Kategori
Politik

Praktek Jurnalisme Damai di Era Perang Siber

Digital War vs Peace Journalism dalam satu laporan jurnalistik terkini sudah sangat mudah ditemui. Hadirnya platform digital, telah menambah kecepatan informasi serta-merta ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan sekejap saja. Ia memberikan kabar damai juga konflik dalam waktu bersamaan.

Kategori
Politik

Bentuk Lain Teknokrasi

Di benak sebagian besar generasi pasca-Orde Baru, kata “teknokrasi” berkonotasi negatif. Secara umum, kata ini digunakan untuk memberi nama pada proses pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan publik yang lebih memberi ruang pada pendapat para ahli ketimbang orang-orang yang terkena dampak. Orde Baru menerapkan model kebijakan yang seperti ini secara konsisten selama masa hidupnya. Kelompok ahli dominannya saja yang berbeda tiap periodenya. Di periode 1968 hingga 1980an, para ekonom yang mendominasi penentuan arah kebijakan. Sedangkan mulai akhir 1980an, ahli-ahli teknik yang giliran mendominasi. Habibie menjadi ikon utamanya.

Kategori
Politik Society

Nalar (Anti) Kebohongan Publik

Sebenarnya, tulisan ini hendak berjudul Nalar Kebenaran Publik untuk mempertegas pentingnya kebenaran dimiliki oleh publik. Tapi apa perlunya sekarang ini berkata hal kebenaran di padang pasir informasi digital yang berlimpah hoaks, kebohongan dan fitnah begitu rupa?

Tulisan ini juga hendak mengelaborasi lebih jauh soal apa yang digelisahkan oleh penulis Hamsad Rangkuti. Cerpenis kelahiran Kisaran, yang bertutur jujur dalam problematika etik kepenulisan sebagai pengarang cerita fiksi dan kebohongan yang dituliskan dalam ceritanya.

Fiksi berbeda dengam fakta. Artinya, dalam kisah fiksi yang semua pembaca tentu akan sepakat jika bisa saja hal yang tertulis adalah rekaan semata, imajinasi si penulis. Namun dalam soal menulis cerita, jelas dibutuhkan sikap jujur, sebagai moral cerita untuk keberpihakan penulis pada problem moral, masalah etis atas tematik yang dibingkai dalam tulisan.

Cobalah kembali membaca ulang apa yang telah ditulis oleh Hamsad Rangkuti dalam karya buku kumpulan cerpen Bibir Dalam Pispot terbitan Kepustakaan Populer Gramedia. Meski sudah diberikan tulisan kata pengantar dan penutup rasanya belum tuntas juga untuk tak memberikan pandangan pendapat atas pembenaran nalar kebohongan yang diajukan oleh Hamsad Rangkuti.

Sebagai pembaca, saya mengakui dan terkesan atas kejujuran pengarang dalam sikapnya, bertutur tentang kebohongan yang dituliskan. Ada pengetahuan baru, atas kebohongan yang dalam bingkai cerita menjadi kebenaran karena logika yang logis terbangun.

Penulis bisa selamat dari cap pembohong karena dirinya adalah penulis fiksi. Semua bisa mahfum bahwa apa yang dituliskan bisa saja memang tak pernah terjadi dalam kehidupan nyata, bersifat rekaan, dibuat-dibuat dan seterusnya.

Bahkan dalam artikel penutup, Hamsad disebutkan tak perlulah ikut larut dalam polemik apakah kebohongan diperbolehkan dalam karya sastra, seni bercerita? Biarlah kritikus dan ahli sastra yang berdebat soal itu. Sebagai pengarang, ia terbebas dari kewajiban berdebat atas karya cerpen yang dibuatnya. Tapi itu tak dipilih oleh Hamsad Rangkuti, dirinya melibatkan diri secara penuh dan secara terbuka menjelaskan aneka kebohongan yang pernah dituliskan dalam karya cerpen. Silakan menelusuri alasan dalam tiap karya cerpen Hamsad, membaca lagi kebohongan yang dituliskan soal sosok tokoh, nasibnya dan problema yang dihadapi.

Meminjam cara Hamsad Rangkuti menjelaskan kebohongan secara terbuka ke publik, rasanya tepat kalau memahami logika kebohongan yang disampaikan sebagai kebenaran. Iya, kebenaran versi penulis. Ada bingkai lain kebohongan yang diakui secara jujur. Itulah kebenarannya. Ada nalar anti kebohongan yang dipaparkan lewat narasi kisah yang ditulis.

******

Sekarang, terkini, kita berhadapan dengan sorotan seorang yang dikenal publik sebagai intelektual. Rocky Gerung (RG) dan narasinya soal Petruk dan Pinokio yang dilekatkan dengan sosok Joko Widodo. Sebagai intelektual, RG berkomentar dalam bahwa apa yang disajikan oleh seniman Butet Kertaredjasa si tukang kritik, aktor teater dan budayawan itu adalah bentuk sindiran seniman untuk kekuasaan Joko Widodo terkait soal kepemimpinan, etika dan integritas . Ini berpangkal soal hidung panjang Petruk yang diasosiasikan sama bingkai narasinya dengan Pinokio. Dua tokoh rekaan, yang ada dalam alam pikiran cerita wayang dan cerita anak-anak.

Sunardian Wirodono (SW) lalu memberikan bingkai bahwa bingkai pendapat yang dirangkai oleh Rocky Gerung tidak benar, hidung panjang Petruk bukan terbentuk karena kebohongan seperti yang terjadi di kisah anak-anak soal Pinokio. Jauh berbeda, beda budaya dan latar ceritanya. Tak elok, dan salah besar kala membangun logika, membangun nalar publik soal kebenaran dan kebohongan begitu rupa.

Lewat tulisan SW, pembaca diberikan beberapa alasan berkaitan ngawurnya narasi Rocky Gerung membingkai sosok Joko Widodo, Petruk dan Pinokio. Panjang lebar uraian bisa dibaca sendiri di dalam status SW di medsos ini. Bagaimana RG membangun narasi dan SW membuat kontra narasi dalam tulisan.

