Kategori
Society

Covid Hunter Mampir Juga di RT Saya

Semua yang awalnya virtual telah berubah menjadi nyata. Kecepatan informasi terkait penyakit menular baru, Covid-19 yang bermula di China dan merembet cepat menjadi wabah pandemi dunia itu sempat membuat geger warga dunia. Membuat takut dan rasa was-was. Beberapa waktu rupanya Covid-19 sudah sampai di lingkungan RT (Rukung Tetangga) saya. Inilah fakta riil. Hanya saja, suasana psikologi warga di lingkungan RT tidak lagi dipenuhi ketegangan dan ketakutan atas resiko kematian akibat penyakit menular baru, seperti saat awal penyakit akibat virus ini diumumkan.

Boleh jadi karena banjir informasi atas segala hal terkait penyakit menular baru begitu berlimpah. Termasuk juga sudah mulai dijalankan vaksinasi massal untuk pencegahan Covid-19.

Pasien positif yang harus menjalani proses perawatan atau isolasi di RT saya adalah kepala keluarga yang memiliki momongan anak pertama. Adanya dorongan untuk bisa bekerja kembali di kantor pemasaran dealer mobil membuatnya harus mengikuti tes SWAB. Ia memilih periksa kesehatan di Puskesmas yang melayani gratis dengan fasilitas jaminan kesehatan Kartu Indonesia Sehat yang iurannya dibayar pemerintah. Hasilnya positif, dikabarkan oleh Puskesmas dan pihak kelurahan segera bergerak memberi tahu RT/RW setempat.

Awalnya pasien positif Covid-19 ini mengaku tanpa gejala apa-apa dan berkeinginan untuk bisa berangkat sendiri ke faskes isolasi yang ada. Tak ada kompromi ternyata. Mobil ambulans dengan pengawalan mobil Covid Hunter untuk pelanggar protokol kesehatan menjemput langsung ke rumahnya. Siang hari, tepat saat waktu dhuhur tiba. Tak butuh waktu lama, pasien positif Covid-19 tanpa gejala ini harus menjalani proses isolasi hingga nanti dinyatakan negatif atau sembuh.

Pemerintah Indonesia kini memilih kebijakan penanganan penyakit menular baru dengan menerapkan PPKM Mikro. Presiden RI, Joko Widodo turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan, pencegahan juga pelayanan kesehatan optimal. Faktualnya, di tengah masa liburan sekolah angka terkonfirmasi positif Covid-19 naik tajam di daerah.

Apa daya, jumlah pasien positif meningkat di masa libur sekolah. Kondisi yang membutuhkan perhatian semua pihak untuk benar berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Adaptasi kebiasaan baru, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hidup sehat rupanya perlu efektif dan ketat dijalankan.

Adanya kekhawatiran soal ketersediaan bed atau tempat tidur pasien yang isolasi maupun pasien yang butuh perawatan intensif di ICU, harus dijawab serius oleh pemerintah daerah dengan kerja keras. Semua yang sakit harus bisa terlayani di faskes. Ini tentu tidak mudah dan butuh kerja sama antar-kelembagaan untuk bisa memberikan kepastian pelayanan kesehatan dengan baik.

Benar, sudah ada vaksinasi massal yang terus digencarkan. Bahkan kepolisian dan TNI dilibatkan untuk pelaksanaan vaksinasi massal ini. Situasi darurat harus bisa diatasi dengan cepat. Vaksinasi sebagai langkah pencegahan diperlukan agar bisa menjangkau lebih banyak warga.

Soal wabah, pandemi, semua negara kini berjibaku untuk memastikan warga negaranya bisa selamat, bisa sehat.

Harapan agar kondisi segera pulih, bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat dampak wabah memang harus terus dirawat. Temtu ini tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, pelayanan kesehatan.

Kematian akibat penyakit menular tak bisa dihindari. Kematian adalah takdir yang tak diketahui kapan akan menghampiri manusia. Kesembuhan dari penyakit dan kesehatan bisa diupayakan dengan hadirnya kemajuan ilmu pengetahuan soal penyakit dan obatnya.

Kini, di tengah kondisi krisis, mengakhiri kesulitan akibat dampak pandemi memang perlu terus dinyalakan api semangat untuk segera bangkit. Adaptasi kebiasaan baru butuh partisipasi lebih banyak orang untuk menjalankan protokol kesehatan.

Kategori
Society

BTS Meal: Subjek, Identitas, dan Simbol

Aku menghindari orang pada saat mereka hidup selayaknya zombie. Namun, pada saat semua orang telah menjadi zombie, aku mulai merindukan manusia.

Kalimat di atas adalah kutipan dari tokoh Columbus di film Zombieland (2009) garapan Ruben Fleischer. Film tersebut adalah film komedi dengan tema zombie. Zombie merupakan produk budaya populer yang berangkat dari imajinasi manusia modern tentang praktek voodoo di Kuba. Ia lantas menjelma menjadi sebuah genre dalam cerita-cerita populer melalui film ataupun novel.

Namun, dalam perkembangannya, beberapa cerita tidak menggambarkan zombie sebagai sesuatu yang menyeramkan. Ia justru menjadi sebuah parodi komikal tentang tingkah laku manusia di era pascamodern.[1] Kutipan di muka merupakan salah contoh bagaimana Columbus sebagai tokoh utama mempertontonkan ironi tentang masyarakat pascamodern. Pernyataan tersebut menyiratkan seolah-olah tidak ada perbedaan pada saat mereka hidup sebagai manusia dengan ratio dibandingkan pada saat mereka hidup kembali sebagai zombie dengan insting.

Contoh lain adalah film Shaun of The Dead (2004) yang menceritakan Shaun sebagai seorang salesman yang hidupnya sangat membosankan. Hampir setengah awal film tersebut menceritakan ketidaksadaran Shaun bahwa orang-orang di sekitarnya telah menjadi zombie. Kisah tersebut digambarkan, lagi-lagi, secara ironik dan komikal. Kehidupan Shaun dibandingkan dengan para zombie: tanpa arah dan mungkin sedikit membosankan.

Kedua film tersebut merupakan sebuah satire komikal yang menyindir masyarakat yang terus berhasrat untuk mengonsumsi. Penggambaran zombie dalam budaya-budaya populer tersebut hampir selalu seragam: tanpa ratio dan selalu ingin memakan manusia yang masih hidup. Dalam beberapa kasus, demikianlah yang terjadi di masyrakat: selalu berhasrat untuk mengonsumsi dan, acapkali, tanpa menggunakan ratio. Ratio dalam konteks ini diartikan bahwa masyarakat mengonsumsi objek atas nilai-guna-nya. Apabila objek dikonsumsi tanpa nilai-guna, maka objek dikonsumsi atas dasar simbol.

Beberapa waktu yang lalu, kota-kota besar di Indonesia digemparkan oleh kolaborasi restoran cepat saji McDonald dengan kelompok musik Korea, BTS. Keduanya mengeluarkan produk makanan cepat saji dengan bungkus edisi khusus bernama “BTS Meal”. Gerai-gerai McDonald di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Malang, dan Surakarta dipenuhi oleh para penggemar BTS. Beberapa gerai bahkan terpaksa tutup disebabkan membludaknya pembeli.

Fenomena ini mirip seperti apa yang dengan satire digambarkan dalam film-film zombie di muka. Masyarakat, dengan fanatismenya terhadap sebuah kelompok musik Korea, rela mengantre untuk membeli produk-produk tersebut. Namun, apakah yang sebenarnya dibeli oleh mereka? Apakah produk makanan yang diproduksi McDonald sebagai restoran cepat saji? Ternyata tidak. Motivasi untuk membeli BTS Meal didorong oleh fanatisme terhadap BTS. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah berarti konsumen membeli produk tersebut atas dasar simbol seperti yang diutarakan Baudrillard? Inilah yang membuat fenomena tersebut menjadi lebih problematik.

Menurut Baudrillard, alih-alih mengonsumsi objek sebagai komoditas, masyarakat justru mengonsumsi simbol-simbol yang tertanam, atau ditanam, ke dalam objek tersbut. Melalui argumen tersebut, Baudrillard berusaha menggeser pendapat yang menyatakan bahwa fetisisme komoditas itu bekerja terhadap objek. Bagi Karl Marx, fetisisme komoditas dilihatnya sebagai bagaimana nilai-guna objek menjadi faktor pendorong untuk meongonsumsi. Karenanya, objek diputus proses produksinya dan dilihat sebagai sebuah barang bernilai-guna tanpa melihat ada nilai kerja oleh buruh di dalam produk tersebut.

