Kategori
Transportasi

Logistik Jawa Bagian Keempat: Efisiensi Intermodal dengan Jalan Rel

Baca bagian ketiganya di sini

Setelah menelaah permasalahan Tol Trans Jawa yang lumayan rumit, mari kita membahas lebih lanjut tentang konsep logistik Pulau Jawa. Ini pertanyaan pentingnya: apakah pemerintah akan terus mengandalkan truk atau ingin mendorong koneksi intermodal dengan moda transportasi lainnya?

Sebelum kita membahas perbandingan antar-moda, berikut ini adalah sedikit penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing moda. Kelebihan dan kekurangan ini digunakan sebagai acuan perusahaan untuk memilih moda yang paling efektif.

Moda Jalan Raya
Kendaraan logistik yang memakai jalan raya adalah truk. Biaya logistik kendaraan ini lebih pasti dibandingkan dengan moda kendaraan lainnya. Hal ini dikarenakan moda truk memiliki proses transfer barang yang sangat sederhana dan relatif tidak ada biaya lainnya selain biaya transportasi dan bongkar muat.

Baca juga: Infrastruktur Jokowi Tidak Demokratis

Kapasitas angkut truk tidak besar. Oleh karena itu, waktu keberangkatan armada lebih fleksibel sehingga pengirim barang dapat lebih leluasa dalam mengatur jadwal pengiriman barangnya.

Kelebihan lainnya dari moda truk ialah barang bisa dikirim dari pintu ke pintu. Barang dapat diangkut dari depan gudang hingga ke depan toko tempat orang yang memesan. Kemudahan inilah yang membuat logistik dengan truk masih diminati sampai sekarang.

Moda Jalan Rel
Kereta memiliki ketepatan waktu yang tinggi. Hal ini dikarenakan tidak banyaknya hambatan lalu-lintas yang membuat kereta berhenti.

Rangkaian kereta akan lebih efisien dalam membawa logistik karena dalam sekali jalan dapat membawa banyak gerbong. Efesiensi didapat dari lebih sedikitnya bahan bakar dan sumberdaya manusia yang digunakan.

Baca juga: Evaluasi Skema Pembiayaan Infrastruktur dan Proses Pembangunan di Rezim Jokowi

Namun demikian, moda jalan rel membutuhkan bongkar muat yang lebih kompleks sehingga akan efisien jika barang logistik dibawa untuk perjalanan jarak jauh. Jika jarak pengiriman pendek, maka waktu akan tidak efisien karena lebih banyak dipakai untuk bongkar muat.

Keamanan kereta api lebih tinggi daripada moda jalan raya. Kita lebih sering mendengar kecelakaan truk daripada kereta api, bukan? Tingkat keamanan tinggi ini tentu saja akan menarik minat pengirim barang.

Sumber: FreightHub

Jalan Raya vs Jalan Rel
Narasi pemerintah yang mendorong logistik jalan raya melalui Tol Trans Jawa perlu dikaji lebih dalam lagi. Moda transportasi jalan raya memiliki banyak keunggulan sekaligus memiliki banyak konsekuensi yang harus ditanggung.

Semakin banyak pemerintah membangun akses untuk mempermudah logistik jalan raya maka akan berimbas kepada semakin banyaknya truk yang akan tumbuh. Pada prakteknya jalan raya pun harus berbagi ruang dengan pengemudi pribadi. Jika ruas jalan ditambah terus, maka pertumbuhan kendaraan logistik ini pun tidak bisa dibendung.

Salah satu solusi moda yang dapat dikembangkan untuk transportasi logistik di Pulau Jawa adalah memberdayakan moda jalan rel sebagai tulang punggung logistik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa jalan rel memiliki efesiensi tenaga yang lebih tinggi daripada transportasi jalan raya.

Baca juga: Logistik Jawa Bagian Kedua: Menyelesaikan Masalah Tarif Tol

Selain mengurangi biaya logistik, transportasi dengan jalan rel pun mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan oleh kendaraan truk. Menurut data New Zealand Transportation Agency (NZTA), yang membandingkan antara transportasi truk, kereta, dan kapal laut untuk mengangkut sebuah kontainer, terlihat emisi karbon dan penggunaan bahan bakar untuk kereta lebih sedikit daripada truk dan kapal laut.

