Kategori
Society

Bagi Saya Kesetaraan Itu Biasa Saja

Saya merasa sangat privilaged cum diberkati terlahir dari kedua orang tua saya. Yang saya maksud di sini adalah mengenai pemahaman tentang kesetaraan dalam kerja-kerja domestik maupun produktif.  Sementara kini diskursus mengenai hal tersebut sedang ramai-ramainya membanjiri lini masa dan meja-meja warung kopi, saya sudah melihat praktiknya tanpa memahami bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Sehingga menurut saya, kesetaraan, yang maha agung bagi sebagian orang itu, adalah hal yang biasa saja dan sehari-hari.

Kedua orang tua saya bekerja untuk membiayai anak-anaknya. Ibu saya bekerja semenjak ia belum menikah, hingga kini anaknya sudah dewasa. Bagaimana dia berperan sebagai ibu persis seperti kicauan-kicauan warganet di media sosial tentang bagaimana kesetaraan itu seharusnya. Ia tetap bekerja di kantor dan mengurus keluarganya.

Suatu ketika ibu pernah bercerita bahwa bapak saya lah yang mengajarinya memasak. Ya, almarhum bapak saya bisa memasak. Selain itu banyak pula pekerjaan rumah tangga, yang sering dibilang orang sebagai kodrat perempuan, bisa dan regularly dikerjakan bapak saya di rumah. Sejak kecil pun saya sudah sering melihat bapak saya melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik tersebut. Saya ingat betul ketika saya masih SMA bapak memergoki saya ketika sedang memasukkan baju kedalam mesin cuci. Ia menemukan korek api di kantong seragam sekolah saya. Deg-degan betul saya waktu itu.

Dari kedua orang tua tersebut saya melihat bahwa konsep rumah tangga yang saling berbagi tugas itu adalah hal yang wajar. Sehingga bagi saya kesetaraan itu nampak biasa saja. Mereka juga mengajarkan kami, anak-anaknya yang semua laki-laki, untuk bisa melakukan pekerjaan rumah. Setidaknya untuk hal-hal dasar.

Baru ketika dewasa saya mengetahui bahwa hal-hal itu adalah yang disebut dengan kesetaraan gender. Sebelumnya saya kira memang seperti itu seharusnya seseorang hidup berumah tangga. Konsep-konsep kerja reproduktif seperti yang dijelaskan Dandy di post ini pun saling terlengkapi. Satu mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak bisa dikerjakan oleh yang lain karena pekerjaan produktifnya. Tetapi tidak seperti yang Dandy keluhkan, untung keduanya bekerja di institusi yang cukup adil sehingga terdapat tunjangan pasangan dan tunjangan anak.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Dari kedua orang tua tersebut saya melihat bahwa konsep rumah tangga yang saling berbagi tugas itu adalah hal yang wajar. Sehingga bagi saya kesetaraan itu nampak biasa saja.”[/mks_pullquote]

Kenyataan di luar sana

Namun ternyata, privilage saya ini bukanlah milik semua orang. Bahkan orang-orang berpendidikan tinggi pun belum tercerahkan akan kesadaran mengenai kesetaraan. Entah dari mana nilai terpatri di pikiran mereka, kepercayaan mengenai adanya gender yang lebih istimewa / tinggi derajatnya.

Yang membuat saya makin tak habis pikir, pandangan-pandangan itu datang dari seorang perempuan yang berpendidikan tinggi dan aktif di parlemen. Eh tapi saya tidak benar-benar tahu ding apakah benar ia memiliki pandangan seperti itu, tidak baik berburuk sangka. Ia hanya menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, yang mana meletakkan perempuan sebagai orang yang hanya bergelut di ranah domestik. Seperti salah satunya tertuang di pasal 25 di RUU tersebut berbunyi, “peran seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga hingga memenuhi hak suami dan anak sesuai norma agama”.

Bahkan dari penjelasan dari ibu dewan yang terhormat itu terdengar tidak masuk akal, terutama mengenai bagaimana RUU ini mengurusi bagaimana suatu keluarga berbagi peran. Padahal sepertinya, apa yang ada di rumah kita adalah urusan kita masing-masing. Kecuali apabila ada satu pihak yang secara pidana/perdata merugikan pihak lain.

Apabila wanita berdaya

Kita bisa lihat secara nyata, ketika perempuan-perempuan diberi tempat yang setara, kita akan mendapatkan sosok-sosok hebat seperti Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti. Tentu kita tidak akan meragukan bagaimana prestasi mereka. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana jika perempuan-perempuan dengan potensi seperti mereka dikekang.

Kesadaran mengenai pemberdayaan ini tidak hanya sebatas mempatkan mereka di organisasi macam Dharma Wanita atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Akan tetapi penyebarluasan pemahaman bahwa setiap manusia itu sama derajatnya sehingga memiliki kesempatan yang sama. Dan seperti bagaimana kemanusiaan seharusnya, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dari sekelompok individu yang disebabkan oleh kodrat biologisnya, dalam hal ini perempuan, harus difasilitasi sehingga potensinya termaksimalkan.

Dengan berdayanya perempuan, kita dapat menggali potensi-potensi dari seluruh individu untuk mengembangkan peradaban. Tidak terbatas pada laki-laki saja. Akan muncul Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti yang lain di muka bumi.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Dengan berdayanya perempuan, kita dapat menggali potensi-potensi dari seluruh individu untuk mengembangkan peradaban.”[/mks_pullquote]

Bagaimana dengan agama?