Akan tetapi, bagi Baudrillard, fetisisme komiditas itu tidak hanya bekerja pada nilai-guna, tapi lebih dari itu adalah nilai simbol. Hal ini menjadi pendorong bagi konsumen untuk membeli sebuah produk atas nilai simboliknya. Meski demikian, Baudrillard sebenarnya berangkat dari basis yang sama dari Karl Marx: bahwa fetisisme komoditas merupakan sebuah ilusi. Ilusi komoditas oleh Marx diselimuti nilai-guna dari sebuah komoditas. Sedangkan oleh Baudrillard, ilusi tersebut bersembunyi di balik simbol.

Konsumsi simbol yang dinyatakan Baudrillard diperjelas oleh Bourdieu, bahwa dengan mengonsumsi simbol, otomatis seorang individu menandakan “kelasnya”. Kelas dalam tanda kutip dikarenakan pemaknaannya berbeda dengan kelas Marxis ortodoks yang berkutat pada persoalan sosio-ekonomi. Kelas yang dimaksud adalah kelas simbolik yang merupakan sekumpulan sistem tanda. Seorang individu, dengan demikian, mampu membuat garis batas antaranya dengan orang lain yang beda kelas. Konsumsi simbol tersebut dielaborasi lebih jauh oleh Bourdieu melalui konsep kekerasan simbolik dan arena. Kedua konsep tersebut sejatinya saling berkaitan. Kekerasan simbolik adalah pada saat sebuah kelompok individu, dengan modal simbolik yang besar dapat menekan kelompok individu dengan modal simbolik yang kecil. Namun apa yang membuat seseorang memiliki modal simbolik yang besar dan kecil? Hal tersebut sangat bergantung dengan konteks arena simbolik dimana kedua kelompok atau lebih tersebut saling bertemu. Arena dapat dimaknai sebagai ruang fisik maupun virtual.

Namun, dalam fenomena BTS Meal, simbol ternyata tidak berperan seperti yang dikatakan Baudrillard maupun Bourdieu. Konsumsi sebuah paket makanan dengan desain wadah khusus, dapat dilihat melalui dua cara. Yang pertama adalah makanan itu sendiri, burger, French fries, minuman soda, dan saus-sausnya, merupakan produk fisik yang diproduksi oleh McDonald. McDonald di Indonesia telah menjadi sebuah penanda kelas. Konsep restoran yang serba Barat, harga makanan yang tidak murah, dan menu makanan yang sangat Amerika, memberikan pesan bahwa pembelinya merupakan kelas elite yang beradab (civilized).

Pada tahap ini, McDonald dapat dikatakan sebagai komoditas simbolik dan karenanya dapat dipertentangkan di dalam sebuah arena apabila diperbandingkan dengan makanan lain.

Yang kedua adalah dengan melihat bungkus makanan sebagai daya tarik. BTS Meal merupakan menu khusus hasil kolaborasi antara BTS dengan McDonald. Keduanya merupakan produk budaya populer dari dua negara berbeda, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Namun, nampaknya, logo dan desain BTS menjadi daya dorong bagi beberapa kelompok masyarakat untuk membeli hingga rela mengantre sebegitu panjang dan mengakibatkan kemacetan.

Pada titik ini, McDonald tidak lagi dilihat sebagai objek komoditas. Mengoleksi bungkus dan wadah dengan desain dan logo BTS menjadi hal yang lebih penting. Hal ini dibuktikan dengan dijualnya wadah dari BTS Meal yang ternyata juga memiliki pembeli. Pertanyaannya, bukankah hal ini termasuk mengonsumsi simbol? Jawabannya bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Masyarakat mengonsumsi simbol BTS tanpa melihat objek riil, atau dalam sudut pandang Marxis Ortodoks, nilai-guna objek. Di sisi lain, konsumsi simbol tersebut tidak untuk dipertarungkan dalam sebuah arena. Pada tahap ini, orang mengonsumsi tidak untuk nilai-guna maupun modal simboliknya, namun untuk penguatan identitas semu dirinya. Identitas semu dikarenakan identitas dibentuk oleh sebuah industri budaya. Menjadi fans dari K-Pop artinya memiliki semua pernak-perniknya untuk mendukung kelompok-kelompok musik yang digemari. Subjek tidak lagi berdaya atas objek-objek yang ia konsumsi.

Catatan kaki

[1] Meminjam argumen Frederic Jameson, bahwa pascamodernisme tidak hanya sebuah kumpulan sudut pandang atau kritik terhadap modernisme, namun juga sebagai pembabakan sejarah manusia.

Kategori
Society

Pers Mahasiswa, Pers Umum, dan Kualitas Informasi

Pemerintah, dalam arti penguasa politik, merupakan pihak yang secara legal akan menentukan jenis-jenis informasi dan komunikasi yang boleh dan tidak boleh terjadi di masyarakat negara bersangkutan. Hanya saja, pada pemerintahan Orde Baru, aturan legal atas arus informasi serta lalu lintas komunikasi lebih diabdikan sebesar mungkin utuk mempertahankan kekuasaan Soeharto beserta kroninya.

Orde Baru berjalan di atas platform kapitalisme kroni patronase, bukan kapitalisme liberal murni. Dunia industri media massa didesain dan dipaksa untuk melayani kekuasaan Soeharto beserta kroni, bukan pertama-tama untuk memfasilitasi hak masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi secara merdeka.

Di dalam suasana demikian, aktor-aktor industri media massa terpaksa harus mencari jalan untuk selamat, agar tetap bisa hidup. Ada yang benar-benar melayani kekuasaan, ada yang secara moderat bermain aman, namun juga ada yang mencoba “melawan keadaan” meski berakhir tragis. Pembreidelan majalah Tempo (1994) dan terbunuhnya Udin (1996), wartawan koran Bernas, merupakan dua contoh di antara aktor-aktor media massa yang tidak mau begitu saja tunduk pada keadaan namun terpaksa bernasib buruk.

Ketika banyak korporasi dan aktor media massa berusaha berkompromi dengan keadaan, ada ceruk yang mereka tinggalkan. Ceruk inilah yang justru diambil dan diisi oleh banyak lembaga pers mahasiswa (tentu tidak semua lembaga pers mahasiwa). Meski dengan jangkauan terbatas, banyak lembaga pers mahasiswa tampil mengambil alih bagian-bagian kritis dalam kerja-kerja penyebaran informasi, media komunikasi, sekaligus pembentukan opini, yang telah dikerdilkan oleh pemerintahan Orde Baru.

Suara-suara kritis yang ditekan dan fakta-fakta yang hendak disamarkan oleh kekuasaan, relatif menemukan kanal-kanalnya pada pers mahasiswa, tentu dengan segala keterbatasannya. Oleh karena karakternya, pers mahasiswa bisa bergerak menembus batas-batas yang tabu dan tidak boleh disentuh oleh korporasi media massa (pers umum). Ceruk garapan yang kerap menempatkan pers mahasiswa berada pada posisi berhadap-hadapan melawan kekuasaan politik ini menjadikan pers mahasiswa dekat dengan aktivitas pergerakan sosial-politik.

Hal tersebut sebenarnya tidak menggherankan jika diingat bahwa pers mahasiswa Indonesia memiliki sejarah panjang di dunia gerakan sejak era kolonial Belanda. Pun pada masa Orde Baru, pers mahasiswa tidak bisa dipisahkan dari dunia pergerakan, khususnya gerakan mahasiswa. Tidak sedikit, para aktivis pers mahasiswa sekaligus merupakan aktivis gerakan mahasiswa. Seiring aktivitas gerakan mahasiswa yang semakin terarah pada usaha penumbangan kekuasaan Soeharto, maka banyak lembaga pers mahasiswa juga semakin membidikkan ujung pena pada jantung kekuasaan politik.

