media sosial – Pijak Indonesia

Banyak orang salah memahami hoax. Mereka pikir hoax bisa merajalela di dunia digital karena banyak sekali pengguna internet yang tidak mampu membedakan mana informasi yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Menurut mereka, banyak sekali netizen yang tidak teredukasi dengan baik, sehingga berselancar secara bebas di internet dan menganggap semua yang ada di situ adalah sebuah kebenaran. Asal lahap saja. Ketika mendapatkan hoax yang tidak sesuai dengan kepercayaannya, ia marah. Sebaliknya, ketika mendapatkan hoax yang sesuai dengan keyakinannya, ia ikut menyebarluaskan.

Pemahaman seperti di atas membuat orang atau sekelompok orang yang merasa hoax perlu diberantas mengupayakan berbagai macam literasi digital. Bentuk literasinya bermacam-macam, mulai dari seminar offline dan online, sampai kampanye melalui tulisan, gambar, dan video. Negara pun turun tangan juga untuk memberantas hoax. Berjenis-jenis program dilaksanakan untuk mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah percaya pada sebuah informasi. Dicek dulu sebelum dibagikan. Saring sebelum sharing. Himbauan semacam ini banyak bertebaran di pinggir jalan dalam bentuk spanduk berlogo polisi.

Tindakan semacam itu bukannya tidak bermanfaat. Tentu saja ada efeknya. Orang jadi tahu apa itu hoax. Selain itu, mulai terbentuk sebuah persepsi di benak masyarakat bahwa hoax itu buruk. Dan menyebarkannya adalah aib. Bahkan, jika seseorang membuat atau menyebarkan hoax yang punya dampak luas atau menjadi sorotan publik, maka ia bisa dikerangkreng.

Namun demikian, edukasi atau literasi digital tidak efektif karena luput menyasar persoalan utama hoax. Jika persoalannya adalah pengguna internet tidak teredukasi dengan baik, bagaimana kita menjelaskan fenomena banyaknya kaum intelektual yang ikut melahap dan menyebarkan hoax? Goenawan Mohamad pernah memposting hoax di twitternya tentang empat pesawat yang sedang melakukan manuver dan asapnya membentuk tulisan “Allah” dalam huruf arab. Ia bilang, aksi itu dilakukan oleh angkatan udara Selandia Baru untuk memberikan “penghormatan kepada minoritas yang jadi korban, muslimin dan muslimat” (terkait kasus penembakan di sebuah masjid di Selandia Baru beberapa hari sebelumnya). Akun resmi TNI AU kemudian membantahnya. Mereka bilang, itu adalah aksi TNI AU, bukan angkatan udara Selandia Baru.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Jika persoalannya adalah pengguna internet tidak teredukasi dengan baik, bagaimana kita menjelaskan fenomena banyaknya kaum intelektual yang ikut melahap dan menyebarkan hoax?”[/mks_pullquote]

Bagaimana kita menjelaskan kejadian ini? Apakah Goenawan Mohamad kurang teredukasi? Apakah ia kurang literasi? Jika dibandingkan dengan kebanyakan orang di Indonesia, tentu saja ia sangat teredukasi. Apalagi latar belakangnya yang merupakan penulis dan pendiri sebuah media, jelas ia sangat terliterasi di bidang informasi. Tapi mengapa ia bisa menyebarkan hoax? Dari sinilah sebaiknya kita insaf, bahwa masalah utama hoax bukan tingkat literasi digital pengguna internet.

Lalu apa?

Yang harus kita permasalahkan, dan tentunya kita perbaiki, adalah model penyebaran informasi. Di era internet, penyeberan informasi sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan teknologi, terutama Google, lalu berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Walaupun seseorang atau kelompok membikin akun/website yang diisi informasi yang jernih, terverifikasi, tidak hoax, tapi jalan yang harus ia tempuh untuk menggapai pembacanya harus melalui perusahaan yang saya sebutkan tadi (termasuk konten-konten Pijak ID yang harus bergantung pada algoritma Google dan media sosial untuk pendistribusiannya). Sialnya, perusahaan tersebut tidak ada urusannya atau tidak peduli dengan informasi yang kita anggap berkualitas. Mereka punya ukuran kualitas sendiri. Menurut mereka, sebuah informasi dibilang berkualitas jika mendapatkan banyak reaksi dari pengguna internet.