Mana yang bisa dipercaya dan bisa dianggap kebenaran atau kebohongan bagi publik?

Hal yang menarik berikutnya adalah kegiatan vaksinasi yang dilakukan di sela hadirnya bingkai para penari berhidung panjang, sosok Petruk yang mengiringi kehadiran Joko Widodo di Padepokan Seni Bagong Kusudiardjo, Bantul DIY beberapa waktu lalu.

Tak kurang, hadir kritik soal peristiwa itu. Kenapa seniman lebih dahulu harus divaksin, kenapa juga dilakukan vaksin tidak di fasilitas kesehatan, kenapa bukan guru-guru di daerah tidak lebih diprioritaskan dan seterusnya? Ramai-lah kritiknya.

******

Nalar Kebenaran Publik, lewat peristiwa seni maupun faktual yang terjadi hari ini tengah beradu logika pembenaran masing-masing. Soal urusan publik, vaksinasi, vaksin saja ada beragam pendapat juga klaim kebenaran di dalamnya. Apalagi ini Petruk Divaksin hadir nyata. Ada satu kesamaan pemahaman soal ini, seluruh penafsir sama-sama menganggap lucu, termasuk Presiden Joko Widodo. Hanya saja, di luar ahli seni, warganet ada yang berkomentar hadirnya hidung panjang identik dengan Pinokio si tokoh fiksi yang berbohong.

Berlimpahnya informasi, kecepatan penyebaran dengan hadirnya teknologi digital, terkadang dan lebih sering mengaburkan kebenaran. Kebohongan yang lebih cepat menyebar, jelas membahayakan dan perlu dijernihkan. Bener ning ra pener, begitu manusia Jawa memberikan petuah bagi siapa saja yang merasa benar atas tindakan, pendapat yang disampaikan. Alam pikiran manusia Jawa begini juga menjadi siasat klaim kebenaran itu seperti apa yang tepat.

Filsafat, sebagai ilmu, mengingatkan secara etimologi philo dan sophia yang bermakna cinta kebijaksanaan (wisdom) sebagai dasar berpijak, dasar bertanya dan berpikir manusia modern seperti dalam pengertian bahasa Yunani sejatinya mengajak untuk menguji.

Kalau mengikuti alam pikir Socrates model tanya jawab yang digunakan Rocky Gerung bebas saja dipakai, apakah narasi yang dibangun adalah sebuah kebenaran? Disiplin filsafat barat, kala bersinggungan dengan alam pikiran timur (Jawa) memang seringkali bermasalah. Setidaknya itulah yang tengah kita temui bersama dalam konteks narasi Petruk, Pinokio plus Joko Widodo.

Mana yang paling bisa disebut kebohongan, mana yang benar?

Kekuasaan yang absolut jelas akan memonopoli kebenaran, juga kebohongan. Di sekitar orang-orang yang memiliki kuasa, hadir produksi kebenaran dan kebohongan setiap waktu. Publik boleh percaya dan menolaknya jika perlu.

Nah soal hidung yang panjang ataupun pendek, dalam kenyataan kemanusiaan semua ras manusia tak ada yang sepanjang hidung Petruk dan Pinokio. Hidung panjang ala keduanya adalah hal yang dibuat-buat, diimajinasikan, ada karena cerita dan narasi pelabelan karakter di luar kenyataan keseharian. Jadi hadir nyata, karena divisualkan, dipentaskan, dihidupkan.

Apakah kita semua lebih percaya kisah latar Petruk atau Pinokio, mana suka sajalah. Kalau cocok dengan nalar, gunakan. Tidak cocok ya tinggalkan saja.

Kategori
Politik Society

Sikap Tubuh Sikap Politik

Melalui sebuah foto, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampak tertangkap kamera ketika mencium istrinya Jill Biden. Foto ini jadi satu foto ‘kuat’ yang tampil dalam rangkaian rekaman momen pergantian kepemimpinan, setelah Donald Trump lengser.

Amerika Serikat disorot karena adanya aksi demontrasi yang diwarnai kekerasan sampai mengakibatkan korban jiwa. Foto kemesraan pemimpin negara tentu mendinginkan suasana politik yang menghangat di negara adikuasa.

Melalui foto, publik bisa membuat aneka tafsir pesan sendiri, di luar pesan utama yang ingin disampaikan oleh tokoh atau public figure. Foto berciuman pemimpin negeri, pejabat negara tentu tak lazim di negara lain. Sebab ada budaya dan alam pikir yang berbeda. Apalagi kalau misalnya, dilakukan oleh pemimpin di nusantara untuk mengekspresikan rasa kasih sayang, rasa cinta.

Alih alih memberikan pesan cinta, foto ala Joe dan Jill Biden bisa bawa narasi jauh berbeda, jika dilakukan oleh pemimpin di negara lain. Apalagi di era meme dan twit war medsos zaman digital ini.

Budaya berciuman di Amerika Serikat dan negara liberal yang lain, dilakukan untuk menunjukan romansa, rasa cinta pemimpin kepada sosok terdekatnya. Mewakili kecintaan kepada negara dan rakyatnya.

Foto-foto natural, foto bercerita yang menempatkan public figure adalah satu foto yang biasa jadi konsumsi publik. Bukan hanya sekedar ilustrasi atau pelengkap berita. Foto portrait seorang tokoh misalnya bisa membawa impresi pesan kuat.

Wajah Presiden yang tertunduk lelah di meja kerja istana (sepengetahuan saya, belum menemukan momen begini di tanah air) tentu akan memberikan kabar tafsir beraneka rupa. Soal kondisi negara.

***

Sikap tubuh tokoh politik, apakah mencerminkan sikap politik?

Semua mahfum, foto adalah bagian tools pesan dalam propaganda. Keberadaan foto portrait Presiden Mao, China di masa lalu jelas sekali tujuan propaganda yang ingin disampaikan.

Rakyat harus memiliki kecintaan kepada negara, kepada pemimpin. Ini ditujukan bukan hanya ke dalam negeri tapi pesan untuk negara lain betapa kuatnya kepemimpinan Mao, kala itu.