Setelah Soeharto tumbang, kehidupan media massa di Indonesia menemukan udara segar. Berbagai peraturan legal tentang jaminan kebebasan pers mulai diciptakan. Arus informasi dan komunikasi mulai diserahkan pada pasar, bukan lagi diabdikan pada kekuasaan politik (setidaknya, tidak secara langsung). Korporasi-korporasi dan aktor-aktor media massa lebih leluasa bergerak, tidak perlu tunduk pada hanya satu figur patron politik yang sedang berkuasa. Di bawah lindungan berbagai undang-undang kebebasan pers produk reformasi, sikap politik-pers para aktor dan korporasi media massa lebih bisa berubah-ubah.

Bagi banyak lembaga pers mahasiswa, suasana baru masa transisi tersebut memunculkan persoalan tersendiri. Bukan lagi soal atsmosfer represif yang mencekik dari luar, namun justru persoalan dari dalam, tentang bagaimana menjaga dan melangsungkan kehidupan internal.

Pada masa transisi reformasi, banyak peran penting yang pernah dimainkan oleh pers mahasiswa di era Orde Baru telah diambil alih oleh pers umum. Apa yang pernah khas pada pers mahasiswa di era Orde Baru kemudian menjadi jamak pada pers umum di era Reformasi. Hal ini cukup berpengaruh pada performa pers mahasiswa di era transisi tersebut. Termasuk berpengaruh pada oplah penjualan terbitan, sebagai salah satu pilar penopang pembiayaan kelangsungan hidup lembaga pers mahasiswa.

Semenjak lembaga pers mahasiswa disubordinasikan di bawah perguruan tinggi masing-masing, menjadi lembaga mahasiswa intra-kampus (melalui NKK/BKK 1978), lembaga pers mahasiswa mendapat alokasi pendanaan dari kampus. Akan tetapi, selain kerap dijadikan politik anggaran oleh pihak kampus, pendanaan tersebut di dalam banyak kasus bersifat relatif terbatas. Selebihnya, lembaga pers mahasiswa harus menghidupi dirinya sendiri, semisal dari penjualan terbitan, iklan, donasi, dan berbagai sumber pendanaan lainnya. Padahal, lembaga pers mahasiswa bukan merupakan korporasi profit, dan para aktivis pers mahasiswa bukan pekerja tetap dan digaji layaknya pada industri media massa.

Di pihak lain, setelah terbebas dari belenggu era Orde Baru, pers umum di Indonesia akan segera menghadapi kesulitan yang lain. Kesulitan bukan berupa suasana otoritarian seperti era Orde Baru, namun lebih merupakan fenomena global, yakni perkembangan teknologi mutakhir: internet. Media massa online mulai lahir, yang kelak akan menyaingi media massa konvensional, terutama media cetak.

Seiring peningkatan infrasutruktur dan peralatan akses internet, demikian pula peningkatan jumlah pengguna internet. Media massa online semakin banyak dikunjungi. Semakin banyak iklan komersial yang masuk ke internet. Bagi media massa konvensional, terutama cetak, kenyataan ini berarti terkikisnya konsumen (oplah penjualan) dan pengiklan.

Media massa konvensional, mau tidak mau, harus membuat versi online, membangun situs-situsnya sendiri. Bahkan, beberapa media cetak terpaksa menghentikan versi cetak dan berfokus pada versi online. Media massa televisi dan radio tidak jarang harus menjalankan streaming internet. Terjadi migrasi besar-besaran ke versi online.

Akan tetapi, meski sudah memiliki platform online, tantangan yang dihadapi media massa belum selesai. Situs-situs layanan jejaring sosial yang dimiliki oleh bigtech companies semakin menunjukkan keperkasaannya di dunia maya. Jejaring atau media sosial menjadi alat terbangunnya hubungan sosial, tempat terjadinya komunikasi-informasi antar masyarakat, semisal facebook, twitter, YouTube, dll. Fungsi yang sebelumnya dikurasi dan dikelola (dikapitalisasi) oleh korporasi media massa dan pemerintah.

Iklan komersial yang masuk ke berbagai layanan jejaring sosial cukup berdampak pada pendapatan media massa konvensional maupun online. Media massa merasa perlu memiliki kanal-kanal dan akun-akun di berbagai layanan jejaring sosial tersebut. Tujuannya agar tetap hadir di tengah masyarakat (konsumen) yang terlanjur telah menjadikan media sosial sebagai kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti media massa turut meramaikan berbagai situs yang dimiliki bigtech companies tersebut.

Maka tidak heran jika berbagai media televisi yang telah memiliki situs internet sendiri kemudian juga memiliki kanal Youtube. Situs-situs media massa kemudian “meloper” dagangan jurnalistik mereka, ataupun hiburan, melalui akun-akun berbagai situs layanan jejaring sosial, semisal facebook, twitter, dll.

Bigtech companies melahap lebih banyak pengguna internet. Melahap semua konten yang ada pada media massa (berita, opini, hiburan). Melahap iklan-iklan komersial. Serta peningkatan kapitalisasi di pasar saham. Bigtech companies juga memiliki kemungkinan untuk bisa “mendikte” jenis komunikasi dan informasi, opini, selera hiburan, dan lain-lain, melalui algorithma mereka. Sebuah potensi yang bisa merisaukan kekuasaan politik negara manapun.

Serupa dengan pers umum, banyak lembaga pers mahasiswa yang juga membangun platform online. Kali ini, internet memfasilitasi pers mahasiswa untuk menjangkau konsumen secara relatif seluas yang dijangkau pers umum. Tentu masih ada kesenjangan, semisal soal kepemilikan fasilitas teknologi dan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.

Di tengah belantara pertarungan dengan raksasa-raksasa media massa umum online tersebut, pers mahasiswa perlu cerdik untuk melihat ceruk yang bisa digarap, ceruk yang diabaikan atau tidak disentuh oleh media massa umum, terutama media massa mainstream. Tentu di luar isu-isu sektoral kampus. Misal, isu Papua, sebuah isu di mana media massa umum mainstream nasional bersuara relatif sama dan meninggalkan bagian-bagian tertentu karena dianggap “tabu” dan sejenisnya.

Kategori
Society

TARI, Kelembutan Dalam Narasi Gerakan Perdamaian

Menari tradisi berbeda dengan menari dalam pengertian universal. Tari bukanlah sekedar gerak tubuh tanpa rima atau tujuan tertentu.  Beragam kebudayaan suku bangsa di dunia mengenal gerakan tari yang khas di dalam kebutuhan ekspresi masing-masing.

Budaya modern memberikan beragam pilihan tari untuk beragam kebutuhan. Sekedar ekspresi hingga bagian gerak berolahraga. Di dalam kebudayaan barat, dikenal ragam gerak tubuh dengan lebih bertumpu pada esensi senam, berolahraga.

Di dalam ilmu bela diri silat, dikenal jurus atau tarian pembuka, kembangan.  Tarian yang cepat, luwes dan membuyarkan konsentrasi lawan bisa jadi alat menggentarkan musuh.

Benarkah demikian?

Di Nusantara,  beragam suku memiliki gerakan tari yang khas. Ada yang sederhana, diulang-ulang hingga ada yang rumit penuh kode dan memiliki dramaturgi.

Tarian bisa berfungsi sebagai ritual ataupun hanya untuk kesenangan belaka. Budaya Jawa lebih kompleks, ragam gerak tari dan jenisnya.  Seiring perjalanan waktu,  tari menjadi eksklusif di dalam lingkup benteng kuasa dan di luar benteng berkembang juga tarian.

Kala rakyat yang menari, gerakan tarinya tak jauh berbeda, tetap memiliki dramaturgi dan babak. Hanya iringan alat musiknya yang berbeda, ringkes, padat, singkat dan menghibur. Busana yang dikenakan apalagi.

Seni tari Jaranan, budaya yang berkembang di luar benteng keraton misalnya. Ada yang unik kalau jeli memperhatikan busana para penari.

Tiap penari jathilan alias jaranan mengenakan baju bermotif batik bunga aneka warna, mengenakan kain jarik dan asesori khusus sembari naik kuda kepang.  Baju bermotif bunga di lingkungan istana hanya dipakai raja yang bertakhta, yang jumeneng.

Sejak kapan seni budaya jaranan, jathilan ini tergelar? Menarik juga menelusurinya.

Bukan berarti rakyat jelata tak boleh menari, kini siapa saja bisa menari. Mempelajari tari yang biasa digelar di lingkup istana atau di pagelaran keraton.

