Beranda

  • Kabar Duka: Kita Tidak Akan Pernah Pensiun

    Kabar Duka: Kita Tidak Akan Pernah Pensiun

    Seorang anak bertanya kepada ayahnya, “Apa rencana Ayah saat pensiun nanti?”
    “Kau lah rencana pensiun Ayah,” jawab sang ayah.

    Percakapan itu adalah sebuah kejadian yang diceritakan oleh Hasan Minhaj, seorang Indian-American komedian dalam acaranya di Netflix berjudul Patriot Act. Pada episode tersebut ia membahas tentang fenomena Silver Tsunami. Sebuah istilah yang diberikan pada keadaan di mana jumlah penduduk lansia di atas 65 tahun meningkat dengan pesat. Menurut data yang ia paparkan diperkirakan jumlah penduduk dengan usia di atas 65 tahun, meningkat dari 47 juta jiwa pada 2015 menjadi 88 juta jiwa pada 2050.
     
    Kondisi ini dibarengi dengan kenyataan bahwa warga Amerika yang mencapai usia pensiun memiliki perencanaan finansial yang buruk. Diperkirakan 10 juta orang di atas usia 65 tahun masih bekerja untuk menyambung hidup. Sedangkan mereka yang sudah tidak bekerja menjalani hidup yang kurang layak karena tidak ada dana pensiun yang cukup. Padahal 48 persen orang dewasa dengan usia di atas 55 tahun tidak memiliki tabungan pensiun sama sekali.
     
    Keadaan ini sangat menjadi beban bagi Baby Boomer, generasi dengan jumlah populasi terbanyak di Amerika, akan memasuki usia pensiun. Dengan tanpa memiliki tabungan yang memadai, mereka harus bersiap membayar segala biaya perawatan jangka panjang, serta menanggung segala beban keuangan, fisik, dan emosi. Keadaan ini akan mewariskan beban ke generasi berikutnya, millennial.
     
    Dahulu di Amerika terdapat tiga tiang utama yang mendukung masa pensiun; jaminan sosial yang didapat dari pemerintah, tabungan pensiun, dan tunjangan pensiun yang didapat dari tempat kerja. Namun di Amerika, sejak tahun 80an tunjangan pensiunan sudah tidak wajib diterapkan secara umum oleh semua perusahaan. Sebagai penggantinya perusahaan bisa menerapkan 401(k)s, yang mana tingkat risiko finansial lebih tinggi sehingga tidak banyak diminati oleh pekerjanya. Bersamaan dengan hal tersebut, juga sangat sulit bagi kelas menengah untuk bisa mempersiapkan pensiun dengan tabungan ketika pendapatan mereka sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka hanya bergantung pada jaminan sosial, yang mana nilai yang didapat perbulan sangat kecil dan tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan di masa pensiun.
     
    Keadaan di atas tentu terdengar familiar bagi kita sebagai warga Indonesia bukan? Nampaknya kita bahkan sudah mengalami keadaan itu sejak pada generasi-generasi sebelumnya. Lalu bagaimanakah dengan keadaan di Indonesia?
     
    Di Indonesia, usia yang tergolong lanjut usia ditetapkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah 60 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) persentase lansia di Indonesia sekarang mencapai sekitar 9,6 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan 5 dekade terakhir. Dimana provinsi dengan jumlah penduduk lansia tertinggi terdapat di DI Yogyakarta (14,50 persen).
     
    Dari sekian jumlah lansia, hampir separuh di antaranya masih bekerja. Pada tahun 2019, persentasenya mencapai 49,39 persen. Jumlah ini didominasi oleh mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Sebagian besar lansia yang masih bekerja ini berpendidikan SD ke bawah, karenanya kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pertanian yang mana tidak memerlukan ketearmpilan khusus. Malangnya, meskipun masih bekerja di usia renta, 46,22 persen dari mereka berpenghasilan kurang dari satu juta per bulan. Secara umum, sebagian besar lansia yang masih bekerja tersebut merupakan pekerja informal (84,29 persen) yang tidak memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, dan imbalan hidup yang layak.
     
    Mengutip dari BPS, jumlah lansia yang memiliki jaminan sosial (di Indonesia termasuk juga tunjangan pensiun) hanya sekitar 12,91 persen. Yang mana kebanyakan dari mereka berasal dari wilayah perkotaan. Sementara sekitar separuh dari lansia mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada saat sensus dilakukan. Kenyataan tersebut menunjukkan kebanyakan lansia membebankan biaya kebutuhan sehari-hari dan perawatan kesehatan kepada anak, cucu, atau kerabat di sekitarnya.
     
    Permasalahan persiapan pensiun nampaknya hampir sama antara di Amerika dan Indonesia. Atau bahkan di negara-negara lain di dunia. Ketidaksiapan tabungan untuk menyambut masa senja menjadi masalah utama Baby Boomer kebanyakan. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan mereka bergantung pada generasi setelahnya.  Entah untuk membayar biaya perawatan saja atau bahkan sampai menyediakan waktu khusus untuk membantu melakukan kegiatan sehari-hari. Atau lebih mengenaskan lagi, masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
     
    Sebagai masyarakat dengan budaya timur yang kental, membiayai dan merawat orang tua di masa senja tentu menjadi hal yang hampir bisa dikatakan wajib. Terlebih dalam ikatan norma-norma agama dan sosial. Kalau tidak mau akan dibilang durhaka. Akankah kita akan seperti itu saat tua nanti? Segala keterbatasan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari di saat usia lanjut merupakan hal yang niscaya dan tidak bisa dihindari. Namun investasi untuk menyambut masa pensiun bisa diupayakan. Karena tentu kita tidak ingin bekerja seumur hidup maupun menjadi beban di masa pensiun.
    ,
    , ,

  • Mempertanyakan Eksistensi Diri di Tengah Arus Modernisasi dan Berkembangnya Teknologi

    Mempertanyakan Eksistensi Diri di Tengah Arus Modernisasi dan Berkembangnya Teknologi

    Barangkali kita kadung santai-santai saja atau bahkan berontak hasrat kita lantaran bualan-bualan modernisasi. Yang dimaksud dengan istilah “bualan” ini adalah statement yang “berani-berani takut” untuk melempar klaim bahwa modernisasi sudah cukup banyak merampas lumbung makanan lalu meninggalkan sampah busuk bagi peradaban. Ya, enggak selalu gitu sih. Okelah, tapi di setiap “enggak selalu gitu” biasanya emang ada sampah-sampahnya. Lalu apa yang kita lihat sebagai bualan itu? Oke, kita mulai bongkar khusnudzonnya manusia ini terhadap modernisasi dengan segala atributnya.

    Kalau kita bicara soal modernisasi, maka tentu kita akan bicara tentang segala atribut, perangkat (teknologi), budaya beserta macam utilitasnya. Apa yang tak kita sadari adalah, bahwa kita perlahan-lahan dan secara bersamaan sedang memindahkan sentral peradaban dari manusia kepada perangkat modern tadi. Sehingga pelan-pelan kita pun mengalami kebingungan eksistensial tanpa ketemu jawaban. Diperlakukan dengan cara apa kita sehingga manusia bisa mengalami yang demikian? Adalah utilitas dan fungsi yang dijadikan jaminan bagi manusia untuk mencapai imajinasi ideal tentang kehidupan versi mereka. Sementara, apa yang menjadi indikator utilitas tadi? Siapa yang meletakkan indikator tersebut? Berikutnya akan muncul pertanyaan di mana secara eksistensial letak subjek manusia di tengah establish-nya teknologi?

    Bagi Heidegger, teknologi merupakan manipulasi, ini bisa diterjemahkan bahwa manusia dan alam sudah memiliki hakikatnya masing-masing, sedangkan teknologi adalah memperantarai keduanya. Ibarat wedhus itu sudah ada dan beranak pinak dari dulu dengan sendirinya, manusia pun ada. Namun, teknologi memberikan akses di antara keduanya sehingga jadilah ternak kambing. Kalau kita perselisihkan dengan budaya hari ini, sesungguhnya ada kebingungan soal relasi antara manusia, teknologi dan alam, atau bahkan manusia, teknologi dan manusia. Heidegger percaya bahwa secara ontologis teknologi telah menggeser pandangan mengenai keberadaan manusia dan makna yang melekat padanya. Pada tahap ini, kita menemukan keadaan terbalik ketika manusia telah menjadi objek yang dimaknai oleh perangkat. Dengan kata lain, keberadaan kita saat ini ditentukan oleh teknologi itu. Kita bisa akui, bahwa sebagian dari subjektivitas yang ada jauh di dalam diri kita, luntur dan lenyap seketika sampai di ujung jari, lantas kemudian teknologi menghadirkan kita sebagai diri yang lain asalkan suitable dengan pola-pola yang ada di antara kerumunan manusia lainnya.

    Teknologi berperan dalam membentuk pola-pola dalam peradaban. Manusia pada akhirnya disusun dalam bentuk deretan data-data statistik, nilai-nilai dan spiritualitas disederhanakan dalam angka dan kurva. Sangat mungkin dengan kondisi ini manusia ditata dalam struktur kelas tertentu, atau bahkan muncul kelas-kelas baru dalam relasi sosial ketika manusia dengan mudahnya dicacah, didefinisikan dan dibatasi oleh struktur tersebut. Maka pandangan bahwa “technology as salvation” perlu dipikir ulang kalau kita mau. Ini karena adanya kemungkinan dominasi kelas dalam hal peruntukan teknologi. Tak bisa rasanya bagi kita untuk menjamin bahwa kendali perangkat teknologi mungkin diakses semua kelas sehingga mau tidak mau sebagian di antara manusia yang menjadi objek kendalinya. Anggapan bahwa perangkat dapat mengeliminasi kesenjangan kelas justru berakhir pada manusia kehilangan dirinya sendiri di hadapan komputer. Ketidaknetralan perangkat itu jadi niscaya, dan bahayanya pola pikir kita ngikut-ngikut aja, gimana ndak ngikut? Kita udah dikuasai kok.

    Enaknya bagi mereka yang punya kendali infrastruktur teknologi, dengan kata lain mereka punya kendali atas tubuh-tubuh bahkan pikiran manusia lainnya. Ketika manusia sudah bisa dipolakan, atau bahkan di-“angka”-kan, ini artinya sudah ada bayangan berapa angka pula cuan yang masuk ke sakunya. Mungkin dari sinilah muncul apa yang disebut-sebut salvation itu. Betapa komoditas sudah semakin terdiversifikasi dari yang awalnya sesuatu tak bernyawa yang memiliki massa dan relativitas alias materi, kepada manusia, alias manusia yang sudah di-“angka”-kan, alias dialgoritmakan. Dan lagi-lagi kalau bisa dibilang, kita justru menikmati suatu standar nilai yang dikelola oleh sistem dan perangkat di luar tubuh kita yang kemudian disusupkan ke tubuh kita sendiri.