Sezaman dengan model propaganda sejenis, melalui foto tokoh dalam aneka pose, juga teknik manipulasi ruang kamar gelap, untuk penciptaan citra diri tokoh, banyak dibuat foto dalam ukuran besar.

Propoganda kekuatan tokoh lewat foto, menautkan citra diri pemimpin model begini jelas masih dianggap efektif sampai sekarang. Berwujud baliho besar, spanduk hingga meme di era digital.

Sikap tubuh dan atribusi simbol kebesaran dengan aneka bintang jasa jamak ditemui dalam foto protrait tokoh di berbagai era. Sebelum teknologi fotografi ditemukan, lukisanlah yang dipakai untuk menunjukan kuasa. Lukisan raja-raja di dalam istana misalnya.

Presiden RI Ir. Soekarno juga memanfaatkan foto untuk bawa pesan kepada publik. Semua ingat bagaimana pose foto kala Presiden Soekarno merangkul Jenderal Soedirman. Foto yang konon peristiwanya perlu diulang untuk diambil rekaman foto terbaik telah jadi bagian sejarah negeri ini.

Aneka pose foto proklamator RI menjadi sumber sejarah penting. Bukan hanya dalam bingkai foto resmi semata tapi beragam foto dengan pose dan sikap tubuh Soekarno bisa terlacak bagaimana pemimpin pertama Republik Indonesia itu bisa berada dekat di hati banyak pemimpin negara lain. Akrab dengan pemimpin dunia dan memiliki kedekatan dengan rakyatnya, dengan petani, dengan Marhaen.

Di zaman Gus Dur, fotografi tokoh atau elit lebih berwarna, berbeda dari kelaziman. Apalagi kala ada momen Gus Dur hanya bercelana pendek di beranda istana, harus berhenti melepaskan kekuasaan karena dimakzulkan. Di momen yang lain,  banyak Gus Dur yang apa adanya, tampil sebagai sosok nahdliyin, pemimpin juga intelektual, penceramah sekaligus sosok kyai terekam di banyak bingkai foto.

Megawati Soekarnoputri mendapat tempat unik. Sosok perempuan pertama pemimpin bangsa. Presiden kelima ini sempat memberi warna perlawanan kepada rezim otoriter orde baru di bawah Presiden Soeharto dengan sikap tubuhnya di atas panggung orasi.

Era Susilo Bambang Yudhoyono, fotografi lebih personal karena ibu negara sendiri, Any Susilo Yudhoyono yang asik mencipta foto dengan bidikan lensa kameranya.

***

Mengisi ruang publik dengan foto-foto tokoh adalah satu peran yang tetap strategis di media massa. Termasuk kehadiran foto-foto di media online masa sekarang.

Melalui sebuah foto, bisa terkirim pesan dan impresi publik merespon tokohnya, peristiwanya, termasuk pesan utama untuk menaikkan citra atau menurunkan rasa suka publik kepada seseorang.

Presiden Joko Widodo memilih lebih sering menggunakan pakaian putih, celana hitam, mendaku diri sebagai pelayan publik yang baik untuk rakyatnya. Berfoto soliter, di titik lokasi pembangunan infrastruktur, di tempat wisata terpencil hingga di lokasi bencana. Sesekali tampak bermain  bersama cucu tercinta, Jan Ethes dan keluarga.

Kali ini, di awal tahun 2021 ada peristiwa yang menghangat dalam jagat politik kekuasaan. Beredar foto AHY di panggung podium dalam pakaian resmi partai.

Di saat yang sama, ditunjukan sosok Moeldoko, Jenderal TNI di masa SBY mencium tangan ayah AHY.  Lalu, diberi tambahan narasi downgrade bagaimana sikap politik sang jenderal yang kini berada di pusaran kuasa.

Melalui foto, rupanya dalam politik di setiap era zaman masih menjadi pilihan strategi untuk melipatgandakan pesan, ketokohan, keberpihakan dan kemuliaan seseorang.

Sesuai sejarah fotografi dalam teknik penciptaan foto ada ‘ruang gelap’ yang  memungkinkan aneka manipulasi foto agar lebih kuat, sempurna kecerahan, ketajaman visualnya. Sementara dalam politik,  ada ruang gelap juga yang tak bisa terlihat dan dilihat publik.

Fotografi adalah seni lukis dengan cahaya, sementara politik adalah seni negosiasi yang memiliki nilai keutamaan untuk urusan kepentingan publik.

Apakah akan ada upaya dan langkah yang benar-benar serius untuk mendongkel kepemimpinan politik di tubuh parpol masa kini?

Bagaimana media menampilkan wajah dan aktivitas para politisi dan calon pemimpin negeri ini agar terus bisa menghiasi alam pikiran rakyat?

Mari simak dan nikmati sikap tubuh mereka para politisi, para pemimpin kala berhadapan dengan kamera foto.

Kategori
Politik

Politik Kuasa dengan Menu di Atas Meja

Politik dengan menu di atas meja dan menu tersembunyi, lebih suka yang mana?

Urusan publik, keterbukaan informasi, apalagi soal politik memang kadang mudah diwakilkan ibarat bermain bola. Ada umpan lambung ke depan, ada yang bertahan, ada libero dan tentu saja striker yang siap menusuk eh, menendang bola ke gawang lawan.

Kemenangan permainan bola adalah terkumpulnya skor siapa yang lebih banyak memasukkan gol ke gawang lawan. Bagi tim yang kebobolan gawang, jelas jadi pihak yang kalah.

Siapakah pemenang sejati dalam permainan bola? Siapa pemenang sejati dalam permainan politik?

Di luar permainan bola, ada manajer, ada pelatih, ada penonton, ada banyak pihak yang terlibat dalam emosi permainan bola.

Apalagi dalam urusan politik.

Bisa kelelahan kalau sekedar menulis ragam permainan aktor politik. Apalagi memperhatikan permainan politik tanpa tujuan jelas. Apa itu? Berkuasa semata.

Nah, di tiap negara, tiap aktor politik memiliki karakter masing-masing. Budaya politik yang dipanggungkan juga jelas berbeda.

