Kategori: Politik

Kategori
Politik

Masuk Hari Tenang, Menimang Pilihan di TPS

pemilu pilkada

Inilah fase sejarah pemilihan kepala daerah yang begitu banyak drama politiknya.

Babak demi babaknya bisa membuat hidup rakyat berada di dua pilihan, hidup susah atau hidup bahagia kelak paska coblosan pada 9 Desember 2020.

Nasib rakyat ditentukan pada pilihan sadar, ketika mencoblos di Tempat Pemungutan Suara.

Kenapa banyak drama politik? Semua tentu ingat dan paham kondisinya. Ada pandemi, ada wabah yang mematikan sedang hadir dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia.

Opsinya, pilkada ditunda atau terus dilangsungkan dengan beberapa prasyarat, untuk memastikan rakyat selamat. Terbebas dari penyakit menular dan penyelenggaraan pilkada harus dipastikan mematuhi protokol kesehatan.

Pemerintah sudah membuat keputusan berani, bersejarah untuk pertama kalinya pilkada diselenggarakan dalam kondisi situasi pandemi. Jelas keputusan yang menimbulkan reaksi kuat, di satu sisi menolak apapun alasan yang diajukan.

Misalnya, gugatan datang dari Busyro Muqodas dkk. Mereka mengajukan gugatan ke PTUN. Penggugat meminta majelis hakim menyatakan tindakan Mendagri, KPU dan Komisi II DPR sebagai perbuatan melanggar hukum. Tidak ada jaminan pilkada bebas dari potensi hadirkan klaster baru, penyebaran wabah.

Di sisi yang lain, Ajang pilkada oleh Mendagri Tito Karnavian bisa jadi sarana edukasi kesehatan dalam tiap kampanye paslon.

Pemerintah berikan ketegasan, proses pilkada bisa berjalan seiring mengedukasi publik untuk kesadaran pentingnya #cucitangan atau hidup bersih, #pakaimasker saat beraktivitas di luar rumah. Tentu saja #jagajarak jadi cara terbaik menjalankan pencegahan dari paparan COVID-19.

***

Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Pilkada diselenggarakan di 270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Proses kampanye, sosialisasi visi dan misi paslon kini tengah bergulir dan sudah mendekati masa akhir pada 5 Desember 2020 atau hari Sabtu ini.

Di Jawa Timur, dari 19 titik kabupaten dan kotamadya yang selenggarakan pilkada, berdasarkan keterangan Bawaslu Jatim, Aang Kurniafi menjelaskan dari 42 paslon semuanya pilih metode tatap muka. Bahkan Bawaslu Jatim menyoroti ratusan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan. Rasanya kasus sejenis jamak dan mudah ditemui di daerah lain.

Dominasi kegiatan kampanye kegiatan tatap muka. Ada pilihan lain berkampanye daring, namun opsi ini jarang sekali yang gunakan. Alasan teknisnya berkait kendala sinyal misalnya. Semua juga mahfum bahwa tidak seluruh daerah mudah akses internet, masih banyak area blankspot.

Choirul Anam, Ketua KPU Jatim berupaya meyakinkan publik agar bersama-sama mewujudkan pilkada sehat. Sebanyak 37 ribu petugas wajib menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.

Ini secara ketat dijalankan baik saat penyerahan form C-6, penyampaian pemberitahuan undangan. Saat hadir di lokasi, cuci tangan, pakai masker dan secara khusus di tiap TPS disediakan masker medis 150 pcs, cek suhu tubuh dilakukan.

Simulasi coblosan juga sudah dijalankan dengan prosedur ketat penerapan protokol kesehatan.

***

Memasuki masa tenang seiring berakhirnya masa kampanye, menjadi saat yang krusial dan penting. Inilah kesempatan yang baik untuk menimang dan memantabkan pilihan.

Mana paslon yang benar-benar pas untuk dicoblos di TPS. Rakyat punya kuasa penuh, memberikan dukungan untuk paslon yang layak jadi pemimpin atau sebaliknya.

Memutar fakta dan peristiwa drama pilkada, sudah ada paslon peserta pilkada yang positif COVID19. Ada yang berhasil sembuh ada juga yang akhirnya meninggal. Ada kabar duka dari Banggai Laut, calon wakil bupatinya jadi korban kecelakaan laut, tenggelam kala hendak berkampanye. KPK pun ikut mewarnai pilkada di sana dengan melakukan OTT kepada petahana.

Pilkada jalan terus, tinggal selangkah lagi prosesnya yaitu pemilihan langsung di TPS. Ringkas memang istilahnya tapi justru fase inilah muara beragam drama politik pilkada. Kemenangan atau kekalahan dalam politik adalah hal yang biasa.

Hanya, residu dan ekses pilkada yang perlu dikelola agar rakyat Indonesia bisa menikmati hasil pilihan, merasakan pahit dan manisnya coblosan yang dikerjakan di TPS.

Begitu nanti kotak suara mengumpulkan hasil coblosan, saat dibuka dan dibacakan satu-satu pilihan rakyat, berhamburan juga beragam harapan untuk hidup lebih sejahtera, pelayanan publik yang lebih baik, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, terjamin kebutuhan papan sandang pangan hingga hidup bahagia.

Selamat bersiap memilih, gunakan hak pilih, jangan salah pilih karena satu kali mencoblos, lima tahun akan dilayani. Salah mencoblos,  pemilih cuma bisa gigit jari.

Kategori
Politik

Panggung Politik, Aktor dan Narasinya

panggung politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menyoroti soal korupsi kepala daerah, karena kebetulan memang tengah ada pilkada serentak di 270 kota/kabupaten/provinsi. Salah satunya warning kepada calon kepala daerah yang bermasalah, petahana tidak boleh bermain curang memanfaatkan jabatan yang dimiliki, juga seruan agar rakyat tidak salah pilih saat pilkada digelar nanti.

Saya secara pribadi menunggu aksi konkret KPK khusus untuk calon kepala daerah ini. Di putaran pilkada serentak sebelumnya ada aksi KPK menangkap kepala daerah yang bermasalah hukum.

Rakyatlah yang kini memiliki otoritas penuh guna memberikan dukungan atau menghukum seluruh calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum, cacat moral, dan seterusnya.

Nah,  di sinilah akar masalahnya.

Jelang akhir masa kampanye sosialisasi visi dan misi paslon, suatu kondisi ideal bagi rakyat untuk mengetahui, membaca, menyimak, menimbang hingga akhirnya memutuskan calon mana yang pantas dipilih oleh rakyat di TPS, banyak dikaburkan, tertutupi atau tehalangi oleh lapis dan selubung informasi palsu (hoax), ujaran kebencian, fitnah dan tentu saja propaganda yang berlimpah.

Hal yang biasa saja, kala terjadi riuhnya politik, dinamika opini,  grenengan politik, glenak-glenik politik, obrolan, gosip politik, juga aneka info masalah politik berlimpah di masa pilkada. Ada pahlawan politik dan penjahat politik yang berebut tempat untuk tampil di panggung.  Menggoyang panggung politik.

Satu waktu, usai terpilihnya Presiden Joko Widodo, mantan kepala daerah di Solo kala itu tengah jadi perbincangan hangat nasional. Semua terkesima dan terpukau dengan apa saja yang dilakukan oleh mantan Walikota Solo itu.  Sosoknya sederhana, populer dan sering dikenal banyak membuat orang senang, setuju dengan apa saja yang dilakukan.

Ada banyak kisah yang bisa diceritakan sehabis bersinggungan secara langsung dengan Joko Widodo, sebelum naik panggung nasional.  Sekarang pun, masih belum semua kisah tersebut mengisi ruang publik, obrolan rakyat.

