Kategori
Society

Berdaulat Dalam Digital Platform, Seperti Apa?

Connected. Terhubung adalah prasyarat untuk kesetaraan dalam “being digital“. Donate atau berdonasi mengikat keterhubungan menjadi beragam aksi nyata yang berdampak pada kehidupan sosial juga berbangsa dan bernegara.

Dunia digital memberikan kesempatan kesetaraan sejatinya. Hanya saja memang masih ada masalah besar. Kemajuan teknologi sampai kini masih terbatas penggunaanya, usernya. Teknologi yang hadir masih memiliki kesenjangan, berjarak dengan penggunanya. Berjarak dalam arti pengusaan infrastruktur teknologi dan akses.

Sejatinya, ada peluang demokratisasi dalam pemanfaatan dunia digital. Meski memang harus diakui bersama ada banyak paradoks kala user terhubung dengan dunia baru, dunia digital.

Beberapa negara justru bermasalah dengan teknologi informasi ini. Malah tanpa sadar ada kebijakan publik yang blunder, tak berjalan baik, penuh koruptif. E-KTP contohnya di Indonesia. Mau lebih banyak contoh yang lain? Mari bersama-sama menelusurinya.

Menilik paradoks, kesenjangan penggunaan teknologi komunikasi ini, ada peluang terbuka untuk mewujudkan kedaulatan dalam digital platform. Siapa yang paling pas menghadirkan? Negara jelas berperan dalam soal regulasi hanya bukan pada sisi birokratis namun sebatas berbagi data saja. Tujuan akhir tentu agar bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Ada contoh menarik berkaitan dengan kedaulatan digital, setidaknya fenomena ini bisa dihadirkan oleh pasardesa.id juga Sonjo di kala pandemi. Dua kelompok pengembangan platform aplikasi yang bermula dari upaya menemukan solusi atas masalah. Bukan berorientasi profit semata. Ada semangat sociopreneurship yang diwujudkan dalam aksi nyata.

Pasardesa.id menyasar mereka yang terekslusi dari program pemerintah pusat. Keluarga miskin yang belum terdata atau terlewat dari beragam skema bantuan pusat. Desa sebagai entitas pemerintah dengan kepala desa yang dipilih oleh rakyat secara langsung mempelopori hadirnya aplikasi yang mempertemukan user dan pengguna. Bukan berorientasi keuntungan di awalnya tapi bagian ikhtiar pemanfaatan teknologi untuk desa.

Ada banyak pilihan sebenarnya, dari beragam aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya. Ada Sistem Informasi Desa dan yang lain namun semua itu sebatas kebutuhan data kependudukan, dinamika kependudukan juga data untuk respon bencana.

Aplikasi pasardesa.id dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan ke rakyat dengan lebih rinci. Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa, BUMDes dan keterlibatan ahli dan relawan desa, rakyat desa yang terdidik mewarnai pengembangan aplikasi pasardesa.id jadi lebih handal.

Sambatan Jogja, Sonjo memiliki pola pengembangan yang berbeda. Awalnya memang “menumpang” sistem aplikasi yang sudah populer di masyarakat. Terbentuklah beragam group medsos yang berbasis solidaritas, sambatan atau tetulung. Di inisiasi kelompok akademis, Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Ekonomi UGM telah mempertemukan user dan pengguna untuk bisa saling bantu. Memenuhi aneka kebutuhan.

*****

Semua pembelajar media tentu paham, apapun media yang akrab digunakan, sebagai user semata hanya bernasib jadi konsumen. Selamanya akan jadi pasar kemajuan teknologi, tentu bukanlah hal yang menyenangkan. Posisi yang jelas dependen, sangat bergantung pada produsen teknologi saja.

Dua aplikasi yang hadir dan berkembang baik pasardesa.id maupun sonjo.id telah memberikan pengalaman keterhubungan para pengguna dan penyedia layanan untuk saling memperbaiki kekurangan yang ditemui. Jelas, bukan berawal dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Meski dalam perjalanan pengembangan jelas soal kebutuhan dana guna keberlanjutan aplikasi penting dipenuhi.

