Kategori
Infrastruktur Politik

Teknologi Bukan Hanya Alat: Implikasi Konseptual Teknologi Komputasi Skala Planet

Ada dua jenis teknologi. Pertama, teknologi yang hanya berfungi sebagai alat. Teknologi jenis ini membantu pengguna (sebagian besarnya adalah manusia) dalam mengoptimalkan aktivitas sehari-harinya. Sepeda membantu manusia berpindah dengan jarak yang lebih jauh untuk setiap energi yang dikeluarkan oleh otot-otot kakinya. Gelas membantu manusia untuk meminum air dengan leher tetap tegak, tanpa harus menjulurkan kepala langsung ke dalam ember, seperti kambing.

Kategori
Society

Kutukan Punya Kontol

Ia mendapatkan permintaan cerai dari istrinya dua bulan lalu. Tanpa basa-basi lagi, istrinya minta ia minggat. Kedua orang tua pasangan ini tak kunjung memahami penyebab perpisahan anak-anaknya. Duduk perkaranya menjadi terang ketika kepala desa ikut campur, meminta sang istri memberi penjelasan. Sang istri akhirnya buka suara, menjelaskan alasannya ingin pisah: kontolnya kecil, pas ngaceng juga ga keras.

Kategori
Society

Anakmu Bukan Anakmu: Memikirkan Ulang Konsep Keluarga

Apabila muncul fakta bahwa kamu bukan berasal dari sperma bapakmu atau sel telur ibumu saat ini, apakah mereka akan tetap mencintaimu? Apakah mereka akan tetap menganggapmu sebagai anak dengan curahan kasih sayang yang sama? Sebaliknya, apakah kau akan tetap mencintai ibu-bapakmu jika salah satu atau keduanya ternyata bukan induk genetikmu?

Kategori
Politik

Bentuk Lain Teknokrasi

Di benak sebagian besar generasi pasca-Orde Baru, kata “teknokrasi” berkonotasi negatif. Secara umum, kata ini digunakan untuk memberi nama pada proses pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan publik yang lebih memberi ruang pada pendapat para ahli ketimbang orang-orang yang terkena dampak. Orde Baru menerapkan model kebijakan yang seperti ini secara konsisten selama masa hidupnya. Kelompok ahli dominannya saja yang berbeda tiap periodenya. Di periode 1968 hingga 1980an, para ekonom yang mendominasi penentuan arah kebijakan. Sedangkan mulai akhir 1980an, ahli-ahli teknik yang giliran mendominasi. Habibie menjadi ikon utamanya.

Kategori
Infrastruktur

Perpustakaan Digital Bukan Hanya Tentang Buku Elektronik

Teknologi digital yang begitu pesat berkembang beberapa dekade belakangan ini membuat semakin banyak orang ingin menerapkannya ke berbagai bidang kehidupan. Salah satunya perpustakaan. Sebuah institusi yang menyediakan bahan bacaan secara gratis ini sedang diusahakan untuk hadir di ruang digital.

Kategori
Beranda

Seks yang Konsensual: Adakah Kekuatan untuk Bilang “Tidak”?

Sudah mulai banyak orang yang sadar tentang perlunya consent dalam hubungan seksual. Ini kabar baik. Consent atau persetujuan secara sadar kedua belah pihak memang sudah seharusnya menjadi syarat minimal terjadinya hubungan seksual, baik antara sepasang manusia yang sudah menikah maupun yang belum. Syarat terpenuhinya consent ini sangat perlu ditekankan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual.

Kategori
Kapital

Melampaui Tuntutan Hak Cuti Melahirkan dan Ruang Laktasi di Tempat Kerja

Belakangan cuti hamil dan melahirkan menjadi perbincangan. Pemicunya, ada beberapa orang di media sosial yang bilang bahwa ada banyak kejadian pekerja perempuan mengambil cuti melahirkan, 3 bulan digaji tapi tidak kerja. Setelah cutinya habis, perempuan ini mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mereka yang memulai perbincangan ini, menganggap hal ini sangat merugikan perusahaan. Sehingga, perusahaan mungkin akan berpikir ulang jika ingin merekrut tenaga kerja perempuan. Takutnya, baru sebentar bekerja, ternyata hamil, mengambil cuti hamil-melahirkan, lalu resign.

