Kategori
Society

Kebijakan Publik dan Respon Publik Kala Pandemi

Merancang kebijakan dari balik meja dan kursi ber-AC,  beda kala merancang dengan “berada” di lingkup kehidupan rakyat, seperti pasar, terminal, pelabuhan, jalan raya dan lain lain.

Masalah Jakarta jadi masalah nasional, sejatinya belum tentu jadi masalah daerah,  apalagi daerah yang selama ini terisolir.

Nah, repotnya kalau manut masalah daerah, belum tentu sama pokok masalahnya.

Jadi, kebijakan publik skala nasional memang tak selalu cocok diterapkan di daerah. Hanya, soal kesehatan dan hadapi pandemi, rasanya #adaptasikebiasaanbaru disiplin protokol kesehatan adalah hal yang penting harus dipastikan bisa terlaksana.

Saat faskes sudah penuh menangani pasien maka apa yang bisa dilakukan warga Jawa Timur atau Jakarta bisa sama pilihannya, kalau sudah terpapar tanpa gejala bisa  jalankan ISOMAN alias isolasi mandiri.

Bagaimana agar rakyat tahu, punya kesadaran kapan lakukan isoman, atau kapan harus ke faskes?

“Mon mate ya mate,” kata orang Madura (mohon dibenarkan dan dibetulkan kalo bahasa madura saya buruk). Begitulah yang ada dalam alam pikiran rakyat.

Apa sebab kematian? Sudah takdir, garis nasiblah. Itu alam pikiran yang jamak dipahami rakyat Indonesia.

Lalu bagaimana agar kebijakan publik bisa operasional, efektif dijalankan dari pusat hingga daerah?

Edukasi, edukasi, sosialisasi pengetahuan yang benar soal wabah, pandemi ini, penting juga dipahamkan resiko saat abai cegah penyebaran atau tak peduli langkah memutus mata rantai penyebaran penyakit menular ini.

Media sosial, menembus batas geografis. Ini bisa jadi pilihan kanal komunikasi kebijakan publik, dengan bahasa sederhana dan mudah dipahamkan sesuai konteks daerah.

Selain PSBB (pembatasan sosial berskala besar) kini rakyat harus memahami baik-baik PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 untuk mengendalikan Covid-19.

#ceritapinggirjalan
#isupublik

Kategori
Society

Pilihan untuk (Tidak) Mengenakan Jilbab

Sebagai seorang muslimah yang kebetulan tidak menggunakan jilbab, saya cukup sering menerima pertanyaan—bahkan sindiran—kenapa saya tidak mengenakannya? Kapan saya akan mengenakannya? Mungkin bagi sebagian orang pertanyaan ini terdengar hanya basa-basi belaka, tetapi jujur bagi saya kadang-kadang terasa menyebalkan.

Saya sudah cukup memahami bahwa tidak semua pertanyaan dari orang lain adalah bentuk kepedulian. Pertanyaan itu seringnya menjelma jadi benih-benih nasihat sok tahu atau hanya sekadar untuk memenuhi hasrat kepo saja. Itulah sebabnya, saya hampir tidak pernah mau ikut campur dengan urusan orang lain. Apalagi urusan yang berbalut agama dan pilihan seseorang. Tidak ada untungnya bagi saya. Yang ada, saya malah terjebak dalam pola pikir homogen yang cenderung bias.

Namun, melihat betapa riuhnya warganet membicarakan Rachel Vennya yang dikabarkan melepas jilbab dan betapa jahatnya kolom replies yang bertengger di cuitan Syahar Bahu membuat saya gemas sekaligus prihatin. Bagi saya, membicarakan perubahan penampilan seseorang dan menjadikannya bahan pergunjingan atau celaan itu nggak penting banget.

Lagipula untuk apa? Apakah mengomentari penampilan seseorang tanpa jilbab membuat diri Anda terlihat lebih baik? Apakah menghakimi pilihan dan pengalaman spiritual orang lain juga membuat Anda terlihat lebih tinggi derajatnya?

Kenyataannya, tidak sedikit ulama yang memiliki penafsiran berbeda dalam memaknai kewajiban memakai jilbab dan batasan soal aurat perempuan. Beberapa ulama klasik umumnya masih mewajibkan aurat dengan batasan muka dan telapak tangan. Menurut mereka, jilbab merupakan pakaian yang menunjukkan rasa iman kepada Allah SWT. Maksudnya, pakaian yang tidak memamerkan aurat untuk menjadi tontonan laki-laki.

Di sisi lain, menurut pemahaman yang berkembang belakangan, jilbab tidak lagi dimaknai sebagai sebuah kewajiban seiring dengan penafsiran baru tentang aurat perempuan. Batasan aurat perempuan pun dibedakan menjadi dua, yaitu aurat dalam salat dan aurat di luar salat. Aurat dalam salat adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan, aurat di luar salat merupakan pakaian yang sopan, layak, dan tidak menarik perhatian laki-laki.

Selain itu, ada juga ulama seperti Quraish Shihab yang berpendapat bahwa tafsir perintah menutup aurat yang termaktub dalam QS Al-Ahzab: 59 bukan untuk memerintah seorang muslimah memakai jilbab. Meski ayat tersebut mengandung perintah, tetapi perintah ini mengandung maksud “sebaiknya” bukan “seharusnya”. Pun beliau berpendapat bahwa tidak semua perintah merupakan perintah yang sifatnya wajib.

Memang ada dua perbedaan mendasar yang melatarbelakangi pendapat ulama terkait dengan penggunaan jilbab, tapi sebagai umat kita boleh saja mengikuti salah satu pendapat ini sesuai dengan dengan kemantapan hati. Toh, menafsirkan sebuah ayat bukanlah pekerjaan yang mudah dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Benar atau tidaknya, wallahu’alam bissawab.

