Kategori
Society

Berdaulat Dalam Digital Platform, Seperti Apa?

Connected. Terhubung adalah prasyarat untuk kesetaraan dalam “being digital“. Donate atau berdonasi mengikat keterhubungan menjadi beragam aksi nyata yang berdampak pada kehidupan sosial juga berbangsa dan bernegara.

Kategori
Society

Memaknai Sebuah Consent

Bicara soal consent, berarti juga berbicara soal hak. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu memahami sebuah consent. Padahal tanpa adanya consent, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Kategori
Politik Society

Nalar (Anti) Kebohongan Publik

Sebenarnya, tulisan ini hendak berjudul Nalar Kebenaran Publik untuk mempertegas pentingnya kebenaran dimiliki oleh publik. Tapi apa perlunya sekarang ini berkata hal kebenaran di padang pasir informasi digital yang berlimpah hoaks, kebohongan dan fitnah begitu rupa?

Tulisan ini juga hendak mengelaborasi lebih jauh soal apa yang digelisahkan oleh penulis Hamsad Rangkuti. Cerpenis kelahiran Kisaran, yang bertutur jujur dalam problematika etik kepenulisan sebagai pengarang cerita fiksi dan kebohongan yang dituliskan dalam ceritanya.

Fiksi berbeda dengam fakta. Artinya, dalam kisah fiksi yang semua pembaca tentu akan sepakat jika bisa saja hal yang tertulis adalah rekaan semata, imajinasi si penulis. Namun dalam soal menulis cerita, jelas dibutuhkan sikap jujur, sebagai moral cerita untuk keberpihakan penulis pada problem moral, masalah etis atas tematik yang dibingkai dalam tulisan.

Cobalah kembali membaca ulang apa yang telah ditulis oleh Hamsad Rangkuti dalam karya buku kumpulan cerpen Bibir Dalam Pispot terbitan Kepustakaan Populer Gramedia. Meski sudah diberikan tulisan kata pengantar dan penutup rasanya belum tuntas juga untuk tak memberikan pandangan pendapat atas pembenaran nalar kebohongan yang diajukan oleh Hamsad Rangkuti.

Sebagai pembaca, saya mengakui dan terkesan atas kejujuran pengarang dalam sikapnya, bertutur tentang kebohongan yang dituliskan. Ada pengetahuan baru, atas kebohongan yang dalam bingkai cerita menjadi kebenaran karena logika yang logis terbangun.

Penulis bisa selamat dari cap pembohong karena dirinya adalah penulis fiksi. Semua bisa mahfum bahwa apa yang dituliskan bisa saja memang tak pernah terjadi dalam kehidupan nyata, bersifat rekaan, dibuat-dibuat dan seterusnya.

Bahkan dalam artikel penutup, Hamsad disebutkan tak perlulah ikut larut dalam polemik apakah kebohongan diperbolehkan dalam karya sastra, seni bercerita? Biarlah kritikus dan ahli sastra yang berdebat soal itu. Sebagai pengarang, ia terbebas dari kewajiban berdebat atas karya cerpen yang dibuatnya. Tapi itu tak dipilih oleh Hamsad Rangkuti, dirinya melibatkan diri secara penuh dan secara terbuka menjelaskan aneka kebohongan yang pernah dituliskan dalam karya cerpen. Silakan menelusuri alasan dalam tiap karya cerpen Hamsad, membaca lagi kebohongan yang dituliskan soal sosok tokoh, nasibnya dan problema yang dihadapi.

Meminjam cara Hamsad Rangkuti menjelaskan kebohongan secara terbuka ke publik, rasanya tepat kalau memahami logika kebohongan yang disampaikan sebagai kebenaran. Iya, kebenaran versi penulis. Ada bingkai lain kebohongan yang diakui secara jujur. Itulah kebenarannya. Ada nalar anti kebohongan yang dipaparkan lewat narasi kisah yang ditulis.

******

Sekarang, terkini, kita berhadapan dengan sorotan seorang yang dikenal publik sebagai intelektual. Rocky Gerung (RG) dan narasinya soal Petruk dan Pinokio yang dilekatkan dengan sosok Joko Widodo. Sebagai intelektual, RG berkomentar dalam bahwa apa yang disajikan oleh seniman Butet Kertaredjasa si tukang kritik, aktor teater dan budayawan itu adalah bentuk sindiran seniman untuk kekuasaan Joko Widodo terkait soal kepemimpinan, etika dan integritas . Ini berpangkal soal hidung panjang Petruk yang diasosiasikan sama bingkai narasinya dengan Pinokio. Dua tokoh rekaan, yang ada dalam alam pikiran cerita wayang dan cerita anak-anak.

Sunardian Wirodono (SW) lalu memberikan bingkai bahwa bingkai pendapat yang dirangkai oleh Rocky Gerung tidak benar, hidung panjang Petruk bukan terbentuk karena kebohongan seperti yang terjadi di kisah anak-anak soal Pinokio. Jauh berbeda, beda budaya dan latar ceritanya. Tak elok, dan salah besar kala membangun logika, membangun nalar publik soal kebenaran dan kebohongan begitu rupa.

Lewat tulisan SW, pembaca diberikan beberapa alasan berkaitan ngawurnya narasi Rocky Gerung membingkai sosok Joko Widodo, Petruk dan Pinokio. Panjang lebar uraian bisa dibaca sendiri di dalam status SW di medsos ini. Bagaimana RG membangun narasi dan SW membuat kontra narasi dalam tulisan.

Mana yang bisa dipercaya dan bisa dianggap kebenaran atau kebohongan bagi publik?

Hal yang menarik berikutnya adalah kegiatan vaksinasi yang dilakukan di sela hadirnya bingkai para penari berhidung panjang, sosok Petruk yang mengiringi kehadiran Joko Widodo di Padepokan Seni Bagong Kusudiardjo, Bantul DIY beberapa waktu lalu.

Tak kurang, hadir kritik soal peristiwa itu. Kenapa seniman lebih dahulu harus divaksin, kenapa juga dilakukan vaksin tidak di fasilitas kesehatan, kenapa bukan guru-guru di daerah tidak lebih diprioritaskan dan seterusnya? Ramai-lah kritiknya.