Pihak yang keberatan dengan argumen ini mempertanyakan komitmen perusahaan dalam memberikan kenyamanan bagi para ibu untuk bekerja. Apakah perusahaan sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk perempuan yang baru saja melahirkan? Misalnya ruang laktasi, kelenturan dalam aturan jam kerja, fasilitas penitipan anak, dll. Bagi para ibu, apalagi baru melahirkan anak pertama, tentu saja sangat berat jika harus meninggalkan anaknya terlalu lama. Lebih-lebih buat keluarga yang tidak punya uang banyak untuk membayar pengasuh anak. Jadi, ketimbang memberi tuduhan yang macam-macam bagi para pekerja perempuan, perusahaan semestinya lebih aktif untuk mencari tahu apa penyebab perempuan yang baru melahirkan berhenti bekerja.

Saya sangat setuju bahwa cuti hamil-melahirkan yang lebih panjang dan fasilitas untuk para orang tua yang baru punya anak adalah hak pekerja yang harus disediakan. Dalam kasus resign, sepanjang tidak ada perjanjian tertulis, sah-sah saja bagi pekerja mau resign kapanpun.

Namun demikian, tuntutan atau tujuan kita, kelas pekerja, semestinya tidak hanya sampai titik ini. Sebab, ini belum menyentuh permasalah mendasarnya.

Masalah cuti hamil-melahirkan dan fasilitas buat orang tua yang baru punya anak sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara pekerja dan perusahaan. Ini masalah sistem ekonomi secara keseluruhan yang saling berkaitan, yakni tentang bagaimana kita memberi nilai pada sebuah kerja. Kegiatan apa saja yang termasuk kerja? Mengapa ada aktivitas yang dianggap bernilai secara ekonomi dan mendapatkan kompensasi berupa gaji, sedangkan aktivitas lain tidak?

Misalnya, kalo kita melihat seorang perempuan yang bekerja sebagai ilustrator, apa saja kegiatannya yang harus dikompensasi dan hal-hal apa saja yang mendukung dan memungkinkan dia melakukan kegiatan itu? Saat ini, yang dianggap bernilai dari kegiatan si perempuan ilustrator ini hanyalah kerja-kerja dia yg menghasilkan sebuah ilustrasi. Sehingga, perusahaan cukup membayar kerja-kerja si perempuan saat mengilus saja.

Tapi, pertanyaannya, bagaimana si perempuan ini bisa membuat ilustrasi? Ada begitu banyak kerja yang berperan. Mari kita urai beberapa. Ibunya dulu saat mengandungnya menjaga kesehatan dengan baik, makan makanan bernutrisi. Setelah lahir, ia dirawat dengan penuh kasih sayang oleh ibu, bapak, dan keluarganya yang lain. Agak besar, dia punya banyak teman yang membuatnya bisa mudah bersosialisasi dengan masyarakat. Di sekolah, dia diajari ilmu pengetahuan biar pintar. Lalu, ia kuliah di jurusan desain yang dibiayai oleh orang tuanya. Di kampus, dia ikut UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) sehingga punya ruang untuk melatih softskill. Kemudian, ia lulus menjadi seorang perempuan yang bisa membuat ilustrasi, punya kreativitas tinggi dalam mengeksplorasi ide-ide desain, dan punya daya banting fisik dan psikologis yang kuat dalam menghadapi deadline.

Perusahaan tempat si perempuan ini bekerja tidak menanggung biaya ini semua. Tinggal memakai tenaga si perempuan saja. Ibu dan bapak yang merawat dan membesarkan anaknya tidak dibayar; para tetangga yang membantu si anak mudah bersosialisasi juga tidak dibayar; si perempuan bersekolah dan kuliah dengan biaya sendiri (dari orang tuanya); guru-guru honorer di sekolahnya dibayar dengan sangat-sangat murah. Singkatnya, kerja-kerja yang menghasilkan tenaga kerja (labour power) itu tidak dianggap bernilai dalam sistem ekonomi hari ini, sehingga dianggap tidak perlu diberi kompensasi, dan tetap diserahkan kepada keluarga dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat untuk mengerjakannya dengan alasan itu sesuatu yang alamiah.

