Beranda

  • Bentuk Lain Teknokrasi

    bentuk lain teknokrasi

    Di benak sebagian besar generasi pasca-Orde Baru, kata “teknokrasi” berkonotasi negatif. Secara umum, kata ini digunakan untuk memberi nama pada proses pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan publik yang lebih memberi ruang pada pendapat para ahli ketimbang orang-orang yang terkena dampak. Orde Baru menerapkan model kebijakan yang seperti ini secara konsisten selama masa hidupnya. Kelompok ahli dominannya saja yang berbeda tiap periodenya. Di periode 1968 hingga 1980an, para ekonom yang mendominasi penentuan arah kebijakan. Sedangkan mulai akhir 1980an, ahli-ahli teknik yang giliran mendominasi. Habibie menjadi ikon utamanya.

    Model kebijakan publik a la Orde Baru ini memang meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat, tapi juga menimbulkan dampak yang menyengsarakan, mulai dari kesenjangan ekonomi yang tinggi sampai kerusakan ekosistem yang parah. Bukan sesuatu yang mengherankan ketika rezim ini berakhir, generasi setelahnya menganggap buruk kebijakan publik yang teknokratis. Setiap kebijakan yang dinilai tidak mempertimbangkan secara serius pendapat masyarakat yang terdampak akan dicap teknokratis dan disamakan dengan perangai Orde Baru. Bahkan beberapa kelompok melangkah lebih jauh lagi: kebijakan publik seharusnya ditentukan sepenuhnya oleh rakyat terdampak, karena rakyat tersebutlah yang nanti akan merasakannya; para teknokrat harap angkat kaki.

    Model pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan yang dianggap antitesis dari teknokratisme a la Orde Baru adalah kebijakan yang demokratis/partisipatif. Artinya, rakyat terdampak mendapatkan porsi yang lebih besar dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil.

    Saya tidak akan masuk ke dalam perdebatan tentang masih perlu atau tidaknya teknokratisme (sesuai definisi di atas) di dalam kebijakan publik. Dendy Raditya telah membuka diskusi yang lebih segar seputar topik ini dalam tulisannya yang berjudul “Teknokrasi Jelas Masih Perlu Tapi Bukan Versi Orde Baru”.

    Saya ingin membicarakan teknokrasi dalam bentuk pemahaman yang lain. Saya akan memulainya dengan mengulas salah satu mème filsafat paling populer di internet: the trolley problem.

    bentuk lain teknokrasi

    Ada lima orang yang terikat di rel. Di rel yang sejalur, sedang melaju cepat sebuah kereta. Seseorang, sebut saja T, sedang berdiri di dekat tuas pengatur arah kereta dan menyaksikan kondisi itu. Ia bisa menggerakkan tuas sehingga kereta berpindah ke jalur lain. Sayangnya, di jalur lain itu, ada seorang manusia yang juga terikat ke rel. Jika kamu menjadi si T, pilihan apa yang akan kamu ambil? Apakah kamu akan diam saja sehingga kereta tersebut melindas lima manusia, atau menggerakkan tuas sehingga kereta berbelok dan menggilas satu orang manusia?

    Kondisi ini memantik diskusi tentang etika, moral, dan psikologi. Pilihan apa yang seharusnya diambil si T sehingga bisa diterima sebagai tindakan yang etis dan bermoral? Apa kondisi psikologis yang mempengaruhi keputusan si T? Jika si T memilih untuk menggerakkan tuas, dengan alasan yang terbunuh nantinya 1 orang dan yang hidup 5 orang, bagaimana si T bisa yakin bahwa nyawa 5 orang tersebut lebih berharga daripada 1 orang? Jika si T memilih untuk tidak berbuat apa-apa, sehingga ia tidak akan merasa bersalah meskipun 5 orang terbunuh karena ia tidak ikut campur (padahal ia bisa), apakah bisa dibenarkan?

    Apabila kita membawa permasalahan ini ke dalam kerangka teknoratis (dalam pengertian di awal tulisan) vs demokratis, maka ini pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul: Siapa yang berhak mengambil keputusan? Si T atau orang-orang yang terikat? Jika si T dan semua orang yang terikat sama-sama diberikan kesempatan bersuara, suara siapa yang akan diberi bobot paling besar? Si T, 5 orang yang terikat, atau 1 orang yang terikat? Atau pendapat ahli moral dan etika yang dijadikan penentu? (Sementara abaikan fakta bahwa ini sesuatu yang mendesak).

    Pertanyaan-pertanyaan di atas berfokus pada manusia yang sedang memperdebatkan sebuah keputusan. Masing-masing mengajukan argumen, dari segi etis, moral, kepentingan bertahan hidup, dan kepentingan lari dari masalah untuk menentukan arah jalannya kereta.

    Akan tetapi, bukankah kita perlu bertanya terlebih dahulu, mengapa keenam orang tersebut bisa terikat di rel? Mengapa hanya ada 2 cabang rel? Jika ada cabang ketiga, dan tuas rel menyediakan 3 opsi, bukankah si T tidak perlu dipusingkan dengan beban etika dan moral dalam membuat keputusan? Ia langsung bisa mengarahkan kereta ke cabang yang ketiga.

    Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menghantarkan kita ke pemahaman teknokrasi yang lain. Kita perlu sadar, pilihan-pilihan yang tersedia di hadapan kita dibatasi oleh desain teknis. Si T harus berhadapan dengan dilema moral dan tanggung jawab karena dia hanya disediakan 2 opsi oleh desain jalan rel dan sistem operasinya. Seorang pekerja yang mengendarai sepeda motor ke kantornya bisa bebas memilih beberapa opsi rute perjalanan, tapi opsi-opsi tersebut pun dibatasi oleh layout jalan, marka jalan, dan lampu lalu lintas. Seseorang bebas-bebas saja membayangkan bagaimana dirinya akan berpindah dari sebuah ruangan di lantai 8 ke lobi gedung, tapi desain arsitektur memberi batasan satu pilihan pintu, satu pilihan lorong, 3 pilihan lift, dan satu pilihan tangga darurat.

    Dengan menyadari hal ini, perdebatan di dalam desain kebijakan publik semestinya tidak hanya tentang seberapa besar ruang yang diberikan kepada para ahli, politisi, pejabat publik, dan masyarakat terdampak untuk menyampaikan pendapat dan pilihannya. Sebab, semajemuk dan sekompleks apapun pendapat dan pilihan yang disampaikan masing-masing pihak, sesungguhnya dibatasi oleh desain infrastruktur dan tata kelola yang ada.

    [mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]Seorang teknokrat tidak akan terjebak untuk hanya menilai dan menghakimi pilihan-pilihan yang diambil oleh seseorang atau kumpulan manusia, tapi juga tertarik untuk mendesain ulang kondisi yang membuat manusia cuma punya pilihan yang sama buruknya.[/mks_pullquote]

    Teknokrasi semestinya dipahami dalam konteks ini. Dengan mengimplementasikan cara berpikir teknokratis, kita akan terpicu untuk memeriksa serangkaian sistem, tata aturan, dan desain teknis yang menyeleksi berbagai kemungkinan menjadi sebuah menu pilihan yang terbatas. Seorang teknokrat tidak akan terjebak untuk hanya menilai dan menghakimi pilihan-pilihan yang diambil oleh seseorang atau kumpulan manusia, tapi juga tertarik untuk mendesain ulang kondisi yang membuat manusia cuma punya pilihan yang sama buruknya.

    Ketimbang hanya terus-terusan menuding para penguasa punya hati yang jahat karena dihadapkan dengan fakta kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri yang tak putus-putus, seorang teknokrat akan curiga: jangan-jangan desain negara berdaulat yang eksis hari ini, yang tak berubah secara fundamental dari desain Perjanjian Westphalia 3,5 abad silam, memang tak didesain untuk mencegah negara menyakiti rakyatnya sendiri, sebab yang terpenting bagi spesies negara berdaulat ini adalah rasa memiliki kedaulatan di dalam wilayahnya.

    Lagi, ketimbang hanya terus-menerus menyalahkan orang-orang di kursi kekuasaan tak becus menangani pandemi, seorang teknokrat akan memeriksa juga tata kelola pemerintahan dan kemampuan sistem tersebut dalam mendeteksi, memodelkan, dan bertindak cepat atas model yang dibuat dalam situasi krisis seperti pandemi. Seorang teknokrat akan sadar, jika desain infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang ada saat ini memang tidak mampu untuk menghadapi krisis seperti pandemi, maka siapapun yang mengambil keputusan akan tetap menghasilkan situasi yang buruk. Di kasus trolley problem di atas, walaupun bukan si T yang berada di dekat tuas, tapi si U, si V, si W, atau si X, dan walaupun keputusan yang diambil didasarkan pada proses yang demokratis, tetap saja akan ada orang yang mati terlindas kereta.

