Ada yang berbeda di awal tahun ini, utamanya aktivitas sehabis subuh di pinggir jalan. Biasanya tukang sapu yang bekerja mengenakan seragam. Kali ini ada banyak orang baru yang menggantikan pekerjaan membersihkan sampah dedaunan di pinggir jalan.
Keriuhan obrolan pagi juga beda kisahnya. Ada beberapa tukang sapu yang sudah akrab dengan warga sekitar. Sekarang berbeda, berganti semuanya. Alat-alat lengkap, tapi minus gerobak sampah. Kali ini mereka menggunakan karung dan terkadang menyeret dahan pohon palem yang jatuh dari pohon. Tukang sampah yang lama pernah berkisah, gerobak sampah yang mereka pakai adalah investasi mereka sendiri.
Tentu saja ini memberikan pertanyaan, kenapa semua berganti, ke mana para tukang sapu pinggir jalan yang selama ini bekerja? Beberapa pertanyaan ini lalu terjawab setelah mendapatkan penjelasan, pilkada baru saja usai.
Pejabat terpilih segera dilantik. Tukang sapu lama bergeser, berhenti bekerja karena mereka bagian dari struktur pemimpin lama yang kalah. Kebetulan kepala daerah lama tersandung kasus korupsi, sempat mengajukan anaknya maju jadi kandidat kepala daerah tapi gagal terpilih, gagal mendapatkan kepercayaan rakyat. Efek dari proses demokrasi tingkat lokal, langsung terasa.
Setidaknya bagi mereka, tukang sampah, pekerja kebersihan yang bekerja berdasarkan kontrak yang sudah berakhir, efeknya sangat nyata. Tak bisa diperpanjang karena ada kebijakan rekruitmen petugas kebersihan. Orang-orang lama yang bekerja diganti orang-orang baru.
Politik kuasa, politik adalah peristiwa sehari-hari sekarang ini nyata adanya. Minimal itulah yang terasa dari keberadaan tukang sampah, pekerja pemungut sampah perkotaan. Bukan di wilayah sendiri ini saja.
Di kabupaten lain, sampah sempat menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara karena petugasnya mogok bekerja. Bukan tidak mau kerja, tapi jadi bagian protes sebab gaji jatah mereka tak bisa cair. Sebab ada krisis kepemimpinan karena adanya penataan organisasi, di tengah kompetisi kandidasi kepala daerah.
Sampah benar-benar menumpuk di pinggir jalan. Tak diangkut karena armada pengangkut sopirnya berhenti bekerja. Meski para tenaga kebersihan, tukang sapu sampah tetap bekerja memungut sampah perkotaan. Situasi yang cukup berbeda begitu terasa, kala sampah teronggok di pinggir jalan.
*****
Masih soal sampah, di DIY ada persoalan serius karena lokasi TPA di Piyungan Bantul, tempat pembuangan sampah akhir tak mampu lagi menampung sampah perkotaan. Ini juga akibat adanya protes tata kelola sampah yang belum tuntas diselesaikan. Sampah sempat menumpuk di banyak TPS, di perkotaan karena tidak terangkut.
Fenomena sampah, tata kelola sampah jelas buah dari kebijakan politik. Saat ada salah kelola, ada masalah efeknya tentu langsung dirasakan oleh rakyat oleh masyarakat.
Sampah boleh dianggap masalah sepele, sampah rumah tangga sejatinya bisa terkelola oleh masing-masing keluarga. Semua juga mengenal apa itu reduce, re-use, recycle, kurangi sampah, gunakan kembali atau daur ulang saja, agar tak membebani lingkungan.
Gunakan dan pilih barang ramah lingkungan yang mudah didaur ulang, jalankan gaya hidup hijau. Budayakan kelola sampah sejak dari dapur masing-masing keluarga. Saat ini terlewatkan, tak berjalan sempurna maka persoalan bergeser ke ruang publik. Beberapa solusi urusan sampah bisa difasilitasi dengan menghadirkan Bank Sampah, BUMDes kelola sampah dan lain sebagainya. Di beberapa pondok pesantren kini menginisiasi hadirnya tempat pengolahan sampah modern untuk minimalkan sampah keluar dari pondok mereka. Sampah terkelola mandiri.
Di sisi lain, bagi mereka yang abai soal budaya kelola sampah, efek bagi lingkungan jelas ada kerusakan lingkungan, utamanya limbah yang dibuang seenaknya. Apalagi kalau limbah sampah yang dibuang adalah limbah atau sampah industri. Ada kerugian besar dan tentu saja dibutuhkan energi lebih, dana yang besar untuk mengatasi dampak merugikan dari limbah dan sampah.
Banjir besar di sungai yang membelah ibukota DKI Jakarta salah satu masalah rutin, tiap tahun yang selalu jadi berita. Seakan tanpa henti terjadi. Jadi peristiwa rutin, bencana.
*****
Tukang sapu, pekerja kebersihan tidak bisa dianggap sepele peran mereka. Sangat strategis posisinya. Meski sambil lalu, bisa jadi banyak yang mengabaikan hal begini.
Baru terasa kala mereka berhalangan atau berhenti bekerja. Tapi mereka juga tak bisa berbuat banyak kala kesejahteraan, kesempatan kerja hilang karena habis kontraknya. Siapa peduli?
Tentu, sesuai tugas dan kewenangan kuasa yang ada nasib kesejahteraan tukang sampah dan pekerja kebersihan adalah tanggung jawab pemilik kuasa. Pemerintah daerah, sesuai undang-undang adalah kepala daerah dan DPRD. Di pundak pemilik kuasa inilah nasib kesejahteraan rakyat di daerah bergantung.
Kala terjadi dinamika politik, jelas arahnya harus berpihak kepada rakyat sepenuhnya. Tak boleh ditawar, karena memang begitulah proses politik sejatinya. Lewat pemilihan langsung, rakyat sudah memberikan hak politiknya, memilih dan berpartisipasi aktif memberikan suara.
Politik bukan berefek hanya milik elitnya saja. Bagi mereka yang berpolitik aktif dalam lingkaran kekuasaan seharusnya juga sadar diri. Demokrasi hari ini, esensinya perlu lebih diutamakan.
Lebih substantif, apalagi setelah politik elektoral selesai. Kalau ada masalah politik berkepanjangan, bisa jadi itulah sejatinya residu politik. Harus dipungut, dibersihkan dan dibuang ke tempat yang semestinya.
Apa saja residu atau sampah politik dan demokrasi di tanah air sekarang? Korupsi, kolusi, dan nepotisme, nyata masih terasa.
Adakah sampah politik demokrasi yang lain. Politisi busuk? Mari bersih-bersih bersama.
#ceritapinggirjalan
#bersepedaselalu
#isupublik
#ceritasampah
#sehat
#waras
#bahagia
Pijak Indonesia 