Mungkin bakal muncul pertanyaan, bagaimana mungkin kasih sayang orang tua kepada anaknya harus dinilai secara ekonomi? Bukankah sudah menjadi kewajiban orang tua merawat anaknya? Jawabannya, di dalam sistem ekonomi yang sebagian besar orang bergantung pada upah untuk hidup, dan fakta bahwa sesungguhnya seluruh pertambahan nilai dalam perusahaan baik itu manufaktur maupun jasa berasal dari pekerja, maka seluruh akivitas yang membuat si pekerja itu bisa bekerja ya harus diberi nilai juga.

Dari sini bisa dilihat, seprivat apapun itu, mulai dari kamar tidur, ruang tamu rumah, dapur, sebenernya sangat berkaitan dengan ruang publik dan ruang kerja. Yang jadi masalah hari ini, antara ruang kerja dan rumah dianggap terpisah dan tidak ada hubungannya. Makanya, si perempuan ilustrator tadi hanya dibayar kerja-kerjanya di kantor atau kerja di rumah saat WFH (work from home). Tapi ketika ia hamil, misalnya, itu dianggap urusan pribadi/privat. Padahal, berputarnya ekonomi juga sangat bergantung pada kerja-kerja orang tua membesarkan anak, yang di kemudian hari menjadi seorang tenaga kerja yang menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Berdasarkan pemahaman inilah, menurut saya, sebaiknya pembelaan pada cuti hamil-melahirkan dan fasilitas untuk orang tua yang baru punya anak bukan hanya dari segi moralitas. Jadi bukan hanya tentang apakah perusahaan jahat kepada perempuan (karena tidak menyediakan cuti hamil-melahirkan yang panjang dan fasilitas daycare dan ruang laktasi yang berkualitas) atau perusahaan baik kepada perempuan (sebaliknya). Walaupun tentu ini sah-sah saja dan akan menarik banyak perhatian (mudah viral), tapi kritiknya juga bisa objektif dan saintifik, yaitu tentang fakta bahwa ada banyak sekali nilai-nilai kerja yang diambil secara gratis oleh perusahaan.

Saya setuju dengan Koko Dirgantoro ketika ia bilang bahwa peran negara diperlukan dalam mengatur cuti lahir-melahirkan dan ikut menyediakan fasilitas daycare dan ruang laktasi. Tapi, lagi-lagi sebaiknya kita tidak berhenti di sini. Karena kalo ini cuma tentang bagaimana negara mengatur secara tegas cuti lahir-melahirkan dan menyediakan fasilitas laktasi dan daycare secara gratis, tanpa mengubah struktur perusahaan menjadi benar-benar demokratis (pekerja punya suara dan kuasa yang nyata dalam menentukan bagaimana keuntungan perusahaan digunakan dan dibagikan, bagaimana perusahaan berproduksi, dll.), maka negara bakal empot-empotan dan sebagian besar nilai kerja/nilai ekonomi tetap diambil oleh para pemilik perusahaan raksasa yang sama sekali tidak bekerja.

Mungkin Kokok Dirgantoro dan orang-orang lain yang hanya menekankan pentingnya negara menyediakan banyak fasilitas dan kesejahteraan pada pekerja, tanpa bicara bagaimana mendemokratiskan perusahaan, berkaca pada Eropa di masa welfare state (negara kesejahteraan). Memang, negara-negara di sana bisa menyediakan cuti hamil-melahirkan yang panjang, fasilitas dan pembiayaan untuk anak-anak baru lahir, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dll. Tapi jangan lupa, negara-negara itu bisa menjalankan program yang sedemikian rupa karena kaya dan kekayaannya banyak didapatkan dengan cara mengisap negara-negara bekas jajahan, seperti Indonesia.

Kategori
Society

Menghumaniskan Kecerdasan Buatan? Sungguh Ide yang Menggelikan!

Yuval Noah Harari menjadi salah satu intelektual yang paling kencang bersuara tentang pentingnya menghumaniskan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Soalnya, menurut Harari, berbagai desain kecerdasan yang tersaji hari ini sudah banyak efek negatifnya bagi manusia.