    Tentu, ini bukan berarti teknokrasi mengabaikan fakta bahwa orang-orang yang berada di kekuasaan memang berhati jahat dan tidak kompeten. Teknokrat hanya menyadari bahwa mengumpat ke orang-orang itu, menggantinya dengan orang lain, tidaklah cukup.

    Bagi teknokrat, ada masalah sebelum masalah.

  • Covid Hunter Mampir Juga di RT Saya

    positif covid

    Semua yang awalnya virtual telah berubah menjadi nyata. Kecepatan informasi terkait penyakit menular baru, Covid-19 yang bermula di China dan merembet cepat menjadi wabah pandemi dunia itu sempat membuat geger warga dunia. Membuat takut dan rasa was-was. Beberapa waktu rupanya Covid-19 sudah sampai di lingkungan RT (Rukung Tetangga) saya. Inilah fakta riil. Hanya saja, suasana psikologi warga di lingkungan RT tidak lagi dipenuhi ketegangan dan ketakutan atas resiko kematian akibat penyakit menular baru, seperti saat awal penyakit akibat virus ini diumumkan.

    Boleh jadi karena banjir informasi atas segala hal terkait penyakit menular baru begitu berlimpah. Termasuk juga sudah mulai dijalankan vaksinasi massal untuk pencegahan Covid-19.

    Pasien positif yang harus menjalani proses perawatan atau isolasi di RT saya adalah kepala keluarga yang memiliki momongan anak pertama. Adanya dorongan untuk bisa bekerja kembali di kantor pemasaran dealer mobil membuatnya harus mengikuti tes SWAB. Ia memilih periksa kesehatan di Puskesmas yang melayani gratis dengan fasilitas jaminan kesehatan Kartu Indonesia Sehat yang iurannya dibayar pemerintah. Hasilnya positif, dikabarkan oleh Puskesmas dan pihak kelurahan segera bergerak memberi tahu RT/RW setempat.

    Awalnya pasien positif Covid-19 ini mengaku tanpa gejala apa-apa dan berkeinginan untuk bisa berangkat sendiri ke faskes isolasi yang ada. Tak ada kompromi ternyata. Mobil ambulans dengan pengawalan mobil Covid Hunter untuk pelanggar protokol kesehatan menjemput langsung ke rumahnya. Siang hari, tepat saat waktu dhuhur tiba. Tak butuh waktu lama, pasien positif Covid-19 tanpa gejala ini harus menjalani proses isolasi hingga nanti dinyatakan negatif atau sembuh.

    Pemerintah Indonesia kini memilih kebijakan penanganan penyakit menular baru dengan menerapkan PPKM Mikro. Presiden RI, Joko Widodo turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan, pencegahan juga pelayanan kesehatan optimal. Faktualnya, di tengah masa liburan sekolah angka terkonfirmasi positif Covid-19 naik tajam di daerah.

    Apa daya, jumlah pasien positif meningkat di masa libur sekolah. Kondisi yang membutuhkan perhatian semua pihak untuk benar berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Adaptasi kebiasaan baru, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hidup sehat rupanya perlu efektif dan ketat dijalankan.

    Adanya kekhawatiran soal ketersediaan bed atau tempat tidur pasien yang isolasi maupun pasien yang butuh perawatan intensif di ICU, harus dijawab serius oleh pemerintah daerah dengan kerja keras. Semua yang sakit harus bisa terlayani di faskes. Ini tentu tidak mudah dan butuh kerja sama antar-kelembagaan untuk bisa memberikan kepastian pelayanan kesehatan dengan baik.

    Benar, sudah ada vaksinasi massal yang terus digencarkan. Bahkan kepolisian dan TNI dilibatkan untuk pelaksanaan vaksinasi massal ini. Situasi darurat harus bisa diatasi dengan cepat. Vaksinasi sebagai langkah pencegahan diperlukan agar bisa menjangkau lebih banyak warga.

    Soal wabah, pandemi, semua negara kini berjibaku untuk memastikan warga negaranya bisa selamat, bisa sehat.

    Harapan agar kondisi segera pulih, bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat dampak wabah memang harus terus dirawat. Temtu ini tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, pelayanan kesehatan.

    Kematian akibat penyakit menular tak bisa dihindari. Kematian adalah takdir yang tak diketahui kapan akan menghampiri manusia. Kesembuhan dari penyakit dan kesehatan bisa diupayakan dengan hadirnya kemajuan ilmu pengetahuan soal penyakit dan obatnya.

    Kini, di tengah kondisi krisis, mengakhiri kesulitan akibat dampak pandemi memang perlu terus dinyalakan api semangat untuk segera bangkit. Adaptasi kebiasaan baru butuh partisipasi lebih banyak orang untuk menjalankan protokol kesehatan.

  • BTS Meal: Subjek, Identitas, dan Simbol

    BTS Meal

    Aku menghindari orang pada saat mereka hidup selayaknya zombie. Namun, pada saat semua orang telah menjadi zombie, aku mulai merindukan manusia.

    Kalimat di atas adalah kutipan dari tokoh Columbus di film Zombieland (2009) garapan Ruben Fleischer. Film tersebut adalah film komedi dengan tema zombie. Zombie merupakan produk budaya populer yang berangkat dari imajinasi manusia modern tentang praktek voodoo di Kuba. Ia lantas menjelma menjadi sebuah genre dalam cerita-cerita populer melalui film ataupun novel.

    Namun, dalam perkembangannya, beberapa cerita tidak menggambarkan zombie sebagai sesuatu yang menyeramkan. Ia justru menjadi sebuah parodi komikal tentang tingkah laku manusia di era pascamodern.[1] Kutipan di muka merupakan salah contoh bagaimana Columbus sebagai tokoh utama mempertontonkan ironi tentang masyarakat pascamodern. Pernyataan tersebut menyiratkan seolah-olah tidak ada perbedaan pada saat mereka hidup sebagai manusia dengan ratio dibandingkan pada saat mereka hidup kembali sebagai zombie dengan insting.

    Contoh lain adalah film Shaun of The Dead (2004) yang menceritakan Shaun sebagai seorang salesman yang hidupnya sangat membosankan. Hampir setengah awal film tersebut menceritakan ketidaksadaran Shaun bahwa orang-orang di sekitarnya telah menjadi zombie. Kisah tersebut digambarkan, lagi-lagi, secara ironik dan komikal. Kehidupan Shaun dibandingkan dengan para zombie: tanpa arah dan mungkin sedikit membosankan.

    Kedua film tersebut merupakan sebuah satire komikal yang menyindir masyarakat yang terus berhasrat untuk mengonsumsi. Penggambaran zombie dalam budaya-budaya populer tersebut hampir selalu seragam: tanpa ratio dan selalu ingin memakan manusia yang masih hidup. Dalam beberapa kasus, demikianlah yang terjadi di masyrakat: selalu berhasrat untuk mengonsumsi dan, acapkali, tanpa menggunakan ratio. Ratio dalam konteks ini diartikan bahwa masyarakat mengonsumsi objek atas nilai-guna-nya. Apabila objek dikonsumsi tanpa nilai-guna, maka objek dikonsumsi atas dasar simbol.

    Beberapa waktu yang lalu, kota-kota besar di Indonesia digemparkan oleh kolaborasi restoran cepat saji McDonald dengan kelompok musik Korea, BTS. Keduanya mengeluarkan produk makanan cepat saji dengan bungkus edisi khusus bernama “BTS Meal”. Gerai-gerai McDonald di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Malang, dan Surakarta dipenuhi oleh para penggemar BTS. Beberapa gerai bahkan terpaksa tutup disebabkan membludaknya pembeli.

    Fenomena ini mirip seperti apa yang dengan satire digambarkan dalam film-film zombie di muka. Masyarakat, dengan fanatismenya terhadap sebuah kelompok musik Korea, rela mengantre untuk membeli produk-produk tersebut. Namun, apakah yang sebenarnya dibeli oleh mereka? Apakah produk makanan yang diproduksi McDonald sebagai restoran cepat saji? Ternyata tidak. Motivasi untuk membeli BTS Meal didorong oleh fanatisme terhadap BTS. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah berarti konsumen membeli produk tersebut atas dasar simbol seperti yang diutarakan Baudrillard? Inilah yang membuat fenomena tersebut menjadi lebih problematik.

