengadili para pelaku korupsi.

Apakah hukum positif sudah tidak membuat gentar dan takut para koruptor dan calon koruptor?

Kita semua,  bangsa Indonesia tentu sudah saatnya bukan saja bersuara keras, soal korupsi tapi harus bersama-sama bergandeng tangan, melawan pelaku kejahatan kemanusiaan ini.

Kategori
Politik

Masuk Hari Tenang, Menimang Pilihan di TPS

pemilu pilkada

Inilah fase sejarah pemilihan kepala daerah yang begitu banyak drama politiknya.

Babak demi babaknya bisa membuat hidup rakyat berada di dua pilihan, hidup susah atau hidup bahagia kelak paska coblosan pada 9 Desember 2020.

Nasib rakyat ditentukan pada pilihan sadar, ketika mencoblos di Tempat Pemungutan Suara.

Kenapa banyak drama politik? Semua tentu ingat dan paham kondisinya. Ada pandemi, ada wabah yang mematikan sedang hadir dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia.

Opsinya, pilkada ditunda atau terus dilangsungkan dengan beberapa prasyarat, untuk memastikan rakyat selamat. Terbebas dari penyakit menular dan penyelenggaraan pilkada harus dipastikan mematuhi protokol kesehatan.

Pemerintah sudah membuat keputusan berani, bersejarah untuk pertama kalinya pilkada diselenggarakan dalam kondisi situasi pandemi. Jelas keputusan yang menimbulkan reaksi kuat, di satu sisi menolak apapun alasan yang diajukan.

Misalnya, gugatan datang dari Busyro Muqodas dkk. Mereka mengajukan gugatan ke PTUN. Penggugat meminta majelis hakim menyatakan tindakan Mendagri, KPU dan Komisi II DPR sebagai perbuatan melanggar hukum. Tidak ada jaminan pilkada bebas dari potensi hadirkan klaster baru, penyebaran wabah.

Di sisi yang lain, Ajang pilkada oleh Mendagri Tito Karnavian bisa jadi sarana edukasi kesehatan dalam tiap kampanye paslon.

Pemerintah berikan ketegasan, proses pilkada bisa berjalan seiring mengedukasi publik untuk kesadaran pentingnya #cucitangan atau hidup bersih, #pakaimasker saat beraktivitas di luar rumah. Tentu saja #jagajarak jadi cara terbaik menjalankan pencegahan dari paparan COVID-19.

***

Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Pilkada diselenggarakan di 270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Proses kampanye, sosialisasi visi dan misi paslon kini tengah bergulir dan sudah mendekati masa akhir pada 5 Desember 2020 atau hari Sabtu ini.

Di Jawa Timur, dari 19 titik kabupaten dan kotamadya yang selenggarakan pilkada, berdasarkan keterangan Bawaslu Jatim, Aang Kurniafi menjelaskan dari 42 paslon semuanya pilih metode tatap muka. Bahkan Bawaslu Jatim menyoroti ratusan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan. Rasanya kasus sejenis jamak dan mudah ditemui di daerah lain.

Dominasi kegiatan kampanye kegiatan tatap muka. Ada pilihan lain berkampanye daring, namun opsi ini jarang sekali yang gunakan. Alasan teknisnya berkait kendala sinyal misalnya. Semua juga mahfum bahwa tidak seluruh daerah mudah akses internet, masih banyak area blankspot.

Choirul Anam, Ketua KPU Jatim berupaya meyakinkan publik agar bersama-sama mewujudkan pilkada sehat. Sebanyak 37 ribu petugas wajib menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.

Ini secara ketat dijalankan baik saat penyerahan form C-6, penyampaian pemberitahuan undangan. Saat hadir di lokasi, cuci tangan, pakai masker dan secara khusus di tiap TPS disediakan masker medis 150 pcs, cek suhu tubuh dilakukan.

Simulasi coblosan juga sudah dijalankan dengan prosedur ketat penerapan protokol kesehatan.

***

Memasuki masa tenang seiring berakhirnya masa kampanye, menjadi saat yang krusial dan penting. Inilah kesempatan yang baik untuk menimang dan memantabkan pilihan.

Mana paslon yang benar-benar pas untuk dicoblos di TPS. Rakyat punya kuasa penuh, memberikan dukungan untuk paslon yang layak jadi pemimpin atau sebaliknya.

Memutar fakta dan peristiwa drama pilkada, sudah ada paslon peserta pilkada yang positif COVID19. Ada yang berhasil sembuh ada juga yang akhirnya meninggal. Ada kabar duka dari Banggai Laut, calon wakil bupatinya jadi korban kecelakaan laut, tenggelam kala hendak berkampanye. KPK pun ikut mewarnai pilkada di sana dengan melakukan OTT kepada petahana.