Ada banyak hal yang jadi ‘untold stories‘. Apa itu? Kisah-kisah rahasia yang bisa jadi hanya Joko Widodo dan Tuhan saja yang tahu.

Salah satu kisah yang bisa disimak dengan jenaka tentu saja soal pernyataan Pratikno, kala jadi Rektor UGM. Ini hanya humor dan guyonan di antara rektor perguruan tinggi negeri. Institut Teknologi Bandung sudah memberikan lulusan terbaiknya untuk jadi Presiden RI, Soekarno sang proklamator. Rektor dan sivitas akademika boleh berbangga soal ini.  Institut Pertanian Bogor sudah meluluskan doktor, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI.

Nah, Pratikno yang masih menjabat Rektor UGM di hadapan sivitas akademika Fakultas Kehutanan membuka kisah bagaimana Joko Widodo bisa naik panggung politik nasional.

ITB sudah menyumbangkan alumni jadi pemimpin RI, IPB memberikan alumninya jadi Presiden RI. UGM cukup sarjananya sajalah yang jadi Presiden.  Sarjana Kehutanan, bukan sarjana Fisipol yang lebih paham soal politik. Kisah soal ini, bisa disimak di sini.

Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjabat Ketua Alumni Gadjah Mada, KAGAMA memberi panggung kepada seorang kepala daerah, notabene adalah alumni Kagama, Joko Widodo untuk berkisah bagaimana memimpin Solo.

Sri Sultan Hamengku Buwono X berbagi panggung untuk Joko Widodo dalam rangka memberikan solusi bagi masalah kebangsaan di tanah air.

Saat memutar kembali ingatan, rekaman lawas soal polah tingkah dan isi obrolan, Joko Widodo sudah jadi bintang panggung. Jenaka, humoris dan membawa kegembiraan bagi banyak audiens. Joko Widodo benar-benar memanfaatkan panggung yang diberikan kepada dirinya untuk menyampaikan hal-hal baik yang pernah dikerjakan di Solo. Termasuk sikap rakyat Solo, merespon kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu hal, tentu saja memindahkan pedagang pasar dengan pawai. Hal lain, tentu saja dengan gaya orang Jawa, rendah hati, orang biasa saja.  Seloroh, ajudannya sering dikira sebagai Joko Widodo, sang walikotalah yang mengundang derai tawa.

Nah, kini panggung yang sama, panggung politik nasional tengah menghadirkan aktor dan narasi berisikan drama politik kekuasaan yang mirip-mirip situasinya. Tak sepenuhnya sama tentu saja.

Saat Joko Widodo mulai naik panggung, Susilo Bambang Yudhoyono memasuki fase kedua kepemimpinan. Ada ruang kosong yang harus diisi oleh sosok baru.

Apa yang terjadi hari ini?  Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap salah satu menteri Joko Widodo. Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang dilantik oleh Joko Widodo. Aksi penangkapan terjadi di saat sorotan terhadap KPK yang dianggap melemah, juga sikap Joko Widodo terhadap lembaga anti rasuah ini tengah dipertanyakan.

Politik adalah seni (berkuasa), berpolitik terhubung juga dengan momentum. Politik adalah aksi, politik adalah soal negosiasi.

Politik memiliki aktor, drama dan narasi. Inilah masa gelaran aneka drama dan narasi kebangsaan sebenarnya. Masa paling tepat menanamkan sikap dan pitutur untuk edukasi dan pedoman rakyat dalam memilih calon pemimpin, memilih calon kepala daerah yang benar-benar layak dipilih.

Ada banyak aktor baru, dalam masa paruh kedua Joko Widodo memimpin.  Ada drama baru yang tengah hadir, babak demi babaknya. Endingnya?  Mari simak bersama-sama.

Di salah satu group WA, yang saya ikuti, iseng saja saya bagikan pernyataan jenaka. Bukan apa-apa, sekedar mengingatkan pentingnya sarapan pagi. Meski di negeri kita, negeri yang gemah ripah loh jinawi ini sudah berlimpah bahan pangan, masih ada saja yang tidak bisa makan, tidak mampu sarapan. Kenapa sarapan pagi penting? Biar kuat ngadepi kasunyatan, biar kuat berhadapan dengan kenyataan.

Kenyataan seperti apa? Ada rasa baper, tatkala menyimak tingkah-polah para calon kepala daerah yang hadir.

Saya seperti kebanyakan rakyat calon pemilih di TPS, tengah menimbang dan menimang, mana calon terbaik yang ada untuk saya coblos.

Kotak suara di TPS, kelak akan memberikan isi dan hasil narasi beragam hal kala dibuka, usai kita, para pemilih memanfaatkan hak pilih dengan mencoblos di TPS.

Pilkada tahun 2020, tinggal menghitung hari. Tak bisa lagi klaim dukungan massa besar jadi alat gimmick politik sebab di saat yang sama pandemi hadir.

Jadi, sudahkah menetapkan pilihan?

Apakah soal komitmen anti korupsi paslon, jadi pertimbangan memilih di TPS?

Sembari sarapan, bolehlah simak lagu berbahasa Jawa yang ditembangkan Wadjinah, Kuwi opo Kui.  Siapa tahu bisa bantu, jadi mantapkan pilihan.

#ceritapinggirjalan
#isupublik
#pilkadaserentak

Kategori
Politik

Perlawanan Harus Dimulai dari Dapur

perlawanan dapur

Secara umum, perlawanan hari ini hanya fokus pada hal-hal yang berada di depan layar, sementara yang di balik layar diabaikan. Yang dibahas, dipikirkan, dan diperdebatkan di ruang publik adalah topik-topik yang dianggap heroik, seperti visi-misi organisasi, rencana aksi demonstrasi, dan kritik kebijakan. Sementara kegiatan-kegiatan reproduktif dianggap sebagai urusan privat, domestik, dan pribadi masing-masing.

Padahal, tanpa mengamankan terlebih dahulu sisi reproduktif, kegiatan produktif yang heroik tidak akan bertahan lama. Kalaupun bertahan bakal seadanya, tanpa kemajuan yang signifikan.

Sisi reproduktif yang dimaksud di sini ada beberapa hal. Pertama, reproduksi biologis. Tubuh manusia perlu makanan dan minuman yang bergizi untuk beraktivitas. Artinya, kantong anggota organisasi harus dipastikan cukup untuk hidup layak. Sayangnya, kebutuhan untuk bertahan hidup dan hidup layak ini kebanyakan dianggap urusan masing-masing. Dianggap urusan privat. Nggak diobrolin. Dibiarkan berada di balik layar. Jikapun ada organisasi yang bisa menjamin penghasilan tiap-tiap anggotanya, kebanyakan bergantung pada aliran donor. Jika donor berhenti, bubar sudah.

Dalam konteks inilah menurut saya konotasi negatif dari ungkapan “jangan cari makan di organisasi” keliru. Harusnya cari makan dan mendapatkan uang untuk makan ya dari organisasi. Tentunya dengan pembagian jatah penghasilan yang demokratis, sesuai kontribusi kerja, bukan diukur dengan senioritas. Setelah bisa gini barulah sebuah organisasi bisa disebut mandiri dan bisa berkelanjutan.

Berapa banyak organisasi yang menganggap dirinya progresif yang punya koperasi pekerja? Berapa banyak yang punya rencana bisnis? Ini jarang dikerjakan karena memang butuh ketekunan dan kesabaran, juga tidak terlihat heroik. Tidak terasa seperti kegiatan “aktivisme”. Tidak terlihat gagah seperti saat mengkritik dengan keras kebijakan-kebijakan pemerintah.

