Pijak Indonesia
Aneka produk teknologi memiliki masa pakai efektifnya. Pertanyaan sederhananya, seberapa penting dan perlu bagi kita untuk memiliki dan menggunakannya? Ada banyak ragam jawaban yang bisa dituliskan. Selalu ada harga yang harus dibayar mahal untuk mendapatkan beragam produk teknologi modern canggih yang terkini. Riset dan pengembangan teknologi terus dikerjakan ahli, meski berbiaya mahal untuk ongkos penelitian.
Sebagian orang memilih posisi ekstrem ketika berhadapan dengan kemunculan teknologi baru: bersorak dengan optimisme yang kuat atau menolak tanpa kompromi. Di antara dua kelompok ini, ada yang menjadi penengah dan mengambil keputusan menjadi orang bijak. Sekumpulan orang bijak ini menyerukan bahwa seluruh teknologi yang muncul memiliki efek negatif maupun positif. Yang perlu kita lakukan adalah memperluas dampak positifnya dan semaksimal mungkin menghilangkan dampak negatifnya.
Ada dua jenis teknologi. Pertama, teknologi yang hanya berfungi sebagai alat. Teknologi jenis ini membantu pengguna (sebagian besarnya adalah manusia) dalam mengoptimalkan aktivitas sehari-harinya. Sepeda membantu manusia berpindah dengan jarak yang lebih jauh untuk setiap energi yang dikeluarkan oleh otot-otot kakinya. Gelas membantu manusia untuk meminum air dengan leher tetap tegak, tanpa harus menjulurkan kepala langsung ke dalam ember, seperti kambing.
Connected. Terhubung adalah prasyarat untuk kesetaraan dalam “being digital“. Donate atau berdonasi mengikat keterhubungan menjadi beragam aksi nyata yang berdampak pada kehidupan sosial juga berbangsa dan bernegara.
Semua sudah sepakat betapa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah sangat maju. Di Indonesia proyek Palapa Ring dijalankan guna memastikan semua wilayah terhubung.
Simbol kemajuan salah satunya melekat pada gadget yang dimiliki. Semakin terbaru gadgetnya, citra diri semakin moncer sebab merasa jadi bagian masyarakat modern yang melek teknologi.
Lebih jauh lagi, kala isi gadget diperiksa. Aplikasi serba baru yang terinstall bisa membawa si pemilik merasa benar-benar sebagai pemilik peradaban terkini. Serba update. Bikin bangga begitulah.
Belum lagi soal tampil eksis di panggung medsos aneka rupa. Apakah itu IG, Tik Tok, Twitter, Facebook dan beragam aplikasi lain yang populer di era sekarang.
Ada Youtube dan beragam varian aplikasi berbasis video yang menarik siapa saja untuk bisa tampil, sembari berharap bisa jadi viral dan mendapatkan keuntungan finansial.
Media sosial, memang memberikan ruang terbuka yang adil sebenarnya. Siapa saja bisa menjadi bintang dalam sekejap kala pas mendapatkan momentum.
Siapa saja bisa menjadi sumber berita, menjadi bahan obrolan warganet dalam sekejap. Apalagi tatkala mendapatkan spotlight atau sorotan publik karena ada kontroversi yang hadir.
Di sisi yang lain, media sosial memberikan kesempatan aneka hoaks dan anonimitas hadir bersamaan. Bukan itu saja, kebaikan dan keburukan bertarung dalam keberlimpahan informasi yang bisa hadir dalam sekejap.
Memang, tiap platform medsos memiliki kemampuan dan fungsi yang berbeda. Twitter sampai kini lebih terbuka dibandingkan platform medsos yang lain, masih menjadi rujukan hal-hal viral apa saja yang kemudian bisa diangkat menjadi pembahasan media mainstream.
Termasuk untuk seleb medsos yang hadir bak cendawan di musim hujan.
Kemampuan blasting atau penyebaran cuitan sangat bergantung pada banyak sedikitnya follower, interaksi antar-pengguna.
Sedikit berbeda yaitu Instagram alias IG yang lebih banyak digunakan untuk menghadirkan foto dan video. Terhubung atau connected adalah prasyarat utamanya jika kita ingin menonton pemilik akun lain.
