Kategori
Beranda

Seks yang Konsensual: Adakah Kekuatan untuk Bilang “Tidak”?

Sudah mulai banyak orang yang sadar tentang perlunya consent dalam hubungan seksual. Ini kabar baik. Consent atau persetujuan secara sadar kedua belah pihak memang sudah seharusnya menjadi syarat minimal terjadinya hubungan seksual, baik antara sepasang manusia yang sudah menikah maupun yang belum. Syarat terpenuhinya consent ini sangat perlu ditekankan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual.

Namun demikian, paham terhadap konsep consent saja tidak cukup. Pasangan yang akan melakukan hubungan seksual harus berada di posisi yang setara. Misalnya, jika posisi sosial-ekonomi antara suami dan istri sangat timpang, maka pihak yang punya power akan lebih mampu memaksa dan yang tidak punya power akan kesulitan menolak.

Sayangnya, yang terjadi hari ini, proses mencapai consent seringnya diserahkan kepada masing-masing individu, tanpa memeriksa struktur sosial yang membentuk hubungan antar-individu. Tiap individu hanya diharapkan mampu mengungkapkan pilihannya pada suatu ajakan hubungan seksual: setuju atau tidak. Tiap individu juga hanya diharapkan mampu memahami dan menghormati jawaban dari seseorang yang ia ajak untuk berhubungan seksual. Praktik pemenuhan consent yang sangat individualis ini gagal melihat masalah struktural dalam kekerasan seksual. Seakan-akan ini hanya soal pengertian dan pemahaman antar-pasangan.

Mari ambil contoh. Seorang pekerja seks yang hidupnya bergantung pada uang dari pelanggannya jelas memberi persetujuan secara sadar sebelum berhubungan seksual. Hubungan seksual antara dia dengan pelanggannya terjadi secara konsensual. Tapi apakah hubungan seksual ini tidak termasuk kekerasan seksual? Menurut saya, peristiwa tersebut tetaplah kekerasan seksual. Sebab ada kondisi material (butuh uang) pada diri pekerja seks tersebut yang membuat ia tak lagi sempat memikirkan apakah hubungan seksual yang akan dia lakukan sesuai dengan hasrat seksualnya atau tidak. Bahkan untuk berkata “tidak” saja ia tidak mampu.

Ini bukan berarti meniadakan atau menyepelekan agensi (kemampuan seseorang untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya) dari si pekerja seks. Justru saya sedang berusaha menjelaskan bagaimana caranya agar para pekerja seks benar-benar mampu menentukan/memilih jalur hidup yang ingin ia jalani. Dan untuk mencapai itu, desain sosial-ekonomi kita harus mampu menjamin setiap orang tidak terpaksa berkata “iya” karena desakan kebutuhan material hidupnya.

Tentu saja ada pekerja seks yang mampu berkata “tidak” pada pesanan yang datang, serta menyusun terms and conditions (ketentuan dan syarat-syarat) untuk pelanggannya. Misalnya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang merendahkan saat berhubungan seksual. Namun, dengan membuat keputusan ini, si pekerja seks tersebut harus siap kehilangan beberapa atau mungkin sebagian besar pemasukannya. Konsekuensi inilah yang tidak akan mampu ditanggung oleh para pekerja seks yang benar-benar bergantung pada uang dari pelanggan untuk hidup. Konsep consent tidak akan berguna bagi mereka karena toh mereka tak punya kuasa untuk menerapkannya.

Saya juga tidak akan menutup ruang untuk kemungkinan adanya pekerja seks yang menjalani profesinya atas dasar passion. Artinya, orang tersebut menjadi pekerja seks bukan karena desakan kebutuhan hidup, tapi karena cinta dan senang dengan pekerjaannya. Bagi para pekerja seks ini, jelas konsep consent berguna sekali karena mereka punya kekuatan untuk mempraktikkannya. Jika semua pekerja seks seperti ini, memastikan sebanyak mungkin orang paham consent tentu saja sudah cukup. Tidak perlu memeriksa dan memperbaiki struktur sosial-ekonomi kita. Namun demikian, kenyataannya kan tidak demikian. Mayoritas pekerja seks menjalani pekerjaannya karena tidak ada pilihan lain.