    Menurut Baudrillard, alih-alih mengonsumsi objek sebagai komoditas, masyarakat justru mengonsumsi simbol-simbol yang tertanam, atau ditanam, ke dalam objek tersbut. Melalui argumen tersebut, Baudrillard berusaha menggeser pendapat yang menyatakan bahwa fetisisme komoditas itu bekerja terhadap objek. Bagi Karl Marx, fetisisme komoditas dilihatnya sebagai bagaimana nilai-guna objek menjadi faktor pendorong untuk meongonsumsi. Karenanya, objek diputus proses produksinya dan dilihat sebagai sebuah barang bernilai-guna tanpa melihat ada nilai kerja oleh buruh di dalam produk tersebut.

    Akan tetapi, bagi Baudrillard, fetisisme komiditas itu tidak hanya bekerja pada nilai-guna, tapi lebih dari itu adalah nilai simbol. Hal ini menjadi pendorong bagi konsumen untuk membeli sebuah produk atas nilai simboliknya. Meski demikian, Baudrillard sebenarnya berangkat dari basis yang sama dari Karl Marx: bahwa fetisisme komoditas merupakan sebuah ilusi. Ilusi komoditas oleh Marx diselimuti nilai-guna dari sebuah komoditas. Sedangkan oleh Baudrillard, ilusi tersebut bersembunyi di balik simbol.

    Konsumsi simbol yang dinyatakan Baudrillard diperjelas oleh Bourdieu, bahwa dengan mengonsumsi simbol, otomatis seorang individu menandakan “kelasnya”. Kelas dalam tanda kutip dikarenakan pemaknaannya berbeda dengan kelas Marxis ortodoks yang berkutat pada persoalan sosio-ekonomi. Kelas yang dimaksud adalah kelas simbolik yang merupakan sekumpulan sistem tanda. Seorang individu, dengan demikian, mampu membuat garis batas antaranya dengan orang lain yang beda kelas. Konsumsi simbol tersebut dielaborasi lebih jauh oleh Bourdieu melalui konsep kekerasan simbolik dan arena. Kedua konsep tersebut sejatinya saling berkaitan. Kekerasan simbolik adalah pada saat sebuah kelompok individu, dengan modal simbolik yang besar dapat menekan kelompok individu dengan modal simbolik yang kecil. Namun apa yang membuat seseorang memiliki modal simbolik yang besar dan kecil? Hal tersebut sangat bergantung dengan konteks arena simbolik dimana kedua kelompok atau lebih tersebut saling bertemu. Arena dapat dimaknai sebagai ruang fisik maupun virtual.

    Namun, dalam fenomena BTS Meal, simbol ternyata tidak berperan seperti yang dikatakan Baudrillard maupun Bourdieu. Konsumsi sebuah paket makanan dengan desain wadah khusus, dapat dilihat melalui dua cara. Yang pertama adalah makanan itu sendiri, burger, French fries, minuman soda, dan saus-sausnya, merupakan produk fisik yang diproduksi oleh McDonald. McDonald di Indonesia telah menjadi sebuah penanda kelas. Konsep restoran yang serba Barat, harga makanan yang tidak murah, dan menu makanan yang sangat Amerika, memberikan pesan bahwa pembelinya merupakan kelas elite yang beradab (civilized).

    Pada tahap ini, McDonald dapat dikatakan sebagai komoditas simbolik dan karenanya dapat dipertentangkan di dalam sebuah arena apabila diperbandingkan dengan makanan lain.

    Yang kedua adalah dengan melihat bungkus makanan sebagai daya tarik. BTS Meal merupakan menu khusus hasil kolaborasi antara BTS dengan McDonald. Keduanya merupakan produk budaya populer dari dua negara berbeda, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun, nampaknya, logo dan desain BTS menjadi daya dorong bagi beberapa kelompok masyarakat untuk membeli hingga rela mengantre sebegitu panjang dan mengakibatkan kemacetan.

    Pada titik ini, McDonald tidak lagi dilihat sebagai objek komoditas. Mengoleksi bungkus dan wadah dengan desain dan logo BTS menjadi hal yang lebih penting. Hal ini dibuktikan dengan dijualnya wadah dari BTS Meal yang ternyata juga memiliki pembeli. Pertanyaannya, bukankah hal ini termasuk mengonsumsi simbol? Jawabannya bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Masyarakat mengonsumsi simbol BTS tanpa melihat objek riil, atau dalam sudut pandang Marxis Ortodoks, nilai-guna objek. Di sisi lain, konsumsi simbol tersebut tidak untuk dipertarungkan dalam sebuah arena. Pada tahap ini, orang mengonsumsi tidak untuk nilai-guna maupun modal simboliknya, namun untuk penguatan identitas semu dirinya. Identitas semu dikarenakan identitas dibentuk oleh sebuah industri budaya. Menjadi fans dari K-Pop artinya memiliki semua pernak-perniknya untuk mendukung kelompok-kelompok musik yang digemari. Subjek tidak lagi berdaya atas objek-objek yang ia konsumsi.

    Catatan kaki

    [1] Meminjam argumen Frederic Jameson, bahwa pascamodernisme tidak hanya sebuah kumpulan sudut pandang atau kritik terhadap modernisme, namun juga sebagai pembabakan sejarah manusia.

  • Perpustakaan Digital Bukan Hanya Tentang Buku Elektronik

    perpustakaan digital

    Teknologi digital yang begitu pesat berkembang beberapa dekade belakangan ini membuat semakin banyak orang ingin menerapkannya ke berbagai bidang kehidupan. Salah satunya perpustakaan. Sebuah institusi yang menyediakan bahan bacaan secara gratis ini sedang diusahakan untuk hadir di ruang digital.

    Telah ada beberapa lembaga yang berusaha membangun perpustakaan digital, baik lembaga negara maupun swasta. Salah satu contohnya adalah Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang menghadirkan aplikasi iPusnas pada pertengahan Agustus 2016. Aplikasi ini berisi sekitar 20 ribu koleksi buku digital saat peluncurannya. Masyarakat dapat membaca koleksi buku ini di perangkat digital masing-masing tanpa perlu ke gedung Perpusnas. Pembaca hanya perlu meminjamnya langsung di iPusnas.

    Walaupun semangat membangun perpustakaan digital datang dari berbagai kalangan, sejatinya pemahaman mereka tentang perpustakaan digital sama saja. Perpustakaan digital dianggap sebagai sebuah perwujudan usaha mentransformasikan buku cetak menjadi buku elektronik (e-book). Dengan pemahaman yang seperti ini, tujuan utama dari perpustakaan digital adalah melaksanakan digitalisasi buku cetak sebanyak mungkin dan menyajikannya di sebuah platform digital yang mudah diakses oleh banyak orang.

    Kerangka berpikir dan program seperti di atas sangat tidak memuaskan karena miskin imajinasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, teknologi digital hanya dianggap sebagai sebuah alat atau seperangkat alat (tools) yang menunggu untuk diterapkan pada perpustakaan konvensional. Padahal, teknologi digital tidak hanya sebuah alat yang berfungsi di level operasional. Hadirnya teknologi digital juga menyadarkan kita untuk berpikir dan memeriksa ulang apa sesungguhnya tujuan pembentukan perpustakaan, apa perannya, dan bagaimana ia melaksanakan perannya.

    Membayangkan proyek perpustakaan digital hanya sebagai program digitalisasi buku juga berarti memiskinkan definisi perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya institusi penyedia jasa peminjaman buku dan ruang membaca buku. Definisi lain yang lebih krusial bagi perpustakaan adalah sebuah institusi yang mengkurasi bahan bacaan, menyusunnya dengan rapi, mengkategorikannya, lalu menyajikannya kepada para pembaca.

    Peran perpustakaan sebagai kurator ini sangatlah penting dan dampaknya amat krusial pada arah program perpustakaan digital. Dengan menyadari peran ini, imajinasi kita tidak hanya berkutat pada produksi buku elektronik dan aplikasi membaca buku (walaupun ini tetap penting), tapi juga tentang bagaimana perpustakaan digital dapat mengkurasi model-model informasi baru yang dimungkinkan oleh internet dan teknologi digital. Contohnya, bagaimana peran perpustakaan digital dalam mengkurasi, menyusun, mengkategorikan, dan menyajikan tulisan blog, berbagai opini orang di media arus utama dan alternatif, siniar (podcast) di berbagai platform, diskusi-diskusi di Youtube, serta jurnal-jurnal ilmiah yang dipublikasikan secara digital? Dengan kata lain, apa program perpustakaan digital dan bagaimana desainnya sehingga ia bisa membuat kita tak lagi perlu menyia-nyiakan waktu serta emosi dan perasaan tidak diaduk-aduk oleh informasi-informasi sampah di ruang internet?