Kebetulan sekali saya beragama islam, agama mayoritas di negeri ini. Yang bagi banyak orang, dipercaya memiliki dalil di mana laki-laki diberikan tempat yang lebih tinggi di mana kodratnya adalah sebagai pemimpin. Serta perempuan “dimuliakan” dengan diletakkan di rumah dan bertugas di dapur dan di ranjang saja.

Saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal agama, yang saya tahu dan percaya adalah bahwa banyak tafsir akan suatu dalil dari berbagai mazhab. Oleh karena itu, agar lebih otoritatif saya akan menyematkan tweet  dari akun twitter @islamidotco.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Dalam rangka mencoba menjadi muslim yang kaffah, alangkah kita menauladani sikap Rasulullah SAW tersebut. Karena saya yakin, apabila beliau melakukan hal yang tersebut, maka hal itu tentu adalah baik.

Kesimpulan

Kesetaraan yang saya kira biasa saja itu ternyata belum menjadi hal yang biasa bagi banyak orang. Bahkan yang sudah berpendidikan tinggi. Terdapat orang-orang yang masih mempercayai subordinasi gender sebagai sebuah kodrat. Padahal itu adalah konstruksi sosial yang membatasi potensi-potensi terlahir dari seluruh gender.

Kenyataan ini diperparah oleh adanya penganut kepercayaan ini di parlemen. Urusan domestik di dalam rumah tangga akan diatur oleh negara melalui RUU Ketahanan Keluarga. Peran dari suami dan istri akan diatur di sini. Padahal peran masing-masing dalam suatu keluarga adalah tentang kesepakatan.

Pemberdayaan perempuan selama ini hanya berkutat di wilayah-wilayah domestik seperti Dharma Wanita dan PKK saja. Padahal ketika diberi kesempatan yang sama, akan lahir tokoh-tokoh yang berprestasi di antara mereka.

Bahkan dalam islam pun, agama yang sering dikaitkan dengan konsep patriarki, menganjurkan pengikutnya untuk berbagi peran dalam tugas-tugas domestik. Seperti yang dicontohkan oleh junjungannya, Rasulullah SAW.

Terakhir, mungkin dari tulisan ini saya terdengar sangat feminis. Tidak, saya tidak pernah mendaku feminis. Saya tidak mempelajari feminisme maupun mempraktekannya. Yang saya anut adalah tentang naluri tentang kemanusiaan, yang mana menurut saya akan selalu fleksibel menurut waktu. Saya berhipotesis kenyataan yang terjadi sekarang, mengenai subordinasi gender, adalah akibat dari masa lalu ketika perang. Di mana wanita yang produktivitas organ reproduksinya lebih rendah daripada laki-laki “diamankan” di wilayah domestik demi kepentingan keberlangsungan keturunan. Di masa ini, yang mana tidak sedang terjadi perang, seharusnya keadaan itu tidak lagi ada. Semua berhak diberi kesempatan.

Tidak lupa saya ucapkan, walaupun mungkin terlambat, Selamat Hari Perempuan Internasional!

Kategori
Society

Sindrom Ratu Lebah: Ketika Perempuan Lebih Jahat kepada Sesamanya

Ketika masih belajar dasar-dasar feminisme di bangku kuliah, saya meyakini bahwa ketidakadilan di dunia ini bersumber dari relasi kuasa yang timpang. Menurut Simone de Beauvoir, penindasan tersebut disebabkan karena dominasi laki-laki. Laki-laki yang disebut Sang Diri menganggap kalau perempuan atau Sang Liyan adalah ancaman. Makanya, agar tetap merasa bebas, laki-laki akan selalu mensubordinasikan perempuan terhadap dirinya.

Di samping itu, masyarakat pun masih mengimani kepercayaan bahwa laki-laki (dalam arti mereka yang memiliki penis) dan maskulinitas (kelaki-lakian) adalah keistimewaan. Laki-laki dan akan selalu dianggap pihak yang “menang” atau “berkuasa”, sementara perempuan dan keperempuanan (feminitas) dikonstruksikan sebagai pihak yang lemah, tak berdaya bahkan bergantung kepada laki-laki.

Karena kenyataan pahit inilah, saya sempat percaya bahwa perempuan akan saling mendukung kepada sesamanya atas nama sisterhood. Perempuan sebagai pihak yang “tertindas” otomatis akan menguatkan satu sama lain. Saya pikir, karena didorong perasaan yang sama, perempuan dianggap lebih mudah untuk berempati kepada sesamanya.

Sayangnya, semangat sisterhood ternyata nggak selalu relevan dengan kenyataan. Gerakan yang digadang-gadang sebagai garda depan perjuangan kesetaraan gender, justru menimbulkan polemik yang tak berkesudahan. Katanya sesama perempuan harus saling mendukung, tetapi pada kenyataannya sebagian perempuan malah “memusuhi” sesamanya sendiri.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Katanya sesama perempuan harus saling mendukung, tetapi pada kenyataannya sebagian perempuan malah “memusuhi” sesamanya sendiri.[/mks_pullquote]

Di masa SMP dulu, saya pernah dikucilkan oleh teman-teman perempuan tanpa saya tahu alasan sebenarnya. Nggak hanya dikucilkan, beberapa teman malah dengan sengaja melontarkan omongan-omongan yang nggak enak di depan saya. Awalnya saya agak tertekan karena jadi tidak bersemangat sekolah, tetapi lama-lama yaudalaya biarin aja. Prinsipnya, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu~

Belakangan, saya baru mengetahui bahwa mereka bersikap seperti itu hanya karena iri dengan prestasi saya. Maklum, kala itu saya termasuk salah satu siswa berprestasi di sekolah. Saya sering mendapat peringkat satu setiap semester, saya juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bahkan sempat dipercaya menjadi ketua OSIS.

