Kategori
Society

Pers Mahasiswa, Pers Umum, dan Kualitas Informasi

Pemerintah, dalam arti penguasa politik, merupakan pihak yang secara legal akan menentukan jenis-jenis informasi dan komunikasi yang boleh dan tidak boleh terjadi di masyarakat negara bersangkutan. Hanya saja, pada pemerintahan Orde Baru, aturan legal atas arus informasi serta lalu lintas komunikasi lebih diabdikan sebesar mungkin utuk mempertahankan kekuasaan Soeharto beserta kroninya.

Orde Baru berjalan di atas platform kapitalisme kroni patronase, bukan kapitalisme liberal murni. Dunia industri media massa didesain dan dipaksa untuk melayani kekuasaan Soeharto beserta kroni, bukan pertama-tama untuk memfasilitasi hak masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi secara merdeka.

Di dalam suasana demikian, aktor-aktor industri media massa terpaksa harus mencari jalan untuk selamat, agar tetap bisa hidup. Ada yang benar-benar melayani kekuasaan, ada yang secara moderat bermain aman, namun juga ada yang mencoba “melawan keadaan” meski berakhir tragis. Pembreidelan majalah Tempo (1994) dan terbunuhnya Udin (1996), wartawan koran Bernas, merupakan dua contoh di antara aktor-aktor media massa yang tidak mau begitu saja tunduk pada keadaan namun terpaksa bernasib buruk.

Ketika banyak korporasi dan aktor media massa berusaha berkompromi dengan keadaan, ada ceruk yang mereka tinggalkan. Ceruk inilah yang justru diambil dan diisi oleh banyak lembaga pers mahasiswa (tentu tidak semua lembaga pers mahasiwa). Meski dengan jangkauan terbatas, banyak lembaga pers mahasiswa tampil mengambil alih bagian-bagian kritis dalam kerja-kerja penyebaran informasi, media komunikasi, sekaligus pembentukan opini, yang telah dikerdilkan oleh pemerintahan Orde Baru.

Suara-suara kritis yang ditekan dan fakta-fakta yang hendak disamarkan oleh kekuasaan, relatif menemukan kanal-kanalnya pada pers mahasiswa, tentu dengan segala keterbatasannya. Oleh karena karakternya, pers mahasiswa bisa bergerak menembus batas-batas yang tabu dan tidak boleh disentuh oleh korporasi media massa (pers umum). Ceruk garapan yang kerap menempatkan pers mahasiswa berada pada posisi berhadap-hadapan melawan kekuasaan politik ini menjadikan pers mahasiswa dekat dengan aktivitas pergerakan sosial-politik.

Hal tersebut sebenarnya tidak menggherankan jika diingat bahwa pers mahasiswa Indonesia memiliki sejarah panjang di dunia gerakan sejak era kolonial Belanda. Pun pada masa Orde Baru, pers mahasiswa tidak bisa dipisahkan dari dunia pergerakan, khususnya gerakan mahasiswa. Tidak sedikit, para aktivis pers mahasiswa sekaligus merupakan aktivis gerakan mahasiswa. Seiring aktivitas gerakan mahasiswa yang semakin terarah pada usaha penumbangan kekuasaan Soeharto, maka banyak lembaga pers mahasiswa juga semakin membidikkan ujung pena pada jantung kekuasaan politik.

Setelah Soeharto tumbang, kehidupan media massa di Indonesia menemukan udara segar. Berbagai peraturan legal tentang jaminan kebebasan pers mulai diciptakan. Arus informasi dan komunikasi mulai diserahkan pada pasar, bukan lagi diabdikan pada kekuasaan politik (setidaknya, tidak secara langsung). Korporasi-korporasi dan aktor-aktor media massa lebih leluasa bergerak, tidak perlu tunduk pada hanya satu figur patron politik yang sedang berkuasa. Di bawah lindungan berbagai undang-undang kebebasan pers produk reformasi, sikap politik-pers para aktor dan korporasi media massa lebih bisa berubah-ubah.