    Saya termasuk orang yang ditakdirkan lahir di daerah pelosok dan sama sekali tidak mendapatkan layanan perpustakaan selama belasan tahun hidup. Ketika saya memasuki perpustakaan yang dikelola dengan baik di kota, saya sangat terbantu dengan kerja pustakawan yang memilih buku apa saja yang akan ditampilkan di rak dan memisahkannya sesuai kategori. Saya tidak perlu banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk memutuskan mana yang akan saya baca.

    Pengalaman ini sungguh berbeda ketika saya membuka Google Search. Untuk mencari informasi atau topik bacaan yang saya inginkan, saya harus berhadapan dengan informasi yang muncul hanya karena si empunya informasi membayar Google, dan juga informasi-informasi sampah yang terpampang di halaman depan hanya karena ia memicu emosi, memainkan perasaan dan empati, sehingga mendapatkan banyak klik. Alhasil, saya kesulitan menemukan informasi yang berkualitas tentang topik tertentu, atau bahkan berakhir tidak menemukannya sama sekali. Google Search adalah desain yang sangat buruk dalam pengelolaan informasi dibandingkan dengan desain perpustakaan. Walaupun, tentu saja, banyak perpustakaan yang dikelola dengan buruk dan menyisakan kenangan yang tidak mengenakkan.

    Saya membayangkan perpustakaan digital, terutama yang punya sumber daya yang besar, sebagai sebuah institusi yang melakukan pemindaian (scanning) pada segala informasi yang terproduksi di ruang digital tiap satu jam, satu menit, bahkan satu detik. Hasil pemindaian ini adalah kumpulan informasi yang sudah bersih dari informasi-informasi sampah, lalu disusun dan dikategorikan. Pekerjaan yang luar biasa besar ini tentu saja tidak mungkin dilakukan secara manual oleh manusia. Proyek semacam ini perlu mengombinasikan teknologi komputasi dengan tenaga manusia. Pustakawan, dalam hal ini, bertugas sebagai tim editor yang berperan dalam seleksi akhir pemilihan konten.

    Saya, secara pribadi, akan sangat berbahagia jika hadir institusi semacam ini.

  • Pers Mahasiswa, Pers Umum, dan Kualitas Informasi

    pers mahasiswa kualitas informasi

    Pemerintah, dalam arti penguasa politik, merupakan pihak yang secara legal akan menentukan jenis-jenis informasi dan komunikasi yang boleh dan tidak boleh terjadi di masyarakat negara bersangkutan. Hanya saja, pada pemerintahan Orde Baru, aturan legal atas arus informasi serta lalu lintas komunikasi lebih diabdikan sebesar mungkin utuk mempertahankan kekuasaan Soeharto beserta kroninya.

    Orde Baru berjalan di atas platform kapitalisme kroni patronase, bukan kapitalisme liberal murni. Dunia industri media massa didesain dan dipaksa untuk melayani kekuasaan Soeharto beserta kroni, bukan pertama-tama untuk memfasilitasi hak masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi secara merdeka.

    Di dalam suasana demikian, aktor-aktor industri media massa terpaksa harus mencari jalan untuk selamat, agar tetap bisa hidup. Ada yang benar-benar melayani kekuasaan, ada yang secara moderat bermain aman, namun juga ada yang mencoba “melawan keadaan” meski berakhir tragis. Pembreidelan majalah Tempo (1994) dan terbunuhnya Udin (1996), wartawan koran Bernas, merupakan dua contoh di antara aktor-aktor media massa yang tidak mau begitu saja tunduk pada keadaan namun terpaksa bernasib buruk.

    Ketika banyak korporasi dan aktor media massa berusaha berkompromi dengan keadaan, ada ceruk yang mereka tinggalkan. Ceruk inilah yang justru diambil dan diisi oleh banyak lembaga pers mahasiswa (tentu tidak semua lembaga pers mahasiwa). Meski dengan jangkauan terbatas, banyak lembaga pers mahasiswa tampil mengambil alih bagian-bagian kritis dalam kerja-kerja penyebaran informasi, media komunikasi, sekaligus pembentukan opini, yang telah dikerdilkan oleh pemerintahan Orde Baru.

    Suara-suara kritis yang ditekan dan fakta-fakta yang hendak disamarkan oleh kekuasaan, relatif menemukan kanal-kanalnya pada pers mahasiswa, tentu dengan segala keterbatasannya. Oleh karena karakternya, pers mahasiswa bisa bergerak menembus batas-batas yang tabu dan tidak boleh disentuh oleh korporasi media massa (pers umum). Ceruk garapan yang kerap menempatkan pers mahasiswa berada pada posisi berhadap-hadapan melawan kekuasaan politik ini menjadikan pers mahasiswa dekat dengan aktivitas pergerakan sosial-politik.

    Hal tersebut sebenarnya tidak menggherankan jika diingat bahwa pers mahasiswa Indonesia memiliki sejarah panjang di dunia gerakan sejak era kolonial Belanda. Pun pada masa Orde Baru, pers mahasiswa tidak bisa dipisahkan dari dunia pergerakan, khususnya gerakan mahasiswa. Tidak sedikit, para aktivis pers mahasiswa sekaligus merupakan aktivis gerakan mahasiswa. Seiring aktivitas gerakan mahasiswa yang semakin terarah pada usaha penumbangan kekuasaan Soeharto, maka banyak lembaga pers mahasiswa juga semakin membidikkan ujung pena pada jantung kekuasaan politik.

    Setelah Soeharto tumbang, kehidupan media massa di Indonesia menemukan udara segar. Berbagai peraturan legal tentang jaminan kebebasan pers mulai diciptakan. Arus informasi dan komunikasi mulai diserahkan pada pasar, bukan lagi diabdikan pada kekuasaan politik (setidaknya, tidak secara langsung). Korporasi-korporasi dan aktor-aktor media massa lebih leluasa bergerak, tidak perlu tunduk pada hanya satu figur patron politik yang sedang berkuasa. Di bawah lindungan berbagai undang-undang kebebasan pers produk reformasi, sikap politik-pers para aktor dan korporasi media massa lebih bisa berubah-ubah.

    Bagi banyak lembaga pers mahasiswa, suasana baru masa transisi tersebut memunculkan persoalan tersendiri. Bukan lagi soal atsmosfer represif yang mencekik dari luar, namun justru persoalan dari dalam, tentang bagaimana menjaga dan melangsungkan kehidupan internal.

    Pada masa transisi reformasi, banyak peran penting yang pernah dimainkan oleh pers mahasiswa di era Orde Baru telah diambil alih oleh pers umum. Apa yang pernah khas pada pers mahasiswa di era Orde Baru kemudian menjadi jamak pada pers umum di era Reformasi. Hal ini cukup berpengaruh pada performa pers mahasiswa di era transisi tersebut. Termasuk berpengaruh pada oplah penjualan terbitan, sebagai salah satu pilar penopang pembiayaan kelangsungan hidup lembaga pers mahasiswa.

    Semenjak lembaga pers mahasiswa disubordinasikan di bawah perguruan tinggi masing-masing, menjadi lembaga mahasiswa intra-kampus (melalui NKK/BKK 1978), lembaga pers mahasiswa mendapat alokasi pendanaan dari kampus. Akan tetapi, selain kerap dijadikan politik anggaran oleh pihak kampus, pendanaan tersebut di dalam banyak kasus bersifat relatif terbatas. Selebihnya, lembaga pers mahasiswa harus menghidupi dirinya sendiri, semisal dari penjualan terbitan, iklan, donasi, dan berbagai sumber pendanaan lainnya. Padahal, lembaga pers mahasiswa bukan merupakan korporasi profit, dan para aktivis pers mahasiswa bukan pekerja tetap dan digaji layaknya pada industri media massa.

    Di pihak lain, setelah terbebas dari belenggu era Orde Baru, pers umum di Indonesia akan segera menghadapi kesulitan yang lain. Kesulitan bukan berupa suasana otoritarian seperti era Orde Baru, namun lebih merupakan fenomena global, yakni perkembangan teknologi mutakhir: internet. Media massa online mulai lahir, yang kelak akan menyaingi media massa konvensional, terutama media cetak.

    Seiring peningkatan infrasutruktur dan peralatan akses internet, demikian pula peningkatan jumlah pengguna internet. Media massa online semakin banyak dikunjungi. Semakin banyak iklan komersial yang masuk ke internet. Bagi media massa konvensional, terutama cetak, kenyataan ini berarti terkikisnya konsumen (oplah penjualan) dan pengiklan.