Sejujurnya, terlihat terlalu “menonjol” di sekolah dilematis banget sih. Di satu sisi, saya memang menyukai semua kegiatan yang saya jalani. Namun, di sisi yang lain, saya nggak nyaman karena beberapa teman perempuan kerap membicarakan saya di belakang. Apalagi saat itu, saya juga sedang dekat dengan seorang kakak kelas dan kabarnya ia adalah idola ciwi-ciwi di sekolah. Ya sudah deh, omongan nggak enak dan gosip hampir tiap hari jadi makanan sehari-hari di telinga.

Padahal baru deket lho, belum pacaran. Kenapa udah pada cemburu sih? 😦

Hal lain yang membuat saya meragukan konsep sisterhood adalah fenomena “seram” dalam gerbong khusus perempuan di Commuter Line/KRL. Saya memang bukan pengguna setia KRL, tetapi berdasarkan cerita teman-teman, gerbong khusus yang tadinya dimaksudkan untuk pencegahan pelecehan seksual, justru menjadi ajang perlombaan (rebutan) bagi sesama penumpang perempuan.

Senggol-senggolan dan dorong-dorongan? Sudah biasa! Kadang-kadang ada yang sampai cakar-cakaran agar bisa masuk ke dalam gerbong yang isinya sudah membludak. Ketika ada perempuan hamil, kebanyakan perempuan di dalamnya cenderung bersikap cuek dan tidak berusaha untuk menyisihkan tempat duduk. Padahal perempuan hamil kan termasuk orang yang diprioritaskan!

Konsep sisterhood rupanya juga nggak berlaku ketika terjadi peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual. Meski korbannya adalah perempuan, tetapi komentar-komentar bernada victim blaming justru banyak datang dari perempuan itu sendiri. Mulai dari kenapa bajunya terbuka, kenapa nggak pakai hijab, kenapa korban pergi sendirian, kenapa korban nggak melawan, dan sebagainya. Semua komentar sejenis ini menjadi terdengar lebih jahat dan menyakitkan jika dilontarkan langsung dari mulut perempuan.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Konsep sisterhood nggak berlaku ketika terjadi peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual.[/mks_pullquote]

Lantas, ketika ada korban perempuan yang sudah memberanikan diri untuk speak up, alih-alih didukung dan mendapatkan empati, korban justru semakin dirundung. Entah dikatain lebay atau cari perhatian, perempuan-perempuan yang katanya lebih peka dengan perasaan manusia, nyatanya bisa menjelma jadi penindas yang tak punya hati.

Oh jangan lupa dengan kasus Bunga Citra Lestari (BCL) yang baru saja berduka karena ditinggal suami tercinta, Ashraf Sinclair. Bukannya memberikan dukungan atau doa, entah kenapa, kebanyakan netizen perempuan malah sibuk mengurusi kehidupan “baru” BCL. Ada yang rewel soal masa iddah BCL. Katanya, kok baru ditinggal suami kok udah manggung aja. Ada juga yang lebih brengsek karena menuduh BCL akan bersenang-senang menggunakan harta peninggalan suaminya dengan suami barunya.

Astaghfirullah, BCL tu masih berduka lho! Bisa nggak sih mulut nyinyirnya ditahan dulu? Kebiasaan banget deh menasihati dengan dalih “sekadar mengingatkan” padahal diri sendiri pun belum tentu bener. Hhhhh.

Contoh lain yang lebih ramashok adalah perselingkuhan. Ketika seorang suami beristri kedapatan selingkuh, maka yang jadi sasaran kemarahan istri adalah selingkuhannya. Bukan ke suaminya. Padahal perselingkuhan dilakukan secara sadar oleh dua pihak lho, kenapa cuma perempuannya aja yang disalahkan? Apalagi kalau udah ngata-ngatain pelakor (perebut laki orang), duh ya ampun, berasa udah paling hebat sekaligus bisa menguasai dunia. Emang segitu yakinnya kalau si perempuan yang salah? Kalau si suaminya yang brengsek, doyan tipu daya, dan hobi memanipulasi perasaan orang gimana?

Jangan lupa, lingkungan kerja pun tidak luput dari relasi toxic yang melibatkan perempuan. Misalnya, jika seorang pekerja perempuan mendapatkan promosi, maka perempuan lain akan sibuk membicarakannya seolah-olah promosi tersebut adalah hasil dari “jalur belakang”. Berbeda jika pekerja laki-laki yang mendapat promosi, maka ia akan dipuji-puji secara tulus karena prestasinya.

Atau ketika seorang atasan perempuan merasa tersaingi karena prestasi dan kompetensi bawahannya yang juga perempuan, maka ia akan berusaha untuk menghambat kariernya. Alasannya, ya biar nggak ada yang bisa ngalahin dia lah! Berbeda jika ada pekerja laki-laki yang berprestasi, maka ia nggak akan segan-segan untuk menawarkannya sebuah promosi atau kenaikan gaji.