******

Nalar Kebenaran Publik, lewat peristiwa seni maupun faktual yang terjadi hari ini tengah beradu logika pembenaran masing-masing. Soal urusan publik, vaksinasi, vaksin saja ada beragam pendapat juga klaim kebenaran di dalamnya. Apalagi ini Petruk Divaksin hadir nyata. Ada satu kesamaan pemahaman soal ini, seluruh penafsir sama-sama menganggap lucu, termasuk Presiden Joko Widodo. Hanya saja, di luar ahli seni, warganet ada yang berkomentar hadirnya hidung panjang identik dengan Pinokio si tokoh fiksi yang berbohong.

Berlimpahnya informasi, kecepatan penyebaran dengan hadirnya teknologi digital, terkadang dan lebih sering mengaburkan kebenaran. Kebohongan yang lebih cepat menyebar, jelas membahayakan dan perlu dijernihkan. Bener ning ra pener, begitu manusia Jawa memberikan petuah bagi siapa saja yang merasa benar atas tindakan, pendapat yang disampaikan. Alam pikiran manusia Jawa begini juga menjadi siasat klaim kebenaran itu seperti apa yang tepat.

Filsafat, sebagai ilmu, mengingatkan secara etimologi philo dan sophia yang bermakna cinta kebijaksanaan (wisdom) sebagai dasar berpijak, dasar bertanya dan berpikir manusia modern seperti dalam pengertian bahasa Yunani sejatinya mengajak untuk menguji.

Kalau mengikuti alam pikir Socrates model tanya jawab yang digunakan Rocky Gerung bebas saja dipakai, apakah narasi yang dibangun adalah sebuah kebenaran? Disiplin filsafat barat, kala bersinggungan dengan alam pikiran timur (Jawa) memang seringkali bermasalah. Setidaknya itulah yang tengah kita temui bersama dalam konteks narasi Petruk, Pinokio plus Joko Widodo.

Mana yang paling bisa disebut kebohongan, mana yang benar?

Kekuasaan yang absolut jelas akan memonopoli kebenaran, juga kebohongan. Di sekitar orang-orang yang memiliki kuasa, hadir produksi kebenaran dan kebohongan setiap waktu. Publik boleh percaya dan menolaknya jika perlu.

Nah soal hidung yang panjang ataupun pendek, dalam kenyataan kemanusiaan semua ras manusia tak ada yang sepanjang hidung Petruk dan Pinokio. Hidung panjang ala keduanya adalah hal yang dibuat-buat, diimajinasikan, ada karena cerita dan narasi pelabelan karakter di luar kenyataan keseharian. Jadi hadir nyata, karena divisualkan, dipentaskan, dihidupkan.

Apakah kita semua lebih percaya kisah latar Petruk atau Pinokio, mana suka sajalah. Kalau cocok dengan nalar, gunakan. Tidak cocok ya tinggalkan saja.

Kategori
Politik Society

Sikap Tubuh Sikap Politik

Melalui sebuah foto, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampak tertangkap kamera ketika mencium istrinya Jill Biden. Foto ini jadi satu foto ‘kuat’ yang tampil dalam rangkaian rekaman momen pergantian kepemimpinan, setelah Donald Trump lengser.

Amerika Serikat disorot karena adanya aksi demontrasi yang diwarnai kekerasan sampai mengakibatkan korban jiwa. Foto kemesraan pemimpin negara tentu mendinginkan suasana politik yang menghangat di negara adikuasa.

Melalui foto, publik bisa membuat aneka tafsir pesan sendiri, di luar pesan utama yang ingin disampaikan oleh tokoh atau public figure. Foto berciuman pemimpin negeri, pejabat negara tentu tak lazim di negara lain. Sebab ada budaya dan alam pikir yang berbeda. Apalagi kalau misalnya, dilakukan oleh pemimpin di nusantara untuk mengekspresikan rasa kasih sayang, rasa cinta.

Alih alih memberikan pesan cinta, foto ala Joe dan Jill Biden bisa bawa narasi jauh berbeda, jika dilakukan oleh pemimpin di negara lain. Apalagi di era meme dan twit war medsos zaman digital ini.

Budaya berciuman di Amerika Serikat dan negara liberal yang lain, dilakukan untuk menunjukan romansa, rasa cinta pemimpin kepada sosok terdekatnya. Mewakili kecintaan kepada negara dan rakyatnya.

Foto-foto natural, foto bercerita yang menempatkan public figure adalah satu foto yang biasa jadi konsumsi publik. Bukan hanya sekedar ilustrasi atau pelengkap berita. Foto portrait seorang tokoh misalnya bisa membawa impresi pesan kuat.

Wajah Presiden yang tertunduk lelah di meja kerja istana (sepengetahuan saya, belum menemukan momen begini di tanah air) tentu akan memberikan kabar tafsir beraneka rupa. Soal kondisi negara.

***

Sikap tubuh tokoh politik, apakah mencerminkan sikap politik?

Semua mahfum, foto adalah bagian tools pesan dalam propaganda. Keberadaan foto portrait Presiden Mao, China di masa lalu jelas sekali tujuan propaganda yang ingin disampaikan.

Rakyat harus memiliki kecintaan kepada negara, kepada pemimpin. Ini ditujukan bukan hanya ke dalam negeri tapi pesan untuk negara lain betapa kuatnya kepemimpinan Mao, kala itu.

Sezaman dengan model propaganda sejenis, melalui foto tokoh dalam aneka pose, juga teknik manipulasi ruang kamar gelap, untuk penciptaan citra diri tokoh, banyak dibuat foto dalam ukuran besar.

Propoganda kekuatan tokoh lewat foto, menautkan citra diri pemimpin model begini jelas masih dianggap efektif sampai sekarang. Berwujud baliho besar, spanduk hingga meme di era digital.

Sikap tubuh dan atribusi simbol kebesaran dengan aneka bintang jasa jamak ditemui dalam foto protrait tokoh di berbagai era. Sebelum teknologi fotografi ditemukan, lukisanlah yang dipakai untuk menunjukan kuasa. Lukisan raja-raja di dalam istana misalnya.

