Pijak Indonesia
Ini perjalanan ke sekian kali naik bus antar-kota antar-provinsi (AKAP). Hanya saja dengan suasana berbeda. Perjalanan kali ini terjadi di masa pandemi.
Boleh jadi, sepenggal kisah ini jamak terjadi dalam keseharian pelaku dan penggerak perekonomian di sektor transportasi massal di tanah air. Kisah kali ini membahas seputar ‘siasat’ sopir bus di tengah krisis akibat dampak pandemi.
Semua yang awalnya virtual telah berubah menjadi nyata. Kecepatan informasi terkait penyakit menular baru, Covid-19 yang bermula di China dan merembet cepat menjadi wabah pandemi dunia itu sempat membuat geger warga dunia. Membuat takut dan rasa was-was. Beberapa waktu rupanya Covid-19 sudah sampai di lingkungan RT (Rukung Tetangga) saya. Inilah fakta riil. Hanya saja, suasana psikologi warga di lingkungan RT tidak lagi dipenuhi ketegangan dan ketakutan atas resiko kematian akibat penyakit menular baru, seperti saat awal penyakit akibat virus ini diumumkan.
Berbahagialah kala dirimu masih bisa tertawa. Tak banyak orang memiliki kesempatan untuk urusan sepele begini. Bahkan untuk mentertawakan diri sendiri, tak setiap orang mampu melakukan.
Hal yang sering kita dengar adalah emosi berlebihan kala mendengar tertawa, tawa orang lain. Kondisi ini membuat diri seseorang merasa berbeda, menjadi obyek dan ada penyangkalan atau respon yang berbeda. Berhati-hati jika sudah mengalami kondisi begini. Ada yang salah dalam soal respon tawa.
Apa contohnya?
Simak TASS Bukan Kantor Berita, ini hanya sebuah potret sederhana bagaimana hal hal yang mengundang tawa itu beresiko. Ada dampak yang tidak terduga. Sebagai seorang dosen sebuah PTS, sosok utama dan satu-satunya dalam akun ini adalah manusia yang menggunakan humor sebagai cara melawan kemapanan, melawan rezim otoriter di masa mudanya.
Beruntunglah, siapa saja yang pernah bersinggungan dengan isi humor yang pernah disampaikan oleh sosok bertampang serius itu. Humor berujung penjara, itulah yang banyak orang mengenal dan mengingatnya.
Terakhir, ada kemajuan dalam visualisasi cara bertutur. Bagi saya pribadi, itulah cara kemampuan membelah diri tercanggih yang bisa hadir berkat teknologi. Entah apa sumber idenya.
Bisa jadi begitulah cara TASS mentertawakan diri sendiri. Omong-omong sendiri, direspon sendiri dan menginterview diri sendiri. Ini dilakukan secara sadar dan terkonsep, perkiraan, tepatnya prasangka saya demikian. Salah atau benar, ya ayo terkekeh saja.
Bagaimana dengan isi konten? Ya tentu saja soal kisah humor yang masih saja politis, klop dengan karir kelucuan yang selama ini ditekuni. Gegara melawan dengan humor, penjara sekian waktu dijalani dulu. Kala otoritarian berkuasa. Hanya saja, kali ini tidak dalam konteks melawan dengan humor tapi memberikan ucapan selamat dengan aneka kisah humor.
Apakah semua lucu? Simak saja kalau merasa penasaran dengan paparan ini. Pastikan syaraf dan ketentuan berlaku. Syarat maksudnya, kalau syaraf beda urusan itu.
Sedikit melompat dari bingkai humor dan hal-hal yang lucu di kanal milik dosen ilmu pemerintahan tersebut, perlu kiranya dipahami otoritas saya menulis soal humor soal lawak, soal lucu lucuan begini. Apalagi kini tengah populer soal mantan.
Iya, jabatan direktur kajian data dan komedi pernah menempel dalam kartu nama yang dibuatkan untuk diri saya. Jadi sah rasanya kalau menulis apapun soal humor, komedi dan lawak.
Soal tawa, ya termasuk ahlinya. Sampai satu waktu dengan penuh percaya diri pernah meminta kepada kawan-kawan satu kontrakan agar bersedia mendengar kelucuan yang direkam dalam program radio, sandiwara radio. Simak baik-baik kisah sandiwaranya, ada suara saya dalam program sandiwara radio tersebut. Benar, berbekal rasa penasaran mereka (kawan-kawan satu kontrakan itu) menyimak sampai selesai.
Respon pertama setelah siaran rekaman sandiwara radio usai adalah pertanyaan sekaligus kekecewaan. Tidak ada satu kalimatpun yang bisa mereka simak dari obrolan dan humor yang disampaikan. Santai saja, saya jawab. Apakah terdengar tawa berderai berkali-kali tak ada dalam rekaman sandiwara radio itu? Apakah tak ada hal yang lucu dan humor bekerja menghasilkan tawa terkekeh? Begitu ingat sekilas saja, langsung mereka tertawa, keras sekali. Oalaah, asyeeemmm.
Begini, sejatinya kisah tawa bisa berjilid-jilid dalam buku. Ada banyak buku humor dan komedi diterbitkan, pun kisah cerita lucu mulai stensilan hingga serius sampai jadi komika dikerjakan. Beragam upaya dilakukan oleh banyak tokoh di masa lalu baik itu oleh badut, pelawak hingga punokawan maupun Abu Nawas.
Humor dan komedi, itu serius sebenarnya. Sulit sekali bisa menulis dan menciptakan humor lalu tetap aktual meski dibacakan dan dipanggungkan.
Mbah Guno Prawiro, seorang legenda humor dan lawak yang mengajar teater di Intitut Seni Indonesia Yogyakarta pernah melakukan protes yang lucu, karena sudah sering tampil menang lomba humor, lomba lawak dirinya tak boleh lagi ikut.
Satu rumus komedi atau humor yang disampaikan beberapa di antara teori humor tiga babak, puncak humor adalah satu tindakan semata sudah berhasil membuat dan memancing tawa.
Cermati lagi, bagaimana satu orang pemain Srimulat bersedekap, bikin tawa penonton setiap dirinya hadir di layar atau di panggung. Wajah seseorang yang hadir dalam bingkai layar kaca juga sudah bikin terkekeh, tertawa meski tanpa bicara.
