Saat tulisan ini ditulis (29/3), Indonesia telah mencatat 130 kasus baru positif COVID-19 dalam sehari. Total ada 1.285 kasus di seluruh Indonesia, 114 orang meninggal dunia, dan 64 pasien dinyatakan sembuh.
Saya terbelalak ketika membaca headline di sebuah portal media online, Rapid Tes Gratis untuk Anggota DPR dan Keluarganya. Holyshit. Saya kira di antara orang-orang yang dari orok sudah tajir, ternyata masih ada orang-orang yang jauh lebih berprivilise, yaitu anggota DPR dan keluarganya. Meski pada akhirnya Pakde Jokowi menolak ide gila ini, tapi saya jadi semakin meyakini bahwa dunia memang tidak pernah adil.
Lain waktu, saya dibuat speechless ketika melihat video tes COVID-19 di rumah pengusaha Jerry Lo. Dalam video berdurasi 1,5 menit ini terlihat sebuah bus besar putih bertulisan ‘pelayanan kesehatan’ terparkir di depan rumah. Lalu, pemandu video memperlihatkan garasi yang terisi mobil mewah dan menjelaskan bahwa pemeriksaan COVID-19 dilakukan di ruang karaoke. Belakangan diketahui, pelayanan kesehatan tersebut berasal dari RS Royal Progress Sunter.
https://twitter.com/penjordroid/status/1242629496366190592
Di tengah pandemi COVID-19 dan simpang siurnya kabar pelaksanaan tes di Indonesia, kemunculan video ini membuat hati saya teriris-iris. Saya jadi ingat seleksi alam yang pernah saya pelajari beberapa tahun silam di kelas biologi. Siapapun yang “kuat” maka ia akan bertahan, sedangkan yang “lemah” akan terseleksi atau tersingkirkan. Kedengarannya memang sadis ya, tapi begitulah realitanya.
Privilese Itu Benar Adanya
Kedua contoh di atas adalah bukti bahwa privilese atau hak istimewa itu benar adanya. Privilese memang tak selalu berbentuk uang dan harta (meski sebagian besar begitu sih), tetapi hak semacam ini memudahkan seseorang untuk memperoleh sesuatu dan pelayanan jasa. Karena tidak dimiliki semua orang, hak tersebut justru memunculkan stratifikasi sosial. Dengan kata lain, jurang kesenjangan dan ketidakadilan sosial pun semakin lebar dan dalam.
[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Privilese memang tak selalu berbentuk uang dan harta, tetapi hak semacam ini memudahkan seseorang untuk memperoleh sesuatu dan pelayanan jasa. [/mks_pullquote]
Ketika gerakan #dirumahaja mulai digaungkan di media sosial, lagi-lagi kita dihadapkan pada persoalan privilese. Memang betul bahwa menjaga jarak hingga mengurangi aktivitas di luar rumah disebut-sebut mampu mengurangi laju penyebaran virus. Sayangnya, tidak semua orang bisa melakukan hal ini.
Banyak orang masih tetap bekerja di luar rumah dan berdesakkan di transportasi umum. Ada juga yang harus berdagang berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Bukan karena mereka tidak peduli dengan social distancing, tapi mereka tidak mempunyai banyak pilihan. Work from Home (WFH) yang sering digaungkan oleh kelas menengah atas adalah suatu kemewahan bagi mereka.
Orang-orang Berprivilese Sering Lupa dan Terlena
Tanpa disadari, kadang-kadang privilese sering membuat kita terlena dengan “kenyamanan”. Kita jadi sering mengatur perilaku orang dengan kacamata kita sendiri. Kita merasa orang lain harus ikut menanggung permasalahan kita, padahal setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda.
Saya pun pernah khilaf. Ketika membaca berita Ribuan Perantau Jabodetabek Mudik ke Daerah Asalnya, saya langsung merasa kesal. Saya merasa sudah melakukan social distancing, mengurangi aktivitas di luar rumah hingga menjaga kesehatan diri sendiri, tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa orang-orang ini akan memicu penyebaran virus yang lebih luas lagi. Lantas, dengan semena-mena saya menganggap bahwa mereka yang pulang adalah orang paling egois di dunia.
Saya lupa bahwa tidak semua orang beruntung bisa bekerja dari rumah, memiliki gaji bulanan, dan tinggal di rumah dengan fasilitas yang memadai. Bisa jadi, mereka yang memutuskan pulang itu karena sudah tak kuat menanggung kerasnya hidup di perantauan. Entah dagangannya sepi pembeli atau kantornya tutup sehingga membuatnya di-PHK atau tabungannya sudah ludes, semua alasan tersebut menohok relung hati saya.
Ketika beberapa desa di Jogja sudah mulai melakukan karantina mandiri, saya mulai gelisah dan kembali memikirkan privilese. Di satu sisi, saya setuju karena hal ini memudahkan warga untuk mengontrol siapa saja yang masuk dan keluar desa. Di sisi lainnya, saya merasa galau karena lagi-lagi karantina mandiri hanya menguntungkan mereka yang berprivilese.
[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Warga yang mapan secara ekonomi bisa saja merasa tenang berada di dalam rumah, memiliki stok makanan melimpah selama beberapa minggu ke depan, sementara gaji selalu dibayarkan setiap bulan.[/mks_pullquote]
Warga yang mapan secara ekonomi bisa saja merasa tenang berada di dalam rumah, memiliki stok makanan melimpah selama beberapa minggu ke depan, sementara gaji selalu dibayarkan setiap bulan. Namun bagaimana dengan mereka yang masih harus bekerja pontang-panting demi sesuap nasi? Mengingat area tempat tinggal saya masih sering dilewati pedagang keliling, kalau setiap desa melakukan karantina dan menutup hampir semua aksesnya, bagaimana nasib mereka? Siapa yang bakal membeli dan melarisi dagangannya?
Punya Privilese Itu Nggak Salah, tapi…
Saya rasa membicarakan privilese tidak serta-merta karena saya iri kepada orang kaya (meskipun iya juga sih, dikit). Bukan pula karena saya nggak bersyukur. Ada persoalan amat penting di sini, yaitu kesenjangan sosial.
Orang-orang kaya boleh saja kok menikmati hartanya, apalagi kalau (katanya) didapat dari hasil jerih payahnya di masa lalu. Namun selama kesenjangan masih keterlaluan lebarnya dan pemerintah belum bisa memberikan solusi, orang kaya seharusnya bisa menyadari hak istimewanya dan tidak melulu menyalahkan si miskin karena kurang berusaha. Justru akan lebih baik jika mereka yang mulai berinisiatif membantu agar tidak ada lagi bias kelas di antara kita.
Pijak Indonesia 