Di periode kedua Joko Widodo, jelas isu politik lebih dinamis. Sejumlah lembaga survei politik sudah memiliki peta dukungan dan popularitas individu, popularitas pasangan untuk mengisi kandidat pengganti Joko Widodo – Maruf Amin di pilpres 2024.

Waktu yang cukup pendek, bagi siapa saja yang memang berkehendak maju menjadi pasangan capres dan cawapres. Termasuk kendaraan politik (parpol)  yang bisa memuluskan proses pencalonan kandidat pemimpin Indonesia paska Joko Widodo-Maruf Amin.

Rasanya belum lama hingar bingar kampanye pilpres diikuti bersama. Betapa riuhnya, betapa bersemangatnya kala itu, bukan hanya tim kampanye tapi pendukungnya sampai mengkristal ke dua kubu cebong-kampret. Sama-sama punya amunisi saling ejek, saling serang, terutama ekspresi politik di medsos. Gaduh sekali.

Akhir permainan politik?

Sebagai pemenenang, ada budaya politik baru yang dihadirkan.  Semua paslon mencicipi kuasa pemerintahan.

*****

Ini bukan beromantisme, sekedar review kilas balik saja. Bagaimana Prabowo Subianto bisa maju menjadi kandidat capres bersama Sandiaga Uno, bagaimana Joko Widodo dan Maruf Amin bisa berpasangan melenggang meraih kemenangan?

Lebih ke belakang lagi. Bagaimana euforia partai politik kala pertama kali terlepas dari kuasa otoriter Jenderal Soeharto dengan orde baru-nya?

Ada yang ingat siapa saja yang menjadi tim sebelas, yang mempersiapkan Komisi Pemilihan Umum penyelenggara Pemilu 1999? Bagaimana posisi mereka sekarang?

Apalagi? Upaya pelengseran Presiden Abdurahman Wahid oleh poros tengah dengan tokoh-tokoh politiknya. Ada yang terekam kuat peristiwa itu. Siapa saja politisi busuk yang menggerogoti duit negara, pejabat korup yang masih saja bisa tersenyum kala kasusnya dibongkar, diadili?

Bagaimana kelanjutan proses hukum, kasus orang hilang yang belum kembali ke keluarganya? Kekerasan politik di masa lalu, dan penyelesaiannya.

Masih banyak berderet isu politik yang bisa jadi menu perbincangan publik belum tuntas terselesaikan sampai saat ini. Masalah hukum, keadilan, kesenjangan ratio gini, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian masih bertumpuk butuh penyelesaian. Termasuk kerja bersama, keluar dari krisis dampak pandemi yang begitu dalam, di seluruh sektor peri kehidupan bangsa.

*****

Gaduh, riuh, populer di media termasuk medsos bukanlah ukuran ada urusan publiknya. Rasanya hal beginilah yang penting, yang perlu dipahamkan kepada semua.

Jika politik diibaratkan permainan bola, bolehlah berlatih dan memilih lawan bermain, untuk bersiap dalam momen laga, musim kompetisi liga demokrasi elektoral lima tahunan.

Kalaupun gaduh, semarak dan berhasil memikat perhatian publik, permainan bola politik, isu elit, isu kuasa di level elit, jauh dari jangkauan penggemar biasa, perhatian rakyat.

Iya, bagi tim dan elemen tim tentu akan selalu jadi bahan hangat obrolan, perbincangan, diskusi. Tapi sebagai tontonan, hiburan di kala pandemi,  permainan politik kuasa rasanya macam menonton laga uji nyali,  pertandingan latihan semata. Tak ada piala dan kemenangan yang bisa dirayakan.

Apalagi piala trophy bergilir dari Presiden. Ini masih pandemi, masih butuh jaga jarak, hidup sehat, rajin cuci tangan dan pakai masker.

Sing sabar ngadepi kahanan.

Kategori
Politik Society

Mengapa Perlu Menyapu Sampah (Politik) Dari Depan Ke Belakang?

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjalankan nasehat sedulur etnis Tionghoa soal menyapu halaman rumah di hari Tahun Baru Imlek 2572 pada 12 Februari 2021. Jangan menyapu halaman dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Termasuk menanak nasi sendiri, dilakukan oleh Hasto Kristiyanto. Ini dilakukan atas nasehat tokoh Tionghoa yang dikenal baik oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan.

Langkah budaya, yang dijalankan oleh Sekretaria Jenderal  PDI Perjuangan ini menarik untuk disimak. Bisa saja menjadi multi tafsir bagi beberapa pihak untuk menggoreng aneka isu politik yang menghangat.

Nah, anggap saja ini tafsir mana suka dari aktivitas budaya yang dijalankan oleh Hasto Kristiyanto. Kira-kira pesan apa yang bisa ditangkap dari kegiatan mandiri yang dilakukan oleh pemimpin partai pemenang pemilu di tanah air ini.

Secara jelas, Hasto Kristiyanto sudah menjelaskan sebenarnya apa yang dikerjakan. Hal itu diceritakan kala menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek kepada etnis Tionghoa secara khusus di dalam perayaan Imlek 2572 di Jakarta bersama jajaran DPP PDI Perjuangan.

Bagi yang mengenal pribadi Hasto Kristiyanto, laku budaya selama ini menjadi alat komunikasi pesan yang dipilih oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu. Secara rutin, selalu menggelar wayang kulit kala memperingati momen penting.

Sebagai orang Jawa,  pilihan gelaran wayang kulit memang bisa menjadi peristiwa budaya yang pas untuk mengirimkan pesan kepada khalayak. Apalagi, secara jumlah, suku Jawa atau mereka yang bersentuhan dengan kebudayaan Jawa jumlahnya cukup besar. Bagi pemimpin politik di Indonesia,  dominasi budaya harus dipahami dan dikelola agar ada harmoni.

Pesan politik, pesan budaya disisipkan dalam lakon yang dibawakan oleh dalang. Bintang tamu yang dihadirkan atau momen limbukan jadi ajang menegaskan pesan kepada khalayak.