Presiden RI Ir. Soekarno juga memanfaatkan foto untuk bawa pesan kepada publik. Semua ingat bagaimana pose foto kala Presiden Soekarno merangkul Jenderal Soedirman. Foto yang konon peristiwanya perlu diulang untuk diambil rekaman foto terbaik telah jadi bagian sejarah negeri ini.

Aneka pose foto proklamator RI menjadi sumber sejarah penting. Bukan hanya dalam bingkai foto resmi semata tapi beragam foto dengan pose dan sikap tubuh Soekarno bisa terlacak bagaimana pemimpin pertama Republik Indonesia itu bisa berada dekat di hati banyak pemimpin negara lain. Akrab dengan pemimpin dunia dan memiliki kedekatan dengan rakyatnya, dengan petani, dengan Marhaen.

Di zaman Gus Dur, fotografi tokoh atau elit lebih berwarna, berbeda dari kelaziman. Apalagi kala ada momen Gus Dur hanya bercelana pendek di beranda istana, harus berhenti melepaskan kekuasaan karena dimakzulkan. Di momen yang lain,  banyak Gus Dur yang apa adanya, tampil sebagai sosok nahdliyin, pemimpin juga intelektual, penceramah sekaligus sosok kyai terekam di banyak bingkai foto.

Megawati Soekarnoputri mendapat tempat unik. Sosok perempuan pertama pemimpin bangsa. Presiden kelima ini sempat memberi warna perlawanan kepada rezim otoriter orde baru di bawah Presiden Soeharto dengan sikap tubuhnya di atas panggung orasi.

Era Susilo Bambang Yudhoyono, fotografi lebih personal karena ibu negara sendiri, Any Susilo Yudhoyono yang asik mencipta foto dengan bidikan lensa kameranya.

***

Mengisi ruang publik dengan foto-foto tokoh adalah satu peran yang tetap strategis di media massa. Termasuk kehadiran foto-foto di media online masa sekarang.

Melalui sebuah foto, bisa terkirim pesan dan impresi publik merespon tokohnya, peristiwanya, termasuk pesan utama untuk menaikkan citra atau menurunkan rasa suka publik kepada seseorang.

Presiden Joko Widodo memilih lebih sering menggunakan pakaian putih, celana hitam, mendaku diri sebagai pelayan publik yang baik untuk rakyatnya. Berfoto soliter, di titik lokasi pembangunan infrastruktur, di tempat wisata terpencil hingga di lokasi bencana. Sesekali tampak bermain  bersama cucu tercinta, Jan Ethes dan keluarga.

Kali ini, di awal tahun 2021 ada peristiwa yang menghangat dalam jagat politik kekuasaan. Beredar foto AHY di panggung podium dalam pakaian resmi partai.

Di saat yang sama, ditunjukan sosok Moeldoko, Jenderal TNI di masa SBY mencium tangan ayah AHY.  Lalu, diberi tambahan narasi downgrade bagaimana sikap politik sang jenderal yang kini berada di pusaran kuasa.

Melalui foto, rupanya dalam politik di setiap era zaman masih menjadi pilihan strategi untuk melipatgandakan pesan, ketokohan, keberpihakan dan kemuliaan seseorang.

Sesuai sejarah fotografi dalam teknik penciptaan foto ada ‘ruang gelap’ yang  memungkinkan aneka manipulasi foto agar lebih kuat, sempurna kecerahan, ketajaman visualnya. Sementara dalam politik,  ada ruang gelap juga yang tak bisa terlihat dan dilihat publik.

Fotografi adalah seni lukis dengan cahaya, sementara politik adalah seni negosiasi yang memiliki nilai keutamaan untuk urusan kepentingan publik.

Apakah akan ada upaya dan langkah yang benar-benar serius untuk mendongkel kepemimpinan politik di tubuh parpol masa kini?

Bagaimana media menampilkan wajah dan aktivitas para politisi dan calon pemimpin negeri ini agar terus bisa menghiasi alam pikiran rakyat?

Mari simak dan nikmati sikap tubuh mereka para politisi, para pemimpin kala berhadapan dengan kamera foto.

Kategori
Society

Kalau Ada Yang Suka, Berikan Panggungnya

Kalau ada kelompok atau pribadi yang suka berdebat, berikan panggungnya. Kalau ada yang suka bertinju, berikan ring tinjunya.

Kalau ada yang suka balapan, berikan lintasannya. Kalau ada yang suka melanggar hukum, berikan peradilannya.

Kalau ada yang suka ilmu, berikan kesempatan pendidikan terbaiknya. Kalau ada yang suka agama, sediakan tempat ibadahnya.

Moderator, untuk perdebatan, wasit untuk memimpin tanding tinju, teknisi untuk balapan, hakim untuk pelanggar hukum, guru untuk pendidikan. Rohaniwan untuk agama.

Beragam atribusi yang bisa melekat pada diri seseorang kini semakin banyak ragam jenisnya. Artis untuk seniman, novelis untuk juru cerita dan lain lain. Seleb medsos, malah kini jadi profesi yang menghasilkan duit.

Masalahnya, kita ini, suka sibuk berdebat dan saling beradu kicauan begitu lamanya, narasinya belum berbeda jauh di medsos. Apalagi debat dan isi materi debat dan saling klaim soal yang itu-itu saja, yang sekedar mengolah rasa emosi, kebencian, intoleran, merasa yang paling sempurna dan sejenisnya.

Entah sampai kapan kita ini sibuk mencari cari kejelekan liyan dan keburukan kelompok lain dan seterusnya. Hampir tanpa henti, tanpa jeda. Hobinya menonton dan kalaupun bicara ngawur saja tanpa ada isi, asal saja tentu sungguh sia sia.

Kenapa model begini banyak yang suka? Entahlah, bisa jadi karena begitu banyaknya waktu luang di masa begini.

Di saat yang sama, warga negara lain di seberang benua ternyata sibuk dan sudah bekerja berproduksi aneka rupa. Ini nyata adanya.

