Kategori
Beranda

Seks yang Konsensual: Adakah Kekuatan untuk Bilang “Tidak”?

Sudah mulai banyak orang yang sadar tentang perlunya consent dalam hubungan seksual. Ini kabar baik. Consent atau persetujuan secara sadar kedua belah pihak memang sudah seharusnya menjadi syarat minimal terjadinya hubungan seksual, baik antara sepasang manusia yang sudah menikah maupun yang belum. Syarat terpenuhinya consent ini sangat perlu ditekankan untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual.

Namun demikian, paham terhadap konsep consent saja tidak cukup. Pasangan yang akan melakukan hubungan seksual harus berada di posisi yang setara. Misalnya, jika posisi sosial-ekonomi antara suami dan istri sangat timpang, maka pihak yang punya power akan lebih mampu memaksa dan yang tidak punya power akan kesulitan menolak.

Sayangnya, yang terjadi hari ini, proses mencapai consent seringnya diserahkan kepada masing-masing individu, tanpa memeriksa struktur sosial yang membentuk hubungan antar-individu. Tiap individu hanya diharapkan mampu mengungkapkan pilihannya pada suatu ajakan hubungan seksual: setuju atau tidak. Tiap individu juga hanya diharapkan mampu memahami dan menghormati jawaban dari seseorang yang ia ajak untuk berhubungan seksual. Praktik pemenuhan consent yang sangat individualis ini gagal melihat masalah struktural dalam kekerasan seksual. Seakan-akan ini hanya soal pengertian dan pemahaman antar-pasangan.

Mari ambil contoh. Seorang pekerja seks yang hidupnya bergantung pada uang dari pelanggannya jelas memberi persetujuan secara sadar sebelum berhubungan seksual. Hubungan seksual antara dia dengan pelanggannya terjadi secara konsensual. Tapi apakah hubungan seksual ini tidak termasuk kekerasan seksual? Menurut saya, peristiwa tersebut tetaplah kekerasan seksual. Sebab ada kondisi material (butuh uang) pada diri pekerja seks tersebut yang membuat ia tak lagi sempat memikirkan apakah hubungan seksual yang akan dia lakukan sesuai dengan hasrat seksualnya atau tidak. Bahkan untuk berkata “tidak” saja ia tidak mampu.

Ini bukan berarti meniadakan atau menyepelekan agensi (kemampuan seseorang untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya) dari si pekerja seks. Justru saya sedang berusaha menjelaskan bagaimana caranya agar para pekerja seks benar-benar mampu menentukan/memilih jalur hidup yang ingin ia jalani. Dan untuk mencapai itu, desain sosial-ekonomi kita harus mampu menjamin setiap orang tidak terpaksa berkata “iya” karena desakan kebutuhan material hidupnya.

Tentu saja ada pekerja seks yang mampu berkata “tidak” pada pesanan yang datang, serta menyusun terms and conditions (ketentuan dan syarat-syarat) untuk pelanggannya. Misalnya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang merendahkan saat berhubungan seksual. Namun, dengan membuat keputusan ini, si pekerja seks tersebut harus siap kehilangan beberapa atau mungkin sebagian besar pemasukannya. Konsekuensi inilah yang tidak akan mampu ditanggung oleh para pekerja seks yang benar-benar bergantung pada uang dari pelanggan untuk hidup. Konsep consent tidak akan berguna bagi mereka karena toh mereka tak punya kuasa untuk menerapkannya.

Saya juga tidak akan menutup ruang untuk kemungkinan adanya pekerja seks yang menjalani profesinya atas dasar passion. Artinya, orang tersebut menjadi pekerja seks bukan karena desakan kebutuhan hidup, tapi karena cinta dan senang dengan pekerjaannya. Bagi para pekerja seks ini, jelas konsep consent berguna sekali karena mereka punya kekuatan untuk mempraktikkannya. Jika semua pekerja seks seperti ini, memastikan sebanyak mungkin orang paham consent tentu saja sudah cukup. Tidak perlu memeriksa dan memperbaiki struktur sosial-ekonomi kita. Namun demikian, kenyataannya kan tidak demikian. Mayoritas pekerja seks menjalani pekerjaannya karena tidak ada pilihan lain.

Laki-laki, yang merupakan mayoritas pelaku kekerasan seksual, tentu saja juga harus diedukasi atau diberi pemahaman tentang consent. Laki-laki harus diberi tahu bahwa ia seharusnya menghargai pilihan pasangan seksualnya, dan tidak memaksa jika pilihan tersebut tidak sesuai dengan kemauannya. Namun lagi-lagi, jika hanya berhenti di kampanye consent, maka kita hanya berharap pada orang-orang yang punya kuasa untuk menjadi baik hati dan menghargai pilihan seksual orang lain. Menurut saya, ini sebuah pertaruhan yang seharusnya tidak diambil.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa consent dalam suatu hubungan seksual hanya bisa benar-benar tercapai jika ada kondisi struktural yang membuat tiap orang mampu berkata “iya” atau “tidak” sesuai dengan kehendak hatinya. Bagi si pekerja seks, ia perlu mendapat sumber pendapatan lain yang berkelanjutan agar mampu berkata “iya” hanya pada ajakan hubungan seksual yang benar-benar ia kehendaki, bukan hubungan seksual yang ditukar dengan uang. Jadi, untuk benar-benar keluar dari kekerasan seksual, pekerja seks tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri dengan meninggalkan pekerjaannya lalu mencoba jalan hidup yang lain. Perlu ada perubahan struktur sosial-ekonomi di level masyarakat dan negara. Salah satu contohnya jelas, yakni memastikan lapangan pekerjaan yang layak tersedia bagi semua angkatan kerja.

Paradigma pemenuhan hubungan seksual konsensual yang individualis (tidak menyentuh persoalan struktural) perlu kita hindari. Karena, semangat ini hanya akan berguna bagi para perempuan yang punya modal sosial-ekonomi yang kuat, yaitu mereka yang punya kuasa untuk berkata “tidak”. Para perempuan ini tidak perlu khawatir suaminya minta cerai karena ajakan seksnya ditolak, sebab mereka bisa hidup mandiri, punya pekerjaan yang berpenghasilan tinggi, dan dukungan sosial yang baik. Singkatnya, para perempuan yang punya privilege. Tentu saja kita bisa bilang bahwa para istri yang tidak punya privilege seharusnya juga berani berkata “tidak”, terlepas dari apapun kondisi sosial-ekonominya dalam rumah tangga dan masyarakat. Kalaupun ada kungkungan tembok besar yang membuat perempuan tersebut seakan terjebak, maka perlu didobrak. Pilihan ini memang terlihat heroik. Akan tetapi, bagaimana dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh perempuan non-previlege tersebut seorang diri di tengah sangat terbatasnya pilihan untuk hidup? Manusia bertahan dalam hubungan, relasi, dan ruang hidup yang toxic bukan karena tidak ingin mendobrak, tapi karena memang belum ada alternatif ruang yang lain.

Pendekatan individualis ini paling jauh hanya akan menyemangati para ibu rumah tangga agar berani berkata “tidak” pada ajakan hubungan seksual dari suaminya jika memang sedang tidak ingin. Sementara kondisi sosial-ekonomi si istri dalam rumah tangganya yang membuat ia tak punya banyak kekuatan untuk menolak permintaan hubungan seksual dari si suami, tidak tersentuh.

Apa itu kondisi sosial-ekonomi? Dalam kasus ibu rumah tangga, misalnya, si ibu ini posisi sosial dan ekonominya berada di bawah sang suami. Pekerjaannya sehari-harinya yang mengurus rumah dan anak tidak dihargai secara sosial dan material (ekonomi). Ini adalah konsekuensi dari sistem ekonomi kita yang memberi batas yang jelas antara kegiatan produktif dan reproduktif. Pekerjaan di luar rumah (kantor, pabrik, dan tempat kerja lain) dianggap kegiatan produktif, sementara kerja-kerja di dalam rumah seperti menyapu, memasak, dan merawat anak dianggap kegiatan reproduktif. Kegiatan produktif mendapatkan kompensasi berupa gaji. Sementara itu, kegiatan reproduktif dianggap sebagai hal yang natural, alamiah, sehingga tidak perlu mendapatkan kompensasi material. Padahal, kegiatan produktif, yang disebut sebagai “ekonomi” sangat bergantung pada kegiatan reproduktif. Pekerja kantoran bisa fokus bekerja dan produktif karena tak perlu memikirkan urusan rumah. Artinya, kegiatan reproduktif pun sebetulnya kegiatan ekonomi juga.