Laki-laki, yang merupakan mayoritas pelaku kekerasan seksual, tentu saja juga harus diedukasi atau diberi pemahaman tentang consent. Laki-laki harus diberi tahu bahwa ia seharusnya menghargai pilihan pasangan seksualnya, dan tidak memaksa jika pilihan tersebut tidak sesuai dengan kemauannya. Namun lagi-lagi, jika hanya berhenti di kampanye consent, maka kita hanya berharap pada orang-orang yang punya kuasa untuk menjadi baik hati dan menghargai pilihan seksual orang lain. Menurut saya, ini sebuah pertaruhan yang seharusnya tidak diambil.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa consent dalam suatu hubungan seksual hanya bisa benar-benar tercapai jika ada kondisi struktural yang membuat tiap orang mampu berkata “iya” atau “tidak” sesuai dengan kehendak hatinya. Bagi si pekerja seks, ia perlu mendapat sumber pendapatan lain yang berkelanjutan agar mampu berkata “iya” hanya pada ajakan hubungan seksual yang benar-benar ia kehendaki, bukan hubungan seksual yang ditukar dengan uang. Jadi, untuk benar-benar keluar dari kekerasan seksual, pekerja seks tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri dengan meninggalkan pekerjaannya lalu mencoba jalan hidup yang lain. Perlu ada perubahan struktur sosial-ekonomi di level masyarakat dan negara. Salah satu contohnya jelas, yakni memastikan lapangan pekerjaan yang layak tersedia bagi semua angkatan kerja.

Paradigma pemenuhan hubungan seksual konsensual yang individualis (tidak menyentuh persoalan struktural) perlu kita hindari. Karena, semangat ini hanya akan berguna bagi para perempuan yang punya modal sosial-ekonomi yang kuat, yaitu mereka yang punya kuasa untuk berkata “tidak”. Para perempuan ini tidak perlu khawatir suaminya minta cerai karena ajakan seksnya ditolak, sebab mereka bisa hidup mandiri, punya pekerjaan yang berpenghasilan tinggi, dan dukungan sosial yang baik. Singkatnya, para perempuan yang punya privilege. Tentu saja kita bisa bilang bahwa para istri yang tidak punya privilege seharusnya juga berani berkata “tidak”, terlepas dari apapun kondisi sosial-ekonominya dalam rumah tangga dan masyarakat. Kalaupun ada kungkungan tembok besar yang membuat perempuan tersebut seakan terjebak, maka perlu didobrak. Pilihan ini memang terlihat heroik. Akan tetapi, bagaimana dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh perempuan non-previlege tersebut seorang diri di tengah sangat terbatasnya pilihan untuk hidup? Manusia bertahan dalam hubungan, relasi, dan ruang hidup yang toxic bukan karena tidak ingin mendobrak, tapi karena memang belum ada alternatif ruang yang lain.

Pendekatan individualis ini paling jauh hanya akan menyemangati para ibu rumah tangga agar berani berkata “tidak” pada ajakan hubungan seksual dari suaminya jika memang sedang tidak ingin. Sementara kondisi sosial-ekonomi si istri dalam rumah tangganya yang membuat ia tak punya banyak kekuatan untuk menolak permintaan hubungan seksual dari si suami, tidak tersentuh.