*****

Pengalaman menonton gelaran tari di lingkup istana bisa disaksikan secara reguler, jelas memberikan impresi khusus. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menggelar ragam tari terjadwal. Begitu pula di Puro Pakualaman Yogyakarta dan di  Keraton Solo.

Keraton sebagai pusat kebudayaan dengan tujuan pelestarian, memiliki jadwal belajar tari untuk umum, untuk semua.

Lembaga formal,  Institut Seni Indonesia, STSI Solo dan lembaga pendidikan tinggi di sejumlah universitas, institut kependidikan memiliki pula jurusan atau fakultas seni tari. Kajian seni tari berkembang baik, tarian, ekspresi menari juga beradaptasi dengan budaya tari dari berbagai suku bangsa.

Di pergaulan kebudayaan dunia, gerak tari tradisional tak kalah pamornya.  Para penari berkelas dunia pun berdatangan ke Indonesia.

Gerak lembut para penari, gagahnya gerakan yang tercipta dalam epos Ramayana di kompleks Candi Prambanan telah ratusan kali digelar menghibur para pelancong, wisman maupun wisatawan lokal yang datang berkunjung terpesona dibuatnya.

Tari masa kini dihadirkan dalam rangkaian pertunjukan di istana kerajaan, di kantor pemerintahan di hajatan warga hingga kebutuhan untuk menyambut tamu.

Sebuah pagelaran tari, bisa merekam sejarah panjang kekuasaan, konflik dan damai yang disimbolkan hadir dalam gerak juga dramaturgi.

Tarian apa saja yang memberikan kesadaran baru, untuk mereka yang belajar, mereka yang melihat dan turut berproses?

Mari menari, eh menjelajah peran dan fungsi tari dalam hidup manusia.  Setidaknya di Indonesia ini sajalah. Tari, gerakan lembut yang membawa narasi perdamaian tentu lebih menarik bukan sekedar diobrolkan.  Lebih dari itu, saat menari, makin tampak jelas dari mana asal usul kita.

Kategori
Society

Perempuan (Juga) Pemimpin Perubahan

PEMILIK usaha angkutan umum di masa pandemi seperti sekarang tentu harus punya optimisme agar usaha yang dijalankan tetap bertahan. Semua tahu, bagaimana dampak akibat penyakit menular baru di beragam sektor bisnis termasuk layanan jasa transportasi.

Moda transportasi jelas dibatasi keterisian penumpangnya. Aturan formalnya begitu. Meski sejatinya tanpa dibatasi pun di dalam bisnis jasa transportasi masih harus bersiasat begitu rupa agar tetap bisa jalan usahanya.

Pendek kata, hantaman usaha jasa transportasi massal tak ada habisnya paska krisis ekonomi dalam satu, dua dasawarsa terakhir. Bagi perusahaan yang mampu adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen tentu akan selalu bisa bertahan. Bagi yang lain, jelas gulung tikar.

Kepemimpinan dan kepiawaian menjalankan usaha dalam bidang jasa transportasi penting agar tetap ada di benak konsumen. Ada kiatnya tersendiri.

Bagaimana caranya?

Apa yang dilakukan oleh sosok bos perempuan otobus ini menarik disimak. Berikan hiburan kepada publik dengan konten visual yang bertutur penuh canda tawa, di setiap dirinya tampil di hadapan kamera. Bukan dibuat-buat, prank dan sejenisnya. Apa adanya.

Ada juga bos perusahaan otobus yang menerbitkan buku, memberikan inspirasi demgan berbagi narasi kisah, catatan, harapan dalam usaha memberikan layanan jasa transportasi yang ideal kepada konsumen. Eka Sari Lorena Surbakti, pemilik otobus Lorena salah satunya.

Apresiasi khusus, tentu saja perlu diberikan kepada sosok perempuan tangguh yang bekerja memimpin perusahaan juga kepemimpinan publik.

Siapa saja mereka ini?

Banyak juga jika harus menyebutkan nama-nama juga otobus yang dikelola. Apapun sumber kepemimpinan yang didapatkan oleh para perempuan ini menarik untuk dicatat. Bukan karena sekedar cantiknya atau atribusi gendernyaa. Hal yang pasti tentu saja mengapresiasi kerja nyata, kiprah perempuan di aneka level kepemimpinan penting diberikan.

Jika kepemimpinan lekat dengan pelayanan, apa yang ditampilkan dalam konten visual yang menghibur, hal-hal sepele seperti yang ditunjukkan oleh pemilik Akas Green, Aprilia D Lestari tentu berdampak positif bagi publik. Kepemimpinan yang menghibur publik, ke depan tentu lebih ditunggu. Tak hanya sekedar populer semata.

*****

Soal perempuan menjadi pemimpin baik di lingkup bisnis maupun publik cukup mudah sekarang menyebutkan.

Sudah pernah ada perempuan memimpin negeri, bukan hanya Megawati Soekarnoputri yang baru saja diperingati hari lahirnya pada 23 Januari 2021, adalah Presiden RI ke-5, menjabat setelah Gus Dur dilengserkan dalam politik. Memimpin partai saat ada krisis politik. Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur sebelumnya adalah Menteri Sosial RI menjabat setelah meraih suara terbanyak di pilgub Jatim. Tri Risma Harini, Menteri Sosial di era Joko Widodo dapat kepercayaan di saat krisis kementerian gegara kasus korupsi. Menteri Kesehatan di era SBY, Siti Fadhilah Supari yang harus mendekam di penjara akibat tuduhan korupsi yang disebutkan tak pernah dilakukan tapi majelis hakim menetapkan putusan bersalah. Ada juga SK Trimurti, sosok pejuang perempuan yang namanya diabadikan untuk penghargaan jurnalistik.

Rasanya aneh juga kala hari ini, masih ada pihak yang bersikukuh soal gender dalam kepemimpinan. Meragukan bahkan menolak hadirnya pemimpin perempuan dengan beragam alasan pembenar, apalagi jika berkaitan dengan kepemimpinan publik, kepemimpinan budaya.

Ada arus besar perubahan yang terjadi. Urusan gender, bukanlah faktor utama keberhasilan kepemimpinan seseorang. Kerja nyata, aksi nyata, tampil di depan publik, berada dan bekerja langsung di lapanganlah yang akan memberikan impresi juga pengakuan keberhasilan seseorang memimpin.

Tapi apa yang seharusnya terjadi memang tak semudah didapatkan sesuai dengan apa yang ada dalam alam pikiran, dalam teori.

Di masa depan, paska pandemi, ada banyak perubahan yang butuh penyesuaian, butuh banyak adaptasi kebiasaan. Manusia yang hidup paska pandemi berhadapan dengan perubahan.

Siapkah sedulur semua?

#ceritapinggirjalan
#bersepedaselalu
#kepemimpinan

Kategori
Infrastruktur Society

Apa Itu Kreatif? Bermain dan Berwisatalah ke Wisata Jembatan Mangrove

Apa itu kreatif?

Saya belajar dari sosok ini, soal kreatif dan konsistensi menjalankan apa yang ada di pikiran dan berupaya merealisasikan dalam kerja-kerja teknis.

Mas Ipung, saya kenal merintis konservasi lingkungan di daerahnya dengan mengelola Wisata Jembatan Mangrove. Tak jauh dari bengkel tempatnya bekerja di pulau Sapudi. Pulau yang besarnya bisa dikelilingi dengan dua jam perjalanan naik motor tanpa berhenti.

Satu kali berbincang panjang, itu soal bagaimana mengembangkan wisata edukasi, Wisata Jembatan Mangrove. Hamparan mangrove dimanfaatkan untuk spot wisata. Murah tiket masuknya: Rp 3.000. Di titik spot wisata mangrove, suasana jelas adem pun kala terik matahari tegak di atas kepala. Di spot ini bisa menikmati senja dengan latar langit pulau Madura di ufuk barat.

Ada banyak mimpi tentu saja, bagi anak-anak muda Kalowang, Gayam Sapudi Sumenep Madura. Bedanya, mas Ipung memilih tetap berada di desanya untuk bekerja. Di masa pandemi ini, pekerjaan utamanya harus istirahat, jeda karena situasi wabah begini rupa.

Buat kapal, bisa dikerjakan dengan bahan fiber. sudah ada hasilnya, kapal buatan juga bebek mini sudah dihasilkan. Urusan kreatif, rasanya memang melekat padanya.