Masalahnya, masyarakat kita kerap kali melabeli perempuan yang tidak berjilbab karena kurang iman. Padahal tidak ada korelasinya antara tingkat kesalehan seseorang dengan pakaiannya. Sebagai seorang individu dan subjek yang merdeka, perempuan muslimah seharusnya bebas saja memilih hendak berjilbab atau tidak.

Jika keinginan untuk berjilbab muncul, pastikan lagi bahwa itu benar-benar atas pilihan sendiri, bukan karena paksaan apalagi ancaman dari orang lain. Kalau memilih tidak berjilbab ya tidak apa-apa, tetapi tolong hargai juga pilihannya. Apalagi mengingat perjalanan spiritual seseorang yang mungkin tidak mudah.

Dulu saya pernah merasa “minder ” hanya karena tidak mengenakan jilbab di antara teman-teman saya. Saya merasa sendirian dan seolah-olah kurang punya iman. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, untuk apa berusaha tampak saleh di hadapan orang lain? Bukankah itu sama saja dengan menipu diri sendiri?

Seiring dengan berjalannya waktu, pemahaman saya akan jilbab kian berkembang. Bagaimanapun juga, jilbab merupakan hasil konstruksi budaya sebagai wujud pemaknaan terhadap teks Al Quran. Oleh sebab itu, menurut saya, mengenakan jilbab atau tidak seharusnya bukan menjadi masalah karena semua kembali pada keyakinan diri masing-masing. Bagus kalau sudah mengenakan jilbab, tapi jangan menghakimi perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak mengenakannya.

Meski saat ini saya memilih tidak mengenakan penutup kepala, saya tetap berpegang teguh pada batas kesopanan yang wajar bagi aurat perempuan. Dan saya pikir hal ini juga selaras dengan makna “Yang biasa nampak daripadanya” dalam Surat An-Nur ayat 30. Berpenampilan biasa saja. Yang penting layak dan sesuai dengan standar kepantasan di masyarakat.

Kategori
Society

Hidup Bahagia di Pulau Oksigen

Manusia modern, pergi jauh untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan diri. Itu untuk urusan keluar, mendapatkan pengalaman hidup dan kebutuhan mengisi waktu luang (leissure time) bisa dengan berwisata salah satunya.

Ada beragam ekspresi yang bisa hadir dalam beragam simbol, untuk urusan kebahagiaan.

Baik segala hal yang melekat pada tubuhnya, pada gelar yang dimiliki atau pada aneka gemerlap perhiasan. Sebagian yang lain, berkecukupan seperti berlomba memperbaiki rumah tinggal. Ada fungsi hunian yang ingin dilampui untuk menegaskan dirinya hidup bahagia.

Urusan kebahagiaan, dalam beberapa tahun terakhir menjadi satu indikator indeks pembangunan manusia. Indikator kesejahteraan yang dimiliki diasumsikan setara dengan kebahagiaan.

Bagaimana manusia Indonesia modern hari ini dalam memberi makna ketenangan, ketentraman, kebijaksanaan, kemakmuran, persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial dalam konteks kebangsaan?

Melangkah di 2021, seluruh elemen bangsa melalui adaptasi kebiasaan baru, tengah berjibaku untuk menuntaskan upaya memutus mata rantai penyakit menular Covid-19.

Kembali ke normal baru, jagad anyar ada perubahan kultur, budaya hidup bersih dengan menjalankan protokol kesehatan. Ini tak mudah dan sekaligus butuh konsistensi, semangat untuk bangkit, bekerja bersama, kreatif dan inovatif.

Hal yang pokok, penting dan utama tentu menempatkan sikap hidup sederhana, jujur, adil dan anti-korupsi. Ini terutama berlaku untuk pejabat negara. Kalau bisa menjalankan hal ini, tentu satu masalah pelik Indonesia bisa terselesaikan.

Apakah pernyataan begini hanya sekedar utopia atau mimpi bunga tidur di awal tahun baru?

Butuh keberanian dan sikap, sebagai bekal melangkah menapaki tahun-tahun paska hadirnya pandemi.

Sepanjang perkenalan singkat dengan masyarakat pesisir, ternyata etos dan semangat kerja bisa jadi kunci ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Benar adanya, kisah dan narasi optimis bahwa Tuhan sedang bahagia tatkala menciptakan manusia atau orang Madura.

Hal-hal lucu, semangat pantang menyerah, berani, ulet, tekun, mudah beradaptasi adalah beragam sifat yang dijalankan rakyat Madura dari masa ke masa. Lingkungan geografis dan sumber daya kepulauan membentuk karakter kuatnya.

Warga Sapudi di Madura, misalnya sudah terbiasa dengan pasokan listrik yang tidak stabil, kehabisan gas kala ada cuaca buruk sehingga transportasi laut berhenti operasi.

Keindahan landscape yang dimiliki, memang bisa jadi tak begitu dirasakan karena sudah menjadi kebiasaan keseharian. Meski bagi orang baru, ada hal yang membuat takjub, kagum atas saujana bentang alam yang dimiliki.

Tak begitu jauh, ada Gili Iyang yang dalam beberapa tahun terakhir mulai deras berdatangan para pelancong yang ingin merasakan segar dan bersihnya udara. Suasana alami, keramahan warga desa menjadi magnet banyak wisatawan dari berbagai pelosok negeri bahkan hingga ke mancanegara.

Kini banyak orang menyebutnya Pulau Oksigen. Di sini, mudah sekali menemukan makna sehat, waras dan bahagia dari hal-hal sederhana saja. Menghirup udara bersih dan hidup sehat.

Tak salah, mantan hakim agung, Artidjo Al Kostar suatu ketika menyampaikan mimpinya memilih untuk hidup dan menetap di Gili Iyang setelah pensiun.

