Tag: Banjir

Pak Anies, Sudahlah, Buang Cepat-Cepat Air Hujan ke Laut

Post author Oleh Pijak Indonesia
Post date 25 Februari 2020
Tak ada komentar pada Pak Anies, Sudahlah, Buang Cepat-Cepat Air Hujan ke Laut

Jakarta dari zaman penjajahan memang sudah sering banjir. Tapi, janganlah fakta ini membuat kita menyerah untuk mencari solusinya. Sebab merugilah kaum yang hanya berpangku pasrah sambil menunggu keajaiban datang. Tidak ada keajaiban hari ini. Seluruhnya harus kita usahakan sendiri. Termasuk soal banjir.

Ide dan terobosan baru memang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah banjir. Namun ingat, ide-ide tersebut harus tetap realistis. Mengapa? Biar kita tidak mabuk khayalan. Yang kita butuhkan itu banjir teratasi, bukan hanya membayangkan.

Dan menurut saya, ide gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelesaian banjir tidak realistis. Ia dan timnya punya ide untuk menyerapkan air hujan ke dalam tanah, alih-alih membuangnya cepat-cepat ke laut. Alasannya, jika air hujan dibuang cepat-cepat ke laut dengan memperlicin dinding-dinding sungai (membetonnya), maka banjir akan semakin besar daya rusaknya serta cadangan air tanah tidak terisi. Kondisi ini, menurut Pak Anies dkk., membuat Jakarta sering banjir di musim hujan dan kekurangan air tanah di musim kemarau.

Untuk mewujudkan ide tersebut, tim Anies Baswedan melaksanakan berbagai program yang diberi nama naturalisasi sungai. Mereka tidak ingin membeton dinding sungai karena menurut mereka, itu membuat sungai menjadi tidak natural. Mereka ingin sungai menjadi natural saja, kembali ke kondisi alam, yakni dengan memperbanyak tumbuh-tumbuhan di kiri-kanan sungai. Harapannya, nanti air hujan yang sudah masuk ke sungai bisa menyerap sedikit demi sedikit di samping sungai. Menurut mereka, dengan cara inilah banjir tidak meluas ke mana-mana.

Bagaimana dengan bantaran sungai yang sudah berubah menjadi hunian? Tim Anies Baswedan punya ide untuk mengubah wilayah ini menjadi perkampungan air. Maksudnya, jika musim hujan, warga diajak hidup bersama air. Rumah-rumah akan dibuat menjadi panggung. Lantai 1 memang dibiarkan tergenang. Ide ini didukung klaim bahwa daerah Jakarta dulunya memang daerah rawa. Jadi wajar jika mudah sekali tercipta genangan. Oleh karena itu, warga Jakarta sebaiknya tidak melawan genangan air, tapi hidup bersama air.

Ide ini tidak realistis karena lupa mempertimbangkan jenis tanah di Jakarta. [mks_highlight color=”#eeee22″]Sebagian besar tanah di Jakarta itu lempung. Tanah ini sangat lambat menyerap air.[/mks_highlight] Alhasil, bukannya banjir malah menyerap, tapi akan terus tergenang dalam jangka waktu yang lama. Penduduk pun akan semakin lama menderita. Akses air bersih dan makanan akan terus terganggu. Genangan air yang bertahan lama juga mudah sekali membawa penyakit. Dampak ekonomi, sosial, dan kesehatannya akan semakin mengerikan.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Ide naturalisasi dari Pak Anies Baswedan dkk. memang terlihat ramah lingkungan. Namun, cara ini tidak cocok diterapkan di Jakarta. Cocoknya di Bogor.”[/mks_pullquote]

Ajakan untuk hidup bersama air dengan mengubah konstruksi hunian menjadi rumah panggung juga tidak masuk akal. Bisa dibilang, seluruh rumah di Jakarta tidak bermodel panggung. Bagaimana mengubah bentuk rumah-rumah ini? Dananya dari mana? Dibebankan kepada warga sendiri? Taruhlah yang akan dibuat menjadi rumah panggung yang berada di bantaran sungai saja. Apakah menjadi realistis? Saya kira tidak. Selain itu, berbagai utilitas publik seperti kabel PLN, pipa air bersih, dan pipa air kotor sudah berada di bawah tanah. Apakah utilitas ini akan dibiarkan tenggelam?

Jalan yang Berubah Jadi Sungai Saat Hujan Kok Dianggap Biasa

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 14 April 2019
Tak ada komentar pada Jalan yang Berubah Jadi Sungai Saat Hujan Kok Dianggap Biasa

Kota memang ajaib. Ketika di desa sungai terbentuk dari proses alami, di kota bisa dibikin. Tidak ingin sungai yang biasa-biasa, orang-orang cerdas di kota membangun sungai yang mulus. Beda sekali dengan sungai di desa yang penuh batu dan lumpur. Saking mulusnya, dasar sungai yang dilapisi aspal itu dapat dilewati roda kendaraan. Palingan satu saja kekurangan sungai artifisial di kota: airnya cuma muncul pas hujan deras.

Barangkali ada sensasi tersendiri jika menggunakan kendaraan di atas aspal yang digenangi air hujan. Melihat cipratan air dari ban seru juga sih. Tapi itu kan bikin basah diri sendiri dan orang lain. Belum lagi jika kendaraan yang kita pakai gampang macet kalau lewat genangan. Merepotkan. Selain itu, menurut para ahli, jalan aspal yang digenangi air, akan mudah rusak saat dilewati kendaraan. Aspalnya jadi lunak kali ya.

Kalau dipikir-pikir sih, orang-orang cerdas di kota nggak bakal membuat jalan aspal punya fungsi ganda jadi sungai kalau tahu bakal cepat rusak. Makanya dibikinlah saluran di samping jalan-jalan itu. Harapannya, air yang jatuh di badan jalan aspal akan segera masuk ke selokan. Kalau jalannya tidak tergenang, tentunya akan lebih awet.

Sayangnya, rencana pembangunan tak melulu sama dengan pelaksanaan. Bisa kita amati dengan mudah. Seberapa layak sih lubang di pinggir jalan yang tugasnya mengarahkan air ke selokan? Tiap seratus meter, ada berapa? Seberapa besar? Apakah lubang tersebut tidak ketutupan?

Sialnya lagi, di kota, air yang mengalir di jalan tidak hanya berasal dari air hujan yang jatuh di badan jalan. Ada kiriman ternyata. Dari mana? Dari atap bangunan yang berada tepat di pinggir jalan.

Pemandangan air hujan jatuh dari atap bangunan lalu mengalir ke jalan sangat mudah kita jumpai. Dan mudah pula kita maklumi. Kita bisa menemukannya di jalan-jalan besar maupun di jalan sempit. Bangunan di pinggir jalan berlomba-lomba ingin menjadi paling banyak menyumbang air hujan ke sungai aspal di depannya.

Orang cerdas di kota tahu, selokan di pinggir jalan didesain dan dibangun hanya untuk menampung air hujan yang jatuh di badan jalan. Tapi orang cerdas lain di kota saling berebut mendirikan bangunan pusat jual-beli yang paling dekat dengan jalan. Lalu berpikir tentang bangunannya sendiri. Gimana biar ga banyak genangan di sekitar bangunannya. Pilihan yang paling banyak diambil ialah membeton halaman toko dengan kemiringan yang mengarah ke jalan. Selain membuat nyaman para pengunjung memarkirkan kendaraannya, air yang jatuh di sekitar toko langsung meluncur ke jalan. Berkah bagi sungai aspal karena mendapatkan suplai air hujan.

