-
2020 Drama di Antara Kekhawatiran vs Optimis
Sepanjang tahun 2020, perasaan khawatir menggelayuti pikiran banyak orang. Kecepatan informasi lintas batas antar-benua melipatgandakan kekhawatiran ini.
Bermula dari China, sumber awal ditemukan adanya penyakit menular dengan segala peristiwa di Wuhan telah membawa peradaban baru. Adaptasi.
Sebelum melakukan adaptasi kebiasaan baru, di awal terjadinya wabah sorotan ke episentrum penyebaran penyakit ini telah membelah pemahaman warga dunia untuk urusan penyakit.
Bukan hanya China yang khawatir bin was-was. Negara adikuasa lain seperti Amerika, negara Eropa. Negara-negara di benua Afrika hingga Arab demikian juga. Termasuk negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang sampai Indonesia bersiap untuk menghadapinya.
Seperti kecepatan informasi yang melintas batas, drama wabah, pandemi coronavirus menerabas sekat dan batas antar-benua.
Semua negara tak terkecuali terpapar penyakit menular yang oleh para ahli disepakati dengan nama COVID-19. Semua sibuk urusan kesehatan, sibuk memastikan warga negaranya bisa sehat.
Mari menelusur lagi lini masa peristiwa yang berkaitan dengan penyakit menular baru ini. Bagaimana fase awal penyakit menular baru ini, respon stakeholder buat perencanaan program mitigasi sudah dibuat.
Jurus untuk menangani pencegahan penyebaran penyakit sudah ditetapkan. Hanya saja, masalah disiplin menjalankan protokol kesehatan belum serius mewujud dalam adaptasi kebiasaan baru. Bukan hanya rakyat, petugas pelayan publik pun ada yang abai. Menambah kluster baru penyebaran penyakit, klaster perkantoran.
Ada pertanyaan apakah penyakit menular baru yang menggelisahkan banyak warga dunia ini bisa segera teratasi atau sebaliknya membuat repot bahkan mengelisahkan karena resiko kematian yang dihadapi. Kekhawatiran inilah yang muncul kala pelayanan kesehatan tak mampu memberikan kesembuhan bagi pasien.
Apa yang dikhawatirkan kini sedang dialami oleh Indonesia, laporan dari faskes yang melayani mereka yang terpapar Covid-19 sudah nyata terjadi. Harus ada upaya serius dan kebersamaan dalam satu tindakan yang efektif bisa memutus mata rantai penyebaran penyakit menular baru.
Drama kekhawatiran dan optimisme hadir bersamaan di 2020 ini. Semua tentu ingin sehat dan selamat. Bisa melanjutkan kehidupan di tahun baru 2021.
Pilihan rasionalnya, sosialisasi dan edukasi publik dikerjakan secara massif baik dengan pamflet, baliho, poster juga iklan display media cetak maupun pamflet digital berupa tagar #JagaJarak, #pakemasker, #cucitangan, #imun #aman #iman, #ingatpesanIBU agar selalu pakai masker tatkala beraktivitas digaungkan lebih keras.
Di akhir tahun 2020, pilihan untuk #dirumahsaja harus juga disuarakan, mereka yang patuh diakui sebagai pahlawan.
Apakah ini benar dipahami oleh seluruh elemen rakyat nusantara?
Melawan virus, tak boleh berharap pada vaksin saja. Mencegah dan memutus mata rantai penyebaran penting dikerjakan. Setelah semua ikhtiar dijalankan, selebihnya memang berdoa saja agar pandemi segera berlalu.
Di akhir tahun 2020, resufle kabinet Indonesia Maju baru saja dilakukan dengan dilantiknya menteri, enam pembantu Presiden RI. Semoga dramanya benar-benar happy ending membawa optimisme, seperti di isi pesan dalam meme yang dibagikan oleh banyak orang.
-
Menebalkan Harapan Agar Pandemi Segera Berlalu
Bagi mereka yang berkecimpung di bidang farmasi, urusan obat dan cara raciknya adalah keahlian yang harus dikuasai. Ada ilmunya juga etika profesi yang wajib dipatuhi.
Begitu juga dengan dokter yang membuat resep bagi pasien, profesi inilah yang memiliki mimbar akademik guna memberikan obat yang pas dosisnya untuk pasien. Tidak bisa dokter membuat resep asal-asalan, karena berhubungan dengan urusan nyawa dan kehidupan manusia.
Urusan pelayanan kesehatan tak selesai hanya dikerjakan oleh farmasi dan kedokteran saja.
Ada bidang keperawatan yang memberikan sumbangan besar dalam proses penyembuhan pasien. Soal sakit, soal kesembuhan ada banyak faktor yang berhubungan antar-profesi pelayanan bidang kesehatan.
Apakah lulusan tiap sekolah atau kuliah bidang kesehatan selalu mengabdikan diri menjadi tenaga kesehatan di faskes? Bagaimana standar kompetensi yang harus dimiliki oleh para pelayan kesehatan ini?
Menjawab rangkaian pertanyaan ini bisa pendek, bisa panjang. Jawaban pendek, bisa dengan menyajikan beberapa contoh. Publik di tanah air tentu kenal sosok Wahyudi Anggoro Hadi seorang kepala desa Panggungharjo yang fenomenal. Ia lulusan Farmasi UGM. Sosok lain, ada Rommy Fibri yang lulus dokter gigi UGM. Kerja beliau ini sekarang jadi Ketua Badan Sensor Film. Apa relasinya coba? dua bidang keahlian ini. Meski kalau dipaksa memiliki relasi, dokter gigi dan urusan sensor film ya bisa saja dinarasikan begitu rupa.
Siapa lagi ya? Apalagi ya?
Saya ingin memberikan perspektif bagaimana pentingnya kerjasama, kerja bersama lintas profesi dalam soal pelayanan publik. Ini penting di era sekarang. Di tengah situasi sulit, ada dampak pandemi yang berkepanjangan dan belum tahu secara pasti sampai kapan selesai dan teratasi semua.
Beberapa contoh profesi dan latar bidang keilmuan seperti farmasi, kedokteran dan keperawatan adalah paket setengah komplit untuk mendeskripsikan kerjasama yang wajib dilakukan untuk pelayanan publik.