Yang kedua, reproduksi pengetahuan. Memperbarui pengetahuan secara terus-menerus sangat penting buat organisasi. Biar kemampuan analisis masalah dan perencanannya terus berkembang. Biar tidak seperti kebanyakan LSM dan NGO sekarang yang programnya itu-itu saja, karena ilmu dan pengetahuan yang dipake ya seadanya. Sebenernya bab reproduksi pengetahuan ini berkaitan juga dengan poin yang pertama. Karena sebagian besar tenaga dan pikiran anggota organisasi sudah habis dipakai untuk bekerja, nyari duit buat menggapai hidup layak, akhirnya udah nggak punya waktu dan tenaga lagi untuk membaca, berdiskusi, meriset, dan berkreasi/berinovasi. Apalagi kebanyakan organisasi juga tidak punya dan tidak mengalokasikan dana dan tenaga untuk membuat divisi riset serta menjalankan diskusi rutin sebagai tempat belajar anggota organisasi.

Akibatnya, organisasi miskin ide. Fakta bahwa lembaganya miskin ide ini ditutup-tutupi oleh LSM, ormas, dan NGO. Ditutupi dengan cara mengeluarkan aura ke-PeDe-an dan suara yang lantang tentang permasalahan-permasalahan aktual, sambil mengeluh bahwa lembaganya kekurangan dana.

Yang ketiga yaitu reproduksi psikologis. Tekanan hidup dari hari ke hari semakin kuat. Dan ini juga berkaitan dengan poin pertama. Bukan hanya karena mencari uang semakin susah, tapi juga karena aktivitas mencari uang (kerja) saat ini harus banyak melibatkan emotional labor (softskill). Makanya penting juga buat mikirin gimana caranya terus mengisi tenaga psikologis kita. Lagi-lagi, masalah ini tidak bisa dibiarkan hanya berada di balik layar, diserahkan ke pribadi masing-masing, dianggap urusan domestik. Sebab bukan psikis individu itu yang bermasalah, tapi realita yang kayak tai.

Maka benar kata Silvia Federici, feminis asal Amerika kelahiran Italia. Perlawanan harus dimulai dari dapur. Perlawanan tidak bisa terus dijalankan secara maskulin, yang sangat fokus dan mementingkan hal-hal produktif, yang di depan layar, yang tampak heroik. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah dapur kita sudah aman, mandiri, adil, dan berkelanjutan. Obrolan persoalan dapur masing-masing tidak seharusnya dianggap tabu dalam organisasi. Persoalan dapur tidak semestinya dianggap sebagai urusan di belakang rumah. Urusan dapur harus menjadi persoalan publik. Persoalan bersama.

Kategori
Politik Society

Pilkada Jember: Yang Terpenting di Masa Pandemi adalah Keselamatan

covid-19 keselamatan

Dalam pembukaan Forum Festival 2020, Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa tujuan terpenting di masa pandemi hari ini adalah keselamatan. Keselamatan yang dimaksud oleh Hilmar bukan hanya tentang usaha menurunkan jumlah korban Covid-19 dan menemukan vaksin, tapi juga tentang bagaimana menyusun tata kehidupan baru yang menempatkan faktor keselamatan sebagai dasar desain kehidupan. Sebab pola kehidupan kita hari ini menempatkan pemburuan harta sebanyak-banyaknya sebagai motivasi utama, sehingga faktor lingkungan, ikatan sosial, dan kekeluargaan dikesampingkan. Kita tidak bisa terus hidup dengan pola kehidupan seperti hari ini. Jika pun vaksin Covid-19 sudah ditemukan, tak ada jaminan pandemi-pandemi selanjutnya tak datang lagi.

Menurut Hilmar, pola hidup new normal atau kebiasaan baru mestinya tidak hanya dimaknai sebagai adaptasi pada kehadiran virus, misalnya dengan menyusun hal-hal yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari virus (menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, dll). New normal adalah membenahi hal-hal mendasar dalam kehidupan yang akan membuat tempat kita hidup, bumi, tetap bisa ditinggali. Misalnya, Hilmar memberi contoh, perlunya pembenahan besar-besaran di sektor pertanian dan peternakan. Sebab sudah banyak penelitian yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara sistem pertanian-peternakan yang tidak berkelanjutan (mementingkan penumpukan profit dibandingkan pemenuhan kebutuhan hidup) dengan kemunculan berbagai virus baru.

Pandemi tidak hanya membuat orang terpapar virus, sakit, dan bahkan sudah banyak yang mati. Pandemi juga menyadarkan kita bahwa hal-hal mendasar yang membuat kita bisa terus sehat, nyaman bekerja dan beraktivitas, bisa berpikir jernih dan berkreasi, ternyata selama ini tidak kita urus dengan baik. Apa itu? Pertama, sistem layanan kesehatan. Hari ini mungkin masih banyak yang sepakat bahwa kesehatan adalah hak mendasar setiap manusia. Dalam prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), semua manusia berhak hidup. Namun, apakah prinsip dan kepercayaan kita ini menjadi dasar dalam desain layanan kesehatan? Masih sungguh jauh dari harapan. Ternyata kita tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup.

Layanan kesehatan yang baik hanya bisa diakses dengan mudah oleh orang-orang yang banyak duit. Sementara yang miskin dan hampir miskin hanya bisa mengandalkan layanan kesehatan gratis dari negara yang layanannya tidak lengkap, ruwet, harus menunggu lama, dan hal-hal yang menguji kesabaran lainnya. Sebelum pandemi masalah ini tidak terlalu mendapat sorotan. Malah ada kecenderungan dianggap wajar. Namun, saat pandemi menghantam, ketika banyak karyawan dipecat oleh bosnya, ketika pemasukan bisnis seret, biaya kesehatan segera mencuat. Kelas menengah pun kena dampak pengelolaan dan infrastruktur layanan kesehatan yang buruk.

Yang kedua adalah sistem pendidikan. Masalah pendidikan mirip dengan masalah layanan kesehatan: sangat tidak terjangkau. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, per tahun 2019, hanya 9,98 persen pemuda yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ini menyedihkan sekali. Bagaimana juntrungnya kita membiarkan hanya sekitar 10 persen anak muda yang bisa kuliah?

Ini bisa terjadi karena umumnya kita memandang perguruan tinggi hanya sebagai salah satu tahap yang perlu dilalui agar seseorang bisa mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, kita menganggap wajar bahwa yang bisa kuliah kebanyakan hanya yang punya banyak uang. Sudah biasa logika semacam ini hinggap di pikiran kita: kalau pengin dapat pekerjaan, ya investasi dong? Kuliah adalah investasi diri!

Pendidikan tidak bisa dilihat hanya sebagai kepentingan individu. Ada kepentingan kita sebagai masyarakat dalam dunia pendidikan. Di masa krisis ini, kepentingan tersebut terlihat lebih jelas. Bagaimana jika seorang anak tukang tambal ban di pedesaan Jember sebetulnya punya potensi kecerdasan untuk menemukan vaksin Covid-19, tapi karena ia tak mampu sekolah sampai perguruan tinggi, ia tidak bisa mengembangkan potensinya? Tidak hanya anak ini yang rugi. Tapi kita, sebagai sebuah bangsa, yang rugi. Kita menyia-nyiakan banyak sekali potensi sumber daya manusia yang bisa membuat hidup ini menjadi lebih baik.

Dari dunia sektor ini saja, kesehatan dan pendidikan, bisa dilihat bahwa desain kehidupan kita tidak berdasar pada tujuan keselamatan. Belum lagi kalau berbicara sektor pangan, perumahan, transportasi, dan hak-hak mendasar lainnya.

Topik tentang strategi keluar dari krisis Covid-19 ini ternyata juga muncul di debat Pilkada Jember yang dihelat pada hari Minggu (15/11). Panelis memberikan pertanyaan pada ketiga paslon, kurang lebih begini: Apa strategi Anda untuk mengoptimalkan APBD agar bisa membantu rakyat bangkit dari krisis yang dipicu Covid-19?

