Kategori
Society

Privilese dan Kesenjangan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19

Saat tulisan ini ditulis (29/3), Indonesia telah mencatat 130 kasus baru positif COVID-19 dalam sehari. Total ada 1.285 kasus di seluruh Indonesia, 114 orang meninggal dunia, dan 64 pasien dinyatakan sembuh.

Saya terbelalak ketika membaca headline di sebuah portal media onlineRapid Tes Gratis untuk Anggota DPR dan Keluarganya. Holyshit. Saya kira di antara orang-orang yang dari orok sudah tajir, ternyata masih ada orang-orang yang jauh lebih berprivilise, yaitu anggota DPR dan keluarganya. Meski pada akhirnya Pakde Jokowi menolak ide gila ini, tapi saya jadi semakin meyakini bahwa dunia memang tidak pernah adil.

Lain waktu, saya dibuat speechless ketika melihat video tes COVID-19 di rumah pengusaha Jerry Lo. Dalam video berdurasi 1,5 menit ini terlihat sebuah bus besar putih bertulisan ‘pelayanan kesehatan’ terparkir di depan rumah. Lalu, pemandu video memperlihatkan garasi yang terisi mobil mewah dan menjelaskan bahwa pemeriksaan COVID-19 dilakukan di ruang karaoke.  Belakangan diketahui, pelayanan kesehatan tersebut berasal dari RS Royal Progress Sunter.

Di tengah pandemi COVID-19 dan simpang siurnya kabar pelaksanaan tes di Indonesia, kemunculan video ini membuat hati saya teriris-iris. Saya jadi ingat seleksi alam yang pernah saya pelajari beberapa tahun silam di kelas biologi. Siapapun yang “kuat” maka ia akan bertahan, sedangkan yang “lemah” akan terseleksi atau tersingkirkan. Kedengarannya memang sadis ya, tapi begitulah realitanya.

Privilese Itu Benar Adanya

Kedua contoh di atas adalah bukti bahwa privilese atau hak istimewa itu benar adanya. Privilese memang tak selalu berbentuk uang dan harta (meski sebagian besar begitu sih), tetapi hak semacam ini memudahkan seseorang untuk memperoleh sesuatu dan pelayanan jasa. Karena tidak dimiliki semua orang, hak tersebut justru memunculkan stratifikasi sosial. Dengan kata lain, jurang kesenjangan dan ketidakadilan sosial pun semakin lebar dan dalam.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Privilese memang tak selalu berbentuk uang dan harta, tetapi hak semacam ini memudahkan seseorang untuk memperoleh sesuatu dan pelayanan jasa. [/mks_pullquote]

Ketika gerakan #dirumahaja mulai digaungkan di media sosial, lagi-lagi kita dihadapkan pada persoalan privilese. Memang betul bahwa menjaga jarak hingga mengurangi aktivitas di luar rumah disebut-sebut mampu mengurangi laju penyebaran virus. Sayangnya, tidak semua orang bisa melakukan hal ini.

Banyak orang masih tetap bekerja di luar rumah dan berdesakkan di transportasi umum. Ada juga yang harus berdagang berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Bukan karena mereka tidak peduli dengan social distancing, tapi mereka tidak mempunyai banyak pilihan. Work from Home (WFH) yang sering digaungkan oleh kelas menengah atas adalah suatu kemewahan bagi mereka.

Orang-orang Berprivilese Sering Lupa dan Terlena

Tanpa disadari, kadang-kadang privilese sering membuat kita terlena dengan “kenyamanan”. Kita jadi sering mengatur perilaku orang dengan kacamata kita sendiri. Kita merasa orang lain harus ikut menanggung permasalahan kita, padahal setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Saya pun pernah khilaf. Ketika membaca berita Ribuan Perantau Jabodetabek Mudik ke Daerah Asalnya, saya langsung merasa kesal. Saya merasa sudah melakukan social distancing, mengurangi aktivitas di luar rumah hingga menjaga kesehatan diri sendiri, tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa orang-orang ini akan memicu penyebaran virus yang lebih luas lagi. Lantas, dengan semena-mena saya menganggap bahwa mereka yang pulang adalah orang paling egois di dunia.

Saya lupa bahwa tidak semua orang beruntung bisa bekerja dari rumah, memiliki gaji bulanan, dan tinggal di rumah dengan fasilitas yang memadai. Bisa jadi, mereka yang memutuskan pulang itu karena sudah tak kuat menanggung kerasnya hidup di perantauan. Entah dagangannya sepi pembeli atau kantornya tutup sehingga membuatnya di-PHK atau tabungannya sudah ludes, semua alasan tersebut menohok relung hati saya.