Salah satu persoalan di kepulauan adalah pasokan energi listrik. Sudah ada pembangkit listrik tenaga diesel. Hanya saja, kala pasokan bahan bakar terlambat ya harus pasrah. Mati listrik. Ada dua stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Satu sudah beroperasi dan satu lagi masih proses.

Wisata Jembatan Mangrove, kemandirian, adalah ikon yang keseharian melekat di desa Kalowang. Selain tentu saja, seperti yang semua paham, sapi dan kambing asal Sapudi. Sapi balap alias sapi kerap dan kambing kerap atau kambing balap. Sapi jantan untuk kerapan dan kambing betina untuk balap kambing.

Ipung juga pembalap, pernah menang kompetisi balap tingkat kecamatan. Itulah kebanggaan yang diceritakan kala menjemput saya setiba dari Pulau Oksigen, Gili Iyang, pulau berkualitas kadar oksigen terbaik di Indonesia.

“Mau merasakan kecepatan, boleh,” katanya.

Saya memilih percaya saja, dan memilih agar motor jalan pelan saja. Apa pasalnya, jalanan yang ada bisa bikin celaka jika berkendara dengan kecepatan tinggi.

“Saya sudah berkeliling ke pulau-pulau di Madura. Pasang dan rawat antena operator seluler. Kalau ada yang ngadat atau rusak sumber listriknya, tugas saya memperbaiki,” katanya.

Menyimak beragam kisahnya dan harapan yang ada di alam pikiran, juga kondisi bentang alam di Sapudi. Rasanya menarik jika suatu waktu, pulau ini menjadi kawasan yang memiliki kemandirian dalam bidang energi. Jadi laboratorium alam yang baik, untuk aneka uji kelayakan teknologi, energi terbarukan. Listrik bisa terus terlayani tanpa harus risau kala BBM habis.

Lewat apa, siapa yang mengerjakan? Siapa lagi kalau bukan kaum muda seperti Ipung dan kawan-kawannya. Merekalah pelopor, perintis perubahan. Kemandirian dan kreativitas sudah ada, hanya butuh difasilitasi untuk bertumbuh kembang.

Ya, memulai dengan berbagi konten ini saja dulu, yang saya bisa. Apresiasi untuk harga sebuah kreatifitas dan cita-cita, termasuk mewujudkan perpustakaan baca sebagai pelengkap Wisata Jembatan Mangrove.

Semoga, silakan sedulur semua. Mau ikut, simak dan terhubung, berdonasi monggo.

Kategori
Society

Berdaulat Dalam Digital Platform, Seperti Apa?

Connected. Terhubung adalah prasyarat untuk kesetaraan dalam “being digital“. Donate atau berdonasi mengikat keterhubungan menjadi beragam aksi nyata yang berdampak pada kehidupan sosial juga berbangsa dan bernegara.

Dunia digital memberikan kesempatan kesetaraan sejatinya. Hanya saja memang masih ada masalah besar. Kemajuan teknologi sampai kini masih terbatas penggunaanya, usernya. Teknologi yang hadir masih memiliki kesenjangan, berjarak dengan penggunanya. Berjarak dalam arti pengusaan infrastruktur teknologi dan akses.

Sejatinya, ada peluang demokratisasi dalam pemanfaatan dunia digital. Meski memang harus diakui bersama ada banyak paradoks kala user terhubung dengan dunia baru, dunia digital.

Beberapa negara justru bermasalah dengan teknologi informasi ini. Malah tanpa sadar ada kebijakan publik yang blunder, tak berjalan baik, penuh koruptif. E-KTP contohnya di Indonesia. Mau lebih banyak contoh yang lain? Mari bersama-sama menelusurinya.

Menilik paradoks, kesenjangan penggunaan teknologi komunikasi ini, ada peluang terbuka untuk mewujudkan kedaulatan dalam digital platform. Siapa yang paling pas menghadirkan? Negara jelas berperan dalam soal regulasi hanya bukan pada sisi birokratis namun sebatas berbagi data saja. Tujuan akhir tentu agar bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Ada contoh menarik berkaitan dengan kedaulatan digital, setidaknya fenomena ini bisa dihadirkan oleh pasardesa.id juga Sonjo di kala pandemi. Dua kelompok pengembangan platform aplikasi yang bermula dari upaya menemukan solusi atas masalah. Bukan berorientasi profit semata. Ada semangat sociopreneurship yang diwujudkan dalam aksi nyata.

Pasardesa.id menyasar mereka yang terekslusi dari program pemerintah pusat. Keluarga miskin yang belum terdata atau terlewat dari beragam skema bantuan pusat. Desa sebagai entitas pemerintah dengan kepala desa yang dipilih oleh rakyat secara langsung mempelopori hadirnya aplikasi yang mempertemukan user dan pengguna. Bukan berorientasi keuntungan di awalnya tapi bagian ikhtiar pemanfaatan teknologi untuk desa.

Ada banyak pilihan sebenarnya, dari beragam aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Ada Sistem Informasi Desa dan yang lain namun semua itu sebatas kebutuhan data kependudukan, dinamika kependudukan juga data untuk respon bencana.

Aplikasi pasardesa.id dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan ke rakyat dengan lebih rinci. Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa, BUMDes dan keterlibatan ahli dan relawan desa, rakyat desa yang terdidik mewarnai pengembangan aplikasi pasardesa.id jadi lebih handal.

Sambatan Jogja, Sonjo memiliki pola pengembangan yang berbeda. Awalnya memang “menumpang” sistem aplikasi yang sudah populer di masyarakat. Terbentuklah beragam group medsos yang berbasis solidaritas, sambatan atau tetulung. Di inisiasi kelompok akademis, Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Ekonomi UGM telah mempertemukan user dan pengguna untuk bisa saling bantu. Memenuhi aneka kebutuhan.

*****

Semua pembelajar media tentu paham, apapun media yang akrab digunakan, sebagai user semata hanya bernasib jadi konsumen. Selamanya akan jadi pasar kemajuan teknologi, tentu bukanlah hal yang menyenangkan. Posisi yang jelas dependen, sangat bergantung pada produsen teknologi saja.

Dua aplikasi yang hadir dan berkembang baik pasardesa.id maupun sonjo.id telah memberikan pengalaman keterhubungan para pengguna dan penyedia layanan untuk saling memperbaiki kekurangan yang ditemui. Jelas, bukan berawal dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Meski dalam perjalanan pengembangan jelas soal kebutuhan dana guna keberlanjutan aplikasi penting dipenuhi.

Bisa saja mendapatkan keuntungan, nilai tambah, namun bermasalah ketika ada ketergantungan kepada teknologi dan lebih banyak keluar ongkos untuk membiayai manfaat yang diberikan teknologi.

Ada hal penting dalam pemanfaatan teknologi komunikasi kala berwujud platform. Ini ditegaskan oleh progammer. Secanggih apapun sistem yang ditawarkan, untuk aplikasinya semua bergantung pada manusia, relasi pengguna dan produsen atau pembuat. Penerima manfaat, maupun pembuatnya harusnya berposisi sama-sama setara. Idealnya begitu.

Apapun nilai tambah yang dilekatkan tak bermakna apa-apa kala salah satu pihak lebih dominan. Kondisi yang tidak adil, jelas dalam dunia digital, platform digital yang dibuat. Jangan kaget, kala peneliti media harus berproses panjang untuk bisa mengakses data yang dikuasai oleh pemilik platform media.

Adakah demokrasi dalam digital platform, seperti harapan banyak pihak? Apakah dua model aplikasi di atas bentuk nyata dari berdaulat dalam dunia digital?

Seperti dirasakan bersama, hari hari ini, Indonesia direpotkan urusan-urusan sepele, soal “kicauan” netizen yang teramplifikasi dalam platform medsos. Kicauan yang sekedar membuat gaduh semata.

Nyaringnya bunyi kicauan, bertambah gaung dan tone-nya kala bertemu dengan para pendengung, buzzer maupun influencer.

Merespon kemajuan zaman dengan adaptasi kebiasaan baru di era kini sangatlah penting. Ada beberapa praktek baik yang berjalan dengan memanfaatkan adanya teknologi informasi, minimal dalam skala gerakan masyarakat sipil di DIY. Semua masih ingat bagaimana gegap gempita Twitter di masa awal, bahkan direspon oleh sutradara Indonesia asal Fakultas Kedokteran Hewan (?) dengan membuat film Republik Twitter.