Di usianya yang sudah lanjut, Guno Prawiro (alm) pernah ada usul untuk menambah kategori penilaian, pelawak lansia. Itu yang jarang dikerjakan sebab biasanya lomba lawak maupun lomba komedi dan humor adalah mencari bakat bukan memberi ruang tampil semata.
Di masa pandemi, yang entah kapan tuntasnya ini ada saran untuk meningkatkan imun tubuh. Harapan nya adalah bisa menjadi selamat tatkala penyakit menular datang.
Beragam skema pengobatan hingga vaksin terumuskan konsep dan aturan pelaksanaan, tapi sepertinya masih belum memberikan opsi humor dan komedi sebagai resep ampuh meningkatkan imun tersosialisasikan dengan baik.
Hari-hari penuh kabar duka masih saja merundungi situasi keseharian di masa pandemi.
Relaks sejenak, istirahat seperlunya. Mulai 11-25 Januari 2021 ada ajakan #dirumahsaja mengurangi aktivitas keluar rumah, berkerumun dan sejenisnya.
Bagi yang sakit, pahami lebih baik tak ke mana-mana karena bisa berpotensi serius.
Namun semua harus ingat, jangan melupakan dan mengabaikan humor, cerita lucu dan kisah komedi. Siapa tahu justru lewat hal sederhana, merawat tawa, imun kita lebih meningkat.
Jangan lupa tertawa, minimal tiga kali
sehari. Jangan lebih dan kurang apalagi kelebihan dosis tawa, terkekehnya. Beresiko!
Ayo hidup Sehat, Waras, Bahagia 🙂
Sepanjang tahun 2020, perasaan khawatir menggelayuti pikiran banyak orang. Kecepatan informasi lintas batas antar-benua melipatgandakan kekhawatiran ini.
Bermula dari China, sumber awal ditemukan adanya penyakit menular dengan segala peristiwa di Wuhan telah membawa peradaban baru. Adaptasi.
Sebelum melakukan adaptasi kebiasaan baru, di awal terjadinya wabah sorotan ke episentrum penyebaran penyakit ini telah membelah pemahaman warga dunia untuk urusan penyakit.
Bukan hanya China yang khawatir bin was-was. Negara adikuasa lain seperti Amerika, negara Eropa. Negara-negara di benua Afrika hingga Arab demikian juga. Termasuk negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang sampai Indonesia bersiap untuk menghadapinya.
Seperti kecepatan informasi yang melintas batas, drama wabah, pandemi coronavirus menerabas sekat dan batas antar-benua.
Semua negara tak terkecuali terpapar penyakit menular yang oleh para ahli disepakati dengan nama COVID-19. Semua sibuk urusan kesehatan, sibuk memastikan warga negaranya bisa sehat.
Mari menelusur lagi lini masa peristiwa yang berkaitan dengan penyakit menular baru ini. Bagaimana fase awal penyakit menular baru ini, respon stakeholder buat perencanaan program mitigasi sudah dibuat.
Jurus untuk menangani pencegahan penyebaran penyakit sudah ditetapkan. Hanya saja, masalah disiplin menjalankan protokol kesehatan belum serius mewujud dalam adaptasi kebiasaan baru. Bukan hanya rakyat, petugas pelayan publik pun ada yang abai. Menambah kluster baru penyebaran penyakit, klaster perkantoran.
Ada pertanyaan apakah penyakit menular baru yang menggelisahkan banyak warga dunia ini bisa segera teratasi atau sebaliknya membuat repot bahkan mengelisahkan karena resiko kematian yang dihadapi. Kekhawatiran inilah yang muncul kala pelayanan kesehatan tak mampu memberikan kesembuhan bagi pasien.
Apa yang dikhawatirkan kini sedang dialami oleh Indonesia, laporan dari faskes yang melayani mereka yang terpapar Covid-19 sudah nyata terjadi. Harus ada upaya serius dan kebersamaan dalam satu tindakan yang efektif bisa memutus mata rantai penyebaran penyakit menular baru.
Drama kekhawatiran dan optimisme hadir bersamaan di 2020 ini. Semua tentu ingin sehat dan selamat. Bisa melanjutkan kehidupan di tahun baru 2021.
Pilihan rasionalnya, sosialisasi dan edukasi publik dikerjakan secara massif baik dengan pamflet, baliho, poster juga iklan display media cetak maupun pamflet digital berupa tagar #JagaJarak, #pakemasker, #cucitangan, #imun #aman #iman, #ingatpesanIBU agar selalu pakai masker tatkala beraktivitas digaungkan lebih keras.
Di akhir tahun 2020, pilihan untuk #dirumahsaja harus juga disuarakan, mereka yang patuh diakui sebagai pahlawan.
Apakah ini benar dipahami oleh seluruh elemen rakyat nusantara?
Melawan virus, tak boleh berharap pada vaksin saja. Mencegah dan memutus mata rantai penyebaran penting dikerjakan. Setelah semua ikhtiar dijalankan, selebihnya memang berdoa saja agar pandemi segera berlalu.
Di akhir tahun 2020, resufle kabinet Indonesia Maju baru saja dilakukan dengan dilantiknya menteri, enam pembantu Presiden RI. Semoga dramanya benar-benar happy ending membawa optimisme, seperti di isi pesan dalam meme yang dibagikan oleh banyak orang.
Inilah fase sejarah pemilihan kepala daerah yang begitu banyak drama politiknya.
Babak demi babaknya bisa membuat hidup rakyat berada di dua pilihan, hidup susah atau hidup bahagia kelak paska coblosan pada 9 Desember 2020.
Nasib rakyat ditentukan pada pilihan sadar, ketika mencoblos di Tempat Pemungutan Suara.
Kenapa banyak drama politik? Semua tentu ingat dan paham kondisinya. Ada pandemi, ada wabah yang mematikan sedang hadir dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia.
Opsinya, pilkada ditunda atau terus dilangsungkan dengan beberapa prasyarat, untuk memastikan rakyat selamat. Terbebas dari penyakit menular dan penyelenggaraan pilkada harus dipastikan mematuhi protokol kesehatan.