Akibat dari sistem sosial-ekonomi yang sangat tidak adil ini, sebagian besar ibu rumah tangga tidak punya modal sosial dan ekonomi. Ia tidak punya banyak kewenangan dalam memutuskan hal-hal dalam urusan keluarga, termasuk aktivitas hubungan seksualnya dengan suami. Hubungan seksual pasangan ini akan terlihat sangat konsensual, karena si ibu sudah mengubur dalam-dalam kemungkinan untuk menolak ajakan si suami. Sebab ia tak lagi mampu membayangkan apa yang akan terjadi jika ia menolak, lalu suaminya kesal, dan terjadi perceraian.

Yang bisa menolong si ibu dari kekerasan seksual adalah perubahan struktural dalam sistem sosial-ekonomi kita. Misalnya, memberi nilai pada pekerjaan-pekerjaan esensial seperti rumah tangga, serta tidak mempersulit seorang janda dalam menjalani hidup. Yang dimaksud “memberi nilai” dalam hal ini bukan sesederhana menggaji atau memberi uang tunjangan bagi para ibu rumah tangga. Sebab jika demikian, kita hanya akan menapaki jalan yang sama dengan negara-negara kesejahteraan (welfare state) yang seakan menghargai aktivitas para ibu rumah tangga, tetapi sesungguhnya mereka hanya ingin memastikan kerja-kerja reproduktif yang mayoritas dilakukan oleh perempuan terselenggara dengan baik, sehingga para suami bisa fokus bekerja. Alhasil, posisi tawar perempuan tetap di bawah laki-laki secara sosial-ekonomi. Tetap ada jurang ketimpangan kuasa yang lebar antara mayoritas perempuan dan mayoritas laki-laki.

Kita perlu membayangkan perbaikan yang lebih jauh, yakni bisa dimulai dengan mempertanyakan mengapa kegiatan produktif dianggap bernilai, sedangkan kegiatan reproduktif tidak; serta mengapa yang pertama dianggap lebih superior, sehingga dijadikan acuan untuk mengatur yang kedua. Perbaikan inilah yang akan membuat si ibu punya kekuatan untuk berkata “tidak”.

Kategori
Beranda Politik Transportasi

Solusi Masalah Nasional Ada di Daerah

Satu waktu, saya berada di lapangan Blang Padang, Aceh. Saya ikut menyimak bagaimana Muktamar Muhammadiyah berlangsung, bertemu dengan penjual stiker yang (konon) selalu hadir dalam acara-acara besar.

Heran juga, kok hanya jualan stiker bisa keliling Indonesia dengan dagangan yang sepele. Toh, semua orang bisa berjualan stiker.

Saya juga sempat merasakan bagaimana “hidup” di jalanan lintas Sumatra di atas roda bus AKAP lintas pulau. Menikmati pergantian waktu dengan lagu dangdut dari satu kaset saja, sehingga hapal lirik lagu yang mengiringi perubahan waktu di sepanjang perjalanan.

Sungguh, perjalanan memberikan pengalaman yang terekam kuat di memori. Ada beragam bahasa, budaya, rasa kuliner dan tentu saja saujana alias bentang alam yang indah menyajikan hal baru, pemahaman baru dan kesadaran baru. Inilah negeriku, negeri yang memiliki keragaman, perbedaan, keberagaman. Negeri yang memiliki rentang jarak si kaya dan si miskin.

Di lain kesempatan, saya mendapatkan pengalaman bertemu dengan bahasa dan penutur yang berbeda. Membuat rasa perlunya belajar memahami aneka bahasa dan ekspresi dalam berkomunikasi.

Lewat perjalanan singkat dengan berbagai moda angkutan, berangkat dengan naik kapal laut dan menelusuri perjalanan darat di Sumatera, beberapa waktu lalu menyisakan kenangan dan ingatan.

Bangsa ini, melewati masa dan fase penting untuk mengelola keberagaman yang ada. Ada hal yang membuat semua yang berbeda menjadi bersatu.

Urusan beda pilihan menu makanan dan kebersamaan di meja makan atau kenduri untuk memohon dapat keselamatan dunia dan akhirat adalah hal biasa.

Ini baru soal makanan. Di sepanjang jalan lintas Sumatra bisa ditemukan perbedaan atap khas yaitu seng dan di Jawa dengan genteng tanah liat.

Di waktu yang lain Sulawesi Selatan,  menikmati kopi di Wajo,  mendengarkan obrolan warung kopi soal politik dan urusan keliling dapur. Jalur kereta api baru sampai Baru, itu entah apa kabarnya saat ini.

Makanlah olahan ikan yang lezat di Mimika, Timika, Papua. Ada kota modern Kuala Kencana, di sana tak jauh dari lapangan golf. Air bersihnya bisa langsung diminum. Ada juga pasar rakyat tempat mama-mama jualan hasil bumi dengan berjalan kaki.

Jangan bicara soal angkutan umumnya. Ada angkutan umumnya. Namun, terminalnya sepi dari aktivitas. Mobil angkutan umum hingga ke pelosok jauh dari kondisi ideal. Kalau menulis #ceritapinggirjalan bisa menemui mama-mama Papus jalan ke pasar untuk menjual petatas dan hasil bumi sayuran aneka rupa juga buah-buahan di sore hari.

Di masa pandemi, banyak dari kita terpaksa #dirumahsaja #jagajarak #pakaimasker. Namun kita terusik juga oleh minimnya kesadaran perubahan perilaku #hidupsehat.

Ada banyak kisah yang berhamburan di masa pemilihan kepala daerah, termasuk masalah lama yang bermunculan lagi. Mari jalan-jalan sejenak ke pelosok di luar Jakarta, di luar narasi newsroom media mainstream alam pikiran orang pusat. Mari nikmati dunia pelan, dunia milik orang biasa yang bersahaja.

Sampean sudah pernah ke Sumenep, mendengarkan kokok ayam gaoknya? Kalau belum mari sama-sama dolan sebentar ke daerah, bukan sebagai pejabat yang melakukan kunker.

Simak debatnya di pilkada Sumenep, asyik juga. Paslon 02 menawarkan pembangunan bandara, paslon 01 bilang akan menghubungkan pulau yang ada dengan angkutan pesawat. Keren ya?

Ada 270 pilkada, eman rasanya kalau hanya bicara masalah di pusat kuasa. masalah nasional beres kala masalah daerah, hadir solusinya.

Solusi apa yang penting dihadirkan, dijanjikan oleh para calon kepala daerah?

***

Rasanya kembali memastikan hadirnya pemenuhan hak-hak dasar bagi rakyat di daerah masih relevan diajukan. Hak dasar apa saja yang butuh segera diberikan?

Soal ini tentu tiap daerah punya karakter dan kebutuhan solusi kebijakan yang berbeda.

Semoga, momentum gelaran hajatan pilkada serentak benar-benar menghadirkan kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat. Pemimpin yang memudahkan urusan rakyat mengakses dan mendapatkan hak-hak dasarnya.

Selamat memilih pemimpin daerah, semoga pandemi segera berlalu. Kita semua bisa leluasa lagi beraktivitas. Bangkit dari dampak keterpurukan.

Kategori
Beranda Politik

Masalah RASA dan SARA

Ada sisi unik, yang sering terlewat dalam perbincangan manusia modern tentang dunia digital. Teknologi telah mampu merebut aneka ragam pengalaman kehidupan lewat gambar, video, juga narasi kisah sedih, pilu, perih, takjub hingga bahagia. Namun, ada satu pengalaman yang belum mampu diwadahi oleh teknologi: rasa.

Misalnya, rasa yang dialami oleh lidah. Menyeruput kopi atau teh, pedasnya sambal, dan manisnya tebu bisa diwakilkan dalam visualisasi. Namun, pengalaman mencicipi rasa tak bisa tergantikan. Contoh lain: menghirup asap, baik asap arang kayu yang terbakar di perapian rumah maupun bau asap rokok yang kemebul dengan mudah terdokumentasikan alat-alat modern serba digital. Semua hal hanya artifisial saat hadir dalam genggaman digital. Berjarak.