Paslon 01, Faida-Vian, memberikan jawaban yang tepat sasaran: APBD harus diatur sedemikian rupa untuk keselamatan rakyat. Penjabarannya yaitu dengan melanjutkan layanan kesehatan gratis, termasuk perluasan operasi gratis di Kabupaten Jember. Selain itu, program beasiswa bagi para pemuda, termasuk para santri, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang sudah dikerjakan oleh Faida di periode pertamanya akan dilanjutkan dan diperluas. Rencana ini sesuai dengan prinsip keselamatan yang sudah diuraikan di atas. Jadi tidak hanya memperkecil jumlah korban Covid-19, tapi membenahi hak-hak dasar masyarakat.

Pasangan Hendy-Firjaun, paslon 02, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, Bappeda, BKPD, dan masyarakat dalam penyusun APBD, sehingga terbentuk rencana kerja yang ideal. Mereka juga bilang akan memfokuskan anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi. Selain itu, pasangan ini juga berjanji akan memberikan bantuan modal kepada masyarakat sebagai daya ungkit kebangkitan ekonomi.

Walaupun menyebut penanganan pandemi, jawaban Hendy-Firjaun hanya menyasar permasalahan di permukaan, yang langsung nampak, yaitu banyak orang yang terkena virus. Mereka tidak membedah persoalan yang berada di balik layar, yaitu tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat untuk hidup dan berbahagia yang kini semakin sulit didapatkan di masa pandemi. Bagi orang yang tidak terkena virus, menjalani hidup hari-hari ini tetap saja lebih sulit. Apalagi jika untuk mendapatkan hak-hak dasar saja mereka harus membeli.

Hendy-Firjaun malah mengumbar janji untuk langsung memberikan bantuan modal kepada masyarakat. Ini janji yang keliru. Di masa pandemi ini, menurut ekonom Chatib Basri, investasi dan pelonggaran kredit tidak signifikan untuk memulihkan ekonomi. Sebab daya beli dan minat konsumsi masyarakat masih begitu rendah. Yang pertama harus diselesaikan adalah masalah Covid-19, sambil memastikan rakyat tetap mendapatkan hak-hak dasar untuk hidup layak.

Sementara itu, terkait APBD, paslon 03 Abdussalam-Ifan akan membuat BUMD maju dan berkembang, dengan cara memberikan stimulus (aliran dana) untuk BUMD yang sudah ada dan akan membentuk beberapa BUMD baru. Abdussalam menyebut secara khusus BUMD di bidang pertanian dan pariwisata. Selain itu, mereka juga menjelaskan bahwa belanja modal harus menjadi pendorong bergeraknya sektor-sektor utama di Jember, agar target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Seperti Hendy-Firjaun, paslon 03 ini juga menekankan pentingnya perencanaan APBD yang partisipatif, yakni dengan melibatkan masyarakat.

Entah karena tidak menyimak pertanyaan atau mencoba menghindar, paslon ini tidak membahas perencanaan APBD dalam konteks krisis akibat pandemi. Padahal moderator sudah memberi penekanan pada saat membaca pertanyaan, bahwa situasi hari ini dan hari esok sudah berbeda karena ada faktor Covid-19. Jawaban yang diberikan paslon 03 ini adalah jawaban umum yang biasa dilantunkan oleh kebanyakan calon kepala daerah. Tidak ada strategi untuk penanganan pandemi yang muncul. Janji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulus pemerintah sebetulnya mengulangi kesalahan jawaban yang diberikan paslon 02. Ekonomi baru bisa bergerak tumbuh lagi jika masalah kesehatan sudah bisa ditangani. Dan masyarakat akan kembali produktif jika sudah dipastikan hak-hak dasarnya terlayani.

Jawaban yang jelas dan tepat sasaran yang diberikan oleh paslon 01 rasanya tidak terlepas dari faktor pengalaman Faida yang sukses menjalankan periode pertamanya sebagai bupati. Ia benar-benar memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi. Selain layanan kesehatan gratis dan beasiswa untuk belajar di perguruan tinggi, ia juga sukses menjalankan program 1 desa 1 ambulans. Seluruh desa di Jember, yang berjumlah 248 itu, semuanya diberikan jatah 1 ambulans. Bahkan di tiap-tiap kecamatan, yang berjumlah 31, juga disediakan ambulans. Keberadaan ambulans ini sangat krusial dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama masyarakat pelosok. Kecepatan dan kenyamanan perjalanan pasien memang menjadi salah satu kunci keberhasilan layanan kesehatan yang optimal. Pemenuhan hak-hak dasar di masa Covid-19 seperti ini perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan di kabupaten Jember, serta perlu diikuti oleh daerah-daerah lain.

Kategori
Beranda Politik Transportasi

Solusi Masalah Nasional Ada di Daerah

perahu sapudi

Satu waktu, saya berada di lapangan Blang Padang, Aceh. Saya ikut menyimak bagaimana Muktamar Muhammadiyah berlangsung, bertemu dengan penjual stiker yang (konon) selalu hadir dalam acara-acara besar.

Heran juga, kok hanya jualan stiker bisa keliling Indonesia dengan dagangan yang sepele. Toh, semua orang bisa berjualan stiker.

Saya juga sempat merasakan bagaimana “hidup” di jalanan lintas Sumatra di atas roda bus AKAP lintas pulau. Menikmati pergantian waktu dengan lagu dangdut dari satu kaset saja, sehingga hapal lirik lagu yang mengiringi perubahan waktu di sepanjang perjalanan.

Sungguh, perjalanan memberikan pengalaman yang terekam kuat di memori. Ada beragam bahasa, budaya, rasa kuliner dan tentu saja saujana alias bentang alam yang indah menyajikan hal baru, pemahaman baru dan kesadaran baru. Inilah negeriku, negeri yang memiliki keragaman, perbedaan, keberagaman. Negeri yang memiliki rentang jarak si kaya dan si miskin.

Di lain kesempatan, saya mendapatkan pengalaman bertemu dengan bahasa dan penutur yang berbeda. Membuat rasa perlunya belajar memahami aneka bahasa dan ekspresi dalam berkomunikasi.

Lewat perjalanan singkat dengan berbagai moda angkutan, berangkat dengan naik kapal laut dan menelusuri perjalanan darat di Sumatera, beberapa waktu lalu menyisakan kenangan dan ingatan.

Bangsa ini, melewati masa dan fase penting untuk mengelola keberagaman yang ada. Ada hal yang membuat semua yang berbeda menjadi bersatu.

Urusan beda pilihan menu makanan dan kebersamaan di meja makan atau kenduri untuk memohon dapat keselamatan dunia dan akhirat adalah hal biasa.

Ini baru soal makanan. Di sepanjang jalan lintas Sumatra bisa ditemukan perbedaan atap khas yaitu seng dan di Jawa dengan genteng tanah liat.

Di waktu yang lain Sulawesi Selatan,  menikmati kopi di Wajo,  mendengarkan obrolan warung kopi soal politik dan urusan keliling dapur. Jalur kereta api baru sampai Baru, itu entah apa kabarnya saat ini.

Makanlah olahan ikan yang lezat di Mimika, Timika, Papua. Ada kota modern Kuala Kencana, di sana tak jauh dari lapangan golf. Air bersihnya bisa langsung diminum. Ada juga pasar rakyat tempat mama-mama jualan hasil bumi dengan berjalan kaki.

Jangan bicara soal angkutan umumnya. Ada angkutan umumnya. Namun, terminalnya sepi dari aktivitas. Mobil angkutan umum hingga ke pelosok jauh dari kondisi ideal. Kalau menulis #ceritapinggirjalan bisa menemui mama-mama Papus jalan ke pasar untuk menjual petatas dan hasil bumi sayuran aneka rupa juga buah-buahan di sore hari.