Orang cerdas di kota tuh banyak. Makanya kemudian ada yang bersuara: janganlah jalan aspal dijadikan sungai. Biarlah air hujan mengalir di sungai-sungai betulan saja, jangan yang buatan. Orang cerdas jenis ini meminta para pemilik bangunan pinggir jalan bertanggung jawab pada seluruh air hujan yang jatuh di tempatnya. Air hujannya jangan sampai keluar dari area bangunan! Barangsiapa yang masih mengeluarkan air aliran hujan, kena denda! Terserah bagaimana caranya. Air hujan itu diolah terus digunakan. Diserapkan ke dalam bumi. Dibikin kolam renang. Terserah.

Tentu saja banyak yang sinis sama ide orang cerdas di atas. Dengan kepadatan bangunan di pinggir jalan, bagaimana mungkin tidak mengeluarkan air hujan sama sekali? Kalau mau diserapkan ke dalam tanah, bakal sekuat apa tanah menampungnya?

Orang sinis ini menyarankan ide lain. Gimana kalau kita terima saja bahwa jalan aspal itu punya fungsi ganda sebagai sungai di musim penghujan. Kalau toh itu bikin kita kesusahan dan mendapatkan kerugian, mungkin saja itu memang cobaan dari Sang Pencipta. Barangsiapa senantiasa sabar dengan ujian di dunia, kelak di hari kemudian akan dibalas surga.

Tag Banjir, Bencana, Tata Ruang

Infrastruktur

Banjir, Penanganan vs Perencanaan

Post author Oleh Pijak Indonesia
Post date 7 April 2019
Tak ada komentar pada Banjir, Penanganan vs Perencanaan

Intensitas hujan yang belakangan tinggi membuat banjir terjadi di beberapa daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hujan memang memiliki peranan penting dalam proses terjadinya banjir. Namun, di balik kejadian banjir, ternyata tersimpan sebab akibat yang kompleks mulai dari sisi teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain.

Jika kita ingin membahas penanganan banjir, maka kita perlu melihat permasalahan secara utuh. Kita tidak bisa melihat fenomena banjir hanya dari satu sudut pandang saja.

Penanganan banjir yang komprehensif artinya adalah kita melihat fenomena banjir dari satu siklus hidrologi yang utuh. Apabila kita melihat hanya dari satu sampel daerah saja, jelas, penanganan banjir tidak bisa terjadi secara berkelanjutan.

Jika air hujan yang berubah menjadi limpasan langsung terlalu banyak dan sungai-sungai tidak bisa menampung debit air, maka air akan meluap. Inilah yang menyebabkan banjir. Kebanyakan masyarakat membahas penyebab banjir hanya sekadar masalah membuang sampah di sungai saja. Hal itu memang benar. Tetapi untuk perencanaan yang lebih komprehensif, sebenarnya ada hal yang lebih penting.

Daerah rural (desa) harus bisa lebih banyak menyerap air hujan ke dalam tanah. Penyerapan air ini juga dalam rangka menjaga kestabilan air tanah. Jika air tidak terserap, maka jangan heran akan terjadi kekeringan. Proses banjir memang tidak bisa dilepaskan dari dampak kekeringan nantinya.

Misal saja jumlah air yang melimpas ke daerah urban tinggi karena air dari daerah rural tidak terserap. Maka, daerah urban yang cenderung sudah menjadi perkotaan akan menerima air dalam jumlah besar dan tidak dapat ditampung, atau dalam bahasa kerennya “banjir kiriman”.

Fenomena ini dapat dijelaskan dari dua sisi, dari sisi rural maupun dari sisi urban. Daerah urban merupakan daerah yang menarik orang datang karena prospek perekonomiannya bagus. Akibatnya, pembangunan daerah urban tersebut tidak dapat terkendali dan semakin padat.

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum dalam masalah koefisien bangunan dan perencanaan wilayah, membuat alih fungsi lahan di daerah rural begitu masif. Tanah pertanian yang sangat baik dalam menyerap air hujan banyak yang berubah jadi permukiman.

Pengembangan wilayah juga tidak bisa lepas dari ego masing-masing daerah. Ego inilah yang membuat daerah-daerah rural menjadi berkembang menuju daerah urban. Tidak ketatnya peraturan pemerintah dalam mengatur tata ruang membuat hal-hal seperti ini dapat terjadi.

DKI Jakarta memang dirancang untuk menjadi wilayah perkotaan dan Kota Bogor menjadi daerah rural. Berkembangnya metropolitan membuat pembangunan Jakarta mulai menyasar pinggiran seperti Tanggerang, Bekasi, dan Bogor. Oleh karena itu, Bogor mau tidak mau harus mengembangkan wilayahnya menjadi penyokong ibukota.

Permasalahannya, Bogor juga berfungsi sebagai daerah rural yang tugasnya adalah menjaga volume air agar tidak langsung terlimpas ke Jakarta. Dengan adanya pembangunan dan alih fungsi menjadi perkotaan, maka tugas tersebut otomatis akan menjadi hilang.

Bahkan daerah Puncak dan Cisarua yang tadinya banyak lahan terbuka, berubah menjadi tempat rekreasi dengan pembangunan yang berkembang cepat. Semakin berkuranglah daerah resapan air yang harusnya menahan laju dan volume air ke Jakarta.

Penanganan banjir bisa dilakukan dengan dua cara. Menggunakan rekayasa teknik atau membuat perencanaan wilayah yang baik. Rekayasa teknik membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tidak bisa berkelanjutan, tapi ini perlu dilakukan jika pelaksanaan tata ruang terlanjur buruk.

Sementara itu, cara yang paling “murah” adalah dengan penegakan hukum tata ruang yang baik. Proses perizinan harus diperketat oleh pemerintah daerah setempat, guna menjaga siklus air agar terjaga dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas kita akhirnya paham. Banjir ternyata bukan hanya menjadi permasalahan warga yang buang sampah sembarangan atau hujan yang tiada henti. Peran pemerintah pun di sini sangat krusial dalam perencanaan tata kota agar siklus air dapat berjalan dengan baik.

Tag Banjir, jakarta, tata kota, Tata Ruang

Beranda

Banjir Bukan Salah Hujan

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 17 Maret 2019
Tak ada komentar pada Banjir Bukan Salah Hujan

Paling mudah memang menyebut hujan deras sebagai penyebab banjir. Namun, sikap ini tidak membawa kita pada jalan untuk memahami persoalan. Mengapa? Karena hujan toh segitu-gitu aja. Tidak bertambah atau berkurang secara signifikan. Memang dewasa ini kita semakin mahfum bahwa terjadi perubahan iklim di bumi ini. Akan tetapi, hal itu tak membuat jumlah hujan yang turun pada hari dan jam tertentu berubah drastis.

Sayangnya, penjelasan tentang penyebab banjir dari lembaga pemerintah sering hanya mentok di frasa “terjadi hujan deras”. Kalau penjelasan ini muncul sesaat setelah ada kejadian banjir, bisa dimaklumi. Sebab, pemerintah mungkin memang belum tahu secara pasti apa penyebab banjir yang sedang terjadi. Namun, kalau berhari-hari kemudian tak kunjung ada penjelasan apa penyebab banjir sesungguhnya serta bagaimana pemerintah dan kita, masyarakat, harus menyelesaikannya, patut kita bertanya apakah pemerintah serius mau menyelesaikan masalah banjir atau tidak?