Ketika berjabat tangan secara langsung, kita bisa saling mengenali apakah si pemilik tangan (lawan jenis) kita benar benar menyambut erat jabat tangan kita atau hanya sekedarnya. Inilah yang tidak bisa dicapai teknologi digital.

Apa yang kita alami dengan teknologi digital adalah hadirnya tools atau alat-alat yang memudahkan manusia beraktivitas, bercengkerama, berkomunikasi dan saling terhubung.

Masalahnya, seringkali ada noise, gangguan yang hadir dari perkembangan teknologi. Tidak serta merta membantu, tapi seringkali merepotkan banyak pihak. Terkini dan paling update, alih alih mendapatkan manfaat malah bisa jadi mendapatkan cilaka, apes.

Iya, soal rasa inilah yang membawa banyak pihak jadi baper, sewot, marah, benci atau yang parah bisa ngamuk karena ada hal yang tidak sreg, tidak cocok di hati tiap individu.

Rasa dalam alam pikiran manusia modern, berpangkal pada hadirnya aneka hasrat, kemauan, keinginan dan keharusan untuk bisa merasakan, menikmati.

Lebih jauh, bisa ke pembahasan banyak hal tapi bisa juga berhenti sejenak pada pertanyaan dasar, siapakah aku, siapakah kamu? siapakah kita, siapakah mereka? Nah, menguraikan jawaban atas pertanyaan ini bisa menuju persoalan-persoalan identitas, persoalan diri kita.

Setelah tahu diri, aku si manusia, aku yang mengada ini bisa menegaskan identitas masing-masing. Identitas suku, ras, kebangsaan hingga identitas agama. Rasa. SARA.

Di awal pekan ini, sebenarnya saya hanya ingin berbagi rasa soal hal-hal sederhana saja.

Banyak pihak yang kelupaan hal sederhana soal rasa, jatuh dalam kubangan isu-isu SARA yang sensitif. Saat pilkada DKI dan pilpres beberapa waktu lalu bangsa ini sempat terbelah, bergoyang pendulum rasa kebencian, saling curiga dan saling merasa yang paling benar.

Hari-hari ini, di tengah krisis akibat dampak pandemi, berlangsung proses demokrasi pemilihan kepala daerah di 270 tempat. Semoga saja bisa menghadirkan praktek yang baik soal tata kelola kuasa dan bagaimana kontrol kuat dari publik bekerja, meski harus berjarak fisik karena adanya protokol kesehatan. Ada hal-hal kreatif, inspiratif juga solutif — meminjam istilah Bu Tejo, hehehe.

Meski sebenarnya hal biasa saja, saat aneka hal dibahas dalam obrolan ringan pagi hari, tanpa teknologi digital perekam, namun jadi masalah kala isi perbincangan hadir di publik dalam beragam kanal teknologi.

Di kotak ajaib yang berada di ruang tengah kehidupan manusia modern, era 4.0 saat ini ada beragam pilihan menu tontonan. Berbasis pilihan bebas soal rasa, memilih terpaku di depan kotak ajaib (televisi atau gadget) atau mengabaikan dan beralih ke aktivitas produktif yang lain, tentu bisa hasilkan rasa yang berbeda beda.

Rasa lelah, jumud, nglimpruk, benci atau sebaliknya rasa suka, cinta, senang, gembira dan bahagia bisa tercipta kapan saja.

Melalui tulisan, cerita, foto, video, musik, lantunan bunyi dll manusia bisa berbagi rasa. Teknologi memberi platformnya lewat aplikasi AdaApa, misalnya secanggih apapun ternyata belum mampu sepenuhnya mewakilkan rasa dalam arti sebenarnya.

Pengalaman RASA. Beda jauh dengan soal SARA

Kategori
Beranda

Universal Basic Income Bukan Tujuan Kelas Pekerja

Ide mengenai Universal Basic Income (UBI) sebenarnya sudah lama mengemuka. Namun, di tengah pandemi Covid-19, obrolan tentang UBI semakin riuh. Inti dari program ini ialah negara memberikan gaji/uang tunai dengan nilai tertentu setiap bulan kepada semua warga negaranya. Dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Jumlah yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

Tidak ada syarat apapun untuk mendapatkan UBI. Setiap orang hanya butuh identitas warga negara (KTP). Dengan kata lain, semua orang digaji bukan karena ia bekerja, tapi karena ia warga negara. Ini mirip dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang tidak memerlukan syarat apapun untuk mendapatkannya. Setiap manusia yang lahir otomatis punya HAM. Ini juga barangkali yang membuat terjemahan UBI ke Bahasa Indonesia menjadi Pendapatan Asasi Universal (PAU).

Sejak sebelum pandemi hingga kini di masa-masa penyebaran Covid-19 belum selesai, tumpuan mendasar para pendukung UBI adalah semakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Asumsi paling populer yang dipercaya sebagai penyebab hal ini adalah teknologi semakin pesat berkembang sehingga mampu mengambil alih kerja-kerja yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Pendukung UBI percaya, perkembangan teknologi tidak semestinya hanya menguntungkan para pemilik perusahaan yang bisa seenaknya memecat karyawan karena sudah ada robot-robot yang menggantikannya. Mengapa? Karena beragam teknologi yang diterapkan di tempat kerja tidak muncul serta-merta karena inovasi para pemodal. Penyusunan teknologi tersebut juga berutang besar pada para pekerja yang mempraktikkan model kerja selama bertahun-tahun sehingga optimal. Para “inovator” tinggal memodelkan sistem kerja yang ada dengan sentuhan teknologi terkini.

Berangkat dari pemahaman seperti inilah, UBI menawarkan konsep penyelamatan para pekerja. Pekerja yang tidak lagi bisa bekerja, karena diganti robot, harus tetap mendapatkan gaji. Bukan didepak begitu saja dari pabrik lalu disuruh mencari sumber hidup lain secara mandiri.

ASUMSI YANG KELIRU

Namun demikian, asumsi para pendukung UBI ini, yang menganggap pengangguran meningkat karena perkembangan teknologi, perlu dipertanyakan. Logika asumsi ini sederhana: teknologi berkembang pesat, maka produktivitas meningkat, maka pekerja yang dibutuhkan semakin sedikit. Pertanyaannya, apakah benar peningkatan produktivitas, karena pemanfaatan teknologi di tempat kerja, yang membuat serapan tenaga kerja semakin berkurang?

Faktanya, penyebab utama meningkatnya pengangguran bukan perkembangan teknologi, tapi merosotnya industri manufaktur (pabrik tekstil, garmen, otomotif, dan industri sejenis lainnya). Selama beberapa dekade, industri ini menjadi tumpuan serapan tenaga kerja karena memang membutuhkan banyak manusia untuk berproduksi. Sayangnya, lapangan pekerjaan di sektor ini terus menurun sejak empat dekade yang lalu. Ini bisa dilihat dari persentase pekerja manufaktur terhadap keseluruhan pekerja yang menurun secara global, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut (Benanav, 2019).

Persentase pekerja manufaktur yang terus menurun secara global

Secara umum, persentase pekerja manufaktur terus menurun sejak tahun 1980. Korea Selatan adalah pengecualian. Industri manufaktur di negara tersebut baru berkembang belakangan, dan mencapai puncaknya pada tahun 1990. Namun, mengikuti jejak negara-negara lain, industri manufaktur juga merosot setelah melewati masa kejayaannya.

Para bigot “revolusi industri 4.0” akan langsung nyerocos bahwa drastisnya penurunan persentase pekerja di sektor manufaktur disebabkan oleh maraknya penggunaan teknologi di bidang ini (saya juga pernah, sih). Ketika banyak pabrik yang sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi otomatis, tentu mulai banyak pekerja manusia yang dikurangi. Asumsi ini keliru. Lapangan pekerjaan di sektor manufaktur semakin berkurang dan bahkan pabrik-pabrik memecat karyawannya karena output produksi semakin jeblok. Perusahaan-perusahaan manufaktur semakin kesulitan meningkatkan jumlah produksinya karena pasar semakin jenuh. Ini memang konsekuensi sistem ekonomi saat ini yang bergantung pada pertumbuhan terus-menerus.

Ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor industri (ΔL) dapat dihitung dengan mengurangi peningkatan jumlah produk (ΔP) dengan peningkatan produktivitas pekerja (ΔK). Secara matematis dapat ditulis: ΔL = ΔP – ΔK. Semakin tinggi peningkatan jumlah produk, atau dengan kata lain pabrik-pabrik manufaktur semakin banyak memproduksi barang untuk dijual ke konsumen, maka lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia, begitu juga sebaliknya. Di sisi lain, jika produktivitas pekerja semakin meningkat pesat, maka lapangan pekerjaan semakin sedikit, karena tenaga yang dibutuhkan juga berkurang untuk memproduksi jumlah barang tertentu. Dan begitupun sebaliknya. Selama empat dekade terakhir, dua faktor ini sama-sama mengalami penurunan. Namun, tingkat penurunan output produksi jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan sudah terlalu banyak barang yang diproduksi selama ini, sehingga lama-lama oversupply. 

Fakta inilah yang gagal dilihat oleh para penjaja “revolusi industri 4.0”. Bukannya melihat masalah hilangnya banyak pekerjaan sebagai konsekuensi dari perlambatan ekonomi, mereka malah senang berdongeng tentang disrupsi teknologi.

BUKAN TUJUAN PEKERJA

Sampai di sini dapat dilihat bahwa ide tentang UBI sudah keliru sejak tahap identifikasi masalah. Sehingga, jika diterapkan dan apalagi menjadi tujuan, UBI akan berdampak buruk bagi kelas pekerja. Efek terburuknya yaitu proses produksi akan tetap dikuasai oleh para pemilik modal besar (yang kini terkuak borok sistemnya dengan parahnya perlambatan ekonomi), yaitu deretan orang-orang terkaya di Indonesia. Mereka-mereka ini yang akan tetap menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, investasi akan diarahkan ke sektor mana, bagaimana sektor finansial dikelola, dan model distribusi seperti apa yang akan dikembangkan. Sementara pekerja diatur untuk tidak ikut campur. Cukup diam, terima UBI, dan berbahagialah. Maka tak heran, UBI mendapatkan banyak dukungan dari para elit global triliuner dunia, seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, dan Richard Branson, serta politisi seperti Andrew Yang.

Selain itu, apabila diperhatikan perkembangannya, model UBI yang banyak dibahas saat ini lebih mengarah pada privatisasi berbagai sektor publik dan program-program sosial yang dikelola negara. Jadi nanti setelah semua orang diberi UBI, maka dana pendidikan, kesehatan, dan transportasi dikurangi, dengan alasan rakyat sudah punya uang. Juga bantuan-bantuan sosial yang telah diterapkan sejauh ini. Keterlibatan negara dalam mengurusi berbagai kepentingan publik semakin dikurangi. Semangat semacam ini sangat jelas dapat dilihat dalam status Facebook Mark Zuckerberg, yang berbicara tentang Permanent Fund Devidend (PFD) di Alaska. Di situ Mark bilang bahwa PFD bisa menjadi contoh model penerapan UBI, yakni dengan membagi langsung keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat, ketimbang diserahkaan pada negara untuk dikelola.

Dalam melihat hal ini sebaiknya kita tidak terjebak untuk masuk dalam perdebatan apakah uang tersebut lebih baik dikelola negara (yah, dengan pengelolaan negara yang seperti saat ini, kita tentu akan menolak opsi ini) atau langsung diberikan pada rakyat. Inti permasalahannya di sini adalah, Mark sedang menghasut kita untuk menghindari cara-cara pengelolaan kapital/modal secara kolektif. Menurut Mark, biarkan tiap-tiap individu memilih sendiri untuk apa uang tersebut akan digunakan. Kesannya memang seperti sedang ingin memerdekakan banyak orang. Tapi sesungguhnya ia sedang ingin memutus ikatan-ikatan lain selain hubungan transaksi ekonomi, seperti solidaritas, kekeluargaan, dan gotong royong.

[mks_separator style=”blank” height=”10″]

PUSTAKA

Benanav, Aaron. 2019. Automation and The Future of Work. London: New Left Review

Kategori
Beranda Politik Society

Benarkah Agama Musuh Pancasila?

Beberapa waktu yang lalu, kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi sempat membuat publik gempar bercampur aduk emosi. Pasalnya, beliau mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Pernyataan kontroversial ini menarik polemik dan menimbulkan keresahan terutama di kalangan pemuka agama. Memang, hal-hal seperti ini lumrah dan tidak menjadi delik ketika dibicarakan di dalam ruang akademik terlepas dari tingkat kebenaran yang terkandung dalam pernyataannya, karena fungsi ruang akademik sebagai tempat dimana suatu tesis akan diuji terus menerus tanpa berhenti pada suatu penghakiman mutlak. Hanya tentu saja, kata “musuh” di situ terkesan bermuatan sentimen, dan ada dorongan emosional. Sehingga, akan lumrah pula timbul reaksi yang berbeda ketika hal ini disampaikan di ruang publik. Sampai saat tulisan ini ditulis, reaksi publik dan pemuka agama masih terus bermunculan meskipun Yudian sudah memberikan klarifikasinya

Mengenai pernyataan beliau itu, hal yang paling mudah untuk mengujinya adalah melalui definisi. Definisi dari kedua entitas ini, agama dan Pancasila, sebenarnya bisa digolongkan dalam banyak bentuk tergantung kita mau mendefiniskan berdasarkan definisi apa. Selain itu, dua hal ini masing-masing memiliki banyak atribut di dalamnya. Secara umum misalkan kita bisa mengidentifikasi dua hal tersebut dalam atribut pemikiran, perilaku, dalil, ajaran, sila atau otoritas institusi yang berpegang pada dua entitas ini, atau bahkan agama apa yang ia bahas sebenarnya.

Maka, untuk saling mempertentangkan dua hal (agama dan Pancasila), ia harus dibahas dulu dalam tiap klasifikasi atribut yang sama dan spesifik. Selain itu sangat mungkin tiap atribut berhubungan dengan atribut lain, atau dengan kata lain suatu atribut akan dapat menyatakan kondisi atribut yang lain. Oleh karenanya perlu disusun secara valid dan diinduksikan secara umum dari semua klasifikasi tadi lantaran agama musuh Pancasila ini klaim kesimpulannya umum pula, tidak ada keterangan yang menunjukkan kekhususan pada atribut tertentu.

Yang harus dipahami dari mempertentangkan suatu hal dengan hal lain adalah tujuannya untuk membuktikan dua hal ini memang bertentangan, bukan membuktikan bahwa dua hal ini tidak nyambung. Bertentangan itu beda dengan tidak nyambung. Bertentangan artinya berlaku biner, dalam hal ini bermakna “agama atau Pancasila, kalau tidak Pancasila ya agama, kalau tidak agama ya Pancasila” sehingga tidak mungkin berlaku keduanya. Sementara, kalau persoalan tidak nyambung, ya bisa jadi dua hal dibahas dalam variabel domain yang berbeda, atau dalam satu variabel keduanya bisa berlaku bersamaan. Pernyataan Yudian, mendikotomi dua hal ini sehingga mengindikasikan bahwa agama dan Pancasila berlaku biner dengan kata “musuh” yang ia sematkan. Yudian bertanggungjawab untuk membuktikan secara umum berdasarkan masing-masing domainnya yang sama dan spesifik, Agama dan Pancasila memang bertentangan.

Mengamati pernyataan Yudian, saya berasumsi bahwa beliau berangkat dari domain toleransi sebagai premis. Okelah kita sederhanakan saja definisi Pancasila berdasarkan toleransi tadi sesuai dengan asumsi Yudian bahwa Pancasila itu toleransi, maka antithesis dari Pancasila adalah intoleransi, sehingga jatuh kesimpulan Yudian bahwa dalam hal ini agama yang menjadi musuh Pancasila, ini barangkali menurut Yudian.