Di masa pandemi, banyak dari kita terpaksa #dirumahsaja #jagajarak #pakaimasker. Namun kita terusik juga oleh minimnya kesadaran perubahan perilaku #hidupsehat.

Ada banyak kisah yang berhamburan di masa pemilihan kepala daerah, termasuk masalah lama yang bermunculan lagi. Mari jalan-jalan sejenak ke pelosok di luar Jakarta, di luar narasi newsroom media mainstream alam pikiran orang pusat. Mari nikmati dunia pelan, dunia milik orang biasa yang bersahaja.

Sampean sudah pernah ke Sumenep, mendengarkan kokok ayam gaoknya? Kalau belum mari sama-sama dolan sebentar ke daerah, bukan sebagai pejabat yang melakukan kunker.

Simak debatnya di pilkada Sumenep, asyik juga. Paslon 02 menawarkan pembangunan bandara, paslon 01 bilang akan menghubungkan pulau yang ada dengan angkutan pesawat. Keren ya?

Ada 270 pilkada, eman rasanya kalau hanya bicara masalah di pusat kuasa. masalah nasional beres kala masalah daerah, hadir solusinya.

Solusi apa yang penting dihadirkan, dijanjikan oleh para calon kepala daerah?

***

Rasanya kembali memastikan hadirnya pemenuhan hak-hak dasar bagi rakyat di daerah masih relevan diajukan. Hak dasar apa saja yang butuh segera diberikan?

Soal ini tentu tiap daerah punya karakter dan kebutuhan solusi kebijakan yang berbeda.

Semoga, momentum gelaran hajatan pilkada serentak benar-benar menghadirkan kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat. Pemimpin yang memudahkan urusan rakyat mengakses dan mendapatkan hak-hak dasarnya.

Selamat memilih pemimpin daerah, semoga pandemi segera berlalu. Kita semua bisa leluasa lagi beraktivitas. Bangkit dari dampak keterpurukan.

Kategori
Politik

Wani Perih, Berani Memilih

Berani memilih

Ada 270 pilkada di Indonesia, sementara di layar televisi kita, yang dominan disajikan adalah ulasan pilpres di negeri adikuasa. Trump dan Biden bisa jadi adalah nama yang lebih akrab bersemayam di alam pikiran.

Ajaib ya?

Bagaimana dengan pengetahuan publik soal pilkada di masing-masing daerah? Sepi dan sunyi dari peliputan masif media elektronik di tanah air.

Cobalah iseng untuk memulai percakapan, apa saja isi visi-misi para kandidat kepala daerah di tempatmu, ajak bicara orang di sekitar soal harapan apa yang dititipkan untuk calon kepala daerah.

Mengenal rekam jejak pemimpin adalah syarat mutlak seseorang menentukan pilihan. Masalahnya di Indonesia, proses demokrasi elektoral berjalan rutin apa adanya ini ternyata tak mendapatkan tempat yang proporsional dalam bingkai media mainstream tanah air.

Ah, ini hanya pernyataan ngawur dan otak atik gathuk saja berkaitan dengan demokrasi elektoral di tanah air. Bisa jadi. Sebab sudah ada segmen khusus berkaitan tayangan pilkada. Ini hanya soal keterbatasan durasi segmen tontonan di media nasional.

Apakah benar demikian? Mari kita cek sama-sama, eh mari mencatat saja apa yang sudah ada di kotak ajaib, kotak televisi. Sebab, kini pengaruh keajaiban kotak televisi bergeser ke kotak layar gadget. Lebih lengkap pilihan kontennya, lebih kecil, lebih akrab, intim dan mudah diakses asal ada sinyalnya.

Ada lompatan budaya demokrasi dan budaya digital yang kini dirasakan rakyat Indonesia. Ada rentang jarak melek literasi yang begitu besar.

Siapa saja kini bisa menjadi komunikator pesan secara serta-merta. Kuasa informasi yang sebelumnya milik ‘newsroom‘ kini beralih ke alam pikiran pemegang gadget pemilik HP pintar. Siapa yang pandai menggali data digital, big data, deep data akan jadi penguasa memainkan alam bawah sadar, persepsi dan kesadaran kita.

Ajaib. Sungguh ajaib.

Sungguh menarik dan mencatat proses demokrasi pemilihan kepala daerah 2020 sebenarnya. Pilkada di masa pandemi telah mengubah perilaku kandidat dalam upaya menyapa para pemilih dengan media baru.

Ada kekhawatiran bahwa pilkada serentak berpotensi menjadi titik klaster baru. Di sisi yang optimis ada keyakinan momen pilkada adalah momen tepat untuk sosialisasi masif kampanye protokol kesehatan, memutus mata rantai penyebaran penyakit menular. Kandidat berkesempatan turut mengkampanyekan hidup sehat, bangkit dari dampak pandemi. Ini idealnya.

Gadget, ponsel, telepon pintar menjadi ruang demokrasi yang bisa menciptakan keajaiban.

Semoga saja hal-hal ajaib tidak sekedar diciptakan oleh tukang sulap demokrasi. Siapa tukang sulap ini, ya itulah, mereka yang bermodal besar dengan nafsu kuasa dan memilih jalan pintas gelontorkan dana dengan berharap merebut kepercayaan publik.

Masih ada waktu menuju hari H, pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020, untuk menentukan pilihan.

Mari sama sama menunggu hasil coblosan. Biarkan di AS rakyatnya bersuka cita dipimpin politisi dan sosok lansia. Trump atau Biden.

Di sini di tanah air, urusan modal menetapkan pilihan, manut suara millenial yang wani perih, ya harus berani memilih.

Tarik Sisss!

#ceritapinggirjalan
#pilkadaserentak
#kotakajaib
#isupublik

Kategori
Politik

Pasir Sakti dan Tata Kelola Sumber Daya Alam

Pasir sakti

“Butir butir pasir di laut,…” kalimat pendek ini lamat-lamat mengisi ruang memori dan ingatan atas beragam peristiwa. Drama radio serial ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia yang baru saja berulang tahun 11 September lalu.

Pasir, butiran pasir tentu sangat lekat dengan kita semua. Baik untuk urusan nasib buruk maupun baik. Pasir bisa berguna, memberikan penghidupan sekaligus sangat mengganggu kala mata kena debu pasir, kelilipan.

Di pesisir pantai, butiran pasir terhampar menjadi lanskap keindahan di sepanjang pesisir negeri. Jadi bagian obyek wisata alam yang potensial. Jadi tujuan destinasi wisata pantai dengan hamparan pasir putihnya.

Di sungai, pasir adalah bagian ekosistem kawasan daerah aliran sungai yang penting dan kadang diperebutkan pemanfaatannya oleh banyak pihak.

Ada istilah “wedi kengser” untuk menandai wilayah kanan-kiri daerah aliran sungai yang dimanfaatkan oleh mereka yang menjadikan bantaran sungai sebagai tempat bersandar. Hidupnya bergantung di kawasan bantaran sungai. Ada yang dikuasai jadi hunian sampai ada yang mendapatkan penghidupan dengan menambang pasir di alur alur sungai.

Pasir, memberi banyak manfaat saat terkelola baik, jadi bagian ekosistem penting di sebuah kawasan.

Gumuk pasir di pesisir selatan Bantul adalah kawasan geopark yang bisa jadi tempat mempelajari fenomena alam yang unik di pesisir. Tidak semua pesisir pantai memiliki gumuk yang berpindah-pindah puncaknya karena hembusan angin. Ada pelajaran dari butiran pasir di laut yang terbawa angin.

Di pegunungan, lereng gunung Merapi Sleman, pasir menjadi sumber penghidupan juga dengan adanya banyak pihak yang menambang pasirnya. Konon banyak yang hidupnya menjadi sejahtera.