Pada kasus body shaming, ironisnya, justru perempuan lah yang lebih sering mengomentari dan menghujat bentuk tubuh perempuan lain. Jika ada perempuan yang dianggap lebih “ideal” dari mereka, pasti akan selalu dicari-cari kekurangannya. Atau ketika ada perempuan yang dianggap “gemuk”, maka ia dicela penampilannya. Duh, serba salah.

Nah, perilaku-perilaku yang bikin ngelus dada tersebut ternyata adalah efek dari Queen Bee Syndrome atau Sindrom Ratu Lebah. Perempuan yang memiliki kecenderungan Sindrom Ratu Lebah akan selalu merasa tersaingi oleh perempuan lain, entah karena kepintarannya, kariernya, bentuk tubuhnya bahkan perhatian dari lawan jenis. Perempuan dengan kecenderungan demikian akan dengan sukarela mengucilkan dan bertindak buruk ke sesamanya hanya agar ia terlihat lebih menonjol.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Perempuan yang memiliki kecenderungan Sindrom Ratu Lebah akan selalu merasa tersaingi oleh perempuan lain, entah karena kepintarannya, kariernya, bentuk tubuhnya bahkan perhatian dari lawan jenis.[/mks_pullquote]

Tanpa disadari, kita sesama perempuan ternyata masih suka bersaing dan mempromosikan diri sendiri agar terlihat menarik di hadapan lawan jenis. Padahal perilaku ini termasuk salah satu bentuk seksisme lho! Pun sentimen ini sengaja diciptakan untuk menempatkan perempuan sebagai akar dari segala permasalahan sekaligus membentuk stigma bahwa laki-laki “lebih mulia” dibandingkan perempuan.

Rasanya menyedihkan banget mengingat perempuan sebenarnya sudah bisa keluar dari kontruksi sosial dan ketidakadilan gender, tetapi beberapa perempuan masih suka meremehkan dan merendahkan sesamanya. Karena ada persaingan yang nggak sehat, gerakan perempuan yang dipercaya dapat menjadi pendukung dan pendobrak patriarki, malah justru terhambat. Lah mau dapat dukungan dari mana kalau sesama perempuan saja masih nggak akur?

Karena itulah, saya menulis ini. Saya nggak ingin perempuan pada ribut hanya perkara sepele, sementara di luar sana ada hal-hal yang jauh lebih penting untuk dibahas. Misalnya seperti bobroknya sistem dalam Omnibus Law Cipta Kerja atau menuntut pengesahan RUU PKS.

Dan untuk perempuan-perempuan yang membaca ini, percayalah, kesetaraan gender nggak akan tercipta kalau perempuan masih gagal bersikap suportif dan menjatuhkan sesamanya. Sudah seharusnya, kita, sesama perempuan bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain, bukannya bersikap ofensif atau malah terjebak dalam sindrom ratu lebah.

Kategori
Politik Society

Mengkritisi RUU Ketahanan Keluarga: Keluargaku Bukan Urusanmu, Bos!

Saya baru saja menamatkan buku State of Ibuism atau Ibuisme Negara dalam versi bahasa Indonesia. Buku yang ditulis oleh Julia Suryakusuma, seorang feminis intelektual Indonesia, ini secara gamblang memaparkan kejahatan yang dilakukan oleh Orde Baru, terutama yang berhubungan dengan perempuan. Orde Baru dengan sengaja memunculkan konstruksi “perempuan ideal” yang kemudian menjadi stigma dan dipercayai orang-orang hingga saat ini. Perempuan ala Orde Baru didefinisikan memiliki peran hanya sebatas pada bidang domestik saja. Dengan kata lain, Orde Baru berusaha mengkonstruksikan tugas utama seorang perempuan adalah menjadi istri dan juga ibu bagi anak-anaknya.

Adanya organisasi perempuan seperti Dharma Wanita dan PKK bukan serta merta untuk semangat pemberdayaan, tetapi dimaksudkan hanya untuk kepentingan penguasa belaka. Organisasi ini didirikan untuk memenuhi salah satu syarat perolehan bantuan dana dari luar negeri, yang tentu saja dananya tidak sampai ke anggotanya akibat korupsi berdalih “biaya administrasi”. Struktur hierarkinya pun tidak berdasarkan prestasi perempuan itu sendiri, melainkan mengikuti jabatan yang diemban oleh suami-suami mereka. Misalnya, istri Menteri Dalam Negeri akan selalu menjadi Ketua PKK dalam lingkup kementrian, istri Gubernur akan menjadi Ketua PKK setingkat provinsi, begitu seterusnya hingga level pedesaan. Meski telah menjabat menjadi Ketua PKK, seorang istri juga tidak bisa serta merta membuat keputusan secara mandiri. Ia tetap diharuskan meminta pertimbangan dari suaminya. Pun kegiatan yang dilaksanakan juga harus atas sepengetahuan kepala daerah yang bersangkutan a.k.a suami para ketua PKK.