Bagi banyak lembaga pers mahasiswa, suasana baru masa transisi tersebut memunculkan persoalan tersendiri. Bukan lagi soal atsmosfer represif yang mencekik dari luar, namun justru persoalan dari dalam, tentang bagaimana menjaga dan melangsungkan kehidupan internal.

Pada masa transisi reformasi, banyak peran penting yang pernah dimainkan oleh pers mahasiswa di era Orde Baru telah diambil alih oleh pers umum. Apa yang pernah khas pada pers mahasiswa di era Orde Baru kemudian menjadi jamak pada pers umum di era Reformasi. Hal ini cukup berpengaruh pada performa pers mahasiswa di era transisi tersebut. Termasuk berpengaruh pada oplah penjualan terbitan, sebagai salah satu pilar penopang pembiayaan kelangsungan hidup lembaga pers mahasiswa.

Semenjak lembaga pers mahasiswa disubordinasikan di bawah perguruan tinggi masing-masing, menjadi lembaga mahasiswa intra-kampus (melalui NKK/BKK 1978), lembaga pers mahasiswa mendapat alokasi pendanaan dari kampus. Akan tetapi, selain kerap dijadikan politik anggaran oleh pihak kampus, pendanaan tersebut di dalam banyak kasus bersifat relatif terbatas. Selebihnya, lembaga pers mahasiswa harus menghidupi dirinya sendiri, semisal dari penjualan terbitan, iklan, donasi, dan berbagai sumber pendanaan lainnya. Padahal, lembaga pers mahasiswa bukan merupakan korporasi profit, dan para aktivis pers mahasiswa bukan pekerja tetap dan digaji layaknya pada industri media massa.

Di pihak lain, setelah terbebas dari belenggu era Orde Baru, pers umum di Indonesia akan segera menghadapi kesulitan yang lain. Kesulitan bukan berupa suasana otoritarian seperti era Orde Baru, namun lebih merupakan fenomena global, yakni perkembangan teknologi mutakhir: internet. Media massa online mulai lahir, yang kelak akan menyaingi media massa konvensional, terutama media cetak.

Seiring peningkatan infrasutruktur dan peralatan akses internet, demikian pula peningkatan jumlah pengguna internet. Media massa online semakin banyak dikunjungi. Semakin banyak iklan komersial yang masuk ke internet. Bagi media massa konvensional, terutama cetak, kenyataan ini berarti terkikisnya konsumen (oplah penjualan) dan pengiklan.

Media massa konvensional, mau tidak mau, harus membuat versi online, membangun situs-situsnya sendiri. Bahkan, beberapa media cetak terpaksa menghentikan versi cetak dan berfokus pada versi online. Media massa televisi dan radio tidak jarang harus menjalankan streaming internet. Terjadi migrasi besar-besaran ke versi online.

Akan tetapi, meski sudah memiliki platform online, tantangan yang dihadapi media massa belum selesai. Situs-situs layanan jejaring sosial yang dimiliki oleh bigtech companies semakin menunjukkan keperkasaannya di dunia maya. Jejaring atau media sosial menjadi alat terbangunnya hubungan sosial, tempat terjadinya komunikasi-informasi antar masyarakat, semisal facebook, twitter, YouTube, dll. Fungsi yang sebelumnya dikurasi dan dikelola (dikapitalisasi) oleh korporasi media massa dan pemerintah.

Iklan komersial yang masuk ke berbagai layanan jejaring sosial cukup berdampak pada pendapatan media massa konvensional maupun online. Media massa merasa perlu memiliki kanal-kanal dan akun-akun di berbagai layanan jejaring sosial tersebut. Tujuannya agar tetap hadir di tengah masyarakat (konsumen) yang terlanjur telah menjadikan media sosial sebagai kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti media massa turut meramaikan berbagai situs yang dimiliki bigtech companies tersebut.