Pemerintah sudah membuat keputusan berani, bersejarah untuk pertama kalinya pilkada diselenggarakan dalam kondisi situasi pandemi. Jelas keputusan yang menimbulkan reaksi kuat, di satu sisi menolak apapun alasan yang diajukan.
Misalnya, gugatan datang dari Busyro Muqodas dkk. Mereka mengajukan gugatan ke PTUN. Penggugat meminta majelis hakim menyatakan tindakan Mendagri, KPU dan Komisi II DPR sebagai perbuatan melanggar hukum. Tidak ada jaminan pilkada bebas dari potensi hadirkan klaster baru, penyebaran wabah.
Di sisi yang lain, Ajang pilkada oleh Mendagri Tito Karnavian bisa jadi sarana edukasi kesehatan dalam tiap kampanye paslon.
Pemerintah berikan ketegasan, proses pilkada bisa berjalan seiring mengedukasi publik untuk kesadaran pentingnya #cucitangan atau hidup bersih, #pakaimasker saat beraktivitas di luar rumah. Tentu saja #jagajarak jadi cara terbaik menjalankan pencegahan dari paparan COVID-19.
***
Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.
Pilkada diselenggarakan di 270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Proses kampanye, sosialisasi visi dan misi paslon kini tengah bergulir dan sudah mendekati masa akhir pada 5 Desember 2020 atau hari Sabtu ini.
Di Jawa Timur, dari 19 titik kabupaten dan kotamadya yang selenggarakan pilkada, berdasarkan keterangan Bawaslu Jatim, Aang Kurniafi menjelaskan dari 42 paslon semuanya pilih metode tatap muka. Bahkan Bawaslu Jatim menyoroti ratusan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan. Rasanya kasus sejenis jamak dan mudah ditemui di daerah lain.
Dominasi kegiatan kampanye kegiatan tatap muka. Ada pilihan lain berkampanye daring, namun opsi ini jarang sekali yang gunakan. Alasan teknisnya berkait kendala sinyal misalnya. Semua juga mahfum bahwa tidak seluruh daerah mudah akses internet, masih banyak area blankspot.
Choirul Anam, Ketua KPU Jatim berupaya meyakinkan publik agar bersama-sama mewujudkan pilkada sehat. Sebanyak 37 ribu petugas wajib menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.
Ini secara ketat dijalankan baik saat penyerahan form C-6, penyampaian pemberitahuan undangan. Saat hadir di lokasi, cuci tangan, pakai masker dan secara khusus di tiap TPS disediakan masker medis 150 pcs, cek suhu tubuh dilakukan.
Simulasi coblosan juga sudah dijalankan dengan prosedur ketat penerapan protokol kesehatan.
***
Memasuki masa tenang seiring berakhirnya masa kampanye, menjadi saat yang krusial dan penting. Inilah kesempatan yang baik untuk menimang dan memantabkan pilihan.
Mana paslon yang benar-benar pas untuk dicoblos di TPS. Rakyat punya kuasa penuh, memberikan dukungan untuk paslon yang layak jadi pemimpin atau sebaliknya.
Memutar fakta dan peristiwa drama pilkada, sudah ada paslon peserta pilkada yang positif COVID19. Ada yang berhasil sembuh ada juga yang akhirnya meninggal. Ada kabar duka dari Banggai Laut, calon wakil bupatinya jadi korban kecelakaan laut, tenggelam kala hendak berkampanye. KPK pun ikut mewarnai pilkada di sana dengan melakukan OTT kepada petahana.
Pilkada jalan terus, tinggal selangkah lagi prosesnya yaitu pemilihan langsung di TPS. Ringkas memang istilahnya tapi justru fase inilah muara beragam drama politik pilkada. Kemenangan atau kekalahan dalam politik adalah hal yang biasa.
Hanya, residu dan ekses pilkada yang perlu dikelola agar rakyat Indonesia bisa menikmati hasil pilihan, merasakan pahit dan manisnya coblosan yang dikerjakan di TPS.
Begitu nanti kotak suara mengumpulkan hasil coblosan, saat dibuka dan dibacakan satu-satu pilihan rakyat, berhamburan juga beragam harapan untuk hidup lebih sejahtera, pelayanan publik yang lebih baik, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, terjamin kebutuhan papan sandang pangan hingga hidup bahagia.
Selamat bersiap memilih, gunakan hak pilih, jangan salah pilih karena satu kali mencoblos, lima tahun akan dilayani. Salah mencoblos, pemilih cuma bisa gigit jari.
Awalnya hanya cerita nun jauh di sebuah negeri, berjarak ribuan kilo jauhnya. Orang-orang melantunkan ayat-ayat dari kitab suci yang dibaca bergantian, disimak dengan seksama lewat gadget. Itulah kisah dari negeri China. Di saat bersamaan, hadir kabar adanya virus mematikan. Namanya COVID-19.
Ternyata bukan hanya kabar saja yang datang begitu cepat via gadget, paltform digital. Tak berapa lama, penyebaran virus sampai juga ke Indonesia.
Bahkan, keluarga sendiri ada yang mengalami dan terpapar virus. Semua hal berubah cepat, semua orang belajar cepat, beradaptasi.
Ada yang sampai kini menyangkal, menyatakan tidak perlu takut soal virus ini dengan sandaran keyakinan agama dan Tuhan.
Pengetahuan kedokteran, base evidence ditolak mentah-mentah oleh kelompok orang yang lebih percaya hidup dan mati sudah ada takdirnya. Tidak perlu takut berlebihan, percayakan semua kepada Maha Pencipta, hidup jadi tenang.
Masalahnya tidak sederhana seperti itu. Ini wabah, pandemi yang membutuhkan respon perilaku agar penularan lebih masif bisa dicegah. Kesehatan tidak mengenal agama, suku, bangsa dan warna kulit. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar bagi setiap orang. Ini urusan kemanusiaan.
Jujur saja, melihat tayangan televisi, liputan media asing dalam membingkai penyebaran penyakit menular dari China secara kasat mata, bisa dengan mudah kita kenali keberpihakan pemilik media, para pengendali newsroom di tiap institusi penyiaran atau media massa.
Bersyukur saja, di era digital begini, informasi tunggal tidak berlaku dan diistimewakan.