Perusahaan medsos memang tak tanggung-tanggung menyediakan kebutuhan pengguna untuk bisa tampil. Algoritma IG misalnya, banyak dimanfaatkan untuk berinteraksi secara live, yang kemudian terekam di feed. Isinya selain percakapan remeh temeh, aksi yang menghibur, aksi berjualan bisa dikerjakan dengan leluasa.
IG oleh sebagian kalangan jadi pilihan untuk memajang citra diri, dagangan ataupun jasa pemilik akun. Selebgram adalah sebutan untuk mereka yang populer.
Hal yang paling rendah dalam bermedia sosial adalah pornografi. Ini boleh diperdebatkan. Kebebasan di dunia digital sebenarnya sudah berusaha diredam begitu rupa, ada etika moral yang ditegakkan.
Semua mahfum apa saja yang hadir dan bisa dinikmati pengguna, seketika asal ada koneksi internet. Termasuk urusan berkait industri konten pornografi. Sebagai industri hiburan, ada sejumlah negara yang mengatur dengan ketat. Di tanah air, industri hiburan pornografi jelas dilarang sebab melanggar norma kesusilaan.
Ada pasal berlapis yang dipakai untuk urusan pidananya yaitu dengan (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”); dan (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”).
Bisa cukup panjang bicara urusan pidana dan proses hukum kasus yang pernah menghebohkan terjadi, berkait pornografi. Ini bisa dibahas dalam artikel lain saja.
*****
Kehadiran diri di lingkungan budaya populer berkait dengan citra diri, khususnya bagi rakyat perkotaan adalah keniscayaan. Jalan-jalan di pusat perbelanjaan (window shopping) tak elok rasanya kalau berpakaian ala kadarnya.
Budaya populer melahirkan mode pakaian yang layak dan tak layak pakai. Meski sebenarnya soal mode berpakaian tak ada hukum pasti alias hukum wajib yang patut ditaati. Misal harus berpakaian rapi saat ke mall atau pusat perbelanjaan.
Bukan hanya soal pakaian, citra diri berkemajuan dihadirkan dengan keberadaan gerai makanan cepat saji, titik kumpul kuliner yang biasa hadir dalam jagat bisnis pusat perbelanjaan.
Kisah berikut adalah pengalaman pribadi saat menikmati suasana merchant di mall kala itu. Ternyata, meski ada kebebasan untuk menonton dan ditonton kala makan di sebuah gerai, tak boleh duduk seenaknya macam di warung tradisional. Ada etika, manner, kala duduk menikmati makanan siap saji di sebuah gerai. Bahkan tak segan, pelayan mengingatkan secara langsung.
Sungguh sebuah pengalaman budaya makan yang jauh berbeda dengan kebiasaan keseharian, bebas bertingkah, selonjor maupun gaya lesehan sembari menyantap hidangan. Melalui penataan interior serba tembus pandang, keluasan tata hias bangunan juga kerlip dan terang lampu melengkapi citra modern kala seseorang berada di dalamnya.
Ini masih sebatas soal makan, di balik kaca tembus pandang yang bisa melambungkan perasaan seseorang lebih sejahtera, lebih makmur, lebih bermartabat kala menyantap makanan siap saji. Meski sejatinya di negara asalnya, menikmati makanan siap saji adalah hal biasa tak lebih dari etalase bisnis, junk food.
Asosiasi diri dengan label aneka brand kelas dunia adalah bagian lain dari hadirnya mall atau pusat perbelanjaan.
Tak hanya di ibukota, mall dan pusat perbelanjaan sebagai ciri modern merajalela ke beragam pelosok negeri. Menancap sampai jauh ke jantung perekonomian perkotaan di tanah air. Ke berbagai kota kedua, ketiga dalam lingkar jejaring pasar ritel. Apa yang ada di belahan dunia negara adikuasa dalam sekejap bisa hadir di merchant pusat perbelanjaan terdekat. Budaya belanja ditumbuhkan begitu rupa, untuk mencapai citra diri seseorang, sebagai Sultan atau sebagai sosok orang kaya.
*****
Hadirnya teknologi informasi menambah panjang dan luas keberadaan pusat perbelanjaan dan mall. Bukan hanya hadir secara fisik, lebih jauh dan dalam lagi secara visual.
Ada dalam beragam aplikasi yang mudah di-download secara cepat. Model pelayanan belanja yang lebih ringkas, cepat dan lebih banyak pilihan kala akses mall dan pusat perbelanjaan digital. Marketplace namanya.