    [mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Anggapan bahwa perangkat dapat mengeliminasi kesenjangan kelas justru berakhir pada manusia kehilangan dirinya sendiri di hadapan komputer.”[/mks_pullquote]

    Perihal bagaimana pola pikir dan eksistensi bahkan respon bawah sadar manusia bisa dibentuk oleh sistem, mari kita kembali bicara soal utilitas tadi. Siapa sih yang menentukan utilitas itu adalah X atau Y? Tentu saja mereka yang punya kuasa atas perangkat tadi. Kalau kita bicara kebijakan, negara, kalau ngomongin bisnis, konglomerat. Misal kalau kita dihibur dengan suguhan “cepat lagi mudah”, apakah seutuhnya kita nikmati bagi sekadar pemenuhan hasrat diri? Sebagian tentu dinikmati oleh bos-bos pabrik tempat kita bekerja karena produktivitas yang seiring dengan “cepat lagi mudah” tadi. Sebagian orang boleh jadi justru ingin berlambat-lambat dan bermalas-malas lantaran ia sedang nikmat bermain-main dengan imajinasi bebasnya di atas ranjang, tapi diperah paksa dengan manipulasi “cepat lagi mudah” tadi, ya apalagi yang ditawarkan teknologi pada otak kita kalau bukan ini.

    Arena permainan kendali teknologi ini, juga tak jauh, bahkan menempel erat pada sistem politik as simple as we say. Politik mengatur segala hal, sudah jelas lah ya. Oke, agak susah menafikan bahwa tujuan besar negara adalah tidak lain stabilitas politiknya. Ini bisa jadi kabar baik di belakang orasi “demi bangsa dan negara”. Di sisi lain, mungkin berselisih dengan nilai-nilai manusia. Amati, bagaimana China melancarkan mass surveillance system untuk mengawasi bagaimana citizens hidup. Negara coba merekognisi kehidupan masyarakat terbatas pada apa yang terlihat olehnya, meskipun dengan segala perangkat teknologi canggih. Ini kemudian jadi inventaris mahal sebagaimana mereka melihat stabilitas merupakan pencapaian yang juga mahal bagi eksistensi negara. Tujuannya adalah meletakkan legitimasi atas bagaimana pemerintahan bekerja. Sehingga, apa-apa yang menjadi hambatan bagi keberlangsungan kekuasaan dengan mudah diantisipasi dengan testruktur, terukur dan sistematis.

    Bagi demokrasi, ini agaknya jadi persoalan, lantaran kemungkinan pembatasan ekspresi atas dasar legitimasi tadi. Kalau mau bicara demokrasi yang katanya harus inklusif, itu barangkali bukan berarti menghentikan pertanyaan supaya ia tak perlu lagi menjawab sesuatu semata-mata data dianggap sudah lengkap, mewakili dan menjawab segala pertanyaan. Sekalipun yang demikian itu ada di dalam pikiran masyarakatnya. inklusif mungkin justru harus memungkinkan adanya kecurigaan di antara negara dan masyarakat untuk terus-terusan diperdebatkan dan dipertanyajawabkan. Harus ada kecurigaan dan jawaban intinya, bukan membatasi kecurigaan seolah-olah sudah terjawab. Tapi, teknologi juga lah yang punya peran membangun batasan itu dan lihat saja bagaimana perangkat itu dimanfaatkan bagi sistem politik hari ini.

    Bagaimana? Dari sekian pendapat ini, apakah sudah mencium aroma-aroma busuk di tengah peradaban? Kalau tidak, silakan berhenti pada sisi baiknya saja, sisanya anggap saja saya ngawur, anggap saja, karena saya pikir pengaruh itu nyata secara sistemik. Hanya saja sekilas ia tak terlihat, lebih dalam barangkali memang otak kita sudah diporak-porandakan, dengan iming-iming utilitas, “technology as salvation”, imajinasi peradaban riang gembira yang diperjual-belikan dengan atribut etika dan moral.

    , ,

  • Fenomena Cuddling Membuatku Sadar Bahwa Consent Doang Tuh Nggak Cukup!

    Fenomena Cuddling Membuatku Sadar Bahwa Consent Doang Tuh Nggak Cukup!

    Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata cuddling?

    Well, secara harfiah, cuddling diartikan sebagai afeksi berupa pelukan. Bedanya dengan pelukan biasa, cuddling umumnya dilakukan ketika kita pengen manja-manjaan secara intim dengan pasangan dan biasanya sih dilakukan di tempat tidur. Tapi, kegiatan yang lebih dikenal dengan ndusel-ndusel ini juga bisa dilakukan di mana aja kok. Misalnya kalau kita lagi duduk berduaan dengan doi di atas sofa atau pas lagi nonton di bioskop. Bagai dunia milik berdua, cuddling adalah ekspresi rasa sayang kita kepada pasangan. Jadi, wajar aja sih kalau sedang bersamanya, kita pengennya nempel mulu kaya amplop dan prangko.

    Selain ungkapan rasa cinta, cuddling ternyata punya manfaat buat kesehatan lho! Menurut artikel kesehatan yang dipublikasikan oleh Psychology Today, cuddling akan membawa efek positif, terutama bagi perempuan, sebelum melakukan hubungan intim bersama pasangan. Ketika melakukan cuddling, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin yang akan membuat perasaan jadi lebih bahagia, tenang bahkan lebih mudah mencapai orgasme saat melakukan foreplay.

    Nggak hanya itu saja, cuddling juga dipercaya bisa membantu meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga kita jadi lebih kuat menahan penyakit. Plus, hormon yang dikenal dengan hormon cinta ini juga akan membantu tidur kita lebih nyenyak karena adanya perununan tekanan darah yang membuat tingkat stres dan kecemasan pun ikut menurun.

    Karena efeknya yang bikin nyaman dan menenangkan, nggak jarang cuddling sering diselipkan dengan deeptalk alias bicara dari hati ke hati. Nah, ketika hati dan pikiran sudah cukup rileks, pasti kita jadi lebih mudah untuk bercerita dan mengungkapkan banyak hal kepada pasangan kan? Hal inilah yang membuat kita terasa lebih dekat dan intim dengan pasangan.

    Masalahnya, yang saya utarakan sebelumnya itu hanya dilakukan kepada pasangan saja, yang bisa jadi udah sama-sama paham consent dan sepakat untuk melakukannya. Namun, bagaimana jika cuddling dilakukan dengan orang lain yang cenderung asing bagi kita?

    Fenomena cuddling yang kian marak di linimasa sebenarnya membuat saya gemas sekaligus kesal. Gemas karena sesungguhnya konsep cuddling itu adalah tanda kasih sayang kepada pasangannya melalui sebuah pelukan. Namun sayangnya, kini konsep cuddling yang beredar dari akun base ini seringnya diselipkan dengan rangsangan seksual ketika melakukannya. Yang tadinya hanya sekadar berbagi energi positif kepada pasangan, sekarang malah jadi terkesan seperti one night stand alias maknanya udah keterlaluan jauh woy!

    Nggak heran dong kalau para korban mulai speak up sana sini karena merasa dilecehkan akibat perbuatan tidak senonoh. Mereka yang tadinya mengira kalau cuddling hanya sekadar ndusel-ndusel di kasur hotel nan empuk, eh kok ujung-ujungnya ada penis masuk ke dalam vagina. Mending kalau bawa kondom, jaga-jaga biar nggak kena ‘semprot’. Lah ini ada oknum lain yang pura-pura nggak sengaja memasukkan cairan semennya ke dalam tanpa persetujuan partner cuddling-nya. Kalau udah kaya gini, apa bedanya sama having sex like literally sex af?

    [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Namun sayangnya, kini konsep cuddling yang beredar dari akun base ini seringnya diselipkan dengan rangsangan seksual ketika melakukannya.”[/mks_pullquote]

    Yang lebih mengesalkan sekaligus memuakkan, meski sudah banyak korban yang speak up tentang pengalaman buruk ditipu dengan iming-iming cuddling, tapi kok rasanya tren ini makin marak ya? Kalau saya perhatikan, beberapa orang malah sengaja menggunakan tren ini sebagai ajang pembuktian diri demi sebuah titel open minded. Ditambah lagi, oknum penjahat selangkangan juga semakin terang-terangan menawarkan cuddling kepada perempuan-perempuan yang nggak dikenal sekalipun. Saking nggak tau diri dan udah nggak punya urat malu, si oknum sampai bela-belain bikin akun palsu demi ‘berburu’ calon korban cuddling yang berpotensi kena tipu dayanya. Hiiiih serem banget!!11!!1

    Saya prihatin sekaligus sedih deh melihat fenomena ini. Apalagi kebanyakan korbannya adalah perempuan dan notabene mereka sebenarnya (mungkin) hanya berharap bisa mendapatkan energi positif karena sedang merasa sedih atau kesepian. Namun pada kenyataannya, harapan tinggal menjadi harapan. Alih-alih mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, mereka malah jadi korban cuddling yang kebablasan.

    Sebagai seseorang yang sudah baligh dan berakal, pada dasarnya melakukan cuddling atau having sex adalah hak pribadi masing-masing. Bebas aja kok. Tapi mbok tolong, jangan polos-polos banget. Jangan naif-naif banget. Lhawong melakukan sama pasangan aja tidak akan menjamin bahwa dia akan setia pada consent, apalagi jika dilakukan bersama orang asing?

    Bukannya nggak memedulikan perasaan korban atau victim blaming, tapi serius deh, apa sih yang kamu harapkan dari orang yang baru dikenal di medsos? Yakin mau sekamar berdua dengan orang asing? Yakin kalau mereka nggak akan melakukan apa pun selain cuddling? Yakin kamu bakal baik-baik aja setelah melakukannya?

    [mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Tapi mbok tolong, jangan polos-polos banget. Jangan naif-naif banget. Lhawong melakukan sama pasangan aja tidak akan menjamin bahwa dia akan setia pada consent, apalagi jika dilakukan bersama orang asing?”[/mks_pullquote]

    Pemikiran-pemikiran demikian seharusnya sudah kita tanamkan bahkan hingga alam bawah sadar sendiri. Bukan apa-apa, hanya sebagai langkah mawas diri aja. Meski setiap orang bebas mau berhubungan dengan orang lain, tapi please jangan mengabaikan keselamatan sendiri. Terlalu berisiko lho jika menggantungkan afeksi dari orang baru lebih-lebih orang asing yang nggak jelas asal-usulnya.