Siapapun bisa menjadi sumber berita secara serta-merta, lewat status medsos, postingan dan tulisan, opini pribadi yang bisa dilipatgandakan pesannya.
Sangat mudah, pesan berpindah dalam aneka platform media sosial. Termasuk soal COVID-19.
Respon tanggap darurat, yang awalnya hanya bisa dilihat di layar kaca, kini hadir kasat mata. Lalu lalang ambulan pengangkut jenazah dengan pengawalan polisi, jadi penanda bahwa itulah pasien yang meninggal karena terpapar virus.
Angka kematian, angka jumlah yang OTG, angka suspect, angka kesembuhan paska perawatan dan daya tampung rumah sakit/faskes kini di beberapa daerah memasuki tahap krisis. Butuh segera diantisipasi, butuh lebih banyak relawan tenaga kesehatan guna memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap prima. Mereka yang sakit, bisa terlayani.
*****
Cerita rebahan di hari minggu begini, bisa mengalir ke mana saja. Berseliweran pesan respon aksi tentara menurunkan spanduk bergambar Habib Rizieq lalu berbuih ragam pemberitaan sikap Pangdam Jaya, yang menyatakan bubarkan saja FPI. Lalu. kita heboh oleh hadirnya artis Nikita Mirzani melawan pimpinan FPI yang baru kembali ke tanah air.
Sungguh, ada satu moment peristiwa yang membuat sedih, nggrantes jeru banget. Kala mendengar adanya aksi dari sekelompok orang yang membunuh, menghilangkan nyawa saudara sendiri.
Kabar dari Sigi, Sulawesi Tengah membuat duka dan luka bagi Indonesia. Bagaimana mungkin, saat energi bangsa ini difokuskan untuk membebaskan rakyatnya agar selamat dari terpaparnya penyakit menular, malah ada aksi pembunuhan keji berlatar kebencian, aksi teror yang jelas berlawanan dengan akal sehat. Menghabisi nyawa orang lain, apapun motifnya adalah bentuk kejahatan.
Menuliskan cerita di hari Minggu sembari rebahan kala hujan deras di luar, mencatat detail dan ingatan soal betapa pentingnya bahasa kemanusiaan harus selalu disuarakan, dimenangkan.
Apapun jalannya, bagaimanapun caranya. Asal kita semua tetap sehat, waras. Tidak larut dalam selubung jubah palsu. Lawan aksi teror, apapun bentuk baju dan gerakannya. Termasuk virus intoleran tak boleh punya ruang di negeri ini.
#ceritapinggirjalan
#isupublik
Dalam pembukaan Forum Festival 2020, Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa tujuan terpenting di masa pandemi hari ini adalah keselamatan. Keselamatan yang dimaksud oleh Hilmar bukan hanya tentang usaha menurunkan jumlah korban Covid-19 dan menemukan vaksin, tapi juga tentang bagaimana menyusun tata kehidupan baru yang menempatkan faktor keselamatan sebagai dasar desain kehidupan. Sebab pola kehidupan kita hari ini menempatkan pemburuan harta sebanyak-banyaknya sebagai motivasi utama, sehingga faktor lingkungan, ikatan sosial, dan kekeluargaan dikesampingkan. Kita tidak bisa terus hidup dengan pola kehidupan seperti hari ini. Jika pun vaksin Covid-19 sudah ditemukan, tak ada jaminan pandemi-pandemi selanjutnya tak datang lagi.
Menurut Hilmar, pola hidup new normal atau kebiasaan baru mestinya tidak hanya dimaknai sebagai adaptasi pada kehadiran virus, misalnya dengan menyusun hal-hal yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari virus (menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, dll). New normal adalah membenahi hal-hal mendasar dalam kehidupan yang akan membuat tempat kita hidup, bumi, tetap bisa ditinggali. Misalnya, Hilmar memberi contoh, perlunya pembenahan besar-besaran di sektor pertanian dan peternakan. Sebab sudah banyak penelitian yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara sistem pertanian-peternakan yang tidak berkelanjutan (mementingkan penumpukan profit dibandingkan pemenuhan kebutuhan hidup) dengan kemunculan berbagai virus baru.
Pandemi tidak hanya membuat orang terpapar virus, sakit, dan bahkan sudah banyak yang mati. Pandemi juga menyadarkan kita bahwa hal-hal mendasar yang membuat kita bisa terus sehat, nyaman bekerja dan beraktivitas, bisa berpikir jernih dan berkreasi, ternyata selama ini tidak kita urus dengan baik. Apa itu? Pertama, sistem layanan kesehatan. Hari ini mungkin masih banyak yang sepakat bahwa kesehatan adalah hak mendasar setiap manusia. Dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), semua manusia berhak hidup. Namun, apakah prinsip dan kepercayaan kita ini menjadi dasar dalam desain layanan kesehatan? Masih sungguh jauh dari harapan. Ternyata kita tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup.
Layanan kesehatan yang baik hanya bisa diakses dengan mudah oleh orang-orang yang banyak duit. Sementara yang miskin dan hampir miskin hanya bisa mengandalkan layanan kesehatan gratis dari negara yang layanannya tidak lengkap, ruwet, harus menunggu lama, dan hal-hal yang menguji kesabaran lainnya. Sebelum pandemi masalah ini tidak terlalu mendapat sorotan. Malah ada kecenderungan dianggap wajar. Namun, saat pandemi menghantam, ketika banyak karyawan dipecat oleh bosnya, ketika pemasukan bisnis seret, biaya kesehatan segera mencuat. Kelas menengah pun kena dampak pengelolaan dan infrastruktur layanan kesehatan yang buruk.
Yang kedua adalah sistem pendidikan. Masalah pendidikan mirip dengan masalah layanan kesehatan: sangat tidak terjangkau. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, per tahun 2019, hanya 9,98 persen pemuda yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ini menyedihkan sekali. Bagaimana juntrungnya kita membiarkan hanya sekitar 10 persen anak muda yang bisa kuliah?
Ini bisa terjadi karena umumnya kita memandang perguruan tinggi hanya sebagai salah satu tahap yang perlu dilalui agar seseorang bisa mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, kita menganggap wajar bahwa yang bisa kuliah kebanyakan hanya yang punya banyak uang. Sudah biasa logika semacam ini hinggap di pikiran kita: kalau pengin dapat pekerjaan, ya investasi dong? Kuliah adalah investasi diri!
