Kategori
Society

Privilese dan Kesenjangan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19

Saat tulisan ini ditulis (29/3), Indonesia telah mencatat 130 kasus baru positif COVID-19 dalam sehari. Total ada 1.285 kasus di seluruh Indonesia, 114 orang meninggal dunia, dan 64 pasien dinyatakan sembuh.

Saya terbelalak ketika membaca headline di sebuah portal media onlineRapid Tes Gratis untuk Anggota DPR dan Keluarganya. Holyshit. Saya kira di antara orang-orang yang dari orok sudah tajir, ternyata masih ada orang-orang yang jauh lebih berprivilise, yaitu anggota DPR dan keluarganya. Meski pada akhirnya Pakde Jokowi menolak ide gila ini, tapi saya jadi semakin meyakini bahwa dunia memang tidak pernah adil.

Lain waktu, saya dibuat speechless ketika melihat video tes COVID-19 di rumah pengusaha Jerry Lo. Dalam video berdurasi 1,5 menit ini terlihat sebuah bus besar putih bertulisan ‘pelayanan kesehatan’ terparkir di depan rumah. Lalu, pemandu video memperlihatkan garasi yang terisi mobil mewah dan menjelaskan bahwa pemeriksaan COVID-19 dilakukan di ruang karaoke.  Belakangan diketahui, pelayanan kesehatan tersebut berasal dari RS Royal Progress Sunter.

Di tengah pandemi COVID-19 dan simpang siurnya kabar pelaksanaan tes di Indonesia, kemunculan video ini membuat hati saya teriris-iris. Saya jadi ingat seleksi alam yang pernah saya pelajari beberapa tahun silam di kelas biologi. Siapapun yang “kuat” maka ia akan bertahan, sedangkan yang “lemah” akan terseleksi atau tersingkirkan. Kedengarannya memang sadis ya, tapi begitulah realitanya.

Privilese Itu Benar Adanya

Kedua contoh di atas adalah bukti bahwa privilese atau hak istimewa itu benar adanya. Privilese memang tak selalu berbentuk uang dan harta (meski sebagian besar begitu sih), tetapi hak semacam ini memudahkan seseorang untuk memperoleh sesuatu dan pelayanan jasa. Karena tidak dimiliki semua orang, hak tersebut justru memunculkan stratifikasi sosial. Dengan kata lain, jurang kesenjangan dan ketidakadilan sosial pun semakin lebar dan dalam.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Privilese memang tak selalu berbentuk uang dan harta, tetapi hak semacam ini memudahkan seseorang untuk memperoleh sesuatu dan pelayanan jasa. [/mks_pullquote]

Ketika gerakan #dirumahaja mulai digaungkan di media sosial, lagi-lagi kita dihadapkan pada persoalan privilese. Memang betul bahwa menjaga jarak hingga mengurangi aktivitas di luar rumah disebut-sebut mampu mengurangi laju penyebaran virus. Sayangnya, tidak semua orang bisa melakukan hal ini.

Banyak orang masih tetap bekerja di luar rumah dan berdesakkan di transportasi umum. Ada juga yang harus berdagang berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Bukan karena mereka tidak peduli dengan social distancing, tapi mereka tidak mempunyai banyak pilihan. Work from Home (WFH) yang sering digaungkan oleh kelas menengah atas adalah suatu kemewahan bagi mereka.

Orang-orang Berprivilese Sering Lupa dan Terlena

Tanpa disadari, kadang-kadang privilese sering membuat kita terlena dengan “kenyamanan”. Kita jadi sering mengatur perilaku orang dengan kacamata kita sendiri. Kita merasa orang lain harus ikut menanggung permasalahan kita, padahal setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Saya pun pernah khilaf. Ketika membaca berita Ribuan Perantau Jabodetabek Mudik ke Daerah Asalnya, saya langsung merasa kesal. Saya merasa sudah melakukan social distancing, mengurangi aktivitas di luar rumah hingga menjaga kesehatan diri sendiri, tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa orang-orang ini akan memicu penyebaran virus yang lebih luas lagi. Lantas, dengan semena-mena saya menganggap bahwa mereka yang pulang adalah orang paling egois di dunia.