Mbah Sahlan, sosok yang bisa ditemui di titik oksigen menyatakan sudah sekitar 6 tahun terakhir banyak tamu berdatangan ke Gili Iyang. Ada yang dari Mesir, China, Arab, lalu Timor Timur juga wisatawan lokal dari berbagai daerah Kalimantan, Sumatra, Bali dan Jawa.

Di buku tamu tercatat beragam catatan dan kesan wisatawan tatkala berkunjung. Ada beragam individu dan rombongan yang memilih Gili Iyang atau Pulau Oksigen sebagai tujuan berwisata.

“Jenderal-jenderal di Indonesia sudah datang ke Pulau Oksigen, cuman satu yang belum datang yaitu rajanya, Pak Jokowi. Silakan napak dan mengisi buku tamu Pak Presiden,” begitu harapan Mbah Sahlan, sembari terkekeh.

Tertarik dan ingin merasakan hirup oksigen terbaik di Indonesia? Silakan datang, kapan saja ke kepulauan di Madura. Siapkan dan rancang waktunya, semoga pandemi berlalu dan semua saja bisa turut merasakan hidup bahagia.

Kategori
Society

2020 Drama di Antara Kekhawatiran vs Optimis

Sepanjang tahun 2020, perasaan khawatir menggelayuti pikiran banyak orang. Kecepatan informasi lintas batas antar-benua melipatgandakan kekhawatiran ini.

Bermula dari China, sumber awal ditemukan adanya penyakit menular dengan segala peristiwa di Wuhan telah membawa peradaban baru. Adaptasi.

Sebelum melakukan adaptasi kebiasaan baru, di awal terjadinya wabah sorotan ke episentrum penyebaran penyakit ini telah membelah pemahaman warga dunia untuk urusan penyakit.

Bukan hanya China yang khawatir bin was-was. Negara adikuasa lain seperti Amerika, negara Eropa. Negara-negara di benua Afrika hingga Arab demikian juga. Termasuk negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang sampai Indonesia bersiap untuk menghadapinya.

Seperti kecepatan informasi yang melintas batas, drama wabah, pandemi coronavirus menerabas sekat dan batas antar-benua.

Semua negara tak terkecuali terpapar penyakit menular yang oleh para ahli disepakati dengan nama COVID-19. Semua sibuk urusan kesehatan, sibuk memastikan warga negaranya bisa sehat.

Mari menelusur lagi lini masa peristiwa yang berkaitan dengan penyakit menular baru ini. Bagaimana fase awal penyakit menular baru ini, respon stakeholder buat perencanaan program mitigasi sudah dibuat.

Jurus untuk menangani pencegahan penyebaran penyakit sudah ditetapkan. Hanya saja, masalah disiplin menjalankan protokol kesehatan belum serius mewujud dalam adaptasi kebiasaan baru. Bukan hanya rakyat, petugas pelayan publik pun ada yang abai. Menambah kluster baru penyebaran penyakit, klaster perkantoran.

Ada pertanyaan apakah penyakit menular baru yang menggelisahkan banyak warga dunia ini bisa segera teratasi atau sebaliknya membuat repot bahkan mengelisahkan karena resiko kematian yang dihadapi. Kekhawatiran inilah yang muncul kala pelayanan kesehatan tak mampu memberikan kesembuhan bagi pasien.

Apa yang dikhawatirkan kini sedang dialami oleh Indonesia, laporan dari faskes yang melayani mereka yang terpapar Covid-19 sudah nyata terjadi. Harus ada upaya serius dan kebersamaan dalam satu tindakan yang efektif bisa memutus mata rantai penyebaran penyakit menular baru.

Drama kekhawatiran dan optimisme hadir bersamaan di 2020 ini. Semua tentu ingin sehat dan selamat. Bisa melanjutkan kehidupan di tahun baru 2021.

Pilihan rasionalnya, sosialisasi dan edukasi publik dikerjakan secara massif baik dengan pamflet, baliho, poster juga iklan display media cetak maupun pamflet digital berupa tagar #JagaJarak, #pakemasker, #cucitangan, #imun #aman #iman, #ingatpesanIBU agar selalu pakai masker tatkala beraktivitas digaungkan lebih keras.

Di akhir tahun 2020, pilihan untuk #dirumahsaja harus juga disuarakan, mereka yang patuh diakui sebagai pahlawan.

Apakah ini benar dipahami oleh seluruh elemen rakyat nusantara?

Melawan virus, tak boleh berharap pada vaksin saja. Mencegah dan memutus mata rantai penyebaran penting dikerjakan. Setelah semua ikhtiar dijalankan, selebihnya memang berdoa saja agar pandemi segera berlalu.

Di akhir tahun 2020, resufle kabinet Indonesia Maju baru saja dilakukan dengan dilantiknya menteri, enam pembantu Presiden RI. Semoga dramanya benar-benar happy ending membawa optimisme, seperti di isi pesan dalam meme yang dibagikan oleh banyak orang.

Kategori
Politik Society

Menebalkan Harapan Agar Pandemi Segera Berlalu

Bagi mereka yang berkecimpung di bidang farmasi, urusan obat dan cara raciknya adalah keahlian yang harus dikuasai. Ada ilmunya juga etika profesi yang wajib dipatuhi.

Begitu juga dengan dokter yang membuat resep bagi pasien, profesi inilah yang memiliki mimbar akademik guna memberikan obat yang pas dosisnya untuk pasien. Tidak bisa dokter membuat resep asal-asalan, karena berhubungan dengan urusan nyawa dan kehidupan manusia.

Urusan pelayanan kesehatan tak selesai hanya dikerjakan oleh farmasi dan kedokteran saja.

Ada bidang keperawatan yang memberikan sumbangan besar dalam proses penyembuhan pasien.  Soal sakit, soal kesembuhan ada banyak faktor yang berhubungan antar-profesi pelayanan bidang kesehatan.