Informasi yang berkualitas, menurut Google dan media sosial, adalah informasi yang viral. Apa yang membuat informasi menjadi viral? Informasi tersebut mengandung unsur-unsur yang akan membuat penerima informasi mudah terpelatuk, bereaksi, marah, mengutuk, gembira, atau bersorak ria. Jadi ukurannya adalah perasaan penerima informasi, bukan benar atau tidaknya sebuah informasi. Google mengukur gejolak perasaan ini dengan seberapa banyak link informasi tersebut diklik dan dibagikan. Sementara media sosial mengukurnya dengan seberapa banyak retweet, like, comment, dan share yang didapatkan sebuah informasi. Kemudian, mereka memberi peringkat tumpukan informasi tersebut. Yang paling banyak dan cepat mendapatkan reaksi berada di puncak, sehingga potensinya untuk dibaca atau dikonsumsi lebih besar. Padahal, belum tentu – dan seringnya tidak – informasi yang berada di urutan paling atas di Google dan media sosial adalah yang paling berkualitas dari segi isinya.

Mengapa yang disenangi Google dan media sosial adalah informasi yang berpotensi viral? Sebab informasi virallah yang membuat para pengiklan tertarik untuk mengucurkan uang ke tempat mereka. Semakin besar kehebohan di internet yang ditimbulkan, maka semakin besar pula nilai iklan pada informasi tersebut. Jadi logikanya adalah penumpukan keuntungan/profit. Perusahaan tersebut hanyalah pedagang informasi. Bahkan jika yang menjadi viral adalah hoax, peduli setan, mereka tetap menjajakannya bahkan mempromosikannya di peringkat atas.

Oleh karena itu, jika seseorang atau kelompok benar-benar serius ingin memerangi hoax, betul-betul peduli pada kualitas informasi di ruang publik, maka sebaiknya merancang sebuah model penyebaran informasi baru di luar infrastruktur Google dan media sosial. Tidak hanya sekedar memproduksi informasi yang berkualitas. Ketika cara ini dilakukan, barulah aksi memerangi hoax tepat tertuju pada jantung permasalahannya.

Proyek yang dilakukan oleh Evgeny Morozov bisa dijadikan contoh. Ia membuat layanan bernama The Syllabus. Setiap minggu layanan ini mengirim kumpulan informasi yang menurut mereka berkualitas dan layak dibaca oleh masyarakat. Bagaimana proses pemilihannya? Mula-mula mereka mengumpulkan berbagai macam informasi yang bertaburan di internet secara otomatis melalui sebuah software yang mereka rancang sendiri. Ke dalam algoritma software tersebut dimasukkan kata kunci di masing-masing topik. Setelah terkumpul, tim kurator mereka akan menyeleksi tumpukan informasi tersebut. Informasi berkualitas yang berdasarkan penilaian para kuartor inilah yang kemudian didistribusikan ke subscriber-nya melalui surel. Orang yang berlangganan Syllabus juga bisa mengatur topik apa yang mereka sukai.

Mungkin kita akan berpikir, bukankah ini sama saja dengan penyensoran? Mengapa kira harus bergantung pada sebuah lembaga untuk membaca sebuah informasi? Bukankah kita menjadi kehilangan kebebasan untuk memilih informasi? Pemikiran seperti ini bisa muncul karena kita masih percaya bahwa layanan Google dan media sosial semakin mendekatkan kita pada kebebasan memilih informasi. Kita merasa, di dalam ruangan Google dan media sosial, kita bebas mau membaca, mendengar, dan menonton apa. Tidak ada penyensoran. Semuanya jadi bebas diakses. Di titik inilah bencana dimulai. Google dan media sosial jelas-jelas melakukan penyensoran. Mereka, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, menyensor informasi dengan pemeringkatan, dengan trending. Kita jadi tidak punya akses pada informasi yang tidak trending, tapi sebetulnya berkualitas. Jika The Syllabus melakukan penyensoran berdasarkan pengetahuan para kuratornya, Google dan media sosial menyensor informasi berdasarkan potensinya mendatangkan uang. Mana yang kita pilih? Yang jelas, model pertama memang akan bergantung pada seberapa bagus pengetahuan dan wawasan para kurator, sedangkan model kedua membawa kita pada belantara informasi yang penuh dengan informasi buruk di permukaannya.