Saya lupa bahwa tidak semua orang beruntung bisa bekerja dari rumah, memiliki gaji bulanan, dan tinggal di rumah dengan fasilitas yang memadai. Bisa jadi, mereka yang memutuskan pulang itu karena sudah tak kuat menanggung kerasnya hidup di perantauan. Entah dagangannya sepi pembeli atau kantornya tutup sehingga membuatnya di-PHK atau tabungannya sudah ludes, semua alasan tersebut menohok relung hati saya.

Ketika beberapa desa di Jogja sudah mulai melakukan karantina mandiri, saya mulai gelisah dan kembali memikirkan privilese. Di satu sisi, saya setuju karena hal ini memudahkan warga untuk mengontrol siapa saja yang masuk dan keluar desa. Di sisi lainnya, saya merasa galau karena lagi-lagi karantina mandiri hanya menguntungkan mereka yang berprivilese.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Warga yang mapan secara ekonomi bisa saja merasa tenang berada di dalam rumah, memiliki stok makanan melimpah selama beberapa minggu ke depan, sementara gaji selalu dibayarkan setiap bulan.[/mks_pullquote]

Warga yang mapan secara ekonomi bisa saja merasa tenang berada di dalam rumah, memiliki stok makanan melimpah selama beberapa minggu ke depan, sementara gaji selalu dibayarkan setiap bulan. Namun bagaimana dengan mereka yang masih harus bekerja pontang-panting demi sesuap nasi? Mengingat area tempat tinggal saya masih sering dilewati pedagang keliling, kalau setiap desa melakukan karantina dan menutup hampir semua aksesnya, bagaimana nasib mereka? Siapa yang bakal membeli dan melarisi dagangannya?

Punya Privilese Itu Nggak Salah, tapi…

Saya rasa membicarakan privilese tidak serta-merta karena saya iri kepada orang kaya (meskipun iya juga sih, dikit). Bukan pula karena saya nggak bersyukur. Ada persoalan amat penting di sini, yaitu kesenjangan sosial.

Orang-orang kaya boleh saja kok menikmati hartanya, apalagi kalau (katanya) didapat dari hasil jerih payahnya di masa lalu. Namun selama kesenjangan masih keterlaluan lebarnya dan pemerintah belum bisa memberikan solusi, orang kaya seharusnya bisa menyadari hak istimewanya dan tidak melulu menyalahkan si miskin karena kurang berusaha. Justru akan lebih baik jika mereka yang mulai berinisiatif membantu agar tidak ada lagi bias kelas di antara kita.

Kategori
Kapital

Kebebasan Tidak Ada Artinya Jika Kau Miskin

Negara dan berbagai sayap kekuasaannya semakin mengekang kebebasan. UU ITE semakin tajam dan siap melumat kata-kata yang diproduksi mulut dan jari-jarimu. Diskriminasi agama terus berlanjut dan negara membiarkannya, mulai dari pelarangan pendirian tempat ibadah, salib dipotong, hingga doa bersama di tepi pantai dihalang-halangi.

Belum lagi masalah privasi di dunia maya yang wajar membuat banyak orang pesimis. Terus saja berlangsung nomer-nomer ga jelas mengirim sms atau menelepon ke nomer kita menawarkan pinjaman, kredit, diskon, atau bahkan layanan seks. Program pemerintah berupa registrasi kartu ponsel nampaknya tidak bekerja. Data pribadi kita bertebaran di mana-mana sehingga mudah sekali digunakan oleh orang lain. Kondisi ini membuat banyak orang merasa diawasi gerak-geriknya. Pemerintah kelihatannya belum punya cara mengatasi ini. Atau bahkan memang tidak ada niatan membenahi.

Belum berhenti sampai di situ. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berisi pasal-pasal yang mengancam kebebasan dan terlalu jauh ingin mengatur hal-hal privat. Sebut saja soal aturan makar, penghinaan presiden, penistaan agama, kumpul kebo, pembatasan penggunaan kondom, dan kriminalisasi perempuan aborsi. Walaupun rancangan kitab ini gagal disahkan karena ada desakan yang kuat dari publik, tetap tidak ada jaminan ia tak muncul lagi dengan hasrat yang lebih kuat. Bukankah pengesahannya hanya ditunda?

Baca Juga: Pengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

Daftar panjang upaya pengekangan kebebasan ini memang mudah sekali bikin kita muntab. Rasanya ingin menggampar orang-orang yang duduk nyaman di kursi kekuasaan. Bisa-bisanya membikin aturan yang sedemikian absurdnya.

