Kategori
Infrastruktur

IKN Nusantara: Bercermin dari Kuala Kencana Kota Modern di Timika

Desain ibukota baru cakep dan menjanjikan di atas kertas. Akankah realisasinya sebaik itu?

Berkunjunglah ke Kuala Kencana, sebuah kawasan hunian yang tertata rapi di Timika, Papua. Sebuah daerah yang bisa memberikan kenyamanan hidup bagi penghuninya. Air bersih yang langsung bisa dikonsumsi, fasilitas infrastruktur jalan raya yang luas dan asri. Ada fasilitas olahraga golf, ada supermarket dan tata kawasan yang beri impresi berbeda di Timika.

Rasakan perbedaan kondisi dari pola penataan kawasan dengan perencanaan yang baik.

“Sekedar informasi bahwa ┬áKuala Kencana adalah kota pertama di Indonesia yang telah menggunakan underground utilities untuk saluran kabel listrik, komunikasi, serta distribusi air bersih dan pengolahan limbah yang terpusat. Tidak ada tiang jalur kabel listrik atau kabel telepon yang terlihat di lingkungan ini karena semuanya tertanam rapi di dalam tanah. Pokoknya berasa ada di luar negeri deh tempatnya,” begitu tulisan dari situs mimikakab.go.id.

Kuala Kencana memang bukanlah wilayah yang bebas akses karena ini area hunian sekaligus kantor PT Freeport Indonesia. Bagi siapa saja yang ingin masuk, harus memiliki izin khusus. Jelas ada privilege, ada aturan khusus dengan alasan keamanan.

Perencanaan sebuah kota, apalagi untuk ibukota negara jelas butuh konsep yang baik. Pilihan kota bernuansa hijau, minim polutan seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo sampai detik ini masih di atas kertas dan maket semata.

Perencanaan pembangunan kawasan Kuala Kencana jelas. Apakah ini model smart forest city seperti yang ada dalam cetak biru proposal ibukota, seperti yang dijelaskan Joko Widodo. Tak sama jelas, karena Kuala Kencana bukanlah sebuah kota tapi kawasan hunian dengan beragam fasilitas lengkap. Sementara IKN Nusantara disebutkan lebih terintegrasi transportasi umumnya, ramah bagi pejalan kaki dan bersepeda, serba 10 menit guna menjangkau titik aktifitasnya.

Perencanaan sebuah kota, apalagi untuk ibukota negara jelas butuh konsep yang baik. Pilihan kota bernuansa hijau, minim polutan seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo sampai detik ini masih di atas kertas dan maket semata.

Desain kantor, pusat pemerintahan sudah bisa dilihat dengan maket yang dibuat oleh para perencana, termasuk seniman patung Nyoman Nuarta.

Jika di Papua, Timika ada kawasan hunian hijau yang nyaman dengan fasilitas modern (dulunya jelas kawasan hutan) hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki hak akses, aturan sedikit berbeda sudah disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Tak ada kendaraan berbahan bakar fosil, melintas di jalanan ibukota. Jalan kaki, naik sepeda atau angkutan umum dan kendaraan mobil/motor listrik saja adalah pilihan akses mobilitas yang tersedia.

Jelas, ada budaya baru berkaitan dengan penggunaan modal transportasi. Bisa jadi, model kebijakan di ibukota baru nanti menjadi titik pijak atau start bagaimana Indonesia Baru, hadir. Model perencanaan kota akan jadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya.

Meningalkan ibukota DKI Jakarta yang masih penuh masalah dan problem lingkungan yang seakan tiada habisnya, tentu membutuhkan ongkos mahal untuk membangun dan penataan kawasan. Ongkos besar itu kini difokuskan guna membangun IKN Nusantara. Kalau ada yang mengkritik kenapa ongkos besar begitu rupa digelontorkan? Bisa jadi, jawaban pendeknya, jer basuki mawa bea.

Setelah aneka kritik dan pendapat publik disuarakan oleh berbagai pihak, terutama soroti biaya besar pembangunan IKN Nusantara, Presiden Joko Widodo seakan berupaya menjawab dan memberikan alasan dari sisi perencanaan dan harapan ke depan. Sekaligus menyampaikan pesan kunci, sudah ada kesepakatan yang prosedural sesuai konstitusi. Bahkan sudah ketok palu UU IKN dengan segala cetak biru perencanaan.

Paska itu semua, seperti menegaskan sikap dan memastikan dukungan, Istana dikunjungi sejumlah pihak seperti budayawan, pelawak dan seniman bertamu, bertemu Presiden RI. Tentu saja, ada oleh oleh pesan berkaitan kebijakan berpindah ibukota negara yang dalam pengelolaan dan pembangunan akan dipimpin oleh kepala badan otorita.

Memang “boyongan” pindah ibukota negara tak sederhana. Rayuan agar mau berpindah sampai dijanjikan akan ada insentif khusus bagi siapa saja yang mau berpindah ke daerah baru, daerah yang diidealkan menjadi ruang hidup bersama, kota untuk semua.

Berpindahnya ibukota ke lokasi baru, tampaknya ingin dimaknai bukan hanya soal berpindah fisik semata tapi juga alam pikir, sikap dan perilaku pelayanan publik yang lebih baik.

Semoga saja begitu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s