Ibuisme negara yang diutarakan oleh Julia merupakan bentuk doktrin patriarki yang mengingkari peran perempuan. Mereka diwajibkan mengikuti kegiatan PKK yang kegiatan-kegiatannya sangat “rumahan” sekali. Pun mereka yang telah menjadi anggota PKK tidak bisa membuat keputusan secara mandiri, melainkan harus atas sepengetahuan pembina PKK alias suami dari Ketua PKK itu sendiri.

Pengingkaran “status” perempuan ini adalah dosa Orde Baru yang masih langgeng dan dilanggengkan sampai sekarang. Meski Orde Baru telah lama runtuh, tetapi pemerintah saat ini masih mengintervensi kehidupan warganya bahkan hingga ke ranah seksualitas seolah-olah warga tidak diizinkan untuk memiliki ruang privasi bagi dirinya sendiri. Pemerintah terus-terusan mengatur perilaku warganya melalui serentetan aturan yang berbelit-belit tanpa peduli apakah aturan tersebut bijak atau tidak.

Munculnya wacana RUU Ketahanan Keluarga adalah contoh bahwa pemerintah berusaha memasuki dan mengatur ranah privasi seseorang. Pemerintah sedang melakukan domestikasi perempuan dengan mengharuskan mereka untuk melayani suami, anak-anak, keluarga hingga masyarakat tanpa dibayar dan mendapatkan “status” atau kekuasaan yang sesungguhnya. Beberapa perempuan yang sudah mulai berdikari (berdiri di atas kaki sendiri alias mandiri) dianggap sebagai sebuah hal yang “abnormal”, sehingga peranannya akan selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Salah satu persoalan RUU Ketahanan Keluarga yang memicu kontroversi dan perdebatan adalah pembagian kerja antara suami dan istri dalam keluarga. Pembagian kerja yang seharusnya berdasarkan kesepakatan, akan diatur melalui Pasal 25 yang berisi:

(2) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

a. sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga;

b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran;

c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; serta

d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.

(3) Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

b. menjaga keutuhan keluarga; serta

c. memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa tugas seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya sekaligus menjaga keutuhan keluarga. Sementara, suami didesak untuk menjadi kepala keluarga. Padahal dalam kehidupan rumah tangga, semua keputusan seharusnya didasarkan pada kesepakatan. Setiap orang yang berkontribusi dalam rumah tangga statusnya egaliter, tidak ada yang lebih berkuasa atau tidak berdaya. Jika istri memilih bekerja atau suami menjadi full time bapak rumah tangga seharusnya tidak menjadi masalah jika didasarkan pada kesepakatan bersama.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Padahal dalam kehidupan rumah tangga, semua keputusan seharusnya didasarkan pada kesepakatan. Setiap orang yang berkontribusi dalam rumah tangga statusnya egaliter, tidak ada yang lebih berkuasa atau tidak berdaya.[/mks_pullquote]

Meski RUU ini (katanya) tercipta sebagai bentuk kepedulian kepada tingkat perceraian, tapi nyatanya RUU tersebut justru memunculkan konstruksi “keluarga ideal” yang bias dan terkesan menutup mata pada kenyataan. Dalam Pasal 77 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi keluarga yang mengalami “krisis keluarga” karena tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan yang dimaksud dalam ayat  2 antara lain adalah orang tua bekerja di luar negeri, kedua orang tua atau salah satu orang tua bekerja di luar kota, salah satu atau kedua orang tua bekerja dengan sebagian besar waktunya berada di luar rumah, atau kedua orang tua bekerja.

Sejujurnya, saya tidak suka dengan istilah “krisis keluarga” karena bagi saya setiap keluarga punya masalah dan kondisinya masing-masing. Jika kedua orang tua bekerja hingga jarang memiliki waktu bersama anak, itu bukan termasuk krisis keluarga melainkan karena himpitan ekonomi. Mohon diingat, ada persoalan kemiskinan struktural yang membuat setiap orang diharuskan bekerja hanya untuk sekadar makan dan bertahan hidup. Jika ada keluarga yang tidak utuh atau orang tua tunggal akibat perceraian, itu juga bukan termasuk krisis keluarga yang membahayakan dan dapat membawa perubahan negatif pada fungsi keluarga. Lah kalau suaminya pelaku KDRT bagaimana? Kalau salah satu orang tua meninggal bagaimana? Siapapun yang menciptakan istilah ini, saya cuma mau bilang, Anda itu beruntung lho punya keluarga utuh dan “ideal”. Jangan samakan kondisi Anda dengan orang lain!

Ditambah lagi, penyeragaman istilah “keluarga ideal” dikhawatirkan akan merusak pemahaman masyarakat tentang makna keluarga. Sekali lagi, tidak semua orang bisa dan beruntung memiliki keluarga “utuh” yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada beberapa kondisi ketika satu keluarga hanya diisi satu orang tua atau tidak ada sama sekali. Ada juga orang tua yang dua-duanya bekerja demi tercukupinya kebutuhan sehari-hari bahkan terpaksa menjalani long distance marriage (LDM) karena tuntutan pekerjaan.

Aturan tersebut menandakan bahwa para pengusul ini tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat. Mereka menutup mata bahkan mengenyampingkan fakta keberagamanan sosial di masyarakat. Tidak semua orang seberuntung Anda Pak, Bu, yang memiliki keluarga harmonis dan selalu bisa menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Pun tidak semua orang bisa memilih di rumah saja tanpa dihantui rasa khawatir besok hendak makan apa.