    Okelah kalau sama-sama consent, tapi emang segitu percayanya sama orang asing? Saya aja, kadang-kadang masih takut kalau mau COD barang, makanya milih tempat yang ramai dan nggak sendirian. Lah ini berani-beraninya ketemu orang asing, di hotel dan sendirian pula. Apakah demikian namanya jatuh ke dalam lubang buaya?

    Saya rasa sudah cukup kita terlalu bebas memaknai consent. Yes, consent is a must and the most important thing, tapi nggak ada salahnya kok kalau kita juga berhati-hati dan mampu berpikir logis. Meskipun tubuhku adalah otoritasku, perlu diingat juga bahwa diri kita sendirilah yang paling bertanggung jawab untuk menjaganya tetap aman dan nyaman. Yuk, sayangi dirimu sendiri❤

    , , ,

  • Sidang Tilang dan Cara Kembali ke Masa Lalu

    Sidang Tilang dan Cara Kembali ke Masa Lalu

    Seingat saya, setelah diakui dewasa oleh negara, berdasar kriteria pada UU No. 23 Tahun 2006 pasal 63 ayat 1, saya selalu berusaha untuk menjadi warga negara yang baik. Membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak dengan sengaja melanggar hukum, menaati peraturan lalu lintas dll.

    Namun tentu saja, seperti manusia kebanyakan, terkadang kelalaian datang. Sekitar dua minggu yang lalu, dalam perjalanan yang cukup terburu-buru dari Solo menuju Jogja, saya melewati razia lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Klaten di sekitar Jalan Solo-Jogja. Dalam razia itu, hanya sepeda motor yang diperiksa, sedang kendaraan beroda lebih dari dua dipersilakan melanjutkan perjalanan. Karena merasa menjadi warga negara yang baik, memiliki SIM dan membawa surat-surat kendaraan bermotor yang lengkap, saya mengikuti prosedur dan tidak menghindar dari razia tersebut.

    (lebih…) “Sidang Tilang dan Cara Kembali ke Masa Lalu”
    , , ,

  • Kebebasan Tidak Ada Artinya Jika Kau Miskin

    Kebebasan Tidak Ada Artinya Jika Kau Miskin

    Negara dan berbagai sayap kekuasaannya semakin mengekang kebebasan. UU ITE semakin tajam dan siap melumat kata-kata yang diproduksi mulut dan jari-jarimu. Diskriminasi agama terus berlanjut dan negara membiarkannya, mulai dari pelarangan pendirian tempat ibadah, salib dipotong, hingga doa bersama di tepi pantai dihalang-halangi.

    Belum lagi masalah privasi di dunia maya yang wajar membuat banyak orang pesimis. Terus saja berlangsung nomer-nomer ga jelas mengirim sms atau menelepon ke nomer kita menawarkan pinjaman, kredit, diskon, atau bahkan layanan seks. Program pemerintah berupa registrasi kartu ponsel nampaknya tidak bekerja. Data pribadi kita bertebaran di mana-mana sehingga mudah sekali digunakan oleh orang lain. Kondisi ini membuat banyak orang merasa diawasi gerak-geriknya. Pemerintah kelihatannya belum punya cara mengatasi ini. Atau bahkan memang tidak ada niatan membenahi.

    Belum berhenti sampai di situ. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berisi pasal-pasal yang mengancam kebebasan dan terlalu jauh ingin mengatur hal-hal privat. Sebut saja soal aturan makar, penghinaan presiden, penistaan agama, kumpul kebo, pembatasan penggunaan kondom, dan kriminalisasi perempuan aborsi. Walaupun rancangan kitab ini gagal disahkan karena ada desakan yang kuat dari publik, tetap tidak ada jaminan ia tak muncul lagi dengan hasrat yang lebih kuat. Bukankah pengesahannya hanya ditunda?

    Baca Juga: Pengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

    Daftar panjang upaya pengekangan kebebasan ini memang mudah sekali bikin kita muntab. Rasanya ingin menggampar orang-orang yang duduk nyaman di kursi kekuasaan. Bisa-bisanya membikin aturan yang sedemikian absurdnya.

    Akan tetapi, percayalah saudara-saudara, jika energi kita dicurahkan untuk menghujat, menggugat, menolak, hingga memaki hal-hal semacam ini, hasil akhirnya tidak akan benar-benar bernilai. Energi jadi terbuang percuma. Sebab kita luput menghajar masalah mendasarnya.

    Mari kita memutar ingatan sejenak, untuk mengambil contoh. Reformasi 1998 menghasilkan pencapaian yang luar biasa dalam bidang politik. Beberapa tahun setelah peristiwa monumental tersebut, pemilihan langsung berhasil diwujudkan, otonomi daerah menjamur, masa jabatan presiden dibatasi, pers bebas bersuara, dll.

    Sayangnya, peristiwa yang kini sering dipakai orang untuk mengejar jabatan ini, hampir sama sekali tidak menata ulang struktur ekonomi. Maksudnya bagaimana? Setelah hingar-bingar reformasi berlalu, kepemilikan aset tetap berada di tangan sekelompok kecil orang. Orang-orang superkaya terus semakin kaya dan kelas menengah-miskin tetap mengais-ngais uang yang masih tersisa.

    Buat apa punya hak untuk memilih presiden secara langsung, bebas bikin demo, leluasa mengkritik dan memaki-maki pejabat dan orang kaya melalui tulisan atau cuitan, jika kita tetap miskin? Buat apa?

    Kesuraman kondisi semacam ini semakin kentara belakangan ini. Ketika kita sepakat bahwa setiap orang punya hak suara dan pendapat yang paling banyak mendapat dukungan itulah yang benar, demi demokrasi, demi kebebasan yang utuh, maka orang-orang superkaya membangun media dan mesin propaganda media sosial demi mengatur perbincangan publik. Apa yang mereka ingin jadikan omongan banyak orang dan apa yang tidak, diatur sedemikian rupa. Kegiatan ini dijalankan terus-menerus sampai-sampai kita, yang merasa sedang menikmati kebebasan, tanpa sadar berpikir, berpendapat, dan bertindak sesuai dengan narasi penguasa dan orang superkaya.

    [mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Setelah hingar-bingar reformasi berlalu, kepemilikan aset tetap berada di tangan sekelompok kecil orang. Orang-orang superkaya terus semakin kaya dan kelas menengah-miskin tetap mengais-ngais uang yang masih tersisa.”[/mks_pullquote]

    Jika sudah sadar kondisinya begini, sebaiknya kita berani bilang bahwa reformasi 1998 hanya berhasil merebut kebebasan yang semu. Bebas sih, tapi sesuai dengan koridor yang sudah diatur oleh penguasa.

    Baca Juga: Cita-Cita Freelance

    Makanya saya sering sebel sama orang yang bilang bahwa ketika tuntutan mahasiswa sudah beralih ke soal kebebasan ngeseks, berpendapat, melakukan aborsi, maka ini adalah tanda masyarakat semakin makmur. Yang dipersoalkan mahasiswa bukan lagi kebutuhan mendasar, tapi sekunder. Begitu katanya. Omongan ini selain sesat, juga melanggengkan ilusi. Sesat karena ia lupa bahwa sebagian besar pemuda tidak bisa menjadi mahasiswa. Sehingga, mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan perubahan pola pikir dan kebutuhan mahasiswa jelas keliru. Pendapat ini juga melanggengkan ilusi tentang dunia kebebasan yang dihasrati oleh kelas menengah, termasuk sebagian besar mahasiswa. Ilusi yang menutupi kenyataan bahwa mereka tetap cuma kebagian seumprit dari kue ekonomi, dan kebebasan yang ia dapatkan hanyalah belas kasihan kelas penguasa agar mereka tidak mengungkit-ngungkit persoalan ketidakadilan ekonomi.

    Saking kronisnya keadaan saat ini, saya sampai berpikir, jangan-jangan ini memang strategi kelas penguasa untuk mengarahkan kelas menengah-miskin agar terkuras energinya di soal-soal kebebasan semu. Jika kaum menengah-miskin cuma merengek-rengek minta dilindungi privasinya di internet, pengen ngeseks sesukanya, bebas ngelakuin aborsi, leluasa mengeluarkan kritik dan sumpah serapah di media sosial, biarkan saja. Abaikan. Namun, jika mereka semakin rebel dan sudah merusak atau bikin macet beberapa hal, ya sudah, kasih saja kebebasan yang mereka rindukan. Biar puas. Toh, mereka tetap saja miskin.

    , , , ,

  • Memperjuangkan Dunia Tanpa Kerja

    Memperjuangkan Dunia Tanpa Kerja

    Impian, peluang, tantangan, dan ancaman di era industri 4.0 yang menjadi obrolan publik didominasi oleh narasi yang dibentuk oleh penguasa, baik itu pemerintah maupun gerombolan orang yang punya modal besar (dua kelompok ini seringkali orang yang sama). Coba cek media online, koran, youtube, dan media sosial. Atau kalau perlu tanyakan pada orang di sekeliling kita. Apa yang ia pikirkan saat mendengar istilah industri 4.0? (Jika istilah ini belum familiar baginya, sebut saja Traveloka, Shopee, Tokopedia, dll).

    Jawabannya tentu akan beragam. Namun, kemungkinan besar jawaban ini muncul: banyak pekerjaan yang jadi otomatis, tidak butuh manusia, sehingga akan banyak pula orang yang kehilangan pekerjaannya. Jawaban ini bisa jadi tidak muncul jika orang yang kita tanya beruntung bisa lulus dari perguruan tinggi terkemuka dan menguasai beragam keahlian komputer dan digital. Untuk menghindari bias tersebut, tulisan ini akan berbicara tentang orang kebanyakan, yang tidak punya banyak kesempatan (menurut Kemenristekdikti, per tahun 2018, hanya 32,9 persen pelajar yang bisa lanjut belajar ke perguruan tinggi). Ini tentang para pekerja yang cemas dengan masa depan pekerjaannya, juga para pengusaha kecil yang kelimpungan akibat dunia bisnis yang kini teramat cepat berubah akibat teknologi.

    Untuk menghadapi era baru ini, para penguasa sudah menggencarkan dongengnya. Misal: “Kini dunia pekerjaan sudah sangat berubah. Lebih giat lagi kalian belajar. Kalau tidak, kalian akan tersingkir dari dunia kerja dan tidak mendapat upah yang kalian butuhkan untuk hidup.” Masalahnya, seperti yang saya uraikan di atas, sebagian besar orang tidak punya kesempatan yang baik. Si penguasa bicara begitu bagai di hadapannya lulusan perguruan tinggi semua. Orang yang lulus dari kampus saja belum tentu secepat kilat menguasai teknologi terbaru. Apalagi sebagian besar orang yang tidak punya kesempatan kuliah.