Maka tidak heran jika berbagai media televisi yang telah memiliki situs internet sendiri kemudian juga memiliki kanal Youtube. Situs-situs media massa kemudian “meloper” dagangan jurnalistik mereka, ataupun hiburan, melalui akun-akun berbagai situs layanan jejaring sosial, semisal facebook, twitter, dll.

Bigtech companies melahap lebih banyak pengguna internet. Melahap semua konten yang ada pada media massa (berita, opini, hiburan). Melahap iklan-iklan komersial. Serta peningkatan kapitalisasi di pasar saham. Bigtech companies juga memiliki kemungkinan untuk bisa “mendikte” jenis komunikasi dan informasi, opini, selera hiburan, dan lain-lain, melalui algorithma mereka. Sebuah potensi yang bisa merisaukan kekuasaan politik negara manapun.

Serupa dengan pers umum, banyak lembaga pers mahasiswa yang juga membangun platform online. Kali ini, internet memfasilitasi pers mahasiswa untuk menjangkau konsumen secara relatif seluas yang dijangkau pers umum. Tentu masih ada kesenjangan, semisal soal kepemilikan fasilitas teknologi dan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.

Di tengah belantara pertarungan dengan raksasa-raksasa media massa umum online tersebut, pers mahasiswa perlu cerdik untuk melihat ceruk yang bisa digarap, ceruk yang diabaikan atau tidak disentuh oleh media massa umum, terutama media massa mainstream. Tentu di luar isu-isu sektoral kampus. Misal, isu Papua, sebuah isu di mana media massa umum mainstream nasional bersuara relatif sama dan meninggalkan bagian-bagian tertentu karena dianggap “tabu” dan sejenisnya.

Kategori
Society

Kenapa Kita Tidak Mempermasalahkan Youtube?

Indira Kalistha jelas membuat kesalahan ketika bilang bahwa ia tidak perlu memakai masker saat bepergian dan mencuci tangan setelah menerima barang dari orang lain. Walaupun ia tidak menganggap Corona sebagai ancaman yang serius, dan menyerahkan takdir mati-hidup kepada Tuhan, sebagian besar orang tidak berpikir demikian. Virus corona jelas mengancam semua orang terutama yang punya penyakit berbahaya dan para tenaga kesehatan. Apalagi virus corona sangat cepat menular, sehingga ketidakpedulian Indira jelas berisiko bagi orang lain.

Gritte Agatha juga bersalah karena ia yang memberi ruang Indira Kalistha untuk bicara seenaknya. Ia tetap mengunggah video itu ke akun YouTube-nya, meskipun pernyataan Indira sudah melewati batas. Entah ia menyadari pernyataan yang kelewatan tersebut atau tidak.

Selain kedua orang ini, ada lagi pihak yang perlu kita permasalahkan, yaitu YouTube. Platform ini jarang sekali mendapatkan sorotan saat ada video viral yang bermasalah. Kehadirannya sebagai mediator antara para pembuat konten video dengan penonton dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Padahal, dalam kasus Indira Kalistha dan Gritte Agatha, YouTube jelas juga bersalah. Algoritma YouTube mempermudah konten-konten buruk tapi kontroversial seperti itu muncul dan bertahan di permukaan. Konten ini nangkring di jajaran trending dan tampil di linimasa berbagai akun Youtube. Akibatnya, semakin banyak orang yang menonton video tersebut. Semakin banyak pula waktu dan energi kita yang tersedot untuk bereaksi (menghujat, marah-marah, membela, menasihati, dll). Waktu, energi, dan pikiran yang seharusnya bisa dicurahkan untuk hal-hal yang penting dan bermanfaat, tersita begitu saja.