Bisa saja mendapatkan keuntungan, nilai tambah, namun bermasalah ketika ada ketergantungan kepada teknologi dan lebih banyak keluar ongkos untuk membiayai manfaat yang diberikan teknologi.

Ada hal penting dalam pemanfaatan teknologi komunikasi kala berwujud platform. Ini ditegaskan oleh progammer. Secanggih apapun sistem yang ditawarkan, untuk aplikasinya semua bergantung pada manusia, relasi pengguna dan produsen atau pembuat. Penerima manfaat, maupun pembuatnya harusnya berposisi sama-sama setara. Idealnya begitu.

Apapun nilai tambah yang dilekatkan tak bermakna apa-apa kala salah satu pihak lebih dominan. Kondisi yang tidak adil, jelas dalam dunia digital, platform digital yang dibuat. Jangan kaget, kala peneliti media harus berproses panjang untuk bisa mengakses data yang dikuasai oleh pemilik platform media.

Adakah demokrasi dalam digital platform, seperti harapan banyak pihak? Apakah dua model aplikasi di atas bentuk nyata dari berdaulat dalam dunia digital?

Seperti dirasakan bersama, hari hari ini, Indonesia direpotkan urusan-urusan sepele, soal “kicauan” netizen yang teramplifikasi dalam platform medsos. Kicauan yang sekedar membuat gaduh semata.

Nyaringnya bunyi kicauan, bertambah gaung dan tone-nya kala bertemu dengan para pendengung, buzzer maupun influencer.

Merespon kemajuan zaman dengan adaptasi kebiasaan baru di era kini sangatlah penting. Ada beberapa praktek baik yang berjalan dengan memanfaatkan adanya teknologi informasi, minimal dalam skala gerakan masyarakat sipil di DIY. Semua masih ingat bagaimana gegap gempita Twitter di masa awal, bahkan direspon oleh sutradara Indonesia asal Fakultas Kedokteran Hewan (?) dengan membuat film Republik Twitter.

Saat bencana Merapi, pegiat medsos dengan karakter terbatas membuat jejaring bersama radio komunitas lewat Jalin Merapi sebagai penghubung dan media alert atau membangun sistem peringatan dini ke banyak pihak.

Gema dan gaung peringatan yang dikumpulkan dari netizen, warga, sukarelawan di lereng Merapi dimanfaatkan untuk bahan konten informasi Jalin Merapi. Semua pihak berkontribusi dalam produksi informasi sekaligus membersihkan sampah-sampah informasi palsu yang beredar.

*****

Kini rintisan beragam aplikasi telah tersedia baik marketplace maupun sistem informasi untuk pelayanan publik. Semakin canggih dan mudah akses seiring dengan membaiknya infrastruktur teknologi informasi yang terus berkembang.

Pendek kata, semua bisa dijangkau dalam genggaman, apakah itu hal baik maupun hal buruk. Hal yang memperkokoh fondasi kedaulatan maupun hal-hal yang memperuncing permasalahan, perpecahan, menajamkan polarisasi.

Mengacu pada pendapat para programmer, benar adanya soal betapapun canggih dan handalnya sistem semua pada akhirnya bertumpu pada manusia. Teknologi adalah tools, manusialah yang memiliki kuasa atas teknologi. Jangan sampai logikanya terbalik. Manusia jadi budak teknologi, mesin-mesin digital itulah yang semestinya memberikan pelayanan untuk memudahkan kehidupan manusia.

Kategori
Politik

Ancaman Demokrasi di Era Internet

Pada minggu ketiga Agustus 2020, situs tirto.id dan tempo.co diretas. Belum diketahui siapa pelakunya. Tujuh artikel di tirto.id dihapus, 2 di antaranya mengkritisi penemuan obat Covid-19 yang disponsori oleh BIN dan TNI AD. Sementara untuk situs tempo.co, tampilan halaman depannya diubah menjadi warna hitam disertai tulisan “HOAX” berwarna merah.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan menduga peretasan ini dilakukan oleh negara. “Kita tahu siapa ahlinya di wilayah gelap, hanya negara yang punya kemampuan ini. Kita patut menduga serangan digital seperti memberikan peringatan kepada media untuk berhenti bersikap atau mempersoalkan hal-hal yang dilakukan pemerintah di saat pandemi. Tuduhan ini harus dibuktikan, namun ini asumsi yang dimiliki,” ujarnya seperti ditulis oleh bisnis.com.