    Justru dongeng si penguasa tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak paham perkembangan teknologi (atau sebetulnya pura-pura?). Perkembangan teknologi hari ini tidak lagi bergerak seperti siput, tapi sudah berlari bagai macan tutul. Coba renungkan betapa pendek jarak antara komputer dan telepon pintar mulai dipakai secara massal (kira-kira butuh 50 tahun) dibandingkan dengan mesin uap dan tenaga listrik (butuh sampai 2 abad). Dongeng penguasa, yang cuma menyemangati pekerja agar terus belajar teknologi baru, bagai menyuruh orang pincang mengejar macan tutul. Mereka tahu pasti tidak terkejar.

    Agar kita, yang orang pincang ini, tidak terus-terusan berharap bisa mengejar macan tutul, ada baiknya kita menyusun agenda juga. Sebuah rencana yang perlu diwujudkan agar surga teknologi tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya modal besar, sementara para pekerja dan pengusaha kecil diperas terus keringatnya atau disingkirkan karena sudah tak lagi bisa dihisap. Teknologi seharusnya bisa membebaskan manusia dari eksploitasi, dan hidup lebih sejahtera.

    Beberapa poin agenda yang akan diurai di bawah ini tidak bisa diwujudkan secara terpisah, mesti diusahakan bersama-sama.

    Agenda ini bukanlah ide saya. Saya menyusunnya berdasarkan hasil bacaan, amatan, dan pengalaman. Buku yang paling banyak dijadikan referensi di tulisan ini ialah Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work karya Alex Williams dan Nick Srnicek.

    [mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”20″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Sebuah rencana yang perlu diwujudkan agar surga teknologi tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya modal besar, sementara para pekerja dan pengusaha kecil diperas terus keringatnya atau disingkirkan karena sudah tak lagi bisa dihisap.”[/mks_pullquote]

    Tulisan ini saya rasa masih banyak cacatnya. Oleh karena itu, kritik pada tulisan ini sangat dinanti. Biar rencana ini bisa terus diperbaiki, dan tentunya dilaksanakan. Berikut poin-poinnya:

    1. Serahkan sebanyak mungkin pekerjaan pada robot

    Sebuah pernyataan ironi yang sering dilontarkan akhir-akhir ini, bahkan oleh pengurus universitas sekalipun: awas, robot akan merebut pekerjaanmu, dan kau terancam jadi pengangguran!

    Mengapa ironi? Karena seharusnya kita, para pekerja, berbahagia saat robot semakin cerdas dan menggantikan rutinitas kerja. Kalau biasanya kita sudah harus di tempat kerja pagi-pagi, ini sudah ada robot yang bahkan tak perlu pulang dari kantor atau lokasi kerja. Robot pun bisa bekerja sepanjang hari, tanpa libur, tanpa istirahat. Produktivitas ekonomi akan melonjak.

    Sementara robot bekerja untuk kita, maka kita pun bisa mengerjakan hal lain. Misalnya piknik bareng keluarga, main game, bersetubuh, ibadah, memotret gurita, bertapa, dll. Intinya, masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan selain bekerja.

    Robot bukanlah musuh pekerja seperti dongeng penguasa. Sebaliknya, robot 4.0 adalah alat yang bisa kita gunakan untuk menghentikan eksploitasi pada diri kita di dunia pekerjaan. Perlu diingat, pasangan abadi kapitalisme adalah eksploitasi. Tidak ada kapitalisme tanpa eksploitasi. Walaupun kelompok yang diuntungkan oleh sistem kapitalisme menyusun program kesejahteraan bagi kelompok yang terpinggirkan, bukan berarti eksploitasi yang terjadi bisa dianggap selesai atau termaafkan. Eksploitasi tetaplah eksploitasi. Nah, solusi yang bisa kita lakukan adalah mengganti yang selama ini dieksploitasi (manusia pekerja) dengan robot.

    Baca juga: Algoritma Akan Mengambil Alih Pekerjaan Manusia

    Lagipula, bukankah perlu diakui bahwa bekerja adalah kebutuhan, bukan keinginan? Selama beberapa abad, sebagian besar manusia harus bekerja biar bisa hidup. Beberapa orang mungkin beruntung pekerjaannya adalah kegiatan yang memang ia suka (yah… walaupun ini juga menyedihkan karena nilai lebih dari kegiatan yang ia suka harus dirampas orang lain). Namun, lagi-lagi, sebagian besar orang tidak punya kesempatan semacam itu sehingga mau tak mau harus menggemari pekerjaannya agar terus hidup. Belum lagi orang yang harus gonta-ganti pekerjaan (serabutan) karena faktor-faktor di luar kendalinya.

    Pertanyaannya, apakah mungkin sebagian besar pekerjaan yang ada saat ini diserahkan pada robot? Jenis pekerjaan bisa dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan fisik, pikiran, dan perasaan. Contoh masing-masing pekerjaan tersebut ialah tukang gali, analis keuangan, dan pengasuh anak. Mudah sekali untuk mengatakan bahwa pekerjaan fisik dan pikiran bisa diserahkan pada robot, karena saat ini kita sudah menyaksikannya. Robot sudah mampu mengantar makanan, memberikan rekomendasi keuangan, bahkan menulis berita.

    Perdebatannya masih akan panjang untuk pekerjaan yang membutuhkan perasaan, seperti mengasuh anak. Apakah di masa depan robot bisa punya perasaan? Pertanyaan ini masih sulit dijawab karena manusia pun belum paham betul apa itu perasaan. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Yuval Noah Harari di 21 Lessons for the 21st Century, robot/algoritma tidak perlu punya perasaan untuk menggantikan manusia di bidang pekerjaan ini. Robot hanya perlu sedikit lebih baik daripada sebagian besar manusia. Jika pelayanan perawat robot di rumah sakit sudah lebih minim kesalahan daripada perawat manusia, apalagi kalau pasien lebih puas pada pelayanan si robot, dan walaupun si robot tak punya perasaan, mungkin manusia sepakat menggunakannya.

    Namun demikian, walaupun robot sudah lebih minim kesalahan, masih ada hambatan etis. Rasanya masih banyak manusia yang tidak akan rela anaknya diasuh oleh robot. Akan jadi apa anak itu jika sebagian besar waktu di masa pertumbuhannya dihabiskan bersama robot? Bisa jadi pertanyaan ini terus menghantui kita. Tak mengapa. Dan sebetulnya, jika pekerjaan fisik dan pikiran sudah diambil alih oleh robot, kita akan punya lebih banyak waktu bersama anak, pasangan, dan orang tua kita. Ini adalah salah satu keuntungan yang kita dapat saat sebagian besar pekerjaan jadi otomatis. Sebab sudah terlalu lama manusia mesti kehilangan banyak waktu bersama keluarga dan teman karena harus bekerja.

    Ada dua hal yang akan menghambat agenda ini. Pertama, upah pekerja yang sangat murah. Buat apa perusahaan negara dan swasta merelakan waktu dan uang untuk mengatur ulang sistem kerja agar bisa mempekerjakan robot saat mereka bisa terus menggunakan tenaga murah manusia? Oleh karena itu, usaha menyerahkan pekerjaan pada robot mesti dibarengi desakan pada pemerintah agar menaikkan upah buruh. Minimal sampai perusahaan berpikir ulang jika mau menggunakan tenaga manusia. Sederhananya, nilai tenaga manusia harus lebih tinggi daripada robot.

    [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”20″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Sebab sudah terlalu lama manusia mesti kehilangan banyak waktu bersama keluarga dan teman karena harus bekerja.”[/mks_pullquote]

    Yang kedua, berdasarkan pengalaman, perusahaan butuh waktu yang lama untuk menerapkan terobosan teknologi terbaru. Misalnya, pada tahun 1990-an, saat inovasi di bidang teknologi informasi bergairah, dunia bisnis sangat lamban memanfaatkannya. Kira-kira butuh sampai 15 tahun di negara maju. Ini memang bisa dimaklumi karena perusahaan butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Organisasinya perlu diatur ulang, pekerjanya harus belajar keahlian baru, dan proses produksinya mesti disesuaikan agar teknologi yang digunakan efektif. Jika penerapan teknologi informasi di dunia bisnis saja lambat, bagaimana dengan teknologi 4.0 yang lebih kompleks?

    Selain hambatan teknis ini, perusahaan kan juga perlu mempertimbangkan perputaran uang. Target jangka pendek dalam bisnis mereka harus tercapai agar bisa terus hidup. Dengan demikian, walaupun penerapan teknologi terbaru akan membuat hidupnya lebih panjang, perusahaan perlu meyakinkan diri dulu, apakah investasi uang dan waktu demi penggunaan teknologi tidak akan membuatnya jatuh ke lubang kebangkrutan?

    Oleh karena itu, harapan agar sebanyak mungkin pekerjaan menggunakan tenaga robot sulit terjadi akibat proses ekonomi. Agenda ini harus digerakkan oleh kebijakan politik. Negaralah yang harus melaksanakannya. Apa yang bisa dilakukan oleh negara? Perbanyak investasi di bidang penelitian dan penerapan teknologi demi menggantikan sebanyak mungkin manusia di dunia kerja. Hal ini memang bertentangan dengan langkah pemerintah hari ini yang menempuh berbagai cara agar investasi bisa membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan. Masalahnya, seberapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa disediakan bagi manusia di hari depan? Dan misalnya pun jumlahnya masih lumayan, bisa bertahan berapa lama?

    Mari kita ingat kembali si manusia pincang yang disuruh mengejar macan tutul.

    2. Kurangi jam kerja

    Ada 4 keuntungan bagi para pekerja jika agenda kedua ini terlaksana. Pertama, pelimpahan pekerjaan pada robot (otomatisasi), yang sudah dibahas di poin 1, akan semakin cepat. Seperti upah murah, jam kerja normal saat ini (8 jam 5 hari) juga menghambat otomatisasi. Walaupun para penguasa, pengusaha, dan tentunya pekerja tahu bahwa saat ini banyak sekali pekerjaan yang bisa diselesaikan lebih singkat dengan adanya teknologi, tapi aturan jam kerja yang ada masih dianggap sebagai kewajaran. Sedikit sekali yang mempermasalahkannya. Bahkan, antar-pekerja sendiri, masih saja ada semacam persaingan untuk lama-lamaan bekerja, sambil memandang sinis pekerja yang pulang tepat waktu. Situasi semacam ini sulit mendorong dunia pekerjaan agar secepatnya menerapkan ragam teknologi terbaru. Ngapain juga? Sudahlah upah pekerja murah, jam kerjanya masih panjang sehingga terus bisa diperas maksimal.