Media, yang semestinya menjadi anjing penjaga aktivitas pemerintah, malah juga sering hanya puas melahap penjelasan “terjadi hujan deras”. Bukannya menjadi anjing yang menggonggong kalau para pegawai rakyat tidak menjalankan amanat rakyat, Media hanya menjadi pengeras suara. Cuma jadi microphone. Revolusi 4.0 yang sering kita dengar seakan tak mengubah cara kerja dan pola pikirnya. Padahal perkembangan digital memberikan kemudahan bagi pekerja Media untuk belajar, mehamami konteks, dan menyimpan memori kejadian banjir. Sehingga, ketika suatu saat terjadi banjir, Media dapat menggunakan pisau pengetahuannya untuk membedah peristiwa, serta membantu publik dan pemerintah memahami banjir berdasarkan ingatan kejadian-kejadian sebelumnya.

Bagaimana pemerintah bisa memberi penjelasan yang tuntas soal banjir? Pertama, simpan dan susun dengan baik data yang berhubungan dengan banjir. Seperti: curah hujan, kualitas drainase, serta penggunaan lahan dan perubahannya. Pekerjaan ini sekarang lebih mudah dengan bantuan teknologi komputer dan informasi. Jika ini dilakukan, pemerintah bisa punya data potensi banjir yang lengkap dan detail, bukan hanya asumsi umum saja. Hal ini juga akan membantu pemerintah dalam melakukan langkah pencegahan. Jadi tidak hanya bekerja pas terjadi banjir saja.

Selain untuk keperluan kerja pemerintah, data tersebut semestinya juga dibuka seluas-luasnya pada publik. Agar publik tahu dan bisa berkontribusi baik pemikiran maupun perbuatan untuk penyelesaian banjir. Selain karena hari ini adalah era keterbukaan informasi, bukankah hakikat demokrasi adalah partisipasi rakyat yang tinggi dalam urusan publik? Mengingat, sampai hari ini pemerintah belum cukup terbuka soal data bencana.

Kedua, meningkatkan kualitas petugas inspeksi banjir. Orang-orang inilah yang akan mengumpulkan fakta di lapangan lalu melaporkannya. Bagaimanapun, beragam data sekunder pada bagian pertama tadi, mesti didukung oleh data primer (data terbaru) yang langsung diambil di tempat kejadian. Banyak hal yang bisa didapatkan oleh orang yang terjun ke lapangan, misalnya kapan banjir mulai terjadi (hari, jam, tanggal), berapa lama, seberapa tinggi air banjirnya, seberapa cepat air banjirnya mengalir.

Dan yang tak kalah penting, yang berhubungan dengan tulisan ini, yaitu melacak sumber banjir. Air banjir tersebut berasal dari mana? Pertanyaan ini yang akan mengantarkan kita pada penjelasan soal penyebab banjir. Misal, air banjir berasal dari air sungai yang meluap. Berarti sungai tak mampu menampung aliran air yang melewatinya. Apakah sungai tersebut mengalami degradasi (kerusakan)? Ataukah terjadi aliran permukaan yang lebih deras di bagian hulu akibat kerusakan lahan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang selanjutnya mesti dijawab oleh tim inspeksi.

Ketiga, melatih para pegawai penyampai informasi banjir agar punya komunikasi publik yang baik dan efektif. Urusan banjir secara khusus, dan bencana alam secara umum, menyangkut nyawa manusia. Jika informasi tidak disampaikan dengan baik, atau penyampai informasi tak bisa membedakan mana saat serius mana bercanda, ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. Dan dampaknya akan berkepanjangan: kita tak akan pernah belajar dari kesalahan dan banjir akan terus-terusan menerjang.

Saya kira kita perlu mengubah secara radikal cara pandang kita terhadap fenomena alam. Alam tak pernah salah. Ia hanya mengikuti hukumnya untuk mencari keseimbangan baru karena perubahan yang dibuat manusia. Seperti ujaran lawas: air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jika tanah tak bisa lagi menyerap air hujan untuk dibawa ke tempat terendah (karena tanahnya sudah dibeton atau dipaving), niscaya air hujan akan menjadi limpasan yang siap menggenangi kumpulan rumah. Dan apakah kita terus akan puas dengan menganggap “hujan lebat” sebagai penyebab banjir? Kapan kita intropeksi diri pada apa-apa yang sudah kita bangun?

Tag Banjir, Bencana, Lingkungan, Tata Ruang

Infrastruktur

Banjir di Tol Madiun, Apakah Tolnya Salah Desain?

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 8 Maret 2019
2 Komentar pada Banjir di Tol Madiun, Apakah Tolnya Salah Desain?

Ruas tol Solo-Kertosono yang berada di Kecamatan Balerejo, Madiun terendam banjir hingga ketinggian 1 meter pada Kamis (7/3). Sontak, isu ini langsung dilahap oleh para kampret sebagai bahan menyerang Jokowi. Jalan tol memang menjadi salah satu program andalan Jokowi untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa selama ia menjadi presiden ada hasilnya. Makanya, bagi para kampret, ini adalah isu yang seksi untuk menunjukkan bahwa jalan tol Jokowi dibikin sembarangan. Pertanyaan sederhananya, kok bisa jalan tol yang merupakan akses vital terkena banjir? Apakah desainnya buruk? Atau pengerjaannya asal-asalan? Padahal, jalan tol adalah bangunan yang dituntut punya standar tinggi. Genangan sedikit saja tidak diperkenankan.

Argumen di atas didukung oleh beberapa pengamat transportasi. Mereka bilang, sistem drainase jalan tol di Indonesia memang sering tidak diperhatikan dengan baik. Dengan kondisi alam di Indonesia yang sangat beragam dan curah hujan tinggi, ditambah dengan saluran drainase yang buruk, tidak heran jika jalan tol akan banjir. Namun, kasus di Madiun ini berbeda. Genangan setinggi 1 meter yang melanda jalan tol tidak berasal dari air yang jatuh di badan jalan. Air itu datang dari daerah di sekitar jalan tol. Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil menyebutkan penyebab utama banjir tersebut adalah 3 tanggul yang jebol karena tidak kuat menahan aliran banjir. Tiga tanggul tersebut berada di anakan Kali Madiun. Jadi, air yang menggenangi jalan tol adalah kiriman dari daerah sekitarnya. Padahal, drainase jalan tol didesain hanya menampung air yang jatuh di badan jalan. Sehingga kalau ada air tambahan yang sangat besar dari daerah sekitarnya, ya jelas drainase tersebut tidak akan mampu menampungnya. Dengan kata lain, bukan salah drainase jalan tolnya.

Namun demikian, desain jalan tol yang berhubungan dengan isu banjir bukan cuma tentang drainase. Perencanaan jalan tol seharusnya mempertimbangkan informasi ancaman banjir di kawasan tersebut. Ancaman banjir di antaranya meliputi besarnya curah hujan tertinggi, aliran air permukaan, dan sejarah banjir. Kalau sudah tahu di daerah tersebut memang jadi langganan banjir, ya mestinya ada penanganan yang harus dilakukan dong, misalnya dengan meninggikan elevasi jalan. Kecuali jika informasi tersebut tidak dicari. Maksudnya, si perencana jalan tol mengabaikan ancaman banjir. Dari sudut pandang ini, bisa saja ada kesalahan desain.

