Tag: Ketimpangan

Rasanya Kembali Bekerja di Jogja Meski Udah Tau Gajinya Gitu-gitu Aja

Post author Oleh flonoviadinda
Post date 2 Maret 2020
Tak ada komentar pada Rasanya Kembali Bekerja di Jogja Meski Udah Tau Gajinya Gitu-gitu Aja

Beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah cuitan yang isinya mengkritisi kinerja pemerintah DIY, utamanya kepada Ngarso Dalem. Sayangnya, cuitan kritis tersebut justru mendapat berbagai penolakan dan cacian. Komentar-komentar pembelaannya pun saya rasa sangat keterlaluan, seolah-olah mengkritisi kehidupan di Jogja adalah sebuah dosa besar.

Di antara hujatan yang bikin saya geleng-geleng kepala, saya heran banget melihat komentar orang-orang dan bagaimana mereka meromantisasi Jogja. Katanya warganya ramah-ramah, tapi kenyataannya yang saya lihat, komentar tersebut tidak menujukkan keramahan apalagi kebaikan. Katanya makanan di Jogja serba murah meriah, padahal faktanya harga makanan di Solo masih jauh lebih murah. Katanya warga Jogja cinta toleransi, tapi menurut survei dari lembaga masyarakat justru kasus intoleransi semakin meningkat di Jogja.

Saya jadi merasa, sikap defensif ini hanyalah sebuah reaksi karena takut mengakui hal yang sebenarnya. Mungkin takut hidupnya bakal serba kekurangan kalau nggak menerapkan prinsip nrimo ing pandum. Atau mungkin takut juga bakal dikira “membangkang” kepada Sultan. Entahlah, yang jelas saya gedek banget bacanya.

Sebagai buruh pekerja yang digaji berdasarkan UMR Jogja, saya tidak setuju jika perhitungan UMR hanya ditentukan berdasarkan pada kebutuhan barang pokok saja. Toh, setiap kali harga kebutuhan naik seperti cabai atau beras, kita pasti merasa resah dan sambat kan? Kenaikan harga cabai ini bahkan sudah selevel dengan “bencana” nasional lho! Kalau kenyataannya saja begitu, saya bisa bilang dong kalau harga sembako itu relatif sama di seluruh Indonesia? Kalau harga kebutuhan pokok saja sudah relatif sama, kenapa UMR Jogja masih segitu-gitu aja? Masa iya UMR Jogja lebih kecil dibandingkan Kabupaten Sumenep yang daerahnya masih terbilang sepi dan orang-orangnya bisa cari bahan makanan sendiri

Yang bikin saya makin heran sekaligus ngelus dada adalah ada aja orang-orang yang langsung menuduh bahwa si empunya kritik bukan orang asli Jogja. Kebanyakan selalu menyangkal dengan “Gaji segitu cukup kok” atau yang lebih kasar “Kalau nggak bisa bersyukur, ya nggak usah kerja di Jogja”. Sepurane bos, nggak semua orang punya banyak pilihan. Bekerja di Jogja saja adalah pilihan paling sulit, apalagi sudah tahu gajinya cuma segitu-gitu aja.

Saya sendiri “terpaksa” kembali ke Jogja karena sebuah alasan. Sejak awal, saya sudah sadar dan tahu bahwa penghasilan saya pasti akan berkurang drastis dibanding ketika saya masih bekerja di ibu kota. Namun karena keadaan, akhirnya cuma bisa yaudalaya.

Awalnya saya berusaha menutupi keresahan tersebut dengan dalih “rezeki nggak akan ke mana”. Saya juga sering baik-baikin diri sendiri, “Gapapa, rezeki nggak cuma dalam bentuk uang kok” padahal sebenarnya saya sedang denial aja sih. Tanpa sadar, saya sedang mengaburkan keresahan saya dengan meromantisasi Jogja. Bahwa menjadi orang Jogja plus Jawa itu harus bisa nrimo. Nggak boleh maruk alias serakah.