Teladan kepemimpinan, menegaskan akan lahirnya kepemimpinan baru, pentingnya hidup rukun, pentingnya gotong royong dan saling bantu sesama hingga alasan kenapa harus hidup damai dalam bingkai NKRI dihadirkan dalam aneka lakon,  juga tembang yang tampil.

*****

Momen pergantian tahun, adalah momen peristiwa penanda waktu yang memiliki makna khusus bagi sebagian orang. Tiap suku bangsa memiliki ekspresi budaya dalam memperingati momen istimewa.

Etnis Tionghoa di tanah air, begitu juga. Mengalami pasang surut keberadaan,  juga kesulitan posisi dalam masyarakat di tiap zaman dan masa. Mari kembali membuka sejarah keberadaan dan peran etnis Tionghoa dari masa ke masa. Apa saja peran penting mereka sejak zaman kerajaan hingga masa paska kemerdekaan Republik Indonesia.

Hubungan pasang surut, dalam sejarah keberadaan etnis Tionghoa telah melahirkan beragam luka sejarah dan residu politik yang perlu dibersihkan,  diobati hingga sembuh.

Presiden Soekarno,  Proklamator RI,  Soeharto, BJ Habibie, punya ikatan sejarah kebangsaan bersama etnis Tionghoa.   Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri paska reformasi memiliki peran dalam proses sejarah, menempatkan persatuan, kebangsaan, toleransi, menghargai kebhinnekaan dan mengelola isu SARA dalam upaya merangkul etnis Tionghoa dalam bingkai NKRI. Begitu juga Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.

Memberikan ruang untuk bertumbuhnya ikatan kebangsaan dan kemanusiaan sebagai perekat  persatuan Indonesia, penting selaku disuarakan.

Sejarah kebangsaan, ke-Indonesiaan memang diwarnai masa kelam.  Fase kelam, sudah dilalui dan bangsa ini tengah berproses maju mewujudkan kesejahteraan bersama.

Semua etnis, yang ada di tanah air tentu memiliki cita-cita yang sama sebagai bagian Indonesia. Termasuk etnis Tionghoa, berhak untuk memiliki ekspresi budaya yang melekat.

******

Memasuki tahun yang baru, jelas butuh optimisme sebagai modal bekerja. Semua tentu wajar bila bersuka ria dalam memaknai pergantian waktu, pergantian tahun.  Islam memiliki ekspresi budaya khusus kala menandai peringatan pergantian tahun setiap 1 Muharam.  Ada rasa syukur, ada harapan dan cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru.

Di dalam masyarakat Jawa yang beragama Islam, ada kenduri, ada tumpeng,  ada slametan, berdoa bersama agar mendapatkan perlindungan dan keselamatan menapaki tahun baru.

Ada akulturasi budaya, kala Islam berpadu dengan budaya Jawa, budaya Mataraman. Begitu pula dengan ekspresi budaya China, etnis Tionghoa ada rangkaian perayaan juga ritual yang secara khusus dijalankan, berkirim doa untuk para leluhur, salah satunya yang dijalankan kala sembahyangan di waktu pergantian tahun di kelenteng.

Ada kue keranjang, yang dibuat sebagai suguhan. Ada lilin yang dinyalakan, burung-burung yang dilepasliarkan kembali dan aneka ekspresi budaya barongsay, liong digelar menambah semaraknya peringatan.

Itu dalam kondisi normal semua dijalankan. Hanya karena dalam situasi pandemi, beragam ekspresi budaya jelas dibatasi. Hadirnya perayaan dengan perayaan khusus pun harus dijalankam dengan taat protokol kesehatan ketat.

Pandemi masih ada, dan upaya memutus mata rantai penularan harus dikerjakan. Langkah pencegahan merebaknya penyakit menular butuh dilakukan secara bersama-sama.

Maka rasanya sangat relevan pesan kemandirian yang dicontohkan oleh Hasto Kristiyanto  dalam perayaan tahun baru Imlek 2572 bersama pengurus DPP PDI Perjuangan di Jakarta.

Jika dalam bahasa simbolik, bisa saja ada tafsir mana suka dalam kehidupan berpolitik masa kini tiap partai politik memiliki problema dan dinamika organisasi. PDI Perjuangan demikian juga. Nah, sebagai pemimpin parpol pemenang pemilu ingin berkabar pesan soal pilihan dan langgam dalam kelola kepemimpinan.

Kerjakan sendiri,  kebaikan dengan penuh kesadaran. Bersihkan kotoran, jangan dibuang di depan rumah, kelola dan kumpulkan di belakang rumah. Tak perlu semua residu, sampah dikirimkan ke TPA. Kalau kita sendiri mampu kelola. Itu minimal pesan publik yang saya tangkap.

Kalau sedulur semua punya pendapat yang lain, ndak masalah. Monggo, siap menyimak dan membaca.

#ceritapinggirjalan
#bersepedaselalu
#TahunBaruImlek2572
#isupublik

Kategori
Politik Society

Saat Bingkai Media Bergeser Ke Daerah

Selama ini fokus bingkai media, tentu saja dengan modal besar terfokus di ibukota Jakarta, sibuk dan gaduh sekali bicara di studio yang adem membahas aneka masalah perkotaan, perdesaan juga masalah kebangsaan.

Saat bingkai media bergeser ke daerah, seakan tumpukan masalah berebut ruang di dalamnya untuk diselesaikan. Banjir, tanah longsor, deforestasi lahan hutan alam hingga kebakaran hutan dan aneka kabar bencana  kini mengisi konten media. Seakan seperti menunggu giliran saja tampil di televisi.

Sementara di setiap sesi diskusi, seminar,  simposium dan beragam panggung ruang akademik berlembar kesimpulan hasil penelitian dibahas, diperdebatkan untuk hasilkan kebijakan publik.

Sebagian pilihan kebijakan bermanfaat bagi pemimpin di era kepemimpinan. Kalau yang begini tentu membahagiakan, sebagian besar ada banyak masalah yang belum selesai karena bertumpuknya problema benang kusut masalah.

Input data yang baik,  data yang terkonsolidasi,  update, termasuk liputan media menjadi pilihan bagi pengambil kebijakan untuk memilih prioritas tindakan,  prioritas aksi.