Selain istilah “krisis keluarga” yang sangat keterlaluan ngawurnya, RUU ini juga sangat diskriminatif terhadap teman-teman LGBT. Dalam Pasal 85, “krisis keluarga” salah satunya diakibatkan karena penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang dimaksud salah satunya adalah homoseksualitas.

Padahal homoseksualitas merupakan salah satu orientasi seksual (selain heteroseksual dan biseksual) atau preferensi seksual yang tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Orientasi seksual biasanya terbentuk dari proses sosialisasi di dalam masyarakat dan bukan termasuk penyimpangan karena hanya berupa ketertarikan saja. Menurut Asosiasi Psikiatri Amerika, LGBT tidak termasuk penyakit atau gangguan mental. Sehingga, Pasal 87-89 yang menyatakan bahwa pelaku penyimpangan seksual (LGBT) wajib dilaporkan atau melaporkan diri ke badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan, menjadi tidak valid dan wagu. Lah mau diperiksa dan diobati bagaimana kalau LGBT saja bukan termasuk penyakit? Justru kaum LGBT inilah yang rentan terkena gangguan mental seperti depresi akibat persekusi yang dilakukan masyarakat.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Lah mau diperiksa dan diobati bagaimana kalau LGBT saja bukan termasuk penyakit? Justru kaum LGBT inilah yang rentan terkena gangguan mental seperti depresi akibat persekusi yang dilakukan masyarakat.[/mks_pullquote]

Toh pada tahun 1935, Sigmund Freud, pendiri aliran psikoanalisis yang menjadi pakar di dunia psikologi, sudah pernah bilang kalau homoseksualitas bukan penyakit. Makanya, beliau tidak menyarankan atau mendukung usaha-usaha penyembuhan terhadap homoseksualitas. Lhawong bukan penyakit kok mau disembuhin?

Tak hanya itu saja, dan ini kocak banget sih, RUU Ketahanan Keluarga juga akan mengatur pelaku bondage and discipline, sadism and masochism (BDSM).  Saya nggak ngerti deh kenapa orang-orang ini hobi banget mengurusi kehidupan seksual orang lain. Selama ada consent alias kesepakatan, yaudah sih biarin aja. Bukan urusan Anda. Nggak semua hal harus Anda urusin kan?

Mungkin dari julukannya, RUU Ketahanan Keluarga terlihat baik bak malaikat, tetapi kenyataannya aturannya sangat diskriminatif dan nggak masuk akal. Preferensi seksual, pilihan hidup, hingga pembagian peran suami istri adalah hal-hal privat yang semestinya tidak perlu diatur oleh negara. Jika negara ini masih percaya dengan asas-asas demokrasi, seharusnya negara bisa dong menjamin hak warganya?

Please deh Bapak Ibu Dewan, PR kalian itu banyak banget. Nggak usah nambah-nambahin kerjaan nggak penting dengan mengurusi privasi seseorang. Keluargaku bukan urusanmu, bos!

Kategori
Society

Pasar Bebas yang Hakiki Bagi Setiap Gender

Dalam pertarungan memperebutkan segala yang duniawi, saya percaya seutuhnya bahwa kompetisi adalah keniscayaan. Bahkan untuk mencapai eksistensi di dunia sebagai manusia, sperma-sperma berebut dalam rahim untuk mendapat satu sel telur. Pertarungan tersebut sangat fair, karena berasal dari titik yang sama dalam menuju tujuan yang sama.

Begitulah seharusnya kompetisi bekerja. Setiap individu start di titik awal yang sama dalam kompetisi. Namun, tentu bentuk ideal seperti ini tidak benar-benar eksis di dunia. Terdapat individu/sekelompok individu yang sudah berada jauh di depan atau tertinggal di belakang garis start. Entah disebabkan oleh aspek-aspek natural (biologis) maupun konstruksi sosial.

Untuk mengantisipasi hal-hal semcam ini diperlukan intervensi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menjamin berkurangnya gap yang terlalu jauh.

Saya ingin mencoba mengelaborasi konsep ini ke ranah kesetaraan gender. Pada awalnya kodrat antar gender hanya berbentuk pada perbedaan jenis kelamin, kepemilikan penis dan vagina. Selanjutnya meluas pada konstruksi sosial yang menyebabkan perbedaan status sosial dari masing-masing gender; tuan dan budak, gembala dan jemaat, imam dan makmum, dan seterusnya. Akibat dari bertambahnya jumlah manusia meluas pula pengertian gender yang semula berdasarkan pada bentuk biologis, menjadi kesadaran atas identitas sendiri yang menciptakan gender-gender non binary.

Kunci utama dari kesetaraan adalah akses pada pilihan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa untuk mencapai pada persaingan yang ideal diperlukan start yang sama dari masing-masing peserta kompetisi. Namun pada kenyataannya pada persaingan yang melibatkan lintas gender, terdapat satu yang lebih mendahului start dibanding yang lain. Perempuan secara umum berada tertinggal dibanding laki-laki.