Pilkada jalan terus, tinggal selangkah lagi prosesnya yaitu pemilihan langsung di TPS. Ringkas memang istilahnya tapi justru fase inilah muara beragam drama politik pilkada. Kemenangan atau kekalahan dalam politik adalah hal yang biasa.

Hanya, residu dan ekses pilkada yang perlu dikelola agar rakyat Indonesia bisa menikmati hasil pilihan, merasakan pahit dan manisnya coblosan yang dikerjakan di TPS.

Begitu nanti kotak suara mengumpulkan hasil coblosan, saat dibuka dan dibacakan satu-satu pilihan rakyat, berhamburan juga beragam harapan untuk hidup lebih sejahtera, pelayanan publik yang lebih baik, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, terjamin kebutuhan papan sandang pangan hingga hidup bahagia.

Selamat bersiap memilih, gunakan hak pilih, jangan salah pilih karena satu kali mencoblos, lima tahun akan dilayani. Salah mencoblos,  pemilih cuma bisa gigit jari.

Kategori
Politik

Panggung Politik, Aktor dan Narasinya

panggung politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menyoroti soal korupsi kepala daerah, karena kebetulan memang tengah ada pilkada serentak di 270 kota/kabupaten/provinsi. Salah satunya warning kepada calon kepala daerah yang bermasalah, petahana tidak boleh bermain curang memanfaatkan jabatan yang dimiliki, juga seruan agar rakyat tidak salah pilih saat pilkada digelar nanti.

Saya secara pribadi menunggu aksi konkret KPK khusus untuk calon kepala daerah ini. Di putaran pilkada serentak sebelumnya ada aksi KPK menangkap kepala daerah yang bermasalah hukum.

Rakyatlah yang kini memiliki otoritas penuh guna memberikan dukungan atau menghukum seluruh calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum, cacat moral, dan seterusnya.

Nah,  di sinilah akar masalahnya.

Jelang akhir masa kampanye sosialisasi visi dan misi paslon, suatu kondisi ideal bagi rakyat untuk mengetahui, membaca, menyimak, menimbang hingga akhirnya memutuskan calon mana yang pantas dipilih oleh rakyat di TPS, banyak dikaburkan, tertutupi atau tehalangi oleh lapis dan selubung informasi palsu (hoax), ujaran kebencian, fitnah dan tentu saja propaganda yang berlimpah.

Hal yang biasa saja, kala terjadi riuhnya politik, dinamika opini,  grenengan politik, glenak-glenik politik, obrolan, gosip politik, juga aneka info masalah politik berlimpah di masa pilkada. Ada pahlawan politik dan penjahat politik yang berebut tempat untuk tampil di panggung.  Menggoyang panggung politik.

Satu waktu, usai terpilihnya Presiden Joko Widodo, mantan kepala daerah di Solo kala itu tengah jadi perbincangan hangat nasional. Semua terkesima dan terpukau dengan apa saja yang dilakukan oleh mantan Walikota Solo itu.  Sosoknya sederhana, populer dan sering dikenal banyak membuat orang senang, setuju dengan apa saja yang dilakukan.

Ada banyak kisah yang bisa diceritakan sehabis bersinggungan secara langsung dengan Joko Widodo, sebelum naik panggung nasional.  Sekarang pun, masih belum semua kisah tersebut mengisi ruang publik, obrolan rakyat.

Ada banyak hal yang jadi ‘untold stories‘. Apa itu? Kisah-kisah rahasia yang bisa jadi hanya Joko Widodo dan Tuhan saja yang tahu.

Salah satu kisah yang bisa disimak dengan jenaka tentu saja soal pernyataan Pratikno, kala jadi Rektor UGM. Ini hanya humor dan guyonan di antara rektor perguruan tinggi negeri. Institut Teknologi Bandung sudah memberikan lulusan terbaiknya untuk jadi Presiden RI, Soekarno sang proklamator. Rektor dan sivitas akademika boleh berbangga soal ini.  Institut Pertanian Bogor sudah meluluskan doktor, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI.

Nah, Pratikno yang masih menjabat Rektor UGM di hadapan sivitas akademika Fakultas Kehutanan membuka kisah bagaimana Joko Widodo bisa naik panggung politik nasional.

ITB sudah menyumbangkan alumni jadi pemimpin RI, IPB memberikan alumninya jadi Presiden RI. UGM cukup sarjananya sajalah yang jadi Presiden.  Sarjana Kehutanan, bukan sarjana Fisipol yang lebih paham soal politik. Kisah soal ini, bisa disimak di sini.

Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjabat Ketua Alumni Gadjah Mada, KAGAMA memberi panggung kepada seorang kepala daerah, notabene adalah alumni Kagama, Joko Widodo untuk berkisah bagaimana memimpin Solo.

Sri Sultan Hamengku Buwono X berbagi panggung untuk Joko Widodo dalam rangka memberikan solusi bagi masalah kebangsaan di tanah air.

Saat memutar kembali ingatan, rekaman lawas soal polah tingkah dan isi obrolan, Joko Widodo sudah jadi bintang panggung. Jenaka, humoris dan membawa kegembiraan bagi banyak audiens. Joko Widodo benar-benar memanfaatkan panggung yang diberikan kepada dirinya untuk menyampaikan hal-hal baik yang pernah dikerjakan di Solo. Termasuk sikap rakyat Solo, merespon kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu hal, tentu saja memindahkan pedagang pasar dengan pawai. Hal lain, tentu saja dengan gaya orang Jawa, rendah hati, orang biasa saja.  Seloroh, ajudannya sering dikira sebagai Joko Widodo, sang walikotalah yang mengundang derai tawa.

Nah, kini panggung yang sama, panggung politik nasional tengah menghadirkan aktor dan narasi berisikan drama politik kekuasaan yang mirip-mirip situasinya. Tak sepenuhnya sama tentu saja.

Saat Joko Widodo mulai naik panggung, Susilo Bambang Yudhoyono memasuki fase kedua kepemimpinan. Ada ruang kosong yang harus diisi oleh sosok baru.

Apa yang terjadi hari ini?  Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap salah satu menteri Joko Widodo. Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang dilantik oleh Joko Widodo. Aksi penangkapan terjadi di saat sorotan terhadap KPK yang dianggap melemah, juga sikap Joko Widodo terhadap lembaga anti rasuah ini tengah dipertanyakan.

Politik adalah seni (berkuasa), berpolitik terhubung juga dengan momentum. Politik adalah aksi, politik adalah soal negosiasi.

Politik memiliki aktor, drama dan narasi. Inilah masa gelaran aneka drama dan narasi kebangsaan sebenarnya. Masa paling tepat menanamkan sikap dan pitutur untuk edukasi dan pedoman rakyat dalam memilih calon pemimpin, memilih calon kepala daerah yang benar-benar layak dipilih.

Ada banyak aktor baru, dalam masa paruh kedua Joko Widodo memimpin.  Ada drama baru yang tengah hadir, babak demi babaknya. Endingnya?  Mari simak bersama-sama.

Di salah satu group WA, yang saya ikuti, iseng saja saya bagikan pernyataan jenaka. Bukan apa-apa, sekedar mengingatkan pentingnya sarapan pagi. Meski di negeri kita, negeri yang gemah ripah loh jinawi ini sudah berlimpah bahan pangan, masih ada saja yang tidak bisa makan, tidak mampu sarapan. Kenapa sarapan pagi penting? Biar kuat ngadepi kasunyatan, biar kuat berhadapan dengan kenyataan.

Kenyataan seperti apa? Ada rasa baper, tatkala menyimak tingkah-polah para calon kepala daerah yang hadir.

Saya seperti kebanyakan rakyat calon pemilih di TPS, tengah menimbang dan menimang, mana calon terbaik yang ada untuk saya coblos.

Kotak suara di TPS, kelak akan memberikan isi dan hasil narasi beragam hal kala dibuka, usai kita, para pemilih memanfaatkan hak pilih dengan mencoblos di TPS.

Pilkada tahun 2020, tinggal menghitung hari. Tak bisa lagi klaim dukungan massa besar jadi alat gimmick politik sebab di saat yang sama pandemi hadir.

Jadi, sudahkah menetapkan pilihan?

Apakah soal komitmen anti korupsi paslon, jadi pertimbangan memilih di TPS?

Sembari sarapan, bolehlah simak lagu berbahasa Jawa yang ditembangkan Wadjinah, Kuwi opo Kui.  Siapa tahu bisa bantu, jadi mantapkan pilihan.

#ceritapinggirjalan
#isupublik
#pilkadaserentak

Kategori
Politik

Perlawanan Harus Dimulai dari Dapur

perlawanan dapur

Secara umum, perlawanan hari ini hanya fokus pada hal-hal yang berada di depan layar, sementara yang di balik layar diabaikan. Yang dibahas, dipikirkan, dan diperdebatkan di ruang publik adalah topik-topik yang dianggap heroik, seperti visi-misi organisasi, rencana aksi demonstrasi, dan kritik kebijakan. Sementara kegiatan-kegiatan reproduktif dianggap sebagai urusan privat, domestik, dan pribadi masing-masing.