Dalam diskusi di Stanford University bersama profesor ilmu komputer Fei Fei Li pada 22 April 2019, Harari membeberkan bahwa hari ini sebuah organisasi atau perusahaan akan berusaha keras “membuat sebuah algoritma yang bisa lebih memahami saya daripada saya sendiri, lalu memanipulasi keinginan saya, sehingga bisa memaksa-maksa saya, atau bahkan menggantikan saya”. Praktiknya bisa kita lihat di media sosial. Algoritma di platform tersebut didesain sedemikian rupa agar pengguna betah lama-lama menggunakannya, sehingga hasrat pengguna lama-lama termodifikasi. Contoh lain misalnya di bidang politik praktis. Mudah sekali hari ini memanipulasi pilihan pemilih dengan teknologi kecerdasan buatan. Aktivitas ini menurut Harari adalah Peretasan Manusia (Hacking Humans).

Karena penggunaan dan potensinya yang semakin mampu memanipulasi keinginan dan keputusan manusia, menurut Harari, kita perlu desain hukum dan norma agar teknologi kecerdasan buatan lebih manusiawi. Artificial intelligence harus lebih humanis.

Gagasan Harari ini sungguh menggelikan. Ia mengasumsikan bahwa kecerdasan yang ada di dunia ini hanyalah milik manusia. Jika ada kecerdasan lain, yang dalam hal ini berupa kecerdasan buatan (perangkat inorganik yang bisa berpikir cerdas), maka perlu dibuat humanis atau cocok dengan karakter kecerdasan manusia. Apalagi jika kecerdasan buatan itu dianggap sudah mengancam otoritas manusia dalam berkehendak.

Cara pandang yang dilakukan Harari terhadap kecerdasan buatan ini, jika kita ikuti, akan membuat kita tersesat. Kita tidak akan bisa memahami potensi sebenernya dari kecerdasan buatan. Apa itu?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, saya rasa perlu ada klarifikasi terlebih dahulu tentang konsep kecerdasan buatan. Sebab, citra kecerdasan buatan secara umum terlanjur dibayangkan sebagai sebuah teknologi yang bisa memanipulasi manusia, bersaing dan bahkan mengganti kecerdasan manusia. Narasinya kemudian lebih heboh di urusan masa depan tenaga kerja yang terancam karena hadirnya robot yang semakin cerdas dan ancaman pada kehendak bebas manusia (free will).

Kecerdasan buatan sebaiknya tidak dipahami sebagai kecerdasan palsu atau tiruan yang terus diperbaiki agar mirip atau bahkan sama dengan cara kerja otak manusia. Ini adalah hal lain yang cara kerjanya pun lain. Jika otak manusia adalah sekumpulan bahan-bahan organik yang melalui proses evolusi yang unik akhirnya menjadi suatu bentuk gumpalan tertentu yang bisa berpikir cerdas dan terletak di dalam tengkorak Homo sapiens, maka kecerdasan buatan adalah sebuah desain material inorganik yang dirancang sedemikian rupa sehingga bisa berpikir, namun berpikir dengan cara yang berbeda dengan berpikirnya manusia.

Hadirnya kecerdasan buatan bisa dibilang sebagai Copernican Turn (Pencerahan Kopernikus) di masa sekarang. Istilah Copernican Turn pertama-tama dipakai untuk menjelaskan betapa luar biasanya perubahan cara pandang yang ditawarkan oleh Nicolaus Copernicus dalam melihat tata surya. Di saat populernya kepercayaan bahwa bumi adalah pusat alam semesta, Copernicus menawarkan konsep heliosentrisme, yakni matahari adalah pusat, dan bumi serta planet-planet lain mengelilinginya.

Contoh Copernican Turn yang lain yaitu teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia dan kera punya nenek moyang yang sama. Teorinya Sigmund Freud yang bilang bahwa manusia tidak punya kendali atas pikiran dan hasratnya sendiri juga termasuk Copernican Turn. Bahkan Freud menyebutnya sebagai Copernican Trauma. Sebab, dengan terjadinya perubahan cara pandang atau konsep yang signifikan, sebagian besar manusia akan mengalami trauma. Manusia akan gelisah, mengelak, dan bahkan bisa memaksa konsep dan konseptor baru itu untuk mati.