Mau bukti nyata? Ada banyak komoditas sepele yang sampai sekarang kita ini sangat bergantung dan hobi menjadi konsumennya. Kala butuh, pilihan impor tentu solusinya. Repotnya, kala impor yang dipilih adalah impor masalah dari benua lain.

Di situasi chaos, situasi konflik berkepanjangan sejatinya ada keteraturan yang bisa dikenali. Apa itu? Fenomena keos dan konflik itu sendiri.

Hari-hari ini, bermunculan gunung es persoalan kebangsaan yang hadir silih berganti wujudnya, lokasinya dan peristiwanya.

Kebenaran meski dilakukan oleh sedikit orang, tetaplah kebenaran. Kebaikan yang dilakukan oleh sedikit orang tetaplah kebaikan. Begitu juga kebodohan yang dilakukan oleh sedikit orang tetaplah kebodohan.

Kesalahan yang dipahami tentu bisa memberikan pelajaran. Ini berlaku jika ada kemauan belajar. Berefleksi.

Budaya produksi keilmuan di setiap era butuh waktu untuk dipetik hasilnya. Pendidikan, edukasi, pembelajaran adalah proses panjang yang bisa terjadi sepanjang hayat.

Bagaimana menjadi manusia yang beradab, membangun peradaban lebih baik?

Simple. Mudah saja.

Tepung, Dunung, Srawung.

Kategori
Society

Gunung Es Problema Pendidikan dan Kesehatan

Sudah setahun berlalu, masa pandemi dirasakan oleh seluruh warga dunia. Semoga setelah pandemi, kesehatan sebagai hak dasar mendapat perhatian bersama.

Termasuk keberpihakan negara dalam soal memberikan kesempatan pendidikan gratis untuk rakyatnya. Di segala lini pendidikan sampai jenjang pendidikan tertinggi, jadi spesialis di bidang keilmuan masing-masing, agar semakin banyak rakyat teredukasi, rakyat jadi cerdik cendekiawan yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah bangsa. Rakyat yang lebih berdaya.

Mobilitas sosial, semua mahfum salah satunya bisa diraih dengan jalan pendidikan. Kesempatan ini harus dibuka dan lebih diperhatikan ke depan. Tentu saja, bekal pendidikan karakter kebangsaan penting diutamakan mengiringi kebijakan pendidikan untuk semua.

Ada banyak kisah dan inspirasi dari begitu banyak tokoh, pemimpin dan kepemimpinan yang terbuka jalan kehidupannya menjadi lebih baik saat mendapatkan kesempatan merasakan mobilitas sosial lewat jalur pendidikan.

“Saya dulu, berasal dari keluarga susah, miskin dan terbelakang. Beruntung bisa sekolah, sampai jadi seperti sekarang,” begitu kisahnya.

Pernyataan demikian yang jamak kita bisa simak bagaimana jalan hidup seorang tokoh.

Meski saat ini jalur pendidikan formal seringkali tak jadi bermakna, di jagat kemajuan teknologi informasi yang semua hal diyakini tersedia dan bisa terakses, namun tetap saja dibutuhkan kebijakan dan keberpihakan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi semua.

Hanya sisi paradoksnya adalah hadirnya fenomena pengkhianatan kaum cendekiawan. Kondisi yang bisa membuat kacau semua hal. Siapa saja mereka? Silakan menelisik dan membuat catatan tersendiri soal begini.

Setidaknya selama satu tahun masa pandemi, semua bisa berefleksi, siapa cendekiawan yang bekerja memberikan ilmunya untuk publik, siapa saja yang bekerja profesional dan siapa saja yang justru berkelana berselancar, mengambil untung dari kondisi ketidakpastian.

Orang biasa yang berilmu, jelas lebih baik. Apalagi orang biasa yang paham ilmu kesehatan.

Orang biasa, berilmu dan berkuasa apakah bisa lebih baik?

Nanti dulu. Selama masa pandemi, debat soal urusan kesehatan saja bisa berjilid-jilid dan berpanjang lebar urusannya.

KE ARAH MANA ARTIKEL INI DIBUAT?

Tentu saja belajar dari kondisi terkini kala ribet urusan tenaga kesehatan. Ada yang mampu, tapi tak bekerja di bidangnya karena beragam alasan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, langkah rekruitmen tenaga kesehatan gagal memenuhi target dalam pelaksanaan.

Padahal tenaga kesehatan benar-benar dibutuhkan di masa pandemi untuk memastikan optimalnya pelayanan kesehatan. Salah satunya karena tidak adanya izin dari orang tua nakes yang terseleksi dan terpilih untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.

Dengan sangat berat hati, iri juga menonton rekaman senyum dan bersemangatnya nakes di China yang dengan pengawalan khusus pulang dari Wuhan tahun lalu, begitu upaya penanganan wabah penyakit menular di sana dinyatakan selesai. Ikut haru dan trenyuh juga melihatnya. Berbeda jauh dengan faktual yang dihadapi di negeri ini.

Ini problem yang nyata. Bayangkan jika sebelumnya (sebelum pandemi) dalam skema jalur pendidikan kedokteran dibuka seluasnya, ongkos pendidikan tenaga kesehatan ditanggung negara, tentu kondisi berbeda yang terjadi. Mudahnya memperoleh tenaga kesehatan yang siap bekerja.

Kejadian begini jelas, bagian dari gunung es problema masalah kesehatan terkini. Bagaimana problem penanganan penyakit menular di lingkungan wilayah/kawasan pusat pendidikan kesehatan terbaik yang ada di Indonesia, masih kelimpungan menghadapi fakta kenyataan tingginya pasien yang butuh perawatan.

Akhir kata, semua berharap agar seluruh masalah akibat dampak penetapan pandemi bisa segera teratasi. Semua yang bekerja keras, bisa sehat dan selamat juga.

Rakyat sehat, negara kuat.

Kategori
Society

Menghumaniskan Kecerdasan Buatan? Sungguh Ide yang Menggelikan!

Yuval Noah Harari menjadi salah satu intelektual yang paling kencang bersuara tentang pentingnya menghumaniskan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Soalnya, menurut Harari, berbagai desain kecerdasan yang tersaji hari ini sudah banyak efek negatifnya bagi manusia.