Pendidikan tidak bisa dilihat hanya sebagai kepentingan individu. Ada kepentingan kita sebagai masyarakat dalam dunia pendidikan. Di masa krisis ini, kepentingan tersebut terlihat lebih jelas. Bagaimana jika seorang anak tukang tambal ban di pedesaan Jember sebetulnya punya potensi kecerdasan untuk menemukan vaksin Covid-19, tapi karena ia tak mampu sekolah sampai perguruan tinggi, ia tidak bisa mengembangkan potensinya? Tidak hanya anak ini yang rugi. Tapi kita, sebagai sebuah bangsa, yang rugi. Kita menyia-nyiakan banyak sekali potensi sumber daya manusia yang bisa membuat hidup ini menjadi lebih baik.
Dari dunia sektor ini saja, kesehatan dan pendidikan, bisa dilihat bahwa desain kehidupan kita tidak berdasar pada tujuan keselamatan. Belum lagi kalau berbicara sektor pangan, perumahan, transportasi, dan hak-hak mendasar lainnya.
Topik tentang strategi keluar dari krisis Covid-19 ini ternyata juga muncul di debat Pilkada Jember yang dihelat pada hari Minggu (15/11). Panelis memberikan pertanyaan pada ketiga paslon, kurang lebih begini: Apa strategi Anda untuk mengoptimalkan APBD agar bisa membantu rakyat bangkit dari krisis yang dipicu Covid-19?
Paslon 01, Faida-Vian, memberikan jawaban yang tepat sasaran: APBD harus diatur sedemikian rupa untuk keselamatan rakyat. Penjabarannya yaitu dengan melanjutkan layanan kesehatan gratis, termasuk perluasan operasi gratis di Kabupaten Jember. Selain itu, program beasiswa bagi para pemuda, termasuk para santri, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang sudah dikerjakan oleh Faida di periode pertamanya akan dilanjutkan dan diperluas. Rencana ini sesuai dengan prinsip keselamatan yang sudah diuraikan di atas. Jadi tidak hanya memperkecil jumlah korban Covid-19, tapi membenahi hak-hak dasar masyarakat.
Pasangan Hendy-Firjaun, paslon 02, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, Bappeda, BKPD, dan masyarakat dalam penyusun APBD, sehingga terbentuk rencana kerja yang ideal. Mereka juga bilang akan memfokuskan anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi. Selain itu, pasangan ini juga berjanji akan memberikan bantuan modal kepada masyarakat sebagai daya ungkit kebangkitan ekonomi.
Walaupun menyebut penanganan pandemi, jawaban Hendy-Firjaun hanya menyasar permasalahan di permukaan, yang langsung nampak, yaitu banyak orang yang terkena virus. Mereka tidak membedah persoalan yang berada di balik layar, yaitu tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat untuk hidup dan berbahagia yang kini semakin sulit didapatkan di masa pandemi. Bagi orang yang tidak terkena virus, menjalani hidup hari-hari ini tetap saja lebih sulit. Apalagi jika untuk mendapatkan hak-hak dasar saja mereka harus membeli.
Hendy-Firjaun malah mengumbar janji untuk langsung memberikan bantuan modal kepada masyarakat. Ini janji yang keliru. Di masa pandemi ini, menurut ekonom Chatib Basri, investasi dan pelonggaran kredit tidak signifikan untuk memulihkan ekonomi. Sebab daya beli dan minat konsumsi masyarakat masih begitu rendah. Yang pertama harus diselesaikan adalah masalah Covid-19, sambil memastikan rakyat tetap mendapatkan hak-hak dasar untuk hidup layak.
Sementara itu, terkait APBD, paslon 03 Abdussalam-Ifan akan membuat BUMD maju dan berkembang, dengan cara memberikan stimulus (aliran dana) untuk BUMD yang sudah ada dan akan membentuk beberapa BUMD baru. Abdussalam menyebut secara khusus BUMD di bidang pertanian dan pariwisata. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa belanja modal harus menjadi pendorong bergeraknya sektor-sektor utama di Jember, agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Seperti Hendy-Firjaun, paslon 03 ini juga menekankan pentingnya perencanaan APBD yang partisipatif, yakni dengan melibatkan masyarakat.
Entah karena tidak menyimak pertanyaan atau mencoba menghindar, paslon ini tidak membahas perencanaan APBD dalam konteks krisis akibat pandemi. Padahal moderator sudah memberi penekanan pada saat membaca pertanyaan, bahwa situasi hari ini dan hari esok sudah berbeda karena ada faktor Covid-19. Jawaban yang diberikan paslon 03 ini adalah jawaban umum yang biasa dilantunkan oleh kebanyakan calon kepala daerah. Tidak ada strategi untuk penanganan pandemi yang muncul. Janji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulus pemerintah sebetulnya mengulangi kesalahan jawaban yang diberikan paslon 02. Ekonomi baru bisa bergerak tumbuh lagi jika masalah kesehatan sudah bisa ditangani. Dan masyarakat akan kembali produktif jika sudah dipastikan hak-hak dasarnya terlayani.
Jawaban yang jelas dan tepat sasaran yang diberikan oleh paslon 01 rasanya tidak terlepas dari faktor pengalaman Faida yang sukses menjalankan periode pertamanya sebagai bupati. Ia benar-benar memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi. Selain layanan kesehatan gratis dan beasiswa untuk belajar di perguruan tinggi, ia juga sukses menjalankan program 1 desa 1 ambulans. Seluruh desa di Jember, yang berjumlah 248 itu, semuanya diberikan jatah 1 ambulans. Bahkan di tiap-tiap kecamatan, yang berjumlah 31, juga disediakan ambulans. Keberadaan ambulans ini sangat krusial dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama masyarakat pelosok. Kecepatan dan kenyamanan perjalanan pasien memang menjadi salah satu kunci keberhasilan layanan kesehatan yang optimal. Pemenuhan hak-hak dasar di masa Covid-19 seperti ini perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan di kabupaten Jember, serta perlu diikuti oleh daerah-daerah lain.