Kenapa banyak orang mengabaikan kesalahan YouTube? Sebab mereka menganggap YouTube netral. Menurut mereka, YouTube hanyalah media, yang hanya menyediakan ruang bagi orang-orang yang ingin berbagi konten video. Isinya ya tergantung kita mau mengunggah video apa. Masalah algoritma trending? Itu juga tergantung pada para penontonnya. Selama para pengguna YouTube lebih suka menonton konten-konten busuk, yang trending pun bakal ikutan busuk.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Algoritma YouTube mempermudah konten-konten buruk tapi kontroversial muncul dan bertahan di permukaan.”[/mks_pullquote]

Cara berpikir yang demikian keliru besar dan berujung fatal. Mereka lupa mempertanyakan, kenapa algoritma trending harus berdasarkan seberapa banyak dan seberapa lama orang-orang menonton sebuah video? Bukankah tidak ada hubungannya kualitas sebuah konten dengan seberapa sering ia ditonton? Mengapa YouTube memilih model algoritma yang demikian? Jawabannya adalah profit. YouTube adalah sebuah perusahaan yang tujuan utamanya adalah pengumpulan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ia hadir bukan untuk memberikan fasilitas menonton dan berbagi video secara cuma-cuma kepada umat manusia. Ia tidak peduli apakah sebuah video berkualitas atau busuk. Ia hanya peduli pada potensi sebuah video mengalirkan banyak keuntungan.

Jika sudah memahami kenyataan ini, maka setiap ada konten busuk beredar di YouTube, kita tidak lagi hanya menyalahkan aktor, pemilik akun, dan orang-orang yang menonton. Kita juga harus mengarahkan telunjuk pada YouTube, sebuah perusahaan yang berada di Amerika.

Logika ini tidak hanya berlaku pada YouTube, tapi juga media sosial yang lain, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Singkatnya, kita perlu lebih skeptis pada perusahaan yang menjadi perantara penyebaran informasi.

Lalu, apakah kemudian solusinya kita tidak usah menggunakan YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram? Untuk saat ini, cara tersebut belum bisa dilakukan. Mereka masih menguasai infrastruktur digital. Untuk menghadapinya diperlukan kekuatan sebuah negara bahkan beberapa negara.

Namun, ada satu hal yang bisa dilakukan oleh kita-kita ini, rakyat biasa, yaitu memulai model penyebaran informasi yang lain, di luar logika media sosial yang ada saat ini. Para pembuat video boleh tetap mengunggah video ke YouTube. Namun, kita tidak menonton video itu melalui beranda, trending, atau tombol  search di YouTube. Kita menonton berdasarkan rekomendasi dari pihak ketiga yang sudah memilih konten-konten yang bagus saja di YouTube. Pihak ketiga ini adalah para kurator, yang memiliki kemampuan untuk menyeleksi mana video yang perlu ditonton, mana yang perlu diabaikan. Sehingga kita tidak perlu lagi terpapar oleh konten-konten busuk seperti yang dibikin oleh Indira Kalistha dan Gritte Agatha, dan para YouTuber murahan lainnya.

Kategori
Society

Salah Memahami Hoax

Banyak orang salah memahami hoax. Mereka pikir hoax bisa merajalela di dunia digital karena banyak sekali pengguna internet yang tidak mampu membedakan mana informasi yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Menurut mereka, banyak sekali netizen yang tidak teredukasi dengan baik, sehingga berselancar secara bebas di internet dan menganggap semua yang ada di situ adalah sebuah kebenaran. Asal lahap saja. Ketika mendapatkan hoax yang tidak sesuai dengan kepercayaannya, ia marah. Sebaliknya, ketika mendapatkan hoax yang sesuai dengan keyakinannya, ia ikut menyebarluaskan.