Apakah lulusan tiap sekolah atau kuliah bidang kesehatan selalu mengabdikan diri menjadi tenaga kesehatan di faskes? Bagaimana standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para pelayan kesehatan ini?

Menjawab rangkaian pertanyaan ini bisa pendek, bisa panjang. Jawaban pendek, bisa dengan menyajikan beberapa contoh. Publik di tanah air tentu kenal sosok Wahyudi Anggoro Hadi seorang kepala desa Panggungharjo yang fenomenal. Ia lulusan Farmasi UGM. Sosok lain, ada Rommy Fibri yang lulus dokter gigi UGM. Kerja beliau ini sekarang jadi Ketua Badan Sensor Film. Apa relasinya coba? dua bidang keahlian ini. Meski kalau dipaksa memiliki relasi, dokter gigi dan urusan sensor film ya bisa saja dinarasikan begitu rupa.

Siapa lagi ya? Apalagi ya?

Saya ingin memberikan perspektif bagaimana pentingnya kerjasama, kerja bersama lintas profesi dalam soal pelayanan publik. Ini penting di era sekarang. Di tengah situasi sulit, ada dampak pandemi yang berkepanjangan dan belum tahu secara pasti sampai kapan selesai dan teratasi semua.

Beberapa contoh profesi dan latar bidang keilmuan seperti farmasi, kedokteran dan keperawatan adalah paket setengah komplit untuk mendeskripsikan kerjasama yang wajib dilakukan untuk pelayanan publik.

Masih ada kebutuhan mengoptimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan, teknologi canggih pelayanan kesehatan. Ilmu fisika dasar, ahli teknik fisika dibutuhkan untuk menghasilkan alat-alat pelayanan canggih, alat test kesehatan.

Ilmu manajemen kesehatan memberikan kepastian guna mengatur bagaimana pelayanan publik yang prima bisa berjalan baik untuk melayani rakyat.

Sangat kompleks, hanya untuk satu urusan yaitu bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar yang harus mudah terakses oleh semua, baik si kaya dan si miskin. Kesehatan adalah hak universal yang harus diwujudkan pemerintah.

Hari-hari ini, warga dunia diliputi rasa khawatir. Soal urusan hak dasar kesehatan ini. Ada pandemi yang belum teratasi, meski sudah tersedia peta jalan untuk pencegahan penularan penyakit menular COVID-19. Hadirnya pelayanan kesehatan yang optimal saja tak cukup kuat, untuk tangani mereka yang terpapar virus.

Awalnya,  berhadapan dengan penyakit menular baru ini respon mitigasi bencana non-alam disosialisasikan. Ada yang abai, ada yang begitu bersemangat melakukan edukasi ke publik. Tak berhenti di sini, banyak elemen warga yang mengorganisasi diri dalam kelompok maupun individu untuk menjalankan advokasi kebijakan agar langkah penanganan penyakit menular bisa dikerjakan secara optimal.

Dampak pandemi ini nyata dan langsung menghantam beragam sektor.  Penyakit menular baru menyebar dengan cepat,  seiring mudahnya mobilisasi penduduk antar-negara dan antar-benua yang lebih mudah, ada akses keterhubungan.

Harus ada cara-cara yang tepat dan efektif.

Repotnya, urusan pelayanan kesehatan belum selesai tuntas, ternyata ada masalah sosial politik hadir. Urusan bekerja sama antar-pihak, terganggu karena adanya masalah politik.

Dilarang berkumpul untuk hindari kluster baru, diacuhkan dengan gegap gempita. Pandemi masih ada, nyata adanya.

Adakah ini benar-benar disadari semua pihak, baik yang mengaku merasa paling benar atau mereka (tokoh politik) yang suka meniti buih opini publik bahwa dirinya punya pengaruh. Rasanya perih, mendapatkan fakta bahwa hingga kini banyak yang abai.

Saya merasakan, yang dibutuhkan hari ini adalah bekerja sama, terhubung sama lain. Rakyat butuh terlayani hak dasarnya, urusan kesehatan mudah dan murah aksesnya.

Tapi apa daya, panggung politik kuasa tampaknya lebih menarik diisi, dimainkan, dinarasikan begitu rupa. Lakon di panggung silih berganti diisi akto- aktor jahat, aktor antagonis dan protagonis saling beradu akting. Babak demi babak drama tersaji dalam layar kaca dan kotak ajaib gadget pintar.

Sampai kapan selesai, urusan melawan pandemi ini? Siapa yang tahu.

Hanya yang jelas, tidak ada salahnya menebalkan harapan, semoga obat-obat dan vitamin, juga vaksin tersedia dan pas dosisnya.

Tahun ini, banyak yang merasakan kehilangan orang tercinta, yang paling disayangi semoga tak hanya sekedar jadi angka semata yang diingat.

Kepemimpinan ala mas Wahyudi atau kepiawaian seleksi gambar indah dan memotong visual yang tak elok penting hari ini dikerjakan, seperti tugas yang diemban Rommy Fibri.

Endingnya, rakyat bisa hidup lebih nyaman, sehat jiwa raganya.

#ceritapinggirjalan

Kategori
Society

Harus (Tidak Selalu) Cocok, Pokoknya!

Kebiasaan buruk yang latah terjadi di masa 4.0, semua hal harus cocok. Inilah problem peradaban modern, yang penuh paradoks.

Meski tidak seharusnya semua hal itu harus cocok, karena beragam alasan logis ternyata manusia modern berhadapan dengan kenyataan alam pikir yang penuh paradoks, harus cocok. Kalau tidak mau cocok dengan alam pikiran, moral kelompok, norma versi kelompok maka dianggap berseberangan, jadi musuh yang harus dilawan.