Jagad media sedang gonjang-ganjing. Penyebabnya, publik semakin mendesak pemerintah untuk menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Konsep ini dipercaya menjadi solusi paling ampuh untuk menghentikan penyebaran virus corona, yang sayangnya sering bertambah seiring dengan ramainya arus pergerakan manusia.
Beberapa negara seperti China, Italia, Prancis, Filipina, dan Malaysia telah menerapkan kebijakan tersebut demi membatasi pergerakan manusia. Meskipun demikian, beberapa negara seperti Korea Selatan dan Singapura berhasil menekan angka penyebaran tanpa melakukan karantina wilayah. Kedua negara ini lebih memilih untuk melakukan tes massal.
Karena penularannya melalui droplet atau percikan, membatasi jarak dan menghentikan sementara laju pergerakan manusia memang mampu menahan penyebaran virus yang lebih luas lagi. Namun, benarkah lockdown terbukti efektif menghentikan pandemi?
Secara umum, lockdown didefinisikan sebagai upaya untuk mengisolasi suatu wilayah agar populasi di dalamnya tidak keluar dari wilayah tersebut. Aturan ini bersikap temporer atau sementara, sehingga bisa dicabut sewaktu-waktu jika kondisi sudah dianggap membaik.
Meski bertujuan untuk mengisolasi wilayah, tetapi pada penerapannya tergantung kebijakan masing-masing kepala pemerintahan. Misalnya di Wuhan, China, lockdown diberlakukan secara total. Artinya, warga di sana tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, beberapa ruang publik ditutup, transportasi umum dihentikan, dan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi.
[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Meski bertujuan untuk mengisolasi wilayah, tetapi pada penerapannya tergantung kebijakan masing-masing kepala pemerintahan.[/mks_pullquote]
Sementara itu, lockdown di Italia dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak warganya. Meski ada anjuran untuk tetap berada di dalam rumah, warga masih tetap diperbolehkan pergi ke luar rumah. Apalagi jika memiliki alasan tertentu dan urgent, seperti membeli kebutuhan pangan.
Sayangnya, kebijakan lockdown yang dinilai cukup efektif untuk menangani pandemi, ternyata bisa menimbulkan masalah baru. Di India saja, meskipun PM Narendra Modi telah mengumumkan lockdown sejak 24 Maret 2020, alih-alih membatasi ruang gerak masyarakat, kebijakan tersebut justru menimbulkan chaos. Akibatnya, banyak orang kelaparan karena kesulitan mencari makanan. Pun tak sedikit pula para perantau yang mulai pulang kampung halaman karena sudah tidak memiliki penghasilan lagi.
Kebijakan lockdown mungkin bisa jadi solusi paling bagus untuk mereka yang sudah siap dan tentunya punya dana yang memadai. Namun jika tidak, alih-alih memerangi virus tak kasat mata ini, lockdown justru menimbulkan masalah baru, yaitu kelaparan dan kesenjangan sosial.
Meski wacana lockdown sudah digaungkan sejak outbreak pertama di Indonesia, tapi maknanya pun masih simpang siur. Kata Pak Mahfud sih, lockdown tidak sama dengan karantina wilayah. Menurutnya, lockdown mengacu pada pembatasan ketat di suatu wilayah dan melarang warga untuk keluar masuk dari wilayah tersebut. Sementara karantina wilayah adalah istilah lain dari physical distancing (pembatasan jarak fisik) dan masih memungkinkan warga untuk melakukan aktivitas seperti biasa.
Padahal menurut UU No. 6 Tahun 2018, karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. Pun dalam postingan Instagram @badanbahasakemendikbud disebutkan bahwa lockdown adalah padanan kata dari karantina wilayah. Meskipun demikian, karantina wilayah bisa juga diartikan sebagai pembatasan perpindahan orang dan kerumunan di tiap wilayah yang telah ditetapkan. Nah lho, makin bingung kan 😦
[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Menurut UU No. 6 Tahun 2018, karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. [/mks_pullquote]
Mungkin saja yang dimaksud Pak Mahfud adalah perbedaan anggaran biaya. Apabila lockdown ditetapkan maka negara lah yang harus menanggung semua hajat hidup warganya tanpa terkecuali karena mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Namun, jika “karantina wilayah” yang ditetapkan, maka negara terbebas dari kewajiban menanggung biaya hidup warganya. Plus, warga juga masih diperbolehkan melakukan aktivitas seperti biasa meski ada pembatasan, sehingga roda ekonomi pun akan tetap berputar.
Saya kembali terngiang dengan kutipan Presiden Ghana, Nana Akufo Addo, tentang kebijakan lockdown di negaranya. Kutipan yang terasa menyejukkan di tengan wabah COVID-19 ini pun menjadi viral di media sosial.
Tidak ada negara yang tidak mengalami kejatuhan ekonomi selama pandemi. Sekelas Wall Street saja sempat tumbang lebih dari 4% sejak Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa korban meninggal akibat virus corona di AS bisa terus meningkat. Bursa Efek Indonesia juga pernah menghentikan perdagangan saham selama 30 menit karena IHSG anjlok 5% ke level 3.000. Kedua contoh tersebut adalah bukti bahwa baik negara maju atau negara berkembang atau negara miskin sekalipun pandemi tetap membuat perekonomian terombang-ambing.
Saya paham, lockdown memang akan membuat perekonomian ambruk. Bahkan belum resmi diberlakukan karantina wilayah saja sudah banyak perusahaan yang “merumahkan” karyawannya. Industri pariwisata dan perhotelan juga sudah melakukan efisiensi karena terancam gulung tikar.
Meskipun demikian, saya lebih setuju apabila lockdown ditetapkan. Semakin cepat diberlakukan pembatasan wilayah, maka semakin cepat pula kita move on dari pandemi. Saya sadar, saya bisa saja kehilangan pekerjaan dan penghasilan jika lockdown benar-benar ditetapkan. Namun, bukankah selama karantina negara wajib menanggung dan menyuplai semua kebutuhan warganya? Pun mereka yang kehilangan pekerjaan, akan mendapatkan santunan dari negara.