Kecerdasan buatan juga bikin manusia gelisah. Ternyata, yang kita sebut sebagai cerdas dan kecerdasan itu tidak hanya terjadi di dalam tengkorak kita. Bahkan, kecerdasan ternyata tidak hanya muncul dari material organik seperti otak manusia dan hewan, tapi juga material inorganik atau yang selama ini kita sebut benda mati. Ternyata, kabel-kabel tembaga bisa cerdas.

Agar tidak mengidap Copernican Trauma, kita perlu menerima dengan lapang dada bahwa banyak hal di dunia ini yang cara kerjanya tidak sesuai dengan perkiraan kita. Semesta ini tidak beroperasi menurut kehendak manusia. Manusia bukan pusat alam semesta.

Pemahaman ini memang akan membuat manusia seperti tersingkir (teraleniasi). Namun, kita sebaiknya jangan menjadi seperti Harari yang menanggapi ketersingkiran ini dengan ingin mendesain kecerdasan buatan agar ramah manusia, etis terhadap manusia, melayani hasrat-hasrat narsis manusia, dan bahkan ingin dibuat berpikir seperti manusia. Desain kecerdasan buatan dengan mental a la Harari ini bisa dengan mudah kita jumpai pada proyek-proyek yang sungguh bernafsu sekali ingin membuat robot yang ramah, punya etika, dan menyentuh perasaan manusia.

Kecerdasan buatan punya peran yang lebih signifikan daripada contoh di atas. Karena, teknologi ini juga beroperasi di tingkatan epistemologi (konsep), bukan hanya penerapan praktis saja. Misalnya soal perubahan iklim (climate change). Kita, manusia, bisa tahu bahwa iklim sedang berubah signifikan ke arah yang mengancam eksistensi manusia, ya karena ada kecerdasan lain di luar manusia yang bisa memahami itu. Dengan struktur kecerdasan yang berupa jaringan sensor mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, dari atmosfer sampai ke permukaan bumi, ia bisa memunculkan konsep perubahan iklim. Tanpa kecerdasan ini, dan jika hanya mengandalkan kecerdasan Homo sapiens, konsep perubahan iklim tidak akan bisa dibayangkan.

Ke arah inilah perkembangan kecerdasan buatan semestinya diarahkan, yaitu membuka “misteri” dunia dan merevisi konsep-konsep yang selama ini dipercaya manusia sebagai realita, padahal sejatinya semesta tidak beroperasi seperti yang manusia kira. Potensi ini tidak akan tercapai jika kita bersikukuh bahwa kecerdasan buatan perlu dihumaniskan.

Kategori
Society

Butuh Demokrasi? Start Up Platform Siap Memfasilitasi

Ada banyak bentuk platfrom sebetulnya. Namun, yang mau saya bahas di sini adalah platform dalam artian populer, yakni perusahaan aplikasi a la Silicon Valley. Contohnya ya Gojek, Grab, Bukalapak, dan Halodoc.

Deretan perusahaan platform ini, sejak kemunculannya, mendapatkan berbagai macam pujian. Mulai dari segi inovasi sampai kepiawaian menggunakan teknologi-teknologi terkini. Salah satu pujian yang sangat kuat pengaruhnya, dan akan menjadi bahasan tulisan ini, yaitu semangat platform dalam mendorong demokratisasi.

Gema demokrasi ini sangat terasa saat berhadapan dengan industri yang selama ini terlihat dijangkiti monopoli. Misalnya yang terbaru, pada November 2019, Kementerian Perhubungan berencana menggandeng Gojek masuk ke layanan transportasi laut. Ini dilakukan untuk mencegah praktik monopoli di trayek laut terus terjadi. Layanan transportasi laut memang dikuasi oleh segelintir perusahaan sehingga mereka bisa mengatur harga sesuka hati. Akibatnya, program tol laut yang dijalankan Jokowi tidak efektif, karena disparitas harga (perbedaan harga barang) yang sangat besar antar-pulau tetap tak terkendali.