Pemahaman seperti di atas membuat orang atau sekelompok orang yang merasa hoax perlu diberantas mengupayakan berbagai macam literasi digital. Bentuk literasinya bermacam-macam, mulai dari seminar offline dan online, sampai kampanye melalui tulisan, gambar, dan video. Negara pun turun tangan juga untuk memberantas hoax. Berjenis-jenis program dilaksanakan untuk mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah percaya pada sebuah informasi. Dicek dulu sebelum dibagikan. Saring sebelum sharing. Himbauan semacam ini banyak bertebaran di pinggir jalan dalam bentuk spanduk berlogo polisi.

Tindakan semacam itu bukannya tidak bermanfaat. Tentu saja ada efeknya. Orang jadi tahu apa itu hoax. Selain itu, mulai terbentuk sebuah persepsi di benak masyarakat bahwa hoax itu buruk. Dan menyebarkannya adalah aib. Bahkan, jika seseorang membuat atau menyebarkan hoax yang punya dampak luas atau menjadi sorotan publik, maka ia bisa dikerangkreng.

Namun demikian, edukasi atau literasi digital tidak efektif karena luput menyasar persoalan utama hoax. Jika persoalannya adalah pengguna internet tidak teredukasi dengan baik, bagaimana kita menjelaskan fenomena banyaknya kaum intelektual yang ikut melahap dan menyebarkan hoax? Goenawan Mohamad pernah memposting hoax di twitternya tentang empat pesawat yang sedang melakukan manuver dan asapnya membentuk tulisan “Allah” dalam huruf arab. Ia bilang, aksi itu dilakukan oleh angkatan udara Selandia Baru untuk memberikan “penghormatan kepada minoritas yang jadi korban, muslimin dan muslimat” (terkait kasus penembakan di sebuah masjid di Selandia Baru beberapa hari sebelumnya). Akun resmi TNI AU kemudian membantahnya. Mereka bilang, itu adalah aksi TNI AU, bukan angkatan udara Selandia Baru.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Jika persoalannya adalah pengguna internet tidak teredukasi dengan baik, bagaimana kita menjelaskan fenomena banyaknya kaum intelektual yang ikut melahap dan menyebarkan hoax?”[/mks_pullquote]

Bagaimana kita menjelaskan kejadian ini? Apakah Goenawan Mohamad kurang teredukasi? Apakah ia kurang literasi? Jika dibandingkan dengan kebanyakan orang di Indonesia, tentu saja ia sangat teredukasi. Apalagi latar belakangnya yang merupakan penulis dan pendiri sebuah media, jelas ia sangat terliterasi di bidang informasi. Tapi mengapa ia bisa menyebarkan hoax? Dari sinilah sebaiknya kita insaf, bahwa masalah utama hoax bukan tingkat literasi digital pengguna internet.

Lalu apa?

Yang harus kita permasalahkan, dan tentunya kita perbaiki, adalah model penyebaran informasi. Di era internet, penyeberan informasi sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan teknologi, terutama Google, lalu berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Walaupun seseorang atau kelompok membikin akun/website yang diisi informasi yang jernih, terverifikasi, tidak hoax, tapi jalan yang harus ia tempuh untuk menggapai pembacanya harus melalui perusahaan yang saya sebutkan tadi (termasuk konten-konten Pijak ID yang harus bergantung pada algoritma Google dan media sosial untuk pendistribusiannya). Sialnya, perusahaan tersebut tidak ada urusannya atau tidak peduli dengan informasi yang kita anggap berkualitas. Mereka punya ukuran kualitas sendiri. Menurut mereka, sebuah informasi dibilang berkualitas jika mendapatkan banyak reaksi dari pengguna internet.