    Yang kedua, beban lingkungan akan berkurang. Kegiatan manusia dalam bekerja membutuhkan banyak sekali energi yang memproduksi emisi. Mulai dari berangkat kerja hingga pulang ke rumah. Pas berangkat, sebagian besar pekerja memakai kendaraan (yang energinya dari minyak atau listrik, sama saja); sampai kantor, minimal memakai listrik dan air; pas pulang, pakai kendaraan lagi. Jika jam kerja berkurang, energi yang digunakan pun akan berkurang.

    Baca juga: Cita-Cita Freelance

    Keuntungan ketiga ialah kesehatan mental pekerja akan lebih baik. Tingkat kecemasan dan stres yang dialami pekerja akan menurun. Rutinitas pekerja dan deretan tuntutan dari kantor memicu rasa cemas dan stres yang bisa jadi tidak disadari oleh sebagian pekerja karena kedatangannya yang sedikit demi sedikit. Namun, seperti kata pepatah, lama-lama bisa jadi bukit. Untungnya, manusia secara natural mempunyai keluarga dan teman yang bisa menjadi tempat mengikis stres dan rasa cemas.

    Akan tetapi sungguh ironis, usaha pekerja dalam menjaga kesehatan mentalnya dan orang-orang yang membantunya, digunakan secara gratis oleh perusahaan. Kok bisa? Mari kita lihat sebuah keluarga yang suaminya bekerja dan istrinya mengurus keperluan rumah (bentuk yang masih dominan di Indonesia, dan mungkin, dunia). Di pagi hari, sang suami cukup mengerahkan tenaga untuk bangun, mandi, berpakaian, dan siap-siap sarapan. Ia tidak perlu memasak, mencuci piring, dan mungkin juga tidak perlu nyapu. Ini bukan berarti ia tidak mau membantu istrinya, tapi pekerjaan tersebut akan membuat ia tergesa-gesa ke kantor, cemas di perjalanan, dan stres saat mendapati dirinya terlambat presensi di kantor. Karena bantuan dari istrinyalah, ia bisa lebih tenang dalam perjalanan dan kadar stresnya tidak naik signifikan. Perusahaan tentu senang jika pekerjanya datang tepat waktu dengan kondisi fisik dan mental yang prima. Tidak hanya senang, perusahaan sangat bergantung pada hal ini. Jika pekerja datang terlambat, apalagi kalau pikirannya mumet, produktivitas perusahaan terganggu. Target bisa meleset. Pemasukan pemilik perusahaan menjadi berkurang.

    Sialnya, pekerjaan si istri tadi tidak dibayar oleh perusahaan. Secara umum, saat ini perusahaan hanya membayar hasil kerja (produktivitas) pekerjanya saja. Pekerjaan reproduksi seperti yang dilakukan oleh si istri dianggap bukan urusan perusahaan.

    Pengurangan jam kerja, dengan demikian, juga merupakan usaha untuk membayar aktivitas yang selama ini tidak dianggap kerja, yaitu pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan oleh para istri. Misalnya, sang suami cukup bekerja Senin sampai Kamis, tanpa pengurangan gaji. Di hari Jumat, ia bisa menggantikan istrinya menuntaskan pekerjaan rumah atau piknik bersama istrinya sambil dibayar oleh perusahaan.

    Baca juga: Wisuda Kampus Penyumbang Kerusakan Lingkungan

    Yang terakhir, dan sebetulnya paling penting, pengurangan jam kerja akan memperkuat organisasi kelas pekerja. Cita-cita dan konsep semolek apapun baru bisa terealisasi jika didiskusikan lalu diterapkan. Agar penerapannya efektif dan sesuai dengan target yang diharapkan, maka perlu dijalankan oleh organisasi yang profesional.

    [mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”20″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Secara umum, saat ini perusahaan hanya membayar hasil kerja (produktivitas) pekerjanya saja. Pekerjaan reproduksi seperti yang dilakukan oleh si istri dianggap bukan urusan perusahaan.”[/mks_pullquote]

    Sejauh pengamatan saya, organisasi kelas pekerja kerap kali kehabisan tenaga untuk konsisten memperjuangkan program-programnya. Sebab anggotanya masih perlu menyerahkan tenaga dan pikirannya dari Senin sampai Jumat di tempat kerja. Hanya tersisa 2 hari, Sabtu dan Minggu, yang bisa digunakan secara penuh untuk mengurus organisasi. Para pekerja yang lain memilih untuk tidak aktif dalam organisasi pekerja karena merasa sudah terlalu capek badan dan pikiran bekerja 5 hari penuh.

    Pengurangan jam kerja bisa diterapkan dalam dua model: kurangi durasi kerja dalam satu hari atau kurangi hari kerja. Lebih enak yang mana? Tentu ini relatif. Namun, jika mempertimbangkan dampaknya terhadap perkuatan organisasi kelas pekerja, pengurangan hari kerja lebih baik. Akan ada satu hari penuh yang bisa dimanfaatkan para pekerja untuk saling berbagi cerita dan merancang agenda bersama.

    3. Terapkan gaji dasar

    Apabila agenda pertama dan kedua tercapai, yaitu sebanyak mungkin pekerjaan telah diserahkan ke robot dan jam kerja dikurangi (tapi ingat, tujuan besarnya adalah tidak harus bekerja sama sekali), maka kita akan punya banyak sekali waktu luang dan pilihan untuk melakukan apapun yang kita suka. Namun, ini tidak akan ada artinya jika kita tidak punya penghasilan tetap. Waktu melimpah yang dimiliki seorang pengangguran hari ini, misalnya, bukan waktu luang yang kita idam-idamkan, bukan? Walau sepintas terlihat memiliki banyak sekali waktu luang, tapi karena ia tidak punya uang untuk hidup, maka hari demi hari ia lalui dengan bekerja serabutan demi melanjutkan hidup.

    Oleh karena itu, agenda ketiga ini juga sangat penting, yaitu mengatur sistem agar semua orang mendapatkan gaji dasar. Yang dimaksud gaji dasar ialah gaji tetap yang diberikan kepada seseorang tanpa bekerja. Beberapa negara yang sudah mulai mencoba menerapkan model semacam ini menyebutnya dengan istilah universal basic income (UBI). Tentu saja, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan agenda ini benar-benar tercapai.

    Pertama, gaji dasar harus diberikan kepada semua orang, tanpa terkecuali. Jadi tidak seperti BLT (bantuan langsung tunai) yang hanya ditargetkan kepada sekelompok orang dengan kriteria tertentu. Mulai dari orang yang paling miskin hingga yang paling kaya, semuanya harus dapat, tanpa syarat. Ini juga termasuk upaya untuk meniadakan penyelewengan dana seperti yang terjadi pada BLT. Sudah jamak kita dengar tentunya bahwa dana BLT seringkali tidak sampai pada penerima yang berhak. Jika semua diputuskan dapat gaji, perdebatan apakah si ini lebih miskin daripada si itu, yang memberi celah penyelewengan, tidak akan terjadi lagi.

    Memang, ada semacam ego dari para pejabat yang merasa bisa mengatasi penyelewengan bantuan dengan menggunakan teknologi terkini, misalnya big data analysis (analisis data raksasa) dan artificial intelligence (kecerdasan buatan). Namun, algoritma punya bias. Manusia yang menyusun algoritma mempunyai beragam stereotip, sehingga kode-kode yang ia susun akan ditulari berbagai keyakinan subjektif yang melekat pada dirinya atau pihak yang memesan desain padanya. Centrelink Scandal di Australia yang menyebabkan lebih dari 400.000 orang punya hutang pada Centrelink karena sebagian besar keputusan diserahkan pada algoritma yang disusupi pola pikir diskriminasi, mestinya meredakan ego semacam ini.

    Baca juga: Pemuda Seperti Apa yang Mengucap Sumpah Oktober?

    Yang kedua, gaji dasar harus mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Maksudnya, gaji yang diberikan bukan hanya cukup untuk hidup seadanya. Tapi bagaimana kita mengukur hidup yang layak? Ini memang pertanyaan yang bisa bikin terjerumus. Biar tidak terperosok, lagi-lagi kita perlu membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan keinginan lebih. Bukankah kebutuhan itu juga bisa subjektif? Betul. Namun, kita bisa menggunakan hasil penelitian (sehingga objektif) tentang apa itu hunian layak, makanan bergizi, pakaian layak, dan kebutuhan dasar hidup lain. Perlu ditekankan lagi di sini bahwa ini bukan berarti semua orang dipaksa hidup dalam kondisi yang sama (sebelum dituduh sebagai ajakan untuk mendirikan negara komunis versi propaganda film Hollywood). Setiap usaha tetap dihargai. Jika kamu memilih bekerja dua hari dalam satu minggu – padahal tanpa bekerja pun kamu sudah bisa hidup layak, maka keringatmu selama dua hari itu tetap harus dibayar. Jangan mentang-mentang karena kamu sudah punya gaji dasar, kalau kamu memilih bekerja (karena bosan piknik, misalnya), terus perusahaan/negara nggak mau bayar kamu lagi.

    Besarnya gaji dasar tentu akan berbeda-beda sesuai dengan wilayah tinggal. Karena toh, kenyataannya saat ini biaya hidup di masing-masing kota berbeda. Beberapa orang mungkin akan berpikir bahwa hal ini bisa memicu masalah baru, yaitu manusia akan semakin menumpuk di kota-kota besar. Apabila melihat situasi saat ini, ketika kota-kota besar semakin padat saja, sepintas argumen ini ada benarnya. Namun, jika diamati lebih dalam, manusia berbondong ke kota karena uang hanya berputar-putar di kota saja. Walaupun biaya hidup di kampung jauh lebih rendah, tapi tetap saja namanya biaya kan butuh uang. Belum lagi penghancuran lahan hidup di desa yang masif belakangan ini, demi menjaga roda produksi perusahaan-perusahaan raksasa terus berputar. Semakin banyak orang yang tidak punya pilihan lain selain mengais-ngais uang di kota.

    Gaji dasar bisa menjadi solusi untuk mengurai kepadatan penduduk.