Kemajuan teknologi informasi tak sekedar memudahkan manusia mendapatkan segala keinginan dan hasrat berbelanja namun sekaligus mempercepat membunuh usaha ritel ini. Manusia tak perlu lagi hadir berdesakan dan berdempetan di pusat perbelanjaan. Cukup dari rumah saja untuk memastikan semua keinginan belanja terpenuhi.
Bill Gates, Mark Zuckerberg hingga Jack Ma yang memiliki Microsoft, Facebook hingga Alibaba adalah sederet nama yang besar dalam jagat teknologi informasi mulai software komputer, media sosial dan platform online. Masih ada banyak nama lain, yang bisa diulas lebih dalam.
Bukan itu saja, lewat beragam aplikasi dan platform teknologi informasi, ada wajah baru dalam budaya populer. Ada kebiasaan baru baik dalam soal berkomunikasi personal maupun dalam komunikasi secara publik dengan daring. Siapa saja bisa menjadi seleb dalam waktu pendek. Tua, muda, perempuan dan laki-laki, siapa saja bisa melejit namanya baik secara organik maupun karbitan alias dipromosikan mesin.
Being Digital, dalam buku karya Nicholas Negoponte bisa tergambar dengan mudah apa, siapa dan bagaimana dunia digital begitu jauh memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia modern. Bukan hanya bicara soal kemajuan teknologinya tapi memberikan bingkai perspektif cakrawala horison baru berkait terra incognita, dunia baru yang belum terpetakan ini jadi tempat melempar modal agar beranak pinak lebih cepat.
Pemahaman soal internet seringkali salah dimengerti, jejaring web yang terhubung online memiliki prasyarat khusus yaitu kebutuhan connected alias terhubung. Ada paket data yang bernilai uang untuk bisa memanfaatkan jaringan layanan secara realtime, online. Kalau tak ada koneksi, jelas tiap mesin akan bekerja offline.
Melalui gadget atau telepon seluler, telpon pintar, koneksi online lebih mudah diakses. Apalagi layanan paket data bisa dengan mudah dijangkau lewat jasa operator selular. Kondisi ini membuat pengguna lebih merasakan hal-hal privat terlayani.
Termasuk urusan menonton, sekaligus ditonton. Sekarang bisa lebih privat diakses layanan online. Apalagi di masa pandemi, kala manusia dituntut membatasi, berjarak dengan yang lain.
Melalui lensa gadget, melalui layar HP ada relasi dan komunikasi timbal balik yang seketika dilakukan oleh user, pengguna internet. Pesan juga demikian cepat tersebar ke banyak orang dalam jejaring pertemanan.
Kalau suka menonton, bersiaplah juga untuk ditonton kala tampil di layar gadget secara sengaja atau tidak sengaja. Hal yang pasti, ada semacam pagar api dalam jagat media sosial. Kalau melewati pagar api, jelas bisa hangus terbakar.
Banyak orang salah memahami hoax. Mereka pikir hoax bisa merajalela di dunia digital karena banyak sekali pengguna internet yang tidak mampu membedakan mana informasi yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Menurut mereka, banyak sekali netizen yang tidak teredukasi dengan baik, sehingga berselancar secara bebas di internet dan menganggap semua yang ada di situ adalah sebuah kebenaran. Asal lahap saja. Ketika mendapatkan hoax yang tidak sesuai dengan kepercayaannya, ia marah. Sebaliknya, ketika mendapatkan hoax yang sesuai dengan keyakinannya, ia ikut menyebarluaskan.
Pemahaman seperti di atas membuat orang atau sekelompok orang yang merasa hoax perlu diberantas mengupayakan berbagai macam literasi digital. Bentuk literasinya bermacam-macam, mulai dari seminar offline dan online, sampai kampanye melalui tulisan, gambar, dan video. Negara pun turun tangan juga untuk memberantas hoax. Berjenis-jenis program dilaksanakan untuk mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah percaya pada sebuah informasi. Dicek dulu sebelum dibagikan. Saring sebelum sharing. Himbauan semacam ini banyak bertebaran di pinggir jalan dalam bentuk spanduk berlogo polisi.