Ketika beberapa desa di Jogja sudah mulai melakukan karantina mandiri, saya mulai gelisah dan kembali memikirkan privilese. Di satu sisi, saya setuju karena hal ini memudahkan warga untuk mengontrol siapa saja yang masuk dan keluar desa. Di sisi lainnya, saya merasa galau karena lagi-lagi karantina mandiri hanya menguntungkan mereka yang berprivilese.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Warga yang mapan secara ekonomi bisa saja merasa tenang berada di dalam rumah, memiliki stok makanan melimpah selama beberapa minggu ke depan, sementara gaji selalu dibayarkan setiap bulan.[/mks_pullquote]

Warga yang mapan secara ekonomi bisa saja merasa tenang berada di dalam rumah, memiliki stok makanan melimpah selama beberapa minggu ke depan, sementara gaji selalu dibayarkan setiap bulan. Namun bagaimana dengan mereka yang masih harus bekerja pontang-panting demi sesuap nasi? Mengingat area tempat tinggal saya masih sering dilewati pedagang keliling, kalau setiap desa melakukan karantina dan menutup hampir semua aksesnya, bagaimana nasib mereka? Siapa yang bakal membeli dan melarisi dagangannya?

Punya Privilese Itu Nggak Salah, tapi…

Saya rasa membicarakan privilese tidak serta-merta karena saya iri kepada orang kaya (meskipun iya juga sih, dikit). Bukan pula karena saya nggak bersyukur. Ada persoalan amat penting di sini, yaitu kesenjangan sosial.

Orang-orang kaya boleh saja kok menikmati hartanya, apalagi kalau (katanya) didapat dari hasil jerih payahnya di masa lalu. Namun selama kesenjangan masih keterlaluan lebarnya dan pemerintah belum bisa memberikan solusi, orang kaya seharusnya bisa menyadari hak istimewanya dan tidak melulu menyalahkan si miskin karena kurang berusaha. Justru akan lebih baik jika mereka yang mulai berinisiatif membantu agar tidak ada lagi bias kelas di antara kita.

Kategori
Politik Society

Kebebasan Adalah Kamuflase, Diskursus Libertarian Omong Kosong

Menyoal tren yang cukup ramai belakangan, banyak orang yang merasa bijaksana lagi terbuka dengan pandangannya mengenai kebebasan, bebas berpendapat, bebas berkarir, bebas menentukan. Saya sih bukan mau menyalahkan atau menghalang-halangi kehendak orang sebagai bagian dari apa yang disebut manusia bebas itu, cuma sepertinya ada yang perlu kita perdebatkan perihal arti kebebasan bagi mereka yang mengklaim diri sebagai libertarian.

Apa yang saya mau coba bicarakan adalah pandangan soal otoritas tiap individu dikatakan sebagai dorongan murni dari dirinya, atas dirinya dan untuk dirinya, atau kata lainnya kehendak bebas, lah. Sehingga, pemenuhan atas dorongan tersebut adalah sah, dan bukan hanya sah, tetapi juga jalan paling sejati sebagai manusia. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab dan hak dari pilihan bebas individu sudah selesai pada dirinya sendiri, sehingga tidaklah ada dan tidaklah boleh ada otoritas juga konsekuensi dari luar tubuh mengintervensi kehendaknya itu. Tidak ada dan tidak boleh ada itu urusannya agak beda, kita mungkin lebih membicarakan anggapan pertama bahwa tidak ada otoritas di luar individu yang mengambil alih sebagian atau keseluruhan dari kehendaknya.

[mks_pullquote align=”right” width=”350″ size=”25″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]”Otoritas jangan cuma dianggap sebagai instruksi atau larangan yang langsung, tertulis, terujar dengan jelas, melampaui itu, otoritas bisa jadi adalah sesuatu yang diam-diam dan tak terlihat sudah membentuk pikiran dan kesadaran kita, yang dari pikiran dan kesadaran itu kita mengambil pilihan-pilihan tertentu seolah-olah itu adalah kehendak bebas”[/mks_pullquote]

Pandangan yang demikian bagi saya naif saja, seolah manusia hanya berputar-putar dalam dirinya sendiri, dan sudah menjadi manusia tanpa ada rantai-rantai yang mengikat dirinya dengan keberadaan di luarnya. Otoritas jangan cuma dianggap sebagai instruksi atau larangan yang langsung, tertulis, terujar dengan jelas, melampaui itu, otoritas bisa jadi adalah sesuatu yang diam-diam dan tak terlihat sudah membentuk pikiran dan kesadaran kita, yang dari pikiran dan kesadaran itu kita mengambil pilihan-pilihan tertentu seolah-olah itu adalah kehendak bebas. Bukan tanpa sengaja otoritas bisa mengintervensi individu. Bukan tanpa sengaja artinya ada tujuannya? Ya iyalah. Bahwa yang demikian itu adalah sistem dan terstruktur? Sudah tentu begitu upaya mencapai tujuan tadi.