Padahal, tanpa mengamankan terlebih dahulu sisi reproduktif, kegiatan produktif yang heroik tidak akan bertahan lama. Kalaupun bertahan bakal seadanya, tanpa kemajuan yang signifikan.

Sisi reproduktif yang dimaksud di sini ada beberapa hal. Pertama, reproduksi biologis. Tubuh manusia perlu makanan dan minuman yang bergizi untuk beraktivitas. Artinya, kantong anggota organisasi harus dipastikan cukup untuk hidup layak. Sayangnya, kebutuhan untuk bertahan hidup dan hidup layak ini kebanyakan dianggap urusan masing-masing. Dianggap urusan privat. Nggak diobrolin. Dibiarkan berada di balik layar. Jikapun ada organisasi yang bisa menjamin penghasilan tiap-tiap anggotanya, kebanyakan bergantung pada aliran donor. Jika donor berhenti, bubar sudah.

Dalam konteks inilah menurut saya konotasi negatif dari ungkapan “jangan cari makan di organisasi” keliru. Harusnya cari makan dan mendapatkan uang untuk makan ya dari organisasi. Tentunya dengan pembagian jatah penghasilan yang demokratis, sesuai kontribusi kerja, bukan diukur dengan senioritas. Setelah bisa gini barulah sebuah organisasi bisa disebut mandiri dan bisa berkelanjutan.

Berapa banyak organisasi yang menganggap dirinya progresif yang punya koperasi pekerja? Berapa banyak yang punya rencana bisnis? Ini jarang dikerjakan karena memang butuh ketekunan dan kesabaran, juga tidak terlihat heroik. Tidak terasa seperti kegiatan “aktivisme”. Tidak terlihat gagah seperti saat mengkritik dengan keras kebijakan-kebijakan pemerintah.

Yang kedua, reproduksi pengetahuan. Memperbarui pengetahuan secara terus-menerus sangat penting buat organisasi. Biar kemampuan analisis masalah dan perencanannya terus berkembang. Biar tidak seperti kebanyakan LSM dan NGO sekarang yang programnya itu-itu saja, karena ilmu dan pengetahuan yang dipake ya seadanya. Sebenernya bab reproduksi pengetahuan ini berkaitan juga dengan poin yang pertama. Karena sebagian besar tenaga dan pikiran anggota organisasi sudah habis dipakai untuk bekerja, nyari duit buat menggapai hidup layak, akhirnya udah nggak punya waktu dan tenaga lagi untuk membaca, berdiskusi, meriset, dan berkreasi/berinovasi. Apalagi kebanyakan organisasi juga tidak punya dan tidak mengalokasikan dana dan tenaga untuk membuat divisi riset serta menjalankan diskusi rutin sebagai tempat belajar anggota organisasi.

Akibatnya, organisasi miskin ide. Fakta bahwa lembaganya miskin ide ini ditutup-tutupi oleh LSM, ormas, dan NGO. Ditutupi dengan cara mengeluarkan aura ke-PeDe-an dan suara yang lantang tentang permasalahan-permasalahan aktual, sambil mengeluh bahwa lembaganya kekurangan dana.

Yang ketiga yaitu reproduksi psikologis. Tekanan hidup dari hari ke hari semakin kuat. Dan ini juga berkaitan dengan poin pertama. Bukan hanya karena mencari uang semakin susah, tapi juga karena aktivitas mencari uang (kerja) saat ini harus banyak melibatkan emotional labor (softskill). Makanya penting juga buat mikirin gimana caranya terus mengisi tenaga psikologis kita. Lagi-lagi, masalah ini tidak bisa dibiarkan hanya berada di balik layar, diserahkan ke pribadi masing-masing, dianggap urusan domestik. Sebab bukan psikis individu itu yang bermasalah, tapi realita yang kayak tai.

Maka benar kata Silvia Federici, feminis asal Amerika kelahiran Italia. Perlawanan harus dimulai dari dapur. Perlawanan tidak bisa terus dijalankan secara maskulin, yang sangat fokus dan mementingkan hal-hal produktif, yang di depan layar, yang tampak heroik. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah dapur kita sudah aman, mandiri, adil, dan berkelanjutan. Obrolan persoalan dapur masing-masing tidak seharusnya dianggap tabu dalam organisasi. Persoalan dapur tidak semestinya dianggap sebagai urusan di belakang rumah. Urusan dapur harus menjadi persoalan publik. Persoalan bersama.