Dalam diskusi di Stanford University bersama profesor ilmu komputer Fei Fei Li pada 22 April 2019, Harari membeberkan bahwa hari ini sebuah organisasi atau perusahaan akan berusaha keras “membuat sebuah algoritma yang bisa lebih memahami saya daripada saya sendiri, lalu memanipulasi keinginan saya, sehingga bisa memaksa-maksa saya, atau bahkan menggantikan saya”. Praktiknya bisa kita lihat di media sosial. Algoritma di platform tersebut didesain sedemikian rupa agar pengguna betah lama-lama menggunakannya, sehingga hasrat pengguna lama-lama termodifikasi. Contoh lain misalnya di bidang politik praktis. Mudah sekali hari ini memanipulasi pilihan pemilih dengan teknologi kecerdasan buatan. Aktivitas ini menurut Harari adalah Peretasan Manusia (Hacking Humans).

Karena penggunaan dan potensinya yang semakin mampu memanipulasi keinginan dan keputusan manusia, menurut Harari, kita perlu desain hukum dan norma agar teknologi kecerdasan buatan lebih manusiawi. Artificial intelligence harus lebih humanis.

Gagasan Harari ini sungguh menggelikan. Ia mengasumsikan bahwa kecerdasan yang ada di dunia ini hanyalah milik manusia. Jika ada kecerdasan lain, yang dalam hal ini berupa kecerdasan buatan (perangkat inorganik yang bisa berpikir cerdas), maka perlu dibuat humanis atau cocok dengan karakter kecerdasan manusia. Apalagi jika kecerdasan buatan itu dianggap sudah mengancam otoritas manusia dalam berkehendak.

Cara pandang yang dilakukan Harari terhadap kecerdasan buatan ini, jika kita ikuti, akan membuat kita tersesat. Kita tidak akan bisa memahami potensi sebenernya dari kecerdasan buatan. Apa itu?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, saya rasa perlu ada klarifikasi terlebih dahulu tentang konsep kecerdasan buatan. Sebab, citra kecerdasan buatan secara umum terlanjur dibayangkan sebagai sebuah teknologi yang bisa memanipulasi manusia, bersaing dan bahkan mengganti kecerdasan manusia. Narasinya kemudian lebih heboh di urusan masa depan tenaga kerja yang terancam karena hadirnya robot yang semakin cerdas dan ancaman pada kehendak bebas manusia (free will).

Kecerdasan buatan sebaiknya tidak dipahami sebagai kecerdasan palsu atau tiruan yang terus diperbaiki agar mirip atau bahkan sama dengan cara kerja otak manusia. Ini adalah hal lain yang cara kerjanya pun lain. Jika otak manusia adalah sekumpulan bahan-bahan organik yang melalui proses evolusi yang unik akhirnya menjadi suatu bentuk gumpalan tertentu yang bisa berpikir cerdas dan terletak di dalam tengkorak Homo sapiens, maka kecerdasan buatan adalah sebuah desain material inorganik yang dirancang sedemikian rupa sehingga bisa berpikir, namun berpikir dengan cara yang berbeda dengan berpikirnya manusia.

Hadirnya kecerdasan buatan bisa dibilang sebagai Copernican Turn (Pencerahan Kopernikus) di masa sekarang. Istilah Copernican Turn pertama-tama dipakai untuk menjelaskan betapa luar biasanya perubahan cara pandang yang ditawarkan oleh Nicolaus Copernicus dalam melihat tata surya. Di saat populernya kepercayaan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, Copernicus menawarkan konsep heliosentrisme, yakni matahari adalah pusat, dan bumi serta planet-planet lain mengelilinginya.

Contoh Copernican Turn yang lain yaitu teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia dan kera punya nenek moyang yang sama. Teorinya Sigmund Freud yang bilang bahwa manusia tidak punya kendali atas pikiran dan hasratnya sendiri juga termasuk Copernican Turn. Bahkan Freud menyebutnya sebagai Copernican Trauma. Sebab, dengan terjadinya perubahan cara pandang atau konsep yang signifikan, sebagian besar manusia akan mengalami trauma. Manusia akan gelisah, mengelak, dan bahkan bisa memaksa konsep dan konseptor baru itu untuk mati.

Kecerdasan buatan juga bikin manusia gelisah. Ternyata, yang kita sebut sebagai cerdas dan kecerdasan itu tidak hanya terjadi di dalam tengkorak kita. Bahkan, kecerdasan ternyata tidak hanya muncul dari material organik seperti otak manusia dan hewan, tapi juga material inorganik atau yang selama ini kita sebut benda mati. Ternyata, kabel-kabel tembaga bisa cerdas.

Agar tidak mengidap Copernican Trauma, kita perlu menerima dengan lapang dada bahwa banyak hal di dunia ini yang cara kerjanya tidak sesuai dengan perkiraan kita. Semesta ini tidak beroperasi menurut kehendak manusia. Manusia bukan pusat alam semesta.

Pemahaman ini memang akan membuat manusia seperti tersingkir (teraleniasi). Namun, kita sebaiknya jangan menjadi seperti Harari yang menanggapi ketersingkiran ini dengan ingin mendesain kecerdasan buatan agar ramah manusia, etis terhadap manusia, melayani hasrat-hasrat narsis manusia, dan bahkan ingin dibuat berpikir seperti manusia. Desain kecerdasan buatan dengan mental a la Harari ini bisa dengan mudah kita jumpai pada proyek-proyek yang sungguh bernafsu sekali ingin membuat robot yang ramah, punya etika, dan menyentuh perasaan manusia.

Kecerdasan buatan punya peran yang lebih signifikan daripada contoh di atas. Karena, teknologi ini juga beroperasi di tingkatan epistemologi (konsep), bukan hanya penerapan praktis saja. Misalnya soal perubahan iklim (climate change). Kita, manusia, bisa tahu bahwa iklim sedang berubah signifikan ke arah yang mengancam eksistensi manusia, ya karena ada kecerdasan lain di luar manusia yang bisa memahami itu. Dengan struktur kecerdasan yang berupa jaringan sensor mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, dari atmosfer sampai ke permukaan bumi, ia bisa memunculkan konsep perubahan iklim. Tanpa kecerdasan ini, dan jika hanya mengandalkan kecerdasan Homo sapiens, konsep perubahan iklim tidak akan bisa dibayangkan.