Pengalaman, pengetahuan manusia modern telah membawa teknologi begitu rumit dan kompleks menjadi sederhana. Itu sebenarnya keuntungan yang bisa diraih. Repotnya, pengetahuan yang diyakini benar, didapatkan dengan cara yang benar, dipelajari dengan benar seringkali membawa kesesatan
sebab tidak didapatkan dengan jalan epistemologi yang benar.

Pilihan jalan pengetahuan yang salah ini marak terjadi, dirayakan dan diglorifikasi begitu rupa, kebenaran palsu, kesadaran palsu jadi pengetahuan palsu.

Ada simplifikasi yang tak teruji oleh hal hal yang logis. Ada moral universal yang ditabrak begitu rupa, karena dianggap tak cocok dengan alam pikiran, alam pengetahuan yang dianggap benar, kebenaran semu, kebenaran yang bukan kebenaran. Ada konteks jaman dan situasi yang berbeda, dipaksakan sama.

Apa saja itu?

Semua tentu mahfum, sejarah peradaban tiap jaman memberikan respon dan pilihan moral yang beragam sesuai konteksnya, sesuai siapa yang memiliki kuasa.

Ada kuasa pengetahuan yang sebenarnya berkembang dari tiap masa. Ada tokohnya dalam setiap zaman, baik tokoh yang kita sebut dan kenal sebagai intelektualnya, orang-orang dekat rajanya, ada kepala suku sampai para punokawan, komedian, abu nawas-nya dan lain sebagainya.

*****

Peradaban modern di masa kini kita kenal kepala daerah, kepala negara, kepala pemerintahan dalam beragam sebutan baik Presiden hingga Raja yang berimplikasi bagaimana sistem kekuasaan dan hukum bekerja di dalamnya. Apa apa yang terjadi di masa lalu itu adalah cermin, benggala jaman yang seharusnya jadi pelajaran, jadi refleksi. Bukan jadi panduan hidup, karena ada konteks jaman yang hadirkan respon sikap, respon kuasa yang berbeda-beda.

Namanya juga dipaksakan, maka seringkali terjadi situasi chaos, ketidakteraturan, situasi kacau dan gaduh, riuh bahkan hingga kondisi saling ancam, saling bunuh hanya karena berada di sisi yang berbeda.

Negara berbentuk republik dibenturkan sistem kerajaan yang dinilai dan dirasa lebih baik, misalnya.

Beragam benturan, perlawanan berujung konflik inilah yang hari hari ini hadir di masa pandemi.

Kehidupan kebangsaan menjadi penuh dengan paradoks, pertikaian pendapat hingga aksi massa yang butuh kanalisasi.

Sudah tersedia sebenarnya, ada proses demokrasi yang disepakati bersama lewat pemilihan pemimpin berjenjang di beragam tingkatan dari pilkades, pilkada, pileg hingga pilpres untuk konteks nusantara, Indonesia ini sebagai solusi kontrol kuasa. Hanya rasanya tidak cukup.

Kini dinamika kebangsaan, ke-Indonesiaan sedang berada dalam masa ujian yang genting, yang gawat. Apakah negeri kita berhasil melewati fase penuh ujian besar ini?

Harapan nya sih, semua akan baik baik saja, penuh dengan cinta dan damai. Semua warga negara harus patuh hukum, termasuk penyelenggara negaranya, aparatusnya.

Saya ingin membawa situasi begini, semua orang ingin menang (jagonya menang) dan meraih kuasa. Faktualnya, tentu saja ada yang kalah dalam prosesnya. Kalah jumlah dukungan, adalah hal yang lumrah. Tak perlu ngotot dan ngeyel.

*****

Tidak semua hal harus cocok dengan apa yang ada didalam isi kepala tiap manusia. Meski bisa saja dipraktekkan kenyataan seperti apa, harus cocok dengan yang kita inginkan, rasanya adalah kesia siaan belaka kala moral universal ditolak karena dianggap tidak cocok dengan hal hal yang tak diyakini.

Apa contohnya yang pas untuk situasi hari hari ini? Duh, bisa lebih panjang lagi dicocokan ceritanya, eh!

Selamat mengawali pekan, di pertengahan bulan terakhir tahun kembar ini. Ingat selalu, kala hendak makan enak untuk sarapan pagimu, masih banyak ketidakberuntungan di luar sana yang jauh dari piring sarapanmu.

#ceritapinggirjalan

Kategori
Society

Saatnya Menjahit Baju (APD) Sendiri

Saat ribut dan gaduh di negeri ini, negeri sebelah dan sebelahnya lagi sudah siap memproduksi aneka produk. Urusan sandang, salah satunya.

Jadi mereka siap memasok kebutuhan negeri ini, berapapun permintaannya, baik itu pangan dan sandang. Soal papan, mereka juga siap mengirimkan aneka kebutuhan untuk membangun infrastruktur.

Sungguh ajaib, memang di era tanpa batas seperti saat ini.

Ingat baik-baik ya, hari ini pertarungan dan persaingan bukan hanya dengan tetangga terdekat. Mereka nun jauh di belahan samudera yang lain sudah siap produktif, siap menghasilkan barang kebutuhan strategis yang diperlukan oleh rakyat Indonesia.

Iya, jumlah penduduk Indonesia itu pasar terbaik aneka komoditas. Untung 1 rupiah saja, bisa berlipat kali jumlah penduduk sudah untung.

Jadi, yang masih suka ribut, sebetulnya lari dari kenyataan bahwa kita ini punya masalah dasar. Suka sekali ribut, gaduh hanya urusan spanduk. Itupun bahan spanduk impor dari negeri gingseng. Jelaslah sebuah kesia-siaan.

Memang benar adanya, tiap bangsa bisa dengan mudah terpukau oleh prestasi orang lain, bangga dan merasa perlu mencontoh beragam aksi tokoh negara sebelah.

