Inilah fase sejarah pemilihan kepala daerah yang begitu banyak drama politiknya.
Babak demi babaknya bisa membuat hidup rakyat berada di dua pilihan, hidup susah atau hidup bahagia kelak paska coblosan pada 9 Desember 2020.
Nasib rakyat ditentukan pada pilihan sadar, ketika mencoblos di Tempat Pemungutan Suara.
Kenapa banyak drama politik? Semua tentu ingat dan paham kondisinya. Ada pandemi, ada wabah yang mematikan sedang hadir dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia.
Opsinya, pilkada ditunda atau terus dilangsungkan dengan beberapa prasyarat, untuk memastikan rakyat selamat. Terbebas dari penyakit menular dan penyelenggaraan pilkada harus dipastikan mematuhi protokol kesehatan.
Pemerintah sudah membuat keputusan berani, bersejarah untuk pertama kalinya pilkada diselenggarakan dalam kondisi situasi pandemi. Jelas keputusan yang menimbulkan reaksi kuat, di satu sisi menolak apapun alasan yang diajukan.
Misalnya, gugatan datang dari Busyro Muqodas dkk. Mereka mengajukan gugatan ke PTUN. Penggugat meminta majelis hakim menyatakan tindakan Mendagri, KPU dan Komisi II DPR sebagai perbuatan melanggar hukum. Tidak ada jaminan pilkada bebas dari potensi hadirkan klaster baru, penyebaran wabah.
Di sisi yang lain, Ajang pilkada oleh Mendagri Tito Karnavian bisa jadi sarana edukasi kesehatan dalam tiap kampanye paslon.
Pemerintah berikan ketegasan, proses pilkada bisa berjalan seiring mengedukasi publik untuk kesadaran pentingnya #cucitangan atau hidup bersih, #pakaimasker saat beraktivitas di luar rumah. Tentu saja #jagajarak jadi cara terbaik menjalankan pencegahan dari paparan COVID-19.
***
Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.
Pilkada diselenggarakan di 270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Proses kampanye, sosialisasi visi dan misi paslon kini tengah bergulir dan sudah mendekati masa akhir pada 5 Desember 2020 atau hari Sabtu ini.
Di Jawa Timur, dari 19 titik kabupaten dan kotamadya yang selenggarakan pilkada, berdasarkan keterangan Bawaslu Jatim, Aang Kurniafi menjelaskan dari 42 paslon semuanya pilih metode tatap muka. Bahkan Bawaslu Jatim menyoroti ratusan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan. Rasanya kasus sejenis jamak dan mudah ditemui di daerah lain.
Dominasi kegiatan kampanye kegiatan tatap muka. Ada pilihan lain berkampanye daring, namun opsi ini jarang sekali yang gunakan. Alasan teknisnya berkait kendala sinyal misalnya. Semua juga mahfum bahwa tidak seluruh daerah mudah akses internet, masih banyak area blankspot.
Choirul Anam, Ketua KPU Jatim berupaya meyakinkan publik agar bersama-sama mewujudkan pilkada sehat. Sebanyak 37 ribu petugas wajib menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.
Ini secara ketat dijalankan baik saat penyerahan form C-6, penyampaian pemberitahuan undangan. Saat hadir di lokasi, cuci tangan, pakai masker dan secara khusus di tiap TPS disediakan masker medis 150 pcs, cek suhu tubuh dilakukan.
Simulasi coblosan juga sudah dijalankan dengan prosedur ketat penerapan protokol kesehatan.
***
Memasuki masa tenang seiring berakhirnya masa kampanye, menjadi saat yang krusial dan penting. Inilah kesempatan yang baik untuk menimang dan memantabkan pilihan.
Mana paslon yang benar-benar pas untuk dicoblos di TPS. Rakyat punya kuasa penuh, memberikan dukungan untuk paslon yang layak jadi pemimpin atau sebaliknya.
Memutar fakta dan peristiwa drama pilkada, sudah ada paslon peserta pilkada yang positif COVID19. Ada yang berhasil sembuh ada juga yang akhirnya meninggal. Ada kabar duka dari Banggai Laut, calon wakil bupatinya jadi korban kecelakaan laut, tenggelam kala hendak berkampanye. KPK pun ikut mewarnai pilkada di sana dengan melakukan OTT kepada petahana.
Pilkada jalan terus, tinggal selangkah lagi prosesnya yaitu pemilihan langsung di TPS. Ringkas memang istilahnya tapi justru fase inilah muara beragam drama politik pilkada. Kemenangan atau kekalahan dalam politik adalah hal yang biasa.
Hanya, residu dan ekses pilkada yang perlu dikelola agar rakyat Indonesia bisa menikmati hasil pilihan, merasakan pahit dan manisnya coblosan yang dikerjakan di TPS.
Begitu nanti kotak suara mengumpulkan hasil coblosan, saat dibuka dan dibacakan satu-satu pilihan rakyat, berhamburan juga beragam harapan untuk hidup lebih sejahtera, pelayanan publik yang lebih baik, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, terjamin kebutuhan papan sandang pangan hingga hidup bahagia.
Selamat bersiap memilih, gunakan hak pilih, jangan salah pilih karena satu kali mencoblos, lima tahun akan dilayani. Salah mencoblos, pemilih cuma bisa gigit jari.
Pijak Indonesia 