Dengan hadirnya Gojek nanti, Kemenhub berharap proses pemesanan kontainer lebih transparan dan muatan terbagi secara lebih adil ke para shipper di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Seperti yang dituturkan Wisnu Handoko, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub kepada tirto.id, “Kami bekerjasama dengan Gojek untuk menghentikan monopoli di tol laut agar manfaat subsidi yang digelontorkan pemerintah selama ini bisa tepat sasaran dan mampu menurunkan disparitas harga.” Negara sungguh mengandalkan Gojek untuk memerangi monopoli. Gojek diharapkan menjadi media transparansi, sehingga pemesan kontainer bisa menikmati harga yang kompetitif.

Narasi ini sebetulnya mengulang cerita yang terjadi pada industri angkutan umum jalan raya. Kehadiran ojek online yang dipelopori oleh Gojek dan lalu diikuti oleh beberapa platform lain dianggap angin segar dalam layanan transportasi. Pasalnya, layanan transportasi yang ada selama ini dikuasi perusahaan yang itu-itu saja. Akibatnya, konsumen tidak mendapatkan harga yang kompetitif, atau dengan kata lain: murah. Belum lagi soal layanannya yang tidak fleksibel, kendaraan ditempeli nama dan logo perusahaan (tidak terasa privat seperti naik kendaraan sendiri), dan nggak ada promo-promo menarik.

Perusahaan aplikasi transportasi online menjadi angin yang sangat menyegarkan bagi banyak pihak. Bagi konsumen, kini bisa menikmati layanan transportasi dengan biaya yang murah, banyak promo, pemesanan gampang dan keren karena pakai smartphone, serta punya perasaan naik kendaraan pribadi (disupirin lagi). Bagi pemerintah, ini adalah bukti bahwa mereka mewadahi perkembangan industri digital, mengikuti zaman, menjaga persaingan bisnis yang sehat (membongkar monopoli dengan layanan yang transparan), serta menjadi solusi keringnya lapangan pekerjaan.

Sementara bagi kelompok masyarakat pro-demokrasi, kemunculan platform aplikasi adalah jawaban pada kejumudan birokrasi selama ini yang tidak transparan, koruptif, nepotis, dan tidak inovatif. Konsumen atau pengguna layanan mendapatkan ruang bersuara yang begitu jembar di dalam platform. Tidak hanya diberi ruang, tapi suara konsumen benar-benar didengarkan dan dicarikan solusi. Sangat beraroma demokrasi, bukan?

Euforia ini sangat jelas terlihat di awal-awal kemunculan ojek dan taksi online. Layanan transportasi sebelumnya baik itu transportasi umum, perusahaan taksi, ojek pangkalan, dianggap wajar ketinggalan dan ditinggalkan karena tidak inovatif dan tidak beradaptasi. Kemunculan dan kepopuleran ojek dan taksi online dianggap niscaya karena mereka bersahabat dan mengikuti logika jaringan internet.

Padahal, kalau diselidiki lebih lanjut, kenapa ojek dan taksi online bisa tumbuh pesat dan menggurita? Ada 2 hal. Pertama, mereka membangun perusahaan yang begitu ramping, minim biaya, karena ada begitu banyak biaya yang dilimpahkan ke pihak lain. Para pengemudi tidak diakui sebagai pekerja oleh perusahaan aplikasi. Mereka disebut mitra, sehingga tidak mendapatkan hak-hak pekerja. Dengan model yang seperti ini, pengemudilah yang menanggung biaya perawatan kendaraan, biaya kecelakaan, risiko pekerjaan, dan risiko bisnis. Perusahaan akhirnya bisa dengan mudah melakukan manuver dan ekspansi (perluasan jangkauan bisnis) di atas eksploitasi besar-besaran para pekerja.

Yang kedua, mereka semakin mempertipis penerapan prinsip dasar angkutan umum dan terus melanggengkan penggunaan kendaraan pribadi. Apa prinsip dasar angkutan umum? Layanan transportasi yang dijalankan berdasarkan semangat kebersamaan. Berpindah bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Ojek dan taksi online semakin mengikis prinsip ini. Padahal prinsip inilah solusi terbaik untuk menyudahi kemacetan. Dengan mengabaikan prinsip tersebut, perusahaan aplikasi ojek dan taksi online semakin memanjakan hasrat bertransportasi yang sangat individualis. Makanya laris.