Bahkan nun jauh di seberang benua sana, kita fasih membicarakan aneka keunggulan dan kepiawaiannya.

Lupa menjejak kaki di tanah sendiri, menyelesaikan problem hakiki di daerah sendiri, abai dan tidak mau tahu siapa saja yang bekerja penuh semangat di sekitar. Bisa jadi begitu, ya.

Penjahit kita, mesin jahit milik tetangga sendiri sudah lama menganggur, tak ada pekerjaan datang untuk penjahit di negeri gemah ripah loh jinawi ini.

Bisa jadi, memang kita tak perlu baju baru, untuk tampil lebih gagah, lebih cantik. Itu semua tak ada artinya tatkala keselamatan diri hilang gegara terpapar Coronavirus, COVID-19.

Hari – hari ini, yang dibutuhkan alat pelindung diri (APD) karya sendiri saja. Itupun kalau ada biaya dan pesanannya.

Ini soal jahit menjahit, belum urusan lain yang strategis sifatnya. Mendesak kebutuhannya.

Ada yang koyak, terkoyak-koyak baju kebangsaan kita, berlumuran noda kotor. Entah sampai kapan, ini bisa bersihnya.

#ceritapinggirjalan

Kategori
Society

Cerita Rebahan Di Hari Minggu

Awalnya hanya cerita nun jauh di sebuah negeri, berjarak ribuan kilo jauhnya.  Orang-orang melantunkan ayat-ayat dari kitab suci yang dibaca bergantian, disimak dengan seksama lewat gadget. Itulah kisah dari negeri China. Di saat bersamaan, hadir kabar adanya virus mematikan. Namanya COVID-19.

Ternyata bukan hanya kabar saja yang datang begitu cepat via gadget,  paltform digital. Tak berapa lama, penyebaran virus sampai juga ke Indonesia.

Bahkan, keluarga sendiri ada yang mengalami dan terpapar virus. Semua hal berubah cepat, semua orang belajar cepat, beradaptasi.

Ada yang sampai kini menyangkal, menyatakan tidak perlu takut soal virus ini dengan sandaran keyakinan agama dan Tuhan.

Pengetahuan kedokteran, base evidence ditolak mentah-mentah oleh kelompok orang yang lebih percaya hidup dan mati sudah ada takdirnya.  Tidak perlu takut berlebihan, percayakan semua kepada Maha Pencipta, hidup jadi tenang.

Masalahnya tidak sederhana seperti itu. Ini wabah, pandemi yang membutuhkan respon perilaku agar penularan lebih masif bisa dicegah. Kesehatan tidak mengenal agama, suku, bangsa dan warna kulit.  Pelayanan kesehatan adalah hak dasar bagi setiap orang. Ini urusan kemanusiaan.

Jujur saja, melihat tayangan televisi, liputan media asing dalam membingkai penyebaran penyakit menular dari China secara kasat mata,  bisa dengan mudah kita kenali keberpihakan pemilik media, para pengendali newsroom di tiap institusi penyiaran atau media massa.

Bersyukur saja, di era digital begini, informasi tunggal tidak berlaku dan diistimewakan.

Siapapun bisa menjadi sumber berita secara serta-merta, lewat status medsos, postingan dan tulisan, opini pribadi yang bisa dilipatgandakan pesannya.

Sangat mudah, pesan berpindah dalam aneka platform media sosial. Termasuk soal COVID-19.

Respon tanggap darurat, yang awalnya hanya bisa dilihat di layar kaca,  kini hadir kasat mata. Lalu lalang ambulan pengangkut jenazah dengan pengawalan polisi, jadi penanda bahwa itulah pasien yang meninggal karena terpapar virus.

Angka kematian, angka jumlah yang OTG, angka suspect, angka kesembuhan paska perawatan dan daya tampung rumah sakit/faskes kini di beberapa daerah memasuki tahap krisis. Butuh segera diantisipasi, butuh lebih banyak relawan tenaga kesehatan guna memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap prima. Mereka yang sakit,  bisa terlayani.

*****

Cerita rebahan di hari minggu begini, bisa mengalir ke mana saja. Berseliweran pesan respon aksi tentara menurunkan spanduk bergambar Habib Rizieq lalu berbuih ragam pemberitaan sikap Pangdam Jaya, yang menyatakan bubarkan saja FPI. Lalu. kita heboh oleh hadirnya artis Nikita Mirzani melawan pimpinan FPI yang baru kembali ke tanah air.

Sungguh, ada satu moment peristiwa yang membuat sedih, nggrantes jeru banget. Kala mendengar adanya aksi dari sekelompok orang yang membunuh, menghilangkan nyawa saudara sendiri.

Kabar dari Sigi, Sulawesi Tengah membuat duka dan luka bagi Indonesia. Bagaimana mungkin, saat energi bangsa ini difokuskan untuk membebaskan rakyatnya agar selamat dari terpaparnya penyakit menular,  malah ada aksi pembunuhan keji berlatar kebencian, aksi teror yang jelas berlawanan dengan akal sehat. Menghabisi nyawa orang lain, apapun motifnya adalah bentuk kejahatan.

Menuliskan cerita di hari Minggu sembari rebahan kala hujan deras di luar, mencatat detail dan ingatan soal betapa pentingnya bahasa kemanusiaan harus selalu disuarakan, dimenangkan.

Apapun jalannya, bagaimanapun caranya. Asal kita semua tetap sehat,  waras. Tidak larut dalam selubung jubah palsu. Lawan aksi teror,  apapun bentuk baju dan gerakannya. Termasuk virus intoleran tak boleh punya ruang di negeri ini.

#ceritapinggirjalan
#isupublik

Kategori
Society

Setelah Tulisan, Lahirlah Peradaban Film

*Setelah tulisan, lahirlah peradaban film*

Ini bukanlah sekedar hal yang rutin, tapi bentuk ekspresi semangat kebersamaan, produktif di kala situasi sulit menggelayut dalam keseharian.