Saat bencana Merapi, pegiat medsos dengan karakter terbatas membuat jejaring bersama radio komunitas lewat Jalin Merapi sebagai penghubung dan media alert atau membangun sistem peringatan dini ke banyak pihak.

Gema dan gaung peringatan yang dikumpulkan dari netizen, warga, sukarelawan di lereng Merapi dimanfaatkan untuk bahan konten informasi Jalin Merapi. Semua pihak berkontribusi dalam produksi informasi sekaligus membersihkan sampah-sampah informasi palsu yang beredar.

*****

Kini rintisan beragam aplikasi telah tersedia baik marketplace maupun sistem informasi untuk pelayanan publik. Semakin canggih dan mudah akses seiring dengan membaiknya infrastruktur teknologi informasi yang terus berkembang.

Pendek kata, semua bisa dijangkau dalam genggaman, apakah itu hal baik maupun hal buruk. Hal yang memperkokoh fondasi kedaulatan maupun hal-hal yang memperuncing permasalahan, perpecahan, menajamkan polarisasi.

Mengacu pada pendapat para programmer, benar adanya soal betapapun canggih dan handalnya sistem semua pada akhirnya bertumpu pada manusia. Teknologi adalah tools, manusialah yang memiliki kuasa atas teknologi. Jangan sampai logikanya terbalik. Manusia jadi budak teknologi, mesin-mesin digital itulah yang semestinya memberikan pelayanan untuk memudahkan kehidupan manusia.

Kategori
Society

Memaknai Sebuah Consent

Bicara soal consent, berarti juga berbicara soal hak. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu memahami sebuah consent. Padahal tanpa adanya consent, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Kalau yang belum paham consent adalah laki-laki, okelah, saya cukup bisa memaklumi mengingat mereka adalah kaum yang diuntungkan dari patriaki. Tapi bagaimana jika perempuan yang belum paham dan justru menghakimi perempuan lain atas dasar consent? Rasanya kok agak miris ya. Terlebih ketika membaca sebuah cuitan kontroversial yang menganalogikan bahwa consent itu sama dengan “nilai mahar” dalam pernikahan.

Begini bunyi cuitannya.

Well, cuitan tersebut mengandung beberapa logical fallacy yang perlu diluruskan.

Pertama, pernyataan “Perempuan zaman dulu dilamar pake ratusan onta, dinikahin sah ada tanggung jawab di sana. Ibaratnya mau dipake ada harga” justru menjustifikasi diri perempuan sebagai sebuah objek yang layak diperjualbelikan. Perempuan seolah dituntut untuk harus selalu melayani kebutuhan/hasrat suami karena merasa sudah “dibeli” dengan sebuah mahar. Makna sakral ijab kabul jadi sebatas penentu apakah perempuan (harus) selalu setuju untuk melakukan hubungan seksual selama pernikahan itu berlangsung.

Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksualnya saja, bukan persetujuan untuk selalu melakukan seksnya. Perlu digarisbawahi juga kalau berhubungan itu harus didasari atas kasih sayang, which means, suami dan istri secara sukarela dan sukacita untuk melakukannya, bukan karena paksaan dari salah satu pihak.

Kedua, pernyataan “Zaman sekarang ditipu-tipu konsan-konsen sama modal kondom doang pada nyerah” kalau nggak jahat ya tolol. Yang namanya consent itu bukan tipu-tipu dong! Entah pakai kondom atau tidak, seksnya halal atau tidak, selama hubungan tersebut didasari oleh suka-sama-suka dan kerelaan bersama, maka itu adalah consent.

Sayangnya, sebagian orang masih sering mencampuradukkan consent dengan pembenaran melakukan seks bebas. Padahal dua hal ini merupakan konteks yang berbeda lho! Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lagi, ada baiknya kita memahami seluk-beluk consent terlebih dahulu.

Makna consent

Secara harfiah, consent merujuk pada keadaan ketika seseorang memberikan persetujuan atau izin kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Consent dilakukan secara aktif, bukan pasif. Apabila seseorang bersikap diam saat diminta persetujuan, maka itu bukan consent.

Consent dapat diberikan dengan kata-kata atau tindakan, selama kata-kata atau tindakan tersebut mampu menciptakan izin yang jelas dan dapat dimengerti bersama. Kesediaan seseorang untuk memberikan persetujuan adalah kunci apakah suatu tindakan sudah berdasarkan consent atau belum.

Mau dikasih mahar berapa pun jumlahnya, kalau pihak perempuannya tidak mau dan tidak berkenan, maka itu bukan consent. Suami istri yang berhubungan tanpa keikhlasan dari salah satu pihak pun bukan consent. Beda cerita jika seorang perempuan secara sukarela mengiyakan ajakan berhubungan intim dengan mengenakan pengaman, maka itu adalah consent.

Consent adalah tanda persetujuan yang didasari atas kerelaan, bukan keterpaksaan. Meskipun begitu, consent bukan pembenaran atas perilaku seks bebas yang tidak bertanggung jawab. Kalau merasa dirugikan dalam tindakan yang mengandung consent, berarti Anda tidak betul-betul memahami atas dasar apa consent itu diberikan. Itulah mengapa, penting juga untuk memahami risiko dan tanggung jawab seperti apa yang akan dihadapi setelah consent tersebut diberikan.

Hubungan consent dengan aktivitas seksual

Secara spesifik, consent adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan aktivitas seksual. Apapun. Entah itu kissing, cuddling atau intercourse sekalipun.

Kesepakatan ini harus dilakukan secara sadar dan sukarela. Apabila salah satu pihak sedang mabuk atau berada di bawah tekanan/ancaman, maka kesepakatan itu bukanlah sebuah consent. Karena itulah, sebelum melakukan aktivitas seksual, harus diperjelas lagi apakah Anda dan pasangan sama-sama bersedia, nyaman, dan setuju untuk melakukannya.

Consent juga tidak bersifat mutlak, melainkan dinamis. Ia bisa ditarik kapan saja dan tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata atau tindakan. Mungkin pada awalnya Anda dan pasangan sama-sama menyetujui untuk melakukan aktivitas seksual. Namun, tiba-tiba pasanganmu merasa ragu dan berubah pikiran untuk melanjutkan. Maka, aktivitas seksual harus dihentikan.

Ini bukan masalah pasanganmu plin-plan atau tidak bisa berkata “tidak” sedari awal, tapi bukankah consent juga harus didasarkan pada kenyamanan bersama? Kalau salah satunya tidak merasa nyaman tapi aktivitas seksual terus berjalan dan dipaksakan tanpa persetujuan, maka Anda telah melakukan kekerasan seksual kepada pasangan Anda.

Jika seseorang setuju untuk melakukan satu bentuk aktivitas seksual, bukan berarti ia juga setuju untuk melakukan aktivitas seksual lainnya. Misalnya, pasanganmu setuju untuk kissing, tapi belum tentu ia juga setuju untuk melakukan intercourse. Bahkan jika hari ini pasanganmu setuju untuk melakukan intercourse, tidak berarti esok ia juga akan nyaman melakukannya kembali.

Selain itu, consent juga tidak bisa tercipta jika salah satu pihak masih berada di bawah umur. Dalam konteks Indonesia, merujuk pada UU Perlindungan Anak, usia yang dimaksud adalah kurang dari 18 tahun. Jadi, apabila ada laki-laki 25 tahun mengajak berhubungan perempuan 15 tahun, maka itu bukan consent. Meski perempuannya mengatakan “mau”, tapi persetujuan tersebut tidak valid karena ia dianggap belum mampu untuk memberikan consent.

Lagi pula, anak usia ABG kan masih labil emosinya. Mereka bahkan belum bisa mempertimbangkan risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi setelah memberikan consent. Itulah kenapa kematangan emosional dan pikiran menjadi faktor utama dalam penentuan age of consent.

Pentingnya memahami consent

Pada dasarnya, setiap orang menginginkan komunikasi yang baik, kejujuran, dan rasa hormat saat berhubungan dengan orang lain. Dengan meminta dan mendapatkan persetujuan saat hendak melakukan sesuatu, ini justru menunjukkan rasa hormat untuk diri sendiri dan orang lain.