Ke arah inilah perkembangan kecerdasan buatan semestinya diarahkan, yaitu membuka “misteri” dunia dan merevisi konsep-konsep yang selama ini dipercaya manusia sebagai realita, padahal sejatinya semesta tidak beroperasi seperti yang manusia kira. Potensi ini tidak akan tercapai jika kita bersikukuh bahwa kecerdasan buatan perlu dihumaniskan.

Kategori
Politik Society

Mengapa Perlu Menyapu Sampah (Politik) Dari Depan Ke Belakang?

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjalankan nasehat sedulur etnis Tionghoa soal menyapu halaman rumah di hari Tahun Baru Imlek 2572 pada 12 Februari 2021. Jangan menyapu halaman dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Termasuk menanak nasi sendiri, dilakukan oleh Hasto Kristiyanto. Ini dilakukan atas nasehat tokoh Tionghoa yang dikenal baik oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Langkah budaya, yang dijalankan oleh Sekretaria Jenderal  PDI Perjuangan ini menarik untuk disimak. Bisa saja menjadi multi tafsir bagi beberapa pihak untuk menggoreng aneka isu politik yang menghangat.

Nah, anggap saja ini tafsir mana suka dari aktivitas budaya yang dijalankan oleh Hasto Kristiyanto. Kira-kira pesan apa yang bisa ditangkap dari kegiatan mandiri yang dilakukan oleh pemimpin partai pemenang pemilu di tanah air ini.

Secara jelas, Hasto Kristiyanto sudah menjelaskan sebenarnya apa yang dikerjakan. Hal itu diceritakan kala menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek kepada etnis Tionghoa secara khusus di dalam perayaan Imlek 2572 di Jakarta bersama jajaran DPP PDI Perjuangan.

Bagi yang mengenal pribadi Hasto Kristiyanto, laku budaya selama ini menjadi alat komunikasi pesan yang dipilih oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu. Secara rutin, selalu menggelar wayang kulit kala memperingati momen penting.

Sebagai orang Jawa,  pilihan gelaran wayang kulit memang bisa menjadi peristiwa budaya yang pas untuk mengirimkan pesan kepada khalayak. Apalagi, secara jumlah, suku Jawa atau mereka yang bersentuhan dengan kebudayaan Jawa jumlahnya cukup besar. Bagi pemimpin politik di Indonesia,  dominasi budaya harus dipahami dan dikelola agar ada harmoni.

Pesan politik, pesan budaya disisipkan dalam lakon yang dibawakan oleh dalang. Bintang tamu yang dihadirkan atau momen limbukan jadi ajang menegaskan pesan kepada khalayak.

Teladan kepemimpinan, menegaskan akan lahirnya kepemimpinan baru, pentingnya hidup rukun, pentingnya gotong royong dan saling bantu sesama hingga alasan kenapa harus hidup damai dalam bingkai NKRI dihadirkan dalam aneka lakon,  juga tembang yang tampil.

*****

Momen pergantian tahun, adalah momen peristiwa penanda waktu yang memiliki makna khusus bagi sebagian orang. Tiap suku bangsa memiliki ekspresi budaya dalam memperingati momen istimewa.

Etnis Tionghoa di tanah air, begitu juga. Mengalami pasang surut keberadaan,  juga kesulitan posisi dalam masyarakat di tiap zaman dan masa. Mari kembali membuka sejarah keberadaan dan peran etnis Tionghoa dari masa ke masa. Apa saja peran penting mereka sejak zaman kerajaan hingga masa paska kemerdekaan Republik Indonesia.

Hubungan pasang surut, dalam sejarah keberadaan etnis Tionghoa telah melahirkan beragam luka sejarah dan residu politik yang perlu dibersihkan,  diobati hingga sembuh.

Presiden Soekarno,  Proklamator RI,  Soeharto, BJ Habibie, punya ikatan sejarah kebangsaan bersama etnis Tionghoa.   Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri paska reformasi memiliki peran dalam proses sejarah, menempatkan persatuan, kebangsaan, toleransi, menghargai kebhinnekaan dan mengelola isu SARA dalam upaya merangkul etnis Tionghoa dalam bingkai NKRI. Begitu juga Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.

Memberikan ruang untuk bertumbuhnya ikatan kebangsaan dan kemanusiaan sebagai perekat  persatuan Indonesia, penting selaku disuarakan.

Sejarah kebangsaan, ke-Indonesiaan memang diwarnai masa kelam.  Fase kelam, sudah dilalui dan bangsa ini tengah berproses maju mewujudkan kesejahteraan bersama.

Semua etnis, yang ada di tanah air tentu memiliki cita-cita yang sama sebagai bagian Indonesia. Termasuk etnis Tionghoa, berhak untuk memiliki ekspresi budaya yang melekat.

******

Memasuki tahun yang baru, jelas butuh optimisme sebagai modal bekerja. Semua tentu wajar bila bersuka ria dalam memaknai pergantian waktu, pergantian tahun.  Islam memiliki ekspresi budaya khusus kala menandai peringatan pergantian tahun setiap 1 Muharam.  Ada rasa syukur, ada harapan dan cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru.

Di dalam masyarakat Jawa yang beragama Islam, ada kenduri, ada tumpeng,  ada slametan, berdoa bersama agar mendapatkan perlindungan dan keselamatan menapaki tahun baru.

Ada akulturasi budaya, kala Islam berpadu dengan budaya Jawa, budaya Mataraman. Begitu pula dengan ekspresi budaya China, etnis Tionghoa ada rangkaian perayaan juga ritual yang secara khusus dijalankan, berkirim doa untuk para leluhur, salah satunya yang dijalankan kala sembahyangan di waktu pergantian tahun di kelenteng.

Ada kue keranjang, yang dibuat sebagai suguhan. Ada lilin yang dinyalakan, burung-burung yang dilepasliarkan kembali dan aneka ekspresi budaya barongsay, liong digelar menambah semaraknya peringatan.

