Kategori
Society

Berdaulat Dalam Digital Platform, Seperti Apa?

Connected. Terhubung adalah prasyarat untuk kesetaraan dalam “being digital“. Donate atau berdonasi mengikat keterhubungan menjadi beragam aksi nyata yang berdampak pada kehidupan sosial juga berbangsa dan bernegara.

Dunia digital memberikan kesempatan kesetaraan sejatinya. Hanya saja memang masih ada masalah besar. Kemajuan teknologi sampai kini masih terbatas penggunaanya, usernya. Teknologi yang hadir masih memiliki kesenjangan, berjarak dengan penggunanya. Berjarak dalam arti pengusaan infrastruktur teknologi dan akses.

Sejatinya, ada peluang demokratisasi dalam pemanfaatan dunia digital. Meski memang harus diakui bersama ada banyak paradoks kala user terhubung dengan dunia baru, dunia digital.

Beberapa negara justru bermasalah dengan teknologi informasi ini. Malah tanpa sadar ada kebijakan publik yang blunder, tak berjalan baik, penuh koruptif. E-KTP contohnya di Indonesia. Mau lebih banyak contoh yang lain? Mari bersama-sama menelusurinya.

Menilik paradoks, kesenjangan penggunaan teknologi komunikasi ini, ada peluang terbuka untuk mewujudkan kedaulatan dalam digital platform. Siapa yang paling pas menghadirkan? Negara jelas berperan dalam soal regulasi hanya bukan pada sisi birokratis namun sebatas berbagi data saja. Tujuan akhir tentu agar bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Ada contoh menarik berkaitan dengan kedaulatan digital, setidaknya fenomena ini bisa dihadirkan oleh pasardesa.id juga Sonjo di kala pandemi. Dua kelompok pengembangan platform aplikasi yang bermula dari upaya menemukan solusi atas masalah. Bukan berorientasi profit semata. Ada semangat sociopreneurship yang diwujudkan dalam aksi nyata.

Pasardesa.id menyasar mereka yang terekslusi dari program pemerintah pusat. Keluarga miskin yang belum terdata atau terlewat dari beragam skema bantuan pusat. Desa sebagai entitas pemerintah dengan kepala desa yang dipilih oleh rakyat secara langsung mempelopori hadirnya aplikasi yang mempertemukan user dan pengguna. Bukan berorientasi keuntungan di awalnya tapi bagian ikhtiar pemanfaatan teknologi untuk desa.

Ada banyak pilihan sebenarnya, dari beragam aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Ada Sistem Informasi Desa dan yang lain namun semua itu sebatas kebutuhan data kependudukan, dinamika kependudukan juga data untuk respon bencana.

Aplikasi pasardesa.id dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan ke rakyat dengan lebih rinci. Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa, BUMDes dan keterlibatan ahli dan relawan desa, rakyat desa yang terdidik mewarnai pengembangan aplikasi pasardesa.id jadi lebih handal.

Sambatan Jogja, Sonjo memiliki pola pengembangan yang berbeda. Awalnya memang “menumpang” sistem aplikasi yang sudah populer di masyarakat. Terbentuklah beragam group medsos yang berbasis solidaritas, sambatan atau tetulung. Di inisiasi kelompok akademis, Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Ekonomi UGM telah mempertemukan user dan pengguna untuk bisa saling bantu. Memenuhi aneka kebutuhan.

*****

Semua pembelajar media tentu paham, apapun media yang akrab digunakan, sebagai user semata hanya bernasib jadi konsumen. Selamanya akan jadi pasar kemajuan teknologi, tentu bukanlah hal yang menyenangkan. Posisi yang jelas dependen, sangat bergantung pada produsen teknologi saja.

Dua aplikasi yang hadir dan berkembang baik pasardesa.id maupun sonjo.id telah memberikan pengalaman keterhubungan para pengguna dan penyedia layanan untuk saling memperbaiki kekurangan yang ditemui. Jelas, bukan berawal dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Meski dalam perjalanan pengembangan jelas soal kebutuhan dana guna keberlanjutan aplikasi penting dipenuhi.

Bisa saja mendapatkan keuntungan, nilai tambah, namun bermasalah ketika ada ketergantungan kepada teknologi dan lebih banyak keluar ongkos untuk membiayai manfaat yang diberikan teknologi.