Secara biologis, hal tersebut diakibatkan produktivitas reproduksi yang lebih rendah dari laki-laki. Penjelasan sederhananya, secara umum seorang perempuan hanya mampu menghasilkan satu keturunan dalam waktu sembilan bulan sedangkan laki-laki bisa jauh lebih banyak dari itu. Lebih lanjut, terdapat kerentanan-kerentanan lain dari perempuan yang diakibatkan oleh kepemilikan organ reproduksinya. Hal ini menjadi salah satu akibat, dan bukan satu-satunya, terciptanya konstruksi sosial yang semakin melemahkan posisi perempuan dalam persaingan di pasar bebas. Jangankan berkompetisi, mendapatkan akses untuk memilih berkompetisi pun belum tentu bisa.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Jangankan berkompetisi, mendapatkan akses untuk memilih berkompetisi pun belum tentu bisa.”[/mks_pullquote]

Hal ini diperparah lagi dengan pelemahan-pelemahan yang sebelumnya tidak ada dan semakin diwajarkan. Seperti calon ketua organisasi siswa yang harus laki-laki, walaupun terdapat perempuan yang berkompeten dan memiliki rekam jejak yang bagus. Anehnya, bahkan itu terjadi di sekolah-sekolah negeri. Atau, yang hangat beberapa waktu lalu, sekadar penurunan opacity foto seluruh pengurus wanita, padahal hanya beberapa yang tidak ingin fotonya ditampilkan. Jika memang beberapa orang tidak mau fotonya dipasang sebagai bentuk dari ekspresi keagamaan mungkin memang perlu dihargai, tapi menyamaratakan ke seluruh pengurus wanita itu yang aneh. Apalagi peraturan tersebut tidak juga dilakukan pada pengurus laki-laki.

Untuk memahami ini, saya akan menggunakan dua istilah tentang kebebasan. Istilah pertama adalah kebebasan positif. Diperkenalkan oleh Isaiah Berlin, istilah ini berarti mendukung intervensi negara secara maksimal untuk mengeleminasi hambatan dari dalam, berupa keterbatasan akibat marjinalisasi. Contoh dari penerapan kebebasan positif kaitannya dengan posisi perempuan dalam berkompetisi di pasar bebas salah satunya adalah peraturan yang mengatur mengenai cuti hamil dan melahirkan, kuota perempuan di parlemen, rangkaian kereta khusus perempuan, ruang menyusui di tempat umum, dan lain sebagainya.

Selanjutnya yang kedua adalah kebebasan negatif yang juga diperkenalkan oleh Isaiah Berlin. Yaitu meminimalkan intervensi negara, yang dianggap sebagai bentuk hambatan dari luar, seperti larangan perempuan untuk sekolah, mengikuti pemilu, dll. Sependek yang saya tahu, di Indonesia secara umum tidak terdapat regulasi yang menghambat perempuan dalam kompetisi di pasar bebas. Namun keterbatasan tersebut justru berasal dari konstruksi sosial di masyarakat yang bukan merupakan peraturan resmi. Konstruksi sosial yang umumnya dianggap sebagai kodrat atau fitrah dari masing-masing gender terkait posisinya di masyarakat. Mungkin peran negara juga diperlukan untuk mengatur hal ini.

Saya percaya bahwa kompetisi yang seluas-luasnya akan menciptakan usaha yang maksimal dari setiap peserta kompetisi untuk memberikan hasil terbaik. Sehingga akan tercipta individu-individu unggul yang berada di tempat-tempat terbaik. Oleh karena itu diperlukan pasar bebas bagi setiap gender bersaing secara fair. Yang perlu kita lakukan sebagai pihak yang bukan memiliki otoritas, minimal kita tidak mengamini konstruk-konstruk yang sudah ada yang menghambat pasar bebas berjalan.

Kategori
Society

Fenomena Cuddling Membuatku Sadar Bahwa Consent Doang Tuh Nggak Cukup!

Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata cuddling?

Well, secara harfiah, cuddling diartikan sebagai afeksi berupa pelukan. Bedanya dengan pelukan biasa, cuddling umumnya dilakukan ketika kita pengen manja-manjaan secara intim dengan pasangan dan biasanya sih dilakukan di tempat tidur. Tapi, kegiatan yang lebih dikenal dengan ndusel-ndusel ini juga bisa dilakukan di mana aja kok. Misalnya kalau kita lagi duduk berduaan dengan doi di atas sofa atau pas lagi nonton di bioskop. Bagai dunia milik berdua, cuddling adalah ekspresi rasa sayang kita kepada pasangan. Jadi, wajar aja sih kalau sedang bersamanya, kita pengennya nempel mulu kaya amplop dan prangko.

Selain ungkapan rasa cinta, cuddling ternyata punya manfaat buat kesehatan lho! Menurut artikel kesehatan yang dipublikasikan oleh Psychology Today, cuddling akan membawa efek positif, terutama bagi perempuan, sebelum melakukan hubungan intim bersama pasangan. Ketika melakukan cuddling, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin yang akan membuat perasaan jadi lebih bahagia, tenang bahkan lebih mudah mencapai orgasme saat melakukan foreplay.

Nggak hanya itu saja, cuddling juga dipercaya bisa membantu meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga kita jadi lebih kuat menahan penyakit. Plus, hormon yang dikenal dengan hormon cinta ini juga akan membantu tidur kita lebih nyenyak karena adanya perununan tekanan darah yang membuat tingkat stres dan kecemasan pun ikut menurun.

Karena efeknya yang bikin nyaman dan menenangkan, nggak jarang cuddling sering diselipkan dengan deeptalk alias bicara dari hati ke hati. Nah, ketika hati dan pikiran sudah cukup rileks, pasti kita jadi lebih mudah untuk bercerita dan mengungkapkan banyak hal kepada pasangan kan? Hal inilah yang membuat kita terasa lebih dekat dan intim dengan pasangan.