Akan tetapi, percayalah saudara-saudara, jika energi kita dicurahkan untuk menghujat, menggugat, menolak, hingga memaki hal-hal semacam ini, hasil akhirnya tidak akan benar-benar bernilai. Energi jadi terbuang percuma. Sebab kita luput menghajar masalah mendasarnya.

Mari kita memutar ingatan sejenak, untuk mengambil contoh. Reformasi 1998 menghasilkan pencapaian yang luar biasa dalam bidang politik. Beberapa tahun setelah peristiwa monumental tersebut, pemilihan langsung berhasil diwujudkan, otonomi daerah menjamur, masa jabatan presiden dibatasi, pers bebas bersuara, dll.

Sayangnya, peristiwa yang kini sering dipakai orang untuk mengejar jabatan ini, hampir sama sekali tidak menata ulang struktur ekonomi. Maksudnya bagaimana? Setelah hingar-bingar reformasi berlalu, kepemilikan aset tetap berada di tangan sekelompok kecil orang. Orang-orang superkaya terus semakin kaya dan kelas menengah-miskin tetap mengais-ngais uang yang masih tersisa.

Buat apa punya hak untuk memilih presiden secara langsung, bebas bikin demo, leluasa mengkritik dan memaki-maki pejabat dan orang kaya melalui tulisan atau cuitan, jika kita tetap miskin? Buat apa?

Kesuraman kondisi semacam ini semakin kentara belakangan ini. Ketika kita sepakat bahwa setiap orang punya hak suara dan pendapat yang paling banyak mendapat dukungan itulah yang benar, demi demokrasi, demi kebebasan yang utuh, maka orang-orang superkaya membangun media dan mesin propaganda media sosial demi mengatur perbincangan publik. Apa yang mereka ingin jadikan omongan banyak orang dan apa yang tidak, diatur sedemikian rupa. Kegiatan ini dijalankan terus-menerus sampai-sampai kita, yang merasa sedang menikmati kebebasan, tanpa sadar berpikir, berpendapat, dan bertindak sesuai dengan narasi penguasa dan orang superkaya.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Setelah hingar-bingar reformasi berlalu, kepemilikan aset tetap berada di tangan sekelompok kecil orang. Orang-orang superkaya terus semakin kaya dan kelas menengah-miskin tetap mengais-ngais uang yang masih tersisa.”[/mks_pullquote]

Jika sudah sadar kondisinya begini, sebaiknya kita berani bilang bahwa reformasi 1998 hanya berhasil merebut kebebasan yang semu. Bebas sih, tapi sesuai dengan koridor yang sudah diatur oleh penguasa.

Baca Juga: Cita-Cita Freelance

Makanya saya sering sebel sama orang yang bilang bahwa ketika tuntutan mahasiswa sudah beralih ke soal kebebasan ngeseks, berpendapat, melakukan aborsi, maka ini adalah tanda masyarakat semakin makmur. Yang dipersoalkan mahasiswa bukan lagi kebutuhan mendasar, tapi sekunder. Begitu katanya. Omongan ini selain sesat, juga melanggengkan ilusi. Sesat karena ia lupa bahwa sebagian besar pemuda tidak bisa menjadi mahasiswa. Sehingga, mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan perubahan pola pikir dan kebutuhan mahasiswa jelas keliru. Pendapat ini juga melanggengkan ilusi tentang dunia kebebasan yang dihasrati oleh kelas menengah, termasuk sebagian besar mahasiswa. Ilusi yang menutupi kenyataan bahwa mereka tetap cuma kebagian seumprit dari kue ekonomi, dan kebebasan yang ia dapatkan hanyalah belas kasihan kelas penguasa agar mereka tidak mengungkit-ngungkit persoalan ketidakadilan ekonomi.

Saking kronisnya keadaan saat ini, saya sampai berpikir, jangan-jangan ini memang strategi kelas penguasa untuk mengarahkan kelas menengah-miskin agar terkuras energinya di soal-soal kebebasan semu. Jika kaum menengah-miskin cuma merengek-rengek minta dilindungi privasinya di internet, pengen ngeseks sesukanya, bebas ngelakuin aborsi, leluasa mengeluarkan kritik dan sumpah serapah di media sosial, biarkan saja. Abaikan. Namun, jika mereka semakin rebel dan sudah merusak atau bikin macet beberapa hal, ya sudah, kasih saja kebebasan yang mereka rindukan. Biar puas. Toh, mereka tetap saja miskin.