Ada hal penting dalam pemanfaatan teknologi komunikasi kala berwujud platform. Ini ditegaskan oleh progammer. Secanggih apapun sistem yang ditawarkan, untuk aplikasinya semua bergantung pada manusia, relasi pengguna dan produsen atau pembuat. Penerima manfaat, maupun pembuatnya harusnya berposisi sama-sama setara. Idealnya begitu.

Apapun nilai tambah yang dilekatkan tak bermakna apa-apa kala salah satu pihak lebih dominan. Kondisi yang tidak adil, jelas dalam dunia digital, platform digital yang dibuat. Jangan kaget, kala peneliti media harus berproses panjang untuk bisa mengakses data yang dikuasai oleh pemilik platform media.

Adakah demokrasi dalam digital platform, seperti harapan banyak pihak? Apakah dua model aplikasi di atas bentuk nyata dari berdaulat dalam dunia digital?

Seperti dirasakan bersama, hari hari ini, Indonesia direpotkan urusan-urusan sepele, soal “kicauan” netizen yang teramplifikasi dalam platform medsos. Kicauan yang sekedar membuat gaduh semata.

Nyaringnya bunyi kicauan, bertambah gaung dan tone-nya kala bertemu dengan para pendengung, buzzer maupun influencer.

Merespon kemajuan zaman dengan adaptasi kebiasaan baru di era kini sangatlah penting. Ada beberapa praktek baik yang berjalan dengan memanfaatkan adanya teknologi informasi, minimal dalam skala gerakan masyarakat sipil di DIY. Semua masih ingat bagaimana gegap gempita Twitter di masa awal, bahkan direspon oleh sutradara Indonesia asal Fakultas Kedokteran Hewan (?) dengan membuat film Republik Twitter.

Saat bencana Merapi, pegiat medsos dengan karakter terbatas membuat jejaring bersama radio komunitas lewat Jalin Merapi sebagai penghubung dan media alert atau membangun sistem peringatan dini ke banyak pihak.

Gema dan gaung peringatan yang dikumpulkan dari netizen, warga, sukarelawan di lereng Merapi dimanfaatkan untuk bahan konten informasi Jalin Merapi. Semua pihak berkontribusi dalam produksi informasi sekaligus membersihkan sampah-sampah informasi palsu yang beredar.

*****

Kini rintisan beragam aplikasi telah tersedia baik marketplace maupun sistem informasi untuk pelayanan publik. Semakin canggih dan mudah akses seiring dengan membaiknya infrastruktur teknologi informasi yang terus berkembang.

Pendek kata, semua bisa dijangkau dalam genggaman, apakah itu hal baik maupun hal buruk. Hal yang memperkokoh fondasi kedaulatan maupun hal-hal yang memperuncing permasalahan, perpecahan, menajamkan polarisasi.

Mengacu pada pendapat para programmer, benar adanya soal betapapun canggih dan handalnya sistem semua pada akhirnya bertumpu pada manusia. Teknologi adalah tools, manusialah yang memiliki kuasa atas teknologi. Jangan sampai logikanya terbalik. Manusia jadi budak teknologi, mesin-mesin digital itulah yang semestinya memberikan pelayanan untuk memudahkan kehidupan manusia.

Kategori
Kapital

Kita adalah Bahan Baku, Buruh, dan Komoditas dalam Ekonomi Digital

Pola produksi dalam ekonomi digital berbeda dengan model ekonomi konvensional. Apa bedanya? Mari kita uraikan terlebih dahulu model ekonomi konvensional yang sudah lama umat manusia jalani.

Ambil contoh di bidang usaha peternakan ayam. Pemilik usaha menyediakan bahan baku (beberapa ekor ayam dan pakan) serta sarana dan prasananya (kandang, alat pembersih, masker, penyemprot, dll). Untuk mengelola bahan baku tersebut, pengusaha butuh pekerja. Mereka membuka lowongan. Manusia yang tidak punya banyak modal dan aset, yakni kelas pekerja, mendaftarkan diri ke peternakan ini agar mendapatkan upah. Manusia ini menjadi buruh.

Ketika daging-daging ayam tersebut sudah berada di pasar, jadilah ia komoditas. Semua orang, termasuk kelas pekerja, membutuhkan komoditas tersebut demi memenuhi kebutuhan gizi.

Dari contoh di atas dapat dilihat, antara bahan baku, buruh, dan komoditas terpisah satu sama lain. Mereka hanya saling terkait di pabrik (buruh dan bahan baku) dan pasar (buruh dan komoditas).