Sumber: New Zealand Transportation Agency

Dari data di atas dapat dilihat bahwa semakin banyak barang yang dibawa oleh moda transportasi tersebut, maka biaya bahan bakar dan emisi akan makin mengecil. Intinya, biaya dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh proses pengiriman barang logistik tersebut akan lebih sedikit.

Pengalihan logistik dari jalan raya menuju jalan rel untuk Trans Jawa tentu saja memiliki beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah belum terpisahnya jalur rel antara kereta barang dengan kereta penumpang.

Baca juga: Biar Sukses, Tol Probolinggo-Banyuwangi Perlu Dibarengi Pengembangan Pelabuhan

Kereta barang memiliki kecepatan yang lebih lambat daripada kereta penumpang. Rangkaian kereta barang pun jauh lebih panjang. Rangkaian kereta penumpang biasanya sekitar 12 kereta, sedangkan kereta batu bara rangkaian panjang (Babaranjang) bisa mencapai 70 gerbong.

Permasalahan rangkaian dan kecepatan ini akan sangat berpengaruh pada Grafik Perjalanan Kereta (Gapeka) secara keseluruhan. Integrasi yang kurang baik antara kereta barang dan penumpang malah akan menimbulkan masalah.

Selain itu, fasilitas bongkar muat harus dibuat dengan baik agar proses pemindahan barang antara moda jalan rel dengan moda yang lainnya menjadi cepat. Tempat menyimpan kontainer harus disediakan dengan baik dan cukup agar barang yang belum terambil dapat ditumpuk.

Baca juga: Transjogja dan Masalah Transportasi Perkotaan yang Tak Akan Selesai

Hal terakhir yang paling penting dari konektivitas intermoda dengan jalan rel adalah terkoneksinya simpul-simpul moda transportasi. Contohnya, terdapat fasilitas bongkar muat antara kapal laut dengan kereta api, kereta api dengan truk, dan lain-lain. Ini untuk menjamin proses logistik dapat terkoneksi dengan baik.

Kita tidak boleh terlena dengan kemegahan Tol Trans Jawa. Jika narasinya adalah logistik, maka kita harus memandang secara keseluruhan dan harus mempertimbangkan untuk mengembangkan moda yang lainnya.

Kategori
Transportasi

Logistik Jawa Bagian Ketiga: Jalan Tol (Masih) Bukan Untuk Logistik

Selain untuk meningkatkan efisiensi waktu perjalanan dan mengurai kemacetan, tujuan utama pembangunan jalan tol adalah untuk memangkas biaya logistik. Berdasarkan paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, targetnya biaya logistik bisa turun hingga 20% dari PDB. Namun, setelah dua bulan diterapkannya tarif normal pada sejumlah ruas jalan tol, pelaku distribusi logistik alias pengemudi truk malah banyak yang memilih menggunakan Jalur Pantai Utara (Pantura). Lalu apakah masalah logistik benar bisa diatasi dengan jalan tol?

Dalam salah satu wawancara oleh TribunNews, Faisal Basri, pengamat ekonomi Institut for Development of Economic and Finance, menilai bahwa jalan tol bukanlah solusi dalam meringankan biaya logistik nasional. Padahal, selama ini pemerintah selalu mengatakan bahwa jalan tol dibangun untuk konektivitas logistik Pulau Jawa. Basri mengatakan bahwa untuk menurunkan biaya logistik dapat dilakukan dengan angkutan laut, karena selain muatan yang dibawa lebih banyak dan daerah yang dilayani bisa lebih luas, mencakup kepulauan di seluruh Indonesia. Menurutnya, lebih tepat dikatakan jika jalan tol memperlancar arus mudik.