Informasi yang berkualitas, menurut Google dan media sosial, adalah informasi yang viral. Apa yang membuat informasi menjadi viral? Informasi tersebut mengandung unsur-unsur yang akan membuat penerima informasi mudah terpelatuk, bereaksi, marah, mengutuk, gembira, atau bersorak ria. Jadi ukurannya adalah perasaan penerima informasi, bukan benar atau tidaknya sebuah informasi. Google mengukur gejolak perasaan ini dengan seberapa banyak link informasi tersebut diklik dan dibagikan. Sementara media sosial mengukurnya dengan seberapa banyak retweet, like, comment, dan share yang didapatkan sebuah informasi. Kemudian, mereka memberi peringkat tumpukan informasi tersebut. Yang paling banyak dan cepat mendapatkan reaksi berada di puncak, sehingga potensinya untuk dibaca atau dikonsumsi lebih besar. Padahal, belum tentu – dan seringnya tidak – informasi yang berada di urutan paling atas di Google dan media sosial adalah yang paling berkualitas dari segi isinya.

Mengapa yang disenangi Google dan media sosial adalah informasi yang berpotensi viral? Sebab informasi virallah yang membuat para pengiklan tertarik untuk mengucurkan uang ke tempat mereka. Semakin besar kehebohan di internet yang ditimbulkan, maka semakin besar pula nilai iklan pada informasi tersebut. Jadi logikanya adalah penumpukan keuntungan/profit. Perusahaan tersebut hanyalah pedagang informasi. Bahkan jika yang menjadi viral adalah hoax, peduli setan, mereka tetap menjajakannya bahkan mempromosikannya di peringkat atas.

Oleh karena itu, jika seseorang atau kelompok benar-benar serius ingin memerangi hoax, betul-betul peduli pada kualitas informasi di ruang publik, maka sebaiknya merancang sebuah model penyebaran informasi baru di luar infrastruktur Google dan media sosial. Tidak hanya sekedar memproduksi informasi yang berkualitas. Ketika cara ini dilakukan, barulah aksi memerangi hoax tepat tertuju pada jantung permasalahannya.

Proyek yang dilakukan oleh Evgeny Morozov bisa dijadikan contoh. Ia membuat layanan bernama The Syllabus. Setiap minggu layanan ini mengirim kumpulan informasi yang menurut mereka berkualitas dan layak dibaca oleh masyarakat. Bagaimana proses pemilihannya? Mula-mula mereka mengumpulkan berbagai macam informasi yang bertaburan di internet secara otomatis melalui sebuah software yang mereka rancang sendiri. Ke dalam algoritma software tersebut dimasukkan kata kunci di masing-masing topik. Setelah terkumpul, tim kurator mereka akan menyeleksi tumpukan informasi tersebut. Informasi berkualitas yang berdasarkan penilaian para kuartor inilah yang kemudian didistribusikan ke subscriber-nya melalui surel. Orang yang berlangganan Syllabus juga bisa mengatur topik apa yang mereka sukai.

Mungkin kita akan berpikir, bukankah ini sama saja dengan penyensoran? Mengapa kira harus bergantung pada sebuah lembaga untuk membaca sebuah informasi? Bukankah kita menjadi kehilangan kebebasan untuk memilih informasi? Pemikiran seperti ini bisa muncul karena kita masih percaya bahwa layanan Google dan media sosial semakin mendekatkan kita pada kebebasan memilih informasi. Kita merasa, di dalam ruangan Google dan media sosial, kita bebas mau membaca, mendengar, dan menonton apa. Tidak ada penyensoran. Semuanya jadi bebas diakses. Di titik inilah bencana dimulai. Google dan media sosial jelas-jelas melakukan penyensoran. Mereka, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, menyensor informasi dengan pemeringkatan, dengan trending. Kita jadi tidak punya akses pada informasi yang tidak trending, tapi sebetulnya berkualitas. Jika The Syllabus melakukan penyensoran berdasarkan pengetahuan para kuratornya, Google dan media sosial menyensor informasi berdasarkan potensinya mendatangkan uang. Mana yang kita pilih? Yang jelas, model pertama memang akan bergantung pada seberapa bagus pengetahuan dan wawasan para kurator, sedangkan model kedua membawa kita pada belantara informasi yang penuh dengan informasi buruk di permukaannya.