Kalau ada bencana alam, tentu ada langkah mitigasi,  alert system atau sistem peringatan dini yang seharusnya berbunyi. Adakah ini hadir dalam isi media?

Bersyukurlah kalau pernah terpapar informasi yang lengkap, komprehensif atas problema kebencanaan di setiap wilayah secara detail.

Informasi, data adalah senjata terkini guna merebut hati rakyat agar percaya (trust), terhubung (connected) hingga berdonasi (donate)  segala hal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tiga hal utama ini penting jadi perhatian, setidaknya untuk mengurai beragam masalah publik di berbagai ranah kehidupan.

Rakyat tahu hak dan kewajiban, pemerintah tahu bagaimana melayani dan membahagiakan rakyatnya.

Bagaimana dan seperti apa caranya? Media akan mencatat dan melaporkan, apa adanya. Bukan hanya ada apanya.

Semoga segala bencana dan masalah kebangsaan bisa teratasi. Banjir, tanah longsor adalah tanda air meminta haknya. Seberapa jauh ini bisa terkelola dan teratasi, mari menunggu proses mengurai masalah kebencanaan alam ini satu persatu.

Harap bersabar,  rakyat yang baik, jembar atine. Harap maklum, kalau belum maklum baca maklumat demi maklumat yang segera diterbitkan,  tak lama lagi…

Sabar ya! Informasi (yang baik) sedang diolah.

#ceritapinggirjalan
#bersepedaselalu
#isupublik

Kategori
Politik Society

Tukang Sapu, Pekerja Kebersihan dan Residu Politik

Ada yang berbeda di awal tahun ini, utamanya aktivitas sehabis subuh di pinggir jalan. Biasanya tukang sapu yang bekerja mengenakan seragam. Kali ini ada banyak orang baru yang menggantikan pekerjaan membersihkan sampah dedaunan di pinggir jalan.

Keriuhan obrolan pagi juga beda kisahnya. Ada beberapa tukang sapu yang sudah akrab dengan warga sekitar. Sekarang berbeda, berganti semuanya. Alat-alat lengkap, tapi minus gerobak sampah. Kali ini mereka menggunakan karung dan terkadang menyeret dahan pohon palem yang jatuh dari pohon. Tukang sampah yang lama pernah berkisah, gerobak sampah yang mereka pakai adalah investasi mereka sendiri.

Tentu saja ini memberikan pertanyaan, kenapa semua berganti, ke mana para tukang sapu pinggir jalan yang selama ini bekerja? Beberapa pertanyaan ini lalu terjawab setelah mendapatkan penjelasan, pilkada baru saja usai.

Pejabat terpilih segera dilantik. Tukang sapu lama bergeser, berhenti bekerja karena mereka bagian dari struktur pemimpin lama yang kalah. Kebetulan kepala daerah lama tersandung kasus korupsi, sempat mengajukan anaknya maju jadi kandidat kepala daerah tapi gagal terpilih, gagal mendapatkan kepercayaan rakyat. Efek dari proses demokrasi tingkat lokal, langsung terasa.

Setidaknya bagi mereka, tukang sampah, pekerja kebersihan yang bekerja berdasarkan kontrak yang sudah berakhir, efeknya sangat nyata. Tak bisa diperpanjang karena ada kebijakan rekruitmen petugas kebersihan. Orang-orang lama yang bekerja diganti orang-orang baru.

Politik kuasa, politik adalah peristiwa sehari-hari sekarang ini nyata adanya. Minimal itulah yang terasa dari keberadaan tukang sampah, pekerja pemungut sampah perkotaan. Bukan di wilayah sendiri ini saja.

Di kabupaten lain, sampah sempat menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara karena petugasnya mogok bekerja. Bukan tidak mau kerja, tapi jadi bagian protes sebab gaji jatah mereka tak bisa cair. Sebab ada krisis kepemimpinan karena adanya penataan organisasi, di tengah kompetisi kandidasi kepala daerah.

Sampah benar-benar menumpuk di pinggir jalan. Tak diangkut karena armada pengangkut sopirnya berhenti bekerja. Meski para tenaga kebersihan, tukang sapu sampah tetap bekerja memungut sampah perkotaan. Situasi yang cukup berbeda begitu terasa, kala sampah teronggok di pinggir jalan.

*****

Masih soal sampah, di DIY ada persoalan serius karena lokasi TPA di Piyungan Bantul, tempat pembuangan sampah akhir tak mampu lagi menampung sampah perkotaan. Ini juga akibat adanya protes tata kelola sampah yang belum tuntas diselesaikan. Sampah sempat menumpuk di banyak TPS, di perkotaan karena tidak terangkut.

Fenomena sampah, tata kelola sampah jelas buah dari kebijakan politik. Saat ada salah kelola, ada masalah efeknya tentu langsung dirasakan oleh rakyat oleh masyarakat.

Sampah boleh dianggap masalah sepele, sampah rumah tangga sejatinya bisa terkelola oleh masing-masing keluarga. Semua juga mengenal apa itu reduce, re-use, recycle, kurangi sampah, gunakan kembali atau daur ulang saja, agar tak membebani lingkungan.

Gunakan dan pilih barang ramah lingkungan yang mudah didaur ulang, jalankan gaya hidup hijau. Budayakan kelola sampah sejak dari dapur masing-masing keluarga. Saat ini terlewatkan, tak berjalan sempurna maka persoalan bergeser ke ruang publik. Beberapa solusi urusan sampah bisa difasilitasi dengan menghadirkan Bank Sampah, BUMDes kelola sampah dan lain sebagainya. Di beberapa pondok pesantren kini menginisiasi hadirnya tempat pengolahan sampah modern untuk minimalkan sampah keluar dari pondok mereka. Sampah terkelola mandiri.

Di sisi lain, bagi mereka yang abai soal budaya kelola sampah, efek bagi lingkungan jelas ada kerusakan lingkungan, utamanya limbah yang dibuang seenaknya. Apalagi kalau limbah sampah yang dibuang adalah limbah atau sampah industri. Ada kerugian besar dan tentu saja dibutuhkan energi lebih, dana yang besar untuk mengatasi dampak merugikan dari limbah dan sampah.