Mulai tanggal 21 Januari 2019, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah berkoordinasi dengan Badan Usaaha Jalan Tol (BUJT) dalam pemberlakuan tarif normal pada jalan tol Trans Jawa. Sejak saat itu, banyak truk yang mengangkut logistik kembali berpindah ke Jalur Pantura karena para pengemudi merasa tarif normal yang diterapkan terlalu mahal. Dibandingkan pembayaran yang diberlakukan kepada pengemudi truk dengan sistem borongan, menggunakan jalan tol masih kurang efisien secara biaya.

Baca juga: Infrastruktur Jokowi Tidak Demokratis

Selain tarif tol yang memberatkan pengemudi, hal lain yang luput dari perhatian dalam pembangunan jalan tol adalah aspek sosial budaya. Pada umumnya, truk muatan bergerak dengan kecepatan yang relatif lambat, 15 sampai 20 km per jam. Apalagi untuk barang-barang curah yang memang tidak boleh diangkut dengan kecepatan tinggi. Kebiasaan itu membuat pengemudi truk sering berhenti untuk beristirahat, hal yang tidak bisa dilakukan jika melewati jalan tol.

Melihat kurangnya minat pengemudi truk menggunakan jalan tol menunjukkan bahwa alasan pemerintah membangun jalan tol sebagai upaya menurunkan biaya logistik merupakan legitimasi yang tidak terbukti. Lalu bagaimana dengan arus mudik? Apakah tol merupakan solusi?

Beradasarkan data yang dihimpun oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, dari tahun 2013 sampai tahun 2016 jumlah pemudik selalu lebih dari angka 18 juta orang. Sebagian besar masih didominasi kendaraan pribadi. Efeknya, jalur-jalur favorit seperti Pantura menjadi sangat padat.

Baca juga: Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur dan Proses Pembangunan di Rezim Jokowi

Keberadaan tol Trans Jawa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di jalan arteri yang semakin tidak terbendung. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada tahun 2018, mobil yang melintasi Trans Jawa mencapai 1.308.803 buah. Hal tersebut membuktikan terurainya lalu lintas pemudik yang sebelumnya banyak melewati jalan arteri.

Selama masa konsesi, jalan tol masih harus menetapkan tarif yang sesuai agar tercapainya pengembalian dari investasi awal. Dengan kata lain, jalan tol masih belum menjadi solusi atas permasalahan logistik. Keberadaan jalan tol mungkin akan menjadi jawaban atas tingginya lalu lintas harian rerata puncak yang terjadi saat arus mudik lebaran, meskipun terjadinya cuma sekali setahun. Namun, tercapainya penurunan biaya logistik sesuai target masih jauh dari jangkauan.

Kategori
Transportasi

Logistik Jawa Bagian Kedua: Menyelesaikan Masalah Tarif Tol

Baca bagian pertamanya di sini 

Ketika yang lewat Trans Jawa sudah disuruh bayar, para pengemudi truk banting stir ke jalan arteri (Pantura). Para pengusaha truk menilai, tarif Trans Jawa terlalu mahal. Akibatnya, jalan tol tidak lagi menjadi pilihan utama sebagai prasarana distribusi logistik, malah “hanya” dinikmati oleh kendaraan pribadi.

Tentu muncul tanda tanya besar ketika kita menengok lagi ke belakang. Pembangunan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional ini kan bertujuan memangkas biaya logistik, meningkatkan efisiensi, dan mengurai kemacetan. Namun, kenaikan tarif tol ini bagi angkutan logistik tentu saja kontraproduktif dari tujuan awalnya. Kenaikan tarif justru menjadi beban terhadap biaya logistik.

Pada dasarnya, adanya jalan tol menjadi tambahan pilihan bagi moda angkutan logistik. Jalan tol yang menawarkan perjalanan cepat diharapkan akan menjadi pilihan utama selain jalan arteri sebagai alternatif pilihan. Namun, kondisi hari ini justru berkebalikan, jalan tol justru dilalui lebih banyak oleh kendaraan pribadi yang juga berimplikasi terhadap “seret”-nya aktivitas ekonomi di sepanjang jalan arteri. Selain itu, hal ini tentu berdampak terhadap berkurangnya occupancy ratio jalan tol dengan lalu lintas harian rata-rata yang rendah terutama untuk angkutan barang.