Kategori
Politik Society

Pilkada Jember: Yang Terpenting di Masa Pandemi adalah Keselamatan

covid-19 keselamatan

Dalam pembukaan Forum Festival 2020, Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa tujuan terpenting di masa pandemi hari ini adalah keselamatan. Keselamatan yang dimaksud oleh Hilmar bukan hanya tentang usaha menurunkan jumlah korban Covid-19 dan menemukan vaksin, tapi juga tentang bagaimana menyusun tata kehidupan baru yang menempatkan faktor keselamatan sebagai dasar desain kehidupan. Sebab pola kehidupan kita hari ini menempatkan pemburuan harta sebanyak-banyaknya sebagai motivasi utama, sehingga faktor lingkungan, ikatan sosial, dan kekeluargaan dikesampingkan. Kita tidak bisa terus hidup dengan pola kehidupan seperti hari ini. Jika pun vaksin Covid-19 sudah ditemukan, tak ada jaminan pandemi-pandemi selanjutnya tak datang lagi.

Menurut Hilmar, pola hidup new normal atau kebiasaan baru mestinya tidak hanya dimaknai sebagai adaptasi pada kehadiran virus, misalnya dengan menyusun hal-hal yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari virus (menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, dll). New normal adalah membenahi hal-hal mendasar dalam kehidupan yang akan membuat tempat kita hidup, bumi, tetap bisa ditinggali. Misalnya, Hilmar memberi contoh, perlunya pembenahan besar-besaran di sektor pertanian dan peternakan. Sebab sudah banyak penelitian yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara sistem pertanian-peternakan yang tidak berkelanjutan (mementingkan penumpukan profit dibandingkan pemenuhan kebutuhan hidup) dengan kemunculan berbagai virus baru.

Pandemi tidak hanya membuat orang terpapar virus, sakit, dan bahkan sudah banyak yang mati. Pandemi juga menyadarkan kita bahwa hal-hal mendasar yang membuat kita bisa terus sehat, nyaman bekerja dan beraktivitas, bisa berpikir jernih dan berkreasi, ternyata selama ini tidak kita urus dengan baik. Apa itu? Pertama, sistem layanan kesehatan. Hari ini mungkin masih banyak yang sepakat bahwa kesehatan adalah hak mendasar setiap manusia. Dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), semua manusia berhak hidup. Namun, apakah prinsip dan kepercayaan kita ini menjadi dasar dalam desain layanan kesehatan? Masih sungguh jauh dari harapan. Ternyata kita tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup.

Layanan kesehatan yang baik hanya bisa diakses dengan mudah oleh orang-orang yang banyak duit. Sementara yang miskin dan hampir miskin hanya bisa mengandalkan layanan kesehatan gratis dari negara yang layanannya tidak lengkap, ruwet, harus menunggu lama, dan hal-hal yang menguji kesabaran lainnya. Sebelum pandemi masalah ini tidak terlalu mendapat sorotan. Malah ada kecenderungan dianggap wajar. Namun, saat pandemi menghantam, ketika banyak karyawan dipecat oleh bosnya, ketika pemasukan bisnis seret, biaya kesehatan segera mencuat. Kelas menengah pun kena dampak pengelolaan dan infrastruktur layanan kesehatan yang buruk.

Yang kedua adalah sistem pendidikan. Masalah pendidikan mirip dengan masalah layanan kesehatan: sangat tidak terjangkau. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, per tahun 2019, hanya 9,98 persen pemuda yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ini menyedihkan sekali. Bagaimana juntrungnya kita membiarkan hanya sekitar 10 persen anak muda yang bisa kuliah?

Ini bisa terjadi karena umumnya kita memandang perguruan tinggi hanya sebagai salah satu tahap yang perlu dilalui agar seseorang bisa mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, kita menganggap wajar bahwa yang bisa kuliah kebanyakan hanya yang punya banyak uang. Sudah biasa logika semacam ini hinggap di pikiran kita: kalau pengin dapat pekerjaan, ya investasi dong? Kuliah adalah investasi diri!

Pendidikan tidak bisa dilihat hanya sebagai kepentingan individu. Ada kepentingan kita sebagai masyarakat dalam dunia pendidikan. Di masa krisis ini, kepentingan tersebut terlihat lebih jelas. Bagaimana jika seorang anak tukang tambal ban di pedesaan Jember sebetulnya punya potensi kecerdasan untuk menemukan vaksin Covid-19, tapi karena ia tak mampu sekolah sampai perguruan tinggi, ia tidak bisa mengembangkan potensinya? Tidak hanya anak ini yang rugi. Tapi kita, sebagai sebuah bangsa, yang rugi. Kita menyia-nyiakan banyak sekali potensi sumber daya manusia yang bisa membuat hidup ini menjadi lebih baik.

Dari dunia sektor ini saja, kesehatan dan pendidikan, bisa dilihat bahwa desain kehidupan kita tidak berdasar pada tujuan keselamatan. Belum lagi kalau berbicara sektor pangan, perumahan, transportasi, dan hak-hak mendasar lainnya.