Lagi-Lagi Sawah Kebanjiran

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 1 Februari 2019
Tak ada komentar pada Lagi-Lagi Sawah Kebanjiran

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sawah di beberapa wilayah Indonesia kerap banjir ketika kalender memasuki akhir dan awal tahun. Kejadian berulang ini tidak bisa terus kita maklumi. Selain merugikan petani karena sumber penghasilannya mati, gagal panen padi akan merembet ke harga-harga bahan makanan lainnya. Sialnya lagi, tidak seperti pakansi, kita butuh makan setiap hari.

Kabar kesedihan rutin itu kini datang dari Kabupaten Kampar, Riau. Sawah seluas 1.518 hektar terendam banjir pada Kamis 20 Desember 2018 dan dipastikan gagal panen. Wilayah terdampak yang paling parah berada di Kecamatan Tambang seluas 596 hektar, Kecamatan Kampar Utara 319 hektar, dan Kecamatan Kampar seluas 178,5 hektar. Menurut dinas terkait di wilayah tersebut, para petani kehilangan potensi penghasilan sekitar 30 juta per hektar. Jadi, total hilangnya potensi penghasilan petani adalah 30 x 1.518 = 45,5 miliar.

Bagi masyarakat luas, gagal panen ini menyebabkan pasokan beras berkurang. Dengan kejadian ini, Kabupaten Kampar kehilangan potensi produksi beras sebesar 7600 ton.

Di Pulau Sumatera sawah kebanjiran tidak hanya terjadi di Riau. Di daerah Pidie Jaya, Aceh, tidak kurang dari 400 hektar lahan sawah terendam banjir sejak Sabtu, 8 Desember 2018. Padahal petani sudah menyemai bibit di lahan tersebut. Sawah seluas 150 hektar di Sungai Penuh, Jambi juga mengalami hal serupa. Kebanjiran. Akibatnya, petani kehilangan potensi penghasilan antara 15 sampai 20 juta rupiah.

Tidak hanya di Sumatera, memasuki tahun 2019 sawah di Jawa juga kebanjiran. Sebulan yang lalu, tepatnya 2 Januari 2019, ratusan hektar sawah di Kecamatan Suranenggala, Cirebon tergenang. Padahal, menurut penuturan para petani, benih padi baru saja ditanam setengah bulan sebelumnya. Hal ini membuat petani mengalami kerugian sekitar 300.000 – 500.000 ribu rupiah per hektar.

Masih di Jawa, 200 hektar sawah di Desa Batukali Kecamatan Kalinyamatan Jepara terendam banjir pada Selasa (29/1/2019). Ketinggian banjir di sawah tersebut antara 20 hingga 60 sentimeter. Dan sawah terendam hingga 4 hari. Ini adalah tinggi dan lama banjir yang sudah bisa mematikan tanaman padi. Sebab rata-rata padi dapat bertahan hidup jika terendam hingga 3 hari dengan tinggi genangan maksimal 5 sentimeter. Petani menuturkan bahwa sawah di Desa Batukali tiap tahun terkena banjir meski dengan ketinggian yang berbeda-beda. Artinya, tidak ada perbaikan.

Kenyataan ini sangatlah ironis karena Sumatera dan Jawa hingga hari ini adalah tumpuan produksi padi nasional. Pada tahun 2018, Jawa saja menyumbang 28,08 juta ton atau 56% dari total produksi padi nasional.

Petani pantas merasa was-was jika setiap tahun banjir mengancam sawahnya. Sebab, mereka telah mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Sementara yang bukan petani juga bisa merasa khawatir, karena semakin banyak sawah yang tergenang, maka produksi pangan akan merosot. Lalu itu akan merembet pada kenaikan harga-harga lainnya, mengingat peran pangan sangat kuat dalam gejolak harga.

Sayangnya, penjelasan yang sering kita dapatkan dari pemerintah soal penyebab sawah kebanjiran adalah intensitas hujan yang tinggi. Bahkan media pun sebagian besar memberikan keterangan yang serupa. Ini patut kita pertanyakan: apakah intensitas hujan dari tahun ke tahun semakin tinggi? Faktanya, meskipun isu perubahan iklim semakin kencang, intensitas hujan tidak mengalami perubahan yang berarti. Bisa dibilang sama. Artinya, volume air yang jatuh ke sawah dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda.

Lalu kenapa sawah kebanjiran?

Yang luput diperiksa oleh media dan barangkali para pegawai pemerintahan ialah kualitas drainase sawah. Padahal saluran ini adalah infrastruktur yang penting untuk menguras air berlebih yang ada di sawah. Pemerintah mestinya hadir membantu petani membuat jaringan drainase sawah yang andal. Karena ketika kita berbicara tentang pengairan sawah, tidak hanya tentang bendungan, saluran irigasi, tapi juga soal saluran pembuangan (drainase). Dan harusnya topik inilah yang disoroti oleh media. Tidak hanya berhenti di penjelasan “kemarin hujan sangat lebat”.

Kita sering ribut soal banjir di kota, yang menggenangi rumah-rumah. Mungkin karena berdampak langsung pada diri kita. Tapi ada pula banjir yang meski tak berdampak langsung, efeknya amat terasa: banjir di sawah.

Tag Banjir, Bencana, Pertanian, Sawah

Society

Pengaruh Banjir Terhadap Rajinnya Harga Pangan Naik di Akhir Tahun

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 27 November 2018
Tak ada komentar pada Pengaruh Banjir Terhadap Rajinnya Harga Pangan Naik di Akhir Tahun

Soal urusan pangan, terutama beras, pemerintah berkali-kali jatuh ke lubang yang sama: tidak bisa mengendalikan kenaikan harga di akhir tahun hingga awal tahun. Rezim ini seperti tak punya cara mengatasi persoalan perut yang amat vital bagi keberlangsungan hidup.

Lihat saja data harga beras tiga tahun terakhir dan inflasi bahan pangan empat tahun terakhir. Harga rata-rata beras di tingkat penggilingan mulai Juni 2015 – Oktober 2018 selalu naik di bulan November dan baru turun di bulan Maret. Pada bulan November 2017 – Januari 2018 bahkan kenaikannya lebih besar dari dua tahun sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), antara bulan September 2017 hingga Januari 2018, beras kualitas premium naik 9,28 persen, beras kualitas medium naik 13,9 persen, dan beras kualitas rendah naik 12,93 persen.

Rata-rata harga beras di tingkat
penggilingan, Juni 2015 – Oktober 2018
(Sumber: INDEF)

Selama 4 tahun terakhir, inflasi barang bergejolak (bahan pangan) di akhir tahun selalu lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Bahan pangan yang sering menjadi pemicu naiknya inflasi barang bergejolak adalah beras, daging, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bumbu dapur.

Inflasi barang bergejolak 2014 – Oktober 2018
(Sumber: INDEF)

Inflasi bahan pangan di akhir tahun memang dipengaruhi oleh momentum hari raya keagamaan dan libur akhir tahun. Namun, menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dalam press release-nya tanggal 15/11, pengambil kebijakan tidak dapat terus-menerus berlindung di bawah alasan kedua momen tersebut dalam menjawab masalah inflasi pangan. Sebab, masyarakat butuh kepastian akan stabilnya harga-harga.