Setiap orang harus benar-benar memastikan apakah tindakannya sudah memenuhi consent atau belum. Dan ini hanya bisa ditanyakan dan dikonfirmasi ulang kepada orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, consent tidak bisa didapatkan hanya dari asumsi saja.

Baik laki-laki maupun perempuan, memang harus sama-sama belajar mengenai consent. Yang laki-laki belajar untuk selalu mengonfirmasi atau menanyakan kembali ketika hendak melakukan sesuatu. Yang perempuan juga belajar untuk tidak ragu atau takut untuk berkata “tidak” ketika merasa tidak nyaman. Toh, jika semua dikomunikasikan dengan baik, pasti nggak akan ada lagi tuh spill yang muncul di beranda Twittermu. 🙂

Kategori
Politik Society

Nalar (Anti) Kebohongan Publik

Sebenarnya, tulisan ini hendak berjudul Nalar Kebenaran Publik untuk mempertegas pentingnya kebenaran dimiliki oleh publik. Tapi apa perlunya sekarang ini berkata hal kebenaran di padang pasir informasi digital yang berlimpah hoaks, kebohongan dan fitnah begitu rupa?

Tulisan ini juga hendak mengelaborasi lebih jauh soal apa yang digelisahkan oleh penulis Hamsad Rangkuti. Cerpenis kelahiran Kisaran, yang bertutur jujur dalam problematika etik kepenulisan sebagai pengarang cerita fiksi dan kebohongan yang dituliskan dalam ceritanya.

Fiksi berbeda dengam fakta. Artinya, dalam kisah fiksi yang semua pembaca tentu akan sepakat jika bisa saja hal yang tertulis adalah rekaan semata, imajinasi si penulis. Namun dalam soal menulis cerita, jelas dibutuhkan sikap jujur, sebagai moral cerita untuk keberpihakan penulis pada problem moral, masalah etis atas tematik yang dibingkai dalam tulisan.

Cobalah kembali membaca ulang apa yang telah ditulis oleh Hamsad Rangkuti dalam karya buku kumpulan cerpen Bibir Dalam Pispot terbitan Kepustakaan Populer Gramedia. Meski sudah diberikan tulisan kata pengantar dan penutup rasanya belum tuntas juga untuk tak memberikan pandangan pendapat atas pembenaran nalar kebohongan yang diajukan oleh Hamsad Rangkuti.

Sebagai pembaca, saya mengakui dan terkesan atas kejujuran pengarang dalam sikapnya, bertutur tentang kebohongan yang dituliskan. Ada pengetahuan baru, atas kebohongan yang dalam bingkai cerita menjadi kebenaran karena logika yang logis terbangun.

Penulis bisa selamat dari cap pembohong karena dirinya adalah penulis fiksi. Semua bisa mahfum bahwa apa yang dituliskan bisa saja memang tak pernah terjadi dalam kehidupan nyata, bersifat rekaan, dibuat-dibuat dan seterusnya.

Bahkan dalam artikel penutup, Hamsad disebutkan tak perlulah ikut larut dalam polemik apakah kebohongan diperbolehkan dalam karya sastra, seni bercerita? Biarlah kritikus dan ahli sastra yang berdebat soal itu. Sebagai pengarang, ia terbebas dari kewajiban berdebat atas karya cerpen yang dibuatnya. Tapi itu tak dipilih oleh Hamsad Rangkuti, dirinya melibatkan diri secara penuh dan secara terbuka menjelaskan aneka kebohongan yang pernah dituliskan dalam karya cerpen. Silakan menelusuri alasan dalam tiap karya cerpen Hamsad, membaca lagi kebohongan yang dituliskan soal sosok tokoh, nasibnya dan problema yang dihadapi.

Meminjam cara Hamsad Rangkuti menjelaskan kebohongan secara terbuka ke publik, rasanya tepat kalau memahami logika kebohongan yang disampaikan sebagai kebenaran. Iya, kebenaran versi penulis. Ada bingkai lain kebohongan yang diakui secara jujur. Itulah kebenarannya. Ada nalar anti kebohongan yang dipaparkan lewat narasi kisah yang ditulis.

******

Sekarang, terkini, kita berhadapan dengan sorotan seorang yang dikenal publik sebagai intelektual. Rocky Gerung (RG) dan narasinya soal Petruk dan Pinokio yang dilekatkan dengan sosok Joko Widodo. Sebagai intelektual, RG berkomentar dalam bahwa apa yang disajikan oleh seniman Butet Kertaredjasa si tukang kritik, aktor teater dan budayawan itu adalah bentuk sindiran seniman untuk kekuasaan Joko Widodo terkait soal kepemimpinan, etika dan integritas . Ini berpangkal soal hidung panjang Petruk yang diasosiasikan sama bingkai narasinya dengan Pinokio. Dua tokoh rekaan, yang ada dalam alam pikiran cerita wayang dan cerita anak-anak.

Sunardian Wirodono (SW) lalu memberikan bingkai bahwa bingkai pendapat yang dirangkai oleh Rocky Gerung tidak benar, hidung panjang Petruk bukan terbentuk karena kebohongan seperti yang terjadi di kisah anak-anak soal Pinokio. Jauh berbeda, beda budaya dan latar ceritanya. Tak elok, dan salah besar kala membangun logika, membangun nalar publik soal kebenaran dan kebohongan begitu rupa.

Lewat tulisan SW, pembaca diberikan beberapa alasan berkaitan ngawurnya narasi Rocky Gerung membingkai sosok Joko Widodo, Petruk dan Pinokio. Panjang lebar uraian bisa dibaca sendiri di dalam status SW di medsos ini. Bagaimana RG membangun narasi dan SW membuat kontra narasi dalam tulisan.

Mana yang bisa dipercaya dan bisa dianggap kebenaran atau kebohongan bagi publik?

Hal yang menarik berikutnya adalah kegiatan vaksinasi yang dilakukan di sela hadirnya bingkai para penari berhidung panjang, sosok Petruk yang mengiringi kehadiran Joko Widodo di Padepokan Seni Bagong Kusudiardjo, Bantul DIY beberapa waktu lalu.

Tak kurang, hadir kritik soal peristiwa itu. Kenapa seniman lebih dahulu harus divaksin, kenapa juga dilakukan vaksin tidak di fasilitas kesehatan, kenapa bukan guru-guru di daerah tidak lebih diprioritaskan dan seterusnya? Ramai-lah kritiknya.

******

Nalar Kebenaran Publik, lewat peristiwa seni maupun faktual yang terjadi hari ini tengah beradu logika pembenaran masing-masing. Soal urusan publik, vaksinasi, vaksin saja ada beragam pendapat juga klaim kebenaran di dalamnya. Apalagi ini Petruk Divaksin hadir nyata. Ada satu kesamaan pemahaman soal ini, seluruh penafsir sama-sama menganggap lucu, termasuk Presiden Joko Widodo. Hanya saja, di luar ahli seni, warganet ada yang berkomentar hadirnya hidung panjang identik dengan Pinokio si tokoh fiksi yang berbohong.

Berlimpahnya informasi, kecepatan penyebaran dengan hadirnya teknologi digital, terkadang dan lebih sering mengaburkan kebenaran. Kebohongan yang lebih cepat menyebar, jelas membahayakan dan perlu dijernihkan. Bener ning ra pener, begitu manusia Jawa memberikan petuah bagi siapa saja yang merasa benar atas tindakan, pendapat yang disampaikan. Alam pikiran manusia Jawa begini juga menjadi siasat klaim kebenaran itu seperti apa yang tepat.

Filsafat, sebagai ilmu, mengingatkan secara etimologi philo dan sophia yang bermakna cinta kebijaksanaan (wisdom) sebagai dasar berpijak, dasar bertanya dan berpikir manusia modern seperti dalam pengertian bahasa Yunani sejatinya mengajak untuk menguji.

Kalau mengikuti alam pikir Socrates model tanya jawab yang digunakan Rocky Gerung bebas saja dipakai, apakah narasi yang dibangun adalah sebuah kebenaran? Disiplin filsafat barat, kala bersinggungan dengan alam pikiran timur (Jawa) memang seringkali bermasalah. Setidaknya itulah yang tengah kita temui bersama dalam konteks narasi Petruk, Pinokio plus Joko Widodo.