Kemudian, Yudian memberikan fakta empiris tentang keberadaan oknum-oknum dan organisasi-organisasi keagamaan berpaham “radikal” dan intoleran, yang kemudian ia masukkan ke dalam bagian dari susunan premisnya. Yudian menitikberatkan atribut subjek agama, yakni, oknum dan organisasi tadi. Jadi ketika diformulasikan barangkali begini “ada organisasi agama yang intoleran, intoleran adalah musuh Pancasila, kesimpulannya agama adalah musuh Pancasila”. Argumen ini mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan secara logis lantaran keterbatasan domain dari premis-premis yang disediakan di atas belum bisa mewakili semua atribut dan domain untuk bisa diinduksikan sebagai agama secara general. Apalagi menurut saya organisasi agama terlepas dari variabel agama yang lainnya, bukan merupakan ide utama yang menjelaskan apa itu agama. Akan berbeda hal barangkali ketika tiap premis di atas dapat dihubungkan dengan variabel lainnya, misalkan menghubungkan antara organisasi dengan ajaran, ajaran dengan kitab dan seterusnya sehingga terpenuhi keumumannya.

Suatu argumen dapat dikatakan logis adalah ketika tiap premisnya absah dan susunan premisnya valid. Contoh, “harimau itu menyusui, hewan menyusui itu mamalia, kesimpulannya harimau itu mamalia.” Premis harimau menyusui dan menyusui itu mamalia, dapat dikatakan absah, dengan susunan premis yang terhubung demikian adalah valid, maka kesimpulan bahwa harimau itu mamalia adalah logis. Sehingga, apabila salah satu tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan tidak logis.[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Beliau mengatakan “Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.” Istilah “minoritas” dalam pernyataan tersebut sebenarnya sudah mengingkari keumuman dari kesimpulannya itu sendiri[/mks_pullquote]

Sekarang misal kita menguji pernyataan yang lebih dispesifikkan, bukan lagi agama, tapi organisasi agama. Misal “organisasi agama adalah musuh Pancasila” dengan premis-premis yang sama seperti sebelumnya. “organisasi agama” yang tidak dispesifikkan pada organisasi tertentu maka akan berlaku general. General atau umum atau kebanyakan atau mayoritas artinya, memungkinkan adanya pengecualian, atau mentolerir adanya fakta yang berlainan atau berlawanan. General tidak sama dengan universal. Universal artinya keseluruhan. Untuk menyatakan keseluruhan perlu ada klaimnya, misal dengan kata “semuanya”, “setiap”, dan lain sebagainya. Maka konsekuensi dari pernyataan yang sifatnya general akan berbeda dengan yang sifatnya universal. Apabila terdapat suatu pengecualian atau kondisi tidak sesuai dengan pernyataan yang sifatnya general, maka tidak akan menggugurkan pernyataan yang general tadi selagi masih berlaku sifatnya sebagai yang umum atau kebanyakan. Tapi apabila klaimnya universal maka apabila ada satu saja pengecualian, maka pernyataan yang universal akan gugur atau batal. Contohnya, “harimau hidup di hutan” berbeda dengan “semua harimau hidup di hutan”. Fakta bahwa ada harimau yang hidup di sirkus tidak membatalkan pernyataan pertama tetapi membatalkan pernyataan kedua.

Kembali pada pernyataan bahwa organisasi agama adalah musuh Pancasila, untuk menguji keumumannya, kita perlu memverifikasi keabsahan fakta empirisnya, bahwa apakah benar secara umum atau kebanyakan organisasi agama itu musuh Pancasila, untuk memenuhi susunan premis bahwa organisasi agama itu intoleran dan yang intoleran itu musuh Pancasila, sehingga diperoleh kesimpulan logis bahwa organisasi agama itu musuh Pancasila. Saya tidak mau bersusah-susah untuk mencari data. Saya hanya ingin menguji argumen bukan membuat pernyataan sendiri. Maka saya cukup mengambil pernyataan Yudian sendiri untuk meruntuhkan argumen ini.

Beliau mengatakan “Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.” Istilah “minoritas” dalam pernyataan tersebut sebenarnya sudah mengingkari keumuman dari kesimpulannya itu sendiri, apalagi kalau entitasnya agama yang lebih luas domainnya dibanding organisasi agama, sehingga untuk pernyataan umum “agama musuh Pancasila” dengan keterbatasan domain dari premisnya itu, sudah gugur dengan sendirinya, oleh istilah “minoritas” yang disematkan Yudian sendiri, tanpa menafikan bahwa istilah “minoritas” itu ya emang subjek yang menganut agama.

Berdasarkan penjelasan panjang lebar saya di atas, maka dengan segala kebodohan saya dan tanpa ada dorongan emosional, saya menyatakan bahwa argumen Prof. Yudian Wahyudi tentang agama adalah musuh Pancasila adalah cacat dan sudah gugur dengan sendirinya oleh premisnya sendiri.

Kategori
Beranda

Pemuda Seperti Apa yang Mengucap Sumpah Oktober?

Sumpah pemuda memang peristiwa yang luar biasa. Kongres yang dihadiri para pemuda ini menyepakati 3 hal yang kini terus dihafalkan anak-anak sekolah: soal tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan.

Cerita-cerita heroik tentang peristiwa ini sudah banyak. Jadi, mari kita membahas sisi yang lain. Misalnya, apa latar belakang para pemuda ini?

Bisa jadi kebanyakan orang sudah bisa menjawabnya. Para pemuda ini berasal dari daerah dan etnis yang berbeda-beda. Fakta inilah yang membuat Sumpah Pemuda dianggap momen penting, karena pemuda dari latar belakang yang berbeda bisa menyepakati 3 hal yang monumental. Ini betul.

Tapi jangan lupakan fakta bahwa para pemuda ini adalah pelajar yang mendapatkan kesempatan istimewa mengenyam pendidikan Belanda. Kebanyakan dari mereka adalah anak ningrat (orang keraton), sebagian kecil pejabat yang karirnya mujur di kota, dan pedagang yang kaya. Sekolah model Eropa yang paling berkembang waktu itu berada di Jawa. Maka pemuda yang beruntung lahir di 3 kelompok tadi, berbondong-bondong sekolah ke Jawa – zaman sekarang pun masih sama.

Perlu dicatat, pemuda yang punya kesempatan bersekolah Eropa sangat sedikit. Menurut Widjojo Nitisastro, di tahun 1940, jumlah pemuda Jawa (usia 15-19 tahun) sekitar 5 juta jiwa. Dari jumlah ini, kurang dari satu dalam setiap dua ribu pemuda Jawa yang duduk di bangku sekolah Belanda. Apalagi di tahun 1928. Sangat minoritas.

Para pemuda yang menggelar sumpah di tanggal 28 Oktober 1928 kemungkinan besar tidak berinteraksi dengan sebagian besar manusia sebayanya. Terasing.

Baca juga: Wisuda Kampus Penyumbang Kerusakan Lingkungan

Rasa nasionalisme yang tumbuh di kalangan terpelajar ini, menurut Ben Anderson, adalah hasil pengalaman interaksi antar-mereka yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, bukan karena mereka membaca sejarah Eropa. Akibat interaksi itu, mereka yakin bahwa memang ada bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan dengan demikian Bahasa Indonesia perlu dijunjung sebagai bahasa persatuan yang merekatkan. Imajinasi tentang nasionalisme inilah yang membuat hubungan mereka di sekolah tidak terasa sebagai sesuatu yang ganjil.

Karena nasionalisme pemuda ini didapatkan dari pengalaman bersekolah di lembaga pendidikan Belanda, maka pemuda yang lain, yang nasibnya tidak beruntung, yang jumlahnya jauh lebih banyak, tidak ikut merasakan pengalaman itu. Mereka tidak punya bayangan nasionalisme seperti yang dicita-citakan para pengucap Sumpah Pemuda. Aktivitas politik pemuda di tahun-tahun akhir penjajahan Belanda hanya dilakukan oleh sedikit pemuda yang berasal dari kalangan elit. Mereka ngobrolin politik di lingkaran mereka saja.

Kondisi berubah drastis saat Jepang datang menginvasi. Sekolah Belanda ditutup, kecuali beberapa sekolah dokter. Mungkin Jepang berpikir para dokter bisa dimanfaatkan sebagai tenaga medis perang. Namun yang jelas, Jepang tidak berpikir untuk menyebarkan kebudayaan. Mereka hanya ingin wilayah yang dikuasainya bisa terus dipertahankan dari serangan Sekutu.