    Yang terakhir, program gaji dasar harus dipisahkan dari subsidi. Ketika mendiskusikan model gaji dasar, beberapa orang mungkin akan berpikir, bagaimana jika berbagai subsidi yang kini dilaksanakan oleh negara (bahan bakar, pendidikan, tiket perjalanan, kesehatan, hingga listrik) digabung saja dengan gaji dasar, sehingga subsidi bentuknya tidak lagi berupa pelayanan, tapi langsung berbentuk uang yang digabung dengan nilai gaji dasar? Lebih simpel. Jadi, uang yang akan diterima oleh rakyat akan tambah besar (gaji dasar + uang subsidi). Ide ini bermasalah. Sebab, mengubah bentuk subsidi menjadi uang tunai yang langsung diberikan kepada rakyat akan membuat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang sebelumnya dikelola oleh negara beralih pada pihak swasta. Bayangkan saja subsidi pendidikan yang bentuknya pelayanan negara diubah menjadi uang tunai lalu diberikan ke setiap kepala. Dampaknya, negara tidak mampu lagi memberikan layanan pendidikan (karena sudah tak punya dana). Layanan pendidikan swasta yang berprinsip pasar bebas (siapa yang bayar lebih banyak, ia yang dapat lebih bagus) akan tumbuh subur dan menjadi pilihan satu-satunya bagi rakyat. Ini bukannya menyelesaikan masalah malah nambah masalah.

    Baca juga: Pengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

    Saya yakin pembaca pasti bertanya-tanya, memangnya duit dari mana buat anggaran gaji dasar? Penjelasannya akan panjang sehingga tidak memungkinkan untuk diurai di artikel ini. Namun saya akan menyederhanakannya, ya… walaupun brutal.

    Sebetulnya tinggal kita pegang erat-erat pemahaman bahwa setiap ada pekerjaan yang sukses diserahkan pada robot, maka gaji yang selama ini dibayar ke pekerja, harus tetap diberikan padanya. Bukan malah pekerjanya diusir terus dipaksa mencari pekerjaan baru. Nah, bisa dibayangkan kan dari mana uangnya? Ya dari gaji yang selama ini didapatkan oleh pekerja. Lalu bagaimana dengan pengangguran? Patut kita ingat, saat robot yang bekerja, produktivitasnya berkali-kali lipat daripada manusia, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan juga jauh lebih besar. Akan lebih banyak transaksi di Tokopedia daripada di Matahari dengan demand yang sama. Akan lebih banyak kendaraan yang lewat di gerbang tol dengan sensor (atau malah tidak perlu lagi gerbang) daripada dijaga manusia. Akan lebih banyak urusan perizinan yang rampung dengan robot birokrasi daripada manusia birokrasi.

    [mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”20″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Sebetulnya tinggal kita pegang erat-erat pemahaman bahwa setiap ada pekerjaan yang sukses diserahkan pada robot, maka gaji yang selama ini dibayar ke pekerja, harus tetap diberikan padanya.”[/mks_pullquote]

    Contoh di atas kemungkinan besar bikin sebagian orang bertanya: memangnya teknologi itu punya siapa? Kok enak banget pekerja yang udah nggak relevan skill-nya tetap dikasih uang dengan alasan ada robot yang menggantikannya. Memangnya robot punya dia? Bukankah ini tidak menghargai pemilik perusahaan yang sudah berinovasi sedemikian kerasnya agar kerja-kerja di tempatnya menjadi otomatis?

    Pertanyaan tersebut bisa muncul jika kita beranggapan bahwa inovasi teknologi terjadi murni hanya karena peran swasta. Seakan-akan Ruang Guru, Gojek, KoinWorks, Bukalapak, dll bisa muncul dengan sendirinya tanpa ada peran negara. Padahal, infrastruktur dasar yang digunakan oleh perusahaan teknologi hari ini disediakan oleh negara dan, tentunya, dari uang rakyat. Hanya negaralah yang bisa membangun infrastruktur teknologi jangka panjang tanpa tuntutan kesehatan arus keuangan. Hanya negara yang bisa dengan santainya membangun hal-hal yang tidak langsung berguna dalam waktu dekat dan bisa tahan diomeli oleh “investor”nya, yaitu rakyat.

    Selain contoh penjelasan sederhana ini, kita juga bisa mempertimbangkan saran dari para peneliti. Mereka, misalnya, menyarankan pembiayaan gaji dasar berasal dari peningkatan nilai pajak bagi konglomerat, pengurangan program pemerintah yang tumpang tindih, pajak produksi karbon, hingga pemotongan anggaran militer.

    4. Periksa ulang budaya kerja

    Poin 1 sampai dengan 3 berhubungan dengan politik dan ekonomi. Poin 4 ini berhubungan dengan budaya, sehingga saya rasa tantangannya lebih sulit.

    Kapitalisme yang berjaya selama beberapa abad di muka bumi ini membikin sebagian besar manusia berpikir bahwa aktivitas kerja mustahil dipisahkan dari hidup. Jika ingin hidup, haruslah bekerja. Sangat jarang orang dengan lantang berseru bahwa semua manusia bisa hidup tanpa harus bekerja.

    Berbagai macam pembenaran digunakan oleh manusia untuk mengokohkan asumsi ini. Salah satunya agama.

    Agama, secara implisit, mengajarkan pada manusia bahwa tidak apa-apa menderita di muka bumi, nanti di surga kau bisa menuruti segala hasratmu. Bahkan hasrat paling liar sekalipun. Asalkan, ketika masih di bumi, kau singkirkan dulu jauh-jauh hasrat yang tidak sesuai dengan ajaran agamamu. Walaupun suatu saat kau sadar bahwa kau menderita karena telah berkali-kali merepresi hasrat terdalammu, sebab melanggar aturan agama, norma masyarakat, ideologi negara, tetaplah ingat bahwa nanti kau bisa melampiaskan semuanya di surga.

    Keyakinan semacam ini (menderita dahulu, bersenang-senang nanti) juga dipakai oleh manusia dalam memandang dunia kerja. Walaupun sudah dieksploitasi habis-habisan, mulai dari tenaga fisiknya (menggali tanah), pikirannya (membuat rencana pemasaran), hingga perasaannya (kisah sedihnya di twitter dijual), sebagian besar manusia tetap memandang ini sebagai keniscayaan. Sampai-sampai tidak terpikirkan untuk menghadirkan surga di bumi.

    Apakah kita benar-benar sudah kehilangan imajinasi dunia tanpa kerja? Sebetulnya tidak. Diam-diam kita memimpikan berada di situasi yang sudah tak perlu lagi memikirkan isi dompet. Istilah kerennya, financial freedom. Seperti anak cucu konglomerat yang bisa bebas menentukan “malam minggu”nya jatuh di hari apa. Untuk mencapai situasi ini, ada yang bekerja sekeras mungkin, ada yang karena saking tak sabarnya, ia korupsi. Maksud korupsi di sini bukan hanya tentang aktivitas mengembat duit rakyat, tapi juga mengorupsi hasrat dan mimpi yang ada pada dirinya, mengembosinya pelan-pelan dengan alasan menerima realita, sambil berharap ada nabi yang datang membawa perubahan.

    Saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan kalimat berikut: tidak ada ratu adil yang akan datang menolong kita. Perubahan harus kita perjuangkan bersama.

    Kritik dan sanggahan sila kirim ke dandyidwal@gmail.com

    , , ,

  • Pengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

    Pengalaman Bekerja di Jogja yang UMRnya Segitu-Gitu Aja Tapi Disuruh Bersyukur

    Belum lama ini Pemerintah Provinsi DIY menyepakati kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang akan diberlakukan pada tahun 2020 mendatang. Isi kesepakatan ini adalah adanya kenaikan 8,51% dari UMP DIY tahun 2019, yaitu menjadi Rp1.704.608,25. Sementara untuk UMK tahun 2020 masing-masing adalah Gunung Kidul Rp1.705.000 ; Kulon Progo Rp1.750.500 ; Bantul Rp1.790.500 ; Sleman Rp1.846.000 ; dan Kota Yogyakarta Rp2.004.000.

    Informasi mengenai kenaikan upah seharusnya bisa menjadi kabar bahagia bagi kaum buruh dan pekerja. Lagian, siapa sih yang tak ingin jika gajinya juga ikutan naik? Tapi bagi pekerja kreatif seperti saya, kenaikan ini tetap saja tidak akan menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang merajalela di Jogja. Wis kadung cah.

    Di tengah biaya hidup yang kian merangkak naik, pembangunan yang keterlaluan pesatnya, dan kebutuhan hidup yang tiada habisnya, saya merasa standar UMP dan UMK di DIY (mari kita sebut Jogja saja) masih terasa belum layak. Iya sih naik, tapi emangnya cukup memenuhi 3 kebutuhan pokok alias sandang, pangan, dan papan?

    Saat saya bekerja di Jakarta, banyak teman saya yang sering bilang, “Hidup di Jogja enak ya? Makanannya murah-murah,”. Sering banget kaya gitu dan biasanya saya timpali saja dengan “Enggak kok, sama aja kaya Jakarta. Harga makanannya juga 11:12 kali. Kecuali kalau tinggalnya di suatu desa pelosok di ujung Bantul, Gunungkidul atau Kulonprogo,” tentunya dengan nada setengah bercanda. Lantas, teman saya langsung tersenyum kecut sebab angan-angan tentang keromantisan Jogja seketika sirna dari benaknya.

    Kadang-kadang saya kesal sekali dengan dengan orang-orang yang meromantisasi Jogja. Katanya, Jogja itu kota yang nyaman untuk ditinggali. Katanya, makanan di Jogja itu enak-enak dan serba murah. Katanya, biaya hidup di Jogja itu enggak setinggi Jakarta. Aduh, mohon maaf ya saudara-saudaraku, saya yang dari mbrojol sampai mengalami quarter life of crisis di Jogja merasakan banget kalau Jogja tuh udah berubah 180 derajat!

    Saya ingat banget, dulu belum ada hotel dan apartemen wow di area Jakal Km. 5. Gunung Merapi juga masih kelihatan dari situ. Masih adem lah ngeliatnya. Sekarang, area Jakal sepertinya sudah menjelma sebagai ajang jualan iklan dan baliho. Setiap kali melintasi Jakal, saya merasa iklan-iklan itu seolah saling berdesakkan dan berebutan agar dapat dilihat oleh siapapun yang melintasi jalanan.

    Soal harga makanan? Saya sih berani menjamin bahwa harga makanan di Jogja relatif sama kok dengan kota-kota besar lainnya. Coba wis kamu makan ayam geprek atau nasi ayam krispi ala ala pasti bakal dipatok harga minimal Rp 10ribu. Atau makan nasi rames di warung makan prasmanan pun bisa habis Rp 10ribuan. Lantas, apa bedanya dengan makan nasi ayam warteg di ibu kota?