Topik tentang strategi keluar dari krisis Covid-19 ini ternyata juga muncul di debat Pilkada Jember yang dihelat pada hari Minggu (15/11). Panelis memberikan pertanyaan pada ketiga paslon, kurang lebih begini: Apa strategi Anda untuk mengoptimalkan APBD agar bisa membantu rakyat bangkit dari krisis yang dipicu Covid-19?

Paslon 01, Faida-Vian, memberikan jawaban yang tepat sasaran: APBD harus diatur sedemikian rupa untuk keselamatan rakyat. Penjabarannya yaitu dengan melanjutkan layanan kesehatan gratis, termasuk perluasan operasi gratis di Kabupaten Jember. Selain itu, program beasiswa bagi para pemuda, termasuk para santri, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang sudah dikerjakan oleh Faida di periode pertamanya akan dilanjutkan dan diperluas. Rencana ini sesuai dengan prinsip keselamatan yang sudah diuraikan di atas. Jadi tidak hanya memperkecil jumlah korban Covid-19, tapi membenahi hak-hak dasar masyarakat.

Pasangan Hendy-Firjaun, paslon 02, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, Bappeda, BKPD, dan masyarakat dalam penyusun APBD, sehingga terbentuk rencana kerja yang ideal. Mereka juga bilang akan memfokuskan anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi. Selain itu, pasangan ini juga berjanji akan memberikan bantuan modal kepada masyarakat sebagai daya ungkit kebangkitan ekonomi.

Walaupun menyebut penanganan pandemi, jawaban Hendy-Firjaun hanya menyasar permasalahan di permukaan, yang langsung nampak, yaitu banyak orang yang terkena virus. Mereka tidak membedah persoalan yang berada di balik layar, yaitu tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat untuk hidup dan berbahagia yang kini semakin sulit didapatkan di masa pandemi. Bagi orang yang tidak terkena virus, menjalani hidup hari-hari ini tetap saja lebih sulit. Apalagi jika untuk mendapatkan hak-hak dasar saja mereka harus membeli.

Hendy-Firjaun malah mengumbar janji untuk langsung memberikan bantuan modal kepada masyarakat. Ini janji yang keliru. Di masa pandemi ini, menurut ekonom Chatib Basri, investasi dan pelonggaran kredit tidak signifikan untuk memulihkan ekonomi. Sebab daya beli dan minat konsumsi masyarakat masih begitu rendah. Yang pertama harus diselesaikan adalah masalah Covid-19, sambil memastikan rakyat tetap mendapatkan hak-hak dasar untuk hidup layak.

Sementara itu, terkait APBD, paslon 03 Abdussalam-Ifan akan membuat BUMD maju dan berkembang, dengan cara memberikan stimulus (aliran dana) untuk BUMD yang sudah ada dan akan membentuk beberapa BUMD baru. Abdussalam menyebut secara khusus BUMD di bidang pertanian dan pariwisata. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa belanja modal harus menjadi pendorong bergeraknya sektor-sektor utama di Jember, agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Seperti Hendy-Firjaun, paslon 03 ini juga menekankan pentingnya perencanaan APBD yang partisipatif, yakni dengan melibatkan masyarakat.

Entah karena tidak menyimak pertanyaan atau mencoba menghindar, paslon ini tidak membahas perencanaan APBD dalam konteks krisis akibat pandemi. Padahal moderator sudah memberi penekanan pada saat membaca pertanyaan, bahwa situasi hari ini dan hari esok sudah berbeda karena ada faktor Covid-19. Jawaban yang diberikan paslon 03 ini adalah jawaban umum yang biasa dilantunkan oleh kebanyakan calon kepala daerah. Tidak ada strategi untuk penanganan pandemi yang muncul. Janji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulus pemerintah sebetulnya mengulangi kesalahan jawaban yang diberikan paslon 02. Ekonomi baru bisa bergerak tumbuh lagi jika masalah kesehatan sudah bisa ditangani. Dan masyarakat akan kembali produktif jika sudah dipastikan hak-hak dasarnya terlayani.

Jawaban yang jelas dan tepat sasaran yang diberikan oleh paslon 01 rasanya tidak terlepas dari faktor pengalaman Faida yang sukses menjalankan periode pertamanya sebagai bupati. Ia benar-benar memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi. Selain layanan kesehatan gratis dan beasiswa untuk belajar di perguruan tinggi, ia juga sukses menjalankan program 1 desa 1 ambulans. Seluruh desa di Jember, yang berjumlah 248 itu, semuanya diberikan jatah 1 ambulans. Bahkan di tiap-tiap kecamatan, yang berjumlah 31, juga disediakan ambulans. Keberadaan ambulans ini sangat krusial dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama masyarakat pelosok. Kecepatan dan kenyamanan perjalanan pasien memang menjadi salah satu kunci keberhasilan layanan kesehatan yang optimal. Pemenuhan hak-hak dasar di masa Covid-19 seperti ini perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan di kabupaten Jember, serta perlu diikuti oleh daerah-daerah lain.