Baca juga: Cita-Cita Freelance

Para elit pemuda mengalami guncangan hebat di masa Jepang. Mereka tidak bisa lagi menikmati fasilitas khusus berupa pendidikan Belanda. Sebaliknya, mereka harus mengikuti pendidikan militer Jepang, bareng sama pemuda kebanyakan. Jepang yang sadar sama ancaman Sekutu, membuat banyak tentara pelajar seperti PETA, Gyugun, Heiho, Hizbullah, Sabilillah, dan beberapa kesatuan lain. Di tahun-tahun inilah, mayoritas pemuda menjalani pengalaman yang sama, yakni dilatih untuk berjuang mempertahankan tempat tinggal.

Rasa nasionalisme yang didapatkan dari lingkungan sekolah tentu berbeda dengan yang muncul di hutan bersama senapan. Mana yang lebih baik? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, setelah menulis cerita ini, ide-ide baru yang memimpikan kemajuan sulit terwujud jika hanya menjadi kesadaran di lingkaran kecil. Contohnya ide-ide yang hanya dikonsumsi di lingkungan kampus, tanpa pernah keluar menemui realita.

Apakah kamu termasuk orang yang pernah mendengar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kelanjutan dari semangat Sumpah Pemuda? Saya pernah. Nampaknya kita perlu memeriksa lagi klaim ini valid atau tidak.

Dandy IM
PijakID
Kategori
Beranda

Banjir Bukan Salah Hujan

Paling mudah memang menyebut hujan deras sebagai penyebab banjir. Namun, sikap ini tidak membawa kita pada jalan untuk memahami persoalan. Mengapa? Karena hujan toh segitu-gitu aja. Tidak bertambah atau berkurang secara signifikan. Memang dewasa ini kita semakin mahfum bahwa terjadi perubahan iklim di bumi ini. Akan tetapi, hal itu tak membuat jumlah hujan yang turun pada hari dan jam tertentu berubah drastis.

Sayangnya, penjelasan tentang penyebab banjir dari lembaga pemerintah sering hanya mentok di frasa “terjadi hujan deras”. Kalau penjelasan ini muncul sesaat setelah ada kejadian banjir, bisa dimaklumi. Sebab, pemerintah mungkin memang belum tahu secara pasti apa penyebab banjir yang sedang terjadi. Namun, kalau berhari-hari kemudian tak kunjung ada penjelasan apa penyebab banjir sesungguhnya serta bagaimana pemerintah dan kita, masyarakat, harus menyelesaikannya, patut kita bertanya apakah pemerintah serius mau menyelesaikan masalah banjir atau tidak?

Media, yang semestinya menjadi anjing penjaga aktivitas pemerintah, malah juga sering hanya puas melahap penjelasan “terjadi hujan deras”. Bukannya menjadi anjing yang menggonggong kalau para pegawai rakyat tidak menjalankan amanat rakyat, Media hanya menjadi pengeras suara. Cuma jadi microphone. Revolusi 4.0 yang sering kita dengar seakan tak mengubah cara kerja dan pola pikirnya. Padahal perkembangan digital memberikan kemudahan bagi pekerja Media untuk belajar, mehamami konteks, dan menyimpan memori kejadian banjir. Sehingga, ketika suatu saat terjadi banjir, Media dapat menggunakan pisau pengetahuannya untuk membedah peristiwa, serta membantu publik dan pemerintah memahami banjir berdasarkan ingatan kejadian-kejadian sebelumnya.

Bagaimana pemerintah bisa memberi penjelasan yang tuntas soal banjir? Pertama, simpan dan susun dengan baik data yang berhubungan dengan banjir. Seperti: curah hujan, kualitas drainase, serta penggunaan lahan dan perubahannya. Pekerjaan ini sekarang lebih mudah dengan bantuan teknologi komputer dan informasi. Jika ini dilakukan, pemerintah bisa punya data potensi banjir yang lengkap dan detail, bukan hanya asumsi umum saja. Hal ini juga akan membantu pemerintah dalam melakukan langkah pencegahan. Jadi tidak hanya bekerja pas terjadi banjir saja.

Selain untuk keperluan kerja pemerintah, data tersebut semestinya juga dibuka seluas-luasnya pada publik. Agar publik tahu dan bisa berkontribusi baik pemikiran maupun perbuatan untuk penyelesaian banjir. Selain karena hari ini adalah era keterbukaan informasi, bukankah hakikat demokrasi adalah partisipasi rakyat yang tinggi dalam urusan publik? Mengingat, sampai hari ini pemerintah belum cukup terbuka soal data bencana.

Kedua, meningkatkan kualitas petugas inspeksi banjir. Orang-orang inilah yang akan mengumpulkan fakta di lapangan lalu melaporkannya. Bagaimanapun, beragam data sekunder pada bagian pertama tadi, mesti didukung oleh data primer (data terbaru) yang langsung diambil di tempat kejadian. Banyak hal yang bisa didapatkan oleh orang yang terjun ke lapangan, misalnya kapan banjir mulai terjadi (hari, jam, tanggal), berapa lama, seberapa tinggi air banjirnya, seberapa cepat air banjirnya mengalir.

Dan yang tak kalah penting, yang berhubungan dengan tulisan ini, yaitu melacak sumber banjir. Air banjir tersebut berasal dari mana? Pertanyaan ini yang akan mengantarkan kita pada penjelasan soal penyebab banjir. Misal, air banjir berasal dari air sungai yang meluap. Berarti sungai tak mampu menampung aliran air yang melewatinya. Apakah sungai tersebut mengalami degradasi (kerusakan)? Ataukah terjadi aliran permukaan yang lebih deras di bagian hulu akibat kerusakan lahan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang selanjutnya mesti dijawab oleh tim inspeksi.

Ketiga, melatih para pegawai penyampai informasi banjir agar punya komunikasi publik yang baik dan efektif. Urusan banjir secara khusus, dan bencana alam secara umum, menyangkut nyawa manusia. Jika informasi tidak disampaikan dengan baik, atau penyampai informasi tak bisa membedakan mana saat serius mana bercanda, ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. Dan dampaknya akan berkepanjangan: kita tak akan pernah belajar dari kesalahan dan banjir akan terus-terusan menerjang.

Saya kira kita perlu mengubah secara radikal cara pandang kita terhadap fenomena alam. Alam tak pernah salah. Ia hanya mengikuti hukumnya untuk mencari keseimbangan baru karena perubahan yang dibuat manusia. Seperti ujaran lawas: air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jika tanah tak bisa lagi menyerap air hujan untuk dibawa ke tempat terendah (karena tanahnya sudah dibeton atau dipaving), niscaya air hujan akan menjadi limpasan yang siap menggenangi kumpulan rumah. Dan apakah kita terus akan puas dengan menganggap “hujan lebat” sebagai penyebab banjir? Kapan kita intropeksi diri pada apa-apa yang sudah kita bangun?

Kategori
Beranda

Gempa Donggala Terjadi di Atas Patahan Palu-Koro

Jumat (28/9) terjadi gempa yang berpotensi tsunami di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Menurut laporan BMKG, gempa pertama terjadi pada pukul 15:00 WITA. Kekuatan gempa maksimalnya mencapai magnitude 7,7 SR pada kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa terbesar ini terletak di titik 27 kilometer timur laut Donggala.

Berikut sebaran titik pusat gempa di Sulawesi Tengah menurut laporan USGS. Titik merah menandakan lokasi gempa 7,5 SR.

Sumber: USGS

Nilai gempa ini lebih besar daripada gempa maksimal di Lombok yang mencapai 6,9 SR. Apabila diukur dalam skala potensi kerusakan, menurut USGS (United State Geological Survey), gempa ini mencapai MMI IX. Artinya, menurut skala ini, ada potensi bangunan yang kuat mengalami kerusakan, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak-retak. Rumah tampak agak berpindah dari pondamennya. Pipa-pipa dalam rumah putus. Potensi kerusakan pada pipa-pipa perlu mendapat perhatian, karena berhubungan dengan ketersediaan air bersih.

Sebagian besar wilayah yang paling terdampak gempa, jumlah penduduknya kurang dari seribu jiwa, yaitu di Donggala, Palu, Sigi Biromaru, dan Parigi. Sedangkan Palu jumlah penduduknya besar, yaitu sekitar 280an ribu jiwa.