Khusus beras, naiknya harga komoditas ini juga disebabkan oleh rendahnya produksi di akhir tahun. Misalnya, pada tahun ini, produksi beras tertinggi dicapai pada bulan Maret, yaitu sebesar 5,42 juta ton. Nilai ini jauh di atas konsumsi beras nasional. Sedangkan di akhir tahun, produksi dan potensinya lebih rendah daripada jumlah konsumsi. Singkatnya, produksi beras nasional kita melimpah di awal tahun, tapi kurang di akhir tahun.

Perbandingan produksi dan konsumsi beras Indonesia
Januari – Desember 2018
(Sumber: INDEF)

BPS pada akhir Oktober memang menyatakan bahwa produksi beras tahun ini akan surplus sebanyak 2,85 juta ton. Pernyataan ini pun sudah dilahap dan ramai diberitakan oleh Media. Akan tetapi, yang lupa dicantumkan dalam banyak pemberitaan, surplus tersebut baru akan tercapai jika produksi beras November – Desember mencapai target (masing-masing 1,5 juta ton). Jadi, yang perlu kita bicarakan sekarang, apakah target tersebut bisa tercapai?

Yang perlu diingat, akhir tahun bukanlah musim panen raya, tapi justru tanam raya. Selain itu, yang juga berpotensi menggagalkan target tersebut adalah ancaman banjir di sawah. Apalagi jika banjir terjadi di daerah lumbung padi nasional.

Pendirian Bangunan Asal-asalan, Banjir Menerjang Jogja

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 6 Desember 2017
Tak ada komentar pada Pendirian Bangunan Asal-asalan, Banjir Menerjang Jogja

Walau sore masih rintik, warga melihat jembatan Nganggen yang runtuh. Kerusakan ini membuat akses mereka ke desa sebelah harus melalui jalan yang lebih jauh.
Foto: Dandy IM

Jembatan Nganggen, di Bantul, DIY, runtuh terbawa banjir pada Selasa (28/11). Hanya tersisa fondasi jembatan yang termangu sendirian. Balok jembatan, kerikil, dan aspal berguling-guling terbawa aliran air. Itu terjadi di siang hari yang gulita. Saat tetesan hujan masih terjun bebas. Hilangnya jembatan itu membuat dua desa, Tamantirto dan Bangunjiwo, menjadi terpisah.

Kejadian ini menjadi sangat krusial – meski terjadi di wilayah pinggiran. Sebab pada prinsipnya, sekali jalan dibangun, tidak boleh ditutup. Makanya, ketika ada perbaikan, jalan tak boleh ditutup sama sekali. Separuh badan jalan tetap harus disediakan bagi para pengendara.

Dugaan awal akan cepat menyalahkan konstruksi jembatan. Terutama orang-orang yang hanya memantau kejadian lewat layar yang hanya segenggam. Media arus utama juga tidak memberikan penjelasan yang tuntas. Seakan-akan ini hanyalah keruntuhan jembatan biasa di desa yang biasa-biasa saja. Esok atau lusa, kita sudah lupa.

Mungkin jembatan itu memang dibangun asal-asalan dan tidak ada perawatan. Tetapi, banjir yang menggenang sampai 40 meter dari bibir sungai jelas bukanlah beban yang wajar bagi jembatan Nganggen. Bentang jembatan yang hanya 15 meter tentu bukan lawan sepadan bagi terjangan arus banjir sebesar itu.

Grafis: Ridwan AN

Lalu, kenapa terjadi banjir? Mengapa di daerah yang masih banyak sawah dan permukimannya tidak padat tergenang air? Apakah hujan yang tak henti-henti selama dua hari menjadi penyebab utamanya?

Intensitas hujan yang tinggi memang menjadi penyebab. Namun, dengan menyadari bahwa genangan air itu tidak tenang-tenang saja, tapi mengalir sepanjang bantaran sungai, tentu bisa disimpulkan bahwa ini adalah banjir kiriman. Topografi Jogja yang miring dari Utara ke Selatan, membuat kita paham dari mana banjir itu datang.

Lebar sungai di bawah jembatan Nganggen sekitar 8 meter. Dengan lebar sebesar itu dan bentuk tampang sungai yang mendekati trapesium, dapat diperkirakan debit maksimum yang dapat ditampung adalah 11 meter kubik per detik.

Untuk mengukur perkiraan debit banjir yang terjadi, perlu penelusuran DAS (Daerah Aliran Sungai) di daerah hulu (sebelah Utara) Jembatan Nganggen. DAS adalah daerah yang berpengaruh terhadap volume air yang mengalir di sungai. Sederhananya, air hujan yang jatuh di daerah ini, setelah melalui saluran atau mengalir di dalam tanah, akan bermuara di sungai. Berikut hasil penelusuran tim riset Pijak menggunakan Afri GIS.

Grafis: Ridwan AN

Luasan DAS yang ditinjau oleh tim riset Pijak adalah 673 hektare. Dari luasan ini, 479 hektare berupa perumahan padat, gudang/pabrik, dan jalan (warna merah). Bila dirata-rata, koefisien limpasan daerah semacam ini adalah 0,9. Artinya, apabila menggunakan drainase konvensional yang anti-air, maka 90 persen air hujan akan mengalir ke sungai. Sedangkan luas sisanya berupa sawah seluas 194 hektare (warna hijau). Untuk daerah sawah, besarnya koefisien limpasan adalah 0,6. Sehingga, air yang mengalir keluar dari sawah menuju sungai sebanyak 60 persen.

Baca juga: Mencegah Banjir Sejak Dari Rumah

Hujan yang mendera daerah Jogja dari Senin (27/11) sampai Selasa (28/11) yang nyaris tanpa jeda itu, membuat intensitas hujan menjadi tinggi, sekitar 300 mm. Dengan intensitas hujan sebesar ini, dan koefisien limpasan serta luas DAS yang sudah dijelaskan sebelumnya, perkiraan debit yang akan diterima sungai di Jembatan Nganggen sebesar 19 meter kubik per detik. Maka, ada air sebesar 8 meter kubik per detik (19 dikurangi 11) yang tidak dapat ditampung oleh sungai. Kelebihan air inilah yang menggenangi sawah di kiri-kanan sungai, dan merusak tanamannya. Aliran air ini jugalah yang memberikan tekanan tambahan pada jembatan Nganggen. Tekanan terus menerus dari aliran air ini membuat jembatan runtuh. Sebab jembatan itu tidak didesain menahan aliran air sebesar itu.

Semoga ulasan ini dibaca oleh para manusia yang mendirikan bangunan di Utara jembatan Nganggen. Karena, kiriman air hujan dari bangunan-bangunan itulah yang sejatinya menyebabkan runtuhnya jembatan tersebut – sekaligus membuat dua desa terpisah. Keputusan para penghuni rumah itu untuk membuang saja air hujan yang jatuh di genteng rumah mereka melalui saluran atau jalan aspal telah membuat para petani hanya bisa memandangi tanamannya yang porak-poranda diterjang banjir. Tidak hanya itu, kiriman banjir dari bangunan asal-asalan itu telah mengancam para penghuni rumah di sekitar jembatan. Mereka takut jiwa dan harta bendanya diterjang banjir yang semakin meninggi.