Sebagai proyek strategis nasional, investasi jalan tol tidak kecil. Anggaran belanja negara niscaya tak mampu membiayai penuh pembangunan jalan tol. Pun, jika harus mempertimbangkan subsidi yang membebani sektor lainnya meskipun porsi terbesar pembiayaan jalan tol masih tetap dibebankan pada APBN. Sehingga, perlu adanya public private partnership, yaitu menarik swasta sebagai investor.

Artinya, jalan tol tidak dipandang sebagai sekadar prasarana transportasi umum, tetapi juga sebagai komoditas bisnis dengan nilai ekonomi yang prospek. Operasionalnya tentu tidak hanya bertanggung jawab terhadap efektifitas distribusi logistik tetapi juga harus melindungi kepentingan bisnis swasta dengan return of investment (RoI) yang ditargetkan dalam jangka waktu konsesi tertentu.

Baca juga: Biar Sukses, Tol Probolinggo-Banyuwangi Perlu Dibarengi Pengembangan Pelabuhan

Besaran tarif yang demikian,—meskipun jalan tol menawarkan waktu dan jarak perjalanan yang jauh lebih singkat—masih dirasa tinggi bagi para penggiat logistik. Hal ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk mencari nilai tarif equilibrium yang memenuhi target baik occupancy logistik maupun RoI yang stabil.

Penurunan tarif tentu saja akan menurunkan pendapatan. Hal ini memang bisa diakali dengan menambah masa konsesi atau memberi subsidi dari APBN atau meningkatkan beban pajak. Namun, sebelum mengambil tindakan mengurangi tarif tol dengan konsekuensi sebagaimana di atas, perlu dipertegas bahwa besaran tarif yang tinggi tidak lantas berbanding lurus dengan pengembalian yang diharapkan, mengingat volume kendaraan—terutama moda angkutan logistik—yang menurun drastis semenjak pemberlakuan tarif penuh.

Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi, Jalan Tol Membuat Perjalanan Saya Singkat dan Enak

Perlu ada upaya mengoptimumkan tarif terhadap banyaknya kendaraan agar jalan tol kembali menjadi pilihan utama distribusi logistik dibanding jalan arteri. Tentunya dengan harapan pengembalian yang dihasilkan pun konsisten dan stabil sehingga tidak perlu menambah masa konsesi ataupun membebani APBN.

Beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan untuk meletakkan besaran tarif optimum bergantung pada perbandingan Benefit Cost Ratio (BCR) antara penggunaan jalan tol dan jalan arteri. Variabelnya cukup kompleks, besaran tarif, waktu, jarak tempuh, beban emisi, kemacetan, serta hambatan lain sepanjang trip perlu diperhitungkan. Dari pendekatan ini diharapkan adanya perbandingan produktivitas terhadap biaya antara jalan tol dan jalan arteri agar para penggiat logistik beralih ke jalan tol sehingga tercapai dan terpenuhi manfaatnya sebagai infrastruktur prasarana transportasi logistik yang tepat sasaran.

Tapi ingat, jangan kecanduan jalan tol. Walaupun, infrastruktur yang sudah ada perlu dikelola. Sebab tak mungkin ditinggalkan sekadar sebagai monumen, atau tak perlu dibumiratakan. Ini bukan berarti harus terus-terusan membangun tol.

Kategori
Transportasi

Logistik Jawa Bagian Pertama: Trans Jawa Ternyata Tak Seperti yang Diduga

Pada 21 januari 2019 tarif Tol Trans Jawa resmi berbayar penuh setelah sebelumnya digratiskan saat baru diresmikan. Tarif Tol Trans Jawa ini ternyata membawa masalah terhadap pengemudi truk yang biasa membawa logistik. Mereka menilai bahwa tarif Tol Trans Jawa terlalu mahal sehingga membebani biaya logistik.