Tindakan semacam itu bukannya tidak bermanfaat. Tentu saja ada efeknya. Orang jadi tahu apa itu hoax. Selain itu, mulai terbentuk sebuah persepsi di benak masyarakat bahwa hoax itu buruk. Dan menyebarkannya adalah aib. Bahkan, jika seseorang membuat atau menyebarkan hoax yang punya dampak luas atau menjadi sorotan publik, maka ia bisa dikerangkreng.
Namun demikian, edukasi atau literasi digital tidak efektif karena luput menyasar persoalan utama hoax. Jika persoalannya adalah pengguna internet tidak teredukasi dengan baik, bagaimana kita menjelaskan fenomena banyaknya kaum intelektual yang ikut melahap dan menyebarkan hoax? Goenawan Mohamad pernah memposting hoax di twitternya tentang empat pesawat yang sedang melakukan manuver dan asapnya membentuk tulisan “Allah” dalam huruf arab. Ia bilang, aksi itu dilakukan oleh angkatan udara Selandia Baru untuk memberikan “penghormatan kepada minoritas yang jadi korban, muslimin dan muslimat” (terkait kasus penembakan di sebuah masjid di Selandia Baru beberapa hari sebelumnya). Akun resmi TNI AU kemudian membantahnya. Mereka bilang, itu adalah aksi TNI AU, bukan angkatan udara Selandia Baru.
[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Jika persoalannya adalah pengguna internet tidak teredukasi dengan baik, bagaimana kita menjelaskan fenomena banyaknya kaum intelektual yang ikut melahap dan menyebarkan hoax?”[/mks_pullquote]
Bagaimana kita menjelaskan kejadian ini? Apakah Goenawan Mohamad kurang teredukasi? Apakah ia kurang literasi? Jika dibandingkan dengan kebanyakan orang di Indonesia, tentu saja ia sangat teredukasi. Apalagi latar belakangnya yang merupakan penulis dan pendiri sebuah media, jelas ia sangat terliterasi di bidang informasi. Tapi mengapa ia bisa menyebarkan hoax? Dari sinilah sebaiknya kita insaf, bahwa masalah utama hoax bukan tingkat literasi digital pengguna internet.
Lalu apa?
Yang harus kita permasalahkan, dan tentunya kita perbaiki, adalah model penyebaran informasi. Di era internet, penyeberan informasi sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan teknologi, terutama Google, lalu berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Walaupun seseorang atau kelompok membikin akun/website yang diisi informasi yang jernih, terverifikasi, tidak hoax, tapi jalan yang harus ia tempuh untuk menggapai pembacanya harus melalui perusahaan yang saya sebutkan tadi (termasuk konten-konten Pijak ID yang harus bergantung pada algoritma Google dan media sosial untuk pendistribusiannya). Sialnya, perusahaan tersebut tidak ada urusannya atau tidak peduli dengan informasi yang kita anggap berkualitas. Mereka punya ukuran kualitas sendiri. Menurut mereka, sebuah informasi dibilang berkualitas jika mendapatkan banyak reaksi dari pengguna internet.
Informasi yang berkualitas, menurut Google dan media sosial, adalah informasi yang viral. Apa yang membuat informasi menjadi viral? Informasi tersebut mengandung unsur-unsur yang akan membuat penerima informasi mudah terpelatuk, bereaksi, marah, mengutuk, gembira, atau bersorak ria. Jadi ukurannya adalah perasaan penerima informasi, bukan benar atau tidaknya sebuah informasi. Google mengukur gejolak perasaan ini dengan seberapa banyak link informasi tersebut diklik dan dibagikan. Sementara media sosial mengukurnya dengan seberapa banyak retweet, like, comment, dan share yang didapatkan sebuah informasi. Kemudian, mereka memberi peringkat tumpukan informasi tersebut. Yang paling banyak dan cepat mendapatkan reaksi berada di puncak, sehingga potensinya untuk dibaca atau dikonsumsi lebih besar. Padahal, belum tentu – dan seringnya tidak – informasi yang berada di urutan paling atas di Google dan media sosial adalah yang paling berkualitas dari segi isinya.