Ironisnya, ketimbang membongkar kedua masalah di atas, serta mendesain bentuk dan model platform baru yang lebih berkeadilan, sebagian besar pihak malah terlalu silau pada potensi semu platform untuk menghadirkan demokrasi pada bidang-bidang yang dikuasi mafia. Bukannya mengidentifikasi masalah mendasar dari layanan publik yang dianggap tidak memuaskan, sarang monopoli, tidak inovatif, birokratis kolot, baik dari segi politis, relasi sosial, model organisasi dan manajamen, pemerintah dan organisasi sosial malah mendukung solusi a la platform yang tidak menyelesaikan masalah, malahan menambah masalah baru.

Misalnya, terkait layanan transportasi darat perkotaan, bukannya mempermewah angkutan umum, mempermudah akses penumpang ke titik keberangkatan, meningkatkan koordinasi antar-moda, memperbaiki fasilitas jalan kaki, dan membatasi kendaraan pribadi, tapi malah bersorak pada layanan ojek dan taksi online karena dianggap inovatif, kreatif, nonhirarkis, memperluas kesempatan dan persaingan, demokratis, dan menawarkan harga yang kompetitif.

Kita menyingkirkan analisis sosial, teknis, dan politis dalam menangani masalah-masalah publik, dan beralih pada sensor platform, analisis data statistik, analisis big data, serta analisis perilaku konsumen (consumer behaviour) yang dianggap netral dan menangkap kemauan, persepsi, dan harapan masyarakat apa adanya. Dalam bahasa buzzer akademisnya: evidence-based policy (kebijakan dan strategi layanan yang berbasis bukti). Masalahnya, bukti yang mana? Bagaimana mengambilnya? Mengapa memakai metode yang ini dan bukan yang itu? Pertanyaan ini tidak perlu kita jawab, karena kita sudah mengandalkan data dan kurva yang diambil dari smartphone kita.

Ini bukan berarti saya mengajak untuk anti-teknologi dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul hari ini. Saya hanya ingin mengajak pembaca untuk menyadari bahwa ada cara lain dalam menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial, bisnis, dan politik. Tidak harus (dan bahkan jangan!) menjadi platform a la Silicon Valley.

Kategori
Society

Menjadi Laki-Laki di Indonesia Pasca-Penjajahan Belanda

Desi Dwi Prianti, dosen Departemen Komunikasi Universitas Brawijaya Malang, menulis artikel ilmiah berjudul “The Identity Politics of Masculinity as a Colonial Legacy“. Kalau saya terjemahkan bebas jadinya bunyi judul tersebut begini: Politik Identitas Maskulinitas sebagai Warisan Penjajahan. Melalui tulisannya ini, Desi menyimpulkan bahwa pemahaman orang Indonesia atas maskulinitas dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, terutama bagi para lelaki urban, sangat dipengaruhi oleh penjajahan Belanda.

Sejak masa penjajahan dan masa-masa selanjutnya, karakter laki-laki yang berada di imajinasi kebanyakan orang Indonesia mengacu pada sebuah gambaran laki-laki Eropa yang ditampilkan oleh para penjajah. Laki-laki adalah seorang manusia yang sangat rasional, bertubuh kekar dan berotot, mandiri, dan individualis. Laki-laki adalah manusia yang tampil dan menguasai ruang publik. Sebaliknya, manusia yang percaya pada hal-hal gaib, tidak berotot, menjunjung kebersamaan dan kolektivitas, dan mengurusi urusan domestik dianggap tidak sempurna sebagai laki-laki. Padahal, menurut Desi, sifat-sifat yang terakhir ini biasa dipraktekkan oleh lelaki Indonesia sebelum era penjajahan. Sayangnya, selama penjajahan berlangsung, orang Indonesia ditempatkan pada posisi kelas sosial terendah, di bawah orang Eropa. Orang Indonesia dijadikan buruh bahkan budak, pembantu, pemuas hasrat seks, dan pekerjaan-pekerjaan yang berupa penindasan lainnya. Akibatnya, orang Indonesia, khususnya para laki-laki ningrat, berusaha keras mengadopsi karakter kelaki-lakian orang Eropa. Mulai dari cara berpakaian, bentuk badan, serta cara berpikir dan bersikap.

