Selain untuk meningkatkan efisiensi waktu perjalanan dan mengurai kemacetan, tujuan utama pembangunan jalan tol adalah untuk memangkas biaya logistik. Berdasarkan paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, targetnya biaya logistik bisa turun hingga 20% dari PDB. Namun, setelah dua bulan diterapkannya tarif normal pada sejumlah ruas jalan tol, pelaku distribusi logistik alias pengemudi truk malah banyak yang memilih menggunakan Jalur Pantai Utara (Pantura). Lalu apakah masalah logistik benar bisa diatasi dengan jalan tol?
Dalam salah satu wawancara oleh TribunNews, Faisal Basri, pengamat ekonomi Institut for Development of Economic and Finance, menilai bahwa jalan tol bukanlah solusi dalam meringankan biaya logistik nasional. Padahal, selama ini pemerintah selalu mengatakan bahwa jalan tol dibangun untuk konektivitas logistik Pulau Jawa. Basri mengatakan bahwa untuk menurunkan biaya logistik dapat dilakukan dengan angkutan laut, karena selain muatan yang dibawa lebih banyak dan daerah yang dilayani bisa lebih luas, mencakup kepulauan di seluruh Indonesia. Menurutnya, lebih tepat dikatakan jika jalan tol memperlancar arus mudik.
Mulai tanggal 21 Januari 2019, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah berkoordinasi dengan Badan Usaaha Jalan Tol (BUJT) dalam pemberlakuan tarif normal pada jalan tol Trans Jawa. Sejak saat itu, banyak truk yang mengangkut logistik kembali berpindah ke Jalur Pantura karena para pengemudi merasa tarif normal yang diterapkan terlalu mahal. Dibandingkan pembayaran yang diberlakukan kepada pengemudi truk dengan sistem borongan, menggunakan jalan tol masih kurang efisien secara biaya.
Baca juga: Infrastruktur Jokowi Tidak Demokratis
Selain tarif tol yang memberatkan pengemudi, hal lain yang luput dari perhatian dalam pembangunan jalan tol adalah aspek sosial budaya. Pada umumnya, truk muatan bergerak dengan kecepatan yang relatif lambat, 15 sampai 20 km per jam. Apalagi untuk barang-barang curah yang memang tidak boleh diangkut dengan kecepatan tinggi. Kebiasaan itu membuat pengemudi truk sering berhenti untuk beristirahat, hal yang tidak bisa dilakukan jika melewati jalan tol.
Melihat kurangnya minat pengemudi truk menggunakan jalan tol menunjukkan bahwa alasan pemerintah membangun jalan tol sebagai upaya menurunkan biaya logistik merupakan legitimasi yang tidak terbukti. Lalu bagaimana dengan arus mudik? Apakah tol merupakan solusi?
Beradasarkan data yang dihimpun oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, dari tahun 2013 sampai tahun 2016 jumlah pemudik selalu lebih dari angka 18 juta orang. Sebagian besar masih didominasi kendaraan pribadi. Efeknya, jalur-jalur favorit seperti Pantura menjadi sangat padat.
Baca juga: Evaluasi Pembiayaan Infrastruktur dan Proses Pembangunan di Rezim Jokowi
Keberadaan tol Trans Jawa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di jalan arteri yang semakin tidak terbendung. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, pada tahun 2018, mobil yang melintasi Trans Jawa mencapai 1.308.803 buah. Hal tersebut membuktikan terurainya lalu lintas pemudik yang sebelumnya banyak melewati jalan arteri.
Selama masa konsesi, jalan tol masih harus menetapkan tarif yang sesuai agar tercapainya pengembalian dari investasi awal. Dengan kata lain, jalan tol masih belum menjadi solusi atas permasalahan logistik. Keberadaan jalan tol mungkin akan menjadi jawaban atas tingginya lalu lintas harian rerata puncak yang terjadi saat arus mudik lebaran, meskipun terjadinya cuma sekali setahun. Namun, tercapainya penurunan biaya logistik sesuai target masih jauh dari jangkauan.
Pijak Indonesia 