Namun, lama-lama saya nggak tahan. Saya mulai muak bersikap denial terhadap diri sendiri padahal ada ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang jelas-jelas nyata di depan mata. Saya sadar, bersikap denial justru membuat kesehatan mental terganggung, sehingga apapun yang saya lakukan pasti akan disisipi dengan sambat.

Bagi saya yang masih single, masih tinggal nebeng dengan orang tua, dan selalu dapat jatah makan siang di kantor, gaji yang didapat tentu saja masih mencukupi kebutuhan saya. Saya masih bisa menabung, saya masih bisa makan enak, dan saya masih bisa merencanakan liburan untuk refreshing. Namun, dalam beberapa kondisi, saya menyadari betapa kecilnya upah dan nilai jasa yang dibayarkan kepada saya.

Bukannya nggak bersyukur, tapi sehari-hari saja saya terbiasa hidup secara hemat, bahkan cenderung pelit kepada diri sendiri. Saya hampir nggak pernah nongki apalagi ngopi atau beli boba, jajan juga jarang-jarang karena nggak ada temennya *ups, sudah mengurangi hasrat bela-beli buku tapi kadang-kadang masih merasa kurang. Apalagi ditambah fakta menyebalkan bahwa ternyata saya belum bisa lepas dari lingkaran sandwich generation 😦

Sejak kesehatan saya mulai menurun, saya benar-benar menyadari bahwa proteksi diri selain BPJS Kesehatan itu penting banget. Sayangnya, dengan gaji yang nggak seberapa, saya jadi mikir-mikir lagi jika hendak menggunakan asuransi kesehatan lain yang biayanya lumayan mahal. Yaaaaa pengennya sih selalu sehat wal’afiat, tapi siapa coba yang bisa menjamin?

Ada satu fenomena unik yang bikin saya kagum kepada warlok Jogja. Katanya, sebagai masyarakat berhati nyaman itu harus menerapkan prinsip nrimo ing pandum, tapi kok bisa gonta-ganti kendaraan bermotor ya? Saya salut banget, sebab dengan gaji selevel UMR Jogja aja masih bisa kredit motor NMax. Jujur, saya tuh kalau kepengen sesuatu, dipikirnya sampai bikin ubun-ubun pusing lho. Kadang udah mau check out, tapi mikir lagi karena takut ada kebutuhan dadakan, sehingga akhirnya lebih memilih untuk mengalokasikan uang tersebut ke dana darurat aja.

Jadi, boleh nggak saya dikasih tau tips dan triknya mencicil motor ala gaji UMR Jogja? Kok bisa sih?

Sekali lagi, mengkritisi ketimpangan dan UMR Jogja bukan berarti nggak bersyukur lho ya. Tapi heran aja gitu, sekelas Jogja yang katanya daerah istimewa masa ketimpangan justru merajalela di sini?

Katanya warga Jogja percaya Ngarso Dalem nggak akan menelantarkan warganya. Nah, kalau beliau emang pengen warganya hidup tenteram dan sejahtera, kenapa beliau dan jajarannya masih mengizinkan pembangunan hotel, mal, dan apartemen? Apa belum cukup masalah kekeringan air sumur akibat pembangunan yang keterlaluan masifnya? Lagipula, dengan UMR yang ‘cuma segitu’, yakin warganya bisa menikmati pembangunan tersebut?

Untuk warga lokal Jogja, please jangan melulu menyalahkan kaum pendatang yang berinvestasi di Jogja. Lhawong mereka beneran punya duit kok! Harga properti yang ditawarkan di Jogja bisa jadi dianggap lebih murah ketimbang properti di daerah asal mereka. Sementara, properti dengan harga segitu (mungkin) masih dianggap cukup mahal jika penghasilannya hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Logikanya, buat makan aja masih prihatin, boro-boro mikirin harga properti. Nggak akan kebeli. Sudah tahu kan kalau anak muda Jogja terancam tunawisma karena harga properti yang gila-gilaan?