Menurut para supir truk, jika menggunakan Tol Trans Jawa, maka uang operasional mereka akan habis di jalan dan tidak bisa membawa pulang uang saku. Tidak adanya peningkatan uang jalan dari pemilik perusahaan membuat supir truk akhirnya kembali menggunakan jalur pantura.

Setelah adanya penetapan tarif normal Tol Trans Jawa, menurut data Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, kenaikan lalu lintas di Kota Pekalongan naik sebesar 70%. Kenaikan tersebut didominasi oleh truk yang semula hanya 200 truk per jam hingga menjadi dua kali lipatnya9.

Menurut Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Eka Setia Adrianto tidak semua operator mengeluhkan mahalnya harga Tol Trans Jawa. Justru beberapa ada yang berbahagia karena dengan adanya Tol Trans Jawa, waktu perjalanan terpangkas hingga setengahnya. Sehingga ritase (perjalanan pergi-pulang) dan efesiensi waktu akan menjadi lebih tinggi.

Baca juga: Biar Sukses, Tol Probolinggo-Banyuwangi Perlu Dibarengi Pengembangan Pelabuhan

Kendaraan logistik berat memang kerap menjadi topik debat praktisi politik, sosial, ekonomi, dan bisnis. Banyak negara yang menggratiskan tol untuk kendaraan logistik berat. Namun, banyak juga negara yang mengimplementasikan pembayaran pada tol.

Pemilik jasa ekspedisi harus memutar otak karena mereka harus mengatur strategi keuangan untuk bisa beroperasi dengan sehat.

Biaya Komponen Logistik

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa yang menjadi permasalahan utama dari mengeluhnya operator dan supir truk adalah tingginya biaya tol. Tarif tol ini kemudian akan meningkatkan biaya logistik yang harus dibebankan kepada operator. Tetapi sebenarnya apa saja komponen biaya keseluruhan yang harus ditanggung oleh operator? Biaya yang harus ditanggung operator secara garis besar dibagi menjadi dua, komponen tetap dan komponen operasional.

Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi, Jalan Tol Membuat Perjalanan Saya Singkat dan Enak

Untuk komponen tetap hal yang pertama adalah operator harus mempuyai modal untuk menyediakan atau mengadakan kendaraan logistik. Modal untuk membeli kendaraan ini yang kemudian menjadi salah satu komponen biaya yang harus ditanggung oleh operator. Tidak lupa juga kendaraan ini harus diasuransikan sesuai dengan masa layannya.

Sebelumnya operator telah memprediksi panjang umur kendaraan. Hal ini berguna untuk menghitung penurunan nilai dari kendaraan tersebut. Misal sebuah truk mempunyai masa layan sebelas tahun, sehingga setelah waktu sebelas tahun maka nilai truk tersebut menjadi nilai sisa. Selisih nilai sisa dengan harga kendaraan saat ini dibagi dengan jumlah tahun kendaraan tersebut menghasilkan nilai depresiasi per tahun.

Baca juga: Transjogja dan Masalah Transportasi Perkotaan yang Tak Akan Selesai

Misal, suatu kendaraan memiliki harga 1 miliar rupiah dan memiliki masa layan selama sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun dianggap harga kendaraan tersebut habis atau nol. Maka nilai depresiasi per tahun adalah seratus juta rupiah. Tentu saja perhitungan nilai depresiasi barang ini disederhanakan agar mudah dipahami.

Biaya modal lainnya yang harus ditanggung oleh operator adalah biaya untuk menggantikan kendaraan tersebut apabila sudah melewati masa layan. Biaya ini juga dibagi per tahun sampai pada saatnya perusahaan harus membeli kendaraan baru. Biaya modal untuk kendaraan ini juga memperhitungkan keausan ban dan biaya untuk perawatan bengkel.

Biaya operasional terdiri dari biaya bahan bakar, biaya tol (kalau lewat tol), biaya makan dan kebutuhan supir, biaya jembatan timbang, biaya tak terduga (ban bocor), dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut dibebankan pada saat kendaraan membawa logistik sedangkan jika kendaraan tidak bergerak maka tidak memakan biaya operasional.

Apakah Tol Membuat Logistik Menjadi lebih Murah?