Model ekonomi medsos

Model konvensional tersebut berubah drastis dalam ekonomi digital. Mari kita ambil contoh lagi. Kali ini pola produksi Twitter. Apa bahan baku Twitter? Seluruh twit kita baik yang berupa teks, gambar, dan video, atau campuran di antaranya. Sebagai sebuah perusahaan, ia ingin mempunyai bahan baku yang berlimpah dan berkualitas. Twitter sebetulnya tidak peduli isi twit kita tentang apa. Yang penting bagi dia, jika Anda ingin curhat, marah-marah, memaki, bermesraan, memfitnah, mengancam, dll, jangan limpahkan di manapun kecuali di aplikasi kami. Dalam kondisi apapun, Twitter ingin kita menumpahkannya dalam bentuk twit. Terserah isinya apa. Ia hanya dengan genitnya bertanya, “What’s happening?

Twitter cuma peduli pada isi twit kita sejauh itu berguna bagi peningkatan jumlah twit. Makanya Twitter menilai kualitas twit hanya dan hanya berdasarkan interaksinya (engagement). Semakin banyak akun lain berinteraksi dengan twitmu, maka Twitter semakin menyukaimu. Masa bodoh isinya kutipan ayat kitab suci, hoaks, skandal seks, perselingkuhan, lelucon, atau kalimat bijak. Yang penting banyak orang terpelatuk.

Oleh karena itu, jangan sampai kita terlalu terpukau saat Twitter dan media sosial lainnya mulai membangun citra bahwa mereka peduli dan mendukung pemberantasan hoaks, mengusahakan perlindungan data pribadi secanggih mungkin, peduli lingkungan, mendukung kesetaraan gender, merawat toleransi, dan hal-hal bermoral lainnya. Jika kita terbuai, maka kita telah masuk ke dalam perangkap omong kosong. Karena masalah besarnya bukan itu semua. Media sosial membangun citra tersebut hanya demi menjaga kepercayaan dan rasa aman dari penggunanya. Sehingga konten di aplikasi mereka bisa terus ramai.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Twitter hanya peduli pada isi twit kita sejauh itu berguna bagi peningkatan jumlah twit. Makanya Twitter menilai kualitas twit hanya dan hanya berdasarkan interaksinya (engagement).”[/mks_pullquote]

Kemudian, siapa yang menjadi pekerja dalama konteks ini? Siapa yang mengolah bahan baku? Tentu saja para pengguna Twitter. Kita semua. Kita yang menyusun kata, mengedit gambar, hingga mengunggah video kapanpun dan di manapun. Kita yang menerjemahkan perasaan senang dan sedih atau suatu peristiwa lucu ke dalam sebuah twit di Twitter.

Pernahkah kau merasa capek banget setelah beberapa lama menggunakan Twitter? Atau malah sering? Sebagian besar orang menganggap kelelahan ini diakibatkan oleh isi Twitter yang semakin mengaduk-ngaduk perasaan. Isinya banyak orang bertengkar, saling sindir, dan bahkan saling mencaci maki. Tentu saja ini benar. Namun, ada fakta yang lebih tragis lagi, dan masih banyak orang yang tidak menyadarinya, yakni rasa lelah tersebut muncul karena kita memang sedang bekerja untuk Twitter. Ngetwit yang seakan-akan bagai hiburan sesungguhnya adalah kerja.

Memang ada kabar baiknya. Kita tidak bekerja pada Twitter secara gratis. Kita dibayar, kok. Twitter membayar kita dengan notifikasi retweet, like, reply, dan mention. Sayangnya, upah yang berupa notifikasi ini tidak selalu membuat kita senang. Seringkali notifikasi tersebut, khususnya reply dan mention, membawa kritik, tuduhan, makian, dan ancaman dari akun lain. Dengan fakta ini, entah kita masih bisa menyebutnya dengan kabar baik atau bukan.