    Saya memang tidak menyangkal bahwa masih ada beberapa tempat makan yang mematok harga murah untuk setiap menunya. Ada tapi nggak banyak. Contohnya di dekat kantor saya yang sekarang, ada ibu-ibu yang berjualan nasi rames. Waktu itu, saya membeli seporsi nasi dengan 2 macam sayur dan 3 tempe mendoan. Semuanya hanya dihargai sebesar Rp 5ribu saja.  Rasanya kepingin nangis deh apalagi dengan harga segitu, ibunya nggak segan-segan memberikan porsi nasi yang cukup untuk 2 orang!

    Dengan harga yang ya Allah reeeeeek murah banget, seharusnya saya senang ya bisa berhemat. Tapi entah kenapa, saya justru merasa sedih sekaligus kasihan. Masa iya sih jualan semurah itu? Ibunya dapat untung nggak ya? Atau beliau hanya sekadar berjualan untuk mengikuti passion seperti yang sering digadang-gadang oleh kaum milenial? Atau mungkin, ibunya sengaja mematok harga murah supaya dagangannya lebih laku?

    Padahal menurut saya, harga barang pokok relatif sama lho! Coba saja telusuri pasar-pasar, harga cabai dan ayam sama aja kan? Seharusnya harga makanan juga bisa relatif sama dong? Biaya hidup (di luar gaya hidup ya) juga pasti rata-ratanya sama kan? Tapi kenapa hanya Jogja saja yang memiliki UMP terendah se-Indonesia?

    Lain pedagang, lain pula pekerja. Sebagai pekerja kreatif, saya merasakan kompetisi kerja di Jogja ini lumayan susah. Selain karena SDMnya yang melimpah, kebutuhan perusahaan kadang-kadang kompleks banget. Apalagi didukung dengan budaya pakewuh alias nggak enakan dari individu yang bersangkutan, siap-siap aja dijadikan sasaran empuk eksploitasi kerja berkedok “minta tolong”.

    Dulu sewaktu masih kuliah, saya pernah bekerja part time sebagai tim kreatif di sebuah media lokal di Jogja. Niatnya sih emang mau cari uang jajan lebih sekaligus pengalaman biar nggak kaget-kaget banget sama dunia kerja. Sebulan, dua bulan, tiga bulan saya masih fine-fine aja dengan jobdesc-nya bahkan mulai menyenanginya. Namun, setelah hampir 3 tahun bekerja di sana, kok jadi merasa “dimanfaatin” ya?

    Setahu saya, beban dan jam kerja pekerja part time itu seharusnya setengah dari beban dan jam kerja pekerja full time kan? Namun yang saya rasakan, kerjaan saya nggak ada bedanya tuh dengan pekerja full time. Apalagi saya juga sering mengerjakan hal lain di luar jobdesc, waktu libur dan cuti sering diganggu pekerjaan padahal jelas-jelas jam kerja adalah Senin-Jumat, eh gajinya ya gitu-gitu aja. Gaji nggak nyampe UMK Sleman, eh masih aja dipotong gaji tanpa alasan. KZL!

    Selain beratnya load kerjaan, saya juga menyayangkan banget sikap atasan yang jarang memberikan apresiasi, terlebih ketika saya berhasil menyelesaikan target kerja dengan baik. Sedih nggak sih kalau hasil kerjamu nggak diapresiasi? Apresiasi nggak melulu soal bonus lho, melainkan juga kesempatan belajar atau sekadar ucapan “terima kasih”. Kalau lingkungannya toxic begini mah, gimana pekerja nggak rentan terkena stres?

    Sebalnya, ketika saya mengeluhkan soal gaji maupun apreasiasi, ada beberapa orang yang menganggap saya tidak bersyukur. “Mbok ya nrimo, disyukuri, kabeh wong duwe rezekine dhewe-dhewe,”. Atau yang lebih ekstrem lagi, “Nek ora gelem duwe gaji cilik, yo rasah kerja ning Jogja. Lungo wae seko Jogja. Jogja ki dudu kanggo wong sing ora bisa nrimo ing pandum”. Owalah jnck, jelas-jelas di depan mata ada ketidakadilan, ada kesenjangan, dan ada upaya eksploitasi masa didiamkan dan diterima aja? Lha iki bangsamu dhewe sing njajah lho, dudu londo opo maneh aseng!

    Jujur aja, menurut saya meromantisasi Jogja sudah masuk ke tahap keterlaluan bahkan cenderung overdosis. Nggak ada romantis-romantisnya sama sekali jika di depan matamu ada ketidakadilan, kesenjangan bahkan relasi kuasa yang timpang. Lagipula, perhitungan upah dan gaji seharusnya tidak hanya berdasarkan “biaya hidup” yang katanya murah, melainkan juga harus memperhitungkan aspek-aspek lain seperti performa kerja, nilai jasa, dll. Lagipula, bukankah setiap usaha, tenaga dan pikiran ada imbalan yang jauh lebih pantas dan layak untuk diterima?

    ,
    , , , ,

  • Pemuda Seperti Apa yang Mengucap Sumpah Oktober?

    Pemuda Seperti Apa yang Mengucap Sumpah Oktober?
    Sumpah pemuda memang peristiwa yang luar biasa. Kongres yang dihadiri para pemuda ini menyepakati 3 hal yang kini terus dihafalkan anak-anak sekolah: soal tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan.

    Cerita-cerita heroik tentang peristiwa ini sudah banyak. Jadi, mari kita membahas sisi yang lain. Misalnya, apa latar belakang para pemuda ini?

    Bisa jadi kebanyakan orang sudah bisa menjawabnya. Para pemuda ini berasal dari daerah dan etnis yang berbeda-beda. Fakta inilah yang membuat Sumpah Pemuda dianggap momen penting, karena pemuda dari latar belakang yang berbeda bisa menyepakati 3 hal yang monumental. Ini betul.

    Tapi jangan lupakan fakta bahwa para pemuda ini adalah pelajar yang mendapatkan kesempatan istimewa mengenyam pendidikan Belanda. Kebanyakan dari mereka adalah anak ningrat (orang keraton), sebagian kecil pejabat yang karirnya mujur di kota, dan pedagang yang kaya. Sekolah model Eropa yang paling berkembang waktu itu berada di Jawa. Maka pemuda yang beruntung lahir di 3 kelompok tadi, berbondong-bondong sekolah ke Jawa – zaman sekarang pun masih sama.

    Perlu dicatat, pemuda yang punya kesempatan bersekolah Eropa sangat sedikit. Menurut Widjojo Nitisastro, di tahun 1940, jumlah pemuda Jawa (usia 15-19 tahun) sekitar 5 juta jiwa. Dari jumlah ini, kurang dari satu dalam setiap dua ribu pemuda Jawa yang duduk di bangku sekolah Belanda. Apalagi di tahun 1928. Sangat minoritas.

    Para pemuda yang menggelar sumpah di tanggal 28 Oktober 1928 kemungkinan besar tidak berinteraksi dengan sebagian besar manusia sebayanya. Terasing.

    Baca juga: Wisuda Kampus Penyumbang Kerusakan Lingkungan

    Rasa nasionalisme yang tumbuh di kalangan terpelajar ini, menurut Ben Anderson, adalah hasil pengalaman interaksi antar-mereka yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, bukan karena mereka membaca sejarah Eropa. Akibat interaksi itu, mereka yakin bahwa memang ada bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan dengan demikian Bahasa Indonesia perlu dijunjung sebagai bahasa persatuan yang merekatkan. Imajinasi tentang nasionalisme inilah yang membuat hubungan mereka di sekolah tidak terasa sebagai sesuatu yang ganjil.

    Karena nasionalisme pemuda ini didapatkan dari pengalaman bersekolah di lembaga pendidikan Belanda, maka pemuda yang lain, yang nasibnya tidak beruntung, yang jumlahnya jauh lebih banyak, tidak ikut merasakan pengalaman itu. Mereka tidak punya bayangan nasionalisme seperti yang dicita-citakan para pengucap Sumpah Pemuda. Aktivitas politik pemuda di tahun-tahun akhir penjajahan Belanda hanya dilakukan oleh sedikit pemuda yang berasal dari kalangan elit. Mereka ngobrolin politik di lingkaran mereka saja.

    Kondisi berubah drastis saat Jepang datang menginvasi. Sekolah Belanda ditutup, kecuali beberapa sekolah dokter. Mungkin Jepang berpikir para dokter bisa dimanfaatkan sebagai tenaga medis perang. Namun yang jelas, Jepang tidak berpikir untuk menyebarkan kebudayaan. Mereka hanya ingin wilayah yang dikuasainya bisa terus dipertahankan dari serangan Sekutu.

    Baca juga: Cita-Cita Freelance

    Para elit pemuda mengalami guncangan hebat di masa Jepang. Mereka tidak bisa lagi menikmati fasilitas khusus berupa pendidikan Belanda. Sebaliknya, mereka harus mengikuti pendidikan militer Jepang, bareng sama pemuda kebanyakan. Jepang yang sadar sama ancaman Sekutu, membuat banyak tentara pelajar seperti PETA, Gyugun, Heiho, Hizbullah, Sabilillah, dan beberapa kesatuan lain. Di tahun-tahun inilah, mayoritas pemuda menjalani pengalaman yang sama, yakni dilatih untuk berjuang mempertahankan tempat tinggal.

    Rasa nasionalisme yang didapatkan dari lingkungan sekolah tentu berbeda dengan yang muncul di hutan bersama senapan. Mana yang lebih baik? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, setelah menulis cerita ini, ide-ide baru yang memimpikan kemajuan sulit terwujud jika hanya menjadi kesadaran di lingkaran kecil. Contohnya ide-ide yang hanya dikonsumsi di lingkungan kampus, tanpa pernah keluar menemui realita.

    Apakah kamu termasuk orang yang pernah mendengar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kelanjutan dari semangat Sumpah Pemuda? Saya pernah. Nampaknya kita perlu memeriksa lagi klaim ini valid atau tidak.

    Dandy IM
    PijakID
    , ,

  • Wisuda Kampus Penyumbang Kerusakan Lingkungan

    Wisuda Kampus Penyumbang Kerusakan Lingkungan

    Sabtu lalu saya datang ke wisuda saudara. Sudah banyak wisuda kawan yang saya datangi, namun kali ini berbeda. Selain karena kali ini saudara saya yang akhirnya saya datangi, di kesempatan ini saya lebih “sebel” melihat wisudawan-wisudawati itu. Tak lain karena tak kunjung wisuda juga diri ini. Asu.

    Oleh karenanya saya lebih tertarik untuk memerhatikan hal lain. Cuaca sangat panas, gawai saya menunjukkan suhu di kota ini mencapai 37 derajat celcius. Kesempatan yang tidak dilewatkan oleh penjaja minuman untuk mengais rezeki dari para wisudawan dan tamu wisudawan yang kepanasan.