Saya menulis ini dengan rasa sedih sekaligus kesal. Sedih karena saya semakin banyak tahu (dan dikasih tahu) ketimpangan sosial di mana-mana, sekaligus merasa kesal karena respon orang-orang yang antikritik gitu-gitu aja. Yang dibela cuma bab makanan murah aja tapi lupa kalau kebutuhan primer nggak cuma makan.

Kebutuhan sandang mungkin masih bisa terpenuhi, tapi bagaimana dengan kebutuhan papan? Kenyataannya, harga tanah sudah menjulang sangat tinggi dan bikin siapapun menjerit karena semakin susah diwujudkan.

Sebagai warga asli Jogja ber-KTP Sleman, saya sih udah nggak mau romantis-romantisan lagi. Udah cukup, takut overdosis. Toh, ada PR besar yang menunggu, yaitu mengkritisi pemerintah DIY dan meminta pertanggung jawabannya.

FYI, Pemda DIY selalu dapat anggaran APBN berupa Dana Istimewa yang jumlahnya mencapai milyaran tiap tahun lho! Masa warga asli Jogja nggak kepo dana ini udah dialokasikan buat apa aja? 🙂

Tag Ekonomi, Ketimpangan, romantisasi, UMR Jogja

Kapital

Kebebasan Tidak Ada Artinya Jika Kau Miskin

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 10 Februari 2020
Tak ada komentar pada Kebebasan Tidak Ada Artinya Jika Kau Miskin

Negara dan berbagai sayap kekuasaannya semakin mengekang kebebasan. UU ITE semakin tajam dan siap melumat kata-kata yang diproduksi mulut dan jari-jarimu. Diskriminasi agama terus berlanjut dan negara membiarkannya, mulai dari pelarangan pendirian tempat ibadah, salib dipotong, hingga doa bersama di tepi pantai dihalang-halangi.

Belum lagi masalah privasi di dunia maya yang wajar membuat banyak orang pesimis. Terus saja berlangsung nomer-nomer ga jelas mengirim sms atau menelepon ke nomer kita menawarkan pinjaman, kredit, diskon, atau bahkan layanan seks. Program pemerintah berupa registrasi kartu ponsel nampaknya tidak bekerja. Data pribadi kita bertebaran di mana-mana sehingga mudah sekali digunakan oleh orang lain. Kondisi ini membuat banyak orang merasa diawasi gerak-geriknya. Pemerintah kelihatannya belum punya cara mengatasi ini. Atau bahkan memang tidak ada niatan membenahi.

Belum berhenti sampai di situ. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berisi pasal-pasal yang mengancam kebebasan dan terlalu jauh ingin mengatur hal-hal privat. Sebut saja soal aturan makar, penghinaan presiden, penistaan agama, kumpul kebo, pembatasan penggunaan kondom, dan kriminalisasi perempuan aborsi. Walaupun rancangan kitab ini gagal disahkan karena ada desakan yang kuat dari publik, tetap tidak ada jaminan ia tak muncul lagi dengan hasrat yang lebih kuat. Bukankah pengesahannya hanya ditunda?

Daftar panjang upaya pengekangan kebebasan ini memang mudah sekali bikin kita muntab. Rasanya ingin menggampar orang-orang yang duduk nyaman di kursi kekuasaan. Bisa-bisanya membikin aturan yang sedemikian absurdnya.

Akan tetapi, percayalah saudara-saudara, jika energi kita dicurahkan untuk menghujat, menggugat, menolak, hingga memaki hal-hal semacam ini, hasil akhirnya tidak akan benar-benar bernilai. Energi jadi terbuang percuma. Sebab kita luput menghajar masalah mendasarnya.

Mari kita memutar ingatan sejenak, untuk mengambil contoh. Reformasi 1998 menghasilkan pencapaian yang luar biasa dalam bidang politik. Beberapa tahun setelah peristiwa monumental tersebut, pemilihan langsung berhasil diwujudkan, otonomi daerah menjamur, masa jabatan presiden dibatasi, pers bebas bersuara, dll.