Strategi Belanda ini, yang membuat laki-laki Indonesia sungguh ingin meniru karakter laki-laki Eropa, sangat efektif dalam merawat penjajahan. Laki-laki Indonesia akhirnya banyak yang meninggalkan sifat-sifat kolektif yang difeminimkan atau diperempuankan oleh Belanda. Kalau mau jadi laki-laki beneran ya harus agresif, kompetitif, rasional, dan individualis. Tinggalkan rasa gotong royong. Kuasai harta, tahta, dan wanita. Begitu kira-kira yang disampaikan secara tersirat oleh Belanda kepada laki-laki Indonesia yang bermimpi untuk setara kedudukannya dengan laki-laki Eropa. Kekuatan kolektif masyarakat Indonesia akhirnya hancur lebur.

Untuk lebih memahami mengapa Belanda pada masa penjajahan memaksa masyarakat Indonesia mengubah pemahaman bagaimana menjadi laki-laki, kita perlu melihat apa yang terjadi di Eropa pada abad ke-15. Setelah pandemi Black Death melanda Eropa dan membunuh 30-40% warga Eropa, tenaga kerja pada masa itu menjadi sangat langka. Landlords (tuan tanah) kelimpungan karena bayaran petani penggarap menjadi sangat mahal dan harga sewa tempat tinggal di daerah urban turun drastis. Ini karena jumlah penduduk berkurang jauh. Di masa setelah musibah ini, kehidupan menjadi lebih enak sebenarnya untuk kelompok ekonomi bawah. Bahkan mereka semakin memperkencang perlawanan pada penguasa yang di masa-masa sebelumnya sudah dilakukan. Feodalisme benar-benar berada di ujung tanduk.

Salah satu cara yang dilakukan oleh para penguasa Eropa waktu itu agar keadaan menjadi “normal” dan “stabil” kembali adalah melegalkan pemerkosaan. Tujuan strategi ini yaitu untuk memecah kekuatan kelas bawah. Di masa itu, di kalangan masyarakat bawah, bisa dibilang tidak ada pembedaan peran perempuan dan laki-laki di ruang publik (termasuk sebagai pemimpin acara-acara keagamaan). Para penguasa melegalkan pemerkosaan agar para lelaki kelas bawah tergoda untuk menikmati bagaimana rasanya berkuasa secara seksual, yang selama ini hanya dinikmati oleh kalangan atas.

Pelegalan pemerkosaan ini juga berbarengan dengan usaha mendisiplinkan tubuh perempuan agar bisa digunakan secara maksimal untuk memproduksi anak. Di masa itu, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sangat diperlukan agar jumlah tenaga kerja juga semakin meningkat. Dalam konteks ini juga kita perlu menilai perburuan penyihir di Eropa yang menolak tubuh dan pikirannya digunakan untuk sarana reproduktif. Para penyihir perempuan ini, bagi kelas penguasa, harus dikembalikan fungsi tubuh dan pikirannya ke ranah domestik (bikin anak dan mengurus pekerjaan rumah).

Jadi, di Eropa periode ini, maskulinitas dan feminitas, bagaimana menjadi lelaki dan perempuan didefinisikan ulang secara sangat signifikan. Pembedaan ruang publik dan domestik dibuat lebih jelas dan kaku. Pembedaan sisi produktif dan reproduktif dibikin lebih terinstitusi atau terlembaga. Tujuannya jelas, agar masyarakat berjalan sesuai dengan kemauan penguasa, yaitu para lelaki rajin bekerja, perempuan mengurus rumah dan banyak melahirkan anak yang kemudian akan jadi tenaga kerja, sehingga pundi-pundi terus mengalir kencang ke kantong penguasa.

Nah, ternyata yang dilakukan oleh para penguasa Eropa abad ke-15 ini diterapkan juga oleh Belanda di Indonesia, seabad kemudian.