    Penjual minuman menjajakannya dengan cara yang berbeda-beda. Minuman yang dijual pun bermacam-macam. Namun terdapat kesamaan di antara semua itu, yaitu kemasannya. Sebagian besar, kalau tidak bisa dibilang semuanya, diwadahi dengan kemasan plastik. Mulai dari yang berbentuk kantong, gelas, hingga botol.

    Ironi yang menarik bagi saya. Di tengah gencarnya kampanye pengurangan penggunaan single use plastic waste di media sosial oleh masyarakat so called educated, acara seremonial di institusi pendidikan menyumbangkan sampah plastik yang sangat besar. Lahir bersama dengan ribuan sarjana yang diwisuda oleh universitas.

    Beberapa di antara mereka adalah para sarjana ilmu-ilmu lingkungan. Atau bahkan mungkin ada yang jadi aktivis, yang pernah mendemo pemanasan global. Saya ingin tertawa, tapi takut kualat karena saya sendiri belum wisuda. Asu meneh.

    Tempat duduk tamu sangat penuh dan sumpek, saya dan saudara yang lain menyingkir ke tempat yang lebih lapang dan teduh. Saat sibuk merenung, datang seorang nenek dengan membawa karung berukuran cukup besar dan sebuah trash bag hitam.

    “Ngapunten nggih, Mas“, izinnya saat akan membuka tong sampah di depan saya.

    Kemudian beliau membuka tempat sampah di dekat saya. Lalu perlahan mulai memilah isinya sesuai yang beliau butuhkan. Gelas, kantong, dan sebuah kardus air mineral kemasan. Tiga jenis barang yang diambil nenek ini adalah sampah limbah minuman yang dijual tadi.

    “Sampah-sampah ini mau diapakan, Bu?”, saya mencoba basa-basi di tengah sibuknya beliau.

    “Dijual ke tempat daur ulang, Mas”

    Pahlawan.

    Begitulah yang terpikir oleh saya sesaat. Saking seringnya melihat media sosial penuh dengan caci maki terhadap pengguna sampah plastik. Saya melihat seorang nenek-nenek yang langsung aksi. Menjadi garda terdepan dalam pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh masyarakat. Mungkin saja beliau paham, tidak mudah menghentikan penggunaan single use plastic karena memang sangat praktis.

    Di saat kita, so called educated people, yang suka marah-marah saat makan bareng temen dan dia tidak punya sedotan stainless steel atau bambu. Ada orang yang peduli dan mengambil sampah-sampah itu untuk didaur ulang. Recycle. Terdengar sangat environment friendly sekali bukan profesi beliau?

    Deg. Kemudian saya tersadar, bahwa saya terlalu lama berada di puncak menara gading. Nenek itu tentu tidak pernah tahu atau peduli tentang bahaya lingkungan atau semacamnya. Makan apa besok saja mungkin belum pasti, di sini ia hanya mencari rezeki. Diselenggarakannya acara wisuda kampus adalah kabar baik baginya, karena sampah plastik berkumpul di satu tempat.

    Menarik bukan?

    Kampus secara umum kini sudah tidak lagi dekat dengan rakyat miskin seperti nenek tadi. Pengabdian masyarakat yang dilakukan pun tidak terlalu substansial. Hanya dilakukan dengan cara-cara formal seperti KKN, atau pengabdian masyarakat oleh dosen, yang mungkin hanya untuk menjaga sertifikasi. Bahkan seringkali keduanya dikerjakan bersamaan, pengabdian masyarakat oleh dosen di-KKN-kan, biar praktis dan ekonomis.

    Instansi pendidikan tinggi ini, hanya berfokus menjadi pabrik pencetak manusia terdidik yang dipersiapkan untuk industri sesuai bidangnya. Ah, yang penting jangan pengangguran terlalu lama, nanti jadi omongan tetangga. Apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak, itu urusan belakangan. Apalagi masyarakat itu bukan tetangga.

    Sampah-sampah plastik yang bertumpukan di acara seremonial ini bisa jadi satu-satunya sumbangsih terbesar sarjana-sarjana baru ini bagi rakyat miskin. Nenek tadi, penjual minuman dingin, penjaja suvenir, dan lain-lain. Setelah itu mereka akan masuk ke industri, sibuk dengan diri sendiri.

    Matahari sudah di atas kepala. Suhu kurasa semakin panas saja. Saudara saya dan wisudawan lainnya tak kunjung keluar. Saya kehausan. Akhirnya, saya membeli segelas es teh dari penjaja keliling yang lewat dekat saya. Setelah bayar, es teh disajikan dengan gelas plastik lengkap dengan sedotan plastiknya.

    Tidak. Saya tidak sedang merusak lingkungan. Dalam konteks ini, saya sedang membantu nenek tadi dan teman-temannya mengais rezeki. Juga bapak penjual es teh yang saya beli ini. Lagipula penjual es teh keliling ini sudah menata es dalam gelas saat dia keliling. Jadi sampah plastik yang terproduksi jumlahnya akan tetap sama, dengan atau tidak saya beli. Bukan begitu?

    Ah bodo amat. Kalau memang ingin mengurangi single use plastic, ya memang harus dari hulu dan regulasi. Mari kita berserikat untuk mewujudkannya. Kalau hanya menghindari single use plastic, bukannya tambah merepotkan? Halo? tidak semua orang suka repot seperti Anda.

    Huft. Daripada pusing dan pingsan, mending saya minum saja es teh yang barusan saya beli.

    , , ,

  • Cita-Cita Freelance

    Cita-Cita Freelance

    Waktu sekolah dulu, ada iming-iming menarik yang ditawarkan dunia pekerjaan. Namanya freelance. Orang bilang, kalau kita freelance, bekerja jadi menyenangkan. Waktu bisa kita atur sendiri. Kapan bekerja, kapan istirahat, sudah tidak lagi diatur oleh sistem yang kaku. Kita sendiri yang menentukannya. Barangkali karena sedari kecil sampai dewasa kita dihadapkan pada sistem pendidikan yang senang sekali mengatur-ngatur, freelance bagai angin sorga yang lewat di tengkuk kita. Sejuk.

    Namun begitu selesai dengan urusan sekolah lalu masuk dunia kerja, kita mendapati ternyata freelance tak seindah taman istana.

    Jika kita bicara freelance secara umum dan mengabaikan sedikit jenis freelance yang bayarannya jumbo, nampak sekali freelance adalah tumpuan saat kepepet. Sebagian besar dari kita bekerja freelance karena belum punya pekerjaan tetap atau pemasukan rutinnya tidak cukup untuk hidup. Parahnya lagi, karena satu freelance tak langsung memenuhi kebutuhan dasar, kita jadi mengambil banyak freelance. Jam kerja jadi lebih panjang. Kita makin sering begadang. Bukannya dulu dibilang, jika freelance, kita bebas mau kerja kapan aja, dan istirahat kapan aja? Tapi kok ini malah bekerja setiap saat? Bahkan saat waktunya istirahat?

    Belum lagi, kebanyakan freelance tidak ada hitam di atas putih. Tak ada jaminan. Situasinya menjadi tak pasti. Sebetulnya ini bisa diantisipasi jika si pekerja meneliti lebih jauh pekerjaan yang ditawarkan. Tapi kebutuhan hidup seringkali mendesak. Dan itu menuntut kita mengambil pekerjaan dengan cepat.

    Apakah freelance sebagai pembebas kelas pekerja sebetulnya hanyalah mimpi yang mustahil? Sudahkah waktunya kita, kelas pekerja, membuang jauh mimpi itu dan kembali menyerahkan tenaga dan pikiran kita ke pasar kerja yang biasanya?

    Sebuah perubahan yang luar biasa mendasar memang akan terlihat mustahil hari ini, tapi belum tentu tak ada harapan di hari esok. Termasuk cita-cita freelance, yang lebih suka saya sebut sebagai pekerja bebas daripada pekerja lepas. Lalu apa yang membuat harapan ini punya peluang untuk menjadi kenyataan?

    Jawabannya adalah roda industri 4.0 yang mulai bergulir. Orang sering keliru melihat peluang dari industri jenis ini. Barangkali karena kenyang dengan dongeng pemerintah yang bilang bahwa revolusi industri 4.0 datang membawa banyak ancaman. Persaingan akan semakin ketat. Kelas pekerja dituntut menguasai beragam keahlian baru agar tidak tersingkir dari dunia kerja. “Belajar dan berlatihlah dengan keras. Jangan malas. Jika tidak, kalian (kelas pekerja) akan kehilangan pekerjaan. Dan akan bertahan hidup dengan menjadi freelance (termasuk pekerja kontrak) yang nasibnya tak jelas,” begitu kira-kira kata pemerintah.

    Menguraikan tantangan memang perlu. Tapi menjadi tak bijak jika hanya dibuat untuk menakut-nakuti, dan menutupi kesempatan.

    Peluang di era industri 4.0 bagi pembebasan pekerja memang perlu diurai dengan panjang dan rinci. Tapi penyederhanaannya kira-kira begini. Kita sama-sama tahu di masa kini, apa-apa jadi serba otomatis. Gerbang tol tinggal tempel kartu. Buka rekening bank tinggal ketuk-ketuk layar hape. Bikin logo tinggal klik. Proses ini tak lagi membutuhkan manusia. Robot yang mengerjakannya. Kalau begitu, ya sudah, biarkan robot-robot ini bekerja. Robot palang pintu tol bekerja untuk penjaga pintu tol. Robot finansial bekerja untuk orang yang bekerja di bank. Robot pembuat logo bekerja untuk para desainer grafis. Kasarnya begitu. Efisiensi semacam ini secara ekonomi cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mantan pekerja dan pengangguran. Kelas pekerja punya penghasilan tetap, tanpa bekerja.

    Mungkin ada yang bertanya-tanya, orang kalau dikasih duit tanpa bekerja bukannya malah jadi pemalas? Ow… kita perlu cek asumsi ini. Benarkah memang demikian? Soalnya, menurut penelitian terbaru dari Semeru Institute, orang yang dikasih Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak kemudian menjadi malas. Orang tetap bekerja. Orang tetap melakukan hal-hal yang ia suka. Ya… intinya orang bisa melakukan hal lain selain bekerja.

    Jika gaji tetap tanpa bekerja ini benar-benar terwujud, si penjaga palang pintu tol, pekerja bank, dan desainer grafis barulah bisa menjadi freelance yang kita cita-citakan. Dalam arti, bekerja karena pengen. Bukan bekerja biar bisa hidup.

    , , , ,