Masih ada kebutuhan mengoptimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan, teknologi canggih pelayanan kesehatan. Ilmu fisika dasar, ahli teknik fisika dibutuhkan untuk menghasilkan alat-alat pelayanan canggih, alat test kesehatan.
Ilmu manajemen kesehatan memberikan kepastian guna mengatur bagaimana pelayanan publik yang prima bisa berjalan baik untuk melayani rakyat.
Sangat kompleks, hanya untuk satu urusan yaitu bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar yang harus mudah terakses oleh semua, baik si kaya dan si miskin. Kesehatan adalah hak universal yang harus diwujudkan pemerintah.
Hari-hari ini, warga dunia diliputi rasa khawatir. Soal urusan hak dasar kesehatan ini. Ada pandemi yang belum teratasi, meski sudah tersedia peta jalan untuk pencegahan penularan penyakit menular COVID-19. Hadirnya pelayanan kesehatan yang optimal saja tak cukup kuat, untuk tangani mereka yang terpapar virus.
Awalnya, berhadapan dengan penyakit menular baru ini respon mitigasi bencana non-alam disosialisasikan. Ada yang abai, ada yang begitu bersemangat melakukan edukasi ke publik. Tak berhenti di sini, banyak elemen warga yang mengorganisasi diri dalam kelompok maupun individu untuk menjalankan advokasi kebijakan agar langkah penanganan penyakit menular bisa dikerjakan secara optimal.
Dampak pandemi ini nyata dan langsung menghantam beragam sektor. Penyakit menular baru menyebar dengan cepat, seiring mudahnya mobilisasi penduduk antar-negara dan antar-benua yang lebih mudah, ada akses keterhubungan.
Harus ada cara-cara yang tepat dan efektif.
Repotnya, urusan pelayanan kesehatan belum selesai tuntas, ternyata ada masalah sosial politik hadir. Urusan bekerja sama antar-pihak, terganggu karena adanya masalah politik.
Dilarang berkumpul untuk hindari kluster baru, diacuhkan dengan gegap gempita. Pandemi masih ada, nyata adanya.
Adakah ini benar-benar disadari semua pihak, baik yang mengaku merasa paling benar atau mereka (tokoh politik) yang suka meniti buih opini publik bahwa dirinya punya pengaruh. Rasanya perih, mendapatkan fakta bahwa hingga kini banyak yang abai.
Saya merasakan, yang dibutuhkan hari ini adalah bekerja sama, terhubung sama lain. Rakyat butuh terlayani hak dasarnya, urusan kesehatan mudah dan murah aksesnya.
Tapi apa daya, panggung politik kuasa tampaknya lebih menarik diisi, dimainkan, dinarasikan begitu rupa. Lakon di panggung silih berganti diisi akto- aktor jahat, aktor antagonis dan protagonis saling beradu akting. Babak demi babak drama tersaji dalam layar kaca dan kotak ajaib gadget pintar.
Sampai kapan selesai, urusan melawan pandemi ini? Siapa yang tahu.
Hanya yang jelas, tidak ada salahnya menebalkan harapan, semoga obat-obat dan vitamin, juga vaksin tersedia dan pas dosisnya.
Tahun ini, banyak yang merasakan kehilangan orang tercinta, yang paling disayangi semoga tak hanya sekedar jadi angka semata yang diingat.
Kepemimpinan ala mas Wahyudi atau kepiawaian seleksi gambar indah dan memotong visual yang tak elok penting hari ini dikerjakan, seperti tugas yang diemban Rommy Fibri.
Endingnya, rakyat bisa hidup lebih nyaman, sehat jiwa raganya.
#ceritapinggirjalan
-
Harus (Tidak Selalu) Cocok, Pokoknya!
Kebiasaan buruk yang latah terjadi di masa 4.0, semua hal harus cocok. Inilah problem peradaban modern, yang penuh paradoks.
Meski tidak seharusnya semua hal itu harus cocok, karena beragam alasan logis ternyata manusia modern berhadapan dengan kenyataan alam pikir yang penuh paradoks, harus cocok. Kalau tidak mau cocok dengan alam pikiran, moral kelompok, norma versi kelompok maka dianggap berseberangan, jadi musuh yang harus dilawan.
Pengalaman, pengetahuan manusia modern telah membawa teknologi begitu rumit dan kompleks menjadi sederhana. Itu sebenarnya keuntungan yang bisa diraih. Repotnya, pengetahuan yang diyakini benar, didapatkan dengan cara yang benar, dipelajari dengan benar seringkali membawa kesesatan
sebab tidak didapatkan dengan jalan epistemologi yang benar.Pilihan jalan pengetahuan yang salah ini marak terjadi, dirayakan dan diglorifikasi begitu rupa, kebenaran palsu, kesadaran palsu jadi pengetahuan palsu.
Ada simplifikasi yang tak teruji oleh hal hal yang logis. Ada moral universal yang ditabrak begitu rupa, karena dianggap tak cocok dengan alam pikiran, alam pengetahuan yang dianggap benar, kebenaran semu, kebenaran yang bukan kebenaran. Ada konteks jaman dan situasi yang berbeda, dipaksakan sama.
Apa saja itu?
Semua tentu mahfum, sejarah peradaban tiap jaman memberikan respon dan pilihan moral yang beragam sesuai konteksnya, sesuai siapa yang memiliki kuasa.
Ada kuasa pengetahuan yang sebenarnya berkembang dari tiap masa. Ada tokohnya dalam setiap zaman, baik tokoh yang kita sebut dan kenal sebagai intelektualnya, orang-orang dekat rajanya, ada kepala suku sampai para punokawan, komedian, abu nawas-nya dan lain sebagainya.
*****
Peradaban modern di masa kini kita kenal kepala daerah, kepala negara, kepala pemerintahan dalam beragam sebutan baik Presiden hingga Raja yang berimplikasi bagaimana sistem kekuasaan dan hukum bekerja di dalamnya. Apa apa yang terjadi di masa lalu itu adalah cermin, benggala jaman yang seharusnya jadi pelajaran, jadi refleksi. Bukan jadi panduan hidup, karena ada konteks jaman yang hadirkan respon sikap, respon kuasa yang berbeda-beda.
Namanya juga dipaksakan, maka seringkali terjadi situasi chaos, ketidakteraturan, situasi kacau dan gaduh, riuh bahkan hingga kondisi saling ancam, saling bunuh hanya karena berada di sisi yang berbeda.