Kali ini jembatan Nganggen yang runtuh. Bisa saja esok, lusa, bulan depan, atau tahun depan, giliran bangunan publik lain di Selatan Jogja yang binasa. Itu bisa saja terjadi jika pendirian bangunan di daerah pusat Kota Jogja terus berlangsung secara sporadis.

Kondisi semacam ini semestinya tidak dibiarkan. Perlu gerak bersama untuk mengubah cara pandang kita. Air hujan yang mendarat di atap rumah kita, itu menjadi milik kita. Sebaiknya kita simpan saja. Selain karena limpasan air itu mengancam orang lain yang berada di wilayah yang lebih rendah, air juga mulai langka. Tidak cukupkah kabar kekeringan di berbagai daerah menjadi pelajaran bagi kita untuk mulai menyimpan persediaan air? Meskipun kita tinggal di kota, yang pasokan airnya mungkin aman, tapi air hujan juga bisa mengurangi kadar pencemaran di sekitar rumah. Dengan meresapkan air hujan, limbah-limbah yang bersembunyi di dalam tanah sekitar rumah menjadi lebih encer.

Apabila masih ngotot untuk tidak mengubah pola pendirian bangunan, lalu apakah mau mengganti rugi berbagai kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh air kiriman dari rumah kita? Namun, jika pun kita malah lebih suka mengganti beragam kerusakan itu, daripada mencegahnya, berarti kita masih terjebak di kubangan yang sama. Kita masih lebih suka memperbaiki kerusakan daripada mencegahnya (mitigasi). Kita masih lebih tertarik untuk kelayapan saat bencana terjadi daripada memikirkan solusi agar kejadian itu tidak terulang lagi.

Dandy IM

PijakID

Tag Banjir, Jogja, Lingkungan, Tata Ruang

Beranda

Mencegah Banjir Sejak Dari Rumah

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 29 November 2017
Tak ada komentar pada Mencegah Banjir Sejak Dari Rumah

Sumber: Dustymars

Perubahan wajah kota seharusnyalah diiringi perubahan cara pandang kita terhadap air. Dulu kita berpikir untuk secepat-cepatnya membuang air hujan yang menggenang di halaman rumah agar tidak mengganggu aktivitas. Itu adalah pilihan tepat ketika rumah masih jarang, sehingga air mudah meresap. Sungai masih remaja dan berfungsi optimal. Bahkan aliran air hujan kala itu sudah hilang ditelan tanah sebelum mencapai bibir sungai.

Tetapi kota berubah. Air tidak lagi leluasa menyelusup ke pori-pori tanah. Ia tertahan lapisan beton atau aspal. Sehingga kita perlu merevisi sikap kita terhadap anugerah hujan yang diberikan Sang Pencipta.

Beberapa dekade terakhir muncul istilah drainase pro-air. Maksudnya, kita tidak bisa lagi melihat air sebagai musuh yang perlu dilempar jauh-jauh dari pekarangan rumah. Kita perlu bersahabat dengan air. Istilah populernya: memanen air. Secara praktis, gerakan ini mengajak kita untuk menerapkan konsep zero run off. Tujuan utama dari konsep ini adalah memastikan bahwa tidak ada air yang keluar dari rumah kita. Semua air yang jatuh di atap, halaman, dan taman rumah tidak kita biarkan mengalir ke saluran pembuangan. Kita bertanggung jawab pada setiap tetesan air yang jatuh di rumah kita.

Konsep ini tentu mengubah cara pandang sebelumnya yang berupa drainase anti-air. Konsep anti-air memandu manusia untuk membuang air hujan ke sungai dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Penerapan dari konsep ini adalah pembangunan drainase secara masif agar bisa menampung aliran air hujan, agar tidak terjadi genangan yang mengganggu.

Banyak efek yang kemudian muncul dari penerapan cara pandang semacam ini. Karena saat musim hujan kita membuang-buang air hujan, maka kita kekurangan air di musim kemarau. Sebaliknya, kita berhadapan dengan banjir di musim hujan.

Kita bisa mengambil pelajaran penting dari efek yang merugikan ini. Kita perlu mengurangi keluhan terhadap fungsi drainase yang tidak maksimal sehingga menyebabkan genangan. Lebih bijak bila kita menengok rumah sendiri terlebih dahulu. Apakah rumah kita juga menjadi penyumbang aliran air?

Beragam cara untuk menahan air agar tidak keluar dari rumah sudah ditawarkan. Salah satunya adalah sumur resapan. Sunjoto mendedikasikan waktunya untuk mengembangkan berbagai bentuk sumur resapan yang bisa diterapkan. Ia menawarkan berbagai rumus desain sumur resapan yang tidak akan saya jelaskan di sini, karena tulisan ini akan menjadi naskah kuliah. Tetapi, sebagai gambaran, untuk rumah sederhana satu lantai dengan luas atap 100 meter persegi, dibutuhkan satu sumur resapan kedap air (dinding dicor) dengan lebar lubang 60 sentimeter dan dalamnya 2 meter. Apabila kita lebih suka membuat sumur yang porus (dinding tidak dicor, sehingga air bisa meresap ke samping), dengan lebar lubang yang sama, maka kedalaman yang dibutuhkan hanya sekitar 1 meter. Sebuah pekerjaan yang tidak sulit.

Meskipun, berbagai studi belakangan menunjukkan bahwa taman resapan lebih efektif daripada sumur resapan. Ia lebih efektif menyerap air. Cara membuatnya lebih mudah. Cukup dengan membuat sepetak tanah berumput yang sisinya ditinggikan agar air menggenang di lahan tersebut. Misalnya, kita membiarkan halaman yang luasnya 20 meter persegi (seluas parkiran mobil) tetap berupa tanah yang berumput dan meninggikan sisinya sebesar 10 sentimeter. Maka, air yang dapat ditampung sebanyak 2 meter kubik. Bandingkan dengan satu sumur resapan sedalam 2 meter yang hanya bisa menampung setengah meter kubik.

Tentu saja hitung-hitungan ini adalah penyederhanaan. Sebab belum mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kecepatan resapan air. Tetapi, setidaknya, kita bisa mengerti satu hal. Bahwa membuat sepetak tanah kecil berumput di rumah kita lebih bijak daripada membetonnya. Apalagi jika halaman kita yang berbeton itu kemiringannya diarahkan ke jalan. Tindakan itu membuat kita juga ikut berpartisipasi sebagai penyumbang banjir.

Konsep pro-air ini tidak hanya membantu kita untuk mengamankan persediaan air. Ada hal positif lain yang mengikutinya. Pertama, tindakan meresapkan air di sekitar rumah membuat pencemaran air tanah di daerah tersebut menurun. Zat-zat berbahaya menjadi encer karena pasokan air bersih bertambah. Efeknya, manusia di daerah itu menjadi lebih sehat. Kedua, tanah tidak gampang ambles. Apabila air dibuang begitu saja sehingga tidak meresap ke dalam tanah, air tanah semakin menipis. Akibatnya, rongga tanah semakin membesar. Lama-kelamaan, tanah runtuh. Hal ini akan akan sangat merugikan jika di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan, jalan misalnya. Atau bahkan bangunan itu adalah rumah kita sendiri.

Perubahan tindakan dari anti-air menjadi pro-air ini memang memerlukan waktu. Sebab ini bukan hanya soal tidak pedulinya pemerintah pada persoalan krusial semacam ini. Tetapi ini juga merupakan masalah perilaku dan cara pandang kita. Singkatnya, masalah kebudayaan.