    Media massa konvensional, mau tidak mau, harus membuat versi online, membangun situs-situsnya sendiri. Bahkan, beberapa media cetak terpaksa menghentikan versi cetak dan berfokus pada versi online. Media massa televisi dan radio tidak jarang harus menjalankan streaming internet. Terjadi migrasi besar-besaran ke versi online.

    Akan tetapi, meski sudah memiliki platform online, tantangan yang dihadapi media massa belum selesai. Situs-situs layanan jejaring sosial yang dimiliki oleh bigtech companies semakin menunjukkan keperkasaannya di dunia maya. Jejaring atau media sosial menjadi alat terbangunnya hubungan sosial, tempat terjadinya komunikasi-informasi antar masyarakat, semisal facebook, twitter, YouTube, dll. Fungsi yang sebelumnya dikurasi dan dikelola (dikapitalisasi) oleh korporasi media massa dan pemerintah.

    Iklan komersial yang masuk ke berbagai layanan jejaring sosial cukup berdampak pada pendapatan media massa konvensional maupun online. Media massa merasa perlu memiliki kanal-kanal dan akun-akun di berbagai layanan jejaring sosial tersebut. Tujuannya agar tetap hadir di tengah masyarakat (konsumen) yang terlanjur telah menjadikan media sosial sebagai kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti media massa turut meramaikan berbagai situs yang dimiliki bigtech companies tersebut.

    Maka tidak heran jika berbagai media televisi yang telah memiliki situs internet sendiri kemudian juga memiliki kanal Youtube. Situs-situs media massa kemudian “meloper” dagangan jurnalistik mereka, ataupun hiburan, melalui akun-akun berbagai situs layanan jejaring sosial, semisal facebook, twitter, dll.

    Bigtech companies melahap lebih banyak pengguna internet. Melahap semua konten yang ada pada media massa (berita, opini, hiburan). Melahap iklan-iklan komersial. Serta peningkatan kapitalisasi di pasar saham. Bigtech companies juga memiliki kemungkinan untuk bisa “mendikte” jenis komunikasi dan informasi, opini, selera hiburan, dan lain-lain, melalui algorithma mereka. Sebuah potensi yang bisa merisaukan kekuasaan politik negara manapun.

    Serupa dengan pers umum, banyak lembaga pers mahasiswa yang juga membangun platform online. Kali ini, internet memfasilitasi pers mahasiswa untuk menjangkau konsumen secara relatif seluas yang dijangkau pers umum. Tentu masih ada kesenjangan, semisal soal kepemilikan fasilitas teknologi dan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.

    Di tengah belantara pertarungan dengan raksasa-raksasa media massa umum online tersebut, pers mahasiswa perlu cerdik untuk melihat ceruk yang bisa digarap, ceruk yang diabaikan atau tidak disentuh oleh media massa umum, terutama media massa mainstream. Tentu di luar isu-isu sektoral kampus. Misal, isu Papua, sebuah isu di mana media massa umum mainstream nasional bersuara relatif sama dan meninggalkan bagian-bagian tertentu karena dianggap “tabu” dan sejenisnya.

  • Seks yang Konsensual: Adakah Kekuatan untuk Bilang “Tidak”?

    seks yang konsensual

    Sudah mulai banyak orang yang sadar tentang perlunya consent dalam hubungan seksual. Ini kabar baik. Consent atau persetujuan secara sadar kedua belah pihak memang sudah seharusnya menjadi syarat minimal terjadinya hubungan seksual, baik antara sepasang manusia yang sudah menikah maupun yang belum. Syarat terpenuhinya consent ini sangat perlu ditekankan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual.

    Namun demikian, paham terhadap konsep consent saja tidak cukup. Pasangan yang akan melakukan hubungan seksual harus berada di posisi yang setara. Misalnya, jika posisi sosial-ekonomi antara suami dan istri sangat timpang, maka pihak yang punya power akan lebih mampu memaksa dan yang tidak punya power akan kesulitan menolak.

    Sayangnya, yang terjadi hari ini, proses mencapai consent seringnya diserahkan kepada masing-masing individu, tanpa memeriksa struktur sosial yang membentuk hubungan antar-individu. Tiap individu hanya diharapkan mampu mengungkapkan pilihannya pada suatu ajakan hubungan seksual: setuju atau tidak. Tiap individu juga hanya diharapkan mampu memahami dan menghormati jawaban dari seseorang yang ia ajak untuk berhubungan seksual. Praktik pemenuhan consent yang sangat individualis ini gagal melihat masalah struktural dalam kekerasan seksual. Seakan-akan ini hanya soal pengertian dan pemahaman antar-pasangan.

    Mari ambil contoh. Seorang pekerja seks yang hidupnya bergantung pada uang dari pelanggannya jelas memberi persetujuan secara sadar sebelum berhubungan seksual. Hubungan seksual antara dia dengan pelanggannya terjadi secara konsensual. Tapi apakah hubungan seksual ini tidak termasuk kekerasan seksual? Menurut saya, peristiwa tersebut tetaplah kekerasan seksual. Sebab ada kondisi material (butuh uang) pada diri pekerja seks tersebut yang membuat ia tak lagi sempat memikirkan apakah hubungan seksual yang akan dia lakukan sesuai dengan hasrat seksualnya atau tidak. Bahkan untuk berkata “tidak” saja ia tidak mampu.

    Ini bukan berarti meniadakan atau menyepelekan agensi (kemampuan seseorang untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya) dari si pekerja seks. Justru saya sedang berusaha menjelaskan bagaimana caranya agar para pekerja seks benar-benar mampu menentukan/memilih jalur hidup yang ingin ia jalani. Dan untuk mencapai itu, desain sosial-ekonomi kita harus mampu menjamin setiap orang tidak terpaksa berkata “iya” karena desakan kebutuhan material hidupnya.

    Tentu saja ada pekerja seks yang mampu berkata “tidak” pada pesanan yang datang, serta menyusun terms and conditions (ketentuan dan syarat-syarat) untuk pelanggannya. Misalnya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang merendahkan saat berhubungan seksual. Namun, dengan membuat keputusan ini, si pekerja seks tersebut harus siap kehilangan beberapa atau mungkin sebagian besar pemasukannya. Konsekuensi inilah yang tidak akan mampu ditanggung oleh para pekerja seks yang benar-benar bergantung pada uang dari pelanggan untuk hidup. Konsep consent tidak akan berguna bagi mereka karena toh mereka tak punya kuasa untuk menerapkannya.

    Saya juga tidak akan menutup ruang untuk kemungkinan adanya pekerja seks yang menjalani profesinya atas dasar passion. Artinya, orang tersebut menjadi pekerja seks bukan karena desakan kebutuhan hidup, tapi karena cinta dan senang dengan pekerjaannya. Bagi para pekerja seks ini, jelas konsep consent berguna sekali karena mereka punya kekuatan untuk mempraktikkannya. Jika semua pekerja seks seperti ini, memastikan sebanyak mungkin orang paham consent tentu saja sudah cukup. Tidak perlu memeriksa dan memperbaiki struktur sosial-ekonomi kita. Namun demikian, kenyataannya kan tidak demikian. Mayoritas pekerja seks menjalani pekerjaannya karena tidak ada pilihan lain.

    Laki-laki, yang merupakan mayoritas pelaku kekerasan seksual, tentu saja juga harus diedukasi atau diberi pemahaman tentang consent. Laki-laki harus diberi tahu bahwa ia seharusnya menghargai pilihan pasangan seksualnya, dan tidak memaksa jika pilihan tersebut tidak sesuai dengan kemauannya. Namun lagi-lagi, jika hanya berhenti di kampanye consent, maka kita hanya berharap pada orang-orang yang punya kuasa untuk menjadi baik hati dan menghargai pilihan seksual orang lain. Menurut saya, ini sebuah pertaruhan yang seharusnya tidak diambil.

    Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa consent dalam suatu hubungan seksual hanya bisa benar-benar tercapai jika ada kondisi struktural yang membuat tiap orang mampu berkata “iya” atau “tidak” sesuai dengan kehendak hatinya. Bagi si pekerja seks, ia perlu mendapat sumber pendapatan lain yang berkelanjutan agar mampu berkata “iya” hanya pada ajakan hubungan seksual yang benar-benar ia kehendaki, bukan hubungan seksual yang ditukar dengan uang. Jadi, untuk benar-benar keluar dari kekerasan seksual, pekerja seks tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri dengan meninggalkan pekerjaannya lalu mencoba jalan hidup yang lain. Perlu ada perubahan struktur sosial-ekonomi di level masyarakat dan negara. Salah satu contohnya jelas, yakni memastikan lapangan pekerjaan yang layak tersedia bagi semua angkatan kerja.