Apa itu kondisi sosial-ekonomi? Dalam kasus ibu rumah tangga, misalnya, si ibu ini posisi sosial dan ekonominya berada di bawah sang suami. Pekerjaannya sehari-harinya yang mengurus rumah dan anak tidak dihargai secara sosial dan material (ekonomi). Ini adalah konsekuensi dari sistem ekonomi kita yang memberi batas yang jelas antara kegiatan produktif dan reproduktif. Pekerjaan di luar rumah (kantor, pabrik, dan tempat kerja lain) dianggap kegiatan produktif, sementara kerja-kerja di dalam rumah seperti menyapu, memasak, dan merawat anak dianggap kegiatan reproduktif. Kegiatan produktif mendapatkan kompensasi berupa gaji. Sementara itu, kegiatan reproduktif dianggap sebagai hal yang natural, alamiah, sehingga tidak perlu mendapatkan kompensasi material. Padahal, kegiatan produktif, yang disebut sebagai “ekonomi” sangat bergantung pada kegiatan reproduktif. Pekerja kantoran bisa fokus bekerja dan produktif karena tak perlu memikirkan urusan rumah. Artinya, kegiatan reproduktif pun sebetulnya kegiatan ekonomi juga.

Akibat dari sistem sosial-ekonomi yang sangat tidak adil ini, sebagian besar ibu rumah tangga tidak punya modal sosial dan ekonomi. Ia tidak punya banyak kewenangan dalam memutuskan hal-hal dalam urusan keluarga, termasuk aktivitas hubungan seksualnya dengan suami. Hubungan seksual pasangan ini akan terlihat sangat konsensual, karena si ibu sudah mengubur dalam-dalam kemungkinan untuk menolak ajakan si suami. Sebab ia tak lagi mampu membayangkan apa yang akan terjadi jika ia menolak, lalu suaminya kesal, dan terjadi perceraian.

Yang bisa menolong si ibu dari kekerasan seksual adalah perubahan struktural dalam sistem sosial-ekonomi kita. Misalnya, memberi nilai pada pekerjaan-pekerjaan esensial seperti rumah tangga, serta tidak mempersulit seorang janda dalam menjalani hidup. Yang dimaksud “memberi nilai” dalam hal ini bukan sesederhana menggaji atau memberi uang tunjangan bagi para ibu rumah tangga. Sebab jika demikian, kita hanya akan menapaki jalan yang sama dengan negara-negara kesejahteraan (welfare state) yang seakan menghargai aktivitas para ibu rumah tangga, tetapi sesungguhnya mereka hanya ingin memastikan kerja-kerja reproduktif yang mayoritas dilakukan oleh perempuan terselenggara dengan baik, sehingga para suami bisa fokus bekerja. Alhasil, posisi tawar perempuan tetap di bawah laki-laki secara sosial-ekonomi. Tetap ada jurang ketimpangan kuasa yang lebar antara mayoritas perempuan dan mayoritas laki-laki.

Kita perlu membayangkan perbaikan yang lebih jauh, yakni bisa dimulai dengan mempertanyakan mengapa kegiatan produktif dianggap bernilai, sedangkan kegiatan reproduktif tidak; serta mengapa yang pertama dianggap lebih superior, sehingga dijadikan acuan untuk mengatur yang kedua. Perbaikan inilah yang akan membuat si ibu punya kekuatan untuk berkata “tidak”.

Kategori
Kapital

Melampaui Tuntutan Hak Cuti Melahirkan dan Ruang Laktasi di Tempat Kerja

Belakangan cuti hamil dan melahirkan menjadi perbincangan. Pemicunya, ada beberapa orang di media sosial yang bilang bahwa ada banyak kejadian pekerja perempuan mengambil cuti melahirkan, 3 bulan digaji tapi tidak kerja. Setelah cutinya habis, perempuan ini mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mereka yang memulai perbincangan ini, menganggap hal ini sangat merugikan perusahaan. Sehingga, perusahaan mungkin akan berpikir ulang jika ingin merekrut tenaga kerja perempuan. Takutnya, baru sebentar bekerja, ternyata hamil, mengambil cuti hamil-melahirkan, lalu resign.

Pihak yang keberatan dengan argumen ini mempertanyakan komitmen perusahaan dalam memberikan kenyamanan bagi para ibu untuk bekerja. Apakah perusahaan sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk perempuan yang baru saja melahirkan? Misalnya ruang laktasi, kelenturan dalam aturan jam kerja, fasilitas penitipan anak, dll. Bagi para ibu, apalagi baru melahirkan anak pertama, tentu saja sangat berat jika harus meninggalkan anaknya terlalu lama. Lebih-lebih buat keluarga yang tidak punya uang banyak untuk membayar pengasuh anak. Jadi, ketimbang memberi tuduhan yang macam-macam bagi para pekerja perempuan, perusahaan semestinya lebih aktif untuk mencari tahu apa penyebab perempuan yang baru melahirkan berhenti bekerja.