Kategori
Beranda Politik Transportasi

Solusi Masalah Nasional Ada di Daerah

perahu sapudi

Satu waktu, saya berada di lapangan Blang Padang, Aceh. Saya ikut menyimak bagaimana Muktamar Muhammadiyah berlangsung, bertemu dengan penjual stiker yang (konon) selalu hadir dalam acara-acara besar.

Heran juga, kok hanya jualan stiker bisa keliling Indonesia dengan dagangan yang sepele. Toh, semua orang bisa berjualan stiker.

Saya juga sempat merasakan bagaimana “hidup” di jalanan lintas Sumatra di atas roda bus AKAP lintas pulau. Menikmati pergantian waktu dengan lagu dangdut dari satu kaset saja, sehingga hapal lirik lagu yang mengiringi perubahan waktu di sepanjang perjalanan.

Sungguh, perjalanan memberikan pengalaman yang terekam kuat di memori. Ada beragam bahasa, budaya, rasa kuliner dan tentu saja saujana alias bentang alam yang indah menyajikan hal baru, pemahaman baru dan kesadaran baru. Inilah negeriku, negeri yang memiliki keragaman, perbedaan, keberagaman. Negeri yang memiliki rentang jarak si kaya dan si miskin.

Di lain kesempatan, saya mendapatkan pengalaman bertemu dengan bahasa dan penutur yang berbeda. Membuat rasa perlunya belajar memahami aneka bahasa dan ekspresi dalam berkomunikasi.

Lewat perjalanan singkat dengan berbagai moda angkutan, berangkat dengan naik kapal laut dan menelusuri perjalanan darat di Sumatera, beberapa waktu lalu menyisakan kenangan dan ingatan.

Bangsa ini, melewati masa dan fase penting untuk mengelola keberagaman yang ada. Ada hal yang membuat semua yang berbeda menjadi bersatu.

Urusan beda pilihan menu makanan dan kebersamaan di meja makan atau kenduri untuk memohon dapat keselamatan dunia dan akhirat adalah hal biasa.

Ini baru soal makanan. Di sepanjang jalan lintas Sumatra bisa ditemukan perbedaan atap khas yaitu seng dan di Jawa dengan genteng tanah liat.

Di waktu yang lain Sulawesi Selatan,  menikmati kopi di Wajo,  mendengarkan obrolan warung kopi soal politik dan urusan keliling dapur. Jalur kereta api baru sampai Baru, itu entah apa kabarnya saat ini.

Makanlah olahan ikan yang lezat di Mimika, Timika, Papua. Ada kota modern Kuala Kencana, di sana tak jauh dari lapangan golf. Air bersihnya bisa langsung diminum. Ada juga pasar rakyat tempat mama-mama jualan hasil bumi dengan berjalan kaki.

Jangan bicara soal angkutan umumnya. Ada angkutan umumnya. Namun, terminalnya sepi dari aktivitas. Mobil angkutan umum hingga ke pelosok jauh dari kondisi ideal. Kalau menulis #ceritapinggirjalan bisa menemui mama-mama Papus jalan ke pasar untuk menjual petatas dan hasil bumi sayuran aneka rupa juga buah-buahan di sore hari.

Di masa pandemi, banyak dari kita terpaksa #dirumahsaja #jagajarak #pakaimasker. Namun kita terusik juga oleh minimnya kesadaran perubahan perilaku #hidupsehat.

Ada banyak kisah yang berhamburan di masa pemilihan kepala daerah, termasuk masalah lama yang bermunculan lagi. Mari jalan-jalan sejenak ke pelosok di luar Jakarta, di luar narasi newsroom media mainstream alam pikiran orang pusat. Mari nikmati dunia pelan, dunia milik orang biasa yang bersahaja.

Sampean sudah pernah ke Sumenep, mendengarkan kokok ayam gaoknya? Kalau belum mari sama-sama dolan sebentar ke daerah, bukan sebagai pejabat yang melakukan kunker.

Simak debatnya di pilkada Sumenep, asyik juga. Paslon 02 menawarkan pembangunan bandara, paslon 01 bilang akan menghubungkan pulau yang ada dengan angkutan pesawat. Keren ya?