    Paradigma pemenuhan hubungan seksual konsensual yang individualis (tidak menyentuh persoalan struktural) perlu kita hindari. Karena, semangat ini hanya akan berguna bagi para perempuan yang punya modal sosial-ekonomi yang kuat, yaitu mereka yang punya kuasa untuk berkata “tidak”. Para perempuan ini tidak perlu khawatir suaminya minta cerai karena ajakan seksnya ditolak, sebab mereka bisa hidup mandiri, punya pekerjaan yang berpenghasilan tinggi, dan dukungan sosial yang baik. Singkatnya, para perempuan yang punya privilege. Tentu saja kita bisa bilang bahwa para istri yang tidak punya privilege seharusnya juga berani berkata “tidak”, terlepas dari apapun kondisi sosial-ekonominya dalam rumah tangga dan masyarakat. Kalaupun ada kungkungan tembok besar yang membuat perempuan tersebut seakan terjebak, maka perlu didobrak. Pilihan ini memang terlihat heroik. Akan tetapi, bagaimana dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh perempuan non-previlege tersebut seorang diri di tengah sangat terbatasnya pilihan untuk hidup? Manusia bertahan dalam hubungan, relasi, dan ruang hidup yang toxic bukan karena tidak ingin mendobrak, tapi karena memang belum ada alternatif ruang yang lain.

    Pendekatan individualis ini paling jauh hanya akan menyemangati para ibu rumah tangga agar berani berkata “tidak” pada ajakan hubungan seksual dari suaminya jika memang sedang tidak ingin. Sementara kondisi sosial-ekonomi si istri dalam rumah tangganya yang membuat ia tak punya banyak kekuatan untuk menolak permintaan hubungan seksual dari si suami, tidak tersentuh.

    Apa itu kondisi sosial-ekonomi? Dalam kasus ibu rumah tangga, misalnya, si ibu ini posisi sosial dan ekonominya berada di bawah sang suami. Pekerjaannya sehari-harinya yang mengurus rumah dan anak tidak dihargai secara sosial dan material (ekonomi). Ini adalah konsekuensi dari sistem ekonomi kita yang memberi batas yang jelas antara kegiatan produktif dan reproduktif. Pekerjaan di luar rumah (kantor, pabrik, dan tempat kerja lain) dianggap kegiatan produktif, sementara kerja-kerja di dalam rumah seperti menyapu, memasak, dan merawat anak dianggap kegiatan reproduktif. Kegiatan produktif mendapatkan kompensasi berupa gaji. Sementara itu, kegiatan reproduktif dianggap sebagai hal yang natural, alamiah, sehingga tidak perlu mendapatkan kompensasi material. Padahal, kegiatan produktif, yang disebut sebagai “ekonomi” sangat bergantung pada kegiatan reproduktif. Pekerja kantoran bisa fokus bekerja dan produktif karena tak perlu memikirkan urusan rumah. Artinya, kegiatan reproduktif pun sebetulnya kegiatan ekonomi juga.

    Akibat dari sistem sosial-ekonomi yang sangat tidak adil ini, sebagian besar ibu rumah tangga tidak punya modal sosial dan ekonomi. Ia tidak punya banyak kewenangan dalam memutuskan hal-hal dalam urusan keluarga, termasuk aktivitas hubungan seksualnya dengan suami. Hubungan seksual pasangan ini akan terlihat sangat konsensual, karena si ibu sudah mengubur dalam-dalam kemungkinan untuk menolak ajakan si suami. Sebab ia tak lagi mampu membayangkan apa yang akan terjadi jika ia menolak, lalu suaminya kesal, dan terjadi perceraian.

    Yang bisa menolong si ibu dari kekerasan seksual adalah perubahan struktural dalam sistem sosial-ekonomi kita. Misalnya, memberi nilai pada pekerjaan-pekerjaan esensial seperti rumah tangga, serta tidak mempersulit seorang janda dalam menjalani hidup. Yang dimaksud “memberi nilai” dalam hal ini bukan sesederhana menggaji atau memberi uang tunjangan bagi para ibu rumah tangga. Sebab jika demikian, kita hanya akan menapaki jalan yang sama dengan negara-negara kesejahteraan (welfare state) yang seakan menghargai aktivitas para ibu rumah tangga, tetapi sesungguhnya mereka hanya ingin memastikan kerja-kerja reproduktif yang mayoritas dilakukan oleh perempuan terselenggara dengan baik, sehingga para suami bisa fokus bekerja. Alhasil, posisi tawar perempuan tetap di bawah laki-laki secara sosial-ekonomi. Tetap ada jurang ketimpangan kuasa yang lebar antara mayoritas perempuan dan mayoritas laki-laki.

    Kita perlu membayangkan perbaikan yang lebih jauh, yakni bisa dimulai dengan mempertanyakan mengapa kegiatan produktif dianggap bernilai, sedangkan kegiatan reproduktif tidak; serta mengapa yang pertama dianggap lebih superior, sehingga dijadikan acuan untuk mengatur yang kedua. Perbaikan inilah yang akan membuat si ibu punya kekuatan untuk berkata “tidak”.

  • TARI, Kelembutan Dalam Narasi Gerakan Perdamaian

    seni tari tradisional

    Menari tradisi berbeda dengan menari dalam pengertian universal. Tari bukanlah sekedar gerak tubuh tanpa rima atau tujuan tertentu.  Beragam kebudayaan suku bangsa di dunia mengenal gerakan tari yang khas di dalam kebutuhan ekspresi masing-masing.

    Budaya modern memberikan beragam pilihan tari untuk beragam kebutuhan. Sekedar ekspresi hingga bagian gerak berolahraga. Di dalam kebudayaan barat, dikenal ragam gerak tubuh dengan lebih bertumpu pada esensi senam, berolahraga.

    Di dalam ilmu bela diri silat, dikenal jurus atau tarian pembuka, kembangan.  Tarian yang cepat, luwes dan membuyarkan konsentrasi lawan bisa jadi alat menggentarkan musuh.

    Benarkah demikian?

    Di Nusantara,  beragam suku memiliki gerakan tari yang khas. Ada yang sederhana, diulang-ulang hingga ada yang rumit penuh kode dan memiliki dramaturgi.

    Tarian bisa berfungsi sebagai ritual ataupun hanya untuk kesenangan belaka. Budaya Jawa lebih kompleks, ragam gerak tari dan jenisnya.  Seiring perjalanan waktu,  tari menjadi eksklusif di dalam lingkup benteng kuasa dan di luar benteng berkembang juga tarian.

    Kala rakyat yang menari, gerakan tarinya tak jauh berbeda, tetap memiliki dramaturgi dan babak. Hanya iringan alat musiknya yang berbeda, ringkes, padat, singkat dan menghibur. Busana yang dikenakan apalagi.

    Seni tari Jaranan, budaya yang berkembang di luar benteng keraton misalnya. Ada yang unik kalau jeli memperhatikan busana para penari.

    Tiap penari jathilan alias jaranan mengenakan baju bermotif batik bunga aneka warna, mengenakan kain jarik dan asesori khusus sembari naik kuda kepang.  Baju bermotif bunga di lingkungan istana hanya dipakai raja yang bertakhta, yang jumeneng.

    Sejak kapan seni budaya jaranan, jathilan ini tergelar? Menarik juga menelusurinya.

    Bukan berarti rakyat jelata tak boleh menari, kini siapa saja bisa menari. Mempelajari tari yang biasa digelar di lingkup istana atau di pagelaran keraton.

    *****

    Pengalaman menonton gelaran tari di lingkup istana bisa disaksikan secara reguler, jelas memberikan impresi khusus. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menggelar ragam tari terjadwal. Begitu pula di Puro Pakualaman Yogyakarta dan di  Keraton Solo.

    Keraton sebagai pusat kebudayaan dengan tujuan pelestarian, memiliki jadwal belajar tari untuk umum, untuk semua.

    Lembaga formal,  Institut Seni Indonesia, STSI Solo dan lembaga pendidikan tinggi di sejumlah universitas, institut kependidikan memiliki pula jurusan atau fakultas seni tari. Kajian seni tari berkembang baik, tarian, ekspresi menari juga beradaptasi dengan budaya tari dari berbagai suku bangsa.

    Di pergaulan kebudayaan dunia, gerak tari tradisional tak kalah pamornya.  Para penari berkelas dunia pun berdatangan ke Indonesia.

    Gerak lembut para penari, gagahnya gerakan yang tercipta dalam epos Ramayana di kompleks Candi Prambanan telah ratusan kali digelar menghibur para pelancong, wisman maupun wisatawan lokal yang datang berkunjung terpesona dibuatnya.