Saya sangat setuju bahwa cuti hamil-melahirkan yang lebih panjang dan fasilitas untuk para orang tua yang baru punya anak adalah hak pekerja yang harus disediakan. Dalam kasus resign, sepanjang tidak ada perjanjian tertulis, sah-sah saja bagi pekerja mau resign kapanpun.

Namun demikian, tuntutan atau tujuan kita, kelas pekerja, semestinya tidak hanya sampai titik ini. Sebab, ini belum menyentuh permasalah mendasarnya.

Masalah cuti hamil-melahirkan dan fasilitas buat orang tua yang baru punya anak sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara pekerja dan perusahaan. Ini masalah sistem ekonomi secara keseluruhan yang saling berkaitan, yakni tentang bagaimana kita memberi nilai pada sebuah kerja. Kegiatan apa saja yang termasuk kerja? Mengapa ada aktivitas yang dianggap bernilai secara ekonomi dan mendapatkan kompensasi berupa gaji, sedangkan aktivitas lain tidak?

Misalnya, kalo kita melihat seorang perempuan yang bekerja sebagai ilustrator, apa saja kegiatannya yang harus dikompensasi dan hal-hal apa saja yang mendukung dan memungkinkan dia melakukan kegiatan itu? Saat ini, yang dianggap bernilai dari kegiatan si perempuan ilustrator ini hanyalah kerja-kerja dia yg menghasilkan sebuah ilustrasi. Sehingga, perusahaan cukup membayar kerja-kerja si perempuan saat mengilus saja.

Tapi, pertanyaannya, bagaimana si perempuan ini bisa membuat ilustrasi? Ada begitu banyak kerja yang berperan. Mari kita urai beberapa. Ibunya dulu saat mengandungnya menjaga kesehatan dengan baik, makan makanan bernutrisi. Setelah lahir, ia dirawat dengan penuh kasih sayang oleh ibu, bapak, dan keluarganya yang lain. Agak besar, dia punya banyak teman yang membuatnya bisa mudah bersosialisasi dengan masyarakat. Di sekolah, dia diajari ilmu pengetahuan biar pintar. Lalu, ia kuliah di jurusan desain yang dibiayai oleh orang tuanya. Di kampus, dia ikut UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) sehingga punya ruang untuk melatih softskill. Kemudian, ia lulus menjadi seorang perempuan yang bisa membuat ilustrasi, punya kreativitas tinggi dalam mengeksplorasi ide-ide desain, dan punya daya banting fisik dan psikologis yang kuat dalam menghadapi deadline.

Perusahaan tempat si perempuan ini bekerja tidak menanggung biaya ini semua. Tinggal memakai tenaga si perempuan saja. Ibu dan bapak yang merawat dan membesarkan anaknya tidak dibayar; para tetangga yang membantu si anak mudah bersosialisasi juga tidak dibayar; si perempuan bersekolah dan kuliah dengan biaya sendiri (dari orang tuanya); guru-guru honorer di sekolahnya dibayar dengan sangat-sangat murah. Singkatnya, kerja-kerja yang menghasilkan tenaga kerja (labour power) itu tidak dianggap bernilai dalam sistem ekonomi hari ini, sehingga dianggap tidak perlu diberi kompensasi, dan tetap diserahkan kepada keluarga dan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat untuk mengerjakannya dengan alasan itu sesuatu yang alamiah.

Mungkin bakal muncul pertanyaan, bagaimana mungkin kasih sayang orang tua kepada anaknya harus dinilai secara ekonomi? Bukankah sudah menjadi kewajiban orang tua merawat anaknya? Jawabannya, di dalam sistem ekonomi yang sebagian besar orang bergantung pada upah untuk hidup, dan fakta bahwa sesungguhnya seluruh pertambahan nilai dalam perusahaan baik itu manufaktur maupun jasa berasal dari pekerja, maka seluruh akivitas yang membuat si pekerja itu bisa bekerja ya harus diberi nilai juga.