Mana yang paling bisa disebut kebohongan, mana yang benar?

Kekuasaan yang absolut jelas akan memonopoli kebenaran, juga kebohongan. Di sekitar orang-orang yang memiliki kuasa, hadir produksi kebenaran dan kebohongan setiap waktu. Publik boleh percaya dan menolaknya jika perlu.

Nah soal hidung yang panjang ataupun pendek, dalam kenyataan kemanusiaan semua ras manusia tak ada yang sepanjang hidung Petruk dan Pinokio. Hidung panjang ala keduanya adalah hal yang dibuat-buat, diimajinasikan, ada karena cerita dan narasi pelabelan karakter di luar kenyataan keseharian. Jadi hadir nyata, karena divisualkan, dipentaskan, dihidupkan.

Apakah kita semua lebih percaya kisah latar Petruk atau Pinokio, mana suka sajalah. Kalau cocok dengan nalar, gunakan. Tidak cocok ya tinggalkan saja.

Kategori
Politik Society

Sikap Tubuh Sikap Politik

Melalui sebuah foto, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampak tertangkap kamera ketika mencium istrinya Jill Biden. Foto ini jadi satu foto ‘kuat’ yang tampil dalam rangkaian rekaman momen pergantian kepemimpinan, setelah Donald Trump lengser.

Amerika Serikat disorot karena adanya aksi demontrasi yang diwarnai kekerasan sampai mengakibatkan korban jiwa. Foto kemesraan pemimpin negara tentu mendinginkan suasana politik yang menghangat di negara adikuasa.

Melalui foto, publik bisa membuat aneka tafsir pesan sendiri, di luar pesan utama yang ingin disampaikan oleh tokoh atau public figure. Foto berciuman pemimpin negeri, pejabat negara tentu tak lazim di negara lain. Sebab ada budaya dan alam pikir yang berbeda. Apalagi kalau misalnya, dilakukan oleh pemimpin di nusantara untuk mengekspresikan rasa kasih sayang, rasa cinta.

Alih alih memberikan pesan cinta, foto ala Joe dan Jill Biden bisa bawa narasi jauh berbeda, jika dilakukan oleh pemimpin di negara lain. Apalagi di era meme dan twit war medsos zaman digital ini.

Budaya berciuman di Amerika Serikat dan negara liberal yang lain, dilakukan untuk menunjukan romansa, rasa cinta pemimpin kepada sosok terdekatnya. Mewakili kecintaan kepada negara dan rakyatnya.

Foto-foto natural, foto bercerita yang menempatkan public figure adalah satu foto yang biasa jadi konsumsi publik. Bukan hanya sekedar ilustrasi atau pelengkap berita. Foto portrait seorang tokoh misalnya bisa membawa impresi pesan kuat.

Wajah Presiden yang tertunduk lelah di meja kerja istana (sepengetahuan saya, belum menemukan momen begini di tanah air) tentu akan memberikan kabar tafsir beraneka rupa. Soal kondisi negara.

***

Sikap tubuh tokoh politik, apakah mencerminkan sikap politik?

Semua mahfum, foto adalah bagian tools pesan dalam propaganda. Keberadaan foto portrait Presiden Mao, China di masa lalu jelas sekali tujuan propaganda yang ingin disampaikan.

Rakyat harus memiliki kecintaan kepada negara, kepada pemimpin. Ini ditujukan bukan hanya ke dalam negeri tapi pesan untuk negara lain betapa kuatnya kepemimpinan Mao, kala itu.

Sezaman dengan model propaganda sejenis, melalui foto tokoh dalam aneka pose, juga teknik manipulasi ruang kamar gelap, untuk penciptaan citra diri tokoh, banyak dibuat foto dalam ukuran besar.

Propoganda kekuatan tokoh lewat foto, menautkan citra diri pemimpin model begini jelas masih dianggap efektif sampai sekarang. Berwujud baliho besar, spanduk hingga meme di era digital.

Sikap tubuh dan atribusi simbol kebesaran dengan aneka bintang jasa jamak ditemui dalam foto protrait tokoh di berbagai era. Sebelum teknologi fotografi ditemukan, lukisanlah yang dipakai untuk menunjukan kuasa. Lukisan raja-raja di dalam istana misalnya.

Presiden RI Ir. Soekarno juga memanfaatkan foto untuk bawa pesan kepada publik. Semua ingat bagaimana pose foto kala Presiden Soekarno merangkul Jenderal Soedirman. Foto yang konon peristiwanya perlu diulang untuk diambil rekaman foto terbaik telah jadi bagian sejarah negeri ini.

Aneka pose foto proklamator RI menjadi sumber sejarah penting. Bukan hanya dalam bingkai foto resmi semata tapi beragam foto dengan pose dan sikap tubuh Soekarno bisa terlacak bagaimana pemimpin pertama Republik Indonesia itu bisa berada dekat di hati banyak pemimpin negara lain. Akrab dengan pemimpin dunia dan memiliki kedekatan dengan rakyatnya, dengan petani, dengan Marhaen.

Di zaman Gus Dur, fotografi tokoh atau elit lebih berwarna, berbeda dari kelaziman. Apalagi kala ada momen Gus Dur hanya bercelana pendek di beranda istana, harus berhenti melepaskan kekuasaan karena dimakzulkan. Di momen yang lain,  banyak Gus Dur yang apa adanya, tampil sebagai sosok nahdliyin, pemimpin juga intelektual, penceramah sekaligus sosok kyai terekam di banyak bingkai foto.

Megawati Soekarnoputri mendapat tempat unik. Sosok perempuan pertama pemimpin bangsa. Presiden kelima ini sempat memberi warna perlawanan kepada rezim otoriter orde baru di bawah Presiden Soeharto dengan sikap tubuhnya di atas panggung orasi.

Era Susilo Bambang Yudhoyono, fotografi lebih personal karena ibu negara sendiri, Any Susilo Yudhoyono yang asik mencipta foto dengan bidikan lensa kameranya.

***

Mengisi ruang publik dengan foto-foto tokoh adalah satu peran yang tetap strategis di media massa. Termasuk kehadiran foto-foto di media online masa sekarang.

Melalui sebuah foto, bisa terkirim pesan dan impresi publik merespon tokohnya, peristiwanya, termasuk pesan utama untuk menaikkan citra atau menurunkan rasa suka publik kepada seseorang.

Presiden Joko Widodo memilih lebih sering menggunakan pakaian putih, celana hitam, mendaku diri sebagai pelayan publik yang baik untuk rakyatnya. Berfoto soliter, di titik lokasi pembangunan infrastruktur, di tempat wisata terpencil hingga di lokasi bencana. Sesekali tampak bermain  bersama cucu tercinta, Jan Ethes dan keluarga.

Kali ini, di awal tahun 2021 ada peristiwa yang menghangat dalam jagat politik kekuasaan. Beredar foto AHY di panggung podium dalam pakaian resmi partai.

Di saat yang sama, ditunjukan sosok Moeldoko, Jenderal TNI di masa SBY mencium tangan ayah AHY.  Lalu, diberi tambahan narasi downgrade bagaimana sikap politik sang jenderal yang kini berada di pusaran kuasa.

Melalui foto, rupanya dalam politik di setiap era zaman masih menjadi pilihan strategi untuk melipatgandakan pesan, ketokohan, keberpihakan dan kemuliaan seseorang.

Sesuai sejarah fotografi dalam teknik penciptaan foto ada ‘ruang gelap’ yang  memungkinkan aneka manipulasi foto agar lebih kuat, sempurna kecerahan, ketajaman visualnya. Sementara dalam politik,  ada ruang gelap juga yang tak bisa terlihat dan dilihat publik.

Fotografi adalah seni lukis dengan cahaya, sementara politik adalah seni negosiasi yang memiliki nilai keutamaan untuk urusan kepentingan publik.

Apakah akan ada upaya dan langkah yang benar-benar serius untuk mendongkel kepemimpinan politik di tubuh parpol masa kini?

Bagaimana media menampilkan wajah dan aktivitas para politisi dan calon pemimpin negeri ini agar terus bisa menghiasi alam pikiran rakyat?

Mari simak dan nikmati sikap tubuh mereka para politisi, para pemimpin kala berhadapan dengan kamera foto.