Negara berbentuk republik dibenturkan sistem kerajaan yang dinilai dan dirasa lebih baik, misalnya.
Beragam benturan, perlawanan berujung konflik inilah yang hari hari ini hadir di masa pandemi.
Kehidupan kebangsaan menjadi penuh dengan paradoks, pertikaian pendapat hingga aksi massa yang butuh kanalisasi.
Sudah tersedia sebenarnya, ada proses demokrasi yang disepakati bersama lewat pemilihan pemimpin berjenjang di beragam tingkatan dari pilkades, pilkada, pileg hingga pilpres untuk konteks nusantara, Indonesia ini sebagai solusi kontrol kuasa. Hanya rasanya tidak cukup.
Kini dinamika kebangsaan, ke-Indonesiaan sedang berada dalam masa ujian yang genting, yang gawat. Apakah negeri kita berhasil melewati fase penuh ujian besar ini?
Harapan nya sih, semua akan baik baik saja, penuh dengan cinta dan damai. Semua warga negara harus patuh hukum, termasuk penyelenggara negaranya, aparatusnya.
Saya ingin membawa situasi begini, semua orang ingin menang (jagonya menang) dan meraih kuasa. Faktualnya, tentu saja ada yang kalah dalam prosesnya. Kalah jumlah dukungan, adalah hal yang lumrah. Tak perlu ngotot dan ngeyel.
*****
Tidak semua hal harus cocok dengan apa yang ada didalam isi kepala tiap manusia. Meski bisa saja dipraktekkan kenyataan seperti apa, harus cocok dengan yang kita inginkan, rasanya adalah kesia siaan belaka kala moral universal ditolak karena dianggap tidak cocok dengan hal hal yang tak diyakini.
Apa contohnya yang pas untuk situasi hari hari ini? Duh, bisa lebih panjang lagi dicocokan ceritanya, eh!
Selamat mengawali pekan, di pertengahan bulan terakhir tahun kembar ini. Ingat selalu, kala hendak makan enak untuk sarapan pagimu, masih banyak ketidakberuntungan di luar sana yang jauh dari piring sarapanmu.
#ceritapinggirjalan
-
Rangkaian Pertanyaan Yang Belum Selesai, Soal Korupsi
Gegar kabar berita di Minggu dini hari, 6 Desember 2020 benar-benar seperti palugada yang menghantam kepala. Korupsi dana bansos, Menteri Sosial, Juliari P Batubara menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Kronologi atas peristiwa memilukan ini, jelas membawa luapan kegeraman rakyat atas perilaku korup pejabat negara.
Bukan apa-apa, belum lama, kerja operasi tangkap tangan KPK menangkap menteri Kementrian Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, tersandung benur, di akhir November 2020. Semua sontak mengutuk tindakan korupsi pejabat negara. Apalagi ini sekelas menteri, pembantu presiden RI, betapa dekatnya kuasa pemerintah, lingkaran istana jebol juga terjerat korupsi.
Bola politik liar menerjang jantung pertahanan pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin. Entah sampai kapan, damage dan kerusakan kepercayaan terhadap pemerintah bisa teratasi. Semakin cepat konsolidasi ya, semakin baik agar trust rakyat tak bergeser jadi distrust.
Umur pemerintahan kabinet Joko Widodo memang belum lama berjalan, konsolidasi pemerintah dalam upaya memastikan Nawacita berjalan dengan baik, rasanya masih jauh panggang dari api.
Alih-alih mendapatkan trust, rasa percaya rakyat paska menyusun kabinet “redam konflik” akibat residu Pilpres 2019, pemerintah Joko Widodo bersama Kyai Maruf Amin harus berhadapan dengan kenyataan pahit, praktek korup pembantu di lingkaran istana.
Apa yang bisa dikatakan? Apa yang harus dikerjakan, sejatinya harus seiring sejalan dengan garis kebijakan pemerintah.
Sungguh, ujian berat ini butuh ektra energi, ekstra kekuatan, untuk membangun trust atau rasa percaya rakyat bahwa pemerintahan Joko Widodo benar-benar serius, membawa Indonesia ke depan dengan peta jalan yang benar.
Pemerintahan yang benar-benar bersih dari praktek korup aparatur negara, agar pembangunan yang dijalankan, bisa membawa Indonesia sejahtera. Membawa Indonesia yang adil dan makmur. Bukan hanya dalam slogan besar, tapi dalam praktek nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat, di seluruh wilayah NKRI.
Hasil Pilpres 2019, jelas milik Joko Widodo – Maruf Amin yang mengalahkan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Semua juga bersuara keras, janji tak ada lagi korupsi dalam pemerintahan yang hendak dijalankan.
Fokus pembangun Nawacita Joko Widodo episode kedua, sebenarnya sudah sangat jelas yaitu peningkatan sumber daya manusia, bergeser dari infrastruktur yang sudah dikerjakan pada periode pertama Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Sumber daya manusia seperti apa yang dicita-citakan? Indonesia Unggul, Indonesia Maju.
Pembangunan dijalankan untuk menghasilkan sumberdaya yang unggul, memiliki karakter baik, berbudi pekerti luhur dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Prasyarat utama hadirnya SDM yang unggul diharapkan bisa memastikan Indonesia jadi negara yang kuat.
Apakah bangsa Indonesia perlu bersorak dengan kasus korupsi dua menteri ini? Sosok yang sudah melewati beragam jalur fit and proper test, menjadi pembantu Presiden RI? Kok bisa, kenapa bisa? Akankah berlanjut, kasus korupsi lain masih bisa terjadi?
Satu hal, semua sudah sepakat. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Semua harus melawan, agar praktek korupsi tidak mudah dilakukan. Hukum harus ditegakan, mengadili para pelaku korupsi.
Apakah hukum positif sudah tidak membuat gentar dan takut para koruptor dan calon koruptor?
Kita semua, bangsa Indonesia tentu sudah saatnya bukan saja bersuara keras, soal korupsi tapi harus bersama-sama bergandeng tangan, melawan pelaku kejahatan kemanusiaan ini.
-
Masuk Hari Tenang, Menimang Pilihan di TPS
Inilah fase sejarah pemilihan kepala daerah yang begitu banyak drama politiknya.