Dari sini bisa dilihat, seprivat apapun itu, mulai dari kamar tidur, ruang tamu rumah, dapur, sebenernya sangat berkaitan dengan ruang publik dan ruang kerja. Yang jadi masalah hari ini, antara ruang kerja dan rumah dianggap terpisah dan tidak ada hubungannya. Makanya, si perempuan ilustrator tadi hanya dibayar kerja-kerjanya di kantor atau kerja di rumah saat WFH (work from home). Tapi ketika ia hamil, misalnya, itu dianggap urusan pribadi/privat. Padahal, berputarnya ekonomi juga sangat bergantung pada kerja-kerja orang tua membesarkan anak, yang di kemudian hari menjadi seorang tenaga kerja yang menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Berdasarkan pemahaman inilah, menurut saya, sebaiknya pembelaan pada cuti hamil-melahirkan dan fasilitas untuk orang tua yang baru punya anak bukan hanya dari segi moralitas. Jadi bukan hanya tentang apakah perusahaan jahat kepada perempuan (karena tidak menyediakan cuti hamil-melahirkan yang panjang dan fasilitas daycare dan ruang laktasi yang berkualitas) atau perusahaan baik kepada perempuan (sebaliknya). Walaupun tentu ini sah-sah saja dan akan menarik banyak perhatian (mudah viral), tapi kritiknya juga bisa objektif dan saintifik, yaitu tentang fakta bahwa ada banyak sekali nilai-nilai kerja yang diambil secara gratis oleh perusahaan.

Saya setuju dengan Koko Dirgantoro ketika ia bilang bahwa peran negara diperlukan dalam mengatur cuti lahir-melahirkan dan ikut menyediakan fasilitas daycare dan ruang laktasi. Tapi, lagi-lagi sebaiknya kita tidak berhenti di sini. Karena kalo ini cuma tentang bagaimana negara mengatur secara tegas cuti lahir-melahirkan dan menyediakan fasilitas laktasi dan daycare secara gratis, tanpa mengubah struktur perusahaan menjadi benar-benar demokratis (pekerja punya suara dan kuasa yang nyata dalam menentukan bagaimana keuntungan perusahaan digunakan dan dibagikan, bagaimana perusahaan berproduksi, dll.), maka negara bakal empot-empotan dan sebagian besar nilai kerja/nilai ekonomi tetap diambil oleh para pemilik perusahaan raksasa yang sama sekali tidak bekerja.

Mungkin Kokok Dirgantoro dan orang-orang lain yang hanya menekankan pentingnya negara menyediakan banyak fasilitas dan kesejahteraan pada pekerja, tanpa bicara bagaimana mendemokratiskan perusahaan, berkaca pada Eropa di masa welfare state (negara kesejahteraan). Memang, negara-negara di sana bisa menyediakan cuti hamil-melahirkan yang panjang, fasilitas dan pembiayaan untuk anak-anak baru lahir, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dll. Tapi jangan lupa, negara-negara itu bisa menjalankan program yang sedemikian rupa karena kaya dan kekayaannya banyak didapatkan dengan cara mengisap negara-negara bekas jajahan, seperti Indonesia.

Kategori
Kapital Society

Pekerja Bukan Hanya yang Mendapatkan Upah

Definisi umum pekerja yang banyak diamini orang-orang: semua manusia yang masih bergantung pada upah untuk hidup. Jadi, selama kamu mendapatkan gaji, dan kamu bergantung pada gaji tersebut untuk hidup, maka kamu adalah pekerja. Kamu adalah bagian dari kelas pekerja. Tak peduli posisimu di tempat kerja adalah staf atau manajer, jika kamu tidak ikut terlibat dalam pengaturan pembagian hasil usaha, terikat jam kerja, SOP, dan peraturan perusahaan yang tidak demokratis, maka suka atau tidak, rela atau tidak, ikhlas atau tidak, kamu adalah kelas pekerja. Definisi ini objektif, sehingga tidak ada urusannya dengan perasaanmu.