Sayangnya, peristiwa yang kini sering dipakai orang untuk mengejar jabatan ini, hampir sama sekali tidak menata ulang struktur ekonomi. Maksudnya bagaimana? Setelah hingar-bingar reformasi berlalu, kepemilikan aset tetap berada di tangan sekelompok kecil orang. Orang-orang superkaya terus semakin kaya dan kelas menengah-miskin tetap mengais-ngais uang yang masih tersisa.

Buat apa punya hak untuk memilih presiden secara langsung, bebas bikin demo, leluasa mengkritik dan memaki-maki pejabat dan orang kaya melalui tulisan atau cuitan, jika kita tetap miskin? Buat apa?

Kesuraman kondisi semacam ini semakin kentara belakangan ini. Ketika kita sepakat bahwa setiap orang punya hak suara dan pendapat yang paling banyak mendapat dukungan itulah yang benar, demi demokrasi, demi kebebasan yang utuh, maka orang-orang superkaya membangun media dan mesin propaganda media sosial demi mengatur perbincangan publik. Apa yang mereka ingin jadikan omongan banyak orang dan apa yang tidak, diatur sedemikian rupa. Kegiatan ini dijalankan terus-menerus sampai-sampai kita, yang merasa sedang menikmati kebebasan, tanpa sadar berpikir, berpendapat, dan bertindak sesuai dengan narasi penguasa dan orang superkaya.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Setelah hingar-bingar reformasi berlalu, kepemilikan aset tetap berada di tangan sekelompok kecil orang. Orang-orang superkaya terus semakin kaya dan kelas menengah-miskin tetap mengais-ngais uang yang masih tersisa.”[/mks_pullquote]

Jika sudah sadar kondisinya begini, sebaiknya kita berani bilang bahwa reformasi 1998 hanya berhasil merebut kebebasan yang semu. Bebas sih, tapi sesuai dengan koridor yang sudah diatur oleh penguasa.

Pengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

Post author Oleh flonoviadinda
Post date 5 November 2019
Tak ada komentar pada Pengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

Belum lama ini Pemerintah Provinsi DIY menyepakati kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang akan diberlakukan pada tahun 2020 mendatang. Isi kesepakatan ini adalah adanya kenaikan 8,51% dari UMP DIY tahun 2019, yaitu menjadi Rp1.704.608,25. Sementara untuk UMK tahun 2020 masing-masing adalah Gunung Kidul Rp1.705.000 ; Kulon Progo Rp1.750.500 ; Bantul Rp1.790.500 ; Sleman Rp1.846.000 ; dan Kota Yogyakarta Rp2.004.000.

Informasi mengenai kenaikan upah seharusnya bisa menjadi kabar bahagia bagi kaum buruh dan pekerja. Lagian, siapa sih yang tak ingin jika gajinya juga ikutan naik? Tapi bagi pekerja kreatif seperti saya, kenaikan ini tetap saja tidak akan menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang merajalela di Jogja. Wis kadung cah.

Di tengah biaya hidup yang kian merangkak naik, pembangunan yang keterlaluan pesatnya, dan kebutuhan hidup yang tiada habisnya, saya merasa standar UMP dan UMK di DIY (mari kita sebut Jogja saja) masih terasa belum layak. Iya sih naik, tapi emangnya cukup memenuhi 3 kebutuhan pokok alias sandang, pangan, dan papan?

Saat saya bekerja di Jakarta, banyak teman saya yang sering bilang, “Hidup di Jogja enak ya? Makanannya murah-murah,”. Sering banget kaya gitu dan biasanya saya timpali saja dengan “Enggak kok, sama aja kaya Jakarta. Harga makanannya juga 11:12 kali. Kecuali kalau tinggalnya di suatu desa pelosok di ujung Bantul, Gunungkidul atau Kulonprogo,” tentunya dengan nada setengah bercanda. Lantas, teman saya langsung tersenyum kecut sebab angan-angan tentang keromantisan Jogja seketika sirna dari benaknya.