Babak demi babaknya bisa membuat hidup rakyat berada di dua pilihan, hidup susah atau hidup bahagia kelak paska coblosan pada 9 Desember 2020.
Nasib rakyat ditentukan pada pilihan sadar, ketika mencoblos di Tempat Pemungutan Suara.
Kenapa banyak drama politik? Semua tentu ingat dan paham kondisinya. Ada pandemi, ada wabah yang mematikan sedang hadir dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia.
Opsinya, pilkada ditunda atau terus dilangsungkan dengan beberapa prasyarat, untuk memastikan rakyat selamat. Terbebas dari penyakit menular dan penyelenggaraan pilkada harus dipastikan mematuhi protokol kesehatan.
Pemerintah sudah membuat keputusan berani, bersejarah untuk pertama kalinya pilkada diselenggarakan dalam kondisi situasi pandemi. Jelas keputusan yang menimbulkan reaksi kuat, di satu sisi menolak apapun alasan yang diajukan.
Misalnya, gugatan datang dari Busyro Muqodas dkk. Mereka mengajukan gugatan ke PTUN. Penggugat meminta majelis hakim menyatakan tindakan Mendagri, KPU dan Komisi II DPR sebagai perbuatan melanggar hukum. Tidak ada jaminan pilkada bebas dari potensi hadirkan klaster baru, penyebaran wabah.
Di sisi yang lain, Ajang pilkada oleh Mendagri Tito Karnavian bisa jadi sarana edukasi kesehatan dalam tiap kampanye paslon.
Pemerintah berikan ketegasan, proses pilkada bisa berjalan seiring mengedukasi publik untuk kesadaran pentingnya #cucitangan atau hidup bersih, #pakaimasker saat beraktivitas di luar rumah. Tentu saja #jagajarak jadi cara terbaik menjalankan pencegahan dari paparan COVID-19.
***
Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.
Pilkada diselenggarakan di 270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Proses kampanye, sosialisasi visi dan misi paslon kini tengah bergulir dan sudah mendekati masa akhir pada 5 Desember 2020 atau hari Sabtu ini.
Di Jawa Timur, dari 19 titik kabupaten dan kotamadya yang selenggarakan pilkada, berdasarkan keterangan Bawaslu Jatim, Aang Kurniafi menjelaskan dari 42 paslon semuanya pilih metode tatap muka. Bahkan Bawaslu Jatim menyoroti ratusan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan. Rasanya kasus sejenis jamak dan mudah ditemui di daerah lain.
Dominasi kegiatan kampanye kegiatan tatap muka. Ada pilihan lain berkampanye daring, namun opsi ini jarang sekali yang gunakan. Alasan teknisnya berkait kendala sinyal misalnya. Semua juga mahfum bahwa tidak seluruh daerah mudah akses internet, masih banyak area blankspot.
Choirul Anam, Ketua KPU Jatim berupaya meyakinkan publik agar bersama-sama mewujudkan pilkada sehat. Sebanyak 37 ribu petugas wajib menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.
Ini secara ketat dijalankan baik saat penyerahan form C-6, penyampaian pemberitahuan undangan. Saat hadir di lokasi, cuci tangan, pakai masker dan secara khusus di tiap TPS disediakan masker medis 150 pcs, cek suhu tubuh dilakukan.
Simulasi coblosan juga sudah dijalankan dengan prosedur ketat penerapan protokol kesehatan.
***
Memasuki masa tenang seiring berakhirnya masa kampanye, menjadi saat yang krusial dan penting. Inilah kesempatan yang baik untuk menimang dan memantabkan pilihan.
Mana paslon yang benar-benar pas untuk dicoblos di TPS. Rakyat punya kuasa penuh, memberikan dukungan untuk paslon yang layak jadi pemimpin atau sebaliknya.
Memutar fakta dan peristiwa drama pilkada, sudah ada paslon peserta pilkada yang positif COVID19. Ada yang berhasil sembuh ada juga yang akhirnya meninggal. Ada kabar duka dari Banggai Laut, calon wakil bupatinya jadi korban kecelakaan laut, tenggelam kala hendak berkampanye. KPK pun ikut mewarnai pilkada di sana dengan melakukan OTT kepada petahana.
Pilkada jalan terus, tinggal selangkah lagi prosesnya yaitu pemilihan langsung di TPS. Ringkas memang istilahnya tapi justru fase inilah muara beragam drama politik pilkada. Kemenangan atau kekalahan dalam politik adalah hal yang biasa.
Hanya, residu dan ekses pilkada yang perlu dikelola agar rakyat Indonesia bisa menikmati hasil pilihan, merasakan pahit dan manisnya coblosan yang dikerjakan di TPS.
Begitu nanti kotak suara mengumpulkan hasil coblosan, saat dibuka dan dibacakan satu-satu pilihan rakyat, berhamburan juga beragam harapan untuk hidup lebih sejahtera, pelayanan publik yang lebih baik, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, terjamin kebutuhan papan sandang pangan hingga hidup bahagia.
Selamat bersiap memilih, gunakan hak pilih, jangan salah pilih karena satu kali mencoblos, lima tahun akan dilayani. Salah mencoblos, pemilih cuma bisa gigit jari.
-
Saatnya Menjahit Baju (APD) Sendiri
Saat ribut dan gaduh di negeri ini, negeri sebelah dan sebelahnya lagi sudah siap memproduksi aneka produk. Urusan sandang, salah satunya.
Jadi mereka siap memasok kebutuhan negeri ini, berapapun permintaannya, baik itu pangan dan sandang. Soal papan, mereka juga siap mengirimkan aneka kebutuhan untuk membangun infrastruktur.
Sungguh ajaib, memang di era tanpa batas seperti saat ini.
Ingat baik-baik ya, hari ini pertarungan dan persaingan bukan hanya dengan tetangga terdekat. Mereka nun jauh di belahan samudera yang lain sudah siap produktif, siap menghasilkan barang kebutuhan strategis yang diperlukan oleh rakyat Indonesia.
Iya, jumlah penduduk Indonesia itu pasar terbaik aneka komoditas. Untung 1 rupiah saja, bisa berlipat kali jumlah penduduk sudah untung.
Jadi, yang masih suka ribut, sebetulnya lari dari kenyataan bahwa kita ini punya masalah dasar. Suka sekali ribut, gaduh hanya urusan spanduk. Itupun bahan spanduk impor dari negeri gingseng. Jelaslah sebuah kesia-siaan.