Jika melihat dari rincian biaya logistik yang ada di atas maka kita dapat membedah beragam biaya tersebut sesuai dengan rincian biaya-biaya beban perusahaan. Jika kita menggunakan tol, maka seharusnya waktu tempuh akan menjadi lebih rendah dikarenakan minimnya hambatan pada jalan tol. Truk juga tidak harus melewati jembatan timbang, sehingga biaya terpotong.

Permasalahan ekonomi dalam memilih tol atau jalan biasa adalah perbandingan antara waktu dengan biaya. Biaya tol akan menjadi masalah jika waktu yang dihemat tidak sebanding dengan harga. Biaya tol akan dapat diterima jika waktu yang dihemat jauh dari biaya yang dikeluarkan, sehingga ritase kendaraan akan lebih besar.

Baca juga: Banjir Bukan Salah Hujan

Namun permasalahan selanjutnya, biaya tol terlalu tinggi sehingga biaya operasional menjadi tinggi. Tingginya biaya tol sangat terasa karena untuk truk dan trailer dari Jakarta menuju Surabaya bisa di atas satu juta rupiah untuk biaya tolnya. Kenaikan biaya operasional ini sangat signifikan jika yang dibandingkan hanya biaya operasional.

Perlu ada studi lebih lanjut tentang efesiensi biaya. Tol banyak berpengaruh pada menurunkan harga pokok seperti bahan bakar, penggunaan ban, suku cadang, dan biaya modal kendaraan itu sendiri. Dengan menggunakan tol, maka kendaraan tidak banyak berhenti dan lebih halus perjalanannya. Jadi, saat menghitung biaya keseluruhan, harusnya lewat tol akan lebih hemat untuk jangka panjang.

Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk menurunkan harga tol agar bisa sesuai dengan ekspektasi operator logistik? Pertama, kebijakan harga ini tergantung bagaimana model bisnis yang diterapkan oleh negara. Negara bisa menggunakan uang pajak untuk membangun tol, atau bisa menunjuk perusahaan untuk bekerja sama dengan pemerintah dengan sistem konsesi.

Jika jalan tol dibiayai oleh pemerintah, maka salah satu cara untuk menekan biaya tol adalah dengan menaikkan pajak. Kenaikan pajak yang paling berhubungan adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar yang tentu saja akan menimbulkan protes besar-besaran di negara Indonesia.

Baca juga: Banjir di Tol Madiun, Apakah Tolnya Salah Desain?

Pilihan kedua adalah dengan cara konsesi. Untuk menekan biaya pengembalian investasi dengan harga yang lebih murah, maka harus dilakukan perpanjangan masa konsesi. Misalnya konsesi antara perusahaan dan pemerintah tadinya tiga puluh tahun, maka diperpanjang menjadi lima puluh tahun agar biaya tol dapat ditekan.

Narasi pemerintah yang berkata bahwa Tol Trans Jawa dimaksudkan untuk menekan biaya logistik patut dikaji lebih dalam. Ternyata permasalahan antara logistik dengan biaya tol yang mahal tidak terjadi di Indonesia saja, namun terjadi juga di negara-negara Eropa. Tol Trans Jawa akan lebih masuk akal apabila dinarasikan untuk mengurangi beban saat musim lebaran, bukan untuk menurunkan harga logistik.

Lalu bagaimana caranya untuk menekan biaya logistik? Biaya logistik dapat ditekan salah satunya dengan cara memilih moda transportasi yang tepat. Pertanyaannya bagaimana cara memilih moda transportasi yang tepat untuk logistik? Pembahasan tersebut akan kami lanjutkan pada artikel yang akan datang.