Senada dengan yang disampaikan oleh Abdul, beberapa pegiat demokrasi juga menilai ini adalah cara baru pemerintah dalam melakukan pembungkaman. Jika dulu di zaman jayanya media cetak pembungkaman dilakukan dengan membredel, kini penguasa mengerahkan peretas untuk membersihkan atau merusak berita dan opini yang bertebaran di internet.

Analisis ini betul, dan media yang kerap melancarkan kritik pada pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan digitalnya. Namun demikian, narasi ini tidak cukup menggambarkan secara utuh ancaman demokrasi di era internet.

Bayangan kita tentang ancaman demokrasi terlalu sempit. Kita hanya mengikuti pandangan George Orwell tentang negara otoriter yang menjadi pengancam demokrasi, terutama yang termuat di 1984, salah satu novel terlaris di abad ke-20. Orwell menggambarkan negara otoriter sebagai sebuah sistem pemerintahan yang serba mengawasi, mengenyahkan yang tak disuka, dan memblokade informasi atau pemikiran yang bertentangan dengan kepentingan penguasa.

Ancaman demokrasi di era internet tidak hanya penyensoran (yang sering dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informartika), peretasan, dan pembungkaman. Ancaman demokrasi hari ini juga menyelinap ke dalam bentuk kebebasan arus informasi. Kok bisa? Bukannya kebebasan membuat, mendistribusikan, dan mengakses informasi sangat berguna bagi rakyat sipil dalam menegakkan tiang-tiang demokrasi? Bukankah media baru yang bermunculan karena fasilitas internet telah memberdayakan rakyat untuk menandingi narasi tunggal penguasa dan pemilik modal?

Asumsi dalam pertanyaan-pertanyaan di atas muncul karena kita sering melahap kampanye yang digalakkan perusahaan-perusahaan teknologi dari Silicon Valley: internet yang mendukung arus kebebasan informasi sangat berguna bagi kejayaan demokrasi. Facebook, Twitter, Google, Instagram, Youtube dan kawan-kawannya mengajak kita untuk percaya bahwa internet freedom (kebebasan pengguna internet untuk membuat dan mendistribusikan informasi) akan meruntuhkan tembok-tembok penguasa yang selama ini mengisolasi rakyat. Keruntuhan tembok tersebut akan menelanjangi berbagai macam ketidakadilan yang selama ini dilakukan dan disembunyikan oleh penguasa. Rakyat menjadi tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga, kehidupan yang demokratis akan lebih mudah tercapai. Sebab kesadaran politik rakyat akan bangkit.

Namun ternyata, seperti dapat kita lihat dan rasakan hari ini, kebebasan arus informasi malah menyibukkan pengguna internet pada hal-hal yang tidak bermutu. Contohnya, untuk kejadian-kejadian yang baru, pengguna internet sibuk merespon ocehannya Anji soal obat Covid-19, bacotan Deddy Corbuzier soal “anjay”, dan video meremas dada yang diunggah artis. Bukannya menyuburkan iklim demokrasi, tenaga dan pikiran yang terkuras untuk meladeni topik-topik semacam ini tentu saja malah membuat pengguna internet tidak membicarakan hal-hal yang krusial. Isu-isu penting yang lebih berdampak pada masyarakat luas, dan informasinya telah diolah dengan kerja jurnalistik dan analisis ilmiah yang kredibel, malah terbenam oleh tumpukan informasi sampah.