Itu dalam kondisi normal semua dijalankan. Hanya karena dalam situasi pandemi, beragam ekspresi budaya jelas dibatasi. Hadirnya perayaan dengan perayaan khusus pun harus dijalankam dengan taat protokol kesehatan ketat.

Pandemi masih ada, dan upaya memutus mata rantai penularan harus dikerjakan. Langkah pencegahan merebaknya penyakit menular butuh dilakukan secara bersama-sama.

Maka rasanya sangat relevan pesan kemandirian yang dicontohkan oleh Hasto Kristiyanto  dalam perayaan tahun baru Imlek 2572 bersama pengurus DPP PDI Perjuangan di Jakarta.

Jika dalam bahasa simbolik, bisa saja ada tafsir mana suka dalam kehidupan berpolitik masa kini tiap partai politik memiliki problema dan dinamika organisasi. PDI Perjuangan demikian juga. Nah, sebagai pemimpin parpol pemenang pemilu ingin berkabar pesan soal pilihan dan langgam dalam kelola kepemimpinan.

Kerjakan sendiri,  kebaikan dengan penuh kesadaran. Bersihkan kotoran, jangan dibuang di depan rumah, kelola dan kumpulkan di belakang rumah. Tak perlu semua residu, sampah dikirimkan ke TPA. Kalau kita sendiri mampu kelola. Itu minimal pesan publik yang saya tangkap.

Kalau sedulur semua punya pendapat yang lain, ndak masalah. Monggo, siap menyimak dan membaca.

#ceritapinggirjalan
#bersepedaselalu
#TahunBaruImlek2572
#isupublik

Kategori
Politik Society

Saat Bingkai Media Bergeser Ke Daerah

Selama ini fokus bingkai media, tentu saja dengan modal besar terfokus di ibukota Jakarta, sibuk dan gaduh sekali bicara di studio yang adem membahas aneka masalah perkotaan, perdesaan juga masalah kebangsaan.

Saat bingkai media bergeser ke daerah, seakan tumpukan masalah berebut ruang di dalamnya untuk diselesaikan. Banjir, tanah longsor, deforestasi lahan hutan alam hingga kebakaran hutan dan aneka kabar bencana  kini mengisi konten media. Seakan seperti menunggu giliran saja tampil di televisi.

Sementara di setiap sesi diskusi, seminar,  simposium dan beragam panggung ruang akademik berlembar kesimpulan hasil penelitian dibahas, diperdebatkan untuk hasilkan kebijakan publik.

Sebagian pilihan kebijakan bermanfaat bagi pemimpin di era kepemimpinan. Kalau yang begini tentu membahagiakan, sebagian besar ada banyak masalah yang belum selesai karena bertumpuknya problema benang kusut masalah.

Input data yang baik,  data yang terkonsolidasi,  update, termasuk liputan media menjadi pilihan bagi pengambil kebijakan untuk memilih prioritas tindakan,  prioritas aksi.

Kalau ada bencana alam, tentu ada langkah mitigasi,  alert system atau sistem peringatan dini yang seharusnya berbunyi. Adakah ini hadir dalam isi media?

Bersyukurlah kalau pernah terpapar informasi yang lengkap, komprehensif atas problema kebencanaan di setiap wilayah secara detail.

Informasi, data adalah senjata terkini guna merebut hati rakyat agar percaya (trust), terhubung (connected) hingga berdonasi (donate)  segala hal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tiga hal utama ini penting jadi perhatian, setidaknya untuk mengurai beragam masalah publik di berbagai ranah kehidupan.

Rakyat tahu hak dan kewajiban, pemerintah tahu bagaimana melayani dan membahagiakan rakyatnya.

Bagaimana dan seperti apa caranya? Media akan mencatat dan melaporkan, apa adanya. Bukan hanya ada apanya.

Semoga segala bencana dan masalah kebangsaan bisa teratasi. Banjir, tanah longsor adalah tanda air meminta haknya. Seberapa jauh ini bisa terkelola dan teratasi, mari menunggu proses mengurai masalah kebencanaan alam ini satu persatu.

Harap bersabar,  rakyat yang baik, jembar atine. Harap maklum, kalau belum maklum baca maklumat demi maklumat yang segera diterbitkan,  tak lama lagi…

Sabar ya! Informasi (yang baik) sedang diolah.

#ceritapinggirjalan
#bersepedaselalu
#isupublik

Kategori
Society

Butuh Demokrasi? Start Up Platform Siap Memfasilitasi

Ada banyak bentuk platfrom sebetulnya. Namun, yang mau saya bahas di sini adalah platform dalam artian populer, yakni perusahaan aplikasi a la Silicon Valley. Contohnya ya Gojek, Grab, Bukalapak, dan Halodoc.

Deretan perusahaan platform ini, sejak kemunculannya, mendapatkan berbagai macam pujian. Mulai dari segi inovasi sampai kepiawaian menggunakan teknologi-teknologi terkini. Salah satu pujian yang sangat kuat pengaruhnya, dan akan menjadi bahasan tulisan ini, yaitu semangat platform dalam mendorong demokratisasi.

Gema demokrasi ini sangat terasa saat berhadapan dengan industri yang selama ini terlihat dijangkiti monopoli. Misalnya yang terbaru, pada November 2019, Kementerian Perhubungan berencana menggandeng Gojek masuk ke layanan transportasi laut. Ini dilakukan untuk mencegah praktik monopoli di trayek laut terus terjadi. Layanan transportasi laut memang dikuasi oleh segelintir perusahaan sehingga mereka bisa mengatur harga sesuka hati. Akibatnya, program tol laut yang dijalankan Jokowi tidak efektif, karena disparitas harga (perbedaan harga barang) yang sangat besar antar-pulau tetap tak terkendali.

Dengan hadirnya Gojek nanti, Kemenhub berharap proses pemesanan kontainer lebih transparan dan muatan terbagi secara lebih adil ke para shipper di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Seperti yang dituturkan Wisnu Handoko, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub kepada tirto.id, “Kami bekerjasama dengan Gojek untuk menghentikan monopoli di tol laut agar manfaat subsidi yang digelontorkan pemerintah selama ini bisa tepat sasaran dan mampu menurunkan disparitas harga.” Negara sungguh mengandalkan Gojek untuk memerangi monopoli. Gojek diharapkan menjadi media transparansi, sehingga pemesan kontainer bisa menikmati harga yang kompetitif.