Kategori
Transportasi

Biar Sukses, Tol Probolinggo-Banyuwangi Perlu Dibarengi Pengembangan Pelabuhan

Saya termasuk yang bersyukur trase Transjawa segmen Probolinggo-Banyuwangi tidak melalui Jember, tapi Situbondo. Pasalnya, sampai hari ini perkembangan Situbondo jauh tertinggal daripada Jember. Anda bisa membuktikannya dengan melakukan perjalanan menggunakan bus dari Surabaya ke Situbondo, baik siang maupun malam. Ketika hendak naik bus di terminal Purabaya Surabaya (Bungurasih), mungkin Anda akan tersenyum senang karena menemukan bus tujuan Situbondo. Kenek yang Anda tanya pun bakal bilang bus akan sampai Situbondo.

Namun, saat bus hampir sampai di terminal Probolinggo, dan bisa saja saat itu Anda sedang terlelap, kenek akan membangunkan dan memaksa Anda untuk pindah bus. Mengapa? Karena bus yang sedang Anda tumpangi akan berbelok ke selatan: Lumajang, terus ke Jember, lalu ke Banyuwangi. Anda disuruh masuk ke bus yang sudah penuh penumpang, yang daritadi mengumpulkan penumpang tujuan Situbondo (senasib dengan Anda), agar tak merugi. Kemungkinan besar Anda tak akan dapat tempat duduk. Namun, itu masih mending daripada Anda masuk bus tujuan Situbondo yang masih kosong. Sebab, itu berarti Anda harus menunggu bus itu terisi penuh! Ya seperti angkot gitulah.

Mengapa demikian? Penumpang bus yang Anda naiki tadi tujuannya lebih banyak ke Jember daripada Situbondo. Sebagai kota yang lebih maju dari segi ekonomi, pariwisata, dan pendidikan, Jember tentu lebih banyak membangkitkan perjalanan dan juga sebagai tujuan perjalanan.

Maka, jika Transjawa lewat Situbondo, ia akan memberi angin segar bagi kabupaten yg punya banyak pesantren ini. Ekonominya akan berkembang, terutama di sektor pariwisata. Dengan adanya tol, perjalanan dari Surabaya maupun Banyuwangi ke Situbondo akan lebih singkat.

Awalnya, jika naik bus, perjalanan Surabaya-Situbondo memakan waktu 4 jam. Itupun kalau di Probolinggo tak menunggu lama. Tol niscaya akan meringkasnya menjadi hanya sekitar 2 jam saja. Sehingga, pilihan wisata bagi masyarakat tidak hanya terbatas di Probolinggo dengan Gunung Bromonya yang mashur, atau Jember dengan Pantai Papumanya, tapi juga Situbondo dengan pilihan pariwisata yang tak kalah menariknya. Sebut saja Pantai Pasir Putih, Pantai Bama, hingga Savana Baluran.

Selain itu, tol juga akan mempermudah perjalanan religi ke Situbondo. Jangan salah, ketika hari-hari penting Islam, khususnya Maulid Nabi, pesantren-pesantren di Situbondo banyak dikunjungi orang untuk mendengar ceramah kiai. Adapula yang sekaligus menjenguk anaknya di pesantren. Dan yang datang bukan hanya orang Situbondo saja, tapi juga daerah-daerah lain di tapal kuda serta Madura.

Selain memanjakan para pengendara kendaraan pribadi yang ingin berwisata, perjalanan religi, atau mudik, kata pemerintah pusat tol juga akan mengefektifkan sistem logistik. Sederhananya, menurunkan biaya pengiriman barang.

Akan tetapi, jika menengok fenomena Transjawa segmen Semarang ke arah barat, truk masih lebih banyak yg lewat jalur Pantura. Kata para pengusaha truk, mereka menghindari Transjawa karena tarifnya mahal.

Pembangunan jalan tol memang membutuhkan investasi (biaya) yang besar. Misalnya, pembangunan tol Semarang-Batang yang panjangnya 7 kilometer saja, membutuhkan biaya 11,04 triliun. Hal inilah yang membuat tarif tol terpaksa dibuat tinggi untuk pengembalian investasi selama masa konsesi. Pemerintah sempat beralasan, tol hanyalah salah satu alternatif jalur perjalanan. Kalau mau cepat ya naik tol dan bayar lebih mahal, tapi kalau mau lebih murah lewat jalan biasa dengan konsekuensi perjalanan lebih lama.