Baca juga: Selama Rezim Jokowi, Penghancuran Pulau Kecil Terus Berlanjut

Di daerah Donggala sampai Kota Palu diketahui terdapat sebuah patahan yang terletak di daratan yang dinamai sebagai patahan Palu-Koro. Tipe gerakan patahan ini adalah strike-slip (patahan mendatar) dengan pergerakan formasi batuan mencapai 35 sampai dengan 44 mm/tahun. Patahan Palu-Koro merupakan patahan dengan pergerakan terbesar kedua di Indonesia, setelah patahan Yapen, Kepulauan Yapen, Papua Barat, dengan pergerakan mencapai 46 mm/tahun. Dalam sejarahnya patahan ini pernah menyebabkan gempa dengan magnitude 7,9 SR.

Pergerakan patahan Palu-Koro 30/35/44 mm per tahun
Sumber: Pusgen
Indonesia dianugerahi Tuhan dengan sumber daya melimpah. Namun, balik itu semua, negara ini juga banyak diberi cobaan, salah satunya adalah patahan.
Peta patahan Indonesia
Sumber: Pusgen

 

Sejarah kejadian gempa di Sulawesi
Sumber: Pusgen

 

Titik gempa di patahan Palu-Koro
Sumber: Pusgen

Patahan muncul karena aktivitas lempeng kerak bumi yang sejatinya hanya seperti benda tipis yang mengambang di cairan kental (magma). Patahan inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bersifat sangat merusak. Tragisnya lagi, banyak patahan besar di Indonesia terletak di daratan dengan kedalaman dangkal, tentunya ini dapat mengakibatkan getaran yang lebih dahsyat daripada patahan di lautan dalam.

Mari bersama-sama siap selamat, berdoa, dan membantu masyarakat Sulawesi Tengah.

Posko Pengungsian Gempa – Tsunami Donggala 2018

Redaksi PijakID
Kategori
Beranda

Gempa Lombok dan Rumah Kita

Ilustrasi: Lentera Rumah

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menginformasikan Gempa Lombok yang terjadi sekitar pukul 7 malam WIB (5/8) besarnya 6,9 SR (skala Richter). Skala ini berguna untuk mengetahui berapa amplitudo maksimum suatu gempa. Untuk menghasilkan angka ini, butuh perhitungan matematis dari data pengukur gempa (seismogram). Akan tetapi, angka tersebut juga dapat diterjemahkan ke dalam efek yang dirasakan manusia. Untuk gempa 6,9 SR, area yang berpotensi mengalami kerusakan ialah radius 160 km.

Namun demikian, skala ini kurang detail dalam memprediksi getaran yang dialami oleh manusia terutama yang di dalam rumah dan kerusakan yang dialami oleh bangunan. Oleh karena itu, dapat digunakan skala Modified Mercally Intensity (MMI). Skala ini juga sudah digunakan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika. Berikut penjelasan skala MMI tersebut.

MMI I: getaran dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang

MMI II: getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang

MMI III: getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

MMI IV: pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu gemerincing dan dinding berbunyi.

MMI V: getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, jendela dan sebagainya pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti

MMI VI: getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan.

MMI VII: tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan.

MMI VIII: Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh.

MMI IX: kerusakan ada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak-retak. Rumah tampak berpindah dari pondamennya. Pipa-pipa dalam rumah putus.

MMI X: bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam.

MMI XI: bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung.

MMI XII: hancur sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar ke udara.

USGS menyatakan di daerah Mataram, Nusa Tenggara Barat, skala gempanya mencapai MMI VIII. Untuk daerah Selatan Bali hingga tengah, yaitu dari Kuta hingga Ubud, mencapai MMI V. Sedangkan di daerah Klungkung dan Singaraja mencapai MMI IV.

Berdasarkan data tersebut, prediksi kerusakan bangunan dengan konstruksi yang kuat di daerah Mataram, hanya akan mengalami kerusakan ringan dan retak-retak pada rumah dengan konstruksi yang baik. Sedangkan di daerah Bali, bangunan diprediksikan tidak akan mengalami kerusakan, kecuali ornamen-ornamen yang akan jatuh dan pecah. Akan tetapi, konstruksi bangunan di Indonesia, apalagi rumah tinggal, kerap tak memenuhi standar. Sehingga, kerusakan bisa saja lebih parah. Pada skala MMI VIII diprediksikan dinding rumah dapat terlepas. Ini adalah kejadian yang berbahaya karena dinding dapat menimpa orang yang di dalam rumah. Apalagi terjadinya di malam hari. Fenomena terlepasnya dinding rumah mulai mendapat sorotan yang besar saat terjadi gempa di Bantul, DIY, tahun 2006. Banyak korban meninggal akibat tertimpa dinding yang roboh. Desain standar rumah tahan gempa sudah merekomendasikan dinding diangkur ke kolom (tiang) rumah dengan jarak tertentu. Misalnya tiap jarak 1 meter. Hal ini membuat dinding lebih kokoh karena “berpegangan” ke kolom (tiang) struktur rumah.

Baca juga: Pelikan Tak Selamanya Jawaban Untuk Difabel

Satu hal menarik apabila mengamati lebih detail skala MMI. Rupanya, bangunan kayu yang kuat baru mengalami kerusakan pada saat gempa mencapai skala MMI X. Mengapa demikian? Tentu saja karena bangunan yang terbuat dari kayu lebih ringan daripada campuran bata dan beton. Ini bisa dijelaskan dengan Hukum Newton II yang sebetulnya sudah diajarkan sejak SMP. Hukum Newton II menyatakan bahwa F=m.a. Percepatan gempa dinyatakan dengan simbol “a”. Sedangkan “m” adalah massa (berat) bangunan. “F” adalah gaya yang harus diterima oleh bangunan tersebut. Kita tidak dapat mengatur nilai “a”, karena itu urusan Tuhan. Akan tetapi kita dapat mengatur “m”. Kita dapat mengatur seberapa berat rumah kita. Semakin kecil “m”, akan semakin kecil pula beban gempa yang akan diderita oleh rumah kita.

Rentetan Gempa di Lombok tentunya menjadi kesempatan meninjau kembali berbagai program pemerintah terkait pembangunan, khususnya perumahan, yang semakin mengarah ke Timur. Mungkin bisa lebih diperlantang: mari kembali ke kayu!

Dandy IM
PijakID
Kategori
Beranda

Perjalanan Udara ke Sumenep dan Kisah-kisah yang Tercecer

Foto:  Josh

Anak kecil di sampingku berteriak sambil mengayunkan kedua tangannya di atas kepalanya bersamaan dengan roda pesawat yang meninggalkan landas pacu Bandar Udara Juanda. Anak kecil itu sepupuku. Ia baru berada di jenjang kelas 1 SD. Aku sendiri kaget setan kecil itu tiba-tiba berteriak. Aku periksa sabuk pengamannya, masih terpasang. Setan bedebah, ia ternyata berteriak sambil memasang wajah semringah.

Dua kursi di depanku tapi di banjar yang lain, seorang dewasa menoleh ke belakang, tepatnya ke kursiku, saat pesawat baling-baling itu belumlah mencapai posisi stabil. Anak setan di sampingku juga masih berteriak. Dari sorot matanya, aku merasa seorang dewasa itu memendam rasa kesal dan olok-olok. Di bundaran hitam matanya, aku dan sepupuku bagaikan makhluk norak yang baru kali pertama naik pesawat. Awalnya aku merasa hina ditatap olehnya. Namun melihat sepupuku masih riang tak terkira – bangsat kau setan kecil! – aku akhirnya senyum-senyum juga.

Setelah puas cengengesan, aku sadar bahwa seperti orang dewasa itulah aku beberapa tahun belakangan. Setiap kali pulang ke Madura dan melihat tingkah orang-orangnya yang menggelikan saat menghadapi perubahan atau teknologi baru, aku mencibir. Setelah aku pikir-pikir lagi di dalam pesawat, ternyata bukan tingkah mereka yang menggelikan, tapi kesombongan diriku yang memuakkan.

Pesawat rute Surabaya-Sumenep ini bisa dibilang baru. Terhitung mulai 27 September 2017, rute ini setiap hari dilayani oleh Wings Air yang berkapasitas 70 orang. Pesawat kecil ini langsung mengambil jalan pulang pergi: pukul 12:45 WIB terbang dari Juanda dan 14:20 WIB sudah ongkang-ongkang sayap di bandara yang sama. Perjalanan tiap hari ini menandakan dimulainya layanan komersial pertama di Bandara Trunojoyo, Sumenep. Sayang, saat itu penumpang yang ikut terbang bersama diriku hanya dua puluhan orang.