Mengapa yang disenangi Google dan media sosial adalah informasi yang berpotensi viral? Sebab informasi virallah yang membuat para pengiklan tertarik untuk mengucurkan uang ke tempat mereka. Semakin besar kehebohan di internet yang ditimbulkan, maka semakin besar pula nilai iklan pada informasi tersebut. Jadi logikanya adalah penumpukan keuntungan/profit. Perusahaan tersebut hanyalah pedagang informasi. Bahkan jika yang menjadi viral adalah hoax, peduli setan, mereka tetap menjajakannya bahkan mempromosikannya di peringkat atas.
Oleh karena itu, jika seseorang atau kelompok benar-benar serius ingin memerangi hoax, betul-betul peduli pada kualitas informasi di ruang publik, maka sebaiknya merancang sebuah model penyebaran informasi baru di luar infrastruktur Google dan media sosial. Tidak hanya sekedar memproduksi informasi yang berkualitas. Ketika cara ini dilakukan, barulah aksi memerangi hoax tepat tertuju pada jantung permasalahannya.
Proyek yang dilakukan oleh Evgeny Morozov bisa dijadikan contoh. Ia membuat layanan bernama The Syllabus. Setiap minggu layanan ini mengirim kumpulan informasi yang menurut mereka berkualitas dan layak dibaca oleh masyarakat. Bagaimana proses pemilihannya? Mula-mula mereka mengumpulkan berbagai macam informasi yang bertaburan di internet secara otomatis melalui sebuah software yang mereka rancang sendiri. Ke dalam algoritma software tersebut dimasukkan kata kunci di masing-masing topik. Setelah terkumpul, tim kurator mereka akan menyeleksi tumpukan informasi tersebut. Informasi berkualitas yang berdasarkan penilaian para kuartor inilah yang kemudian didistribusikan ke subscriber-nya melalui surel. Orang yang berlangganan Syllabus juga bisa mengatur topik apa yang mereka sukai.
Mungkin kita akan berpikir, bukankah ini sama saja dengan penyensoran? Mengapa kira harus bergantung pada sebuah lembaga untuk membaca sebuah informasi? Bukankah kita menjadi kehilangan kebebasan untuk memilih informasi? Pemikiran seperti ini bisa muncul karena kita masih percaya bahwa layanan Google dan media sosial semakin mendekatkan kita pada kebebasan memilih informasi. Kita merasa, di dalam ruangan Google dan media sosial, kita bebas mau membaca, mendengar, dan menonton apa. Tidak ada penyensoran. Semuanya jadi bebas diakses. Di titik inilah bencana dimulai. Google dan media sosial jelas-jelas melakukan penyensoran. Mereka, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, menyensor informasi dengan pemeringkatan, dengan trending. Kita jadi tidak punya akses pada informasi yang tidak trending, tapi sebetulnya berkualitas. Jika The Syllabus melakukan penyensoran berdasarkan pengetahuan para kuratornya, Google dan media sosial menyensor informasi berdasarkan potensinya mendatangkan uang. Mana yang kita pilih? Yang jelas, model pertama memang akan bergantung pada seberapa bagus pengetahuan dan wawasan para kurator, sedangkan model kedua membawa kita pada belantara informasi yang penuh dengan informasi buruk di permukaannya.
Pola produksi dalam ekonomi digital berbeda dengan model ekonomi konvensional. Apa bedanya? Mari kita uraikan terlebih dahulu model ekonomi konvensional yang sudah lama umat manusia jalani.
Ambil contoh di bidang usaha peternakan ayam. Pemilik usaha menyediakan bahan baku (beberapa ekor ayam dan pakan) serta sarana dan prasananya (kandang, alat pembersih, masker, penyemprot, dll). Untuk mengelola bahan baku tersebut, pengusaha butuh pekerja. Mereka membuka lowongan. Manusia yang tidak punya banyak modal dan aset, yakni kelas pekerja, mendaftarkan diri ke peternakan ini agar mendapatkan upah. Manusia ini menjadi buruh.
Ketika daging-daging ayam tersebut sudah berada di pasar, jadilah ia komoditas. Semua orang, termasuk kelas pekerja, membutuhkan komoditas tersebut demi memenuhi kebutuhan gizi.
Dari contoh di atas dapat dilihat, antara bahan baku, buruh, dan komoditas terpisah satu sama lain. Mereka hanya saling terkait di pabrik (buruh dan bahan baku) dan pasar (buruh dan komoditas).