Jogja NETPACK Asian Film Festifal bagi saya pribadi, sangat menggembirakan mengikuti aneka venue dan aktifitas di dalamnya.

Cinema, kine forum ini sekarang hadir lagi di tengah masa pandemi Covid-19 masih membuat banyak orang khawatir. Lebih banyak #dirumahsaja #jagakarak #pakaimasker adalah hal bijak yang sering disuarakan.

Urusan menonton film, berada di gedung bioskop, di ruang gelap itu, tentu ada kondisi yang mewajibkan kita patuh standar protokol kesehatan.

Saat menonton film itu membuat kita terisolasi atau secara sukarela mengisolasi diri di ruang gelap. Di bioskop, perlu dibatasi, agar tidak menjadi super spreader penyebar wabah penyakit.

Bersyukurlah, tahun ini JAFF juga menyediakan kanal digital untuk penonton, agar bisa akses film seni, film pendek dan film kompetisi yang telah dilakukan kurasi oleh juri.

Tahun lalu, JAFF hadir dengan tema disrupsi, merespon aktivitas digital, zaman serba digital dan sikap manusia atas situasi tersebut. Tahun ini, agaknya JAFF hendak mengingatkan hal dasar dari sinema, KINETIK.

Sebelum jauh membahas sejumlah aktivitas, film apa saja yang pantas jadi terbaik pilihan juri, pilihan komunitas, ada baiknya menengok balik sejarah perjalanan gelaran festifal film yang sudah berlangsung 15 tahun ini.

JAFF pertama kali hadir, di Yogyakarta, setelah ada bencana gempa besar pada 2006. Mengingat masa konsolidasi kepanitiaan penyelenggaraan festival pada tahun itu, rasanya sulit merealisasikan hal sepele, soal tontonan film.

Yogyakarta tengah sibuk merehabilitasi korban bencana gempa bumi, ada banyak agenda pembangunan fisik rumah dan pemulihan usaha perekonomian rakyat. Pendek kisah, rakyat sedang susah, apa sempat menonton film dan apa perlunya itu.

Garin Nugroho, Budi Irawanto, adalah duet sineas dan akademisi yang punya minat pada film alternatif, film pendek dan kesamaan sebagai cinephilia. Mereka ini bertemu dengan anak-anak muda yang punya semangat sama, memiliki ruang bertemu, ruang percakapan dan ruang tontonan bagi karya karya film yang inspiratif, reflektif dan film seni.

Semua bersepakat untuk mewujudkan, menghadirkan festival yang bisa jadi ruang pertemuan banyak komunitas, hobi, kreator film, mahasiswa, seniman, orang biasa, volunteer dll akhirnya benar benar hadirkan festival.

Garin Nugroho memberikan alasan sederhana. Orang susah butuh tontonan juga, tak sekedar yang bisa menghibur tapi sekaligus bisa belajar dari orang lain, komunitas lain, karya seni film dari negara lain. Sekaligus bagaimana mengapresiasi karya seni film pendek, persona yang berkontribusi dan memiliki jasa bagi pengembangan perfilman Indonesia terkini.

Semangat indie, independent dalam berkarya, produksi seni film yang puitis, yang reflektif, alternatif akhirnya hadir di layar perak titik penyelenggaraan festival. Di desa, digelar misbar nonton bareng film, selain itu digelar juga acara nonton film di Gedung Societet Militer. Digelar kelas diskusi bersama maestro seni dan aneka acara yang membahas film, sinema dari beragam perspektif sesuai tema.

Kalau di masa lalu, layar perak digelar untuk rakyat di desa kini layar JAFF ke-15, hadir di 15 kota di Indonesia. Jelas, ada kemajuan besar soal pilihan lokasi pemutaran film festival ini.

Sudah banyak kreator film lulusan JAFF yang kini punya karya film pendek dan feature film moncer, dikenal oleh dunia luas. Mereka ini, generasi perfilman yang akrab dengan digital, mudah adatif terhadap perubahan zaman.

Semakin meluasnya titik layar festival JAFF, bagian dari energi baik untuk menumbuhkan perfilman nasional, mendorong lahirnya kreator industri perfilman baru.

HIDUPKAN LAYAR BIOSKOP DI DAERAH

Apresiasi karya seni penting untuk selalu dihadirkan. Di tengah bising dan riuhnya pemilihan kepala daerah, dengan pro kontranya, rakyat Indonesia butuh oase, butuh hiburan yang bergizi bagi alam pikir warga negara yang sehat.

Menonton film, kini tak lagi harus ke bioskop. Di 15 tahun penyelenggaraannya, festival film ala JAFF, bisa membuka selubung kreatif. JAFF hadir di 15 kota.

Hal yang menggembirakan adalah akan lebih banyak layar bioskop, layar perak di daerah yang bisa segera hidup lagi. Kapan kira-kira bisa mewujud?

Selamat menonton, selamat jadi bagian sejarah penyelenggaraan festival film. Layar perak di bioskop, termasuk gedung bioskop di nusantara ini sudah lama mati. Semoga bisa hidup lagi dan menghadirkan tontonan film berkelas.

Di era digital, semua orang bisa jadi pembuat film. Begitu mudahnya. Asal mau sedikit repot editing, shoot pakai kamera HP, bisa jadi tontonan. Meski untuk hasilkan film seni, tak semudah itu. Nah, forum film model JAFF, adalah ruang tempat belajar. Di titik inilah, patut dicatat betapa berharga dan pentingnya JAFF hadir, jadi sejarah dinamika festival sinema tanah air.