Kadang-kadang saya kesal sekali dengan dengan orang-orang yang meromantisasi Jogja. Katanya, Jogja itu kota yang nyaman untuk ditinggali. Katanya, makanan di Jogja itu enak-enak dan serba murah. Katanya, biaya hidup di Jogja itu enggak setinggi Jakarta. Aduh, mohon maaf ya saudara-saudaraku, saya yang dari mbrojol sampai mengalami quarter life of crisis di Jogja merasakan banget kalau Jogja tuh udah berubah 180 derajat!

Saya ingat banget, dulu belum ada hotel dan apartemen wow di area Jakal Km. 5. Gunung Merapi juga masih kelihatan dari situ. Masih adem lah ngeliatnya. Sekarang, area Jakal sepertinya sudah menjelma sebagai ajang jualan iklan dan baliho. Setiap kali melintasi Jakal, saya merasa iklan-iklan itu seolah saling berdesakkan dan berebutan agar dapat dilihat oleh siapapun yang melintasi jalanan.

Soal harga makanan? Saya sih berani menjamin bahwa harga makanan di Jogja relatif sama kok dengan kota-kota besar lainnya. Coba wis kamu makan ayam geprek atau nasi ayam krispi ala ala pasti bakal dipatok harga minimal Rp 10ribu. Atau makan nasi rames di warung makan prasmanan pun bisa habis Rp 10ribuan. Lantas, apa bedanya dengan makan nasi ayam warteg di ibu kota?

Saya memang tidak menyangkal bahwa masih ada beberapa tempat makan yang mematok harga murah untuk setiap menunya. Ada tapi nggak banyak. Contohnya di dekat kantor saya yang sekarang, ada ibu-ibu yang berjualan nasi rames. Waktu itu, saya membeli seporsi nasi dengan 2 macam sayur dan 3 tempe mendoan. Semuanya hanya dihargai sebesar Rp 5ribu saja. Rasanya kepingin nangis deh apalagi dengan harga segitu, ibunya nggak segan-segan memberikan porsi nasi yang cukup untuk 2 orang!

Dengan harga yang ya Allah reeeeeek murah banget, seharusnya saya senang ya bisa berhemat. Tapi entah kenapa, saya justru merasa sedih sekaligus kasihan. Masa iya sih jualan semurah itu? Ibunya dapat untung nggak ya? Atau beliau hanya sekadar berjualan untuk mengikuti passion seperti yang sering digadang-gadang oleh kaum milenial? Atau mungkin, ibunya sengaja mematok harga murah supaya dagangannya lebih laku?

Padahal menurut saya, harga barang pokok relatif sama lho! Coba saja telusuri pasar-pasar, harga cabai dan ayam sama aja kan? Seharusnya harga makanan juga bisa relatif sama dong? Biaya hidup (di luar gaya hidup ya) juga pasti rata-ratanya sama kan? Tapi kenapa hanya Jogja saja yang memiliki UMP terendah se-Indonesia?

Lain pedagang, lain pula pekerja. Sebagai pekerja kreatif, saya merasakan kompetisi kerja di Jogja ini lumayan susah. Selain karena SDMnya yang melimpah, kebutuhan perusahaan kadang-kadang kompleks banget. Apalagi didukung dengan budaya pakewuh alias nggak enakan dari individu yang bersangkutan, siap-siap aja dijadikan sasaran empuk eksploitasi kerja berkedok “minta tolong”.

Dulu sewaktu masih kuliah, saya pernah bekerja part time sebagai tim kreatif di sebuah media lokal di Jogja. Niatnya sih emang mau cari uang jajan lebih sekaligus pengalaman biar nggak kaget-kaget banget sama dunia kerja. Sebulan, dua bulan, tiga bulan saya masih fine-fine aja dengan jobdesc-nya bahkan mulai menyenanginya. Namun, setelah hampir 3 tahun bekerja di sana, kok jadi merasa “dimanfaatin” ya?