Mbah Maridjan pernah berpesan kepada bangsa ini, “Ojo njupuk opo sing dudu dadi hakmu,” kalau diterjemahkan bebas ya jangan mengambil apa saja yang bukan menjadi hak kita. Jangan mengambil berlebihan, karena pasir bisa membawa barokah sekaligus menjadi musibah kalau tidak terkelola dengan baik. Manusia penambang pasir mati akibat tertimbun longsoran, adalah kabar duka yang bisa terjadi kapan saja.

Ada rejeki kalau mau mengelola, karena faktanya banyak pihak yang menjadi sejahtera dengan keberadaan pasir. Baik yang ngapling pasir dengan cara tradisional maupun yang besar-besaran dengan backhoe untuk penambangan.

Soal tata kelola sumber daya alam, butuh kearifan dalam tindakan. Kalau ada yang salah, jelas butuh diingatkan agar tak lagi terulang dan alam bisa lestari.

Di lereng Gunung Kelud kabupaten Blitar, kok ya kebetulan ada juga kabar dari penegak hukum yang memilih mundur sebagai polisi dan mengajukan surat pengunduran diri. Pasir, kok ya masuk bingkai narasi sebagai satu sebab seorang polisi minta diproses pengunduran dirinya.

Ada apakah gerangan, benarkah kisah mundur diri anggota polisi ini gara-gara sebutir pasir yang salah dikelola?

Saya jadi ingat sebuah kawasan, Pasir Sakti nama daerahnya, di Lampung Timur. Pernah jadi berita juga karena kawasan pesisir pantainya pernah rusak akibat dikeruk, ditambang dan dibawa jauh hingga ke negeri lain, memperluas wilayah Singapura katanya. Bawa keuntungan sebagian pihak sekaligus bawa kerugian dan kerusakan alam.

Faida,  petahana Bupati Jember dengan bekal jalur independen memilih berada di belakang rakyat dengan ambil posisi menolak tambang emas di Silo sebab petani lebih yakin dunia pertanian, kebun kopi dan aneka hasil pertanian sudah cukup bawa kesejahteraan.

Butir-butir pasir di laut, membawa kisah aneka rupa perjalanannya.

Di awal Desember ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di  270 tempat. Banyak narasi lain yang berlintasan tentunya, isu publik soal tata kelola, rasanya masih jadi magnet untuk dapat perhatian bersama.

Sumber daya alam (SDA) dan kebijakan tata kelolanya, bisa jadi tema topik utama debatnya agar rakyat bisa dapat manfaatnya.

Saatnya bagi pemilih memberikan dukungan untuk paslon pilkada saat memiliki rekam jejak baik, atau abaikan segala janji kampanye paslon kalau mereka tak becus dan tak memiliki keberpihakan yang jelas soal tata kelola SDA agar sebesar-besar manfaatnya untuk rakyat.

Selamat menimbang pilihan,  selamat memilih pemimpin dengan rekam jejak kepemimpinan yang jelas. Bukan sekedar populer saja.

Kategori
Beranda Politik

Masalah RASA dan SARA

soal rasa dan sara

Ada sisi unik, yang sering terlewat dalam perbincangan manusia modern tentang dunia digital. Teknologi telah mampu merebut aneka ragam pengalaman kehidupan lewat gambar, video, juga narasi kisah sedih, pilu, perih, takjub hingga bahagia. Namun, ada satu pengalaman yang belum mampu diwadahi oleh teknologi: rasa.

Misalnya, rasa yang dialami oleh lidah. Menyeruput kopi atau teh, pedasnya sambal, dan manisnya tebu bisa diwakilkan dalam visualisasi. Namun, pengalaman mencicipi rasa tak bisa tergantikan. Contoh lain: menghirup asap, baik asap arang kayu yang terbakar di perapian rumah maupun bau asap rokok yang kemebul dengan mudah terdokumentasikan alat-alat modern serba digital. Semua hal hanya artifisial saat hadir dalam genggaman digital. Berjarak.

Ketika berjabat tangan secara langsung, kita bisa saling mengenali apakah si pemilik tangan (lawan jenis) kita benar benar menyambut erat jabat tangan kita atau hanya sekedarnya. Inilah yang tidak bisa dicapai teknologi digital.

Apa yang kita alami dengan teknologi digital adalah hadirnya tools atau alat-alat yang memudahkan manusia beraktivitas, bercengkerama, berkomunikasi dan saling terhubung.

Masalahnya, seringkali ada noise, gangguan yang hadir dari perkembangan teknologi. Tidak serta merta membantu, tapi seringkali merepotkan banyak pihak. Terkini dan paling update, alih alih mendapatkan manfaat malah bisa jadi mendapatkan cilaka, apes.

Iya, soal rasa inilah yang membawa banyak pihak jadi baper, sewot, marah, benci atau yang parah bisa ngamuk karena ada hal yang tidak sreg, tidak cocok di hati tiap individu.

Rasa dalam alam pikiran manusia modern, berpangkal pada hadirnya aneka hasrat, kemauan, keinginan dan keharusan untuk bisa merasakan, menikmati.

Lebih jauh, bisa ke pembahasan banyak hal tapi bisa juga berhenti sejenak pada pertanyaan dasar, siapakah aku, siapakah kamu? siapakah kita, siapakah mereka? Nah, menguraikan jawaban atas pertanyaan ini bisa menuju persoalan-persoalan identitas, persoalan diri kita.

Setelah tahu diri, aku si manusia, aku yang mengada ini bisa menegaskan identitas masing-masing. Identitas suku, ras, kebangsaan hingga identitas agama. Rasa. SARA.

Di awal pekan ini, sebenarnya saya hanya ingin berbagi rasa soal hal-hal sederhana saja.

Banyak pihak yang kelupaan hal sederhana soal rasa, jatuh dalam kubangan isu-isu SARA yang sensitif. Saat pilkada DKI dan pilpres beberapa waktu lalu bangsa ini sempat terbelah, bergoyang pendulum rasa kebencian, saling curiga dan saling merasa yang paling benar.

Hari-hari ini, di tengah krisis akibat dampak pandemi, berlangsung proses demokrasi pemilihan kepala daerah di 270 tempat. Semoga saja bisa menghadirkan praktek yang baik soal tata kelola kuasa dan bagaimana kontrol kuat dari publik bekerja, meski harus berjarak fisik karena adanya protokol kesehatan. Ada hal-hal kreatif, inspiratif juga solutif — meminjam istilah Bu Tejo, hehehe.

Meski sebenarnya hal biasa saja, saat aneka hal dibahas dalam obrolan ringan pagi hari, tanpa teknologi digital perekam, namun jadi masalah kala isi perbincangan hadir di publik dalam beragam kanal teknologi.

Di kotak ajaib yang berada di ruang tengah kehidupan manusia modern, era 4.0 saat ini ada beragam pilihan menu tontonan. Berbasis pilihan bebas soal rasa, memilih terpaku di depan kotak ajaib (televisi atau gadget) atau mengabaikan dan beralih ke aktivitas produktif yang lain, tentu bisa hasilkan rasa yang berbeda beda.

Rasa lelah, jumud, nglimpruk, benci atau sebaliknya rasa suka, cinta, senang, gembira dan bahagia bisa tercipta kapan saja.

Melalui tulisan, cerita, foto, video, musik, lantunan bunyi dll manusia bisa berbagi rasa. Teknologi memberi platformnya lewat aplikasi AdaApa, misalnya secanggih apapun ternyata belum mampu sepenuhnya mewakilkan rasa dalam arti sebenarnya.