Narasi ini sebetulnya mengulang cerita yang terjadi pada industri angkutan umum jalan raya. Kehadiran ojek online yang dipelopori oleh Gojek dan lalu diikuti oleh beberapa platform lain dianggap angin segar dalam layanan transportasi. Pasalnya, layanan transportasi yang ada selama ini dikuasi perusahaan yang itu-itu saja. Akibatnya, konsumen tidak mendapatkan harga yang kompetitif, atau dengan kata lain: murah. Belum lagi soal layanannya yang tidak fleksibel, kendaraan ditempeli nama dan logo perusahaan (tidak terasa privat seperti naik kendaraan sendiri), dan nggak ada promo-promo menarik.

Perusahaan aplikasi transportasi online menjadi angin yang sangat menyegarkan bagi banyak pihak. Bagi konsumen, kini bisa menikmati layanan transportasi dengan biaya yang murah, banyak promo, pemesanan gampang dan keren karena pakai smartphone, serta punya perasaan naik kendaraan pribadi (disupirin lagi). Bagi pemerintah, ini adalah bukti bahwa mereka mewadahi perkembangan industri digital, mengikuti zaman, menjaga persaingan bisnis yang sehat (membongkar monopoli dengan layanan yang transparan), serta menjadi solusi keringnya lapangan pekerjaan.

Sementara bagi kelompok masyarakat pro-demokrasi, kemunculan platform aplikasi adalah jawaban pada kejumudan birokrasi selama ini yang tidak transparan, koruptif, nepotis, dan tidak inovatif. Konsumen atau pengguna layanan mendapatkan ruang bersuara yang begitu jembar di dalam platform. Tidak hanya diberi ruang, tapi suara konsumen benar-benar didengarkan dan dicarikan solusi. Sangat beraroma demokrasi, bukan?

Euforia ini sangat jelas terlihat di awal-awal kemunculan ojek dan taksi online. Layanan transportasi sebelumnya baik itu transportasi umum, perusahaan taksi, ojek pangkalan, dianggap wajar ketinggalan dan ditinggalkan karena tidak inovatif dan tidak beradaptasi. Kemunculan dan kepopuleran ojek dan taksi online dianggap niscaya karena mereka bersahabat dan mengikuti logika jaringan internet.

Padahal, kalau diselidiki lebih lanjut, kenapa ojek dan taksi online bisa tumbuh pesat dan menggurita? Ada 2 hal. Pertama, mereka membangun perusahaan yang begitu ramping, minim biaya, karena ada begitu banyak biaya yang dilimpahkan ke pihak lain. Para pengemudi tidak diakui sebagai pekerja oleh perusahaan aplikasi. Mereka disebut mitra, sehingga tidak mendapatkan hak-hak pekerja. Dengan model yang seperti ini, pengemudilah yang menanggung biaya perawatan kendaraan, biaya kecelakaan, risiko pekerjaan, dan risiko bisnis. Perusahaan akhirnya bisa dengan mudah melakukan manuver dan ekspansi (perluasan jangkauan bisnis) di atas eksploitasi besar-besaran para pekerja.

Yang kedua, mereka semakin mempertipis penerapan prinsip dasar angkutan umum dan terus melanggengkan penggunaan kendaraan pribadi. Apa prinsip dasar angkutan umum? Layanan transportasi yang dijalankan berdasarkan semangat kebersamaan. Berpindah bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Ojek dan taksi online semakin mengikis prinsip ini. Padahal prinsip inilah solusi terbaik untuk menyudahi kemacetan. Dengan mengabaikan prinsip tersebut, perusahaan aplikasi ojek dan taksi online semakin memanjakan hasrat bertransportasi yang sangat individualis. Makanya laris.

Ironisnya, ketimbang membongkar kedua masalah di atas, serta mendesain bentuk dan model platform baru yang lebih berkeadilan, sebagian besar pihak malah terlalu silau pada potensi semu platform untuk menghadirkan demokrasi pada bidang-bidang yang dikuasi mafia. Bukannya mengidentifikasi masalah mendasar dari layanan publik yang dianggap tidak memuaskan, sarang monopoli, tidak inovatif, birokratis kolot, baik dari segi politis, relasi sosial, model organisasi dan manajamen, pemerintah dan organisasi sosial malah mendukung solusi a la platform yang tidak menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah baru.

Misalnya, terkait layanan transportasi darat perkotaan, bukannya mempermewah angkutan umum, mempermudah akses penumpang ke titik keberangkatan, meningkatkan koordinasi antar-moda, memperbaiki fasilitas jalan kaki, dan membatasi kendaraan pribadi, tapi malah bersorak pada layanan ojek dan taksi online karena dianggap inovatif, kreatif, nonhirarkis, memperluas kesempatan dan persaingan, demokratis, dan menawarkan harga yang kompetitif.

Kita menyingkirkan analisis sosial, teknis, dan politis dalam menangani masalah-masalah publik, dan beralih pada sensor platform, analisis data statistik, analisis big data, serta analisis perilaku konsumen (consumer behaviour) yang dianggap netral dan menangkap kemauan, persepsi, dan harapan masyarakat apa adanya. Dalam bahasa buzzer akademisnya: evidence-based policy (kebijakan dan strategi layanan yang berbasis bukti). Masalahnya, bukti yang mana? Bagaimana mengambilnya? Mengapa memakai metode yang ini dan bukan yang itu? Pertanyaan ini tidak perlu kita jawab, karena kita sudah mengandalkan data dan kurva yang diambil dari smartphone kita.

Ini bukan berarti saya mengajak untuk anti-teknologi dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul hari ini. Saya hanya ingin mengajak pembaca untuk menyadari bahwa ada cara lain dalam menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial, bisnis, dan politik. Tidak harus (dan bahkan jangan!) menjadi platform a la Silicon Valley.