Ada 270 pilkada, eman rasanya kalau hanya bicara masalah di pusat kuasa. masalah nasional beres kala masalah daerah, hadir solusinya.

Solusi apa yang penting dihadirkan, dijanjikan oleh para calon kepala daerah?

***

Rasanya kembali memastikan hadirnya pemenuhan hak-hak dasar bagi rakyat di daerah masih relevan diajukan. Hak dasar apa saja yang butuh segera diberikan?

Soal ini tentu tiap daerah punya karakter dan kebutuhan solusi kebijakan yang berbeda.

Semoga, momentum gelaran hajatan pilkada serentak benar-benar menghadirkan kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat. Pemimpin yang memudahkan urusan rakyat mengakses dan mendapatkan hak-hak dasarnya.

Selamat memilih pemimpin daerah, semoga pandemi segera berlalu. Kita semua bisa leluasa lagi beraktivitas. Bangkit dari dampak keterpurukan.

Kategori
Politik

Wani Perih, Berani Memilih

Berani memilih

Ada 270 pilkada di Indonesia, sementara di layar televisi kita, yang dominan disajikan adalah ulasan pilpres di negeri adikuasa. Trump dan Biden bisa jadi adalah nama yang lebih akrab bersemayam di alam pikiran.

Ajaib ya?

Bagaimana dengan pengetahuan publik soal pilkada di masing-masing daerah? Sepi dan sunyi dari peliputan masif media elektronik di tanah air.

Cobalah iseng untuk memulai percakapan, apa saja isi visi-misi para kandidat kepala daerah di tempatmu, ajak bicara orang di sekitar soal harapan apa yang dititipkan untuk calon kepala daerah.

Mengenal rekam jejak pemimpin adalah syarat mutlak seseorang menentukan pilihan. Masalahnya di Indonesia, proses demokrasi elektoral berjalan rutin apa adanya ini ternyata tak mendapatkan tempat yang proporsional dalam bingkai media mainstream tanah air.

Ah, ini hanya pernyataan ngawur dan otak atik gathuk saja berkaitan dengan demokrasi elektoral di tanah air. Bisa jadi. Sebab sudah ada segmen khusus berkaitan tayangan pilkada. Ini hanya soal keterbatasan durasi segmen tontonan di media nasional.

Apakah benar demikian? Mari kita cek sama-sama, eh mari mencatat saja apa yang sudah ada di kotak ajaib, kotak televisi. Sebab, kini pengaruh keajaiban kotak televisi bergeser ke kotak layar gadget. Lebih lengkap pilihan kontennya, lebih kecil, lebih akrab, intim dan mudah diakses asal ada sinyalnya.

Ada lompatan budaya demokrasi dan budaya digital yang kini dirasakan rakyat Indonesia. Ada rentang jarak melek literasi yang begitu besar.

Siapa saja kini bisa menjadi komunikator pesan secara serta-merta. Kuasa informasi yang sebelumnya milik ‘newsroom‘ kini beralih ke alam pikiran pemegang gadget pemilik HP pintar. Siapa yang pandai menggali data digital, big data, deep data akan jadi penguasa memainkan alam bawah sadar, persepsi dan kesadaran kita.

Ajaib. Sungguh ajaib.

Sungguh menarik dan mencatat proses demokrasi pemilihan kepala daerah 2020 sebenarnya. Pilkada di masa pandemi telah mengubah perilaku kandidat dalam upaya menyapa para pemilih dengan media baru.

Ada kekhawatiran bahwa pilkada serentak berpotensi menjadi titik klaster baru. Di sisi yang optimis ada keyakinan momen pilkada adalah momen tepat untuk sosialisasi masif kampanye protokol kesehatan, memutus mata rantai penyebaran penyakit menular. Kandidat berkesempatan turut mengkampanyekan hidup sehat, bangkit dari dampak pandemi. Ini idealnya.

Gadget, ponsel, telepon pintar menjadi ruang demokrasi yang bisa menciptakan keajaiban.

Semoga saja hal-hal ajaib tidak sekedar diciptakan oleh tukang sulap demokrasi. Siapa tukang sulap ini, ya itulah, mereka yang bermodal besar dengan nafsu kuasa dan memilih jalan pintas gelontorkan dana dengan berharap merebut kepercayaan publik.

Masih ada waktu menuju hari H, pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020, untuk menentukan pilihan.

Mari sama sama menunggu hasil coblosan. Biarkan di AS rakyatnya bersuka cita dipimpin politisi dan sosok lansia. Trump atau Biden.

Di sini di tanah air, urusan modal menetapkan pilihan, manut suara millenial yang wani perih, ya harus berani memilih.

Tarik Sisss!

#ceritapinggirjalan
#pilkadaserentak
#kotakajaib
#isupublik