Memang benar adanya, tiap bangsa bisa dengan mudah terpukau oleh prestasi orang lain, bangga dan merasa perlu mencontoh beragam aksi tokoh negara sebelah.
Bahkan nun jauh di seberang benua sana, kita fasih membicarakan aneka keunggulan dan kepiawaiannya.
Lupa menjejak kaki di tanah sendiri, menyelesaikan problem hakiki di daerah sendiri, abai dan tidak mau tahu siapa saja yang bekerja penuh semangat di sekitar. Bisa jadi begitu, ya.
Penjahit kita, mesin jahit milik tetangga sendiri sudah lama menganggur, tak ada pekerjaan datang untuk penjahit di negeri gemah ripah loh jinawi ini.
Bisa jadi, memang kita tak perlu baju baru, untuk tampil lebih gagah, lebih cantik. Itu semua tak ada artinya tatkala keselamatan diri hilang gegara terpapar Coronavirus, COVID-19.
Hari – hari ini, yang dibutuhkan alat pelindung diri (APD) karya sendiri saja. Itupun kalau ada biaya dan pesanannya.
Ini soal jahit menjahit, belum urusan lain yang strategis sifatnya. Mendesak kebutuhannya.
Ada yang koyak, terkoyak-koyak baju kebangsaan kita, berlumuran noda kotor. Entah sampai kapan, ini bisa bersihnya.
#ceritapinggirjalan
-
Cerita Rebahan Di Hari Minggu
Awalnya hanya cerita nun jauh di sebuah negeri, berjarak ribuan kilo jauhnya. Orang-orang melantunkan ayat-ayat dari kitab suci yang dibaca bergantian, disimak dengan seksama lewat gadget. Itulah kisah dari negeri China. Di saat bersamaan, hadir kabar adanya virus mematikan. Namanya COVID-19.
Ternyata bukan hanya kabar saja yang datang begitu cepat via gadget, paltform digital. Tak berapa lama, penyebaran virus sampai juga ke Indonesia.
Bahkan, keluarga sendiri ada yang mengalami dan terpapar virus. Semua hal berubah cepat, semua orang belajar cepat, beradaptasi.
Ada yang sampai kini menyangkal, menyatakan tidak perlu takut soal virus ini dengan sandaran keyakinan agama dan Tuhan.
Pengetahuan kedokteran, base evidence ditolak mentah-mentah oleh kelompok orang yang lebih percaya hidup dan mati sudah ada takdirnya. Tidak perlu takut berlebihan, percayakan semua kepada Maha Pencipta, hidup jadi tenang.
Masalahnya tidak sederhana seperti itu. Ini wabah, pandemi yang membutuhkan respon perilaku agar penularan lebih masif bisa dicegah. Kesehatan tidak mengenal agama, suku, bangsa dan warna kulit. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar bagi setiap orang. Ini urusan kemanusiaan.
Jujur saja, melihat tayangan televisi, liputan media asing dalam membingkai penyebaran penyakit menular dari China secara kasat mata, bisa dengan mudah kita kenali keberpihakan pemilik media, para pengendali newsroom di tiap institusi penyiaran atau media massa.
Bersyukur saja, di era digital begini, informasi tunggal tidak berlaku dan diistimewakan.
Siapapun bisa menjadi sumber berita secara serta-merta, lewat status medsos, postingan dan tulisan, opini pribadi yang bisa dilipatgandakan pesannya.
Sangat mudah, pesan berpindah dalam aneka platform media sosial. Termasuk soal COVID-19.
Respon tanggap darurat, yang awalnya hanya bisa dilihat di layar kaca, kini hadir kasat mata. Lalu lalang ambulan pengangkut jenazah dengan pengawalan polisi, jadi penanda bahwa itulah pasien yang meninggal karena terpapar virus.
Angka kematian, angka jumlah yang OTG, angka suspect, angka kesembuhan paska perawatan dan daya tampung rumah sakit/faskes kini di beberapa daerah memasuki tahap krisis. Butuh segera diantisipasi, butuh lebih banyak relawan tenaga kesehatan guna memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tetap prima. Mereka yang sakit, bisa terlayani.
*****
Cerita rebahan di hari minggu begini, bisa mengalir ke mana saja. Berseliweran pesan respon aksi tentara menurunkan spanduk bergambar Habib Rizieq lalu berbuih ragam pemberitaan sikap Pangdam Jaya, yang menyatakan bubarkan saja FPI. Lalu. kita heboh oleh hadirnya artis Nikita Mirzani melawan pimpinan FPI yang baru kembali ke tanah air.
Sungguh, ada satu moment peristiwa yang membuat sedih, nggrantes jeru banget. Kala mendengar adanya aksi dari sekelompok orang yang membunuh, menghilangkan nyawa saudara sendiri.
Kabar dari Sigi, Sulawesi Tengah membuat duka dan luka bagi Indonesia. Bagaimana mungkin, saat energi bangsa ini difokuskan untuk membebaskan rakyatnya agar selamat dari terpaparnya penyakit menular, malah ada aksi pembunuhan keji berlatar kebencian, aksi teror yang jelas berlawanan dengan akal sehat. Menghabisi nyawa orang lain, apapun motifnya adalah bentuk kejahatan.
Menuliskan cerita di hari Minggu sembari rebahan kala hujan deras di luar, mencatat detail dan ingatan soal betapa pentingnya bahasa kemanusiaan harus selalu disuarakan, dimenangkan.
Apapun jalannya, bagaimanapun caranya. Asal kita semua tetap sehat, waras. Tidak larut dalam selubung jubah palsu. Lawan aksi teror, apapun bentuk baju dan gerakannya. Termasuk virus intoleran tak boleh punya ruang di negeri ini.
#ceritapinggirjalan
#isupublik -
Setelah Tulisan, Lahirlah Peradaban Film
*Setelah tulisan, lahirlah peradaban film*
Ini bukanlah sekedar hal yang rutin, tapi bentuk ekspresi semangat kebersamaan, produktif di kala situasi sulit menggelayut dalam keseharian.
Jogja NETPACK Asian Film Festifal bagi saya pribadi, sangat menggembirakan mengikuti aneka venue dan aktifitas di dalamnya.