Apakah kita, para pengguna Twitter, juga merupakan komoditas? Tentu saja. Twitter menawarkan data perilaku, kepercayaan (agama, politik, ekonomi, dll), dan selera (model sepatu, destinasi wisata impian, minuman favorit) kita kepada para pengiklan. Tema iklan yang muncul di halaman beranda Twitter kita akan beririsan dengan hal-hal yang berada di pikiran kita. Kita menjadi barang dagangan.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa kita adalah bahan baku, buruh, dan komoditas dalam ekonomi digital. Jika dalam proses produksi di peternakan ayam ketiga hal ini terpisah, dalam ekonomi digital seluruhnya berkumpul di satu tempat, yaitu tubuh pekerja. Kandang ayam dan tempat perdagangan daging ayam (pasar) terpisah, tapi dalam ekonomi Twitter semuanya berkumpul dalam satu aplikasi. Pekerja di peternakan ayam tidak perlu mempunyai bahan baku, karena sudah disediakan oleh pemilik modal. Namun di Twitter, para buruh yang menyediakan bahan bakunya.

Jangan berhenti di persoalan privasi

Setelah mengetahui secara jelas proses produksi media sosial melalui penjelasan di atas, sebaiknya kita tidak mentok di urusan privasi. Perbincangan soal privasi atau perlindungan data pribadi memang sedang menjadi kegemaran, terutama bagi kalangan yang kondisi finansialnya lumayan aman dan tinggal di urban. Barangkali ini bisa dihubungkan dengan kondisi sosial masyarakat kota yang semakin individualis. Suatu situasi yang membuat banyak orang berpikir begini: tidak apa-apa dunia luar kacau balau, penuh eksploitasi, yang penting ruang hidupku, privasiku, dan kebebasanku aman terkendali.

Cuma mempersoalkan privasi sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah eksploitasi digital. Malahan mengalihkan perhatian kita. Walaupun Twitter, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya sudah bisa membuktikan bahwa mereka berkomitmen menjaga data-data kita aman, tetap saja fakta bahwa kita dieksploitasi sebagai bahan baku, buruh, dan komoditas tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak pada narasi yang melulu hanya bicara soal privasi. Jika kita terjebak, maka kita bisa secara tidak sadar mewajarkan eksploitasi yang dilakukan oleh media sosial. Karena sudah puas privasi dilindungi.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Cuma mempersoalkan privasi sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah eksploitasi digital.”[/mks_pullquote]

Fokus kita semestinya diarahkan pada dampak yang lebih luar biasa dari ekonomi digital. Apa itu? Pemisahan inovasi, kecerdasan, dan softskill dari tubuh kita. Oke, ini pasti terasa sangat abstrak. Penjelasannya begini. Kita sudah sering mendengar istilah artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, bukan? Untuk membuat teknologi ini, sebuah perusahaan membutuhkan data yang sangat banyak, atau kini sering disebut big data (data raksasa). Perusahaan digital kini berlomba-lomba memburu sebanyak-banyaknya data manusia mulai dari pikirannya, perilakunya, hingga perasaannya. Data ini sangat berharga bagi mereka untuk membuat teknologi yang bisa melakukan berbagai macam pekerjaan yang hingga kini belum bisa otomatis. Misalnya supir taksi. Para pemilik modal besar secara natural sangat berhasrat untuk memiliki teknologi semacam ini agar bisa segera mengganti para pekerja yang bisa malas, berorganisasi, dan berdemo.

Sebagai contoh, bisa dibilang semua pengemudi taksi online menggunakan google map saat bekerja. Selama bekerja itulah mereka menyetor data perjalanan kepada Google. Akibatnya, Google mempunyai data yang luar biasa banyaknya tentang perjalanan kendaraan. Kelak, saat data tersebut sudah cukup untuk membuat AI yang mampu mengendarai kendaraan lebih jago daripada manusia, para supir taksi akan kehilangan pekerjaannya. Lalu apa yang akan dikatakan oleh orang-orang terutama para bigot teknologi? Saya menduga begini: ya gimana, supir-supir taksi itu tidak mau memperbarui keahlian mereka, akibatnya ya tersingkir dari dunia kerja, susah cari kerjaan lain. Pernyataan ini tentu mirip dengan rentetan tudingan kepada para pengojek pangkalan saat Gojek baru muncul.

Kita sudah miskin imajinasi. Sampai-sampai tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya subjek segala inovasi teknologi digital adalah para pekerja. Mobil tanpa supir (self-driving car) bisa diwujudkan karena tersedia data perjalanan para supir yang luar biasa banyaknya. Dalam taraf tertentu, bisa dibilang bahwa teknologi digital adalah milik pekerja. Sehingga, pemanfaatannya harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan kelas pekerja.

Dengan demikian, kita perlu imajinasi baru tentang bagaimana ekonomi digital bekerja. Sebuah sistem yang lebih adil dan bisa diterapkan.