    Tari masa kini dihadirkan dalam rangkaian pertunjukan di istana kerajaan, di kantor pemerintahan di hajatan warga hingga kebutuhan untuk menyambut tamu.

    Sebuah pagelaran tari, bisa merekam sejarah panjang kekuasaan, konflik dan damai yang disimbolkan hadir dalam gerak juga dramaturgi.

    Tarian apa saja yang memberikan kesadaran baru, untuk mereka yang belajar, mereka yang melihat dan turut berproses?

    Mari menari, eh menjelajah peran dan fungsi tari dalam hidup manusia.  Setidaknya di Indonesia ini sajalah. Tari, gerakan lembut yang membawa narasi perdamaian tentu lebih menarik bukan sekedar diobrolkan.  Lebih dari itu, saat menari, makin tampak jelas dari mana asal usul kita.

  • Perempuan (Juga) Pemimpin Perubahan

    perempuan pemimpin

    PEMILIK usaha angkutan umum di masa pandemi seperti sekarang tentu harus punya optimisme agar usaha yang dijalankan tetap bertahan. Semua tahu, bagaimana dampak akibat penyakit menular baru di beragam sektor bisnis termasuk layanan jasa transportasi.

    Moda transportasi jelas dibatasi keterisian penumpangnya. Aturan formalnya begitu. Meski sejatinya tanpa dibatasi pun di dalam bisnis jasa transportasi masih harus bersiasat begitu rupa agar tetap bisa jalan usahanya.

    Pendek kata, hantaman usaha jasa transportasi massal tak ada habisnya paska krisis ekonomi dalam satu, dua dasawarsa terakhir. Bagi perusahaan yang mampu adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen tentu akan selalu bisa bertahan. Bagi yang lain, jelas gulung tikar.

    Kepemimpinan dan kepiawaian menjalankan usaha dalam bidang jasa transportasi penting agar tetap ada di benak konsumen. Ada kiatnya tersendiri.

    Bagaimana caranya?

    Apa yang dilakukan oleh sosok bos perempuan otobus ini menarik disimak. Berikan hiburan kepada publik dengan konten visual yang bertutur penuh canda tawa, di setiap dirinya tampil di hadapan kamera. Bukan dibuat-buat, prank dan sejenisnya. Apa adanya.

    Ada juga bos perusahaan otobus yang menerbitkan buku, memberikan inspirasi demgan berbagi narasi kisah, catatan, harapan dalam usaha memberikan layanan jasa transportasi yang ideal kepada konsumen. Eka Sari Lorena Surbakti, pemilik otobus Lorena salah satunya.

    Apresiasi khusus, tentu saja perlu diberikan kepada sosok perempuan tangguh yang bekerja memimpin perusahaan juga kepemimpinan publik.

    Siapa saja mereka ini?

    Banyak juga jika harus menyebutkan nama-nama juga otobus yang dikelola. Apapun sumber kepemimpinan yang didapatkan oleh para perempuan ini menarik untuk dicatat. Bukan karena sekedar cantiknya atau atribusi gendernyaa. Hal yang pasti tentu saja mengapresiasi kerja nyata, kiprah perempuan di aneka level kepemimpinan penting diberikan.

    Jika kepemimpinan lekat dengan pelayanan, apa yang ditampilkan dalam konten visual yang menghibur, hal-hal sepele seperti yang ditunjukkan oleh pemilik Akas Green, Aprilia D Lestari tentu berdampak positif bagi publik. Kepemimpinan yang menghibur publik, ke depan tentu lebih ditunggu. Tak hanya sekedar populer semata.

    *****

    Soal perempuan menjadi pemimpin baik di lingkup bisnis maupun publik cukup mudah sekarang menyebutkan.

    Sudah pernah ada perempuan memimpin negeri, bukan hanya Megawati Soekarnoputri yang baru saja diperingati hari lahirnya pada 23 Januari 2021, adalah Presiden RI ke-5, menjabat setelah Gus Dur dilengserkan dalam politik. Memimpin partai saat ada krisis politik. Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur sebelumnya adalah Menteri Sosial RI menjabat setelah meraih suara terbanyak di pilgub Jatim. Tri Risma Harini, Menteri Sosial di era Joko Widodo dapat kepercayaan di saat krisis kementerian gegara kasus korupsi. Menteri Kesehatan di era SBY, Siti Fadhilah Supari yang harus mendekam di penjara akibat tuduhan korupsi yang disebutkan tak pernah dilakukan tapi majelis hakim menetapkan putusan bersalah. Ada juga SK Trimurti, sosok pejuang perempuan yang namanya diabadikan untuk penghargaan jurnalistik.

    Rasanya aneh juga kala hari ini, masih ada pihak yang bersikukuh soal gender dalam kepemimpinan. Meragukan bahkan menolak hadirnya pemimpin perempuan dengan beragam alasan pembenar, apalagi jika berkaitan dengan kepemimpinan publik, kepemimpinan budaya.

    Ada arus besar perubahan yang terjadi. Urusan gender, bukanlah faktor utama keberhasilan kepemimpinan seseorang. Kerja nyata, aksi nyata, tampil di depan publik, berada dan bekerja langsung di lapanganlah yang akan memberikan impresi juga pengakuan keberhasilan seseorang memimpin.

    Tapi apa yang seharusnya terjadi memang tak semudah didapatkan sesuai dengan apa yang ada dalam alam pikiran, dalam teori.

    Di masa depan, paska pandemi, ada banyak perubahan yang butuh penyesuaian, butuh banyak adaptasi kebiasaan. Manusia yang hidup paska pandemi berhadapan dengan perubahan.

    Siapkah sedulur semua?

    #ceritapinggirjalan
    #bersepedaselalu
    #kepemimpinan

  • Apa Itu Kreatif? Bermain dan Berwisatalah ke Wisata Jembatan Mangrove

    Ipung

    Apa itu kreatif?

    Saya belajar dari sosok ini, soal kreatif dan konsistensi menjalankan apa yang ada di pikiran dan berupaya merealisasikan dalam kerja-kerja teknis.

    Mas Ipung, saya kenal merintis konservasi lingkungan di daerahnya dengan mengelola Wisata Jembatan Mangrove. Tak jauh dari bengkel tempatnya bekerja di pulau Sapudi. Pulau yang besarnya bisa dikelilingi dengan dua jam perjalanan naik motor tanpa berhenti.

    Satu kali berbincang panjang, itu soal bagaimana mengembangkan wisata edukasi, Wisata Jembatan Mangrove. Hamparan mangrove dimanfaatkan untuk spot wisata. Murah tiket masuknya: Rp 3.000. Di titik spot wisata mangrove, suasana jelas adem pun kala terik matahari tegak di atas kepala. Di spot ini bisa menikmati senja dengan latar langit pulau Madura di ufuk barat.

    Ada banyak mimpi tentu saja, bagi anak-anak muda Kalowang, Gayam Sapudi Sumenep Madura. Bedanya, mas Ipung memilih tetap berada di desanya untuk bekerja. Di masa pandemi ini, pekerjaan utamanya harus istirahat, jeda karena situasi wabah begini rupa.

    Buat kapal, bisa dikerjakan dengan bahan fiber. sudah ada hasilnya, kapal buatan juga bebek mini sudah dihasilkan. Urusan kreatif, rasanya memang melekat padanya.

    Salah satu persoalan di kepulauan adalah pasokan energi listrik. Sudah ada pembangkit listrik tenaga diesel. Hanya saja, kala pasokan bahan bakar terlambat ya harus pasrah. Mati listrik. Ada dua stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Satu sudah beroperasi dan satu lagi masih proses.

    Wisata Jembatan Mangrove, kemandirian, adalah ikon yang keseharian melekat di desa Kalowang. Selain tentu saja, seperti yang semua paham, sapi dan kambing asal Sapudi. Sapi balap alias sapi kerap dan kambing kerap atau kambing balap. Sapi jantan untuk kerapan dan kambing betina untuk balap kambing.

    Ipung juga pembalap, pernah menang kompetisi balap tingkat kecamatan. Itulah kebanggaan yang diceritakan kala menjemput saya setiba dari Pulau Oksigen, Gili Iyang, pulau berkualitas kadar oksigen terbaik di Indonesia.

    “Mau merasakan kecepatan, boleh,” katanya.

    Saya memilih percaya saja, dan memilih agar motor jalan pelan saja. Apa pasalnya, jalanan yang ada bisa bikin celaka jika berkendara dengan kecepatan tinggi.

    “Saya sudah berkeliling ke pulau-pulau di Madura. Pasang dan rawat antena operator seluler. Kalau ada yang ngadat atau rusak sumber listriknya, tugas saya memperbaiki,” katanya.