Mengapa konten-konten semacam ini yang mendapatkan panggung di internet? Tentu saja karena ada yang membuat dan memulai topik yang buruk tersebut. Tapi, kita tidak bisa berhenti di pemahaman ini. Kita perlu memeriksa juga distributor informasinya. Di era internet saat ini, persebaran informasi dimonopoli oleh Google, Youtube, dan media sosial. Mereka yang mendesain dan menentukan informasi mana yang berada di halaman pertama, trending, dan direkomendasikan ke pengguna internet. Dan sudah menjadi rahasia umum, informasi yang direkomendasikan oleh algoritma mereka ukurannya bukan kualitas, tapi potensi keviralan. Seberapa besar informasi/konten ini menimbulkan keributan? Itulah pertanyaan utama mereka. Karena semakin sering pengguna internet ribut tak keruan, maka semakin besar pula keuntungan finansial yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi tersebut.

Dari sinilah kita perlu melihat keterlibatan negara dalam kekeruhan informasi di internet. Ya, tentu saja negara terlibat. Negara telah membiarkan ekosistem informasi di internet dimonopoli dan diatur seenak jidat oleh Google, Youtube, dan media sosial. Padahal, pemerintah punya wewenang dalam mengatur semua hal yang terjadi di dalam teritorinya, baik itu di dunia analog maupun digital. Lagian, internet itu tak hanya dunia digital, tapi juga fisik. Ada berbagai macam infrastruktur mulai dari kabel optik sampai pemancar yang memungkin internet bisa ada.

Keterlibatan negara memang tidak bisa hanya dipahami sebatas tindakan aktif, tapi juga pembiaran (pasif) seperti kasus tata kelola peredaran informasi ini. Negara mengambil sikap dengan cara tidak bertindak apa-apa. Dalam urusan internet, negara lebih sibuk menyensor konten-konten porno.

Mengapa negara tidak mengintervensi kekuasaan Google, Youtube, dan media sosial di internet? Sebab negara mendapatkan keuntungan yang luar biasa darinya. Seperti yang sudah saya sebut di awal, karena perusahaan-perusahaan dari Silicon Valley ini mengelola informasi tujuan utamanya bukan kualitas informasi dan penguatan solidaritas antar-pengguna internet, tapi atas dasar akumulasi profit sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, maka informasi yang mendapat panggung di internet bukanlah informasi yang berguna bagi rakyat. Informasi yang beredar malah memeras waktu, tenaga dan pikiran pada perdebatan yang tidak bermutu, menumpulkan pikiran kritis, dan mengencangkan konflik identitas. Kondisi yang seperti ini tentu saja menguntungkan penguasa. Aktivitas politik dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat tidak akan mendapatkan tantangan yang serius dari rakyat. Lha rakyatnya sibuk merespon bacotannya Anji.

Dengan demikian, kita, yang percaya bahwa demokrasi perlu disuburkan, mestinya mulai menyadari bahwa ancaman demokrasi di internet bukan hanya penyensoran dan peretasan oleh negara, tapi juga pengalihan perhatian oleh konten-konten sampah di internet (yang dibiarkan oleh negara dan difasilitasi oleh perusahaan teknologi).

Selain itu, kita juga jangan terlalu naif dengan menolak semua niat negara untuk mengintervensi tata kelola informasi di internet dengan dalih mengancam kebebasan berekspresi dan demokrasi. Demokrasi bukan hanya sekedar kebebasan bersuara, tapi tentang perdebatan ide yang sesuai dengan  kaidah ilmiah (bukan berarti harus kaku dan formal kayak bahasa jurnal, tapi cara berpikirnya). Sehingga, suara-suara ngaur yang tak logis mesti disingkirkan. Mereka tak boleh dapat tempat di ruang publik.

Negara memang seharusnya mengintervensi. Yang harus jadi perhatian, apa yang diintervensi dan sampai sejauh mana?  Tentu saja negara tidak boleh mengintervensi konten apa yang ingin dibuat dan ideologi apa yang ingin dipercaya oleh pengguna internet. Yang harus diintervensi negara adalah model penyebaran informasi, agar tidak dikuasai oleh hasrat penumpukan profit. Jika ini terwujud, maka kita tidak perlu lagi capek-capek ngatain Anji bodoh, karena konten pembodohan seperti yang dibuat Anji muncul pun tidak di layar smartphone kita.