Cinema, kine forum ini sekarang hadir lagi di tengah masa pandemi Covid-19 masih membuat banyak orang khawatir. Lebih banyak #dirumahsaja #jagakarak #pakaimasker adalah hal bijak yang sering disuarakan.
Urusan menonton film, berada di gedung bioskop, di ruang gelap itu, tentu ada kondisi yang mewajibkan kita patuh standar protokol kesehatan.
Saat menonton film itu membuat kita terisolasi atau secara sukarela mengisolasi diri di ruang gelap. Di bioskop, perlu dibatasi, agar tidak menjadi super spreader penyebar wabah penyakit.
Bersyukurlah, tahun ini JAFF juga menyediakan kanal digital untuk penonton, agar bisa akses film seni, film pendek dan film kompetisi yang telah dilakukan kurasi oleh juri.
Tahun lalu, JAFF hadir dengan tema disrupsi, merespon aktivitas digital, zaman serba digital dan sikap manusia atas situasi tersebut. Tahun ini, agaknya JAFF hendak mengingatkan hal dasar dari sinema, KINETIK.
Sebelum jauh membahas sejumlah aktivitas, film apa saja yang pantas jadi terbaik pilihan juri, pilihan komunitas, ada baiknya menengok balik sejarah perjalanan gelaran festifal film yang sudah berlangsung 15 tahun ini.
JAFF pertama kali hadir, di Yogyakarta, setelah ada bencana gempa besar pada 2006. Mengingat masa konsolidasi kepanitiaan penyelenggaraan festival pada tahun itu, rasanya sulit merealisasikan hal sepele, soal tontonan film.
Yogyakarta tengah sibuk merehabilitasi korban bencana gempa bumi, ada banyak agenda pembangunan fisik rumah dan pemulihan usaha perekonomian rakyat. Pendek kisah, rakyat sedang susah, apa sempat menonton film dan apa perlunya itu.
Garin Nugroho, Budi Irawanto, adalah duet sineas dan akademisi yang punya minat pada film alternatif, film pendek dan kesamaan sebagai cinephilia. Mereka ini bertemu dengan anak-anak muda yang punya semangat sama, memiliki ruang bertemu, ruang percakapan dan ruang tontonan bagi karya karya film yang inspiratif, reflektif dan film seni.
Semua bersepakat untuk mewujudkan, menghadirkan festival yang bisa jadi ruang pertemuan banyak komunitas, hobi, kreator film, mahasiswa, seniman, orang biasa, volunteer dll akhirnya benar benar hadirkan festival.
Garin Nugroho memberikan alasan sederhana. Orang susah butuh tontonan juga, tak sekedar yang bisa menghibur tapi sekaligus bisa belajar dari orang lain, komunitas lain, karya seni film dari negara lain. Sekaligus bagaimana mengapresiasi karya seni film pendek, persona yang berkontribusi dan memiliki jasa bagi pengembangan perfilman Indonesia terkini.
Semangat indie, independent dalam berkarya, produksi seni film yang puitis, yang reflektif, alternatif akhirnya hadir di layar perak titik penyelenggaraan festival. Di desa, digelar misbar nonton bareng film, selain itu digelar juga acara nonton film di Gedung Societet Militer. Digelar kelas diskusi bersama maestro seni dan aneka acara yang membahas film, sinema dari beragam perspektif sesuai tema.
Kalau di masa lalu, layar perak digelar untuk rakyat di desa kini layar JAFF ke-15, hadir di 15 kota di Indonesia. Jelas, ada kemajuan besar soal pilihan lokasi pemutaran film festival ini.
Sudah banyak kreator film lulusan JAFF yang kini punya karya film pendek dan feature film moncer, dikenal oleh dunia luas. Mereka ini, generasi perfilman yang akrab dengan digital, mudah adatif terhadap perubahan zaman.
Semakin meluasnya titik layar festival JAFF, bagian dari energi baik untuk menumbuhkan perfilman nasional, mendorong lahirnya kreator industri perfilman baru.
HIDUPKAN LAYAR BIOSKOP DI DAERAH
Apresiasi karya seni penting untuk selalu dihadirkan. Di tengah bising dan riuhnya pemilihan kepala daerah, dengan pro kontranya, rakyat Indonesia butuh oase, butuh hiburan yang bergizi bagi alam pikir warga negara yang sehat.
Menonton film, kini tak lagi harus ke bioskop. Di 15 tahun penyelenggaraannya, festival film ala JAFF, bisa membuka selubung kreatif. JAFF hadir di 15 kota.
Hal yang menggembirakan adalah akan lebih banyak layar bioskop, layar perak di daerah yang bisa segera hidup lagi. Kapan kira-kira bisa mewujud?
Selamat menonton, selamat jadi bagian sejarah penyelenggaraan festival film. Layar perak di bioskop, termasuk gedung bioskop di nusantara ini sudah lama mati. Semoga bisa hidup lagi dan menghadirkan tontonan film berkelas.
Di era digital, semua orang bisa jadi pembuat film. Begitu mudahnya. Asal mau sedikit repot editing, shoot pakai kamera HP, bisa jadi tontonan. Meski untuk hasilkan film seni, tak semudah itu. Nah, forum film model JAFF, adalah ruang tempat belajar. Di titik inilah, patut dicatat betapa berharga dan pentingnya JAFF hadir, jadi sejarah dinamika festival sinema tanah air.
#ceritapinggirjalan
#JAFF
#JogjaNETPACK -
Panggung Politik, Aktor dan Narasinya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menyoroti soal korupsi kepala daerah, karena kebetulan memang tengah ada pilkada serentak di 270 kota/kabupaten/provinsi. Salah satunya warning kepada calon kepala daerah yang bermasalah, petahana tidak boleh bermain curang memanfaatkan jabatan yang dimiliki, juga seruan agar rakyat tidak salah pilih saat pilkada digelar nanti.
Saya secara pribadi menunggu aksi konkret KPK khusus untuk calon kepala daerah ini. Di putaran pilkada serentak sebelumnya ada aksi KPK menangkap kepala daerah yang bermasalah hukum.
Rakyatlah yang kini memiliki otoritas penuh guna memberikan dukungan atau menghukum seluruh calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum, cacat moral, dan seterusnya.
Nah, di sinilah akar masalahnya.