Pengalaman RASA. Beda jauh dengan soal SARA

Kategori
Politik

Ancaman Demokrasi di Era Internet

Ancaman demokrasi di era internet

Pada minggu ketiga Agustus 2020, situs tirto.id dan tempo.co diretas. Belum diketahui siapa pelakunya. Tujuh artikel di tirto.id dihapus, 2 di antaranya mengkritisi penemuan obat Covid-19 yang disponsori oleh BIN dan TNI AD. Sementara untuk situs tempo.co, tampilan halaman depannya diubah menjadi warna hitam disertai tulisan “HOAX” berwarna merah.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan menduga peretasan ini dilakukan oleh negara. “Kita tahu siapa ahlinya di wilayah gelap, hanya negara yang punya kemampuan ini. Kita patut menduga serangan digital seperti memberikan peringatan kepada media untuk berhenti bersikap atau mempersoalkan hal-hal yang dilakukan pemerintah di saat pandemi. Tuduhan ini harus dibuktikan, namun ini asumsi yang dimiliki,” ujarnya seperti ditulis oleh bisnis.com.

Senada dengan yang disampaikan oleh Abdul, beberapa pegiat demokrasi juga menilai ini adalah cara baru pemerintah dalam melakukan pembungkaman. Jika dulu di zaman jayanya media cetak pembungkaman dilakukan dengan membredel, kini penguasa mengerahkan peretas untuk membersihkan atau merusak berita dan opini yang bertebaran di internet.

Analisis ini betul, dan media yang kerap melancarkan kritik pada pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan digitalnya. Namun demikian, narasi ini tidak cukup menggambarkan secara utuh ancaman demokrasi di era internet.

Bayangan kita tentang ancaman demokrasi terlalu sempit. Kita hanya mengikuti pandangan George Orwell tentang negara otoriter yang menjadi pengancam demokrasi, terutama yang termuat di 1984, salah satu novel terlaris di abad ke-20. Orwell menggambarkan negara otoriter sebagai sebuah sistem pemerintahan yang serba mengawasi, mengenyahkan yang tak disuka, dan memblokade informasi atau pemikiran yang bertentangan dengan kepentingan penguasa.

Ancaman demokrasi di era internet tidak hanya penyensoran (yang sering dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informartika), peretasan, dan pembungkaman. Ancaman demokrasi hari ini juga menyelinap ke dalam bentuk kebebasan arus informasi. Kok bisa? Bukannya kebebasan membuat, mendistribusikan, dan mengakses informasi sangat berguna bagi rakyat sipil dalam menegakkan tiang-tiang demokrasi? Bukankah media baru yang bermunculan karena fasilitas internet telah memberdayakan rakyat untuk menandingi narasi tunggal penguasa dan pemilik modal?

Asumsi dalam pertanyaan-pertanyaan di atas muncul karena kita sering melahap kampanye yang digalakkan perusahaan-perusahaan teknologi dari Silicon Valley: internet yang mendukung arus kebebasan informasi sangat berguna bagi kejayaan demokrasi. Facebook, Twitter, Google, Instagram, Youtube dan kawan-kawannya mengajak kita untuk percaya bahwa internet freedom (kebebasan pengguna internet untuk membuat dan mendistribusikan informasi) akan meruntuhkan tembok-tembok penguasa yang selama ini mengisolasi rakyat. Keruntuhan tembok tersebut akan menelanjangi berbagai macam ketidakadilan yang selama ini dilakukan dan disembunyikan oleh penguasa. Rakyat menjadi tahu apa yang sedang terjadi. Sehingga, kehidupan yang demokratis akan lebih mudah tercapai. Sebab kesadaran politik rakyat akan bangkit.

Namun ternyata, seperti dapat kita lihat dan rasakan hari ini, kebebasan arus informasi malah menyibukkan pengguna internet pada hal-hal yang tidak bermutu. Contohnya, untuk kejadian-kejadian yang baru, pengguna internet sibuk merespon ocehannya Anji soal obat Covid-19, bacotan Deddy Corbuzier soal “anjay”, dan video meremas dada yang diunggah artis. Bukannya menyuburkan iklim demokrasi, tenaga dan pikiran yang terkuras untuk meladeni topik-topik semacam ini tentu saja malah membuat pengguna internet tidak membicarakan hal-hal yang krusial. Isu-isu penting yang lebih berdampak pada masyarakat luas, dan informasinya telah diolah dengan kerja jurnalistik dan analisis ilmiah yang kredibel, malah terbenam oleh tumpukan informasi sampah.

Mengapa konten-konten semacam ini yang mendapatkan panggung di internet? Tentu saja karena ada yang membuat dan memulai topik yang buruk tersebut. Tapi, kita tidak bisa berhenti di pemahaman ini. Kita perlu memeriksa juga distributor informasinya. Di era internet saat ini, persebaran informasi dimonopoli oleh Google, Youtube, dan media sosial. Mereka yang mendesain dan menentukan informasi mana yang berada di halaman pertama, trending, dan direkomendasikan ke pengguna internet. Dan sudah menjadi rahasia umum, informasi yang direkomendasikan oleh algoritma mereka ukurannya bukan kualitas, tapi potensi keviralan. Seberapa besar informasi/konten ini menimbulkan keributan? Itulah pertanyaan utama mereka. Karena semakin sering pengguna internet ribut tak keruan, maka semakin besar pula keuntungan finansial yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi tersebut.

Dari sinilah kita perlu melihat keterlibatan negara dalam kekeruhan informasi di internet. Ya, tentu saja negara terlibat. Negara telah membiarkan ekosistem informasi di internet dimonopoli dan diatur seenak jidat oleh Google, Youtube, dan media sosial. Padahal, pemerintah punya wewenang dalam mengatur semua hal yang terjadi di dalam teritorinya, baik itu di dunia analog maupun digital. Lagian, internet itu tak hanya dunia digital, tapi juga fisik. Ada berbagai macam infrastruktur mulai dari kabel optik sampai pemancar yang memungkin internet bisa ada.

Keterlibatan negara memang tidak bisa hanya dipahami sebatas tindakan aktif, tapi juga pembiaran (pasif) seperti kasus tata kelola peredaran informasi ini. Negara mengambil sikap dengan cara tidak bertindak apa-apa. Dalam urusan internet, negara lebih sibuk menyensor konten-konten porno.

Mengapa negara tidak mengintervensi kekuasaan Google, Youtube, dan media sosial di internet? Sebab negara mendapatkan keuntungan yang luar biasa darinya. Seperti yang sudah saya sebut di awal, karena perusahaan-perusahaan dari Silicon Valley ini mengelola informasi tujuan utamanya bukan kualitas informasi dan penguatan solidaritas antar-pengguna internet, tapi atas dasar akumulasi profit sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, maka informasi yang mendapat panggung di internet bukanlah informasi yang berguna bagi rakyat. Informasi yang beredar malah memeras waktu, tenaga dan pikiran pada perdebatan yang tidak bermutu, menumpulkan pikiran kritis, dan mengencangkan konflik identitas. Kondisi yang seperti ini tentu saja menguntungkan penguasa. Aktivitas politik dan kebijakan-kebijakan yang mereka buat tidak akan mendapatkan tantangan yang serius dari rakyat. Lha rakyatnya sibuk merespon bacotannya Anji.

Dengan demikian, kita, yang percaya bahwa demokrasi perlu disuburkan, mestinya mulai menyadari bahwa ancaman demokrasi di internet bukan hanya penyensoran dan peretasan oleh negara, tapi juga pengalihan perhatian oleh konten-konten sampah di internet (yang dibiarkan oleh negara dan difasilitasi oleh perusahaan teknologi).

Selain itu, kita juga jangan terlalu naif dengan menolak semua niat negara untuk mengintervensi tata kelola informasi di internet dengan dalih mengancam kebebasan berekspresi dan demokrasi. Demokrasi bukan hanya sekedar kebebasan bersuara, tapi tentang perdebatan ide yang sesuai dengan  kaidah ilmiah (bukan berarti harus kaku dan formal kayak bahasa jurnal, tapi cara berpikirnya). Sehingga, suara-suara ngaur yang tak logis mesti disingkirkan. Mereka tak boleh dapat tempat di ruang publik.