Banjir besar di sungai yang membelah ibukota DKI Jakarta salah satu masalah rutin, tiap tahun yang selalu jadi berita. Seakan tanpa henti terjadi. Jadi peristiwa rutin, bencana.

*****

Tukang sapu, pekerja kebersihan tidak bisa dianggap sepele peran mereka. Sangat strategis posisinya. Meski sambil lalu, bisa jadi banyak yang mengabaikan hal begini.

Baru terasa kala mereka berhalangan atau berhenti bekerja. Tapi mereka juga tak bisa berbuat banyak kala kesejahteraan, kesempatan kerja hilang karena habis kontraknya. Siapa peduli?

Tentu, sesuai tugas dan kewenangan kuasa yang ada nasib kesejahteraan tukang sampah dan pekerja kebersihan adalah tanggung jawab pemilik kuasa. Pemerintah daerah, sesuai undang-undang adalah kepala daerah dan DPRD. Di pundak pemilik kuasa inilah nasib kesejahteraan rakyat di daerah bergantung.

Kala terjadi dinamika politik, jelas arahnya harus berpihak kepada rakyat sepenuhnya. Tak boleh ditawar, karena memang begitulah proses politik sejatinya. Lewat pemilihan langsung, rakyat sudah memberikan hak politiknya, memilih dan berpartisipasi aktif memberikan suara.

Politik bukan berefek hanya milik elitnya saja. Bagi mereka yang berpolitik aktif dalam lingkaran kekuasaan seharusnya juga sadar diri. Demokrasi hari ini, esensinya perlu lebih diutamakan.

Lebih substantif, apalagi setelah politik elektoral selesai. Kalau ada masalah politik berkepanjangan, bisa jadi itulah sejatinya residu politik. Harus dipungut, dibersihkan dan dibuang ke tempat yang semestinya.

Apa saja residu atau sampah politik dan demokrasi di tanah air sekarang? Korupsi, kolusi, dan nepotisme, nyata masih terasa.

Adakah sampah politik demokrasi yang lain. Politisi busuk? Mari bersih-bersih bersama.

#ceritapinggirjalan
#bersepedaselalu
#isupublik
#ceritasampah
#sehat
#waras
#bahagia

Kategori
Politik

Kesehatan Adalah Hak Dasar

Soal (harapan) kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan optimal ke setiap pasien kala terjadi bencana besar, sudah nyata mendesak direalisasikan. Ini pekerjaan rumah yang butuh energi besar bukan hanya soal dana operasionalnya tapi tentu saja sumber daya manusia.

Mari menengok sejenak ke angka statistik terbaru yang dirilis dari hasil sensus penduduk 2020. Angka yang terekam dan diolah tersebut tentu bukan sekedar angka hasil laporan semata.

Semakin detail angka yang dikumpulkan sesuai kategorisasinya, sudah memberikan gambaran soal kebutuhan pelayanan kesehatan. Urusan kesehatan adalah urusan pelayanan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara.

Keberadaan UU Kebencanaan bisa menjadi pedoman apa yang harus dikerjakan dan sanksi apa yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang lalai ataupun gagal dalam menangani bencana. Jadi wajar saja, jika suara keras publik kini diwakilkan oleh media meski sebagian saja.

Apakah perlu merevisi UU Kebencanaan setelah hadirnya pandemi seperti sekarang ini? Merevisi sejumlah hal untuk memastikan pemenuhan hak dasar rakyat terlayani dengan baik?

Pertanyaan yang bisa saja sangat tidak relevan diajukan kala pandemi masih membara, masih penuh masalah terutama urusan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, merawat mereka yang sakit gegara penyakit menular. Pertanyaan yang sebenarnya hanya membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar warga negara.

Tidak ada orang sehat, warga negara yang lebih suka sakit agar mendapat seluruh akses pelayanan kesehatan dengan jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. Meski disebutkan seluruh pelayanan gratis untuk warga negara yang sakit.

Simak saja, janji kampanye politisi, calon kepala daerah yang baru saja menyelesaikan pemilihan kepala daerah secara langsung. Calon kepala daerah terpilih, yang sebentar lagi dilantik menjadi pelayan rakyat, menjadi kepala daerah sebagai Bupati, Walikota atau Gubernur. Lihat kembali janji mereka, beri garis tebal untuk satu urusan ini, pelayanan kesehatan.

Kalau ingin diperluas soal urusan tagih janji, lihat dokumen perencanaan urusan pelayanan kesehatan di APBD-nya kepala daerah yang tengah menjabat. Seberapa serius urusan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar diutamakan?

Itulah kira-kira buah hasil perencanaan yang bisa dipahami, adanya beragam masalah yang kini kita hadapi bersama selama masa pandemi. Khusus urusan kesehatan.

Semua tentu mahfum, sampai hari ini setelah hampir setahun terjadi wabah penyakit menular baru, yang bermula di Wuhan China telah membawa aneka ragam dampak sangat besar dalam kehidupan.

Ada budaya baru, budaya adaptif yang penting. Budaya hidup sehat, mendapatkan momen sejarah untuk dijalankan lebih masif, serempak dan bersama-sama dikerjakan. Begitu juga disiplin protokol kesehatan. Semua kalangan wajib menjalankan, sebab resiko langsung, terpapar penyakit menular adalah nyata adanya. Disiplin ini bukan sekedar berlaku untuk diri sendiri semata tapi memiliki dampak besar untuk kehidupan orang lain, agar terhindar terpapar penyakit menular.

Tentu bukan hal yang mudah. Adaptif terhadap perubahan apalagi berkaitan dengan urusan pelayanan publik.

Tak ada orang yang ingin sakit, semua ingin sehat. Kenapa terus dibangun rumah sakit baru, kalau semua orang ingin sehat?

Urusan kesehatan, pelayanan kesehatan publik memang tak fokus soal kuratif semata. Urusan pencegahan penyakit juga jadi bagian pelayanan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, langkah pemenuhan pelayanan kesehatan sudah berjalan lama dengan kehadiran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Bagaimana soal pelayanan prima yang diberikan untuk masyarakat? Apakah fasilitas pelayanan di seluruh wilayah sudah ideal? Baik fasilitas kesehatan maupun tenaga medisnya?