Tetapi harapan perubahan tetaplah ada, meskipun secara perlahan. Daripada tidak ada perubahan sama sekali. Masih ada harapan untuk hari esok yang lebih baik.

Dandy IM

PijakID

Tag Banjir, Cegah Bencana, Rumah

Infrastruktur

Catatan Dari Sendowo

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 15 April 2017
Tak ada komentar pada Catatan Dari Sendowo

Tanah ambles di depan rumah warga Kali Code
Oleh: Dandy IM

Hujan mulai rintik. Beberapa orang bergegas. Dua orang menuju excavator yang sedari tadi diam di bibir bendung. Sedang yang lainnya mengambil gerobak sorong untuk mengangkut karung pasir. Para ibu dan anak-anak menonton di pinggir kali. Tetapi juga ada beberapa anak yang menonton dari atas jembatan. Bahkan, seorang anak laki-laki juga membantu pengangkutan karung pasir.

Karung pasir digunakan untuk memperkokoh talud darurat yang dibuat di tengah aliran Kali Code pada Hari Rabu, 13 April 2016. Talud darurat ini dibangun sebelum bendung kecil yang melintang di sebelah hilir jembatan. Dengan harapan, aliran air di sisi luar belokan sungai tak mengalir deras. Sehingga, talud permanen yang sudah retak tidak bertambah parah.

Selasa siang tanggal 5 April 2016, talud Kali Code di Sendowo RT 10 RW 56, Mlati, Sleman, Yogyakarta retak. Talud yang retak ini berada di sisi luar belokan sungai. Retakan talud membuat tanah di atasnya ambles. Dua rumah yang jaraknya hanya sekitar 5 meter dari bibir kali terancam roboh. Ada lubang besar tepat di bagian depan dua rumah itu. Jalan yang berada di depan rumah retak sepanjang 20 meter. Jalan ini adalah salah satu akses ke jembatan yang menghubungkan perumahan di sisi utara kali dan sisi selatan. Praktis, warga hanya bisa melewatinya dengan berjalan kaki sambil berhati-hati. Padahal, hari-hari sebelum ambles, jalan ini bisa dilalui sepeda motor.

Excavator mulai menciduk tumpukan pasir di dasar sungai. Mula-mula Ia mengeruk pasir yang berada di atas bendung, lalu menumpuknya di sebelah selatan tiang jembatan, membentuk talud darurat. Setelah pasir di atas bendung dirasa sudah habis, excavator pelan menuruni bendung. Ia mulai lagi mengeruk pasir di bawah bendung, sebanyak-banyaknya, untuk dipindahkan ke atas bendung.

Back hoe mengeruk pasir untuk dijadikan tanggul darurat
Oleh: Dandy IM

Alat berat ini didatangkan oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman pada Hari Senin, 11 April 2016. Ini enam hari setelah tanah ambles. Walaupun, tim BPBD Sleman langsung mengecek lokasi saat hari kejadian.

Tumpukan pasir di bawah bendung adalah sisa-sisa dari talud darurat yang hanyut dibawa aliran sungai. Ya, sebenarnya warga telah membangun talud darurat di sebelah utara tiang jembatan. Karena talut darurat dibangun lebih dekat ke arah pusat tikungan, air yang diperlambat menjadi lebih luas. Dengan kata lain, lebar saluran untuk air yang masih bergerak cepat menjadi lebih sempit. Akibatnya, bila hujan deras terjadi, ditambah aliran air dari hulu, bendung darurat akan terancam. Dan ini benar-benar terjadi pada Selasa, 12 April 2016, sekitar pukul 3 sore. Bendung darurat hanyut dibawa aliran sungai. Hujan pada hari tersebut di daerah Sleman memang cukup deras.

Salah satu bagian pagar di tengah jembatan dilepas sebagai jalan melempar karung pasir. Sudah beberapa orang di bawah jembatan yang siap menata karung pasir tersebut. Sebelum karung pasir dilempar, yang akan melempar lebih dulu akan berteriak:

“Awas…!!.”

“Yok, aman….” balas teriak orang-orang yang di bawah.

Kemudian akan terdengar bunyi: buk!

Gerobak sorong biasanya hanya diisi dua karung pasir. Itu sudah cukup berat. Untuk warga yang punya stamina lebih besar, Ia akan mengisi gerobak sorongnya dengan tiga karung pasir. Seorang kakek dengan sebatang rokok yang setia menempel di bibirnya, mengangkut tiap dua karung pasir. Kakek ini tidak banyak bicara, Ia fokus bekerja. Sementara anak lelaki yang ikut membantu, gerobak sorongnya berisi satu karung pasir. Ia melakukannya dengan gesit. Dengan wajah sumringah.

Karena yang mendorong gerobak sorong hanya lima orang, dalam satu kali putaran, hanya 10 karung pasir yang terangkut. Padahal, ada sekitar 1.000 karung pasir yang dipersiapkan. Jembatan yang cukup sempit pun ikut menyulitkan jalannya dua gerobak sorong yang berpapasan. Karung pasir dan 10 gerobak sorong berwarna merah juga merupakan bantuan dari BPBD Sleman.

Tanggul darurat untuk mencegah gerusan di dnding sungai menjadi semakin besar
Oleh: Dandy IM

Pembungkusan pasir ke dalam karung dilakukan mandiri oleh warga. Pasir diambil dari tumpukan yang menempel di dinding talud bagian utara. Penumpukan pasir di samping talud bagian dalam tikungan memang sesuatu yang wajar. Sebab, aliran air sungai cenderung mengambil jalan yang lebih panjang, menyisir talud bagian luar tikungan. Di setiap belokan Kali Code, hal ini terjadi, dengan besar tumpukan pasir yang berbeda-beda. Tumpukan pasir ini tentu saja memperkokoh talud yang ditempelinya.

Rencananya, pemerintah akan merobohkan talud yang retak. Mereka akan membangun kembali talud dengan bronjong. Beberapa buah anyaman kawat yang bermotif segi enam telah dipersiapkan.

Pembangunan talud dengan bronjong memang akan terlihat kokoh. Batu-batu akan diikat oleh anyaman kawat untuk menahan beban tanah dan tambahan beban dari bangunan rumah. Namun, tampaknya belum disadari secara keseluruhan penyebab talud retak dan tanah ambles. Ada pengaruh besar dari lubang yang terjadi di bawah talud akibat gerusan aliran air kali. Lubang ini akan membuat tanah mudah ambles dan talud retak akibat hilangnya tahanan di dasarnya.

Sebenarnya masalah lubang yang terbentuk di bawah talud sudah diketahui oleh warga. Pernah lubang tersebut ditutup dengan beberapa karung pasir. Tapi, akhirnya karung-karung itu juga raib dibawa aliran air. Lebar lubang sekitar 2 meter dan memanjang ke bawah rumah.

Keadaan seperti ini, bisa dibayangkan seperti membangun bangunan sangat kokoh yang menggantung dengan tidak stabil di bibir jurang.

Untuk tahu lebih detail tentang proses terjadinya lubang di bawah talud dan langkah-langkah untuk mengatasinya, sila baca: Talud Kali Code yang Terlalu Ringkih. Penulis artikel tersebut menyarankan penggunaan turap untuk memperkokoh talud dan menghambat terjadinya lubang di bawahnya.

Namun, langkah itu tak kunjung dilakukan pada talud-talud Kali Code.