Negara memang seharusnya mengintervensi. Yang harus jadi perhatian, apa yang diintervensi dan sampai sejauh mana?  Tentu saja negara tidak boleh mengintervensi konten apa yang ingin dibuat dan ideologi apa yang ingin dipercaya oleh pengguna internet. Yang harus diintervensi negara adalah model penyebaran informasi, agar tidak dikuasai oleh hasrat penumpukan profit. Jika ini terwujud, maka kita tidak perlu lagi capek-capek ngatain Anji bodoh, karena konten pembodohan seperti yang dibuat Anji muncul pun tidak di layar smartphone kita.

Kategori
Kapital Politik

Kartu Prakerja Hanya Memanjakan Startup

Sejak outbreak COVID-19 pertama di Indonesia, ekonomi sudah mulai carut-marut. Puncaknya, ketika 1,5 juta orang terpaksa kehilangan pekerjaan. Menurut keterangan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, dari jumlah tersebut, ada sebanyak 10% pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara 90% lainnya dirumahkan oleh perusahaan masing-masing.

Di tengah gelombang besar PHK dan fenomena unpaid leave ini, kartu prakerja seolah-olah hadir sebagai juru selamat. Ia datang membawakan sedikit harapan kepada mereka yang hampir putus asa dengan iming-iming bantuan finansial.

Apa Itu Kartu Prakerja?

Wacana kartu prakerja sebenarnya bukan hal baru mengingat ini adalah program yang digadang-gadang Presiden Jokowi sejak pilpres 2019. Namun karena adanya peningkatan pengangguran akibat wabah virus corona, implementasi program ini pun dipercepat. Kementrian Keuangan disebut telah menggelontorkan dana sebesar Rp20 triliun. Dengan dana sebanyak ini, orang-orang yang terkena PHK atau dirumahkan sementara bisa menerima “gaji”. Plus, mereka yang ingin menambah keterampilan juga akan dibiayai langsung oleh negara.

Melalui kartu prakerja, peserta disebut akan mendapatkan insentif sebesar Rp3.550.000. Skema perhitungannya meliputi bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pascapelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei bekerja sebesar Rp 50 ribu per survei yang dilakukan selama 3 kali survei atau jika dijumlahkan menjadi Rp 150 ribu.

Meskipun demikian, untuk mendapatkan insentif Rp 600 ribu selama 4 bulan, peserta diharuskan mengikuti pelatihan keterampilan terlebih dahulu. Mekanisme pelatihan yang tadinya offline pun diubah menjadi online yang tersedia dalam paket-paket pembelajaran. Paket ini disediakan oleh mitra kerja pemerintah, seperti Skill Academy oleh Ruangguru, MauBelajarApa, Pintaria, Sekolah.mu, Pijar Mahir, Bukalapak, Tokopedia, dan OVO.

Polemik Kartu Prakerja

Kartu prakerja sebenarnya dimaksudkan bagi anak-anak muda yang baru tamat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau lulusan perguruan tinggi yang akan mencari kerja. Dengan kartu ini, para lulusan tersebut bisa mendapatkan program pelatihan keterampilan yang diharapkan akan menunjang karier mereka kelak. Namun karena wabah virus corona, kartu prakerja kemudian dijadikan sebagai solusi untuk membantu mereka yang terkena imbas PHK massal atau dirumahkan sementara.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Karena wabah virus corona, kartu prakerja kemudian dijadikan sebagai solusi untuk membantu mereka yang terkena imbas PHK massal atau dirumahkan sementara.[/mks_pullquote]

Masalahnya, siapa sih yang masih sempat mengembangkan skill di tengah pandemi corona? Bagi mereka yang masih bisa bekerja dari rumah, it’s okay, tetapi bagaimana dengan mereka yang kehilangan pekerjaan? Boro-boro memikirkan pengembangan diri, bisa makan saja sudah alhamdulillah.

Lagipula berdasarkan konsepnya, kartu prakerja memang ditujukan kepada siapa pun yang ingin membentuk keahlian diri sebelum terjun ke dunia kerja. Sehingga, program tersebut menjadi tidak efektif mengingat yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah uang. Toh, mereka yang di-PHK atau dirumahkan sementara bukan berarti nggak punya skill kan? Jadi, kenapa mereka harus ikutan pelatihan terlebih dahulu sebelum mendapatkan insentifnya?

Startup Malah Untung

Selain tidak efektif, pelatihan keterampilan secara daring ini justru memboroskan anggaran negara. Pertama, materi yang disampaikan sebenarnya bisa diakses secara gratis melalui sosial media atau YouTube. Modalnya juga murah, tak perlu membayar kelas seharga ratusan ribu, tetapi hanya cukup dengan paket internet unlimited yang disediakan oleh beberapa operator. FYI, ada lho paket data yang harganya nggak sampai Rp100 ribu.

Pun kemunculan kartu prakerja juga bisa menjadi masalah baru bagi para “pengangguran”. Bagaimana mereka bisa memperoleh akses internet yang bagus? Bagaimana pula jika mereka tidak memiliki gawai yang menunjang untuk mengikuti pembelajaran online? Masa harus keluar modal duluan, sementara kartu ini dimaksudkan untuk “mengganjal” perut yang sedang lapar.

Kedua, monopoli startup sebagai penyedia kelas online dikhawatirkan hanya akan menguntungkan startup itu sendiri. Tidak hanya persoalan anggaran triliunan yang akan mengalir ke dompet tebal mereka. Ada hal yang jauh lebih berharga ketimbang uang, yaitu data. Yes, benar sekali. Data para pengguna kartu pekerja dikhawatirkan akan dijadikan “modal” bisnis mereka.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#1e73be”]Monopoli startup sebagai penyedia kelas online dikhawatirkan hanya akan menguntungkan startup itu sendiri. [/mks_pullquote]

Jikalau demikian, maka yang paling diuntungkan dari adanya kartu prakerja ini tentu saja perusahaan startup. Salah satu CEOnya saja menjadi staff khusus presiden, bukan tidak mungkin kan kalau ada konflik kepentingan? Bukan mau berburuk sangka (meskipun iya sih), tetapi saya merasa eman-eman banget kalau uang segitu hanya untuk mengisi pundi-pundi rupiah para petinggi startup. Lebih baik anggaran kursus ini dijadikan bantuan langsung tunai saja.

Kartu Prakerja Tidak Penting

Saya masih percaya sih kalau pemerintah memiliki niat baik. Melalui program kartu prakerja, pemerintah ingin sedikit membantu buruh yang terdampak PHK atau pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona. Targetnya yang semula sejumlah 2 juta orang pun dinaikkan menjadi 5,6 juta orang agar semakin banyak orang terjangkau oleh program ini.

Namun sayangnya, kemunculan kartu prakerja justru menjadi kebijakan paling tidak bijak mengingat sebagian besar masyarakat yang terdampak itu sudah menguasai keahlian kerja di bidangnya masing-masing. Demi mendapatkan insentif sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan berturut-turut, mereka diharuskan mengikuti pelatihan keterampilan online terlebih dahulu. Padahal di masa krisis begini, yang dibutuhkan adalah bantuan langsung tunai kan?

Lagipula jika masyarakat diberikan bantuan langsung tunai, maka daya beli yang tadinya lesu akan kembali pulih. Toh, ekonomi juga tetap bisa berjalan pelan-pelan seiring dengan bertumbuhnya kegiatan belanja kebutuhan pokok dan perputaran uang di masyarakat. Kalau hanya mencari resep untuk berbisnis rumahan, di YouTube dan IG TV juga banyak kali!