Ini yang kalau kulihat-lihat menyebabkan kritisisme berhenti pada klarifikasi dari orang-orang yang dianggap menggunakan pilihan bebasnya. Cukup dengan interview guna memastikan apakah seseorang mengambil satu pilihan atas dirinya benar-benar dari dirinya sendiri? Kalau tidak, aktiflah itu mode libertarian die hard cuap-cuap soal kebebasan. Tapi kalau iya, “oh, oke, good job, lanjutkan terus! Itu pilhanmu kok” lalu pergi meninggalkan situasi itu tanpa berpikir masalah apa yang ada di baliknya. Akhirnya semua masalah akan dikembalikan ke urusan individu lantaran tak tau akan adanya sistem yang mengelola situasi tadi, ini yang disebut sebagai kebutaan ontologis, bahwa ketidaktahuan akan keberadaan sistem itu, akan membawa kita pergi dari masalah inti, kemudian kembali kepada individu untuk meletakkan penilaian.

Ambil contoh kasus prostitusi. Bagi orang yang menggebu-gebu mengedepankan kehendak bebas, ia tak akan melihat masalah ketika perempuan atas kehendaknya sendiri berkenan melacurkan tubuhnya. Yang penting atas dasar kemauan sendiri. Kritiknya apa? Ya sudah jelas, prostitusi itu berangkat dari sistem yang membentuk ketimpangan kelas sosial dan gender, itu yang mendorong sebagian dari golongan terdampak untuk mengambil pilihan itu, meskipun golongan tersebut tidak punya kesadaran akan dorongan tersebut, sehingga bagi mereka, ya ini pilihan bebas. Bagi yang sadar dan punya pandangan akan hal ini, tidak jarang dianggap malah merendahkan individu si pelacur, atau menyalahkan individunya. Ini anggapan yang keliru.

Kasus lain lagi. Di kampung saya banyak orang yang masih beranggapan kalau mau sukses, katakanlah menjadi pegawai perusahaan atau jadi PNS, maka harus sekolah sampai sarjana. Ya memang, tindakannya dia ambil sendiri, tapi apa tidak naif kita menganggap itu dorongan murni? Apa iya memang fitrah-nya manusia itu bekerja? Lagi-lagi bukan merendahkan individu, tapi ya karena kurikulum sebagai suatu sistem yang bekerja dengan tujuan demikian. Lapangan perkerjaan meletakkan standard rekrutmen berdasarkan tingkat pendidikan  untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia mereka. Sementara itu, dikonstruk suatu situasi dimana manusia hanya bisa hidup atau diakui kemanusiaanya ketika dia bekerja. Tercipta rantai sistem yang bisa menggiring banyak individu ke dalam situasi itu, apa yang bisa menjalankan itu kalau bukan dikatakan otoritas?

Belum lagi kalau berbicara perihal privilese, dianggap bahwa semua orang atau institusi yang punya pencapaian besar itu atas dasar dorongan murni. Tidak, penjalasannya sama, sistem. Bagi orang yang punya keistimewaan ini, tindakan bisa saja muncul dari dorongan keluarga, kemampuan bisa berhubungan dengan kekuatan silsilahnya. Ini bukan menyalahkan takdir, tapi ya kondisi ini nyata. Bagi industri, kemenangan di pasar bebas sudah ditentukan sejak awal, dari besaran modal, kepemilikan infrastruktur dan alat produksi. Jadi omong kosong lah itu kalau istilah pasar bebas, kompetisi bebas itu menempatkan semua pihak dalam potensi yang sama.

Intinya adalah apapun yang menjadi kecenderungan gerak tubuh kita, adalah memang kita yang mengatur. Apapun pilihan yang dihadapkan pada kita, ya kita lah yang mengambil sikap. Tetapi, apa yang menjadi esensi manusia di belakangnya? Istilah kehendak bebas itu tak lantas menjadi klaim bahwa manusia bebas secara esensi. Sebab nyatanya kecenderungan kita boleh jadi berasal dari dorongan status quo atau beban tradisi, atau ada skenario lain dari luar yang meletakkan esensi pada diri kita sehingga sebagaimana contoh kasus, seolah-olah kehendak bebas kita adalah diri kita yang sejati. Kalau memang itu sebuah keniscayaan, saya tak akan menyangkal. Tapi ketika, kebebasan hanya dimaknai kehendak atau pilihan, saya rasa cukup aman untuk bilang ini omong kosong.