Rasanya pas beragam pertanyaan ini diajukan, kala masa pandemi ini. Pemerintah di semua level baik daerah maupun pusat, penting untuk menjawab dengan detail. Guna memastikan ke depan pelayanan hak dasar masyarakat dalam urusan kesehatan bisa benar benar mewujud nyata.

Rakyat sehat dan selamat, negara kuat.

Salam sehat, waras dan bahagia.

#ceritapinggirjalan
#bersepedaselalu
#isupublik

Kategori
Politik Society

IoT dan Tugas Wajib Menteri Pertahanan dan Keamanan Prabowo Subianto

Sebagai menteri pertahanan rasanya eman kalau membawa Indonesia sibuk dengan urusan persenjataan dan investasi alat-alat militer saja. Apalagi pilihan politik luar negeri Indonesia adalah berpijak pada many friends no enemy.  Mau perang sama siapa? Kekuatan militer sebuah negara memang penting, sebab terkonsolidasinya kekuatan militer jadi modal guna memperkuat fungsi deterrence alias menggentarkan musuh.

Tapi itu saja belum cukup karena peta global kekuatan militer berubah orientasi juga seiring perkembangan zaman dan teknologi. Pengembangan kekuatan militer harus diikuti kemampuan penguasaan teknologi informasi.

Apa pasalnya? Perang di era informasi global masa depan bukan lagi soal teknologi pembunuh massal tapi perang informasi, perang penguasaan data.

Rasa aman sebuah komunitas di masa depan bahkan bergantung pada informasi dasar. Kesehatan, misalnya.

Boleh saja dibantah pendapat ini.

Namun secara kasatmata sudah mulai fenomena wabah atau pandemi telah mengubah sistem keamanan dan pertahanan nasional di tiap negara atau kawasan.

Pandemi akibat Covid-19 yang bermula di China selama tahun 2019 jelas sekali memberi sinyal berubahnya world of view atau cara pandang warga dunia untuk isu kesehatan sebagai bagian strategis sistem pertahanan dan keamanan. Sejarah pandemi dunia di masa lalu juga telah memberikan pelajaran kalahnya sebuah negara gegara tentaranya terkena influenza, terpapar virus yang mematikan kala itu.

IoT atau internet of thing adalah titik kemajuan teknologi informasi terkini yang bisa dikenali penguasaan dan penggunaan di tiap negara.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan damai menjadi populer dalam beberapa waktu.

Contoh sederhana, penggunaan jam digital untuk memantau kondisi kesehatan. Aplikasinya jelas diproduksi oleh perusahaan produsen jam digital. Harganya murah dan mudah digunakan, sebab produsen menyasar berlimpahnya data yang bisa terkumpul, secara gratis dan sukarela yang diserahkan penggunanya.

Namun, dibalik semua itu secara tidak sadar sebagai pengguna ada beragam identitas dan kondisi kesehatan individu dikumpulkan, diserahkan untuk dikelola menjadi data strategis, berguna bagi beragam hal utamanya hasil analisis data yang terkumpul.

Apa saja?

Whatsapp yang dalam perjalanan sejarah bisnis akhirnya dibeli Facebook misalnya. Whatsapp sudah memberikan peringatan kepada pengguna bahwa dalam waktu dekat akan menggabungkan atau mengintegrasikan sistem pelayanan dengan induk perusahaan. Data pribadi pengguna disimpan dalam server milik Facebook dengan konsekuensi beragam informasi pengguna bisa digunakan oleh perusahaan milik Mark Zuckerberg.

Tak ada lagi data privacy yang selama ini jadi keunggulan Whatsapp dengan kemampuan enkripsi untuk menjaga kerahasian informasi.

Itu satu contoh sederhana perang digital, perang informasi terkini. Belum lagi soal Google yang lebih awal mengumpulkan database informasi dari seluruh dunia dari jutaan pengguna aktif mereka.

Kedaulatan Digital

Seperti kita pahami bersama, di masa depan batas-batas geografis antar-negara sudah terkikis fungsinya.

Secara fisik bisa terlihat batasnya, teritorinya. Namun secara virtual, semua hal sudah menerabas batas fisik dan geografis. Adanya beragam aplikasi yang disebutkan memudahkan kehidupan manusia tersedia.

Coba saja cek berapa aplikasi yang terpasang di gadget atau telepon pintar milikmu. Semakin banyak aplikasi yang terinstall semakin banyak pula data yang terekam oleh tiap aplikasi.

Kita sebagai pengguna atau konsumen harus bijak dalam berinteraksi dengan memahami betul perkembangan teknologi informasi.

Rasanya eman-eman kalau ke depan ahli lulusan terbaik dari beragam universitas hanya mau berhenti jadi karyawan, jadi buruh saat pulang kerja. Harus ada revolusi digital yang penting digelorakan. Jangan hanya senang menjadi konsumen produk, jadi sekedar pengguna manfaat tapi lebih jauh menjadi produsen dan pengelola data.

Menghadapi kondisi demikian, apa yang perlu dikerjakan oleh mantan calon Presiden, Prabowo Subianto yang kini jadi bagian Menteri Pertahanan dan Keamanan?

Kedaulatan digital penting dijalankan agar negeri ini tak bergantung pada aplikasi luar semata, yang mengumpulkan data/informasi sedetail mungkin.

Melalui pendidikan, evaluasi ketahanan dan keamanan rasanya lebih pas dikerjakan. Sudah saatnya pula memberikan bekal pengetahuan dasar kepada rakyat Indonesia agar tak mudah silau atau sukarela dalam memberikan data.

Soal bela negara, hal yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara, di masa kini tak harus selalu ikut angkat senjata. Ada banyak peran yang bisa dikerjakan. Cukup dengan jemari dan jempol, kita bisa berkontribusi dalam upaya berjuang membela negara.

Siapa mau?

#ceritapinggirjalan
#isupublik