    Menyimak beragam kisahnya dan harapan yang ada di alam pikiran, juga kondisi bentang alam di Sapudi. Rasanya menarik jika suatu waktu, pulau ini menjadi kawasan yang memiliki kemandirian dalam bidang energi. Jadi laboratorium alam yang baik, untuk aneka uji kelayakan teknologi, energi terbarukan. Listrik bisa terus terlayani tanpa harus risau kala BBM habis.

    Lewat apa, siapa yang mengerjakan? Siapa lagi kalau bukan kaum muda seperti Ipung dan kawan-kawannya. Merekalah pelopor, perintis perubahan. Kemandirian dan kreativitas sudah ada, hanya butuh difasilitasi untuk bertumbuh kembang.

    Ya, memulai dengan berbagi konten ini saja dulu, yang saya bisa. Apresiasi untuk harga sebuah kreatifitas dan cita-cita, termasuk mewujudkan perpustakaan baca sebagai pelengkap Wisata Jembatan Mangrove.

    Semoga, silakan sedulur semua. Mau ikut, simak dan terhubung, berdonasi monggo.

  • Berdaulat Dalam Digital Platform, Seperti Apa?

    kedaulatan platform

    Connected. Terhubung adalah prasyarat untuk kesetaraan dalam “being digital“. Donate atau berdonasi mengikat keterhubungan menjadi beragam aksi nyata yang berdampak pada kehidupan sosial juga berbangsa dan bernegara.

    Dunia digital memberikan kesempatan kesetaraan sejatinya. Hanya saja memang masih ada masalah besar. Kemajuan teknologi sampai kini masih terbatas penggunaanya, usernya. Teknologi yang hadir masih memiliki kesenjangan, berjarak dengan penggunanya. Berjarak dalam arti pengusaan infrastruktur teknologi dan akses.

    Sejatinya, ada peluang demokratisasi dalam pemanfaatan dunia digital. Meski memang harus diakui bersama ada banyak paradoks kala user terhubung dengan dunia baru, dunia digital.

    Beberapa negara justru bermasalah dengan teknologi informasi ini. Malah tanpa sadar ada kebijakan publik yang blunder, tak berjalan baik, penuh koruptif. E-KTP contohnya di Indonesia. Mau lebih banyak contoh yang lain? Mari bersama-sama menelusurinya.

    Menilik paradoks, kesenjangan penggunaan teknologi komunikasi ini, ada peluang terbuka untuk mewujudkan kedaulatan dalam digital platform. Siapa yang paling pas menghadirkan? Negara jelas berperan dalam soal regulasi hanya bukan pada sisi birokratis namun sebatas berbagi data saja. Tujuan akhir tentu agar bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

    Ada contoh menarik berkaitan dengan kedaulatan digital, setidaknya fenomena ini bisa dihadirkan oleh pasardesa.id juga Sonjo di kala pandemi. Dua kelompok pengembangan platform aplikasi yang bermula dari upaya menemukan solusi atas masalah. Bukan berorientasi profit semata. Ada semangat sociopreneurship yang diwujudkan dalam aksi nyata.

    Pasardesa.id menyasar mereka yang terekslusi dari program pemerintah pusat. Keluarga miskin yang belum terdata atau terlewat dari beragam skema bantuan pusat. Desa sebagai entitas pemerintah dengan kepala desa yang dipilih oleh rakyat secara langsung mempelopori hadirnya aplikasi yang mempertemukan user dan pengguna. Bukan berorientasi keuntungan di awalnya tapi bagian ikhtiar pemanfaatan teknologi untuk desa.

    Ada banyak pilihan sebenarnya, dari beragam aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Ada Sistem Informasi Desa dan yang lain namun semua itu sebatas kebutuhan data kependudukan, dinamika kependudukan juga data untuk respon bencana.

    Aplikasi pasardesa.id dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan ke rakyat dengan lebih rinci. Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa, BUMDes dan keterlibatan ahli dan relawan desa, rakyat desa yang terdidik mewarnai pengembangan aplikasi pasardesa.id jadi lebih handal.

    Sambatan Jogja, Sonjo memiliki pola pengembangan yang berbeda. Awalnya memang “menumpang” sistem aplikasi yang sudah populer di masyarakat. Terbentuklah beragam group medsos yang berbasis solidaritas, sambatan atau tetulung. Di inisiasi kelompok akademis, Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Ekonomi UGM telah mempertemukan user dan pengguna untuk bisa saling bantu. Memenuhi aneka kebutuhan.

    *****

    Semua pembelajar media tentu paham, apapun media yang akrab digunakan, sebagai user semata hanya bernasib jadi konsumen. Selamanya akan jadi pasar kemajuan teknologi, tentu bukanlah hal yang menyenangkan. Posisi yang jelas dependen, sangat bergantung pada produsen teknologi saja.

    Dua aplikasi yang hadir dan berkembang baik pasardesa.id maupun sonjo.id telah memberikan pengalaman keterhubungan para pengguna dan penyedia layanan untuk saling memperbaiki kekurangan yang ditemui. Jelas, bukan berawal dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Meski dalam perjalanan pengembangan jelas soal kebutuhan dana guna keberlanjutan aplikasi penting dipenuhi.

    Bisa saja mendapatkan keuntungan, nilai tambah, namun bermasalah ketika ada ketergantungan kepada teknologi dan lebih banyak keluar ongkos untuk membiayai manfaat yang diberikan teknologi.

    Ada hal penting dalam pemanfaatan teknologi komunikasi kala berwujud platform. Ini ditegaskan oleh progammer. Secanggih apapun sistem yang ditawarkan, untuk aplikasinya semua bergantung pada manusia, relasi pengguna dan produsen atau pembuat. Penerima manfaat, maupun pembuatnya harusnya berposisi sama-sama setara. Idealnya begitu.

    Apapun nilai tambah yang dilekatkan tak bermakna apa-apa kala salah satu pihak lebih dominan. Kondisi yang tidak adil, jelas dalam dunia digital, platform digital yang dibuat. Jangan kaget, kala peneliti media harus berproses panjang untuk bisa mengakses data yang dikuasai oleh pemilik platform media.

    Adakah demokrasi dalam digital platform, seperti harapan banyak pihak? Apakah dua model aplikasi di atas bentuk nyata dari berdaulat dalam dunia digital?

    Seperti dirasakan bersama, hari hari ini, Indonesia direpotkan urusan-urusan sepele, soal “kicauan” netizen yang teramplifikasi dalam platform medsos. Kicauan yang sekedar membuat gaduh semata.

    Nyaringnya bunyi kicauan, bertambah gaung dan tone-nya kala bertemu dengan para pendengung, buzzer maupun influencer.

    Merespon kemajuan zaman dengan adaptasi kebiasaan baru di era kini sangatlah penting. Ada beberapa praktek baik yang berjalan dengan memanfaatkan adanya teknologi informasi, minimal dalam skala gerakan masyarakat sipil di DIY. Semua masih ingat bagaimana gegap gempita Twitter di masa awal, bahkan direspon oleh sutradara Indonesia asal Fakultas Kedokteran Hewan (?) dengan membuat film Republik Twitter.

    Saat bencana Merapi, pegiat medsos dengan karakter terbatas membuat jejaring bersama radio komunitas lewat Jalin Merapi sebagai penghubung dan media alert atau membangun sistem peringatan dini ke banyak pihak.

    Gema dan gaung peringatan yang dikumpulkan dari netizen, warga, sukarelawan di lereng Merapi dimanfaatkan untuk bahan konten informasi Jalin Merapi. Semua pihak berkontribusi dalam produksi informasi sekaligus membersihkan sampah-sampah informasi palsu yang beredar.

    *****

    Kini rintisan beragam aplikasi telah tersedia baik marketplace maupun sistem informasi untuk pelayanan publik. Semakin canggih dan mudah akses seiring dengan membaiknya infrastruktur teknologi informasi yang terus berkembang.

    Pendek kata, semua bisa dijangkau dalam genggaman, apakah itu hal baik maupun hal buruk. Hal yang memperkokoh fondasi kedaulatan maupun hal-hal yang memperuncing permasalahan, perpecahan, menajamkan polarisasi.

    Mengacu pada pendapat para programmer, benar adanya soal betapapun canggih dan handalnya sistem semua pada akhirnya bertumpu pada manusia. Teknologi adalah tools, manusialah yang memiliki kuasa atas teknologi. Jangan sampai logikanya terbalik. Manusia jadi budak teknologi, mesin-mesin digital itulah yang semestinya memberikan pelayanan untuk memudahkan kehidupan manusia.