Baca juga: Mending Mana, Park and Ride atau Menambah Jalan?

Sebelumnya, bandara ini baru beroperasi sebagai bandara perintis di tahun 2015, dengan dua rute, yaitu ke Jember dan Surabaya. Susi Air melayani rute ini dengan pesawat yang hanya berkapasitas 12 orang. Rute Sumenep-Jember dan sebaliknya satu kali seminggu serta Sumenep-Surabaya dan sebaliknya dua kali seminggu. Sayangnya, karena minim jumlah penumpang, penerbangan ke Jember dihentikan di tahun 2016.

Tidak biasanya aku menempuh jalur udara ke Sumenep. Jalur bus yang sering menjadi pilihan terutama karena biayanya yang murah. Hari itu aku, nyannya (tante), om, dan dua anak mereka harus bergegas pulang karena minimal sore hari harus berada di rumah. Jenazah kakek yang sudah meninggal sehari sebelumnya belum juga dimakamkan, menunggu kedatangan kami berlima. Akhirnya pesawat jadi pilihan, dengan harapan perjalanan menjadi semakin singkat.

Setelah terbang selama tiga menit, pesawat berada di atas selat Madura. Dari posisi ini aku bisa melihat jembatan Suramadu yang tampak mungil dan daratan Bangkalan, kabupaten yang paling dekat dengan Surabaya. Sebentar saja aku dibuat kaget oleh pemandangan di daratan Bangkalan yang dekat selat. Aku bagai melihat lahan tambang kapur yang begitu luas dengan selimut warna putih keabu-abuan. Sejenak kemudian aku sadar, itu tambak garam. Dalam hati aku hanya berharap tambak-tambak itu tidak lagi dikotori ampas makanan manusia. Sebab dulu aku tiap hari melakukannya di tambak garam di Sampang ketika mengunjungi kerabat yang tinggal di sana. Aku bahkan jongkok di tepian tambak itu saat siang sedang terik.

Kami mendarat di Bandara Trunojoyo pukul 13.20 WIB. Sejenak keadaan menggelitik hati. Masih ada rasa tidak percaya, sekarang bisa secepat ini memindahkan badan dari Surabaya ke Sumenep. Karena sebelumnya kita harus menumpang bus selama empat jam. Belum lagi kalau uang terbatas sehingga terpaksa naik bus yang kotor, bau, dan sesak. Dengan bantuan burung besi, ada harapan kami bisa sampai di rumah lebih cepat. Terima kasih Jokowi, tim Jokowi, dan Tuhan, yang telah mewujudkan akses yang lebih cepat ke wilayah ini. Perlu menunggu 72 tahun setelah merdeka untuk membuat bandara komersial di kabupaten yang bahkan sama sekali tidak terletak di pinggiran negara ini.

Angkot kosong yang sudah aku pesan ketika masih di Surabaya telah menunggu di parkir bandara. Kami berlima langsung naik ke angkot. Sopir angkot pun langsung memacu kendaraannya. Kami menuju pelabuhan Dungkek yang terletak agak di utara. Butuh setengah jam perjalanan darat ke sana, sehingga kami sampai di pelabuhan itu pukul 14:00 WIB.

Selama perjalanan di angkot, tanteku sempat berandai-andai. Andai dibangun jembatan antara Pulau Madura dan Pulau Sapudi. Kami bisa lebih cepat lagi sampai di rumah. Menurutnya, tidak susah membangun jembatan itu. Dananya kan ada. Menurutnya, cukup alokasikan semua dana desa di Sapudi untuk membiayai pembangunan jembatan. Toh, jembatan itu untuk kepentingan orang-orang Sapudi juga.

Masalahnya, aku menanggapi angan-angan tanteku, jembatan itu akan melewati perairan yang butuh tiga sampai empat jam perjalanan laut. Sedangkan laut di bawah Jembatan Suramadu saja hanya butuh satu jam perjalanan kapal untuk melintasinya. Berarti biayanya akan beberapa kali lipat lebih besar daripada Suramadu. Dan, berapa orang saja yang akan dilayani?

Tentu saja tanggapanku terlalu serius untuk ide tanteku yang hanya berupa angan-angan yang muncul dari perjalanan yang tergesa-gesa. Tentu saja tanteku bercanda. Tapi aku pikir angan-angan itu diakibatkan oleh permasalahan yang serius. Mengapa orang-orang kepulauan kini juga keranjingan memimpikan jembatan yang menghubungkan pulau? Mengapa orang kepulauan sendiri kini lupa bahwa kapal dan perahu bisa dijadikan andalan penyeberangan? Sebab, tidak hanya tanteku saja, belakangan kerap aku dengar angan-angan serupa.

Baca juga: Kenapa Pembangunan Infrastruktur Diperlukan?

Aku menduga, angan-angan ini muncul dari rasa muak yang menerpa orang-orang kepulauan selama ini. Apa yang akan kau pikirkan saat melihat ibumu mati di tengah laut karena terlambat mencapai daratan di seberang? Kau harus membawa ibumu ke daratan itu karena di pulau yang kau huni, tenaga dan perkakas medisnya tidak memadai. Cerita tentang kematian seseorang di tengah lautan semacam ini kerap menjadi perbincangan di Pulau Sapudi. Kembali ke pertanyaan tadi, apa yang akan kau pikirkan? Mungkin mengumpat, mungkin juga mengelus-elus dada agar bersabar. Tapi mungkin juga terpikirkan pertanyaan, kenapa tidak ada jembatan yang nangkring di perairan ini? Kenapa puskesmas di dekat rumah begitu menyedihkan?

Setahun yang lalu, aku asik menonton tetanggaku di Sapudi sedang membuat rangka perahu. Panjangnya kira-kira tujuh meter dan lebarnya dua meter. Nantinya, rangka perahu ini dijadikan cetakan adonan fiber. Bahan ini dipilih agar nantinya perahu ringan, sampai-sampai bisa digotong oleh hanya satu orang. Perahu seringan ini tentu akan melaju kencang apalagi jika menggunakan mesin bertenaga tinggi.

Perancang perahu ini bukanlah lulusan perguruan tinggi. Ia hanya lulusan SMP. Ia dibantu temannya yang sehari-hari mengurusi bengkel di dekat rumah dan tower sinyal operator. Ia sempat berkelakar, perahu ini akan sangat berguna di saat-saat darurat. Misalnya, seperti kami yang diburu waktu untuk mengejar pemakaman. Selain itu, untuk membawa orang sakit yang butuh penanganan khusus di pulau seberang. Lagi-lagi ini sebuah angan-angan, yang muncul dari seseorang yang pernah merantau ke Batam. Ternyata, ia mempelajari cara pembuatan perahu semacam itu di perantauan.

Tidak hanya keadaan darurat semacam ini yang menjadi permasalahan transportasi kepulauan. Ketika waktu-waktu tertentu, arus mudik lebaran misalnya, layanan kapal feri tetap mengandalkan satu kapal mungil untuk melayani penumpang di pelabuhan Kalianget Sumenep, Pulau Sapudi, Pulau Raas, dan Pelabuhan Jangkar Situbondo sekaligus. Hanya satu kapal! Seperti hari-hari biasa. Penumpang jadi berdesak-desakan. Jadwal berubah-ubah karena menyesuaikan jumlah penumpang. Dan, yang menyedihkan, kapal naas itu jadi makin sering rusak.

Dua kondisi ini sudah cukup membuat angan-angan orang kepulauan, seperti tanteku, menanggalkan harapan kepada kapal atau perahu yang menyiksa dan beralih ke jembatan. Angan-angan itu, dari pemantauanku, semakin kuat. Pengurus negara maritim ini hendaknya mulai mengambil langkah untuk menyelamatkan pelayaran kepulauan. Sebab teror pola pikir lebih menyakitkan.

Dalam debat publik calon gubernur Jawa Timur awal Mei lalu, kedua pasangan calon saling menawarkan janji untuk membenahi dan memajukan transportasi laut di kepulauan Sumenep. Cerita dariku ini mungkin bisa menjadi sedikit sumbangan pemikiran apabila janji itu memang serius.

Sebab, bagi orang-orang kepulauan Sumenep, layanan penerbangan Surabaya-Sumenep tak banyak membantu apabila transportasi laut masih nggak keruan.

Dandy IM
PijakID