#ceritapinggirjalan
#JAFF
#JogjaNETPACK

Kategori
Society

Menjadi Laki-Laki di Indonesia Pasca-Penjajahan Belanda

Desi Dwi Prianti, dosen Departemen Komunikasi Universitas Brawijaya Malang, menulis artikel ilmiah berjudul “The Identity Politics of Masculinity as a Colonial Legacy“. Kalau saya terjemahkan bebas jadinya bunyi judul tersebut begini: Politik Identitas Maskulinitas sebagai Warisan Penjajahan. Melalui tulisannya ini, Desi menyimpulkan bahwa pemahaman orang Indonesia atas maskulinitas dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, terutama bagi para lelaki urban, sangat dipengaruhi oleh penjajahan Belanda.

Sejak masa penjajahan dan masa-masa selanjutnya, karakter laki-laki yang berada di imajinasi kebanyakan orang Indonesia mengacu pada sebuah gambaran laki-laki Eropa yang ditampilkan oleh para penjajah. Laki-laki adalah seorang manusia yang sangat rasional, bertubuh kekar dan berotot, mandiri, dan individualis. Laki-laki adalah manusia yang tampil dan menguasai ruang publik. Sebaliknya, manusia yang percaya pada hal-hal gaib, tidak berotot, menjunjung kebersamaan dan kolektivitas, dan mengurusi urusan domestik dianggap tidak sempurna sebagai laki-laki. Padahal, menurut Desi, sifat-sifat yang terakhir ini biasa dipraktekkan oleh lelaki Indonesia sebelum era penjajahan. Sayangnya, selama penjajahan berlangsung, orang Indonesia ditempatkan pada posisi kelas sosial terendah, di bawah orang Eropa. Orang Indonesia dijadikan buruh bahkan budak, pembantu, pemuas hasrat seks, dan pekerjaan-pekerjaan yang berupa penindasan lainnya. Akibatnya, orang Indonesia, khususnya para laki-laki ningrat, berusaha keras mengadopsi karakter kelaki-lakian orang Eropa. Mulai dari cara berpakaian, bentuk badan, serta cara berpikir dan bersikap.

Strategi Belanda ini, yang membuat laki-laki Indonesia sungguh ingin meniru karakter laki-laki Eropa, sangat efektif dalam merawat penjajahan. Laki-laki Indonesia akhirnya banyak yang meninggalkan sifat-sifat kolektif yang difeminimkan atau diperempuankan oleh Belanda. Kalau mau jadi laki-laki beneran ya harus agresif, kompetitif, rasional, dan individualis. Tinggalkan rasa gotong royong. Kuasai harta, tahta, dan wanita. Begitu kira-kira yang disampaikan secara tersirat oleh Belanda kepada laki-laki Indonesia yang bermimpi untuk setara kedudukannya dengan laki-laki Eropa. Kekuatan kolektif masyarakat Indonesia akhirnya hancur lebur.

Untuk lebih memahami mengapa Belanda pada masa penjajahan memaksa masyarakat Indonesia mengubah pemahaman bagaimana menjadi laki-laki, kita perlu melihat apa yang terjadi di Eropa pada abad ke-15. Setelah pandemi Black Death melanda Eropa dan membunuh 30-40% warga Eropa, tenaga kerja pada masa itu menjadi sangat langka. Landlords (tuan tanah) kelimpungan karena bayaran petani penggarap menjadi sangat mahal dan harga sewa tempat tinggal di daerah urban turun drastis. Ini karena jumlah penduduk berkurang jauh. Di masa setelah musibah ini, kehidupan menjadi lebih enak sebenarnya untuk kelompok ekonomi bawah. Bahkan mereka semakin memperkencang perlawanan pada penguasa yang di masa-masa sebelumnya sudah dilakukan. Feodalisme benar-benar berada di ujung tanduk.

Salah satu cara yang dilakukan oleh para penguasa Eropa waktu itu agar keadaan menjadi “normal” dan “stabil” kembali adalah melegalkan pemerkosaan. Tujuan strategi ini yaitu untuk memecah kekuatan kelas bawah. Di masa itu, di kalangan masyarakat bawah, bisa dibilang tidak ada pembedaan peran perempuan dan laki-laki di ruang publik (termasuk sebagai pemimpin acara-acara keagamaan). Para penguasa melegalkan pemerkosaan agar para lelaki kelas bawah tergoda untuk menikmati bagaimana rasanya berkuasa secara seksual, yang selama ini hanya dinikmati oleh kalangan atas.

Pelegalan pemerkosaan ini juga berbarengan dengan usaha mendisiplinkan tubuh perempuan agar bisa digunakan secara maksimal untuk memproduksi anak. Di masa itu, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sangat diperlukan agar jumlah tenaga kerja juga semakin meningkat. Dalam konteks ini juga kita perlu menilai perburuan penyihir di Eropa yang menolak tubuh dan pikirannya digunakan untuk sarana reproduktif. Para penyihir perempuan ini, bagi kelas penguasa, harus dikembalikan fungsi tubuh dan pikirannya ke ranah domestik (bikin anak dan mengurus pekerjaan rumah).

Jadi, di Eropa periode ini, maskulinitas dan feminitas, bagaimana menjadi lelaki dan perempuan didefinisikan ulang secara sangat signifikan. Pembedaan ruang publik dan domestik dibuat lebih jelas dan kaku. Pembedaan sisi produktif dan reproduktif dibikin lebih terinstitusi atau terlembaga. Tujuannya jelas, agar masyarakat berjalan sesuai dengan kemauan penguasa, yaitu para lelaki rajin bekerja, perempuan mengurus rumah dan banyak melahirkan anak yang kemudian akan jadi tenaga kerja, sehingga pundi-pundi terus mengalir kencang ke kantong penguasa.

Nah, ternyata yang dilakukan oleh para penguasa Eropa abad ke-15 ini diterapkan juga oleh Belanda di Indonesia, seabad kemudian.