Setahu saya, beban dan jam kerja pekerja part time itu seharusnya setengah dari beban dan jam kerja pekerja full time kan? Namun yang saya rasakan, kerjaan saya nggak ada bedanya tuh dengan pekerja full time. Apalagi saya juga sering mengerjakan hal lain di luar jobdesc, waktu libur dan cuti sering diganggu pekerjaan padahal jelas-jelas jam kerja adalah Senin-Jumat, eh gajinya ya gitu-gitu aja. Gaji nggak nyampe UMK Sleman, eh masih aja dipotong gaji tanpa alasan. KZL!

Selain beratnya load kerjaan, saya juga menyayangkan banget sikap atasan yang jarang memberikan apresiasi, terlebih ketika saya berhasil menyelesaikan target kerja dengan baik. Sedih nggak sih kalau hasil kerjamu nggak diapresiasi? Apresiasi nggak melulu soal bonus lho, melainkan juga kesempatan belajar atau sekadar ucapan “terima kasih”. Kalau lingkungannya toxic begini mah, gimana pekerja nggak rentan terkena stres?

Sebalnya, ketika saya mengeluhkan soal gaji maupun apreasiasi, ada beberapa orang yang menganggap saya tidak bersyukur. “Mbok ya nrimo, disyukuri, kabeh wong duwe rezekine dhewe-dhewe,”. Atau yang lebih ekstrem lagi, “Nek ora gelem duwe gaji cilik, yo rasah kerja ning Jogja. Lungo wae seko Jogja. Jogja ki dudu kanggo wong sing ora bisa nrimo ing pandum”. Owalah jnck, jelas-jelas di depan mata ada ketidakadilan, ada kesenjangan, dan ada upaya eksploitasi masa didiamkan dan diterima aja? Lha iki bangsamu dhewe sing njajah lho, dudu londo opo maneh aseng!

Jujur aja, menurut saya meromantisasi Jogja sudah masuk ke tahap keterlaluan bahkan cenderung overdosis. Nggak ada romantis-romantisnya sama sekali jika di depan matamu ada ketidakadilan, kesenjangan bahkan relasi kuasa yang timpang. Lagipula, perhitungan upah dan gaji seharusnya tidak hanya berdasarkan “biaya hidup” yang katanya murah, melainkan juga harus memperhitungkan aspek-aspek lain seperti performa kerja, nilai jasa, dll. Lagipula, bukankah setiap usaha, tenaga dan pikiran ada imbalan yang jauh lebih pantas dan layak untuk diterima?

Tag Ekonomi, Kerja, Ketimpangan, relasi kuasa, UMR Jogja

Transportasi

Tidak Ada Bulan Puasa di Pelabuhan Jangkar

Post author Oleh Dandy Idwal
Post date 13 Juni 2018
Tak ada komentar pada Tidak Ada Bulan Puasa di Pelabuhan Jangkar

Para pemudik mengantre tiket di Pelabuhan Jangkar
Foto: Dandy IM

Ketika aku mendapatkan pelanggan kelima, tanganku tiba-tiba dicengkeram oleh pemudik bodong itu. Aku dibawa ke pos polisi pemantau arus mudik lebaran. Semua tiket di tanganku dirampas. Di kejauhan, para pemudik mulai rusuh di depan lubang tiket.

Padahal sebelumnya aku yakin berjualan hari itu akan lancar seperti biasanya. Seorang kenalan yang menjadi pengurus Pelabuhan Jangkar sudah memberikan dua puluh tiket kapal ke genggamanku beberapa jam yang lalu. Para pemudik tujuan Pulau Raas juga telah menumpuk di depan lubang tiket. Dari raut wajah dan gerak-gerik badan mereka, tampak sebagian besar tidak biasa antre. Aku menjajakan tiket di genggamanku ke bola mata mereka yang sudah tidak sabar. Aku menjual tiket seharga duaratus ribu rupiah. Sedangkan harga aslinya tigapuluh enam ribu rupiah. Tentu saja lebih mahal sampai lima kali lipat. Mereka, para pemudik itu, kan jadi nggak perlu antre. Mengantre di lubang busuk itu juga tak menjamin kau bakal dapat tiket.