Di sisi lain, menurut teman saya, Ali Akbar, kualitas logistik bukan cuma soal kecepatan angkut. Secara umum, logistik punya 3 macam sifat: butuh diangkut cepat meski sedikit, butuh diangkut banyak meski lambat, dan di tengah-tengah keduanya. Untuk truk yang mengangkut barang yang tidak dituntut cepat sampai, seperti beras, garam, gula, pastilah ogah lewat tol jika tarifnya mahal. Mending lewat jalan biasa saja, karena meski lama, lebih hemat ongkos hingga setengahnya. Untuk barang yang dituntut cepat sampai pun, kata Ali Akbar, keuntungan yang didapat jasa pengiriman selama ini tidak terlampau besar. Jadi kalau lewat tol, keuntungan tersebut akan lebih kecil lagi.

Uraian masalah di atas mestinya membuat kita insyaf bahwa tol tak menyelesaikan seluruh masalah logistik. Ada bagian-bagian yang tidak diselesaikan tol. Hal inilah yang membuat tol perlu didukung oleh infrastruktur lain, seperti pelabuhan dan kereta api.

Di tulisan ini hanya akan dibahas soal pelabuhan. Di Situbondo, ada dua pelabuhan penting, yaitu Jangkar dan Panarukan. Pelabuhan Jangkar fungsinya untuk lalu lintas penumpang dan barang-barang yang tidak dalam skala besar. Tujuan penumpang umumnya ke Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sebelah timurnya.

Ketika mendengar kata “Panarukan”, apa yang terlintas di benak Anda? Ya, kita sering mendengar nama ini ketika berbicara soal Jalan Raya Pos-Jalan Daendels yang terbentang dari Anyer hingga Panarukan. Di kecamatan ini ada sebuah pelabuhan yang dilengkapi dengan lapangan kontainer. Kapal yang bisa berlabuh di pelabuhan ini pun sampai 1000 DWT.

Keunggulan jalur laut dibandingkan jalan tol adalah kapasitas angkutnya berkali-kali lipat. Sebagai gambaran, truk kontainer muatannya maksimal hanya 25 ton. Sedangkan kapal 1000 DWT muatannya bisa sampai 600 ton. Bayangkan, jika sama-sama berangkat dari Panarukan ke Surabaya, kapal laut bisa mengangkut 24 kali lebih banyak daripada truk. Ya meskipun truk akan duluan sampai di Surabaya, apalagi jika ada tol, tapi untuk jenis barang yang tak perlu cepet-cepet sampai, tetap akan lebih efisien memakai kapal. Sebab, harga barangnya ketika sampai di Surabaya akan lebih murah karena dibawa dalam jumlah banyak sekaligus. Hal tersebut juga berlaku jalur sebaliknya: Surabaya ke Panarukan.

Sayangnya, pelabuhan Panarukan terlantar. Lapangan kontainer kosong. Struktur pelabuhan banyak yang rusak. Lampu penerangan cuma satu-dua yang hidup, sehingga kalau malam hari sering dipakai pacaran (entah ini efek positif atau negatif). Pembangunan yang dilakukan oleh Kemenhub tahun 2016 tetap tak mampu menggairahkan pelabuhan ini. Mentoknya cuma dipakai bersender perahu ikan.

Maka, pembenahan pelabuhan di Situbondo seiring pembangunan tol, serta mengintegrasikan keduanya, mestinya menjadi fokus pemerintah ke depan. Agar ekonomi daerah tapal kuda benar-benar tumbuh, mengejar ketertinggalan. Agar logistik benar-benar murah dan efektif. Dan tentu saja tak cukup di situ. Sistem logistik Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi mestinya bisa ikut membantu pemerataan ekonomi di daerah timur, khusunya Nusa Tenggara. Mengingat, Situbondo lebih dekat ke sana daripada Surabaya. Dan juga biar tak menumpuk di Surabaya. Kalau perlu bisa langsung ekspor ke Australia. Karena toh, hingga kini, kargo dari Bali yang mau dibawa ke Australia masih diberangkatkan dari Surabaya.