Jelang akhir masa kampanye sosialisasi visi dan misi paslon, suatu kondisi ideal bagi rakyat untuk mengetahui, membaca, menyimak, menimbang hingga akhirnya memutuskan calon mana yang pantas dipilih oleh rakyat di TPS, banyak dikaburkan, tertutupi atau tehalangi oleh lapis dan selubung informasi palsu (hoax), ujaran kebencian, fitnah dan tentu saja propaganda yang berlimpah.
Hal yang biasa saja, kala terjadi riuhnya politik, dinamika opini, grenengan politik, glenak-glenik politik, obrolan, gosip politik, juga aneka info masalah politik berlimpah di masa pilkada. Ada pahlawan politik dan penjahat politik yang berebut tempat untuk tampil di panggung. Menggoyang panggung politik.
Satu waktu, usai terpilihnya Presiden Joko Widodo, mantan kepala daerah di Solo kala itu tengah jadi perbincangan hangat nasional. Semua terkesima dan terpukau dengan apa saja yang dilakukan oleh mantan Walikota Solo itu. Sosoknya sederhana, populer dan sering dikenal banyak membuat orang senang, setuju dengan apa saja yang dilakukan.
Ada banyak kisah yang bisa diceritakan sehabis bersinggungan secara langsung dengan Joko Widodo, sebelum naik panggung nasional. Sekarang pun, masih belum semua kisah tersebut mengisi ruang publik, obrolan rakyat.
Ada banyak hal yang jadi ‘untold stories‘. Apa itu? Kisah-kisah rahasia yang bisa jadi hanya Joko Widodo dan Tuhan saja yang tahu.
Salah satu kisah yang bisa disimak dengan jenaka tentu saja soal pernyataan Pratikno, kala jadi Rektor UGM. Ini hanya humor dan guyonan di antara rektor perguruan tinggi negeri. Institut Teknologi Bandung sudah memberikan lulusan terbaiknya untuk jadi Presiden RI, Soekarno sang proklamator. Rektor dan sivitas akademika boleh berbangga soal ini. Institut Pertanian Bogor sudah meluluskan doktor, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI.
Nah, Pratikno yang masih menjabat Rektor UGM di hadapan sivitas akademika Fakultas Kehutanan membuka kisah bagaimana Joko Widodo bisa naik panggung politik nasional.
ITB sudah menyumbangkan alumni jadi pemimpin RI, IPB memberikan alumninya jadi Presiden RI. UGM cukup sarjananya sajalah yang jadi Presiden. Sarjana Kehutanan, bukan sarjana Fisipol yang lebih paham soal politik. Kisah soal ini, bisa disimak di sini.
Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjabat Ketua Alumni Gadjah Mada, KAGAMA memberi panggung kepada seorang kepala daerah, notabene adalah alumni Kagama, Joko Widodo untuk berkisah bagaimana memimpin Solo.
Sri Sultan Hamengku Buwono X berbagi panggung untuk Joko Widodo dalam rangka memberikan solusi bagi masalah kebangsaan di tanah air.
Saat memutar kembali ingatan, rekaman lawas soal polah tingkah dan isi obrolan, Joko Widodo sudah jadi bintang panggung. Jenaka, humoris dan membawa kegembiraan bagi banyak audiens. Joko Widodo benar-benar memanfaatkan panggung yang diberikan kepada dirinya untuk menyampaikan hal-hal baik yang pernah dikerjakan di Solo. Termasuk sikap rakyat Solo, merespon kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu hal, tentu saja memindahkan pedagang pasar dengan pawai. Hal lain, tentu saja dengan gaya orang Jawa, rendah hati, orang biasa saja. Seloroh, ajudannya sering dikira sebagai Joko Widodo, sang walikotalah yang mengundang derai tawa.
Nah, kini panggung yang sama, panggung politik nasional tengah menghadirkan aktor dan narasi berisikan drama politik kekuasaan yang mirip-mirip situasinya. Tak sepenuhnya sama tentu saja.
Saat Joko Widodo mulai naik panggung, Susilo Bambang Yudhoyono memasuki fase kedua kepemimpinan. Ada ruang kosong yang harus diisi oleh sosok baru.
Apa yang terjadi hari ini? Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap salah satu menteri Joko Widodo. Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang dilantik oleh Joko Widodo. Aksi penangkapan terjadi di saat sorotan terhadap KPK yang dianggap melemah, juga sikap Joko Widodo terhadap lembaga anti rasuah ini tengah dipertanyakan.
Politik adalah seni (berkuasa), berpolitik terhubung juga dengan momentum. Politik adalah aksi, politik adalah soal negosiasi.
Politik memiliki aktor, drama dan narasi. Inilah masa gelaran aneka drama dan narasi kebangsaan sebenarnya. Masa paling tepat menanamkan sikap dan pitutur untuk edukasi dan pedoman rakyat dalam memilih calon pemimpin, memilih calon kepala daerah yang benar-benar layak dipilih.
Ada banyak aktor baru, dalam masa paruh kedua Joko Widodo memimpin. Ada drama baru yang tengah hadir, babak demi babaknya. Endingnya? Mari simak bersama-sama.
Di salah satu group WA, yang saya ikuti, iseng saja saya bagikan pernyataan jenaka. Bukan apa-apa, sekedar mengingatkan pentingnya sarapan pagi. Meski di negeri kita, negeri yang gemah ripah loh jinawi ini sudah berlimpah bahan pangan, masih ada saja yang tidak bisa makan, tidak mampu sarapan. Kenapa sarapan pagi penting? Biar kuat ngadepi kasunyatan, biar kuat berhadapan dengan kenyataan.
Kenyataan seperti apa? Ada rasa baper, tatkala menyimak tingkah-polah para calon kepala daerah yang hadir.
Saya seperti kebanyakan rakyat calon pemilih di TPS, tengah menimbang dan menimang, mana calon terbaik yang ada untuk saya coblos.
Kotak suara di TPS, kelak akan memberikan isi dan hasil narasi beragam hal kala dibuka, usai kita, para pemilih memanfaatkan hak pilih dengan mencoblos di TPS.
Pilkada tahun 2020, tinggal menghitung hari. Tak bisa lagi klaim dukungan massa besar jadi alat gimmick politik sebab di saat yang sama pandemi hadir.
Jadi, sudahkah menetapkan pilihan?