Sehari sebelum rusuh di pelabuhan, aku menunda kepulanganku karena Hari raya Kuningan amat menggoda. Siapa yang bakal melewatkan kesempatan besar untuk meraup lembar-lembar uang di hari besar Hindu ini? Seakan melampaui kegundahan lirik lagu populer Pulang Malu Tak Pulang Rindu, debar jantung terjebak di antara pilihan cepat-cepat pulang atau menambah modal lebaran.

Pagi-pagi sekali di tanggal 9 Juni 2018, kaki tak kuasa menahan langkah ke alun-alun Puputan, Badung, Bali. Malam sebelumnya, aku sudah mengisi puluhan balon berbagai bentuk dengan gas helium untuk dijajakan kepada siapapun yang berpotensi membelinya. Di malam itu aku berharap taruhan esok hari berakhir epik.

Aku sudah berada di atas motor bebek keesokan harinya, membonceng istri dan satu anak perempuanku yang baru berumur lima tahun. Anakku duduk di antara aku dan istriku. Di kedua kakiku terdapat satu tas ukuran sedang dan kardus yang disusun. Sepengamatanku, pemudik lain yang membawa motor juga tak beda kondisinya denganku. Rimbun juga sepeda motor mereka dengan keluarga dan barang bawaan.

Sepeda motor menjadi tunggangan yang aku pilih karena kereta belum ada di Bali. Bus juga tidak bisa menjadi pilihan karena saking sepinya jalur ke arah Situbondo. Oh… ya, aku ini mau mudik ke Kepulauan Sumenep, tepatnya Pulau Sapudi, dengan memanfaatkan layanan penyeberangan di Pelabuhan Jangkar, Situbondo.

Kami tiba di Pelabuhan Jangkar bersamaan dengan matahari yang sedang terik. Aku tidak berpuasa. Istriku pun juga tidak. Mungkin aku memang tak terlalu perkasa melawan nafsu sendiri. Namun, banting raga mengejar duit ke pusat-pusat keramaian di Bali ditambah dengan pertarungan di jalan menggunakan roda dua membuat nafsu badani perlahan-lahan aku terima – semoga Tuhan memakluminya.

Terik matahari di Pelabuhan Jangkar jadi begitu memuakkan saat bola mataku bergulir ke arah antrean sepeda motor. Panjangnya sudah bagai Naga Dasamuka. Bahkan ada tiga naga yang berbaris di sana. Aku makin kesal. Tapi entah mau kesal sama siapa. Apa memasang tulisan yang menandakan bahwa di sini antrean sepeda motor tujuan Pulau Sapudi, di situ tujuan Pulau Raas, di sana tujuan Pulau Madura begitu susah? Dengan mengandalkan naluri, aku antre di salah satu bagian, ternyata itu tujuan Pulau Raas. Aku mesti pindah ke antrean sebelah yang sudah diisi orang yang tiba di pelabuhan setelah aku. Anjing kan.

Setelah mencarikan tempat duduk istri dan anakku di warung makan yang sekaligus rumah – ruang tunggu pelabuhan menurutku tak layak jadi tempat istirahat – aku mencari informasi tentang tiket. Lagi-lagi menuruti naluri, aku bertanya ke seseorang yang berseragam Kementerian Perhubungan, tapi dia tidak memberikan jawaban yang bikin paham, lalu malah menunjuk orang berkaus hitam polos.

Jawaban orang berkaus hitam gampang ditebak: pemudik mesti banyak berdoa agar kendaraannya dapat diangkut oleh kapal yang hanya bisa diisi limapuluh sepeda motor. Terutama pemilik sepeda motor yang berada di antrean paling belakang seperti aku ini. Kalau doamu tidak dikabulkan, kau mesti menunggu esok hari. Untunglah para pengurus pelayaran ini menambah armada kapal saat arus mudik lebaran. Sebab biasanya kapal hanya beroperasi dua kali seminggu.