Masalahnya, yang saya utarakan sebelumnya itu hanya dilakukan kepada pasangan saja, yang bisa jadi udah sama-sama paham consent dan sepakat untuk melakukannya. Namun, bagaimana jika cuddling dilakukan dengan orang lain yang cenderung asing bagi kita?

Fenomena cuddling yang kian marak di linimasa sebenarnya membuat saya gemas sekaligus kesal. Gemas karena sesungguhnya konsep cuddling itu adalah tanda kasih sayang kepada pasangannya melalui sebuah pelukan. Namun sayangnya, kini konsep cuddling yang beredar dari akun base ini seringnya diselipkan dengan rangsangan seksual ketika melakukannya. Yang tadinya hanya sekadar berbagi energi positif kepada pasangan, sekarang malah jadi terkesan seperti one night stand alias maknanya udah keterlaluan jauh woy!

Nggak heran dong kalau para korban mulai speak up sana sini karena merasa dilecehkan akibat perbuatan tidak senonoh. Mereka yang tadinya mengira kalau cuddling hanya sekadar ndusel-ndusel di kasur hotel nan empuk, eh kok ujung-ujungnya ada penis masuk ke dalam vagina. Mending kalau bawa kondom, jaga-jaga biar nggak kena ‘semprot’. Lah ini ada oknum lain yang pura-pura nggak sengaja memasukkan cairan semennya ke dalam tanpa persetujuan partner cuddling-nya. Kalau udah kaya gini, apa bedanya sama having sex like literally sex af?

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Namun sayangnya, kini konsep cuddling yang beredar dari akun base ini seringnya diselipkan dengan rangsangan seksual ketika melakukannya.”[/mks_pullquote]

Yang lebih mengesalkan sekaligus memuakkan, meski sudah banyak korban yang speak up tentang pengalaman buruk ditipu dengan iming-iming cuddling, tapi kok rasanya tren ini makin marak ya? Kalau saya perhatikan, beberapa orang malah sengaja menggunakan tren ini sebagai ajang pembuktian diri demi sebuah titel open minded. Ditambah lagi, oknum penjahat selangkangan juga semakin terang-terangan menawarkan cuddling kepada perempuan-perempuan yang nggak dikenal sekalipun. Saking nggak tau diri dan udah nggak punya urat malu, si oknum sampai bela-belain bikin akun palsu demi ‘berburu’ calon korban cuddling yang berpotensi kena tipu dayanya. Hiiiih serem banget!!11!!1

Saya prihatin sekaligus sedih deh melihat fenomena ini. Apalagi kebanyakan korbannya adalah perempuan dan notabene mereka sebenarnya (mungkin) hanya berharap bisa mendapatkan energi positif karena sedang merasa sedih atau kesepian. Namun pada kenyataannya, harapan tinggal menjadi harapan. Alih-alih mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, mereka malah jadi korban cuddling yang kebablasan.

Sebagai seseorang yang sudah baligh dan berakal, pada dasarnya melakukan cuddling atau having sex adalah hak pribadi masing-masing. Bebas aja kok. Tapi mbok tolong, jangan polos-polos banget. Jangan naif-naif banget. Lhawong melakukan sama pasangan aja tidak akan menjamin bahwa dia akan setia pada consent, apalagi jika dilakukan bersama orang asing?

Bukannya nggak memedulikan perasaan korban atau victim blaming, tapi serius deh, apa sih yang kamu harapkan dari orang yang baru dikenal di medsos? Yakin mau sekamar berdua dengan orang asing? Yakin kalau mereka nggak akan melakukan apa pun selain cuddling? Yakin kamu bakal baik-baik aja setelah melakukannya?

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Tapi mbok tolong, jangan polos-polos banget. Jangan naif-naif banget. Lhawong melakukan sama pasangan aja tidak akan menjamin bahwa dia akan setia pada consent, apalagi jika dilakukan bersama orang asing?”[/mks_pullquote]

Pemikiran-pemikiran demikian seharusnya sudah kita tanamkan bahkan hingga alam bawah sadar sendiri. Bukan apa-apa, hanya sebagai langkah mawas diri aja. Meski setiap orang bebas mau berhubungan dengan orang lain, tapi please jangan mengabaikan keselamatan sendiri. Terlalu berisiko lho jika menggantungkan afeksi dari orang baru lebih-lebih orang asing yang nggak jelas asal-usulnya.

Okelah kalau sama-sama consent, tapi emang segitu percayanya sama orang asing? Saya aja, kadang-kadang masih takut kalau mau COD barang, makanya milih tempat yang ramai dan nggak sendirian. Lah ini berani-beraninya ketemu orang asing, di hotel dan sendirian pula. Apakah demikian namanya jatuh ke dalam lubang buaya?

Saya rasa sudah cukup kita terlalu bebas memaknai consent. Yes, consent is a must and the most important thing, tapi nggak ada salahnya kok kalau kita juga berhati-hati dan mampu berpikir logis. Meskipun tubuhku adalah otoritasku, perlu diingat juga bahwa diri kita sendirilah yang paling bertanggung jawab untuk menjaganya tetap aman dan nyaman. Yuk, sayangi dirimu sendiri❤