Selain itu, pemerintah saat ini hanya kebanyakan mengimbau physical distancing tanpa disertai sanksi tegas. Duh, kaya nggak paham aja deh sama kelakuan warga negara +62. Larangan saja banyak yang dilanggar, apa lagi kalau hanya sebuah imbauan?
Opsi lockdown juga semakin masuk akal mengingat bahwa kita harus melandaikan kurva penyebaran virus corona. Ini krusial banget lho karena penyakit COVID-19 masih tergolong baru, belum ada obat apalagi vaksinnya, sementara fasilitas kesehatan dan tenaga medis sangat terbatas. Lagipula, mereka yang sedang sakit juga butuh waktu kan buat sembuh dan agar rumah sakit tidak overload?
Namun, mengingat karakter masyarakat Indonesia, rasanya lockdown masih belum dijadikan keputusan yang tepat. Meskipun begitu, pemerintah tetap harus melakukan pengawasan ketat jika opsi physical distancing atau “karantina wilayah” ditetapkan. Jangan cuma mengeluarkan imbauan dan arahan saja atau malah berharap semua warga bakal disiplin. Percuma kalau tidak dibarengi dengan ketegasan mengatur laju pergerakan manusia.
Yang ada kita justru semakin bertanya-tanya: kapan ya mimpi buruk ini berakhir?
Selama terjadinya pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) pengemudi ojek daring, pekerja outsourcing, buruh lepas, dan segala pekerja berupah harian lainnya menjadi golongan yang sangat dirugikan dari keadaan ini. Sementara kaum berprivilese bisa menikmati nikmatnya work from home, bagi mereka tinggal di rumah berarti tudung saji yang kosong. Golongan ini juga lebih malang dari para pegawai tetap, karena jobdesk-nya yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Tidak ada jaminan kesehatan bagi mereka, padahal harus bertaruh nyawa untuk mempertahankan hidup. Pertaruhan ini bahkan bukan hanya bagi mereka sendiri. Keluarga mereka di rumah pun dipertaruhkan kesehatannya. Seperti yang kita tahu, virus ini dapat menyebar bahkan oleh orang yang tidak sakit sekalipun.
Dunia sedang digegerkan oleh menyebarnya SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan Covid-19. Cepat menular antar-manusia, dan bisa mengakibatkan kematian. Peluasan dan percepatan penyebaran SARS-CoV-2 difasilitasi oleh kemajuan teknologi transportasi beserta infrastrukturnya yang memungkinkan manusia berpindah tempat secara cepat, dengan jarak yang jauh, untuk saling berinteraksi. Sementara itu, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi – terutama internet – memungkinkan pengetahuan dan kabar seputar virus ini juga menyebar secara cepat dan meluas. Termasuk hoaks dan berita palsu. Bukan hanya pengetahuan dan kewaspadaan yang diciptakan dan dipertukarkan, namun juga kepanikan.
Ada saatnya ketika suatu materi mikro tertentu muncul di planet bumi dan mengganggu bekerjanya organ tubuh manusia, sehingga menimbulkan penyakit yang bisa mengakibatkan kematian. Katakanlah materi mikro tersebut adalah mikroorganisme seperti bakteri atau virus (anggap saja virus sebagai organisme, meski ada yang tidak sependapat). Percepatan dan perluasan mobilitas manusia juga mempercepat dan memperluas penyebaran mikroorganisme tersebut antar-manusia. Tidak adanya tempat yang terisolasi mengakibatkan tidak ada rintangan bagi perpindahan atau penyebaran mikroorganisme tersebut ke berbagai tempat, meloncat ke semua tubuh manusia yang ada di muka bumi.
Jika mikroorganisme yang mengakibatkan penyakit tersebut berhasil membinasakan seluruh manusia di bumi – misal karena tubuh manusia tidak bisa melawannya, atau tidak ada obat pembunuhnya – maka manusia (homo sapiens) tidak ada lagi di planet bumi. Tidak ada yang tersisa. Pada saat itu, sejarah manusia telah selesai. Apa yang mungkin terjadi kemudian?
Setelah manusia lenyap dari planet bumi, maka ekosistem di bumi mengalami perubahan atau penyesuaian. Puncak rantai makanan tidak lagi diduduki oleh manusia. Hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan akan memulai perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan tanpa ada intervensi manusia. Predator-predator dan mangsa-mangsa di bumi akan tetap ada, namun tanpa kehadiran manusia. Terjadi penyesuaian-penyesuaian baru.
[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Kepunahan manusia mungkin menjadi awal kemunculan kembali keragaman kehidupan organisme lain. Kiamat bagi manusia ternyata bukan kiamat bagi organisme-organisme lain di bumi.”[/mks_pullquote]
Artefak-artefak fisik hasil kebudayaan manusia, yang telah ditinggalkan oleh manusia, akan menjadi wahana bagi perkembangan kehidupan organisme-organisme non-manusia. Kapal-kapal yang karam di pantai akan menjadi terumbu karang di dasar laut. Tumbuh-tumbuhan mulai muncul di bangunan-bangunan gedung atau rumah, bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan, dan sebagainya. Organisme herbivora menggantungkan sumber energi pada tumbuh-tumbuhan yang beragam tersebut. Kemudian, organisme herbivora dimangsa oleh organisme carnivora dan omnivora, di dalam sebuah rantai makanan.
Saat itu, daratan, air, dan udara bersifat ideal bagi wahana kemunculan kembali berbagai tumbuhan dan hewan secara lebih beragam karena tidak ada lagi zat-zat kimia buangan atau limbah aktivitas manusia yang menjadi penghalang bagi kemunculan dan perkembangan berbagai organisme tersebut. Planet bumi seolah kembali ke keadaan sebelum manusia menempati puncak rantai makanan, sebagai predator tertinggi. Tidak ada “bencana” bagi flora dan fauna yang diakibatkan oleh manusia. Kepunahan manusia mungkin menjadi awal kemunculan kembali keragaman kehidupan organisme lain. Kiamat bagi manusia ternyata bukan kiamat bagi organisme-organisme lain di bumi. Tidak ada yang memburu hewan secara masal, tidak ada yang menghilangkan flora secara meluas.