Model konvensional tersebut berubah drastis dalam ekonomi digital. Mari kita ambil contoh lagi. Kali ini pola produksi Twitter. Apa bahan baku Twitter? Seluruh twit kita baik yang berupa teks, gambar, dan video, atau campuran di antaranya. Sebagai sebuah perusahaan, ia ingin mempunyai bahan baku yang berlimpah dan berkualitas. Twitter sebetulnya tidak peduli isi twit kita tentang apa. Yang penting bagi dia, jika Anda ingin curhat, marah-marah, memaki, bermesraan, memfitnah, mengancam, dll, jangan limpahkan di manapun kecuali di aplikasi kami. Dalam kondisi apapun, Twitter ingin kita menumpahkannya dalam bentuk twit. Terserah isinya apa. Ia hanya dengan genitnya bertanya, “What’s happening?”
Twitter cuma peduli pada isi twit kita sejauh itu berguna bagi peningkatan jumlah twit. Makanya Twitter menilai kualitas twit hanya dan hanya berdasarkan interaksinya (engagement). Semakin banyak akun lain berinteraksi dengan twitmu, maka Twitter semakin menyukaimu. Masa bodoh isinya kutipan ayat kitab suci, hoaks, skandal seks, perselingkuhan, lelucon, atau kalimat bijak. Yang penting banyak orang terpelatuk.
Oleh karena itu, jangan sampai kita terlalu terpukau saat Twitter dan media sosial lainnya mulai membangun citra bahwa mereka peduli dan mendukung pemberantasan hoaks, mengusahakan perlindungan data pribadi secanggih mungkin, peduli lingkungan, mendukung kesetaraan gender, merawat toleransi, dan hal-hal bermoral lainnya. Jika kita terbuai, maka kita telah masuk ke dalam perangkap omong kosong. Karena masalah besarnya bukan itu semua. Media sosial membangun citra tersebut hanya demi menjaga kepercayaan dan rasa aman dari penggunanya. Sehingga konten di aplikasi mereka bisa terus ramai.
[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Twitter hanya peduli pada isi twit kita sejauh itu berguna bagi peningkatan jumlah twit. Makanya Twitter menilai kualitas twit hanya dan hanya berdasarkan interaksinya (engagement).”[/mks_pullquote]
Kemudian, siapa yang menjadi pekerja dalama konteks ini? Siapa yang mengolah bahan baku? Tentu saja para pengguna Twitter. Kita semua. Kita yang menyusun kata, mengedit gambar, hingga mengunggah video kapanpun dan di manapun. Kita yang menerjemahkan perasaan senang dan sedih atau suatu peristiwa lucu ke dalam sebuah twit di Twitter.
Pernahkah kau merasa capek banget setelah beberapa lama menggunakan Twitter? Atau malah sering? Sebagian besar orang menganggap kelelahan ini diakibatkan oleh isi Twitter yang semakin mengaduk-ngaduk perasaan. Isinya banyak orang bertengkar, saling sindir, dan bahkan saling mencaci maki. Tentu saja ini benar. Namun, ada fakta yang lebih tragis lagi, dan masih banyak orang yang tidak menyadarinya, yakni rasa lelah tersebut muncul karena kita memang sedang bekerja untuk Twitter. Ngetwit yang seakan-akan bagai hiburan sesungguhnya adalah kerja.
Memang ada kabar baiknya. Kita tidak bekerja pada Twitter secara gratis. Kita dibayar, kok. Twitter membayar kita dengan notifikasi retweet, like, reply, dan mention. Sayangnya, upah yang berupa notifikasi ini tidak selalu membuat kita senang. Seringkali notifikasi tersebut, khususnya reply dan mention, membawa kritik, tuduhan, makian, dan ancaman dari akun lain. Dengan fakta ini, entah kita masih bisa menyebutnya dengan kabar baik atau bukan.
Apakah kita, para pengguna Twitter, juga merupakan komoditas? Tentu saja. Twitter menawarkan data perilaku, kepercayaan (agama, politik, ekonomi, dll), dan selera (model sepatu, destinasi wisata impian, minuman favorit) kita kepada para pengiklan. Tema iklan yang muncul di halaman beranda Twitter kita akan beririsan dengan hal-hal yang berada di pikiran kita. Kita menjadi barang dagangan.
Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa kita adalah bahan baku, buruh, dan komoditas dalam ekonomi digital. Jika dalam proses produksi di peternakan ayam ketiga hal ini terpisah, dalam ekonomi digital seluruhnya berkumpul di satu tempat, yaitu tubuh pekerja. Kandang ayam dan tempat perdagangan daging ayam (pasar) terpisah, tapi dalam ekonomi Twitter semuanya berkumpul dalam satu aplikasi. Pekerja di peternakan ayam tidak perlu mempunyai bahan baku, karena sudah disediakan oleh pemilik modal. Namun di Twitter, para buruh yang menyediakan bahan bakunya.
Setelah mengetahui secara jelas proses produksi media sosial melalui penjelasan di atas, sebaiknya kita tidak mentok di urusan privasi. Perbincangan soal privasi atau perlindungan data pribadi memang sedang menjadi kegemaran, terutama bagi kalangan yang kondisi finansialnya lumayan aman dan tinggal di urban. Barangkali ini bisa dihubungkan dengan kondisi sosial masyarakat kota yang semakin individualis. Suatu situasi yang membuat banyak orang berpikir begini: tidak apa-apa dunia luar kacau balau, penuh eksploitasi, yang penting ruang hidupku, privasiku, dan kebebasanku aman terkendali.
Cuma mempersoalkan privasi sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah eksploitasi digital. Malahan mengalihkan perhatian kita. Walaupun Twitter, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya sudah bisa membuktikan bahwa mereka berkomitmen menjaga data-data kita aman, tetap saja fakta bahwa kita dieksploitasi sebagai bahan baku, buruh, dan komoditas tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak pada narasi yang melulu hanya bicara soal privasi. Jika kita terjebak, maka kita bisa secara tidak sadar mewajarkan eksploitasi yang dilakukan oleh media sosial. Karena sudah puas privasi dilindungi.
[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Cuma mempersoalkan privasi sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah eksploitasi digital.”[/mks_pullquote]
Fokus kita semestinya diarahkan pada dampak yang lebih luar biasa dari ekonomi digital. Apa itu? Pemisahan inovasi, kecerdasan, dan softskill dari tubuh kita. Oke, ini pasti terasa sangat abstrak. Penjelasannya begini. Kita sudah sering mendengar istilah artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, bukan? Untuk membuat teknologi ini, sebuah perusahaan membutuhkan data yang sangat banyak, atau kini sering disebut big data (data raksasa). Perusahaan digital kini berlomba-lomba memburu sebanyak-banyaknya data manusia mulai dari pikirannya, perilakunya, hingga perasaannya. Data ini sangat berharga bagi mereka untuk membuat teknologi yang bisa melakukan berbagai macam pekerjaan yang hingga kini belum bisa otomatis. Misalnya supir taksi. Para pemilik modal besar secara natural sangat berhasrat untuk memiliki teknologi semacam ini agar bisa segera mengganti para pekerja yang bisa malas, berorganisasi, dan berdemo.
Sebagai contoh, bisa dibilang semua pengemudi taksi online menggunakan google map saat bekerja. Selama bekerja itulah mereka menyetor data perjalanan kepada Google. Akibatnya, Google mempunyai data yang luar biasa banyaknya tentang perjalanan kendaraan. Kelak, saat data tersebut sudah cukup untuk membuat AI yang mampu mengendarai kendaraan lebih jago daripada manusia, para supir taksi akan kehilangan pekerjaannya. Lalu apa yang akan dikatakan oleh orang-orang terutama para bigot teknologi? Saya menduga begini: ya gimana, supir-supir taksi itu tidak mau memperbarui keahlian mereka, akibatnya ya tersingkir dari dunia kerja, susah cari kerjaan lain. Pernyataan ini tentu mirip dengan rentetan tudingan kepada para pengojek pangkalan saat Gojek baru muncul.
Kita sudah miskin imajinasi. Sampai-sampai tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya subjek segala inovasi teknologi digital adalah para pekerja. Mobil tanpa supir (self-driving car) bisa diwujudkan karena tersedia data perjalanan para supir yang luar biasa banyaknya. Dalam taraf tertentu, bisa dibilang bahwa teknologi digital adalah milik pekerja. Sehingga, pemanfaatannya harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan kelas pekerja.
Dengan demikian, kita perlu imajinasi baru tentang bagaimana ekonomi digital bekerja. Sebuah sistem yang lebih adil dan bisa diterapkan.
Pijak Indonesia