Sebetulnya kondisi semacam ini gampang diatasi dengan mengandalkan kenalanku, pegawai pelabuhan. Tapi tukang becak bedebah yang sampai ketahuan menjual tiket gelap itu membikin situasi jadi sulit. Pengawasan menjadi lebih ketat. Kenalanku itu tidak berani ambil risiko. Bau-baunya sudah tercium: aku, istri, dan anakku harus menunggu kapal besok!

Aku terus mengumpat dalam hati. Kekesalan seperti ini gampang sekali merangsang otakmu berangan-angan. Seandainya… seandainya tiket kapal laut di Pelabuhan Jangkar ini dapat dibeli melalui ponsel, seperti kereta api maupun pesawat. Pemudik sepertiku ini kan jadi tahu mesti pulang kapan dari Bali. Aku sudah perang di jalanan pakai motor bebek melawan truk-truk yang kelebihan muatan, sesampainya di pelabuhan malah nggak dapat tiket. Aku makin tak habis pikir, sistem tiket yang buruk ini masih terjadi di pelabuhan yang berada di Pulau Jawa.

Tidak ada bulan puasa di Pelabuhan Jangkar. Warung ini, yang aku buka sejak lima tahun yang lalu tak pernah sepi. Pemudik, tukang becak, kuli, syahbandar, pegawai Perhubungan, dan bahkan para suami di sekitar pelabuhan yang tak betah di rumah karena istri mereka tak masak, mampir ke sini untuk menyumpal nafsu mulut mereka. Pelabuhan memang sangat menarik. Ia tampaknya mengalami evolusi paling lamban ketimbang kerabatnya yang lain: bandara, stasiun, dan terminal. Padahal, mungkin saja pelabuhan adalah tempat transit yang lebih lampau di negeri terkutuk ini.

Para perusuh di depan loket tiket itu bisa jadi belum mampir ke warung tercinta ini. Namun ada juga yang bilang, mereka berasal dari pulau yang bisa membuatmu pengin emosi melulu. Tapi ya calo yang tertangkap itu tolol juga. Mengapa mesti terang-terangan menjual tiket gelap di depan loket?

Walaupun membuka warung di bulan puasa, aku rasa Tuhan tidak marah padaku. Di warung inilah pemudik mendapatkan tempat yang nyaman setelah kecewa tak dapat tiket. Mereka mesti menunggu esok hari. Bahkan bisa jadi lusa. Aku tidak mengutip biaya ketika mereka menempati emperan warung, lincak, dan teras rumah samping warung sebagai tempat meluruskan punggung. Uang makan mereka sudah cukup buatku.

Memangnya apakah kau bisa tega merampas lebih banyak uang dari pemudik yang terlantar di pelabuhan apalagi membawa anak-anak? Rata-rata si anak tidak sabar. Mereka ingin cepat pulang. Mereka merengek. Mungkin protes karena setelah terlalu lelah menyisir jalanan Bali, Banyuwangi, dan Situbondo, kok ya masih tidur di emperan warung selama sehari semalam. Ini sudah lumayan, Nak, daripada kau masuk ruang tunggu pelabuhan yang kotornya masyaallah.

Bapak dari seorang anak bilang ke teman mengobrolnya, dengan ponsel canggih di tangan dan bahasa yang gaul nanggung, bahwa solusi dari kesemrawutan ini adalah tiket yang bisa dipesan langsung lewat ponsel. Identitas penumpang pun bakal jelas, sehingga semakin sempit peluang bagi tiket gelap. Aku yang mendengarnya terkesan. Itu akan membuat waktu tunggu pemudik di pelabuhan menjadi singkat dan warungku jadi sepi.

Dandy IM

PijakID

Tag Ketimpangan, Pelabuhan, Situbondo, Transportasi