Namun jika mikroorganisme tersebut bisa dikalahkan, disingkirkan, dibunuh, maka eksistensi manusia di planet bumi akan terus berlanjut. Mungkin mikroorganisme tersebut disingkirkan melalui usaha manusia, misal dengan penciptaan obat atau vaksin. Dengan demikian, manusia melakukan serangan balik pada mikroorganisme, dan mikroorganisme kalah.
Kemungkinan lain, mikroorganisme disingkirkan oleh sebab-sebab natural, yang bisa saja tidak pernah diduga oleh manusia. Misal, terjadinya evolusi pada tubuh manusia yang mengakibatkan tubuh manusia secara natural bisa mengalahkan atau mengendalikan mikroorganisme bersangkutan. Mungkin juga sebab natural lain, semisal perubahan cuaca atau iklim yang kemudian melenyapkan mikroorganisme tersebut. Atau sebab-sebab lainnya. Pada intinya, manusia tetap hidup, tidak punah.
Manusia akan melanjutkan sejarahnya lagi. Manusia akan tetap menempati puncak rantai makanan di planet bumi. Manusia akan kembali meneruskan eksploitasi terhadap apa yang ada di planet bumi (organik maupun anorganik) untuk kepentingan mempertahankan dan melangsungkan kehidupan manusia.
Berbagai tumbuhan dan hewan memang dibudidayakan oleh manusia. Didomestifikasi dan dipertahankan keberadaannya. Dipelihara atau ditangkarkan untuk dikonsumsi ataupun sekadar sebagai hiburan. Namun – sebagai dampak keberadaan manusia – tidak sedikit dari flora dan fauna kemudian tersingkir, punah dari planet bumi, secara disengaja (misal diburu atau dihancurkan oleh manusia) ataupun tidak disengaja (misal, habitatnya hilang karena telah dialihfungsikan oleh manusia). Kepunahan beberapa tumbuhan dan hewan tidak terelakkan. Ini adalah dampak natural dari keberadaan manusia yang selama ini telah terjadi.
Suatu serangan mikroorganisme – yang merusak organ vital manusia sehingga bisa mengakibatkan kematian – bisa saja tidak mengenal identitas kultural (agama, suku, bangsa, negara, dll). Menginfeksi semua manusia dengan latar belakang kultural yang beragam. Selama masih berada di dalam spesies manusia, mikroorganisme tersebut akan menyebar antar-individu. Mungkin akan ada orang-orang tertentu (misal, berdasar usia atau sejarah kepemilikan penyakit) yang akan mengalami pemburukan kesehatan saat terinfeksi mikroorganisme menular tersebut, yang itu tidak terjadi pada orang-orang “sehat” lainnya.
[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Masyarakat dari kelas atas maupun kelas bawah bisa saja sama-sama terinfeksi mikroorganisme penganggu. Namun, masyarakat dari kelas sosial-ekonomi bawah akan mengalami pemburukan ganda, yakni gangguan kesehatan tubuh (tubuh sakit) dan kelumpuhan kelangsungan kehidupan ekonomi.”[/mks_pullquote]
Hanya saja, semua gangguan tersebut seringkali berbeda dampaknya pada tiap-tiap manusia dengan latar belakang kelas sosial-ekonomi tertentu. Perbedaan latar kelas sosial dan penguasaan sumber daya ekonomi menyebabkan perbedaan dampak sosial-ekonomi. Suatu hierarki sosial ciptaan manusia, yang membagi-bagi kadar previlise, telah mendiskriminasikan dampak sosial-ekonomi di antara anggota masyarakat. Semua kelompok kelas-kelas bisa sama-sama terganggu secara sosial-ekonomi, namun dengan kadar yang berbeda.
Masyarakat dari kelas atas maupun kelas bawah bisa saja sama-sama terinfeksi mikroorganisme penganggu. Namun, masyarakat dari kelas sosial-ekonomi bawah akan mengalami pemburukan ganda, yakni gangguan kesehatan tubuh (tubuh sakit) dan kelumpuhan kelangsungan kehidupan ekonomi. Kelangsungan kehidupan ekonomi mudah lumpuh dikarenakan ketiadaan atau kurangnya kepemilikan sumber daya ekonomi. Kekurangan sumber daya ekonomi itu sendiri sering berada di dalam lingkaran-setan dengan kondisi kekurangan dalam hal sumber pengetahuan (pendidikan), perawatan kesehatan, pemukiman, juga previlise sosial-kultural.
Peristiwa sakitnya tubuh manusia akibat gangguan mikroorganisme adalah berada di dalam wilayah determinisme alam (sebab-akibat), berada di luar kesadaran manusia. Adalah suatu peristiwa natural ketika sebuah mikroorganisme mencari tempat untuk bisa aktif (hidup), meski kadang bisa merugikan organisme lain, termasuk tubuh manusia.
Sedangkan peristiwa kelumpuhan ekonomi seseorang dari kelas bawah sebagai dampak atas peristiwa sakitnya tubuh orang tersebut dikarenakan serangan mikroorganisme, maka hal ini tidak semata berada dalam konteks determinisme alam (jika memang dianggap demikiran), namun juga melibatkan faktor motif, dan faktor motif ini berkaitan dengan kehendak (will) manusia.
Dengan demikian, perbedaan dampak sosial-ekonomi pada setiap manusia (dikarenakan perbedaan syarat-syarat sosial-ekonomi di antara mereka) atas peristiwa sakitnya seseorang karena gangguan mikroorganisme juga merupakan peristiwa kultural, bukan semata peristiwa natural. Kesenjangan kelas-kelas sosial-ekonomi antar manusia merupakan hasil dari praktek-praktek dan gagasan-gagasan kehidupan sosial yang diciptakan manusia, digerakkan oleh motif-motif, diperintahkan oleh kehendak manusia. Justru faktor motif dan kehendak ini yang seharusnya sebelumnya dapat diketahui, diprediksi, diantisipasi, direkayasa, agar dampak buruk sosial-ekonomi (bencana sosial-ekonomi) atas suatu peristiwa natural bisa dikendalikan dan diatasi, termasuk dicegah. Motif-motif dan kehendak-kehendak sosial-ekonomi, yang menciptakan kesenjangan kelas-kelas sosial-ekonomi, yang mengakibatkan perbedaan dampak sosial-ekonomi ketika suatu bencana terjadi.
Pijak Indonesia