Gundukan pasir yang membentuk talud darurat dilapisi spanduk-spanduk bekas sebelum diperkokoh dengan karung pasir. Spanduk dipasang di muka talud darurat yang bersinggungan langsung dengan aliran air yang masih deras. Yang dipakai kebanyakan spanduk bekas suatu acara mahasiswa. Ada logo UGM di salah satu spanduk. Ada juga logo salah satu organisasi mahasiswa, bersanding dengan kalimat yang menjelaskan acaranya.

Spanduk dipasang secara tumpang tindih, agar air tidak merembes. Setelah spanduk terpasang rapi, karung pasir dijejer rapi di atasnya. Beberapa karung pasir bocor, ikatannya lepas. Hal ini terjadi setelah karung tersebut dilempar dari atas jembatan, atau memang sudah bocor saat di tumpukan. Karung-karung yang bocor ini diletakkan di atas hamparan spanduk dengan bagian yang bocor berada di bawah. Pasir di karung bocor itu sepertinya tak akan bertahan lama, terkikis oleh air.

Saat hari kejadian retaknya talud Kali Code di daerah Sendowo ini, saya menemukan sebuah kalimat di media sosial:

“Bangun rumahnya nggak mikir-mikir, mepet kali.”

Jadi, begini saudara-saudara. Sebaiknya disepakati secara bersama dulu bahwa semua orang rasanya tidak mau tinggal di pinggiran kali yang penuh dengan risiko. Hujan setengah rintik hingga mulai deras, tak bisa dinikmati dengan leyeh-leyeh sambil menggores kertas dengan berbait-bait puisi untuk kekasih, misalnya. Sebab selalu ada kekhawatiran, tentang dinding rumahnya, tanah di bawah rumahnya, atau air yang bertamu ke dalam terasnya karena sungai tak lagi bisa menampung jumlahnya.

Dan, perlu melihat sebuah masalah dengan pandangan yang lebih luas tapi tetap teliti.

Ketidakmerataan kepadatan penduduk menimbulkan rentetan masalah besar. Ia menimbulkan krisis air bersih, lalu lintas yang berantakan, polusi udara, tanah, suara, sampai rebutan lahan hingga yang tersedia secara murah hanyalah bantaran kali.

Laju pertumbuhan penduduk DI Yogyakarta terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2000-2014 (1,04 menjadi 1,2). Sedangkan sebagian besar daerah lain, pada rentang tahun yang sama, mengalami penurunan. Seperti Provinsi Jawa Timur (0,76 menjadi 0,69), Jawa Barat (1,9 menjadi 1,58), Banten (2,78 menjadi 2,3), Bali (2,15 menjadi 1,24). Hampir seluruh daerah Sulawesi mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk dengan penurunan terbesar terjadi pada Sulawesi Tengah (1,95 menjadi 1,71). Sulawesi Tenggara memang mengalami sedikit peningkatan pada rentang tahun tersebut (2,08-2,2), namun perlu dicatat bahwa di sana terjadi penurunan drastis pada rentang tahun 1990-2010 (3,15 menjadi 2,08). Kejadian di Sulawesi Tenggara ini juga terjadi di Jawa Tengah (sumber: BPS Nasional).

Juga, migrasi neto DI Yogyakarta pada rentang tahun 2000-2015 selalu positif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 123.342. Migrasi neto menunjukkan selisih antara migrasi masuk dan keluar. Sehingga, angka positif menunjukkan bahwa jumlah migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar. Hal ini berbeda dengan dua provinsi di dekatnya (Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang mempunyai angka migrasi neto negatif pada rentang tahun yang sama. Pada tahun 2015, angka migrasi neto Jawa Tengah adalah -129.379, sedangkan Jawa Timur: -105.806 (sumber: BPS Nasional).

Yogya memiliki daya tarik yang sangat besar, banyak, dan beragam. Kota budaya, pelajar, wisata, festival, pendidikan, pergerakan, nyaman, kesenian, bersejarah, kenangan, cinta. Ada lagi? Saya yakin ada lagi. Semuanya menumpuk di daerah ini.

Ada 139 perguruan tinggi di Yogya menurut catatan Dikti. Setiap tahunnya, ratusan perguruan tinggi ini akan menarik mahasiswa baru dari berbagai wilayah di Indonesia untuk pindah ke Yogya. Belum lagi bila menghitung perpindahan penduduk karena pekerjaan, pergerakan wisatawan, dan lain sebagainya. Saya tidak akan mencantumkannya karena akan terlalu panjang.

Berbagai fenomena ini besar pengaruhnya dalam perubahan wajah Jogja pada saat sekarang. Bisnis perhotelan dan apartemen berkembang pesat, termasuk juga pusat perbelanjaan. Saya tidak akan menghujat secara asal-asalan dan membabi buta sebuah pembangunan. Sebab pembangunan tetap dibutuhkan untuk sebuah kemajuan. Tapi, toh, sebuah pembangunan juga tak patut dibiarkan asal-asalan.

Alih-alih mencibir warga bantaran Kali Code, mending menodong pemerintah pusat dengan pertanyaan: Mengapa mereka bisa membiarkan begitu saja ketidakmerataan pembangunan selama puluhan tahun terjadi? Mengapa mereka membiarkan orang-orang menumpuk di kota-kota besar di Jawa? Sehingga mereka saling mencibir, memfitnah, membunuh, hingga memperkosa?

Bila todongan tersebut terasa jauh di angan-angan, bisa dialihkan ke pemerintah Yogya dengan penyesuaian. Jadi, pertanyaannya menjadi: Mengapa yang berkembang pesat malah perhotelan dan apartemen? Mengapa rumah susun bagi penduduk yang tinggal di rumah tak layak huni tidak diperdulikan?

Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan ini perlu disertai beberapa catatan. Pertama, tidak perlu senang secara berlebihan dengan berlakunya moratorium hotel – yang berakhir di akhir tahun 2016. Sebab, ratusan pengajuan perizinan hotel yang masuk sebelum berlakunya moratorium, tetap diproses. Kedua, ide merelokasi warga bantaran Kali Code, yang dilontarkan oleh Wakil Bupati Sleman (setelah longsor di Sendowo), ke sebuah bangunan rusun, perlu pembelajaran yang lebih mendalam. Karena, selama ini, aspek manusia sebagai suatu subjek tidak diperhatikan. Manusia hanya menjadi objek relokasi. Fokus hanya tertuju pada keefektifan penggunaan lahan, bahan bangunan, suplai air, listrik, dan hal-hal yang berhubungan dengan material.

Sebab relokasi bukanlah memindah binatang ke sebuah kandang yang bersekat-sekat..

Matahari sudah semburat dengan terang. Tapi rintik hujan masih berjatuhan, meski dengan intensitas yang sedang. Pengeras suara masjid sudah mengumandangkan adzan asar.

Karung pasir baru berjejer seperempat dari panjang talud darurat. Anak lelaki yang tadi ikut mengangkut karung pasir tak lagi terlihat. Kakek yang tak putus menghisap rokok, beranjak dari istirahatnya, mengambil gerobak sorong lagi, siap mengangkut karung pasir lagi. Para ibu terdengar sedang berbincang untuk menyediakan suguhan.

Yang pasti, harapan mereka sama: semoga banjir tak berlekas-lekas datang dan menerjang.

Tag Banjir, Bantaran Sungai, Longsor, Ruang Hidup