Apakah soal komitmen anti korupsi paslon, jadi pertimbangan memilih di TPS?
Sembari sarapan, bolehlah simak lagu berbahasa Jawa yang ditembangkan Wadjinah, Kuwi opo Kui. Siapa tahu bisa bantu, jadi mantapkan pilihan.
#ceritapinggirjalan
#isupublik
#pilkadaserentak -
Menjadi Laki-Laki di Indonesia Pasca-Penjajahan Belanda
Desi Dwi Prianti, dosen Departemen Komunikasi Universitas Brawijaya Malang, menulis artikel ilmiah berjudul “The Identity Politics of Masculinity as a Colonial Legacy“. Kalau saya terjemahkan bebas jadinya bunyi judul tersebut begini: Politik Identitas Maskulinitas sebagai Warisan Penjajahan. Melalui tulisannya ini, Desi menyimpulkan bahwa pemahaman orang Indonesia atas maskulinitas dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, terutama bagi para lelaki urban, sangat dipengaruhi oleh penjajahan Belanda.
Sejak masa penjajahan dan masa-masa selanjutnya, karakter laki-laki yang berada di imajinasi kebanyakan orang Indonesia mengacu pada sebuah gambaran laki-laki Eropa yang ditampilkan oleh para penjajah. Laki-laki adalah seorang manusia yang sangat rasional, bertubuh kekar dan berotot, mandiri, dan individualis. Laki-laki adalah manusia yang tampil dan menguasai ruang publik. Sebaliknya, manusia yang percaya pada hal-hal gaib, tidak berotot, menjunjung kebersamaan dan kolektivitas, dan mengurusi urusan domestik dianggap tidak sempurna sebagai laki-laki. Padahal, menurut Desi, sifat-sifat yang terakhir ini biasa dipraktekkan oleh lelaki Indonesia sebelum era penjajahan. Sayangnya, selama penjajahan berlangsung, orang Indonesia ditempatkan pada posisi kelas sosial terendah, di bawah orang Eropa. Orang Indonesia dijadikan buruh bahkan budak, pembantu, pemuas hasrat seks, dan pekerjaan-pekerjaan yang berupa penindasan lainnya. Akibatnya, orang Indonesia, khususnya para laki-laki ningrat, berusaha keras mengadopsi karakter kelaki-lakian orang Eropa. Mulai dari cara berpakaian, bentuk badan, serta cara berpikir dan bersikap.
Strategi Belanda ini, yang membuat laki-laki Indonesia sungguh ingin meniru karakter laki-laki Eropa, sangat efektif dalam merawat penjajahan. Laki-laki Indonesia akhirnya banyak yang meninggalkan sifat-sifat kolektif yang difeminimkan atau diperempuankan oleh Belanda. Kalau mau jadi laki-laki beneran ya harus agresif, kompetitif, rasional, dan individualis. Tinggalkan rasa gotong royong. Kuasai harta, tahta, dan wanita. Begitu kira-kira yang disampaikan secara tersirat oleh Belanda kepada laki-laki Indonesia yang bermimpi untuk setara kedudukannya dengan laki-laki Eropa. Kekuatan kolektif masyarakat Indonesia akhirnya hancur lebur.
Untuk lebih memahami mengapa Belanda pada masa penjajahan memaksa masyarakat Indonesia mengubah pemahaman bagaimana menjadi laki-laki, kita perlu melihat apa yang terjadi di Eropa pada abad ke-15. Setelah pandemi Black Death melanda Eropa dan membunuh 30-40% warga Eropa, tenaga kerja pada masa itu menjadi sangat langka. Landlords (tuan tanah) kelimpungan karena bayaran petani penggarap menjadi sangat mahal dan harga sewa tempat tinggal di daerah urban turun drastis. Ini karena jumlah penduduk berkurang jauh. Di masa setelah musibah ini, kehidupan menjadi lebih enak sebenarnya untuk kelompok ekonomi bawah. Bahkan mereka semakin memperkencang perlawanan pada penguasa yang di masa-masa sebelumnya sudah dilakukan. Feodalisme benar-benar berada di ujung tanduk.
Salah satu cara yang dilakukan oleh para penguasa Eropa waktu itu agar keadaan menjadi “normal” dan “stabil” kembali adalah melegalkan pemerkosaan. Tujuan strategi ini yaitu untuk memecah kekuatan kelas bawah. Di masa itu, di kalangan masyarakat bawah, bisa dibilang tidak ada pembedaan peran perempuan dan laki-laki di ruang publik (termasuk sebagai pemimpin acara-acara keagamaan). Para penguasa melegalkan pemerkosaan agar para lelaki kelas bawah tergoda untuk menikmati bagaimana rasanya berkuasa secara seksual, yang selama ini hanya dinikmati oleh kalangan atas.
Pelegalan pemerkosaan ini juga berbarengan dengan usaha mendisiplinkan tubuh perempuan agar bisa digunakan secara maksimal untuk memproduksi anak. Di masa itu, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sangat diperlukan agar jumlah tenaga kerja juga semakin meningkat. Dalam konteks ini juga kita perlu menilai perburuan penyihir di Eropa yang menolak tubuh dan pikirannya digunakan untuk sarana reproduktif. Para penyihir perempuan ini, bagi kelas penguasa, harus dikembalikan fungsi tubuh dan pikirannya ke ranah domestik (bikin anak dan mengurus pekerjaan rumah).
Jadi, di Eropa periode ini, maskulinitas dan feminitas, bagaimana menjadi lelaki dan perempuan didefinisikan ulang secara sangat signifikan. Pembedaan ruang publik dan domestik dibuat lebih jelas dan kaku. Pembedaan sisi produktif dan reproduktif dibikin lebih terinstitusi atau terlembaga. Tujuannya jelas, agar masyarakat berjalan sesuai dengan kemauan penguasa, yaitu para lelaki rajin bekerja, perempuan mengurus rumah dan banyak melahirkan anak yang kemudian akan jadi tenaga kerja, sehingga pundi-pundi terus mengalir kencang ke kantong penguasa.
Nah, ternyata yang dilakukan oleh para penguasa Eropa abad ke-15 ini diterapkan juga oleh Belanda di Indonesia, seabad kemudian.
Pijak IndonesiaTumpuan Berpikir
Pijak Indonesia 