Dengan definisi yang sempit ini pun, ternyata masih banyak orang-orang yang tidak merasa dirinya adalah bagian kelas pekerja. Entah karena tidak paham atau tidak mau saja. Kelompok ini umumnya adalah orang-orang yang sudah puas dengan nominal gajinya. Mereka menganggap gaji yang didapatkan sudah cucok dengan tugas mereka. Namun, sekali lagi, karena definisi pekerja adalah sesuatu yang objektif, maka sekalipun kau puas dengan gajimu, fakta bahwa kau adalah kelas pekerja tidak menjadi luntur. Kau tetaplah kelas pekerja, yang tidak punya kebebasan untuk menentukan apa yang akan kau produksi, bagaimana memproduksinya, ke mana nilai produksi itu akan mengalir, dan bagaimana pembagian nilai lebih dari produksi tersebut.

Namun demikian, seperti yang sudah saya nyatakan, definisi pekerja yang seperti ini terlalu sempit. Ia hanya merangkul sebagian pekerja saja dan mengabaikan yang lain. Jika kita mendefinisikan pekerja hanya sebagai orang-orang yang mendapatkan gaji, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mendapatkan gaji? Ibu rumah tangga, pegiat komunitas, pelajar, adalah para pekerja yang tidak digaji. Ya, mereka adalah pekerja.

Ibu rumah tangga, misalnya, hasil kerjanya sangat krusial untuk membuat suaminya terus produktif di tempat kerja. Selain itu, ia juga merawat tumbuh-kembang anaknya yang kelak akan menjadi tenaga kerja (sebab keluarga mereka terpaksa harus bergantung pada kerja upahan untuk hidup). Jadi, seluruh perusahaan bergantung pada kerja-kerja para ibu rumah tangga. Tanpa kerja-kerja tersebut, perusahaan tidak bisa hidup karena tenaga kerja tidak tersedia. Lalu bagaimana bisa kita tidak menganggap para ibu rumah tangga sebagai pekerja?

Ibu rumah tangga, pegiat komunitas, pelajar dan aktivitas sejenis bisa kita bilang sebagai kerja reproduktif. Hasil kerja mereka memungkinkan tenaga kerja produktif bisa ada dan terus produktif. Mari kita ambil contoh pekerjaan ibu rumah tangga lagi. Suami si ibu ini ketika pulang kerja terbebas dari pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju, memasak, menyapu, mengasuh anak, dll. Ia hanya perlu mandi, makan, santai-santai, lalu istirahat. Esoknya, ia bisa bangun pagi, tidak telat sampai di tempat kerja, pikirannya segar, sehingga bisa kembali produktif.

Penjelasan lebih lanjut tentang kerja reproduktif bisa dibaca di sini.

Dampak pemahaman ini tentu saja signifikan. Salah satunya yaitu dalam pembuatan serikat pekerja dan penyusunan visi-misinya. Sampai saat ini, secara umum serikat pekerja hanya merangkul para pekerja berupah saja. Bahkan tidak semua pekerja berupah, tapi hanya pekerja yang statusnya pegawai tetap. Pekerja outsourcing, kontrak, freelance, masih luput dari rangkulan serikat pekerja.

Untungnya, mulai ada insiatif bagus dari SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi). Ia tidak hanya merangkul para pegawai tetap, tapi juga tenaga-tenaga kontrak dan freelance yang lebih rentan. Langkah ini perlu dilanjutkan, diperbanyak, dan tentu saja diperluas untuk pekerja-pekerja yang tidak bergaji.

Kita perlu meyingkirkan jauh-jauh definisi sempit pekerja a la kapitalisme, yang menganggap kerja hanyalah kerja produktif (kerja di pabrik, kantor, dll). Aktivitas reproduktif (ibu rumah tangga, pegiat komunitas, pelajar) adalah kerja juga!